LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … · untuk peserta didik kelas 1 65% 100%...

1

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT (SATKER 03)

---------

DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2019

2

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bidang Kesehatan

Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau disusun untuk memenuhi

Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah. Penyusunan LAKIP ini berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN/RB no

12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas

Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan dari penyusunan LAKIP adalah melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan

dan program kerja yang diselenggarakan sebagai wujud pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan dan kebijakan dalam mencapai tujuan

yang telah ditetapkan. Selain itu laporan ini disusun dalam rangka menyampaikan hasil

evaluasi dan analisis realisasi kinerja kegiatan dari pelaksanaan kebijakan dan program

Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau serta

hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam Tahun Anggaran 2019.

Penyusunan LAKIP ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Tanjungpinang, Januari 2020

3

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah laporan kinerja

tahunan berisi pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah dalam mencapai

tujuan/sasaran strategis. Pencapaian sasaran menyajikan informasi tentang:

pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama

organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan

capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima)

tahunan yang direncanakan.

Secara garis besar Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi

Kepulauan Riau telah berhasil melaksanakan tugas pokok, fungsi dan misi yang

diembannya dalam pencapaian kinerja tahun 2019 dengan capaian rata-rata sasaran

strategis sebesar 142,63 persen, meskipun di satu sisi ada yang melebihi target dan

ada yang tidak mencapai target yang direncanakan. Rincian Kegiatan Bidang

Kesehatan Masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Indikator Kinerja Bidang Kesehatan Masyarakat

Dinas KesehatanProvinsi Kepulauan Riau Tahun 2020

Sasaran Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Target Capaian Kinerja

(1) (2) (3) (4) (5)

Pembinaan Gizi Masyarakat

1. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik yang mendapat makanan tambahan

85% 99,2% 116,71%

2. Persentase ibu hamil yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)

98% 91,6% 93,47%

3. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif

46,5% 59,7% 128,39%

4. Persentase bayi baru lahir mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD)

50% 81,2% 162,4%

5. Persentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan

90% 96,1% 106,78%

6.

Persentase remaja puteri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)

25% 46,7% 186,8%

Pembinaan KesehatanKeluarga

7. Persentase kunjungan neonatal pertama (KN1)

88%

99,31%

120,48%

8. Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal ke empat (K4)

80% 96,35% 120,44%

4

9. Persentase Puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas 1

65% 100% 153,85%

10. Persentase Puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas 7 dan 10

45% 98,85% 219,67%

11. Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan remaja

45% 73,56% 163,47%

12. Persentase Puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil

90% 100% 111,11%

13. Persentase Puskesmas yang melakukan Orientasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)

96% 100% 104,17%

Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga

14. Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar

70% 91,95% 131,35%

15. Jumlah pos UKK yang terbentuk di daerah PPI/TPI

160 0 0

16. Persentase fasiltas pemeriksaan kesehatan TKI yang memenuhi standar

100% 100% 100%

17. Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya

50% 95,40% 190,8%

Penyehatan Lingkungan

18. Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)

260 384 147,7%

19. Persentase Sarana air minum yang dilakukan pengawasan

50% 45,23% 90,46%

20 Persentase Tempat-tempat umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan

58% 52,12% 89,86%

21. Persentase RS yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai standar

38% 40%

105,26%

22. Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan

32% 46,37% 144,9%

23. Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat

5 7 140%

5

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

24. Persentase Kab/Kota yang memiliki Kebijakan PHBS

80% 100% 125%

25. Persentase desa yang memanfaatkan dana desa 10% untuk UKBM

50% 93,82% 187,64%

26. Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSRnya untuk program kesehatan

2 7 350%

27. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung kesehatan

2 6 300%

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat

28. Persentase realisasi kegiatan administrasi dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Program Kesehatan Masyarakat

94% 96,92% 103,11%

Sesuai dengan rencana kinerja tahun 2019, Bidang Kesmas mempunyai sasaran

dua puluh delapan (28) indikator dengan anggaran Rp.6.281.977.000 dengan

penyerapan dana sebesar Rp. 6.010.835.500

Capaian indikator kinerja Bidang Kesmasdalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019,

dari 28 Indikator kinerja sasaran Program Kesehatan Masyarakat Tahun 2019,

sebanyak 22 indikator telah melebihi target yang ditetapkan (>100%), 1 indikator telah

mencapai target yang ditetapkan (100%), sedangkan 5 indikator tidak mencapaitarget

yang dinyatakan secara umum cukup baik dalam pencapaian indikator kinerja

Walau pencapaian Penetapan Kinerja Bidang kesmas Dinas Kesehatan Provinsi

Kepulauan Riau sudah dianggap cukup baik, namun dalam pelaksanaannya masih

dirasakan ada beberapa hal belum sesuai dengan harapan. Perencanaan yang kurang

matang dalam mengimplementasikan rencana kerja merupakan salah satu

permasalahan yang mengakibatkan salah satu target penetapan kinerja tidak tercapai.

Pencapaian sasaran strategis Bidang Kesmas Dinas Kesehatan Provinsi

Kepulauan Riau harus ditingkatkan untuk tahun anggaran selanjutnya, sehingga

beberapa perbaikan dan tindak lanjut mutlak diperlukan. Keberhasilan pencapaian

target sendiri disamping ditentukan oleh kinerja faktor internal juga ditentukan oleh

dukungan eksternal, seperti kerjasama dengan unit-unit lain di lingkungan Dinas

Kesehatan Provinsi serta institusi terkait lainnya. Semoga ke depannya, kinerja Bidang

Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau yang sudah relatif

6

baik ini dapat terus dipertahankan dan dapat memberikan dampak yang signifikan

dalam rangka menurunnya angka kesakitan serta meningkatkan kesehatan

masyarakat.

7

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Arah kebijakan dan strategi nasional tercantum pada Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan

yang bersifat indikatif. Pada RPJMN tersebut memuat program-program pembangunan

kesehatan akandilaksanakan dalam kurun waktu selama 5 tahun. Sesuai dengan visi

dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat,

Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Pembangunan kesehatan pada periode 2015-2019 adalah Program Indonesia

Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat

melalui melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung

dengan perlindungan finansial dan pemeratan pelayanan kesehatan. Sasaran pokok

RPJMN 2015-2019 adalah: (1) meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak;

(2) meningkatnya pengendalian penyakit; (3) meningkatnya akses dan mutu pelayanan

kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan;

(4) meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia

Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan, (5) terpenuhinya kebutuhan tenaga

kesehatan, obat dan vaksin; serta (6) meningkatkan responsivitas sistem kesehatan.

Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan 3 pilar utama yaitu paradigma

sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional: 1) pilar

paradigma sehat di lakukan dengan strategi pengarusutamaan kesehatan dalam

pembangunan, penguatan promotif preventif dan pemberdayaan masyarakat; 2)

penguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses

pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan dan peningkatan mutu pelayanan

kesehatan, menggunakan pendekatan continuum of care dan intervensi berbasis risiko.

1.2. Visi dan Misi

Visi dan Misi Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 mengikuti Visi dan Misi

Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri

dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”. Dalam rangka mewujudkan visi

tersebut dilakukan upaya-upaya melalui 7 misi pembangunan yang terdiri dari:

8

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,

menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan

mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negarakepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, berkesinambungan dan demokratis

berlandaskan negarahukum.

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai

negara maritim.

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia lndonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan

berbasiskan kepentingan nasional.

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Kemudian, pemerintah menyusun program prioritas yang dengan NAWA CITA

yang ingin diwujudkan yakni:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan

rasa aman pada seluruh wargaNegara

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan

yang bersih, efektif, demokratis danterpercaya

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah- daerah dan desa

dalam kerangka negarakesatuan

4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum

yang bebas korupsi, bermartabat danterpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusiaIndonesia

6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor- sektor strategis

ekonomi domestik

8. Melakukan revolusi karakter bangsa

9. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Visi Provinsi Kepulauan Riau adalah : Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai

Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul

di Bidang Maritim. Untuk itu ditetapkan misi :

1. Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, demokratis, berkeadilan,

tertib, rukun dan aman di bawah payung budaya Melayu.

9

2. Meningkatkan daya saing ekonomi melalui pengembangan infrastruktur berkualitas

dan merata serta meningkatkan keterhubungan antar kabupaten/kota.

3. Meningkatkan kualitas pendidikan, ketrampilan dan profesionalisme Sumber Daya

Manusia sehingga memiliki daya saing tinggi.

4. Meningkatkan derajat kesehatan, kesetaraan gender, penanganan kemiskinan

dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

5. Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis maritim, pariwisata, pertanian untuk

mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar

wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan

6. Meningkatkan iklim ekonomi kondusif bagi kegiatan penanaman modal (investasi)

dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.

7. Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis industri dan perdagangan dengan

memanfaatkan bahan baku lokal.

8. Meningkatkan daya dukung, kualitas dan kelestarian lingkungan hidup.

9. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, aparatur birokrasi

yang profesional, disiplin dengan etos kerja tinggi serta penyelenggaraan pelayanan

publik yang berkualitas.

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat

Daerah menyebutkan bahwa Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Gubernur

melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan

Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi. Sedangkan fungsi

Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, adalah:

1. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan

pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan sumber dayakesehatan;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan

pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan sumber dayakesehatan;

3. Pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan

masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan

sumber dayakesehatan;

4. Pelaksanaan proses penerbitan rekomendasi perizinan dan pelayanan umum di

bidangkesehatan;

5. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkuptugasnya;

10

6. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;

7. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang kesehatan yang diberikan olehGubernur

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan Gambar diatas Dapat diketahui bahwa Dinas Kesehatan Provinsi

Kepulauan Riau terdiri dari lima bidang yaitu: Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang

Sumber Daya Kesehatan, dan Sekretariat. Adapun bidang Kesehatan Masyarakat

terdiri dari tiga seksi yakni Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat, Seksi

Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat, dan Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan

Kerja dan Olahraga.

1.4. Sumber Daya Manusia

Ditahun 2019, Bidang KesehatanMasyarakat dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang dan 3 orang Kepala Seksi serta sebanyak 33staf. Adapun jabatan pelaksana

yang ada di bidang kesehatan masyarakat yaitu :

1. Analis Gizi 2 (dua) orang

2. Analis Kesehatan Ibu dan Anak 2 (dua) orang

3. Analis Alat dan Obat Kontrasepsi 1 (satu) orang

4. Pengelola Program Gizi 1 (satu) orang

5. Pengelola Program Kesehatan Keluarga 2 (dua) orang

11

6. Pegawai TidakTetap (PTT) 2 (dua) orang

7. Analis Kesehatan Kerja dan Olahraga 3 (tiga) orang

8. Pengelola Program Penyehatan Lingkungan 2 (dua) orang

9. Pengelola Program dan Kegiatan 1 (satu) orang

10. Pembantu Analis Kesehatan Kerja 1 (satu) orang

11. Pembantu Analis Pengamanan Lingkungan 1 (satu) orang

12. Pembantu Pengelola Penyehatan Lingkungan 1 (satu) orang

13. Pembantu Pengelola Program dan Kegiatan 1 (satu) orang

14. Analis Kesehatan 3 (tiga) orang

15. Penyuluh Kesehatan dan Pencegahan Penyakit 2 (dua) orang

16. Membantu Pengelolaan Media Center dan Pengembangan Media 2 (dua) orang

17. Membantu Penggerak Peran Serta Masyarakat 2 (dua) orang

18. Membantu Penyuluh Kesehatan dan Pencegahan Penyakit 1 (satu) orang

1.5. Sistematika Penulisan

1. Bab IPendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada

aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issue) yang

sedang dihadapi organisasi.

2. Bab II PerencanaanKinerja

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Kementerian Kesehatan

Tahun 2019.

3. Bab III AkuntabilitasKinerja

a. Capaian KinerjaOrganisasi

Sub bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan

kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja

organisasi.

b. RealisasiAnggaran

Sub bab ini menguraikan tentang realisasi anggaran yang digunakan dan

telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan

dokumen Perjanjian Kinerja

4. Bab IVPenutup

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta

langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan

kinerjanya.

12

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan pembangunan bidang kesehatan merupakan bagian dari Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 25

tahun 2004. Selain itu, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

(RPJPN) dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) telah

ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015 Tentang

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019. Renstra merupakan

dokumen perencanaan yang memuat program pembangunan kesehatan yang akan

dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan maupun untuk mendorong peran aktif

masyarakat dalam kurun waktu 2015 – 2019. Renstra berorientasi pada hasil yang ingin

dicapai dalam 5 (lima) tahun.

Penetapan kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan

dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima

amanah/tanggungjawab/kinerja dengan pihak yang memberikan

amanah/tanggungjawab/kinerja. Dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan

suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah

kepada atasan langsungnya.

Pernyataan penetapan kinerja merupakan suatu pernyataan kesanggupan dari

pimpinan instansi/unit kerja penerima amanah kepada atasan langsungnya untuk

mewujudkan suatu target kinerja tertentu. Pernyataan ini ditandatangani oleh penerima

amanah sebagai tanda suatu kesanggupan untuk mencapai target kinerja yang telah

ditetapkan, dan pemberi amanah atau atasan langsungnya sebagai persetujuan atas

target kinerja yang ditetapkan tersebut.

Penetapan dan pernyataan kinerja dilakukan setiap tahun untuk menjamin

terlaksananya visi, misi, serta sasaran strategis yang termuat dalam Rencana Strategis

Kementerian Kesehatan yang telah ditetapkan.Adapun Indikator Kinerja Kesehatan

Masyarakat di tetapkan sebagai berikut :

13

Tabel 2 Indikator Kinerja Bidang Kesehatan Masyarakat

Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019

Sasaran Strategis No Indikator Kinerja Traget

Nasional Target

Provinsi

Pembinaan Gizi Masyarakat Pembinaan Kesehatan Keluarga Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga Penyehatan Lingkungan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18. 19.

Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik yang mendapat makanantambahan Persentase ibu hamil yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif Persentase bayi baru lahir mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD Persentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan Persentase remaja puteri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Persentase kunjungan neonatal pertama (KN1) Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal ke empat (K4) Persentase Puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas 1 Persentase Puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas 7 dan 10 Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan remaja Persentase Puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil Persentase Puskesmas yang melakukan Orientasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar Jumlah pos UKK yang terbentuk di daerah PPI/TPI Persentase fasiltas pemeriksaan kesehatan TKI yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) Persentase Sarana air minum yang dilakukan pengawasan

95%

98%

50%

47%

50%

30%

90%

80%

70%

60%

45%

90%

100%

80%

730

100%

60%

45.000

50%

85%

98%

46,5%

50%

90%

25%

88%

80%

65%

45%

45%

90%

96%

70%

160

100%

50%

260

50%

14

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Persentase Tempat-tempat umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan Persentase RS yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai standar Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat Persentase Kab/Kota yang memiliki Kebijakan PHBS Persentase desa yang memanfaatkan dana desa 10% untuk UKBM Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSRnya untuk program kesehatan Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung kesehatan Persentase realisasi kegiatan administrasi dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Program Kesehatan Masyarakat

58%

36%

32%

386

80%

50%

20

15

94%

58%

38%

32%

5

80%

50%

2

2

94%

15

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Bidang Kesehatan Masyarakat

Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan

tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan

menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja ini diperlukan

untuk mengetahui sampai sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang berhasil

dilakukan oleh Bidang Masyarakat selama kurun waktu tahun 2019.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian dengan

rencana tingkat capaian (target) pada setiap indikator sehingga diperoleh gambaran

tingkat keberhasilan pencapaian setiap indikator. Berdasarkan pengukuran kinerja

tersebut, dapat diperoleh informasi menyangkut masing-masing indikator sehingga

dapat ditindaklanjuti dalam perbaikan perencanaan program/kegiatan di masa yang

akan datang. Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran

kepada pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam

mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen

Renstra/Penetapan Kinerja.

Bidang Kesehatan Masyarakat telah melaksanakan kegiatandengan sasaran

program, indikator kinerja dan Hasil capaian sebagai berikut :

Tabel 3

Hasil Capaian Indikator Kinerja Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019

Sasaran Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Target Capaian Kinerja

(1) (2) (3) (4) (5)

Pembinaan Gizi Masyarakat

1. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik yang mendapat makanan tambahan

85% 99,2% 116,71%

2. Persentase ibu hamil yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)

98% 91,6% 93,47%

3. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif

46,5% 59,7% 128,39%

4. Persentase bayi baru lahir mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD)

50% 81,2% 162,4%

5. Persentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan

90% 96,1% 106,78%

16

6.

Persentase remaja puteri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)

25% 46,7% 186,8%

Pembinaan Kesehatan Keluarga

7. Persentase kunjungan neonatal pertama (KN1)

88% 99,31% 120,48%

8. Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal ke empat (K4)

80% 96,35% 120,44%

9. Persentase Puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas 1

65% 100% 153,85%

10. Persentase Puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas 7 dan 10

45% 98,85% 219,67%

11. Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan remaja

45% 73,56% 163,47%

12. Persentase Puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil

90% 100% 111,11%

13. Persentase Puskesmas yang melakukan Orientasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)

96% 100% 104,17%

Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga


70% 91,95% 131,35%

15. Jumlah pos UKK yang terbentuk di daerah PPI/TPI

160 0 0

16. Persentase fasiltas pemeriksaan kesehatan TKI yang memenuhi standar

100% 100% 100%

17. Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya

50% 95,40% 190,8%

Penyehatan Lingkungan

18. Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)

260 384 147,7%

19. Persentase Sarana air minum yang dilakukan pengawasan

50% 45,23% 90,46%

20 Persentase Tempat-tempat umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan

58% 52,12% 89,86%

21. Persentase RS yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai standar

38% 40% 105,26%

17

22. Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan

32% 46,37% 144,9%

23. Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat

5 7 140%

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat


80% 100% 125%


50% 93,82% 187,64%

26. Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSRnya untuk program kesehatan

2 7 350%

27. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung kesehatan

2 6 300%

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat

28. Persentase realisasi kegiatan administrasi dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Program Kesehatan Masyarakat

94% 96,92% 103,11%

3.2. Analisis Kinerja Bidang Kesehatan Masyarakat.

A. Pembinaan Gizi Masyarakat

1. Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik yang mendapat makanan

tambahan

Masalah gizi kurang pada ibu hamil masih merupakan fokus perhatian,

masalah tersebut antara lain anemia dan ibu hamil KEK. Status kesehatan di

Indonesia belum menggembirakan ditandai dengan Angka Kematian Ibu,

Kematian Neonatal, Bayi, dan Balita masih sulit ditekan bahkan selama 10

tahun terakhir ini kematian neonatal ada dalam kondisi stagnan. Pendekatan

siklus hidup sejak dari masa janin sampai usia lanjut terus diupayakan,

diperlukan upaya strategis yang dimulai sejak masa kehamilan bahkan masa

prakehamilan agar terwujud generasi yang sehat dan tangguh. Periode pra-

kehamilan dan kehamilan harus disiapkan dengan baik, hal ini tertuang

dalam arah kebijakan RPJMN 2015-2019 yaitu mempercepat perbaikan gizi

18

masyarakat dengan fokus utama pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000

HPK).

