LAKIP DINKES PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019...kesehatan di provinsi Lampung dan sebagai satuan kerja...
Transcript of LAKIP DINKES PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019...kesehatan di provinsi Lampung dan sebagai satuan kerja...
LAPORAN KINERJADINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG
(SATKER APBN DEKONSENTRASI 03)
TAHUN 2019
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNGDINAS KESEHATAN
TAHUN 2019
ii | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG
KATA PENGANTAR
Tahun 2019 merupakan tahun yang sangat krusial dalam pelaksanaan kegiatan
pembangunan bidang kesehatan karena tahun tersebut merupakan tahun terkahir untuk
mengevaluasi pealksanaan target RPJMD. Selama beberapa tahun telah dilakukan
berbagai macam upaya untuk meningatkan dan mencapai target pembangunan
tersebut. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung sebagai koordinator pembangunan
kesehatan di provinsi Lampung dan sebagai satuan kerja perangkat daerah dari
Pemerintah Provinsi Lampung memiliki kewajiban untuk melaksanakan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Salah satu komponen SAKIP
adalah membuat Laporan Kinerja yang menggambarkan kinerja yang dicapai atas
pelaksanaan program dan kegiatan yang menggunakan APBN.
Penyusunan laporan kiner ja berpedoman pada Peraturan Menter i
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (Permenpan) Nomor 53
tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja ini merupakan
informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan
seharusnya dicapai. Dalam laporan kinerja ini juga menyertakan berbagai upaya
perbaikan berkesinambungan yang telah dilakukan dalam lingkup Dinas Kesehatan
Provinsi Lampung khususnya program Kesehatan Masyarakat, untuk meningkatkan
kinerjanya pada masa mendatang.
Dinas Kesehatan Provinsi Lampung telah menyelesaikan Laporan Kinerja Tahun
2019 sebagai bentuk akuntabilias perjanjian kinerja yang dibuat pada awal tahun 2019.
Secara garis besar laporan berisi informasi tentang tugas dan fungsi organisasi;
rencana kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan Rencana Stategis (Renstra)
Pemerintah Provinsi Lampung di Bidang Kesehatan tahun 2015-2019, disertai
dengan faktor pendukung dan penghambat capaian, serta upaya tindak lanjut yang
dilakukan.
Peningkatan kualitas laporan kinerja ini menjadi perhatian kami, masukan dan
saran membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan
penyusunan laporan di tahun yang akan datang. Semoga laporan ini bermanfaat bagi kita
semua dan dapat dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan dan pengembangan
program di masa mendatang.
Bandar Lampung, Februari 2020
iii | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG
IKHTISAR EKSEKUTIF
Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan
dalam Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi dan
dalam PermenPAN Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,
maka Dinas Kesehatan Provinsi Lampung menyusun laporan kinerja sebagai
bentuk pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan pada tahun 2019.
Pembangunan kesehatan pada periode 2015-2019 adalah Program Indonesia
Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat
melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan
perlindungan finansial dan pemeratan pelayanan kesehatan. Pelaksanaan program dan
kegiatan Kesehatan Masyarakat di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
Tahun 2019 mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015-
2019 yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.02.02/MENKES/52/2015. Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan berbagai
kegiatan yang dilaksanakan masing-masing seksi di Bidang Kesmas Dinkes Provinsi
Lampung.
Laporan kinerja disusun berdasarkan capaian kinerja tahun 2019 sebagaimana
yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja yang terdiri dari Indikator Kerja
Utama (IKU). Sumber data dalam laporan ini diperoleh dari masing-masing program
di lingkup Bidang Kesmas Tahun 2019.
Berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2019 antara Dinas Kesehatan dengan
Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung memiliki
28 indikator dengan target yang telah disepekati. Namun dari 28 target tersebut hanya
16 indikator yang capaiannya lebih dari target, 8 indikator yang capaiannya mendekati
target dan 4 indikator yangcapaiannya jauh dari target yang diharapkan.
