6

LANDASAN TEORI

1. Pengertian dan Fungsi Bank

Bank merupakan lembaga keuangan yang sangat penting dalam

perekonomian terutama dalam sistem pembayaran moneter. Secara umum

bank didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya

menghimpunan dana dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam

bentuk kredit serta memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan

peredaran uang.

Stuart dalam anonim (2009) mendefinisikan bank sebagai badan

usaha yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit baik dengan alat

pembayarannya sendiri maupun uang yang diperolehnya dari pihak lain

maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang

giral. Dengan demikian bank merupakan perantara keuangan (financial

intermediaries) sehingga menimbulkan interaksi antara kreditur dan debitur.

Menurut George dalam anonim (2008), Bank memiliki tiga

karakteristik khusus yang berbeda dalam fungsinya jika dibandingkan

dengan lembaga keuangan lainnya, pertama terkait dengan fungsi bank

sebagai lembaga kepercayaan untuk menyimpan dana masyarakat, baik

dalam penciptaan uang dan dalam mekanisme pembayaran dalam sistem

perkenomian. Kedua sebagai lembaga intermediasi keuangan, perbankan

berperan khusus dalam memobilisasi simpanan masyarakat untuk

disalurkan dalam bentuk kredit dan pembiaayaan lain dalam dunia usaha.

Ketiga sebagai lembaga penanaman aset finansial, bank memiliki peranan

penting dalam mengembangkan pasar keuangan terutama pasar uang

domestik dan valuta asing. Bank berperan dalam mentransformasikan aset

finansial seperti simpanan masyarakat ke dalam bentuk finansial aset lain

yaitu kredit dan surat-surat berharga yang dikeluarkan pemerintah dan

Bank Sentral.

Bank Indonesia (2006) mengkategorikan fungsi Bank sebagai

financial intermedieries dalam 3 (tiga) hal yakni :

1. Sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam

bentuk simpanan.

7

2. Sebagai lembaga yang menyalurkan dana kepada masyarakat dalam

bentuk kredit.

3. Melancarkan transaksi perdagangan dan peredaran uang.

Fungi perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun, penyalur dan

pelayanan jasa dalam lalu lintas dan peredaran uang di masyarakat yang

bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka

meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional

ke arah peningkatan kesejahateraan rakyat banyak.

Berdasarkan Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang

perbankan, bank didefinisikan sebagai Badang Usaha yang menghimpun

dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya

kembali dalam bentuk pinjaman (kredit) dan atau bentuk lainnya dengan

tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. Sedangkan

perbankan menurut Undang-Undang tersebut adalah segala sesuatu yang

menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta

cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Institusi Perbankan di Indonesia

Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsinya berasaskan

prinsip kehati-hatian. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai

penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk

menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka

meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan

ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat

banyak.

Berdasarkan undang-undang, struktur perbankan di Indonesia,

terdiri atas bank umum dan BPR. Perbedaan utama bank umum dan BPR

adalah dalam hal kegiatan operasionalnya. BPR tidak dapat menciptakan

uang giral, dan memiliki jangkauan dan kegiatan operasional yang terbatas.

Selanjutnya, dalam kegiatan usahanya dianut dual bank system,

yaitu bank umum dapat melaksanakan kegiatan usaha bank konvensional

dan atau berdasarkan prinsip syariah. Sementara prinsip kegiatan BPR

dibatasi pada hanya dapat melakukan kegiatan usaha bank konvensional

atau berdasarkan prinsip syariah.

8

Gambar 1. Rekapitulasi Institusi Perbankan di Indonesia, Mei 2010

Sumber : Bank Indonesia, www.bi.go.id, 2010

Pengertian Bank Umum

Menurut Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan,

bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara

konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Definisi bank umum secara singkat adalah bank yang dapat

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank – bank umum terdiri

dari bank-bank umum pemerintah, bank umum swasta nasional devisa,

bank-bank swasta nasional non devisa dan bank-bank asing campuran.

Kegiatan utama bank-bank umum adalah menghimpun dana masyarakat

antara lain dalam bentuk giro, deposito berjangka dan tabungan, serta

menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit (pohan, 2008).

Bank Pemerintah, adalah bank yang kepemilikan sahamya sebagian besar

adalah milik pemerintah. Bank milik pemerintah saat ini adalah Bank BNI,

Bank Mandiri, Bank BRI dan Bank BTN.