Pemberian suplementasi gizi merupakan suatu upaya yang dapat

dilakukan dalam rangka mencukupi kekurangan kebutuhan gizi dari

konsumsi makan harian yang berakibat pada timbulnya masalah kesehatan

dan gizi pada kelompok rawan gizi. Salah satu program suplementasi yang

saat ini dilaksanakan oleh pemerintah yaitu Pemberian Makanan Tambahan

pada balita, anak SD/MI dan ibu hamil.

a. Defenisi Operasional :

Ibu hamil KEKadalah Ibu hamil dengan Lingkar Lengan Atas (LiLA)

< 23,5 cm

Makanan Tambahanadalah makanan yang dikonsumsi sebagai

tambahan asupan zat gizi diluar makanan utama dalam bentuk makanan

tambahan pabrikan atau makanan tambahan bahan pangan lokal.

Persentase Ibu hamil KEK mendapat makanan tambahanadalah

jumlah ibu hamil KEK yang mendapatkan makanan tambahan terhadap

jumlah ibu hamil KEK yang ada dikali 100%.

Rumus / Cara Penghitungan : (Jumlah Kabupaten/Kota yang membuat

kebijakan yang mendukung PHBS minimal 1 kebijakan baru per tahun

dibagi jumlah kab dan kota) x 100%

b. Capaian Indikator

Grafik1. Capaian Bumil KEK dapat Makanan Tambahan

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019

0

20

40

60

80

100

120

2019

Target

Capaian

Persentase Kinerja

19

Dari grafik tersebut dapat dilihat capaian Bumil KEK dapat Makanan

Tambahan tahun 2019 sudah melebihi target yang ditetapkan baik target

nasional maupun provinsi. Program ini telah berjalan dengan baik hampir

seluruh Bumil KEK telah mendapatkan PMT.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan Program

Indikator ini telah melebihi target dipengaruhi oleh beberapa hal antara

lain, peran aktif petugas kesehatan khususnya TPG (Tenaga Pengelola

Gizi) dalam penyaluran PMT Bumil KEK ke sasaran, dukungan dari

pimpinan dan penerimaan pmt dan penyediaan tempat penyimpanan

PMT, Respon cepat dari Kader dalam mendistribusi dan pengawasan

konsumsi PMT.

d. Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan

Persentase Bumil KEK mendapat PMT adalah sebagai berikut:

Monitoring Pusat, Provinsi, dan Kabupaten / Kota ke Puskesmas dan

sasaran (bumil KEK yang mendapat PMT)

Pemanfaatan Dana BOK untuk memfasilitasi penyediaan Gudang

Pertemuan Regional terkait pengadaan PMT di Tingkat Nasional

Penyesuaian sasaran Bumil KEK berdasarakan laporan dari

Kabupaten/ Kota, bukan berdasarkan data survei.

e. Analisis efisiensi sumber daya

Capaian Bumil KEK yang mendapat PMT sebesar 99,2% dan capaian

kinerja sebesar 116,71% sedangkan realisasi anggaran untuk Output

Penguatan Intervensi Paket Gizi Pada Ibu Hamil dan Balita adalah

97,34%.

2. Persentase Ibu Hamil dapat Tablet Tambah Darah (TTD)

Anemia dapat disebabkan oleh berbagai hal, antara lain defisiensi zat besi,

defisiensi vitamin B12, defisiensi asam folat, penyakit infeksi, faktor bawaan

dan perdarahan. Di negara sedang berkembang 40% anemia disebabkan

karena defisiensi zat besi (The World Bank, 2006) yang dikenal dengan

istilah anemia gizi besi. Pola makan yang miskin zat gizi besi, tingginya

prevalensi kecacingan, dan tingginya prevalensi malaria di daerah endemis

merupakan faktor-faktor yang sering dikaitkan dengan tingginya defisiensi

besi di negara berkembang.

20

Khusus untuk ibu hamil, kebutuhan tambahan zat besi selama kehamilannya

adalah lebih kurang 1000 mg, yang diperlukan untuk pertumbuhan janin,

plasenta dan perdarahan saat persalinan yang mengeluarkan rata-rata 250

mg besi. Anemia pada ibu hamil berisiko terhadap terjadinya hambatan

pertumbuhan janin sehingga bayi lahir dengan berat badan lahir rendah

(BBLR), perdarahan pada saat persalinan dan dapat berlanjut setelah

persalinan yang dapat menyebabkan kematian ibu dan bayinya (WHO,

2001). Prevalensi BBLR di Indonesia pada kurun waktu tahun 2007 sampai

tahun 2010 cenderung tetap yakni sebesar 11% (Riskesdas 2007 dan 2010).

Berdasarkan data laporan rutin tahun 2013, sekitar 32% kematian ibu

disebabkan karena pendarahan.


TTD adalah tablet yang sekurangnya mengandung zat besi setara dengan

60 mg besi elemental dan 0,4 mg asam folat yang disediakan oleh

pemerintah maupun diperoleh sendiri.

Ibu hamil mendapat 90 TTD adalahjumlah ibu hamil yang selama

kehamilan mendapat minimal 90 TTD terhadap jumlah sasaran ibu hamil

dikali 100%


Grafik 2 Capaian Bumil dapat Tablet Tambah Darah


88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

2019

Target

Capaian

Persentase Kinerja

21

Dari grafik tersebut dapat dilihat capaian Bumil dapat Tablet Tambah

Darahtahun 2019 belum mencapai target yang ditetapkan baik target

nasional maupun provinsi.

c. Analisis Penyebab Tidak Tercapainya Program

Indikator ini belum mencapai target hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal

antara lain, masih adanya Ibu Hamil yang ANC di BPM (Bidan Praktek

Mandiri) yang tidak memberikan Fe sebanyak 30 tablet perkunjungan,

adanya beberapa Ibu Hamil yang tidak terpantau oleh Tenaga Kesehatan

sehingga ANC tidak sesuai dengan standar, kekosongan stok TTD (Tablet

Tambah Darah) di Kabupaten Natuna dari akhir mei hingga awal

november 2019 hal ini dikarenakan keterlambatan distribusi dari pusat,

rerata target Capaian TTD pada Ibu hamil di Kabupaten/Kota se-Provinsi

Kepulauan Riau masih jauh dari target provinsi maupun nasional.


Persentase Bumil dapat TTD (Tablet Tambah Darah) adalah sebagai

berikut:

Penguatan ANC terpadu

Integrasi petugas Gizi dan KIA

Pemanfaatan Dana BOK dalam pengadaan obat program gizi

Merangkul BPM dalam rangka meningkatkan pemberian TTD pada Ibu

Hamil

Memperkuat jejaring Puskesmas dengan BPM

Mengadakan sosialisasi mengenai pentingnya Tablet Tambah Darah

pada Ibu Hamil


Capaian Bumil dapat TTD sebesar 91,6%dan capaian kinerja sebesar

93,47%, sedangkan realisasi anggaranpada output pembinaan dalam

peningkatan pengetahuan gizi masyarakat sebesar 96,30%

3. Persentase Bayi usia > 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif

Menyusui adalah salah satu investasi terbaik untuk kelangsungan hidup dan

meningkatkan kesehatan, perkembangan sosial serta ekonomi individu dan

bangsa. Meskipun angka inisiasi menyusui secara global relatif tinggi, hanya

40% dari semua bayi di bawah 6 bulan mendapatkan ASI eksklusif dan 45%

22

yang mendapatkan ASI sampai usia 24 bulan. Selain itu, angka menyusui

pada berbagai regional maupun negara masih sangat bervariasi.

Pemberian ASI terbukti secara ilmiah dapat mengurangi risiko kanker

payudara dan ovarium pada sang ibu. ASI juga berperan sebagai alat

kontrasepsi alamiah. Proteksi terhadap kehamilan secara alami terjadi

sampai 6 bulan pertama sejak kelahiran, dengan syarat : Ibu memberi ASI

eksklusif dan Ibu belum menstruasi. Kenapa hal ini bisa terjadi? Tuhan telah

mengatur, hisapan bayi merangsang keluarnya hormon prolaktin yang

memproduksi ASI sekaligus menunda ovulasi (keluarnya sel telur yang telah

matang dari indung telur) sehingga kehamilan menjadi tertunda.

Dalam rangka meningkatkan pemberian ASI eksklusif, Ibu menyusui,

keluarga dan masyarakat perlu mendapatkan informasi tentang pemberian

ASI yang tepat dan benar sehingga ibu dpat menyusui eksklusif 6 bulan yang

dimulai dengan inisiasi dini dalam 1 jam pertama setelah lahir.Maka: 1).

Setiap fasilitas kesehatan yang menyediakan pelayanan kesehatan ibu dan

anak seperti RS, RSB, Puskesmas, bidan praktek swasta, dan sebagainya,

2). Setiap fasilitas umum 3). Setiap Instansi Pemerintah/Swasta4). Setiap

PerusahaanWajib menyediakan ruang laktasi dan memberikan waktu

kepada Ibu menyusui untuk menyusui atau memerah ASI di tempat kerja.

Hal ini sudah tertuang dalam Surat Keputusan Bersama 3 Menteri yaitu

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Pemberdayaan Perempuan

dan Menteri Kesehatan.


Bayi usia kurang dari 6 bulan adalah seluruh bayi umur 0 bulan 1 hari

sampai 5 bulan 29 hari

Bayi mendapat ASI Eksklusifkurang dari 6 bulanadalah bayi kurang

dari 6 bulan yang diberi ASI saja tanpa makanan atau cairan lain kecuali

obat, vitamin dan mineral berdasarkan recall 24 jam.

Persentase bayi kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusifadalah

jumlah bayi kurang dari 6 bulan yang masih mendapat ASI Eksklusif

terhadap jumlah seluruh bayi kurang dari 6 bulan yang direcall dikali

100%.

23



pemerintah maupun diperoleh sendiri.

Ibu hamil mendapat 90 TTD adalahjumlah ibu hamil yang selama

kehamilan mendapat minimal 90 TTD terhadap jumlah sasaran ibu hamil

dikali 100%.


Grafik 3 Persentase Bayi Usia > 6 bulan yang mendapatkan ASI Eksklusif


Dari gambar tersebut dapat dilihat Persentase Bayi Usia > 6 bulan yang

mendapatkan ASI Eksklusiftahun 2019 sudah mencapai target yang

ditetapkan baik target nasional maupun provinsi.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan Program : Indikator ini telah mencapai

target hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain, meningkatnya

kesadaran untuk memberikan ASI Ekslusif kepada Bayinya, Persentase

bayi mendapat IMD besar (81,2%), munculnya KP-ASI (Kelompok

Pendukung Air Susu Ibu) di masyarakat, adanya dukungan dari

lingkungan, keluarga dan pemangku kebijakan terkait pemberian ASI

Eksklusif.


Persentase Bayi Usia > 6 bulan yang mendapatkan ASI Eksklusif

adalah sebagai berikut:

0

20

40

60

80

100

120

140

2019

Target

Capaian

Persentase Kinerja

24

Tersedianya fasilitas Ruang menyusui di perkantoran dan tempat

umum

Gencarnya promosi tentang ASI Eksklusif baik dimedia elektronik, cetak

maupun media sosial

Pelatihan PMBA (Pemberian Makan Bayi dan Anak)

Pendekatan kepada BPM dan klinik bersalin swasta terkait pemberian

ASI Eksklusif

Pemberian reward berupa sertifikat lulus ASI Eksklusif kepada Bayu

yang lulus mendapat ASI Eksklusif


Persentase Bayi Usia > 6 bulan yang mendapatkan ASI

Eksklusifsebesar 59,7% dan capaian kinerja sebesar 128,39%

sedangkan realisasi anggaran pada output pembinaan dalam peningkatan

pengetahuan gizi masyarakat sebesar 96,30%.

4. Persentase Bayi mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD)

Berdasarkan dokumen Global Strategy for Infant and Young Child Feeding

(IYCF) merekomendasikan pola pemberian makan terbaik bagi bayi dan

anak sampai usia 2 tahun adalah: 1) Memberi kesempatan pada bayi untuk

melakukan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) segera setelah lahir; 2) Menyusui

bayi secara eksklusif sejak lahir sampai umur 6 bulan; 3) Mulai memberi

makanan pendamping Air Susu Ibu (ASI) yang bergizi sejak bayi berusia 6

bulan; 4) Meneruskan menyusui sampai anak berusia 24 bulan atau lebih.

Inisiasi menyusui dini adalah langkah penting untuk memudahkan bayi

dalam memulai proses menyusui. Bayi baru lahir yang diletakkan pada dada

atau perut sang ibu, secara alami dapat mencari sendiri sumber air susu ibu

(ASI) dan menyusu minimal 1 jam. Proses penting inilah yang disebut inisiasi

menyusui dini (IMD).

Manfaat ASI telah terbukti berperan penting sebagai sumber makanan utama

dan membantu memperkuat sistem kekebalan bayi baru lahir untuk

melindunginya dari berbagai penyakit. Proses menyusui ini sebenarnya

dapat dimulai dan dikuatkan dengan inisiasi menyusui dini. Sayang, belum

banyak orang yang memahami pentingnya prosedur ini untuk bayi.

25

Pemberian makan yang terlalu dini dan tidak tepat mengakibatkan banyak

anak yang menderita kurang gizi. Untuk itu perlu dilakukan pemantauan

pertumbuhan sejak lahir secara rutin dan berkesinambungan. Fenomena

“gagal tumbuh” atau growth faltering pada anak Indonesia mulai terjadi pada

usia 4-6 bulan ketika bayi diberi makanan selain ASI dan terus memburuk

hingga usia 18-24 bulan. Hasil Riskesdas 2013 menunjukkan 19,6% balita di

Indonesia yang menderita gizi kurang (BB/U <-2 Z-Score) dan 37,2%

termasuk kategori pendek (TB/U <- 2 ZScore).


Inisiasi Menyusu Dini (IMD) adalah proses menyusu dimulai segera

setelah lahir. IMD dilakukan dengan cara kontak kulit ke kulit antara bayi

dengan ibunya segera setelah lahir dan berlangsung minimal 1 (satu) jam

Persentase bayi baru lahir yang mendapat IMD adalah jumlah bayi baru

lahir hidup yang mendapat IMD terhadap jumlah bayi baru lahir hidup

dikali 100%.


Grafik 4. Persentase Bayi Baru Lahir Mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD)


Dari gambar tersebut dapat dilihat Persentase Bayi Baru Lahir

Mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD)tahun 2019 sudah mencapai

target yang ditetapkan baik target nasional maupun provinsi.

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2019

Target

Capaian

Persentase Kinerja

26

c. Analisis Penyebab Keberhasilan Program : Indikator ini telah mencapai

target hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain, meningkatnya

kesadaran untuk memberikan pentingnya IMD, munculnya KP-ASI

(Kelompok Pendukung Air Susu Ibu) di masyarakat, adanya dukungan

dari lingkungan, keluarga dan pemangku kebijakan terkait pemberian IMD

dan ASI Eksklusif.


Persentase Bayi Baru Lahir Mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD)

adalah sebagai berikut:

Gencarnya promosi tentang IMD baik dimedia elektronik, cetak maupun

media sosial

Pelatihan PMBA (Pemberian Makan Bayi dan Anak)

Pendekatan kepada BPM dan klinik bersalin swasta terkait pemberian

IMD

Penerapan 10 Langkah Keberhasilan Menyusui (10 LKM) salahsatunya

IMD di Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta


Capaian Persentase Bayi Baru Lahir Mendapat Inisiasi Menyusu Dini

(IMD)sebesar 81,2% dan capaian kinerja sebesar 162,4% sedangkan

realisasi pada output pembinaan dalam peningkatan pengetahuan gizi

masyarakat sebesar 96,30%

5. Persentase Balita kurus yang mendapat makanan tambahan

Gizi memegang peranan penting dalam siklus hidup manusia. Upaya

perbaikan status gizi masyarakat akan memberikan kontribusi nyata bagi

tercapainya tujuan pembangunan nasional terutama dalam hal penurunan

prevalensi gizi kurang pada balita dan anak Sekolah Dasar/Madrasah

Ibtidaiyah (SD/MI)

Pemberian suplementasi gizi merupakan suatu upaya yang dapat dilakukan

dalam rangka mencukupi kekurangan kebutuhan gizi dari konsumsi makan

harian yang berakibat pada timbulnya masalah kesehatan dan gizi pada

kelompok rawan gizi. Salah satu program suplementasi yang saat ini

dilaksanakan oleh pemerintah yaitu Pemberian Makanan Tambahan pada

balita, anak SD/MI.