Realisasi anggaran pada Satker Dinas Kesehatan Provinsi Lampung (03)
Dekonsentrasi yaitu 91.58 % (Laporan E Monev DJA Tahun 2019) sebanding dengan
capaian kinerja program yang direpresentasikan melalui 3 Indikator Kinerja yang telah
tercapai diatas 100%. Keseluruhan indikator kinerja utama program kesehatan
masyarakat dilaksanakan di tingkat Puskesmas. Oleh karena itu alokasi anggaran di
provinsi bertujuan untuk memastikan indikator tersebut berjalan sebagaimana mestinya
mulai dari level kebijakan, standar, pedoman dan evaluasi.
Masalah dalam pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran di tahun 2019
dikarenakan adanya perubahan kebijakan di tingkat pusat sehingga beberapa kegiatan
tidak dapat dilaksanakan dan tidak dapat direvisi karena adanya pembatasan alokasi
perjalanan dinas. Di samping itu terdapat kegiatan yang pelaksanaannya bergantung
kepada pelaksanaan kegiatan program lain namun karena program lain tidak
melaksanakan kegiatan tersebut sehingga kegiatan yang ada tidak dapat dilaksanakan.
Untuk perbaikan ke depan diperlukan koordinasi lebih baik antar Dinas
Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kab/Kota dan Unit Eselon I Dirjen Kesmas
iv | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG
dalam penyusunan rencana operasional kegiatan sehingga rencana kegiatan yang
dibuat dapat terlaksana dengan baik.
v | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR …………………………………………………………………. ii
IKHTISAR EKSEKUTIF...................................................................................... iii
DAFTAR ISI ………………………………………………………………………… iv
DAFTAR TABEL..................................................................................................v
DAFTAR GRAFIK............................................................................................... vi
DAFTAR GAMBAR ........................................................................................... vii
DAFTAR SINGKATAN …………………………………………………………… viii
BAB I PENDAHULUAN .......................................................................................... 1
A. Latar Belakang ........................................................... 1B. Maksud dan Tujuan ................................................................... 2
C.Visi, Misi dan Strategi Organisasi ..................................................2
D.Tugas Pokok dan Fungsi............................................................ 3
E. Potensi dan Permasalahan ........................................................ 4
F. Sistematika..........................................................................................6
BAB II PERENCANAAN KINERJA .................................................................................7
A. Perjanjian Kinerja ..................................................................... 7B. Indikator Kinerja Program Kesehatan Masyarakat .......................... 7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ...............................................................................9
A. Capaian Kinerja Organisasi .....................................................9
1. Indikator Kinerja Program.............................................................. 9
B. Realisasi Anggaran.................................................................. 76
C. Kesimpulan .......................................................................................... 82
LAMPIRAN …………………………………………………………………………… 83
vi | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Indikator kinerja Program Kesehatan Masyarakat…… 7
Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Program Kesehatan Masyarakat
Tahun 2019…………………………………
10
Tabel 3.2 Kebijakan PHBS di Kab/Kota Provinsi Lampung danKabupaten/Kota Tahun 2019
59
Tabel 3.3 Persentase Desa Yang Memanfaatkan Dana Desa UntukUKBM di Provinsi Lampung Tahun 2019
65
Tabel 3.4 Data Dunia Usaha/Swasta Yang Sudah Bekerja sama di
Provinsi Lampung dan Kab/Kota Tahun 2019
67
Tabel 3.5 Data Organisasi Kemasyarakatan Yang Sudah Bekerja
sama di Provinsi Lampung Tahun 2019
69
Tabel 3.6 Ringkasan Capaian Indikator Program Kesmas Per
Kegiatan Di Provinsi Lampung Tahun 2019
74
Tabel 3.7 Alokasi Pagu Dana Dekonsentrasi Program Kesmas
Dinkes Provinsi Lampung Tahun 2019…………………
76
Tabel 3.8 Realisasi anggaran dana Dekonsentrasi Program
Kesehatan Masyarakat Dinkes Provinsi LampungTahun
2019 ……………………………………………………….