Bank Swasta, adalah bank yang kepemilikan sahamnya sebagian besar

adalah milik swasta, antara lain, Bank BCA, Bank BII dsb

Bank Pembangunan, adalah bank yang sebagian besar sahamnya dimiliki

oleh pemerintah daerah.

Bank Umum (122)

Bank Pemerintah (4)

Bank Swasta (118)

Bank Umum (122)

Bank Pemerintah (4) Bank Swasta (118)

Bank Pemerintah Unit Syariah (2)

Bank Pembangunan Daerah ( (26)

Bank Umum Swasta (83)

Bank Umum Swasta Syariah (9)

BPD Unit Usaha Syariah (14)

Bank Umum Swasta Unit Usaha Syariah (10)

9

Pengertian Bank Pekreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan

kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip Syariah

yang dalam kegitannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas

pembayaran.

2. Pengertian Kredit

Secara umum kredit didefinisikan sebagai kegiatan orang

perorang atau badan usaha dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup

dengan cara pinjam meminjam. Transaksi kredit timbul karena suatu pihak

meminjam sejumlah uang atau sesuatu yang dipersamakan dengan itu,

dimana pihak peminjam wajib melunasi kredit/hutangnya pada waktu yang

telah ditentukan. Disamping itu kredit timbul sebagai akibat adanya

transaksi jual beli, dimana pembayarannya ditangguhkan, baik sebagian

maupun seluruhnya.

Menurut Eric L.Kohler (1964;154), kredit adalah kemampuan untuk

melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan

suatu janji pembayarannya akan dilakukan dan ditangguhkan pada suatu

jangka waktu yang disepakati. Menurut Teguh Pudjo Muljono (1989;45),

kredit adalah suatu penyertaan uang atau tagihan atau dapat juga barang

yang menimbulkan tagihan tersebut pada pihak lain, atau juga memberi

pinjaman pada orang lain dengan harapan akan memperoleh sesuatu

tambahan nilai dari pokok pinjaman tersebut yaitu berupa bunga sebagai

pendapatan bagi pihak yang bersangkutan.

Definisi kredit menurut Undang – Undang No. 10 Tahun 1998

tentang Perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan

pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibbkan pihak

peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan

jumla bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Jenis-jenis kredit dapat digolongkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan penggunaan (Dendawijaya, 2005), dibedakan menjadi :

Kredit Investasi : Kredit untuk membiayai kepentingan barang

modal (investasi).

10

Kredit Modal Kerja : Kredit untuk membiayai modal kerja

usaha/perusahaan.

Kredit Konsumsi : Kredit untuk keperluan barang-barang

konsumsi yang diperlukan debitur.

2. Berdasarkan segmentasi (Bank Indonesia, 2008), dibedakan menjadi :

Kredit Mikro : Kredit yang diberikah maksimal Rp 50 juta.

Kredit Kecil : Kredit yang diberikah > Rp 50 juta, < Rp 500

juta.

Kredit Menengah : Kredit yang diberikah > Rp 500 juta, < Rp 5

Milyar.

3. Berdasarkan jangka waktu (Djinarto, 2000), dibedakan menjadi :

Kredit Jk Pendek : Kredit dengan rentang maksimal 1 tahun.

Kredit Jk Menengah : Kredit dengan rentang waktu 1 – 3 tahun.

Kredit Jk Panjang : Kredit dengan rentang waktu minimal 3

tahun.

Menurut definisi yang dipakai dalam Microcredit Summit (1997),

kredit mikro adalah program pemberian kredt berjumlah kecil kepada warga

paling miskin untuk membiayai proyek yang dia kerjakan sendiri agar

menghasilkan pendapatan, yang memungkinkan mereka peduli terhadap

diri sendiri dan keluarganya, “Programmes extend small loand to very poor

for self-employment projects that generate income, allowing them to cafe

for themselves and their families”.

Konsep Kredit Bank Umum

Kredit (loans) adalah aktiva terbanyak yang dimiliki bank umum.