27

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk

Suplementasi Gizi merupakan penyempurnaan sekaligus pengganti dari

Kepmenkes Nomor 224/Menkes/SK/II/2007 Tentang Spesifikasi Teknis

Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) dan Kepmenkes Nomor

899/Menkes/SK/X/2009 Tentang Spesifikasi Teknis Makanan Tambahan

Anak Balita 2-5 Tahun, Anak Usia Sekolah Dasar dan Ibu Hamil,

disesuaikan dengan perkembangan hukum, ilmu pengetahuan dan

teknologi. Selanjutnya dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan zat gizi

pada tiap sasaran berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) tahun 2013

serta perbaikan tampilan produk Makanan Tambahan (MT) telah pula

dilakukan perubahan terhadap bentuk kemasan menyesuaikan dengan

aturan pemberian.


Balita kurus adalah anak usia 6 bulan 0 hari sampai dengan 59 bulan 29

hari dengan status gizi kurus (BB/PB atau BB/TB - 3 SD sampai dengan <

- 2 SD)

Makanan Tambahan adalah makanan yang dikonsumsi sebagai

tambahan asupan zat gizi diluar makanan utama dalam bentuk makanan

tambahan pabrikan atau makanan tambahan bahan pangan lokal

Persentase balita kurus mendapat makanan tambahan adalah jumlah

balita kurus yang mendapat makanan tambahan terhadap jumlah balita

kurus dikali 100%.


Grafik 5. Capaian Balita Kurus dapat Makanan Tambahan


80

85

90

95

100

105

110

2019

Target

Capaian

Persentase Kinerja

28

Dari gambar tersebut dapat dilihat capaian Balita Kurus dapat Makanan

Tambahan tahun 2019 sudah melebihi target yang ditetapkan baik target

nasional maupun provinsi. Program ini telah berjalan dengan baik hampir

seluruh Balita Kurus telah mendapatkan PMT.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan Program : Indikator ini telah melebihi

target dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain, peran aktif petugas

kesehatan khususnya TPG (Tenaga Pengelola Gizi) dalam penyaluran

PMT Balita Kurus ke sasaran, dukungan dari pimpinan dan penerimaan

pmt dan penyediaan tempat penyimpanan PMT, Respon cepat dari Kader

dalam mendistribusi dan pengawasan konsumsi PMT.


Persentase Balita Kurus mendapat PMT adalah sebagai berikut:

Monitoring Pusat, Provinsi, dan Kabupaten / Kota ke Puskesmas dan

sasaran (Balita Kurus yang mendapat PMT)

Pemanfaatan Dana BOK untuk memfasilitasi penyediaan Gudang

Pertemuan Regional terkait pengadaan PMT di Tingkat Nasional

Penyesuaian sasaran Balita Kurus berdasarakan laporan dari

Kabupaten/ Kota, bukan berdasarkan data survei.


Capaian Balita kurus yang mendapat PMT sebesar 96,1% dan capaian

kinerja sebesar 106,78% sedangkan realisasi anggaran untuk Output

Penguatan Intervensi Paket Gizi Pada Ibu Hamil dan Balita adalah

97,34% .

6. Persentase Remaja Putri (Rematri) dapat Tablet Tambah Darah (TTD)

Anemia dapat disebabkan oleh berbagai hal, antara lain defisiensi zat besi,

defisiensi vitamin B12, defisiensi asam folat, penyakit infeksi, faktor bawaan

dan perdarahan. Di negara sedang berkembang 40% anemia disebabkan

karena defisiensi zat besi (The World Bank, 2006) yang dikenal dengan

istilah anemia gizi besi. Pola makan yang miskin zat gizi besi, tingginya

prevalensi kecacingan, dan tingginya prevalensi malaria di daerah endemis

merupakan faktor-faktor yang sering dikaitkan dengan tingginya defisiensi

besi di negara berkembang.

Remaja putrid (rematri) rentan menderita anemia karena banyak kehilangan

darah pada saat menstruasi. Rematri yang menderita anemia berisiko

29

mengalami anemia pada saat hamil. Hal ini akan berdampak negatif

terhadap pertumbuhan dan perkembangan janin dalam kandungan serta

berpotensi menimbulkan komplikasi kehamilan dan persalinan, bahkan

menyebabkan kematian ibu dan anak.


Remaja Putri adalah remaja putri yang berusia 12 -18 tahun yang

bersekolah di SMP/SMA atau sederajat



pemerintah maupun diperoleh secara mandiri

Remaja putri mendapat TTD adalah jumlah remaja putri yang mendapat

TTD secara rutin setiap minggu sebanyak 1 tablet.

Persentase remaja putri mendapat TTD adalah jumlah remaja putri

yang mendapat TTD secara rutin setiap minggu terhadap jumlah remaja

putri yang ada dikali 100%.


Grafik 6 Capaian Rematri dapat Tablet Tambah Darah


Dari grafik tersebut dapat dilihat capaian Rematri dapat Tablet Tambah

Darah tahun 2019 sudah mencapai target yang ditetapkan baik target

nasional maupun provinsi.

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2019

Target

Capaian

Persentase Kinerja

30

f. Analisis Penyebab Keberhasilan Program : Indikator ini sudah

mencapai target hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain, telah

terjalinnya kerjasama antara Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan

terkait pemberian TTD Rematri, Ketersediaan Obat Program Gizi berupan

TTD (Tablet Tambah Darah) bagi Rematri, Adanya dukungan dari stake

holder terkait.

g. Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan

Persentase Rematri dapat TTD (Tablet Tambah Darah) adalah

sebagai berikut:

Kerjasama antara lintas sektor terkait yaitu Dinas Pendidikan

Terbentuknya Posyandu Remaja

Adanya konselor Sebaya yang membantu mensosialisasikan mengenai

pentingnya mengkonsumsi TTD (Tablet Tambah Darah)

Mengadakan sosialisasi mengenai pentingnya Tablet Tambah Darah

pada Remaja Putri

Bimbingan teknis mengenai pemberian TTD Rematri kepada stake

holder terkait

h. Analisis efisiensi sumber daya

Capaian Rematri dapat TTD sebesar 46,7% sdan capaian kinerja

dibandingkan dengan target sebesar 186,8%, sedangkan realisasi

anggaran terdapat di 2 sumber dana yaitu 1) daerah Lokus Stunting

pengadaan TTD di Pusat 2) daerah non lokus stunting pengadaan TTD di

Kabupaten/Kota dengan menggunakan dana BOK.

B. Pembinaan Kesehatan Keluarga

1. Persentase Kunjungan Neonatal Pertama (KN1)

Pemerintah pusat maupun daerah wajib memberikan pelayanan kesehatan

neonatal esensial sesuai standar (secara kuantitas dan kualitas) kepada

setiap neonatal atau bayi baru lahir (usia 0 – 28 hari) di wilayah kerjanya.

Setiap neonatal diharapkan melakukan minimal 3 kali kunjungan selama

masa periode neonatal, yaitu kunjungan KN1, KN2, dan KN3.

a. Definisi Operasional

Cakupan neonatal yang mendapatkan pelayanan sesuai standar pada

usia 6 jam – 48 jam setelah lahir di suatu wilayah kerja pada kurun waktu

tertentu.

31

b. Rumus/ Cara Penghitungan

Jumlah neonatal yang mendapat pelayanan sesuai standar pada 6 jam –

48 jam setelah lahir di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

dibagi jumlah seluruh sasaran lahir hidup di suatu wilayah kerja dalam 1

tahun dikalikan 100%.

c. Capaian Indikator

Grafik 7 Capaian Indikator Kunjungan Neonatal Pertama (KN1)

Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017 – 2019

Capaian indikator kunjungan neonatal pertama (KN1) yang ditampilkan

pada grafik di atas menggunakan sasaran lahir hidup berdasarkan data

sasaran BPS/ Pusdatin dalam perhitungannya. Oleh karena itu, capaian

KN1 mencapai lebih dari 100% (untuk sasaran Provinsi Kepri dari BPS/

Pusdatin rata – rata lebih rendah daripada sasaran dari laporan rutin

kabupaten/ kota).

Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa capaian indikator kunjungan

neonatal pertama (KN1) di Provinsi Kepulauan Riau pada 3 tahun terakhir

yaitu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 melebihi target yang

telah ditetapkan pada Renstra Daerah, hanya saja jika dibandingkan

dengan tahun sebelumnya, capaian pada tahun 2019 mengalami

penurunan.

2017 2018 2019

81 85 88

101.69 100.81 99.31

Target

Capaian

32

Adapun distribusi capaian indikator kunjungan neonatal pertama (KN1)

tahun 2019 berdasarkan kabupaten/ kota yaitu sebagai berikut :

Tabel 4

Diatribusi Capaian Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) Tahun 2019

No. Kabupaten/

Kota

Sasaran Lahir Hidup (Pusdatin)

Capaian KN1

Absolut Persentase

1 Karimun 3.351 3.745 111,76%

2 Bintan 2.671 2.867 107,34%

3 Natuna 1.296 1.254 96,76%

4 Lingga 1.196 1.344 112,37%

5 Anambas 659 821 124,58%

6 Batam 28.805 26.934 93,50%

7 Tanjungpinang 3.080 3.809 123,67%

Provinsi Kepri 41.058 40.774 99,31%

Jika dilihat berdasarkan capaian kabupaten/ kota dapat dilihat bahwa

capaian dari 7 kabupaten/ kota melebihi target KN1 (88%).

d. Analisis Penyebab Keberhasilan Program

Indikator ini telah mencapai target dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu

komitmen pemerintah daerah dalam pemenuhan SPM (Standar

Pelayanan Minimal), upaya peningkatan capaian persalinan yang ditolong

oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan hal ini berkaitan

erat karena pelayanan pada ibu bersalin integrasi dengan bayi baru lahir

e. Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan

persentase kunjungan neonatal pertama (KN1)

Pelatihan petugas dalam MTBS dimana didalamnya terdapat penilaian

dan pemantauan yaitu manajemen terpadu bayi muda

Integrasi program dalam mendorong persalinan di fasilitas kesehatan

melalui kegiatan kelas ibu hamil, dengan tingginya persalinan di fasilitas

kesehatan maka diharapkan bayi yang dilahirkan juga akan

mendapatkan pelayanan yang sesuai standar

Monitoring dan evaluasi berkala baik ditingkat Provinsi, Kabupaten/Kota

maupun Puskesmas

33

Sosialisasi pemanfaatan DAK Non Fisik melalui kegiatan orientasi

Peningkatan Cakupan Jampersal Melalui Penguatan PIS - PK

f. Analisis efisiensi sumber daya

Capaian persentase kunjungan neonatal pertama (KN1) sebesar 99,31%,

capaian kinerja dibandingkan dengan target sebesar 120,48% sedangkan

realisasi anggaran pada output Pembinaan dalam Peningkatan Pelayanan

Kunjungan Neonatal sebesar 53,78%. Rendahnya realisasi anggaran

pada output tersebut terjadi dikarenakan terdapat salah satu komponen

pada kegiatan tersebut yaitu Pemeriksaan skrinning hypotiroid kongenital

belum berjalan dengan maksimal, yang disebabkan oleh masih kurangnya

tenaga terlatih, wilayah geografis sehingga berpengaruh pada batas waktu

pengiriman sample, dan adanya anggaran lain selain dekonsentrasi untuk

pelaksanaan pengiriman dan pemeriksaan sample

2. Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Antenatal Ke-

Empat (K4)

Pemerintah pusat maupun daerah wajib memberikan pelayanan antenatal

sesuai standar (secara kuantitas dan kualitas) kepada setiap ibu hamil di

wilayah kerjanya. Setiap ibu hamil diharapkan melakukan minimal 4 kali

kunjungan selama periode kehamilan dan mendapatkan pelayanan minimal

10T. Dengan mendapatkan pelayanan antenatal yang sesuai standar dan

adekuat diharapkan tenaga kesehatan dapat melakukan deteksi risiko pada

ibu hamil dan janinnya sehingga dapat dilakukan upaya – upaya untuk

mencegah terjadinya komplikasi pada ibu hamil dan janin yang

dikandungnya.


Cakupan ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai

dengan standar paling sedikit empat kali dengan distribusi waktu satu kali

pada trimester ke – 1, satu kali pada trimester ke – 2, dua kali pada

trimester ke – 3 di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.


Jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai

dengan standar paling sedikit empat kali dengan distribusi waktu satu kali

pada trimester ke – 1, satu kali pada trimester ke – 2, dua kali pada

34

trimester ke – 3 di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi

jumlah sasaran ibu hamil di suatu wilayah kerja pada waktu tertentu

dikalikan 100%.


Grafik 8 Capaian Indikator Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal Ke-

Empat (K4)Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 – 2019

Capaian indikator ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal ke-

empat (K4) yang ditampilkan pada grafik di atas menggunakan sasaran

ibu hamil berdasarkan data sasaran BPS/ Pusdatin dalam

perhitungannya. Oleh karena itu, sama hal nya dengan capaian KN1,

capaian K4 cenderung tinggi atau hampir mendekati 100% (untuk sasaran

Provinsi Kepri dari BPS/ Pusdatin rata – rata lebih rendah daripada

sasaran dari laporan rutin kabupaten/ kota).

Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa capaian indikator ibu hamil

yang mendapatkan pelayanan antenatal ke-empat (K4) di Provinsi

Kepulauan Riau tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 telah melebihi

target yang telah ditetapkan pada Renstra Daerah dan ada

kecenderungan atau trend naik dan turun tapi tidak signifikan.

Adapun distribusi capaian indikator ibu hamil mendapatkan pelayanan

antenatal ke-empat (K4) tahun 2019 berdasarkan kabupaten/ kota yaitu

sebagai berikut :

2017 2018 2019

76 78 80

93.77 96.59 96.35

Target

Capaian

35

Tabel 5

Distribusi Capaian Indikator Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal keempat(K4) Provinsi Kepulauan RiauTahun 2019

No. Kabupaten/

Kota

Sasaran Ibu Hamil

(Pusdatin)

Capaian K4

Absolut Persentase

1 Karimun 3.686 3.816 103,53%

2 Bintan 2.938 2.880 98,03%

3 Natuna 1.426 1.289 90,39%

4 Lingga 1.316 1.441 109,50%

5 Anambas 725 827 114,07%

6 Batam 31.685 29.216 92,21%

7 Tanjungpinang 3.388 4.045 119,39%

Provinsi Kepri 45.164 43.514 96,35%

Jika dilihat berdasarkan data kabupaten/ kota diketahui bahwa capaian K4

di 7 kabupaten/ kota berada di atas target K4 (80%).


Indikator ini telah mencapai target dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu

komitmen pemerintah daerah dalam pemenuhan SPM (Standar

Pelayanan Minimal), peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam

pelayanan antenatal, adanya kegiatan luar gedung berupa pelacakan ibu

hamil,tersedianya alat deteksi risiko ibu hamil berupa pemeriksaan Hb, tes

kehamilan, pemeriksaan golongan darah serta tes glukoproteinuria,

kegiatan pemantauan melalui PWS dan monitoring evaluasi secara

berjenjang


persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal ke-

empat (K4):

Pendekatan melalui kegiatan kelas ibu hamil

Pemanfaatan buku KIA sebagai media edukasi kepada masyarakat

Peningkatan kualitas pelayanan antenatal melalui penyediaan

pelayanan antenatal terpadu

36

Penyiapan ibu hamil yang dimulai dari masa sebelum hamil yaitu

melalui kegiatan kesehatan reproduksi calon pengantin

Pengembangan media praktis melalui kegiatan riset yang bersumber

anggaran Libangkes kemenkes


Capaian persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal ke

empat (K4) sebesar 96,35%, capaian kinerja dibandingkan dengan target

sebesar 120,44% sedangkan realisasi anggaran pada output Pembinaan

dalam Peningkatan antenatal sebesar 92,56%.

3. Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Penjaringan Kesehatan

untuk Peserta Didik Kelas 1

Setiap anak usiasekolah harus diberikan pelayanan kesehatan, salah

satunya ialah melalui kegiatan penjaringan kesehatan yang dilaksanakan

melalui koordinasi antara puskesmas dan sekolah dan biasanya

dilaksanakan setahun sekali. Adapun paket pemeriksaan yang dilakukan

kepada peserta didik kelas 1 antara lain : (a) pengukuran tinggi dan berat

badan, (b) pemeriksaan gigi mulut, (c) pemeriksaan penglihatan, (d)

pemeriksaan pendengaran, (e) pemeriksaan kebugaran, (f) kuesioner

intelegensia, mental, kesehatan reproduksi, dan gaya hidup.


Cakupan puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan bagi

peserta didik kelas 1 SD/MI/SDLB di wilayah kerja puskesmas dalam

kurun waktu satu tahun ajaran.



peserta didik kelas 1 SD/MI/SDLB di wilayah kerja puskesmas dalam

kurun waktu satu tahun ajaran dibagi jumlah puskesmas di suatu wilayah

kerja dalam waktu tertentu dikalikan 100%.

37


Grafik 9 Capaian Indikator Puskesmas Melaksanakan Penjaringan

Kesehatan Untuk Peserta Didik Kelas 1 Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 – 2019

Berdasarkan grafik di atas, capaian indikator penjaringan kesehatan

peserta didik kelas 1 di Provinsi Kepulauan Riau pada 3 tahun terakhir

tergolong sangat baik jika kita bandingkan dengan target setiap tahunnya.