76
Tabel 3.9 Realisasi Per Komponen Kegiatan Anggaran Dana
Dekonsentrasi Program Kesehatan Masyarakat Dinkes
Provinsi LampungTahun 2019
78
vii | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG
DAFTAR GRAFIK
Grafik 3.1 Trend Cakupan bumil KEK mendapat makanan tambahan
Provinsi Lampung Tahun 2015 – 201913
Grafik 3.2 Cakupan bumil KEK mendapat makanan tambahan per
Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 201913
Grafik 3.3 Trend Cakupan bumil mendapat TTD Provinsi Lampung
Tahun 2015 – 2019
14
Grafik 3.4 Cakupan bumil mendapat Tablet tambah Darah (TTD) per
Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 201914
Grafik 3.5 Trend capaian bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatASI eksklusif Provinsi Lampung Tahun 2016-2019
17
Grafik 3.6 Capaian bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI
eksklusif per kabupaten/kota seProvinsi Lampung Tahun
2016-2019
17
Grafik 3.7 Trend capaian bayi baru lahir mendapat IMD di Provinsi
Lampung Tahun 2015-201919
Grafik 3.8 Capaian bayi baru lahir mendapat IMD per kabupaten/kotase provinsi Lampung tahun 2019
19
Grafik 3.9 Trend capaian balita kurus mendapat makanan tambahan
dari tahun 2015 sampai 201920
Grafik 3.10 Capaian Balita Kurus Mendapat Makanan Tambahan per
Kabupaten/Kota seProvinsi Lampung Tahun 201920
Grafik 3.11 Trend Cakupan Remaja Puteri Mendapat Tablet Tambah
Darah (TTD) di Provinsi Lampung tahun 2016-201922
Grafik 3.12 Trend Cakupan Remaja Puteri Mendapat Tablet Tambah
Darah (TTD) per kab/kota di Provinsi Lampung tahun 201923
Grafik 3.13 Trend Cakupan KN1 Provinsi Lampung Tahun 2014 - 2019 25
Grafik 3.14 Cakupan KN1 per Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung
Tahun 201926
Grafik 3.15 Cakupan K4 per Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung
Tahun 201929
Grafik 3.16 Trend Cakupan K4 Provinsi Lampung Tahun 2014-2019 29
Grafik 3.17 Capaian Cakupan Penjaringan Anak Kelas I SD per
kab/Kota se Provinsi Lampung Tahun 201931
Grafik 3.18 Trend Cakupan Penjaringan Anak Kelas I SD Provinsi
Lampung Tahun 2014-201931
Grafik 3.19 Capaian Cakupan Penjaringan Anak Kelas 9 & 10 Per
Kab/Kota se Provinsi Lampung Tahun 201933
Grafik 3.20 Trend Cakupan Penjaringan Anak Kelas 7 & 10 Provinsi 33
viii | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG
Lampung Tahun 2014-2019
Grafik 3.21 Capaian Cakupan Puskesmas melaksanakan Yankes
Remaja Per Kab/Kota se Provinsi Lampung Tahun 201935
Grafik 3.22 Trend Capaian Puskesmas melaksanakan Yankes Remaja
di Provinsi Lampung Tahun 2016 - 201935
Grafik 3.23 Capaian Cakupan Puskesmas melaksanakan Kelas Ibu
Per Kab/Kota se Provinsi Lampung Tahun 201937
Grafik 3.24 Trend Cakupan Puskesmas melaksanakan Kelas Ibudi Provinsi Lampung Tahun 2016 - 2019
37
Grafik 3.25 Capaian Cakupan Puskesmas melaksanakan orientasiP4K Per Kab/Kota se Provinsi Lampung Tahun 2019
39
Grafik 3.26 Trend Cakupan Puskesmas melaksanakan orientasi P4Kdi Provinsi Lampung Tahun 2016-2019
39
Grafik 3.27 Trend Capaian Indikator Persentase Puskesmas
Menyelenggarakan Kesehatan Kerja Dasar di Provinsi
Lampung Tahun 2014 – 2019
41
Grafik 3.28 Capaian Indikator Persentase Puskesmas
Menyelenggarakan Kesehatan Kerja Dasar per
Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2019
42
Grafik 3.29 Trend Capaian Indikator Jumlah Pos UKK yang terbentuk
di daerah PPI/ TPI di Provinsi Lampung Tahun 2015 - 201944
Grafik 3.30 Capaian Indikator Jumlah Pos UKK yang terbentuk di
daerah PPI/ TPI per Kabupaten/Kota daerah PPI/TPI
se-Provinsi Lampung Tahun 2019
44
Grafik 3.31 Capaian Indikator Fasiltas pemeriksaan kesehatan Tenaga
Kerja Indonesia (TKI) yang memenuhi standar di Provinsi