Porsi kredit berkisar 60% - 80% dari total aktiva bank umum. Tujuan utama

penyaluran kredit adalah memperoleh pendapatan bunga. Karena porsi

kredit dalam aktiva bank sangat besar, maka sebagian besar penerimaan

bank berasal dari bunga kredit (Manurung dan Rahardja, 2004). Dalam

menyalurkan kredit, bank tetap berjalan pada prinsip kehati-hatian, selain

memegang prinsip 5C (Character, Collateral, Capital, Capacity dan

Condition of Economy) bank juga mempertimbangkan hal lain seperti

kemampuan pengusaha (debitur) mengembalikan kreditnya. Dalam rangka

11

memberikan keleluasaan penyaluran kredit perbankan, beberapa hal yang

akan ditempuh oleh Bank Indonesia meliputi :

1. Meningkatkan peran serta perbankan dalam penyaluran kredit kepada

sektor usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

2. Meningkatkan efisiensi Bank dalam melakukan pembiayaan dalam

rangka memperluas jangkauan pelayanan kepada nasabah (Bank

Indonesia, 2009).

Bank adalah bisnis yang berdagang dalam kredit dan uang, maka

bisnis utamanya suatu kepercayaan (trust), sehingga dapat dikatakan

bahwa bank merupakan lembaga kepercayaan (Rivai dan Permata, 2006).

Sebagaimana diketahui bahwa usaha bank yang paling besar dalam

memberikan kontribusi terbesar sebagai sumber penghasilan bank berasal

dari penyaluran kredit kepada masyarakat, mengingat bahwa :

1. Bank harus dapat memelihara dan mengembangkan kepercayaan

timbal balik

2. Pos pinjaman yang diberikan merupakan pos aktiva terbesar dalam

neraca bank

3. Perkreditan memberikan kontribusi penghasilan terbesar bagi

sebagian besar bank

4. Bank merupakan lembaga perantara (intermediary) antara masyarakat

suplus dana dengan pihak lain yang kekurangan dana.

Debitur merupakan orang yang meminjam sejumlah dana dengan

jangka waktu tertentu kepada bank yang diikat secara hukum melalui suatu

perjanjian kredit. Debitur harus tunduk kepada seperangkat standar dan

aturan bank, tanpa melihat jumlah dan jenis kredit yang diberikan,

bertujuan untuk melindungi bank dari risiko kerugian yang ditimbulkan

dikemudian hari (Compton, 1991).

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) tahun 2000, kredit

adalah peminjaman uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan

itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara

bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi

hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan

atau pembagian hasil keuntungan. Hal yang termasuk dalam pengertian

12

kredit yang diberikan adalah kredit dalam rangka pembiayaan bersama,

kredit dalam restrukturisasi, dan pembelian surat berharga nasabah yang

dilengkapi dengan Note Purchased Agreement (NPA).

Dengan demikian, dalam prakteknya kredit merupakan

penyerahan nilai ekonomi sekarang atas kepercayaan dengan harapan

mendapatkan kembali suatu nilai ekonomi yang sama dikemudian hari,

suatu tindakan atas dasar perjanjian, dimana dalam perjanjian tersebut

terdapat jasa dan balas jasa (prestasi dan kontra prestasi) yang keduanya

dipisahkan oleh unsur waktu, suatu hak yang dengan hak tersebut seorang

dapat mempergunakannya untuk tujuan tertentu dalam batas waktu

tertentu dan atas pertimbangan tertentu pula.

Beberapa keuntungan pemenuhan sumber-sumber dana dari

sektor perkreditan menurut Muljono (2001) adalah :

1. Relatif mudah diperoleh kalau memang usahanya layak.

2. Telah ada lembaga yang kuat di masyarakat perbankan yang

menawarkan jasanya di bidang penyediaan dana (kredit).

3. Biaya untuk memperoleh kredit (bunga, biaya administrasi) dapat

diperkirakan dengan tepat, sehingga memudahkan para pengusaha

dalam menyusun rencana kerjanya untuk masa-masa mendatang.

Fungsi Kredit / Pembiayaan.

Di dalam kehidupan perekonomian, perdagangan dan keuangan

pada umumnya, maka garis besar fungsi kredit/pembiayaan adalah :

1. Meningkatkan daya guna (utility) dari suatu modal atau uang.

Melalui kredit, dana yang mengendap (idle funds) di dalam kas bank

akan dimanfaatkan oleh para debitur untuk memperbesar usaha

produksi maupun perdagangan.

2. Meningkatkan daya guna (utility) dari suatu barang.

Tanpa adanya bantuan fasilitas kredit dari bank, kemampuan para

pengusaha di dalam berproduksi dan mendistribusikan hasil

produksinya masih terbatas. Namun dengan adanya fasilitas kredit,

para pengusaha dapat memproduksi bahan mentah menjadi barang

jadi dan pendistribusiannya akan meningkat. Dengan demikian,

pemanfaatan atas barang tersebut meningkat pula.