Bahkan untuk tahun 2019, semua puskesmas yang ada di Provinsi

Kepulauan Riau telah melaksanakan penjaringan kesehatan pada semua

sekolah SD/MI/SDLB yang ada di wilayah kerjanya. Berikut ini data

penjaringan kesehatan peserta didik kelas 1 tahun 2019 berdasarkan

kabupaten/ kota :

Tabel 6 Distribusi Data Penjaringan Kesehatan Perserta Didik Kelas 1

Berdasarkan Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019

No

. Kabupaten/

Kota

Sasaran Puskesma

s

Puskesmas yang Melaksanakan Penjarkes Kelas 1

Absolut Persentase

1 Karimun 13 13 100%

2 Bintan 15 15 100%

3 Natuna 14 14 100%

4 Lingga 11 11 100%

5 Anambas 7 7 100%

6 Batam 20 20 100%

2017 2018 2019

5560

65

93.5185.71

100

Target

Capaian

38

No

. Kabupaten/

Kota

Sasaran Puskesma

s

Puskesmas yang Melaksanakan Penjarkes Kelas 1

Absolut Persentase

7 Tanjungpinang 7 7 100%

Provinsi Kepri

87 87 100%


Indikator ini telah mencapai target dipengaruhi oleh beberapa hal antara

lain, komitmen dari pelaksana program di Tingkat Kabupaten/Kota dan

Puskesmas, adanya dukungan lintas program dan lintas sektor terkait dan

adanya monitoring berkala


persentase puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan

untuk peserta didik kelas 1 :

Penguatan koordinasi dengan TIM pembina UKS/M melalui Orientasi

Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah & Remaja

Berkoordinasi dengan lintas sektor terkait dalam hal bimbingan teknis

dan supervisi pembinaan dan pelaksanaan UKS


Capaian persentase Puskesmas yang melaksanakan penjaringan

kesehatan untuk peserta didik kelas 1 sebesar 100.00%, capaian kinerja

dibandingkan dengan target sebesar 153,85% sedangkan realisasi

anggaran pada output Pembinaan dalam Pelaksanaan Usaha Kesehatan

Sekolah sebesar 91,12%.

4. Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Penjaringan Kesehatan

untuk Peserta Didik Kelas 7 dan 10

Setiap anak usiasekolah harus diberikan pelayanan kesehatan, salah

satunya ialah melalui kegiatan penjaringan kesehatan yang dilaksanakan

melalui koordinasi antara puskesmas dan sekolah dan biasanya

dilaksanakan setahun sekali. Adapun paket pemeriksaan yang dilakukan

kepada peserta didik kelas 7 dan 10 antara lain : (a) pengukuran tinggi dan

berat badan, (b) pemeriksaan tekanan darah, (c) pemeriksaan penglihatan,

39

(d) pemeriksaan pendengaran, (e) pemeriksaan kebugaran, (f) kuesioner

intelegensia, mental, kesehatan reproduksi, dan gaya hidup.



peserta didik kelas 7 SMP/MTs/SMPLB dan kelas 10

SMA/SMK/MA/SMALB di wilayah kerja puskesmas dalam kurun waktu

satu tahun ajaran.



peserta didik kelas 7 SMP/MTs/SMPLB dan kelas 10

SMA/SMK/MA/SMALB di wilayah kerja puskesmas dalam kurun waktu

satu tahun ajaran dibagi jumlah puskesmas di suatu wilayah kerja dalam

waktu tertentu dikalikan 100%.


Grafik 10 Capaian Indikator Puskesmas Melaksanakan Penjaringan

Kesehatan Untuk Peserta Didik Kelas 7 dan 10 Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 – 2019

Berdasarkan grafik di atas, capaian indikator penjaringan kesehatan

peserta didik kelas 7 dan 10 di Provinsi Kepulauan Riau pada 3 tahun

terakhir tergolong sangat baik jika kita bandingkan dengan target setiap

tahunnya dan cenderung meningkat cukup signifikan. Bahkan untuk tahun

2019, hanya satu puskesmas yang belum melaksanakan penjaringan

kesehatan pada 100% sekolah SMP/MTs/SMPLB dan

2017 2018 2019

3540

45

81.82 78.57

98.85

Target

Capaian

40

SMA/SMK/MA/SMALB yang ada di wilayah kerjanya yaitu di Kota Batam.

Berikut ini data penjaringan kesehatan peserta didik kelas 7 dan 10 tahun

2019 berdasarkan kabupaten/ kota :

Tabel 7

Data Penjaringan Kesehatan Peserta Didik Kelas 7 dan 10 Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019

No. Kabupaten/

Kota Sasaran

Puskesmas

Puskesmas yang Melaksanakan Penjarkes Kelas

7 dan 10

Absolut Persentase

1 Karimun 13 13 100%

2 Bintan 15 15 100%

3 Natuna 14 14 100%

4 Lingga 11 11 100%

5 Anambas 7 7 100%

6 Batam 20 19 95%


Provinsi Kepri

87 87 98,85%



lain, komitmen dari pelaksana program di Tingkat Kabupaten/Kota dan

Puskesmas, adanya dukungan lintas program dan lintas sektor terkait dan

adanya monitoring berkala


persentase puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan

untuk peserta didik kelas 7 dan 10 :

Penguatan koordinasi dengan TIM pembina UKS/M melalui Orientasi

Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah & Remaja

Berkoordinasi dengan lintas sektor terkait dalam hal bimbingan teknis

dan supervisi pembinaan dan pelaksanaan UKS


Capaian persentase Puskesmas yang melaksanakan penjaringan

kesehatan untuk peserta didik kelas 7 dan 10 sebesar 98,85%, capaian

kinerja dibandingkan dengan target sebesar 219,67% sedangkan realisasi

41



5. Persentase Puskesmas yang Menyelenggarakan Kegiatan Kesehatan

Remaja

Pelayanan kesehatan pada remaja dapat diberikan melalui kegiatan di dalam

gedung seperti di puskesmas/ RS/ fasilitas kesehatan lainnya serta sekolah

maupun di luar gedung seperti komunitas atau posyandu remaja.

Puskesmas bisa dikatakan mampu menyelenggarakan kegiatan kesehatan

remaja jika memenuhi 3 syarat yaitu memiliki tenaga kesehatan terlatih/

terorientasi, memiliki buku pedoman, dan melakukan pelayanan konseling

atau pelayanan kesehatan remaja baik di dalam maupun luar gedung. Saat

ini pemerintah pusat sedang menggalakkan pemerintah daerah untuk

membentuk posyandu remaja sebagai upaya meningkatkan akses remaja

terhadap pelayanan dan KIE terkait remaja, khususnya kesehatan

reproduksi.


Cakupan puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan peduli

remaja di satu wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun.


Cakupan puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan peduli

remaja di satu wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah

seluruh puskesmas di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama

dikalikan 100%.


42

Grafik 11 Capaian Indikator Puskesmas yang Menyelenggarakan Kegiatan

Kesehatan Peduli RemajaProvinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 – 2019

Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa capaian indikator puskesmas

menyelenggarakan kegiatan kesehatan pedulu remaja di Provinsi

Kepulauan Riau pada 2018 mengalami penurunan dan kemudian

mengalami peningkatan/ kenaikan pada tahun 2019. Salah satu yang

menjadi penyebab terjadinya penurunan capaian ialah adanya mutasi

tenaga kesehatan yang sudah terlatih/ terorientasi PKPR dan tidak

adanya kaderisasi bagi tenaga kesehatan lainnya/ pengganti yang

membuat program tidak berjalan dengan seharusnya. Namun jika

dibandingkan dengan target, capaian puskesmas yang menyelenggarakan

kesehatan peduli remaja di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017 sampai

dengan tahun 2019 selalu melebihi target.

Adapun distribusi puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan

kesehatan peduli remaja tahun 2019 berdasarkan kabupaten/ kota yaitu

sebagai berikut :

2017 2018 2019

3540

45

72.7365.48

73.56

Target

Capaian

43

Tabel 8

Distribusi Puskesmas Yang Menyelenggarakan Kegiatan Kesehatan Peduli Remaja Berdasarkan Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan

Riau Tahun 2019

No. Kabupaten/

Kota Sasaran

Puskesmas

Puskesmas yang Menyelenggarakan Kegiatan

Kesehatan Peduli Remaja

Absolut Persentase

1 Karimun 13 13 100%

2 Bintan 15 6 40%

3 Natuna 14 6 42,86%

4 Lingga 11 6 54,55%

5 Anambas 7 7 100%

6 Batam 20 19 95%


Provinsi Kepri

87 64 73,56%

Jika dilihat dari data per kabupaten/ kota, diketahui bahwa Kabupaten

Bintan dan Natuna memiliki cakupan yang paling rendah dan masih di

bawah target (45%).



lain, tersedianya tenaga terlatih, sarana dan prasarana pelaksanaan

program kesehatan peduli remaja meskipun dapat diakui ketersediaan

tersebut distribusinya tidak sama antar kabupaten/kota


persentase puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan

peduli remaja

Pengembangan posyandu remaja di Kabupaten/kota

Mensosialisasikan PKPR pada remaja dan melakukan pembinaan bagi

kader kesehatan remaja oleh Dinkes Kabupaten/Kota dan Puskesmas


Capaian persentase Persentase Puskesmas yang Menyelenggarakan

Kegiatan Kesehatan Remaja sebesar 73,56 %, capaian kinerja

44

dibandingkan dengan target sebesar 163,47% sedangkan realisasi



6. Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Kelas Ibu Hamil

Kelas ibu hamil merupakan sarana belajar kelompok bagi ibu hamil yang

bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan mengubah pengetahuan,

sikap, dan perilaku ibu agar dapat menjaga kehamilannya, mempersiapkan

persalinan, melakukan perawatan nifas, dan melakukan perawatan bayi baru

lahir. Pemerintah berharap semua ibu hamil dapat mengikuti kelas ibu hamil

yang diselenggarakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan di wilayahnya yang

nantinya dapat berkontribusi pada peningkatan cakupan pelayanan

kesehatan bagi ibu hamil, ibu bersalin/ ibu nifas, neonatal, bayi, dan anak

balita.


Cakupan puskesmas yang minimal 50% desa/ kelurahan di wilayah

kerjanya melaksanakan kelas ibu hamil dalam kurun waktu 1 tahun.


Cakupan puskesmas yang minimal 50% desa/ kelurahan di wilayah

kerjanya melaksanakan kelas ibu hamil dalam kurun waktu 1 tahun dibagi

jumlah puskesmas di suatu wilayah kerja dalam waktu tertentu dikalikan

100%.

45


Grafik 12 Capaian Indikator Puskesmas yang Melaksanakan Kelas Ibu Hamil

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 – 2019

Berdasarkan grafik di atas, diketahui bahwa capaian indikator puskesmas

yang melaksanakan kelas ibu hamil di Provinsi Kepulauan Riau pada 3

tahun terakhir tergolong sangat baik karena mengalami trend peningkatan

dan melebihi target yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Bahkan untuk

tahun 2018 dan 2019, semua puskesmas yang ada di Provinsi Kepulauan

Riau telah melaksanakan kelas ibu hamil di wilayah kerjanya. Berikut ini

data puskesmas melaksanakan kelas ibu hamil tahun 2019 berdasarkan

kabupaten/ kota

Tabel 9

Distribusi Data Puskesmas Melaksanakan Kelas Ibu Hamil Berdasarkan Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019

No. Kabupaten/

Kota Sasaran

Puskesmas

Puskesmas yang Melaksanakan Kelas Ibu Hamil

Absolut Persentase

1 Karimun 13 13 100%

2 Bintan 15 15 100%

3 Natuna 14 14 100%

4 Lingga 11 11 100%

5 Anambas 7 7 100%

6 Batam 20 20 100%


Provinsi Kepri

87 87 100%

2017 2018 2019

84

87

90

84.42

100 100

Target

Capaian

46



lain, semua puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau telah memiliki petugas

pelaksana kelas ibu hamil, adanya anggaran DAK nonfisik yang dapat

digunakan untuk kegiatan promotif preventive, tesedianya sarana

prasarana berupa lembar balik yang diperoleh dari droping Kementerian

Kesehatan


persentase puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil:

Penguatan sistem pelaporan

Sosialisasi terkait kelas ibu kepada lintas sektor

Pemanfaatan buku KIA sebagai sarana edukasi

Pelaksanaan kelas ibu hamil bagi karyawati dilingkungan Pemprov

Kepri yang bertujuan mendekatkan akses


Capaianpersentase puskesmas yang melaksanakan kelas ibu

hamilsebesar 100%, capaian kinerja dibandingkan dengan target sebesar

111,11% sedangkan realisasi anggaran pada output Pembinaan dalam

Peningkatan antenatal sebesar 92,56%.

7. Persentase Puskesmas yang Melakukan Orientasi Program

Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)


Cakupan puskesmas yang melaksanakan orientasi P4K di suatu wilayah

kerja dalam kurun waktu 1 tahun.


Cakupan puskesmas yang melaksanakan orientasi P4K di suatu wilayah

kerja dalam kurun waktu 1 tahun dibagi jumlah puskesmas di suatu

wilayah kerja dalam waktu tertentu dikalikan 100%.


47

Grafik 13 Capaian Indikator Puskesmas yang Melakukan Orientasi

P4KProvinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 – 2019

Berdasarkan grafik di atas, diketahui bahwa capaian indikator

puskesmas yang melaksanakan orientasi P4K di Provinsi Kepulauan Riau

pada 3 tahun terakhir tergolong baik karena mengalami trend peningkatan

dan melebihi target yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Berdasarkan

hasil monitoring dan evaluasi di beberapa puskesmas di kabupaten/ kota

diketahui bahwa kegiatan orientasi P4K yang dilaksanakan oleh

puskesmas biasanya ada yang merupakan kegiatan khusus dan ada yang

disampaikan dalam pertemuan – pertemuan yang lain (disejalankan).

Adapun pelaksanaan orientasi P4K yang sudah dilaksanakan ini belum

semua dapat terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan karena

adanya kesulitan untuk melibatkan lintas sektor terkait dan hal ini memang

menjadi tantangan yang cukup besar dalam upaya mencapai keberhasilan

program P4K di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Berikut ini data

puskesmas melakukan orientasi P4K tahun 2019 berdasarkan kabupaten/

kota :

2017 2018 2019

8895 96

83.12

100 100

Target

Capaian

48

Tabel 10

Diatribusi Data Puskesmas Yang Melakukan Orientasi P4K Berdasarkan Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019

No. Kabupaten/

Kota Sasaran

Puskesmas

Puskesmas yang Melakukan Orientasi P4K

Absolut Persentase

1 Karimun 13 13 100%

2 Bintan 15 15 100%

3 Natuna 14 14 100%

4 Lingga 11 11 100%

5 Anambas 7 7 100%

6 Batam 20 20 100%


Provinsi Kepri

87 87 100%


Indikator ini telah mencapai target dengan adanya adanya komitmen

petugas dalam pelaksanaan program serta adanya dukungan berupa

kemampuan masyarakat untuk dapat mengenali atanda bahaya

kehamilan, persalinan dan nifas sehingga dapat dengan cepat melapor

pada tenaga kesehatan atau fasilitas kesehatan terdekat


persentase puskesmas yang melakukan Orientasi P4K :

Pelaksanaaan orientasi teknis kesehatan keluarga dimana didalamnya

membahas continuum of care termasuk program P4K

Memperkuat keterlibatan lintas sektor terkait

Pemanfaatan buku KIA secara optimal dimana didalamnya terdapat

stiker P4K sebagai salah satu komponen penting dalam P4K.


Capaianpersentase puskesmas yang melakukannOrientasi Program

Perencanaan Persalinan dan pencegahan Komplikasisebesar 100%,

capaian kinerja dibandingkan dengan target sebesar 104,17% sedangkan

realisasi anggaran pada output Pembinaan dalam Peningkatan antenatal

sebesar 92,56%.

49

C. Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga


Permenkes No.75/2014, disebutkan Puskesmas adalah fasilitas pelayanan

kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat (UKM)

dan upaya kesehatan perseorangan (UKP) tingkat pertama, dengan lebih

mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat

kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

DalamPermenkes No.75/2014 ditetapkan 23 jenis pelayanan yang dilakukan

oleh Puskesmas, terdiri dari enam (6) pelayanan kesehatan masyarakat

(PKM) esensial, delapan (8) PKM pengembangan dan sembilan (9)

pelayanan kesehatan perorangan (PKP). Tidak semua jenis pelayanan

tersebut bersifat esensial dasar. Rincian Kegiatan PKM dan PKP Pelayanan

Kesehatan Masyarakat (PKM) Pelayanan Kesehatan Perorangan (PKP)

adalah:

Tabel 11 Tabel Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Pelayanan Kesehatan Masyarakat (PKM) Pelayanan Kesehatan

Perorangan (KPK) PKM Esensial PKM Pengembangan

1. Pelayanan Primer

Kesehatan termasuk

UKS

2. Pelayanan Kesehatan

Lingkungan

3. Pelayanan KIA dan KB

yang bersifat PKM

4. Pelayanan Gizi yang

bersifat PKM

5. Pelayanan

Pencegahan dan

Penyembuhan Penyakit

6. Pelayanan

Keperawatan

Kesehatan masyarakat


Jiwa


Gigi Masyarakat


Tradisional

Komplementer


Olahraga


Indra


Lansia


Kerja


Lain sesuai kebutuhan

1. Pelayanan

Pemeriksaan Umum


gigi dan mulut

3. Pelayanan KIA/KB

yang bersifat PKP

4. Pelayanan Gawat

Darurat

5. Pelayanan Gigi yang

bersigat PKP

6. Pelayanan Persalinan

7. Pelayanan Rawat Inap

(di PKM perawatan)

8. Pelayanan Kefarmasian

9. Pelayanan

Laboratorium

50

Undang-undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan mencantumkan

kesehatan kerja pada pasal 164-166 dan kesehatan olahraga pada pasal 80-

81. Besarnya jumlah pekerja dan tempat kerja merupakan potensi untuk

dapat diintervensi oleh berbagai upaya kesehatan sehingga apabila dikelola

dengan baik maka akan membantu mengatasi berbagai permasalahan

kesehatan.Upaya kesehatan kerja ditujukan untuk melindungi pekerja (formal

maupun informal) agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan

serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan, termasuk

pengentasan AKI dan AKB dan juga peningkatan produktivitas pekerja

Indonesia, khususnya pekerja perempuan yang jumlahnya makin besar dan

memegang peranan yang makin penting.


Puskesmas yang menjalankan kesehatan kerja dalahpelayanan

kesehatan kerja yang dilakukan puskesmas untuk peningkatan dan

pemeliharaan derajat kesehatan bagi masyarakat pekerja baik formal

maupun informal.

Persentase puskesmas yang menjalankan kesehatan kerja

dasaradalah jumlah puskesmas yang menjalankan kesehatan kerja dasar

di bagi puskesmas yang ada di wilayah kerja dikali 100%.

Rumus / Cara Penghitungan : (Jumlah puskesmas yang menjalankan

kesehatan kerja dibagi jumlah puskesmas yang ada di wilayah

kabupaten/kota) x 100%

51


Grafik 14 Capaian puskesmas yang menjalankan kesehatan kerja dasar


Dari gambar tersebut dapat dilihat capaian puskesmas yang menjalankan

kesehatan kerja dasar tahun 2019 sudah melebihi target yang ditetapkan

baik target nasional maupun provinsi. Program ini telah berjalan dengan

baik, hampir seluruh puskesmas menjalankan kesehatan kerja dasar.

Berikut ini data puskesmas melaksanakan kesehatan kerja tahun 2019

berdasarkan kabupaten/ kota :

Tabel 12

Data Puskesmas Melaksanakan Kesehatan Kerja Berdasarkan Kabupaten/ Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019

No. Kabupaten/ Kota Sasaran

Puskesmas

Puskesmas yang Melaksanakan kesehatan

kerja dasar

Absolut Persentase


2 Bintan 15 12 80%

3 Batam 20 20 100%

4

Karimun 13 13 100%

5 Lingga 11 11 100%

6

Natuna 14 11 78,57%

0

5

10

15

20

Tanjungpinang

Bintan Batam Karimun Lingga Natuna Anambas

TW I 7 14 18 13 11 13 6

TW II 7 13 20 13 11 13 7

TW III 7 12 20 13 11 11 6

TW IV 7 12 19 13 11 14 7

52

No. Kabupaten/ Kota Sasaran

Puskesmas


kerja dasar

Absolut Persentase

7 Anambas 7 6

85,71%

Provinsi Kepri 87 80 91,95%

c. Analisis Penyebab Keberhasilan Program : Indikator ini telah melebihi

target dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain, peran aktif petugas

kesehatan khususnya pengelola program, dukungan dari pimpinan

puskesmas, Respon cepat dari Kader pekerja informal dalam pelaksanaan

kesehatan kerja.


program kesehatan kerja adalah sebagai berikut:

Monitoring Pusat, Provinsi, dan Kabupaten / Kota ke Puskesmas.

Pemanfaatan Dana BOK Dinas Kesehatan Kabupaten/kota dan

puskesmas untuk menjalankan kegiatan program.

Pemenfaatan dana Dekonsentrasi Dinas Kesehatan Provinsi untuk

menjalankan kegiatan program.


Capaian capaian kinerja sebesar 91,95% sedangkan realisasi anggaran

untuk Output penguatan pembinaan kesehatan kerja dan olahraga adalah

adalah 99,46%.

2. Jumlah Pos Upaya Kesehatan Kerja yang terbentuk di daerah PPI/TPI


Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) di daerah PPI/TPI adalah wadah

upaya kesehatan berbasis masyarakat pekerja sektor informal yang

berada di wilayah kerja puskesmas di daerah Pelabuhan Pendaratan Ikan

(PPI)/Tempat Pelelangan Ikan (TPI)


Jumlah Pos UKK yang ada di daerah PPI/TPI di wilayah kerja puskesmas.


Pos UKK di daerah PPI/TPI di wilayah Provinsi Kepulauan Riau tidak

53

pernah terbentuk, sehingga didapatkan capaian kinerja pada indikator

tersebut adalah sebesar nol. Maka capaiannya belum mencapai target

nasional menunjukkan bahwa kinerja masih kurang.

d. Analisis Penyebab Kegagalan Program

Indikator ini tidak mencapai target dikarenakan Provinsi Kepulauan Riau

tidak memiliki pelabuhan pendaratan ikan ataupun tempat pelelangan

ikan. Data ini diperoleh dari Dinas Perikanan dan Kelauan Provinsi

Kepulauan Riau.

3. Persentase Fasilitas Pemeriksaan Kesehatan TKI yang memenuhi

standar


Fasilitas Pemeriksaan Kesehatan TKI adalah Rumah Sakit atau Klinik

yang digunakan untuk menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan calon

TKI.


Jumlah fasilitas pemeriksaan kesehatan yang memenuhi standar dibagi

dengan jumlah fasilitas pemeriksaan kesehatan yang ada di wilayah

kabupaten/kota kali 100%


Kabupaten/Kota yang memiliki fasilitas pemeriksaan kesehatan calon TKI

adalah Kota Tanjungpinang dan Kota Batam. Semua Fasilitas

pemeriksaan kesehatan calon TKI yang ada di kabupaten/kota tersebut

memenuhi standar sesuai Permenkes Nomor 9 tahun 2014.

Berikut ini fasilitas pemeriksaan kesehatan tahun 2019 berdasarkan

kabupaten/ kota :

54

Tabel 13

Fasilitas Pemeriksaan Kesehatan Berdasarkan Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019

No Kabupaten/ Kota Fasilitas Pemeriksaan Kesehatan

Puskesmas yang Melaksanakan Kelas Ibu

Hamil

Absolut Persentase


2 Batam 2 2 100%

Provinsi Kepri 3 3 100%

a. Analisis Penyebab Keberhasilan Program

Indikator ini telah mencapai target dipengaruhi oleh tesedianya sarana

prasarana pemeriksaan kesehatan bagi calon TKI sesuai Permenkes

Nomor 9 tahun 2014.

b. Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan

persentase fasilitas pemeriksaan kesehatan calon TKI:


Monitoring pusat, provinsi, kabupaten/kota ke fasilitas pemeriksaan

kesehatan calon TKI.

c. Analisis efisiensi sumber daya

Capaianpersentase fasilitas pemeriksaan kesehatan calon TKI sebesar

100%,

4. Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan

olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya.


Kegiatan Kesehatan Olahraga pada kelompok masyarakat adalah

pelayanan kesehatan olahraga dilakukan puskesmas dalam rangka

meningkatkan derajat kesehatan kelompok masyarakat (haji, ASN, anak

sekolah dan masyarakat lainnya)

55


Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga

dibagi dengan jumlah puskesmas yang ada di wilayah kabupaten/kota kali

100%


Grafik 15 Capaian puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakatProvinsi Kepulauan Riau

Tahun 2019

Dari gambar tersebut dapat dilihat capaian puskesmas yang

melaksanakan kesehatan olahraga tahun 2019 sudah melebihi target

yang ditetapkan baik target nasional maupun provinsi. Program ini telah

berjalan dengan baik, hampir seluruh puskesmas menjalankan kegiatan

kesehatan olahraga pada kelompok masyarkat di wilayah kerjanya.

Berikut ini fasilitas pemeriksaan kesehatan tahun 2019 berdasarkan

kabupaten/kota :

Tabel 14

Fasilitas Pemeriksaan Kesehatan Berdasarkan Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019

No. Kabupaten/ Kota Sasaran Puskesmas


kerja dasar

Absolut Persentase


2 Bintan 15 12 80%

3 Batam 20 19 95%

4 Karimun 13 13 100%

02468

101214161820

Tanjungpinang

Bintan Batam Karimun Lingga Natuna Anambas

TW I 7 15 20 13 11 14 7

TW II 7 13 18 13 11 14 6

TW III 7 12 19 13 11 14 7

TW IV 7 12 19 13 11 14 7

56

No. Kabupaten/ Kota Sasaran Puskesmas


kerja dasar

Absolut Persentase

5 Lingga 11 11 100%

6 Natuna 14 14 100%

7 Anambas 7 7 100%

Provinsi Kepri 87 83 95,40%

d. Analisis Penyebab Keberhasilan ProgramIndikator

Indikator ini telah melebihi target dipengaruhi oleh beberapa hal antara

lain, peran aktif petugas kesehatan khususnya pengelola program, serta

dukungan dari pimpinan puskesmas.


persentase puskesmas melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga :


Monitoring provinsi, kabupaten/kota ke puskesmas

Pemanfaatan Dana BOK Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan

Puskesmas untuk menjalankan program.

Pemanfaatan Dan Dekonsentrasi provinsi dalam menjalankan

program.


Capaian capaian kinerja sebesar 95,40% sedangkan realisasi anggaran

untuk Output penguatan pembinaan kesehatan kerja dan olahraga adalah

adalah 99,46%.

57

D. Penyehatan Lingkungan

Tabel 15 Indikator realisasi kinerja Program Kesehatan Lingkungan Tahun 2019

No Indikator

Target Realisasi/Capaian

KET % Absolut Realisasi

Capaian

(Realisasi/

Target*100)

1 Jumlah desa/Kelurahan

yang melaksankan

STBM

260

260

desa/kel

dari 416

desa/kel

384

desa/kel 147,7%

2 Persentase RS yang

melakukan pengelolaan

limbah medis sesuai

standar

38% 11 RS

dari 30

RS

40 %

(12 RS) 105,26%

3

Persentase Tempat -

Tempat Umum (TTU)

yang memenuhi syarat

kesehatan

58%

877 TTU

dari 1512

TTU

(Sekolah

SD,

SMP,Pus

kesmas)

52,12%

(788 TTU) 89,86%

4 Persentase Tempat

Pengelolaan Makanan

(TPM) yang memenuhi

syarat kesehatan

32%

3.402

TPM dari

7145

TPM

46,37 %

(7.336

TPM)

144,9%

5 Jumlah Kabupaten/Kota

yang menyelenggarakan

tatanan kawasan sehat

5 5

Kab/Kota

7

Kab/kota 140%

6

Persentase sarana air

minum yang dilakukan

pengawasan

50%

817 SAM

yang

diambil

sampel

dari 1634

45,23 %

(739 SAM

yang

diperiksa)

90,46 %

58

No Indikator

Target Realisasi/Capaian

KET % Absolut Realisasi

Capaian

(Realisasi/

Target*100)

SAM

Pada tahun 2019, terdapat 4 indikator yang sudah mencapai target kinerja,

dan ada 2 indikator yang sudah di atas 100 %, akan tetapi terdapat 2

indikator yang capaian kinerjanya masih di bawah 100 %. Capaian kinerja

paling rendah sebesar 45,23 % yaitu indikator persentase sarana air minum

yang dilakukan pengawasan. Sedangkan capaian kinerja paling tinggi

sebesar 147,7% yaitu indikator Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan

STBM. Jadi dari 6 indikator yang ada, 4 indikator sudah mencapai target

sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja program kesehatan

lingkungan secara keseluruhanberdasarkan jumlah indikator yang dapat

tercapai sebesar 66.7 %

1. Jumlah Desa/Kelurahan yang Melaksanakan STBM

Desa/Kelurahan yang melaksanakan STBM adalah desa/ kelurahan yang

sudah melakukan : 1) pemicuan, 2) mempunyai tim kerja masyarakat/ natural

leader, dan 3) telah mempunyai rencana kerja masyarakat.

Grafik 16 Target dan RealisasiIndikator Jumlah Desa yang Melaksanakan STBM


260

384

0

100

200

300

400

500

Target Indikator Realisasi Indikator

Capaian Kinerja 147.7%

59

59 5176 78 60

1842

384

Pada tahun 2019, target indikator Jumlah Desa yang Melaksanakan STBM

sebesar 260 desa/kelurahan. Sedangkan realisasi indikator tersebut sebesar

384 desa/kelurahan. Itu berarti realisasi indikator tersebut sudah mencapai

target indikator dengan capaian kinerja sebesar 147,7 %.

Grafik 17 Realisasi Kumulatif Per Kabupaten Kota

Indikator Jumlah Desa yang Melaksanakan STBM

s.d. Tahun 2019

Grafik 18 Proporsi Realisasi Per Propinsi


Tahun 2019

100.0 100.0 100.095.1 93.8 92.3

83.177.8

60

Pada tahun 2019 Kabupaten Kota dengan realisasi paling tinggi yaitu

Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan dan Kabupaten Natuna dan

Kabupaten dengan realisasi paling rendah yaitu Kabupaten Kepulauan

Anambas. Terdapat 3 Kabupaten Kota (100 %) berada di atas rata-rata

nasional dan masih terdapa 3 Kabupaten Kota berada di bawah rata-rata

Provinsi Kepulauan Riau

Grafik 19 Target dan Realisasi


Th 2017-2019

Pada tahun 2019, target indikator Jumlah Desa/Kelurahan yang

Melaksanakan STBM sebesar 260 desa/kelurahan dan realisasi indikator

tersebut sebesar 384 desa/kelurahan. Itu berarti pada tahun 2019 melebihi

target. Melihat tren realisasi indikator jumlah desa/kelurahan yang

melaksanakan STBM selama 3 tahun terakhir i dapat disimpulkan bahwa

trend realisasi indikator tersebut senantiasa mencapai target indikator setiap

tahunnya.

240 250

260

292

356 384

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2017 2018 2019

Target

Realisasi

61

Grafik 27 Penyandingan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran


Th 2019

Pada tahun 2019, anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan indikator

Jumlah Desa yang Melaksanakan STBM sebesar Rp 474.055.000 dan

realisasi anggaran untuk pelaksanaan indikator tersebut sebesar 99,21%

atau Rp 470.324.0000. Target indikator yang ditetapkan sebesar 260 desa

dan realisasi indikator tersebut sebesar 384 desa sehingga capaian kinerja

yang diperoleh sebesar 147,7 %.

Analisis penyebab/ program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan

meliputi :

1. Percepatan program STBM melalui program Pamsimas dan Percepatan

pencapaian akses sanitasi melalui Peningkatan Sarana Kesling di 12

Desa/Kelurahan Stunting

2. Sosialisasi Lima Pilar STBM kepada mahasiswa poltekkes

3. Penyebarluasan informasi STBM melalui Pembuatan Video Lima Pilar

STBM

4. Adanya Dana Dekonsentrasi untuk kegiatan (1) Orientasi STBM 5

Pilar,(2) Monev percepatan capaian desa ODF untuk percepatan akses

sanitasi.

147.7

99.21

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Realisasi Kinerja Realisasi Keuangan

62

5. Adanya dana APBD untuk percepatan Desa/Kelurahan ODF di Kabupaten

Anambas

6. Adanya dana DAK fisik dan non fisik untuk mendukung pelaksanaan

kegiatan sanitasi total berbasis masyarakat ditingkat provinsi, puskesmas

dan kabupaten.

Analisis penyebab/ program/ kegiatan yang dapat menyebabkan

kegagalan meliputi :

1. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas petugas kesehatan lingkungan di

Puskesmas dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terkait

program sanitasi total berbasis masyarakat

2. Sering terjadinya mutasi petugas yang terjadi di daerah.

3. Masih kurangnya dukungan dana serta sarana dan prasarana untuk

pelaksanaan pembinaan dan pengawasan untuk mendorong

desa/kelurahan yang sudah melaksanakan STBM agar menjadi

desa/kelurahan ODF

4. Untuk sistem pelaporan kegiatan yang sudah berbasis elektronik (internet)

masih belum optimal terkait dukungan jaringan internet yang belum stabil

di seluruh wilayah provinsi kepulauan riau.

5. Jejaring kemitraan atau pokja terkait dengan sanitasi tidak aktif

6. Proses peningkatan perubahan perilaku tidak dapat dilakukan secara

cepat, cenderung membutuhkan waktu yang relatif lama dan kecukupan

pendampingan petugas kepada masyarakat untuk menerapkan perilaku

yang lebih sehat dalam kehidupan sehari-hari secara berkesinambungan.

7. Masyarakat belum memahami pentingnya akses sanitasi yang sehat

Alternatif solusi yang dilakukan meliputi :

1. Memaksimalkan pembinaan penyelenggaraan sanitasi total berbasis

masyarakat dan terfokus pada daerah sasaran yang aktif kepada seluruh

pengelola kesehatan lingkungan di daerah dalam percepatan pencapaian

target indikator.

2. Memaksimalkan komunikasi aktif baik melalui media elektronik maupun

surat menyurat kepada seluruh pimpinan daerah dalam rangka

implementasi serta monitoring evaluasi data dan pelaporan tepat waktu.

63

3. Memaksimalkan advokasi kepada pejabat daerah agar diperoleh

dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan sanitasi total berbasis

masyarakat.

4. Pelaksanaan orientasi sanitasi total berbasis masyarakat kepada seluruh

pengelola kesehatan lingkungan tingkat Puskesmas dan Kabupaten/Kota

untuk penyelenggaraan sanitasi total berbasis masyarakat yang terstandar

dan pelaporan tepat waktu melalui sistem monitoring elektronik.

5. Melanjutkan pendampingan dana dekon, APBD, dan DAK non Fisik yang

optimal untuk percepatan capaian sanitasi dasar yang sehat secara

menyeluruh.

6. Melaksanakan Sosialisasi 5 pilar STBM kepada masyarakat di seluruh

kab/kota.

2. Persentase Sarana Air Minum yang Dilakukan Pengawasan

Kualitas air minum adalah kualitas air minum yang memenuhi syarat secara

fisik/kimia/mikrobiologi sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

492/MENKES/PER/IV/2010. Sedangkan tentang pengawasan kualitas air

minum diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

736/MENKES/PER/VI/2010 tentang Tata Laksana dan Pengawasan Kualitas

Air Minum, bahwa pengawasan Internal dilakukan oleh penyelenggara air

minum komersial dan pengawasan Eksternal oleh Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota.

Pengawasan kualitas air minum adalah penyelenggara air minum yang

diawasi kualitas hasil produksinya secara eksternal oleh Dinas Kesehatan

Provinsi/Kabupaten/Kota dan KKP yang dibuktikan dengan jumlah sampel

pengujian kualitas air.

Penyelenggara air minum adalah :

1. PDAM/BPAM/PT yang terdaftar di Persatuan Perusahaan Air Minum

Seluruh Indonesia (Perpamsi)

2. Sarana air minum perpipaan non PDAM

3. Sarana air minum bukan jaringan perpipaan komunal

Caraperhitungan indikator ini adalah jumlah sarana air minum yang

diawasidibagi dengan jumlah sarana air minum yang ada

64

Grafik 28 Target dan RealisasiIndikator Persentase Sarana Air Minum

yang Dilakukan PengawasanTahun 2019

Pada tahun 2019, target indikator Persentase sarana air minum yang

dilakukan pengawasan berdasarkan perjanjian kinerja sebesar 50 % yaitu

dari 1634 sarana air minum. Sedangkan realisasi indikator tersebut sebesar

hanya 45,23 % yaitu 739 sarana yang diawasi atau yang diambil sampelnya,

dapat diartikan bahwa realisasi indikator tersebut belum mencapai target

indikator.