13

3. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

Kredit yang disalurkan melalui rekening pengusaha menciptakan

pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet

giro dan sebagainya. Peredaran uang kartal dan giral akan lebih

berkembang, karena kredit menciptakan suatu kegairahan berusaha

sehingga penggunaan uang akan bertambah baik secara kualitatif

maupun kuantitatif. Hal ini sejalan dengan pengertian bank selaku

money creator.

4. Menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat.

Manusia adalah mahluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi,

yaitu selalu berusaha memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha

sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat, tetapi peningkatan

usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuan

terutama kemampuan finansial. Fasilitas kredit yang diterima

pengusaha dari bank inilah yang kemudian digunakan untuk

memperbesar volume usaha dan produktivitasnya.

5. Kredit sebagai alat stabilisasi ekonomi,

Untuk menekan arus inflasi dan terlebih-lebih lagi untuk usaha

pembangunan ekonomi, kredit bank memegang peranan yang sangat

penting. Arah kredit harus berpedoman pada segi-segi pembatasan

kualitatif, yaitu pengarahan ke sektor-sektor produktif dan sektor-sektor

prioritas secara langsung berpengaruh terhadap hajat hidup

masyarakat.

6. Sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional.

Pengusaha yang memperoleh fasilitas kredit akan berusaha untuk

meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan

keuntungan. Seiring dengan peningkatan produksinya tersebut,

orientasi pengusaha tidak hanya untuk memenuhi pasar domestik,

juga merambah pasar ekspor. Dengan demikian, kegairahan

pengusaha untuk melakukan ekspor menjadi meningkat, yang nantinya

akan mendatangkan devisa bagi negara.

7. Sebagai alat hubungan ekonomi intemasional.

Negara-negara kaya atau yang kuat perekonomiannya, demi

persahabatan antara negara banyak memberikan bantuan kepada

14

negara-negara yang sedang berkembang atau sedang membangun.

Bantuan-bantuan tersebut tercermin dalam bentuk bantuan kredit

dengan syarat ringan, yaitu bunga relatif murah dan jangka waktu

penyelesaiannya yang panjang. Hal ini tercermin melalui bantuan antar

negara yang disebut “G to G” (Govemment to Govemment). Hubungan

antamegara pemberi dan penerima kredit akan bertambah erat,

terutama yang menyangkut hubungan perekonomian dan

perdagangan.

Pengertian Kredit UMKM Menurut Bank Indonesia (September 2010)

Kredit UMKM adalah semua penyediaan uang atau tagihan yang

dapat dipersamakan dengan itu dalam rupiah dan valuta asing berdasarkan

persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank Pelapor

dengan Bank dan Pihak Ketiga Bukan Bank yang memenuhi kriteria usaha

sesuai dengan undang-undang tentang UMKM yang berlaku.

1. Kredit kepada Usaha Mikro adalah kredit dengan plafond

Rp 0,- sampai dengan Rp 50 juta.

2. Kredit kepada Usaha Kecil adalah kredit dengan plafond lebih dari

Rp 50 juta sampai dengan maksimum Rp 500 juta.

3. Kredit kepada Usaha Menengah adalah kredit dengan plafond lebih

dari Rp 500 juta sampai dengan Rp 5 Milyar.

Termasuk dalam kredit UMKM tersebut adalah kredit dengan penjaminan

tertentu yaitu kredit/pembiayaan atau tagihan yang dapat dipersamakan

dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam

antara Bank degan Debitur yang dijamin oleh perusahaan penjamin

dengan kriteria tertentu sebagaimana Program Pemerintah mengenai

Kredit Usaha Rakyat.

3. Pengertian UMKM

Definisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berdasarkan

masing-masing institusi adalah sebagai berikut :

1. Badan Pusat Statistik (BPS), mendefinisikan berdasarkan ukuran

ketenagakerjaan.

a. Usaha Mikro : Usaha yang memperkerjakan 5 orang

termasuk pekerja keluarga yang tidak dibayar.

15

b. Usaha Kecil : Usaha yang memperkerjakan 5 sampai 10

orang.

c. Usaha Menengah : Usaha yang memperkerjakan 20 sampai

99 orang.

2. Bank Indonesia (BI), mendefinisikan UKM dengan 2 kriteria, yaitu :

a. Kriteria I, berdasarkan aset, omset dan badan hukum :

Usaha Mikro : Usaha yang dilakukan orang miskin

atau hampir miskin, milik keluarga, sumber daya lokal dan

teknologi sederhana. Lapangan usaha mudah dimasuki dan

keluar.

Usaha Kecil : Usaha yang memiliki aset hingga

Rp 200 juta diluar tanah dan bangunan dengan omset Rp 1

Milyar.

Usaha Menengah : Usaha yang memiliki aset hingga

Rp 600 juta diluar tanah (industri bukan manufaktur) atau

memiliki aset hingga Rp 5 Milyar (industri manufaktur) dengan

omset Rp 3 Milyar.

b. Kriteria II, berdasarkan kredit yang diterima :

Usaha Mikro : Usaha yang dapat menerima kredit

sampai dengan Rp 50 juta.

Usaha Kecil : Usaha yang dapat menerima kredit

mulai dari Rp 50 juta hingga Rp 500 juta.

Usaha Menengah : Usaha yang dapat menerima kredit

mulai dari > Rp 500 juta hingga Rp 5 Milyar.

3. Menurut Undang – undang No. 20 Tahun 2008, tentang UMKM

a. Usaha Mikro : Usaha Produktif milik perorangan dan atau

badan usaha perorangan. Memiliki kekayaan bersih paling

banyak Rp 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan.

Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300 juta.

b. Usaha Kecil : Usaha ekonomi produktif yang berdiri

sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha.

Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50 juta sampai dengan

paling banyak Rp 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan

16

tempat usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300

juta sampai dengan paling banyak Rp 2,5 Milyar.

c. Usaha Menengah : usaha ekonomi produktif yang berdiri

sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan

usaha. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500 juta sampai

dengan paling banyak Rp. 10 Milyar tidak termasuk tanah dan

bangunan tempat usaha; memiliki hasil penjualan tahunan lebih

dari Rp. 2,5 Milyar sampai dengan paling banyak Rp. 50 Milyar.

Tabel 1. Perbandingan Kriteria UMKM Menurut UU No. 20 Tahun 2008

KRITERIA Aset (Rupiah) Omset (rupiah)

Lama Baru Lama Baru

Usaha Mikro < 50 Jt < 100 Jt < 300 Jt

Usaha Kecil < 200 Jt 50 – 500 Jt < 1 M 300 Jt – 2,5 M

Usaha Menengah 200 Jt –

10 M

> 500 Jt –

10 M 1 – 50 M 2,5 – 50 M

Sumber : Statistik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), 2008-2009

4. Menurut Bank Dunia

a. Usaha Mikro : Kegiatan usaha yang menggunakan pekerja

hingga 20 orang.

b. Usaha Kecil & Menengah adalah perusahaan yang menggunakan

tenaga kerja di atas 20 oraang dengan aset di luar tanah dan

bangunan hingga US$ 500 ribu.

4. Kebijakan Bank Indonesia terhadap Pembiayaan Usaha Mikro dan

Kecil (UMKM)

Undang-undang No. 23/1999 tentang Bank Indonesia

(sebagaimana diamandemen dengan Undang-undang No. 3/2004),

kebijakan Bank Indonesia dalam mendukung peningkatan iklim usaha atau

sektor riil mengalami perubahan mendasar. Bank Indonesia tidak dapat lagi

memberikan KLBI dan pemberian bersifat tidak langsung antara lain

melalui regulasi dan fasilitasi dalam peran – peran strategis. Bank

Indonesia tidak secara khusus mendesain suatu kebijakan dalam bidang

perkreditan secara sektoral. Kebijakan Bank Indonesia lebih diarahkan

17

untuk mendukung pengembangan UMKM, terutama yang berbasis

komoditas unggulan.