Grafik 29

Target dan Realisasi Indikator Persentase Sarana Air Minum

yang Dilakukan PengawasanTahun 2017-2019

50

45.23

42

44

46

48

50

52


4045

50

71.6664.13

45.23

0

20

40

60

80

2017 2018 2019


Capaian Kinerja 45,23%

*dalam persen

65

Pada tahun 2019, target indikator Persentase Sarana Air Minum yang

Dilakukan Pengawasan sebesar sebesar 50 % dan realisasi indikator

tersebut sebesar 45,23 %. Itu berarti pada tahun 2019, realisasi indikator

belum mencapai target indikator yang ditetapkan. Pada tahun 2017 dan 2018

target indikator Persentase Sarana Air Minum yang dilakukan

Pengawasantelah mencapai target indikator yang ditetapkan. Itu berarti pada

tahun 2019, mengalami penurunan realisasi karena dana untuk pengawasan

kualitas air minum tidak maksimal


Indikator Persentase Sarana Air Minum yang Dilakukan Pengawasan Tahun 2019


Persentase Sarana Air Minum yang Dilakukan Pengawasan hanya berasal

dari Dana Dekonsentrasi sebesar Rp 72.310.000 dan realisasi anggaran

untuk pelaksanaan indikator tersebut sebesar 100 %. Target indikator yang

ditetapkan sebesar 50% dan realisasi indikator sebesar 45,23%. Hal ini

berarti terjadi karena tidak adanya anggaran untuk pelaksanaan

pengawasan kualitas air minum


meliputi :

1. Adanya dukungan sarana dan prasarana bagi Puskesmas terpilih berupa

sanitarian kit sebanyak 51 unit sanitarian kit yang ada di 7 kabupaten kota

45.23

100

0

20

40

60

80

100

120

Realisasi Kinerja (%) Realisasi Keuangan (%)

66

2. Adanya dana dekon berupa Orientasi teknis petugas dalam pengawasan

kualitas kesling yang memenuhi syarat untuk mendukung pelaksanaan

kegiatan penyehatan air.



1. Masih kurangnya pendanaan dari daerah sehingga kegiatan koordinasi

jejaring dan kemitraan air minum tidak dapat dilaksanakan

2. Masih kurangnya kuantitas petugas kesehatan lingkungan di Puskesmas

dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan kualitas air minum


4. Masih kurangnya dukungan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan

pembinaan dan pengawasan terkait penyehatan air. Dimana daerah tidak

memiliki/ menganggarkan dana untuk melaksanakan pemeriksaan sampel

ke laboratorium kesehatan daerah. Sementara Puskesmas pun tidak

memiliki alat untuk melakukan pemeriksaan sampel air minum.

5. Letak georafis dan besarnya biaya pemeriksaan sampel di laboratorium

yang terakreditasi


masih belum optimal


1. Memaksimalkan pendanaan untuk upaya penyehatan air melalui kegiatan

pengawasan kualitas air minum

2. Memaksimalkan pembinaan penyelenggaraan pengawasan kualitas air

minum dan terfokus pada daerah sasaran yang aktif kepada seluruh

pengelola kesehatan lingkungan di daerah dalam percepatan pencapaian

target indikator.


surat menyurat kepada seluruh pimpinan daerah dalam rangka


4. Pelaksanaan orientasi pengawasan kualitas air minum kepada seluruh

pengelola kesehatan lingkungan tingkat Puskesmas dan Kabupaten/Kota

untuk penyelenggaraan penyehatan air yang terstandar dan pelaporan

tepat waktu melalui sistem monitoring elektronik.

67

32

46.37

0

20

40

60

80

100


5. Membuat usulan kepada Kementerian Kesehatan atau usulan pada dana

DAK Fisik Kabupaten Kota terkait sarana dan prasarana penyehatan air

melalui pengadaan sanitarian kit

6. Feedback capaian dilaksanakan setiap triwulan dan berjenjang

3. Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat

kesehatan

Pelaksanaan kegiatan higiene sanitasi pangan merupakan salah satu aspek

dalam menjaga keamanan pangan yang harus dilaksanakan secara

terstruktur dan terukur dengan kegiatan, sasaran dan ukuran kinerja yang

jelas, salah satunya dengan mewujudkan Tempat Pengelolaan Makanan

(TPM) yang memenuhi syarat kesehatan. Definisi dari TPM yang memenuhi

syarat kesehatan adalah TPM yang memenuhi persyaratan hygiene sanitasi

berdasarkan inspeksi kesehatan lingkungan (IKL). TPM adalah Tempat

Pengelolaan Makanan (TPM) siap saji yang terdiri dari Rumah

Makan/Restoran, Jasa Boga, Depot Air Minum, Sentra Makanan Jajanan,

Kantin Sekolah. Cara perhitungan indikator ini yaitu jumlah TPM yang

memenuhi syarat kesehatan dibagi jumlah TPM yang ada.


Indikator Persentase TPM yang Memenuhi Syarat Kesehatan Tahun 2019

Pada tahun 2019, target indikator persentase TPM yang memenuhi syarat

kesehatan sebesar 32 % dari 7336 TPM sedangkan realisasi indikator

Capaian Kinerja 144.9%

68

tersebut sebesar 47,6 % (3402 TPM). Itu berarti realisasi indikator tersebut

sudah mencapai target indikator. Data ini berdasarkan data dilaporan offline

yang dikirimkan oleh puskesmas secara berjenjang melalui kabupaten kota

kepada provinsi. Capaian indikator ini akan sangat berbeda jika capaiannya

menggunakan data yang ada di system monitoring online (emonev HSP)

dikarenakan masih belum seluruh data pembinaan dan pengawasan yang

sudah dilaksanakan oleh puskesmas yang di entry kedalam system emonev.

Grafik 32. Realisasi Per Kabupaten Kota

Indikator Persentase TPM yang Memenuhi Syarat Kesehatan Tahun 2019

Pada tahun 2019, capaian target indikator persentasi tempat pengelolaan

makanan yang memenuhi syarat kesehatan mencapai realisasi 46,37 %.

Kabupaten dengan realisasi paling tinggiyaitu Kabupaten Bintan dan

Kabupatendengan realisasi paling rendah yaituKabupaten Natuna.

82.7376.46

46.3742.86 42.59

36.80 35.87

16.08

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

69


Indikator Persentase TPM yang Memenuhi Syarat Kesehatan Tahun 2017-2019

Pada tahun 2019, target indikator Persentase TPM yang Memenuhi Syarat

Kesehatan sebesar 32 % dan realisasi indikator tersebut sebesar 46,37 %.

Itu berarti pada tahun 2019, realisasi indikator sudah mencapai target

indikator yang ditetapkan. Pada dua tahun sebelumnya capaian indikator

TPM juga sudah mencapai target ditetapkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa

trend realisasi indikator tersebut terjadi peningkatan disetiap tahunnya.

Grafik 34

Penyandingan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

Indikator Persentase TPM yang Memenuhi Syarat Kesehatan

Th 2019

20 26

32

39.542.2

46.37

0

10

20

30

40

50

2017 2018 2019

Capaian Kinerja Realisasi Indikator

144.9

98.57

0

20

40

60

80

100

120

140

160


*) dalam persen

70


Persentase TPM yang Memenuhi Syarat Kesehatan sebesar Rp

136.514.000,- dan realisasi anggaran untuk pelaksanaan indikator tersebut

sebesar 98,57 % atau Rp 134.558.500,-. Target indikator yang ditetapkan

sebesar 32% dan realisasi indikator tersebut sebesar 46,37% sehingga

capaian kinerja yang diperoleh sebesar 144,9%.


meliputi :

1. Adanya dukungan sarana dan prasarana bagi Puskesmas terpilih

berdasarkan usulan dari daerah berupa sanitarian kit sebanyak 51 unit di

7 Kabupaten Kota

2. Pemberian dana dekonsentrasi ditingkat Provinsi berupa kegiatan

Orientasi investigasi KLB Penyakit bawaan pangan.

3. Pengembangan jejaring/koordinasi kepada petugas sanitarian dan

pengelola kesehatan lingkungan kabupaten kota untukmenyamakan

persepsi dalam mewujudkan dan mendukung pelaksanaan kegiatan

penyehatan TPM.

4. Adanya monitoring dan evaluasi secara rutin dan berjenjang



1. Masih kurangnya kuantitas petugas kesehatan lingkungan di Puskesmas

dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terkait penyehatan

TPM


3. Tingginya beban kerja sanitarian di puskesmas dikarenakan banyak

sanitarian yang memegang beban kerja ganda, menjadi pemegang

program p2 atau menjadi bendahara.

4. Tidak semua puskesmas memiliki alat sanitarian kit


masih belum optimal terkait penurunan koneksi jaringan pada sistem

monev elektronik TPM, yang berdampak pada penurunan semangat

sanitarian dalam menginput hasil IKL TPM yang terdapat di wilayah kerja

mereka pada aplikasi tersebut.

71





7. Masyarakat belum banyak memahami pentingnya TPM yang memenuhi

syarat kesehatan.


1. Memaksimalkan pembinaan penyelenggaraan penyehatan TPM dan

terfokus pada daerah sasaran yang aktif kepada seluruh pengelola

kesehatan lingkungan di daerah dalam percepatan pencapaian target

indikator.


surat menyurat kepada seluruh kepala dinas dalam rangka implementasi

serta monitoring evaluasi data dan pelaporan tepat waktu.


dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan penyehatan TPM khususnya

dalam hal pendanaan penyelenggaraan penyehatan TPM.

4. Membuat usulan sanitarian kit bagi puskemas yang belum memiliki dan

kesling kit bagi kabupaten kota

5. Mengusulkan pendampingan dana melalui dana DAK non fisik untuk

percepatan capaian kesehatan lingkungan secara menyeluruh.

6. Meningkatkan monitoring dan evaluasi secara rutin dan berjenjang

4. Persentase Tempat-Tempat Umum (TTU) yang Memenuhi Syarat

Kesehatan

TTU yang memenuhi syarat kesehatan adalah tempat dan fasilitas umum

minimal sarana pendidikandan puskesmas yang memenuhi syarat kesehatan

berdasarkan hasil Inspeksi Kesehatan Lingkungan sesuai standar di wilayah

kab/kota dalam kurun waktu 1 tahun.

TTU dinyatakan sehat apabila memenuhi persyaratan fisiologis, psikologis,

dan dapat mencegah penularan penyakit antar pengguna, penghuni, dan

masyarakat sekitarnya serta memenuhi persyaratan dalam pencegahan

terjadinya masalah kesehatan. Cara perhitungan indikator ini yaitu jumlah

TTU yang memenuhi syarat kesehatan dibagi jumlah TTU yang ada.

72

70.24

60.11 57.50 52.12 51.96 50.43 48.65

26.67

-

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00


Indikator Persentase TTU yang Memenuhi Syarat Kesehatan Tahun 2019

Pada tahun 2019, target indikator Persentase TTU yang Memenuhi Syarat

Kesehatan sebesar 58 % dari 1512 TTU yang terdiri dari Sarana Pendidikan

(Sekolah SD, SMP/Sederajat) dan PUskesmas. Sedangkan realisasi

indikator tersebut sebesar 52,12 %(877 TTU).Itu berarti realisasi indikator

tersebut belum memenuhii target indikator dengan capaian kinerja sebesar

89,86 %.

Grafik 36. Realisasi Per Kabupaten Kota

Indikator Persentase TTU yang Memenuhi Syarat Kesehatan Tahun 2019

58

52.12

48

50

52

54

56

58

60


Capaian

Kinerja

89,86 %

73

Pada tahun 2019, capaian TTU yang memenuhi syarat di provinsi kepulauan

riau mencapai 52,12 %. Kabupaten dengan realisasi paling

tinggiyaituKabupaten Bintan dan propinsidengan realisasi paling rendah yaitu

Kabupaten Natuna.


Indikator Persentase TTU yang Memenuhi Syarat Kesehatan Th 2019


Persentase TTU yang Memenuhi Syarat Kesehatan hanya bersumber dari

dana Dekonsentrasi sebesar Rp 129.214.000 dan realisasi anggaran untuk

pelaksanaan indikator tersebut sebesar 100 %. Target indikator yang

ditetapkan sebesar 58% dan realisasi indikator tersebut sebesar 52,12%

sehingga capaian kinerja yang diperoleh sebesar 89,86%.


meliputi :

1. Adanya dukungan sarana dan prasarana bagi Puskesmas terpilih

berdasarkan usulan dari daerah berupa sanitarian kit sebanyak 51 unit di

7 Kabupaten Kota

2. Adanya dana dekon melalui Orientasi pengawas internal (seluruh pelaku

masyarakat sekolah SD,SMP /sederajat)

3. Adanya Pemberian Dana Alokasi Khusus untuk mendukung pelaksanaan

kegiatan penyehatan TTU di Kabupaten dan Puskesmas

89.86

100

84

86

88

90

92

94

96

98

100

102


74

4. Pelaksanaan berbagai penilaian untuk mendukung pelaksanaan

penyehatan TTU seperti sekolah sehat dan kantin sehat



1. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas petugas kesehatan lingkungan di

Puskesmas dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terkait

penyehatan TTU serta mutasi petugas yang terjadi di daerah.

2. Sistem pendanaan daerah yang tidak maksimal


pembinaan dan pengawasan terkait penyehatan TTU.





5. Masih banyak sarana dan prasarana tempat tempat umum yang belum

memenuhi persyaratan walaupun sudah dilakukan intervensi, misalnya

jumlah toilet.


1. Memaksimalkan pembinaan penyelenggaraan penyehatan TTU


surat menyurat kepada seluruh Kepala Dinas Kesehatan dalam rangka



dukungan dana terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan dan

pembinaan TTU

4. Mengusulkan pengadaan sanitarian kit bagi puskesmas yang belum

memiliki

5. Memperkuat koordinasi/jejaring dengan lintas sector lintas program untuk

percepatan penyehatan TTU

6. Pendampingan dana dekon dan DAK yang optimal untuk percepatan

capaian pembinaan dan pengawasan TTU secara menyeluruh.

7. Melanjutkan pelaksanaan berbagai penilaian untuk menyemangati

pelaksanaan penyehatan TTU seperti sekolah sehat, kantin sehat, desa

sehat dan lain lain

75

8. Meningkatkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara rutin dan

berjenjang

5. Jumlah Kab/ Kota yang Menyelenggarakan Tatanan Kawasan Sehat

Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat sendiri merupakan kegiatan

pemerintah daerah yang ditujukan untuk meningkatkan kondisi lingkungan di

wilayahnya kearah yang lebih baik sehingga masyarakatnya dapat hidup

dengan aman, nyaman, bersih dan sehat. Penyelenggaraan Kab/Kota Sehat

adalah juga merupakan pelaksanaan berbagai kegiatan dalam mewujudkan

kab/kota sehat berbasis masyarakat yang berkesinambungan, melalui forum

yang difasilitasi oleh pemerintah kab/kota. Kab/kota yang menyelenggarakan

kawasan sehat adalah kab/kota yang menyelenggarakan pendekatan

Kab/Kota Sehat dengan membentuk Tim Pembina dan Forum Kab/Kota

Sehat yang menerapkan minimal 2 Tatanan dari 9 Tatanan Kawasan Sehat

yaitu : (1). Kawasan Permukiman, Sarana, dan Prasarana Umum (2).

Kawasan Sarana Lalu Lintas Tertib dan Pelayanan Transportasi (3).

Kawasan Pertambangan Sehat (4). Kawasan Hutan Sehat (5). Kawasan

Industri dan Perkantoran Sehat (6). Kawasan Pariwisata Sehat (7).

Ketahanan Pangan dan Gizi (8). Kehidupan Masyarakat yang Mandiri (9).

Kehidupan Sosial yang Sehat.

Grafik 38. Target dan Realisasi

Indikator Jumlah Kab/Kota yang Menyelenggarakan

Tatanan Kawasan Sehat Tahun 2019

Pada tahun 2019, target indikator Jumlah Kab/Kota yang Menyelenggarakan

Tatanan Kawasan Sehat sebesar 5 kab/ kota. Sedangkan realisasi indikator

5

7

0

2

4

6

8

Target Kinerja Capaian Kinerja

Capaian

Kinerja

140 %

76

tersebut sebesar 7 kab/ kota. Itu berarti realisasi indikator tersebut belum

mencapai target indikator dengan capaian kinerja sebesar 140 %.


Indikator Jumlah Kab/Kota yang Menyelenggarakan Tatanan Kawasan Sehat

Th 2016-2019

Pada tahun 2019, target indikator Jumlah Kab/Kota yang Menyelenggarakan

Tatanan Kawasan Sehat sebesar 5 kab/kota dan realisasi indikator tersebut

sebesar 7 kab/kota. Pada Tahun 2016 hanya 4 Kabupaten Kota yang

menyelenggarakan tatanan kawasan sehat, dan pada 2017 2 kabupaten

kota ikut serta dalam penilaian tingkat nasional untuk mendapatkan

penghargaan swastisaba padapa dan wiwerda. Pada tahun 2019, 7

Kabupaten Kota yang sudah menyelenggarakan tatanan kawasan sehat

sejak 2017-2018 ikut serta dalam penilaian tingkat nasional, dan 1

Kabupaten Kota mendapatkan penghargaan swastisaba wistara, 1 Kota

mendapatkan penghargaan swastisaba wiwerda dan 5 kabupaten kota

mendapatkan penghargaan swastisaba padapa. Jadi dapat disimpulkan

bahwa trend realisasi indikator tersebut terjadi kenaikan dimana sampai

dengan tahun 2019 seluruh kabupaten kota di provinsi kepulauan riau sudah

menyelenggarakan tatanan kawasan sehat.