Kebijakan tersebut dituangkan dalam bentuk pengaturan

(ketentuan) dan pemberian bantuan teknis (khususnya melalui perbankan)

serta kerjasama dengan pemangku kepentingan (Departemen, lembaga

donor dan lembaga terkait pemberdayaan UMKM). Di dalam kebijakan

lintas sektoral tersebut terdapat kegiatan-kegiatan yang berupaya

mendukung pengembangan sektor UMKM, secara umum Bank Indonesia

memberikan sejumlah fasilitas, diantaranya :

a. Data dan Informasi Bisnis Indonesia (DIBI),

DIBI menyajikan data dan informasi berbasis Website dan dapat

diakses melalui website Bank Indonesia (www.bi.go.id). Informasi yang

disajikan dalam DIBI didasarkan atas penelitian yang dilakukan oleh

Bank Indonesia, antara lain data dan informasi mengenai potensi

ekonomi daerah, komoditas ekspor potensial serta pola pembiayaan

(lending model).

b. Pola pembiayaan UMKM

Bank Indonesia melaksanakan penelitian mengenai pola

pembiayaan/lending model berbagai komoditas yang potensial untuk

dibiayai oleh bank.

c. Pengembangan UMKM melalui Pengembangan Klaster

Program yang didesain untuk mengembangkan UMKM melalui model

klaster yang teritegrasi dari hulu ke hilir. UMKM akan memperoleh

manfaat dari kerjasama dengan usaha menengah maupun usaha besar

yang berperan sebagai local champion dalam suatu komunitas usaha

sejenis.

d. Penelitian tentang Pola Kemitraan.

Penelitian ini bertujuan melihat berbagai pola kemitraan antara usaha

menengah/usaha besar dengan UMKM dalam rangka meningkatkan

potensi akses kredit ke Perbankan. Dalam kemitraan tersebut usaha

menengah/besar dapat berperan sebagai pemberi rekomendasi,

avalis¸dan juga memberikan cash collateral bagi UMKM yang menjadi

mitra dalam hubungan usaha kemitraan.

e. Fasilitasi Percepatan dan Pemberdayaan Ekonomi Daerah

18

Program ini dilakukan dalam upaya untuk mengembangkan ekonomi

derah terutam sektor riil yang masih dirasakan terhambat

perkembangannya. BI melalui jaringan kantor BI bergerak mendukung

berbagai program dari dinas/instansi yang dirasakan masih terhambat

pembiayaannya oleh perbankan di daerah.

Selain itu atas inisiatif Bank Indonesia, juga telah terbentuk

lembaga mediator yang menjembatani kepentingan UMKM dan perbankan

yaitu Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB). Salah satu tugas KKMB

adalah mempersiapakan UKM agar menjadi lebih feasible dan bankable.

Melalui kebijakan Bank Indonesia yang dituangkan dalam Surat

Edaran Bank Indonesia No. 6/44/DPNP tanggal 22 Oktober 2004 perihal

Rencana Bisnis Bank Umum, telah diatur khusus terkait penyaluran kredit

pada sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang menggambarkan

keterlibatan Bank dalam rangka ikut serta mendorong perkembangan yang

positif dari sektor UMKM.

5. Kebijakan Pemerintah terhadap Pembiayaan UMKM

Pemerintah memiliki komitmen yang kuat dalam mendukung upaya

pengembangan sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMKM). Upaya tersebut

merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah dalam mengatasi

permasalaha kemiskinan. Beberapa program pemerintah sebagai wujud

komitmen dalam pengembangan UMKM antara lain; program revitalisasi

pertanian, perikanan dan kehutantan (RPPK) yang merupakan salah satu

dari “Triple Track Strategy” dalam rangka pengurangan kemiskinan dan

pengangguran serta peningkatan daya saing ekonomi nasional. Salah satu

instrumen kebijakan dalam mendukung suksesnya RPPK adalah dalam

aspek investasi dan pembiayaan. Prioritas – prioritas kegiatan yang

dilakukan untuk mendukung kebijakan ini adalah :

1. Fasilitasi pembiyaan investasi dan modal kerja dengan mendorong

business plan perbankan.

2. Mengembangkan dan memfasilitasi sistem pembiayaan dan

penjaminan kredit bagi petani/nelayan/dan petani hutan.

3. Mengembangkan sistem pembiayaan jangka panjang dan pembiayaan

yang lebih sesuai dengan karakter PPK,

19

4. Mengembangkan pembiayaan non Bank berikut keterkaitannya dengan

perbankan bagi petani, nelayan dan petani hutan.

Upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan pembiayaan

sektor pertanian (Ratnawati 2009), diantaranya adalah melalui APBN dan

Non APBN. Dengan instrumen APBN dengan cara :

a. Peningkatan akses permodalan melalui kredit (KKP dan KUR).

b. Memberikan bantuan penguatan modal kepada petani/klomtan melalui

Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP).

c. Fasilitasi bagi peningkatan usaha/produksi pertanian (subsidi).