4 4

5 5

4

7 7 7

0

2

4

6

8

2016 2017 2018 2019


77


Indikator Jumlah Kab/Kota yang Menyelenggarakan Tatanan Kawasan Sehat

Th 2019


Jumlah Kab/Kota yang Menyelenggarakan Tatanan Kawasan Sehat berasal

dari dana APBD dan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp 103.950.000,- dan

realisasi anggaran untuk pelaksanaan indikator tersebut sebesar 99,96%

atau Rp 103.911.500,-. Target indikator yang ditetapkan sebesar 5 kab/kota

dan realisasi indikator tersebut sebesar 7 kab/kota sehingga capaian kinerja

yang diperoleh sebesar 140%.


meliputi :

1. Penguatankelembagaan kelompok kerja (tim pembina dan forum KKS)

melalui Rapat / Pertemuan Kabupaten Kota Sehat di daerah kabupaten

kota

2. Adanya dana dekon dan APBD untuk mendukung pelaksanaan kegiatan

penyelenggaraan kab/kota sehat.

3. Monitoring dan evaluasi secara rutin dan berjenjang

140

99.96

0

20

40

60

80

100

120

140

160


78



1. Keterbatasan sumber daya (tenaga, anggaran, tempat/ kantor) untuk

membentuk forum KKS yang mana keberadaan forum merupakan salah

satu syarat penyelenggaraan kab/kota sehat.

2. Penyusunan dokumen administrasi tidak terstruktur, dikerjakan pada 1-2

bulan diakhir tahun penyelenggaraan





4. Masyarakat belum banyak memahami pentingnya penyelenggaraan

kab/kota sehat.

5. Keterbatasan anggaran untuk mendukung program kabupaten kota sehat


1. Memaksimalkan pembinaan penyelenggaraan kab/kota sehat


surat menyurat kepada seluruh pimpinan daerah terkait penyelenggaraan

kabupaten kota sehat


dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kab/kota

sehat khususnya dalam hal pendanaan penyelenggaraan kab/kota sehat.

4. Melanjutkan kegiatan penguatan kelembagaan kabupaten kota sehat

5. Melanjutkan pelaksanaan berbagai penilaian untuk menyemangati

pelaksanaan penyelenggaraan kab/kota sehat seperti penilaian kab/kota

sehat, penilaian lingkungan bersih sehat, penilaian adipura, penilaian

sekolah sehat, penilaian desa sehat dan lain sebagainya.

6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kabupaten kota

sehat secara rutin

6. Jumlah Rumah Sakit yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai

standar

RS yang melakukan pengelolahan limbah medis adalah RS yang melakukan

pemilahan dan pengolahan limbah medis sesuai aturan. Pemilahan adalah

79

telah memisahkan antara limbah medis dan non medis. Pengolahan adalah

proses pengolahan akhir limbah yang dilakukan sendiri atau melalui pihak

ketiga yg berizin. Cara perhitungannya yaitu jumlah RS yang mengelola

limbah medis sesuai peraturan dibagi jumlah RS yang terdaftar di

Kemenkes.

Grafik 41 Target dan RealisasiIndikator Persentase RS yang Melaksanakan

Pengelolaan Limbah Medis sesuai Standar Tahun 2019

Pada tahun 2019, target RS yang Melaksanakan Pengelolaan Limbah Medis

sesuai Standar adalah 38 % dari 30 RS. Sedangkan realisasi indikator

tersebut adalah sebesar 40 %. Hal ini berarti realisasi indikator tersebut

sudah mencapai target indikator dengan capaian kinerja sebesar 105,26 %.

38

40

37

37.5

38

38.5

39

39.5

40

40.5


Capaian

Kinerja:

105,26%

80


Indikator Persentase RS yang Melaksanakan Pengelolaan Limbah Medis sesuai Standar

Th 2017-2019

Pada tahun 2019, target indikator Persentase RS yang Melaksanakan

Pengelolaan Limbah Medis sesuai Standar sebesar 38% dan realisasi

indikator tersebut sebesar 40 % (12 RS dari 32 RS sasaran). Pada tahun

2017, target indikator Persentase RS yang Melaksanakan Pengelolaan

Limbah Medis sesuai Standar sebesar 23 % dan realisasi indikator tersebut

sebesar 25 % (7 RS dari 28 RS sasaran). Pada tahun 2018, target indikator

tersebutsebesar 30 % dan realisasi indikator tersebut sebesar 35 % (10 RS

dari 28 RS sasaran). Jadi dapat disimpulkan bahwa trend realisasi indikator

tersebut senantiasa mencapai target indikator setiap tahunnya.

23

30

38

25

3540

0

10

20

30

40

50

2017 2018 2019


*) dalam persen

81


Indikator Persentase RS yang Melaksanakan Pengelolaan Limbah Medis sesuai Standar

Th 2019


Persentase RS yang Melaksanakan Pengelolaan Limbah Medis sesuai

Standar bersumber dari dana DAK Non Fisik dan Dana Dekonsentrasi

sebesar Rp 310.117.000,- dan realisasi anggaran untuk pelaksanaan

indikator tersebut sebesar 98,01% atau Rp 303.947.000,- Target indikator

yang ditetapkan sebesar 38% dan realisasi indikator tersebut sebesar 40%

sehingga capaian kinerja yang diperoleh sebesar 105,26%.


meliputi :

1. Peningkatan kapasitas petugas untuk pelaksanaan kegiatan kesling

melalui kegiatan Orientasi Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit

2. Peningkatan koordinasi melalui pertemuan koordinasi pengelolaan limbah

medis fasyankes serta pelaksanaan rapat koordinasi pengelolaan limbah

medis fasyankes di daerah

3. Pengembangan jejaring/koordinasi lintas program/lintas sektor dalam

bentuk pertemuan antar stakeholder terkait untukmenyamakan persepsi

dalam mewujudkan dan mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan

pengelolaan limbah medis

105.26

98.01

94

96

98

100

102

104

106


82

4. sistem monitoring yang berkualitas melalui Emonev pengelolaan limbah

fasyankes.

5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara rutin dan berjenjang



1. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas petugas kesehatan lingkungan

dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan

limbah medis dan radiasi

2. Masih belum optimalnya penganggaran terkait pengelolaan limbah medis



pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan limbah medis.


masih belum optimal karena belum seluruh RS yang melakukan pelaporan

kesistem emonev limbah fasyankes

6. Proses peningkatan perubahan tidak dapat dilakukan secara cepat,

cenderung membutuhkan waktu yang relatif lama dan perlu

pendampingan secara rutin

7. belum ada pihak ketiga yang mau mengelola limbah medis diwilayah

kabupaten anambas dan natuna dikarenakan alas an letak geografis yang

cukup jauh

8. Mahalnya biaya pengelolaan limbah medis pihak ketiga


1. Memaksimalkan pembinaan dalam rangka pengawasan pengelolaan

limbah medis


surat menyurat kepada seluruh Kepala Dinas Kesehatan dalam rangka



dukungan terhadap pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah medis

dan radiasi khususnya dalam hal pendanaan.

4. Melakukan pendampingan Dana Alokasi Khusus yang optimal untuk

percepatan capaian.

83

5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin dan berjenjang

E. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pengukuran keberhasilan dalam pencapaian target indikator kinerja kegiatan

dilakukan dengan membandingkan antara target dan capaian terhadap

pelaksanaan kegiatan. Analisis dilakukan dengan berdasarkan kepada

definisi operasional indikator, kriteria, keberhasilan, kondisi yang dicapai,

capaian kinerja, permasalahan yang dihadapi, serta potensi yang

dimanfaatkan untuk memecahkan permasalahan.


Dalam rangka mendukung pelaksanaan perilaku hidup sehat, diperlukan

kebijakan PHBS di daerah. Kebijakan yang mendukung

kesehatan/PHBS/perilaku sehat adalah kebijakan mendukung

kesehatan/PHBS/perilaku sehat dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan

Bupati/Walikota, Instruksi Bupati/Walikota, Surat Keputusan Bupati/Walikota,

Surat Edaran/Himbauan Bupati/Walikota.

a. Defenisi Operasional : Persentase kabupaten dan kota yang membuat


(Kebijakan yg mendukung kesehatan/PHBS/perilaku sehat adalah

kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati/Walikota,

Instruksi Bupati/Walikota, Surat Keputusan Bupati/Walikota, Surat

Edaran/Himbauan Bupati/Walikota pada tahun tersebut).

b. Rumus / Cara Penghitungan : (Jumlah Kabupaten/Kota yang membuat


dibagi jumlah kab dan kota) x 100%


84

Grafik 44

Capaian Indikator Persentase Kab/Kota yang memiliki Kebijakan PHBS Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017 – 2019

Dari gambar tersebut dapat dilihat capaian indikator Kab/Kota yang

memiliki kebijakan PHBS sejak tahun 2017 sampai dengan 2019. Dapat

dilihat bahwa sejak tahun 2017, Promosi Kesehatn Dinas Kesehatan

Provinsi Kepulauan Riau telah melebihi target nasional yang ditetapkan.

Target yang ditetapkan dari Kementerian Kesehatan meningkat dari 60 %

di tahun 2017 sampai dengan 80 % tahun 2019. dalam dua tahun terakhir,

seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau telah

mengeluarkan kebijakan yang mendukung PHBS dan dikeluarkan oleh

Kepala Daearah

Adapun Kebijakan yang dikeluarkan oleh Kab/Kota yang mendukung

PHBS selama tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 16 Kebijakan yang dikeluarkan Kab/Kota Yang Mendukung PHBS


No

Kab/Kota Bentuk Kebijakan Nomor dan

Tahun Uraian

1 Kota Tanjungpinang

Surat Edaran Walikota Tanjungpinang

Nomor 440/329/5.2.02/2019 tanggal 11 Maret 2019

Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

2 Kabupaten Bintan

Instruksi Bupati Bintan

Nomor 440/Dinkes/351 tanggal 30 April 2019

Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2017 2018 2019

Target

Capaian

Persentase Kinerja

85

Instruksi Bupati Bintan

440/Dinkes/351, Tahun 2019

Pelaksanaan sanitasi total berbasis masyarakat di kabupaten bintan

Peraturan Bupati Bintan

24 Tahun 2019. Pedoman pengelolaan dana penjaminan persalinan tahun 2019

3 Kabupaten Lingga

Surat Edaran Bupati Lingga

Nomor 0616/SE/DinkesPPKB/2019 Tahun 2019

Tentang Implementasi Komunikasi Perubahan Perilaku Masyarakat untuk mencegah Stunting

4 Kabupaten Kepulauan Anambas

Surat Edaran Bupati Kep. Anambas

Nomor 05 Tahun 2019 , Tanggal 24 Januari 2019

Tentang Pengelolaan Sampah dan Penataan Lingkungan


Nomor 08 Tahun 2019 , Tanggal 14 Maret 2019

Tentang Percepatan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat di Kab. Kep. Anmabas


Nomor 09 Tahun 2019 , Tanggal 14 Maret 2019

Tentang Percepatan Pengembangan Kota Layak Anak di Kab. Kep. Anmabas


Nomor 32 Tahun 2019 , Tanggal 19 September 2019

Tentang Gerakan Indonesia Bersih di Lingkungan Pemkab Kep. Anmabas

5 Kabupaten Karimun

Surat Edaran Bupati Karimun

Nomor : 440/UM-BUPATI/140.c/III/2019 Tanggal : 04 Maret 2019

Tentang Program Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi di Kabupaten Karimun

Surat Edaran Bupati Karimun

Nomor : 440/UM-BUPATI/140.d/III/2019 Tanggal : 04 Maret 2019

Tentang Program Pencegahan dan Penanganan Gizi Kurang / Buruk di Kabupaten Karimun

Instruksi Bupati Karimun

Nomor 441 Tahun 2019 Tanggal 04 September 2019

Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

6 Kota Batam Peraturan Walikota Batam

Nomor 33 Tahun 2019 Tanggal 21 Juni 2019

tentang Pengendalian Vektor Nyamuk Penyakit Menular bersumber dari binatang

7 Kabupaten Natuna

Surat Keputusan Bupati Natuna

Nomor 343 Tahun 2019 Tanggal 16 September 2019

tentang Penetapan Nama Desa Prioritas Pencegahan dan Penanganan Stunting serta Intervensi Gizi Spesifik dan Sensitif Kabupaten Natuna Tahun 2020

86

Instruksi Bupati Natuna

Nomor 45 Tahun 2019

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat


Indikator ini telah mencapai target dipengaruhi oleh beberapa hal

antara lain, dukungan dari pimpinan, Respon cepat dari Kabupaten

Kota serta adanya umpan balik yang berjenjang dari tiap tingkatan

mulai dari Pusat, Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota


Persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan PHBS :

Pertemuan Tim Advokasi Pusat dengan Lintas Sektor Lintas

Program.

Penguatan Advokasi Pengembangan Kebijakan Publik

Berwawasan Kesehatan terkait PHBS.

Koordinasi Pemantapan Advokasi pada Daerah yang Telah

Diadvokasi.

Melakukan Pemetaan Kebijakan Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat.


Capaian persentase Kinerja Kab/Kota yang memiliki Kebijakan PHBS

adalah 125 % sedangkan realisasi anggaran untuk Output Pembinaan

Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup

Sehat adalah 99, 51 % yang berarti terdapat efisiensi sebesar 0,49%

anggaran


Salah satu sasaran strategis Kementerian Kesehatan yang tertuang

dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019

adalah meningkatnya pembiayaan kegiatan promotif dan preventif dan

meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat. Salah satu upaya yang

dilakukan adalah mendorong pemanfaatan Dana Desa untuk mendukung

pembangunan kesehatan. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari

APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD

Kab../Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah,

87

pelakasanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan

pemberdayaan masyarakat

a. Defenisi Operasional : Persentase desa yang difasilitasi oleh

Puskesmas untuk memanfaatkan dana desa untuk Upaya Kesehatan

Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). Fasilitasi yang dilakukan

Puskesmas adalah advokasi kepada pengambil keputusan (Kepala

Desa dan tokoh masyarakat); pendamping proses perencanaan; dan

monitoring pelaksanaan kegiatan untuk UKBM yang bersumber dari

dana desa. Kegiatan fasilitasi Puskesmas didanai melalui BOK/DAK

Non Fisik maupun sumber lain yang sah di Puskesmas

b. Rumus dan Cara Penghitungan : (Jumlah desa yang memanfaatkan

dana desa untuk UKBM dibagi jumlah desa) x 100%


Capaian Indikator Persentase desa yang mengalokasikan dana desa

untuk UKBM sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami

kenaikan. Terget indikator ini memiliki kenaikan target capaiannya

setiap tahun sebesar 10%. Tahun 2017 target capaian sebesar 30 %

hingga tahun 2019 menjadi 50 %.

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa di tahun 2017, indikator ini

tidak mencapai target yang ditetapkan secara nasional. Persentase

kinerja di tahun 2017 sebesar 60 %, namun di tahun 2018 telah

mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan kenaikan

sebesar 70 % menjadi 88 %. Di tahun 2019 meningkat kembali

0

50

100

150

200

250

2017 2018 2019

Target 30 40 50

Capaian 18 88 93.82

persentase kinerja 60 220 187.64

Grafik 45Persentase desa yang memanfaatkan dana desa 10% untuk UKBM

di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 - 2019

88

menjadi 93,82 % sehingga dapat diartikan bahwa 258 desa dari 275

desa di seluruh Provinsi Kepulauan Riau telah mengalokasikan dana

desa untuk kesehatan dan UKBM.

Adapun data desa yang mengalokasikan dana desa untuk kesehatan

berdasarkan Kab/Kota sebagai berikut :

Tabel 17 Data Desa yang Mengalokasikan Dana Desa Untuk Kab/Kota Berdasarkan Kab/ Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019

Kab/Kota Jumlah Desa

Jumlah Dana Desa Jumlah Dana Desa yang

Dimanfaatkan untuk UKBM

Jumlah Desa yang

memanfaatkan dana desa untuk UKBM

% desa yang

memanfaatkan dana desa untuk UKBM

1 Natuna 70 Rp. 63,632,478,000 Rp. 12,466,099,690 68 97.14

2 Bintan 36 Rp. 36,845,062,000 Rp. 7,362,226,071 35 97.22

3 Lingga 75 Rp. 67,863,809,000 Rp. 13,011,177,756 72 96.00

4 Anambas

52 Rp. 51,179,675,000 Rp. 5,438,174,400 42 80.77

5 Karimun 42 Rp. 41,812,032,000 Rp. 8,539,836,382 41 97.62

TOTAL 275 Rp. 261,333,056,000

Rp. 46,817,514,299 258 93.82

d. Analisis Penyebab Keberhasilan Program : Indikator ini dapat

mencapai target yang ditetapkan secara nasional disebabkan oleh

beberapa factor diantaranya :

Kementerian Desa PDTT telah mengeluarkan Peraturan Menteri

Desa PDTT setiap tahunnya tentang Penetapan Prioritas

Penggunaan Dana Desa yang menjadi acuan bagi Pemeriintah

Desa dalam menyelenggarakan kegiatan yang dibiayai oleh Dana

Desa yang didalamnya telah menegaskan kembali menu-menu

prioritas bagi kesehatan masyarakat desa baik dari bidang

pembangunan maupun dari pemberdayaan masyarakat.

Adanya pembinaan dari pusat dari Respon yang cepat dari

Kabupaten/Kota dalam mengupayakan pencapaian indikator ini.

Adanya koordinasi dan dukungan yang semakin kuat dari Lintas

Sektor khususnya DInas PMD dan Tenaga Ahli Pendamping Desa

dan Pendamping Lokal Desa sehingga mempermudah

pengambilan data yang dibutuhkan.

89


Persentase Desa yang memanfaatkan dana desa minimal 10

persen untuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat

(UKBM) antara lain :

Penguatan Koordinasi dalam Pemanfaatan Dana Desa untuk

UKBM di tingkat Provinsi..

Fasiltasi dan Pembinaan Teknis Penguatan UKBM di Kab/Kota.

Melaksanakan advokasi untuk mendorong kebijakan prioritas

pemanfaatan dana desa untuk kesehatan Dinas Kesehatan

Kab/Kota, Lintas Sektor, Camat dan Kepala Desa

Pengumpulan data dari Pendamping di tingkat desa untuk

menjamin keakuratan data.

f. Analisis Efisiensi Sumberdaya

Capaian persentase kinerja desa yang memanfaatkan dana desa 10%

untuk UKBMadalah 187,64 % sedangkan realisasi anggaran untuk

Koordinasi LS/LP terkait pemanfaatan dana desa untuk kesehatan

adalah 99, 77 % yang berarti terdapat efisiensi sebesar 0,23%

anggaran.

3. Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSRnya untuk program

kesehatan

Dunia usaha dan swasta juga memiliki kewajiban untuk turut serta dalam

pembangunan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR)-

nya. Dunia Usaha memiliki peluang besar untuk berkontribusi bagi

peningkatan derajat kesehatan masyarakat di sekitarnya.

a. Defenisi Operasional : Jumlah dunia usaha yang memiliki MoU

dengan Kementerian Kesehatan/Pemerintah Daerah/Dinas Kesehatan

yang memanfaatkan CSR-nya untuk mendukung upaya promotif

preventif bidang kesehatan

b. Rumus dan Cara Penghitungan : Jumlah dunia usaha yang memiliki

MoU dengan Kementerian Kesehatan/Pemerintah Daerah/Dinas

Kesehatan yang memanfaatkan CSR-nya untuk mendukung upaya

promotif preventif bidang kesehatan.

90

c. Capaian Indikator :

Target capaian jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR-nya

Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 mengalami sedikit

peningkatan dan dihitung secara akumulatif dari Kabupaten Kota.

Tahun 2017 dan 2018 targetnya berjumlah 1 (satu) dunia usaha

sementara tahun 2019 targetnya menjadi 2 (dua) dunia usaha.

Berikut Grafik Capaian indikator Jumlah dunia usaha yang

memanfaatkan CSRnya untuk program kesehatan di Provinsi

Kepulauan Riau sejak tahun 2017 sampai dengan 2019

Grafik 46 Capaian Indikator Jumlah Dunia Usaha yang Memanfaatkan

CSRnya untuk Program Kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2019

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa sejak tahun 2017 sampai

dengan 2019 target nasional sudah berhasil dilampaui. Data ini

merupakan kompilasi dari Kab/Kota. Bentuk kerjasama yang dilakukan

Kab/Kota beragam, ada yang dilaksanakan secara berkelanjutan,

namun ada pula yang dilaksanakan secara incidental. Kerjasama

dilakukan di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota serta Kecamatan

dan Desa yang di bina oleh Puskesmas. Sumberdaya yang

dimanfaatkan bukan hanya berupa uang, namun juga Sumber Daya

Manusia (SDM), Sarana Prasarana maupun adopsi program

kesehatan di lingkungan perusahaan.

Adapun Dunia Usaha yang memanfaatkan sumberdayanya (CSR)

untuk program kesehatan di tahun 2019 adalah :

1 12

15

3

7

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2017 2018 2019

target capaian

91

1. PT. Star Energy di Kabupaten Kepulauan Anambas. Bergerak

dibidang eksploitasi minyak dan gas bumi di wilayah Kabupaten

Kepulauan Anambas. Bentuk kerjasama yang terjalin yaitu

Revitalisasi Posyandu Mawar, Pelayanan Medis dan Penyuluhan di

wilayah Palmatak Kab. Kepulauan Anambas.

2. PT Bintan Lagoon Resort di Kabupaten Bintan. Merupakan

penyedia resort tempat wisata di kawasan Lagoi Kabupaten Bintan.

Perusahaan ini bekerjasama dengan Puskesmas Teluk Sebong

Kab. Bintan dengan nomor 445/PKM-TS/302/2018 dalam bentuk

pelayanan kesehatan.

3. PT. Wasco Engineering Indonesia di Batam. Bergerak dibidang

minyak dan gas. Bekerjasama dengan Puskesmas Tanjung

Uncang Kota Batam dalam Pemeriksaan dan sikat gigi massal.

4. PT. Radja Anambas Bersinar. Merupakan perusahaan saluran TV

kabel yang terletak di Kecamatan Siantan Kab. Kepulauan

Anambas. Kerjasama yang terjalin adalah dalam lingkup penyiaran

Promosi Kesehatan dengan Nomor MOU

01/SP/BSIPK/DINKES.PPKB/PR/03.18.

5. Radio Azzam FM. Merupakan salah satu Radio di wilayah

Kabupaten karimun. Bentik kerjasama yang terjalin dengan Dinas

Kesehatan Kabupaten karimun adalah dalam lingkup

penyebarluasan informasi kesehatan.

6. PT Bintan Inti Industrial Estate (BIIE). Merupakan perusahaan

yang mengelola kawasan industry Lobam di Kabupaten Bintan.

Bnetuk kerjasama yang terjalin adalah Pelayanan medis dengan

Puskesmas setempat.

7. PT CCI Bintan. Merupakan perusahaan yang bergerak di bidang

manufaktur, Kerjasama yang terjalian adalah dalam lingkup

pelayanan kesehatan dengan Puskesmas di Wilayah Kabupaten

Bintan.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan Program :

Pencapaian indikator ini dipengaruhi beberapa faktor yaitu : adanya

dukungan dari Pimpinan di Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten

Kota, adanya dukungan kebijakan yang mengatur tentang

92

tanggungjawab social perusahaan, serta adanya Respon yang baik

dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota.

e. Langkah-langkah dan Upaya yang dilakukan untuk mencapai

target tahun 2019 adalah :

Sosialisasi Program Prioritas Kesehatan kepada Dunia

Usaha/Swasta.

Penggalangan Ormas dan Dunia Usaha untuk mendukung

Kesehatan di tingkat Kab/Kota dan provinsi.

Advokasi kepada Dunia Usaha dan Ormas sebagai kelompok

Potensial.

f. Analisis Efisiensi Sumberdaya

Capaian persentase Kinerja dunia usaha yang memanfaatkan CSRnya

untuk program kesehatan adalah 350 % sedangkan realisasi anggaran

untuk output Pelaksanaan Strategi promosi Kesehatan dalam

Mendukung program adalah 98, 16 % yang berarti terdapat efisiensi

sebesar 1,84%

4. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber

dayanya untuk mendukung kesehatan

Organisasi kemasyarakatan merupakan kelompok potensial untuk

meningkatkan perilaku sehat masyarakat karena mereka memiliki

sumberdaya sampai di level terbawah dari masyarakat. Seksi Promosi

Kesehatan & Pemberdayaan berupaya untuk menggalang peran serta

ormas baik ormas keagamaan, kepemudaan, dan Organisasi wanita

untuk meningkatkan jangkauan akses informasi kesehatan dan

pemberdayaan program kesehatan prioritas terhadap masyarakat luas

a. Defenisi Operasional : Jumlah organisasi kemasyarakatan yang telah

MoU dengan Kementerian Kesehatan/Pemerintah Daerah/Dinas

Kesehatan yang memanfaatkan sumberdayanya untuk mendukung

program kesehatan.

b. Rumus dan Cara Penghitungan : Jumlah organisasi kemasyarakatan

yang telah MoU dengan Kementerian Kesehatan/Pemerintah

Daerah/Dinas Kesehatan dalam mendukung program kesehatan.

93

c. Capaian Indikator :

Target capaian jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang

Memanfaatkan Sumber Dayanya untuk Mendukung Kesehatan Tahun

2017 sampai dengan Tahun 2019 mengalami sedikit kenaikan dan

dihitung secara akumulatif dari Dinas Kesehatan kabupaten dan Kota.

Dari gambar diatas diketahui bahwa sejak tahun 2017, indikator ini

sudah berhasil melampaui target perjanjian kinerja. Tahun 2017 dan

2018 ada 5 Organisasi Masyarakat yang bekerjasama untuk

kesehatan dan ditahun 2019, ada 6 (enam) organisasi masyarakat

yang memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki untuk kesehatan.

Sumber daya yang dimanfaatkan adalah massa / anggota ormas dan

Lingkaran koneksi ormas untuk ikut menyebarkan informasi kesehatan

sekaligus sebagai agent of change ditengah-tengah masyarakat

Provinsi Kepulauan Riau.

Adapun Organisasi masyarakat yang memanfaatkan Sumberdayanya

untuk Kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019 yaitu :

1. Fatayat NU. Merupakan Badan Otonom NU untuk kalangan

perempuan muda. Saat ini Fatayat NU sudah tersebar ke tingkat

Cabang di Kabupaten Kota. Fatayat NU Bintan telah melakukan

kerjasama dalam lingkup Germas, bakti social, Donor darah,

Filariasis dan Imunisasi MR dengan nomor PKS N0.01/PC-

FNU/I/2018 jangka waktu sampai dengan 2019.

2017 2018 2019

1 1

2

5 5

6

Grafik 47JUMLAH ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG MEMANFAATKAN

SUMBER DAYANYA UNTUK KESEHATAN DI PROVINSI KEPULAUNA RIAU TAHUN 2017 - 2019

target capaian

94

2. AIMI Kepri, adalah organisasi nirlaba yang mendukung ibu ibu

menyusui di Kepulauan Riau. Bentuk kerjasama antara AIMI Kepri

dan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau tentang Germas

dan ASI Ekslusif dan pelaksanaan Penggerakan Massa Pekan ASI

Sedunia untuk mengkampanyekan gerakan menyusui di Provinsi

Kepulauan Riau.

3. NGO Sebora di Kabupaten Kepulauan Anambas. Merupakan Non

Goverment Organizer yang bergerak di bidang Seni, Sosial,

Budaya dan Olahraga yang ada di Kabupaten Kepulauan

Anambas. Kerjasama terjalin melalui MOU dengan nomor

006/Dinkes.PPKB.800/10.18 dengan Pemda Kabupaten Kepulauan

Anambas dalam hal Pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok di

Kabupaten kepulauan Anambas.

4. LSM di Kota Tanjungpinang yang ikut berpartisipasi delam

pelaksanaan Kabupaten Kota Sehat melalui Forum kota Sehat

Tanjungpinang. Kerjasama ini diperkuat dengan Perjanjian

Kerjasama Nomor 187 Tahun 2017 jangka waktu Tahun 2017 s.d

2019 dalam kaitannya untuk Memimpin Pelaksanaan Tugas dan

wewenang Forum Kota Sehat (FKS) Kota Tanjungpinang,

Mengkoordinasikan seluruh kegiatan FKS, Memberikan arahan

strategi dalam rangka pencapaian prog kerja dan anggaran FKS.

5. Karang Taruna Kabupaten Lingga, merupakan organisasi

Kepemudaan yang memiliki tugas pokok secara bersama-sama

dengan Pemerintah serta masyarakat lainnya menyelenggarakan

pembinaan generasi muda dan kesejahteraan sosia. Karang

Taruna sebagai salah satu Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)

yang otonom dan telah memberikan komitmen yang tercantum

dalam SK Nomor 19/KPTS/X/2018 tanggal 03 Oktober 2018,

Jangka Waktu perjanjian 2018-2019 untuk berperan aktif dalam

gotong royong menjaga kebersihan lingkungan di wilayah Singkep

Pesisir Kab. Lingga.

6. Persaudaraan Pemuda Pemudi Perantau Pancur Lingga Utara

(P5LU) merupakan wadah komunikasi bagi pemuda/i pancur yang

merantau untuk berkontribusi bagi masyarakat di Kabupaten

Lingga. Melalui MOU nomor 001/PP-P5LU/I/2019, tanggal 06

95

Februari 2019 P5LU bekerjasama dalam pemeriksaan kesehatan di

wilayah Lingga Utara Kabupaten Lingga.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan Program : Indikator ini dapat

memberikan capaian melebihi target yang ditetapkan karena adanya

hubungan yang cukup baik antara Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

dan Provinsi dengan organisasi masyarakat disekitranya sehingga

mempermudah proses Advokasi kepada Organisasi masyarakat yang

ada selain itu adanya respon yang baik dari Dinas Kesehatan

Kabupaten Kota

e. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai target tahun

2019 adalah

Sosialisasi Program Prioritas Kesehatan kepada Organisasi

Masyarakat sebagai Kelompok Potensial.

Penggalangan Ormas dan Dunia Usaha untuk mendukung

Kesehatan di tingkat Kab/Kota dan provinsi.

Advokasi kepada Ormas sebagai kelompok Potensial.

f. Analisis Efisiensi Sumberdaya :

Capaian persentase Kinerja Organisasi Kemasyarakatan Yang

Memanfaatkan Sumber Dayanya Untuk Mendukung Kesehatan adalah

300 % sedangkan realisasi anggaran untuk output Pelaksanaan

Strategi promosi Kesehatan dalam Mendukung program adalah 98, 16

% yang berarti terdapat efisiensi sebesar 1,84 %

F. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya pada Program

Pembinaan Kesehatan Masyarakat

Kegiatan Dukungan Mnajemen dan pelaksanaan tugas lainnya pada

program pembinaan Kesehatan Masyarakat dengan indikator perjanjian

kinerja yaitu persentase realisasi kegiatan adminitrasi dukungan manajemen

dan peaksanaan tugas teknis lainnya program kesehatan masyarakat sudah

melebihi target yaitu 96,92 persen dimana target indikator perjanjian kerjnya

94 persen.

96

3.3. Realisasi Anggaran Adapun Realisasi Anggaran di Bidang Kesehatan Masyarakat sebesar 95,68 %

dengan rincian untuk setiap output yaitu :

Tabel 18 Realisasi Anggaran Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi

Kepulauan Riau Tahun 2019

No Ouput Anggaran Realisasi %

1. Penguatan Intervensi Paket Gizi Pada Ibu Hamil dan Balita

Rp. 100.000.000 Rp. 97.342.600 97,34%

2 Pembinaan dalam Peningkatan Pengetahuan Gizi Masyarakat

Rp. 357.500.000 Rp. 344.268.600 96,30%

3 Peningkatan Surveilans Gizi

Rp. 956.112.000 Rp. 910.654.900 95,25%

4 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I

Rp. 635.035.000 Rp. 615.448.700 96,92%

5 Pembinaan Pemeriksaan Kebugaran Jasmani bagi Jemaah Haji

Rp. 171.330.000 Rp. 170.459.000 99,49%

6 Pembinaan dan Pembentukan Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK)

Rp. 152.746.000 Rp. 151.287.500 99,05%

7 Pembinaan Pekerja Perempuan Sehat Produktif

Rp. 111.710.000 Rp. 111.685.000 99,97%

8 Pembinaan dalam Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Rp. 258.575.000 Rp. 228.649.900 88,43%

9 Pembinaan dalam Peningkatan Pelayanan Kunjungan Neonatal Pertama

Rp. 228.395.000 Rp. 122.839.800 53,78%

10 Pembinaan dalam Pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah

Rp. 153.300.000 Rp. 139.695.200 91,12%

11 Pembinaan Pencegahan Stunting

Rp. 174.540.000 Rp. 163.407.600 93,62%

12 Pembinaan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia

Rp. 135.480.000 Rp. 124.227.000 91,69%

13 Pembinaan dalam Peningkatan Pelayanan Antenatal

Rp. 53.210.000 Rp. 49.250.200 92,56%

97

14 Pembinaan Kab/Kota dalam Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Rp. 295.296.000 Rp. 293.862.500 99,51%

15 Kampanye Hidup Sehat melalui berbagai media

Rp. 1.618.313.000

Rp. 1.613.253.400 99,68%

16 Pelaksanaan Strategi Promosi Kesehatan dalam mendukung Program

Rp. 174.925.000 Rp. 171.719.100 98,16%

17 Pengawasan Tempat Pengelola Makanan (TPM) yang Memenuhi Syarat

Rp. 136.514.000 Rp. 134.558.500 98,57%

18 Pengawasan Pasar Sehat

Rp. 13.080.000 Rp. 13.066.500 99,89%

19 Pengawasan Tempat Tempat Umum (TTU) yang Memenuhi Syarat

Rp. 129.214.000 Rp. 129.214.000 100%

20 Pengawasan Terhadap Sarana Air Minum

Rp. 72.310.000 Rp. 72.310.000 100%

21 Pembinaan Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

Rp. 174.772.000 Rp. 174.054.000 99,59%

22 Pengawasan Pengelolaan Limbah Medis RS

Rp. 133.794.000 Rp. 133.794.000 100%

23 Pembinaan Pelaksanaan Kab/Kota Sehat

Rp. 45.826.000 Rp. 45.787.500 99,92%

98

BAB IV

PENUTUP

Secara umum, pencapaian target kinerja Kegiatan Kesehatan

Masyarakat pada Tahun 2019 sudah memenuhi target yang ditetapkan.

Namun demikian pencapaian ini harus ditingkatkan untuk terus menjaga

ritme capaian yang selaras dengan apa yang telah ditetapkan dalam Renstra

Kementerian Kesehatan berikutnya. Berdasarkan pengukuran indikator

kinerja Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan

Riau Tahun 2019 dari 28 indikator sebanyak 24 indikator telah melebihi target

yang ditetapkan (> 100%), 1 indikator telah mencapai target yang telah

ditetapkan (100%), sedangkan 3 indukator tidak mencapai target. Untuk

penyerapan Realisasi anggaran Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas

Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 sebesar 95,68 %.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Bidang Kesehatan Masyarakat

Masyarakat Tahun 2019 ini disusun sebagai instrumen monitoring kinerja dan

menjadi bahan acuan peningkatan kinerja dan refleksi capaian bidang

kesehatan masyarakat sebagai acuan tahun-tahun yang akan datang

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … · untuk peserta didik kelas 1 65% 100%...

Documents

Transcript of LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … · untuk peserta didik kelas 1 65% 100%...