Sementara melalui Non APBN adalah memberlakukan kewajiban

pembiayaan bagi perbankan dan penerapan Corporate Social Resposibility

bagi BUMN.

Kredit program/bantuan modal yang telah dikucurkan oleh

pemerintah selama 4 dekade terakhir melalui beberapa bentuk skim seperti

dana bergulir, penguatan modal, subsidi bunga, maupun yang komersial

yang lebih mengarah kepada kegiatan kredit yang memiliki link dengan

perbankan dan sifatnya eksekuting. Beberapa contoh kredit dengan skim

dimaksud adalah KKP-E dan KUR. KUR merupakan kredit untuk UMKM

dan Koperasi dengan pola penjaminan pemerintah. Selaku penjamin kredit

adalah Perum Sarana Pengembangan Usaha (SPU) dan Asuransi Kredit

Indonesia (Askrindo). Pada tahap awal program KUR melibatkan 6 (enam)

bank yaitu Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, Bank BTN, Bank Bukopin

dan Bank Syariah Mandiri dengan fokus penyaluran kredit pada sektor

usaha pertanian, perikanan, kelautan, koperasi, kehutanan, perindustrian

dan perdagangan (tempo interaktif, 2007).

Kebijakan lain terhadap penyaluran kredit adalah bahwa

pemerintah secara tegas mewajibkan agar perbankan menyalurkan kredit

pada sektor UMKM minimal 20 persen dari portofolio kredit yang dimiliki.

Peraturan dan perundang-undangan UMKM

Kedudukan, peran dan potensi strategis UMKM dalam

pemberdayaan ekonomi rakyat untuk mewujudkan struktur perekonomian

nasional yang semakin seimbang, berkembang, berkeadilan telah

20

memperoleh legitimasi yang kuat sebagaimana diamanatkan dalam UUD

1945 dan Ketetapan MPR No. XVI tahun 1998 tentang Politik Ekonomi

dalam rangka Demokrasi Ekonomi, serta peraturan perundang-undangan

lainnya antara lain :

1. Undang-undang No. 20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah,

Secara garis besa, Undang-undang ini mengamanatkan kepada

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk :

a. Menumbuhkan iklim usaha, dengan menetapkan peraturan

perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi : Pendanaan,

sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha,

kesempatan berusaha, promosi dagang dan dukungan

kelembagaan. Bersamaan dengan itu, dunia usaha dan masyarakat

berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan iklim usaha

dimaksud.

b. Memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang : Produksi dan

pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia dan desain dan

teknologi.

c. Menyediakan pembiayaan dan penjaminan, dalam bentuk pinjaman,

penjaminan, hibah dan pembiayaan lainnya. Adapun pembiayaan

dan penjaminan tersebut bersumber dari APBN, APBD, penyisihan

bagian laba tahunan BUMN yang dialokasikan kepada UMKM serta

bersumber dari Usaha Besar Nasional dan bantuan Luar Negeri

d. Memfasilitasi, mendukung dan menstimulasi kegiatan kemitraan

yang paling membutuhkan, mempercayai, memperkuat dan

menguntungkan yang dilaksanakan dengan pola ; Inti-plasma, Sub-

kontrak, Waralaba, Perdagangan umum, Distribusi, Keagenan dan

Bentuk-bentuk kemitraan lainnya seperti bagi hasil, kerjasama

operasional, usaha patungan (joint venture) dan penyumberluaran

(outsourcing).

6. Hipotesa

Bertitik tolak pada permasalahan yang telah dikemukakan maka diajukan

hipotesis sebagai berikut :

21

1. Kinerja Bank Pemerintah dalam menyalurkan kredit UMKM belum

mencerminkan kondisi riil sesuai dengan definisi UMKM dan

jenis/penggunaan kredit itu sendiri.

2. Faktor rata-rata suku bunga kredit dan jumlah Non Performing Loan

Kredit UMKM Bank Pemerintah secara bersama-sama berpengaruh

secara singnifikan terhadap kinerja Bank penyaluran kredit Bank

Pemerintah terhadap sektor UMKM

3. Faktor rata-rata suku bunga kredit dan jumlah Non Performing Loan

Kredit UMKM Bank Pemerintah berpengaruh secara parsial terhadap

kinerja penyaluran kredit Bank Pemerintah terhadap sektor UMKM.