Lampung Tahun 2019
47
Grafik 3.32 Trend Capaian Indikator Persentase puskesmas yang
menyelenggarakan kesehatan olahraga pada kelompok
masyarakat di wilayah kerjanya di Provinsi Lampung
Tahun 2015 - 2019
48
Grafik 3.33 Capaian Indikator Persentase Puskesmas
Menyelenggarakan Kesehatan Kerja Dasar per
Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2019
49
Grafik 3.34 Persentase TTU Sehat per Kota/Kab PropinsiLampungTahun 2014-2019
51
Grafik 3.35 Cakupan Persentase Sarana air minum yang dilakukanpengawasan tahun 2015-2019
52
Grafik 3.36 Persentase TTU Sehat per Kota/Kab Propinsi LampungTahun 2015-2019
53
Grafik 3.37 Trend presentasi RS yang melakukan pengelolaan limbahMedis sesuai standar tahun 2015 – 2019
55
ix | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG
Grafik 3.38 Trend Jumlah TPM Yang Terdaftar Dalam E Monev HSP PerKabupaten Kota Th 2015 – 2019
56
Grafik 3.39 Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tatanankawasan sehat tahun 2015 - 2019
58
Grafik 3.40 Capaian Pelaksanaan Kegiatan Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Provinsi
Lampung Tahun 2019
73
x | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG
DAFTAR GAMBAR
Gambar 3.1 Indikator kinerja Program Kesehatan Masyarakat 9
xi | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG
DAFTAR SINGKATAN
KEK : Kurang Energi Kalori
KN1 : Kunjungan Neonatal Pertama
PHBS : Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
PN : Persalinan Nakes
PF : Persalinan di Fasilitas Kesehatan
TTD : Tablet Tambah Darah
K4 : Kunjungan ke empat kali selama masa kehamilan
1 | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Setiap Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mmelaksanakan
pembangunan sesuai dengan kewenanganannya. Pembangunan kesehatan
merupakan salah satu dari tugas pemerintah daerah yang merupakan
kewenanganan konkurent antara pemerinth pusat dan daerah. Dalam
melaksanakan pembangunan bidan kesehatan, pemeritnah daerah dibantu
pelaksanannya oleh Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Dinas Kesehatan
Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, senantiasa
membangun akuntabilitas yang dilakukan melalui pengembangan dan
penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur. Diharapkan
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kesehatan dapat berlangsung
dengan bijaksana, transparan, akun, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip
good governance sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28
Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme.
Sasaran pokok RPJMN 2015-2019 adalah: (1) meningkatnya status
kesehatan dan gizi ibu dan anak; (2) meningkatnya pengendalian penyakit; (3)
meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di
daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan; (4) meningkatnya cakupan pelayanan
kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan
SJSN Kesehatan, (5) terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin;
serta (6) meningkatkan responsivitas sistem kesehatan. Berakhirnya pelaksanaan
tugas tahun 2016 yang merupakan awal tahun implementasi Rencana Strategis
(Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 yang ditetapkan dengan
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK 02.02/
Menkes/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan, yang
mempunyai visi “Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan”. Pembangunan
kesehatan pada periode 2015-2019 adalah Program Indonesia Sehat dengan
sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui
melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan
perlindungan finansial dan pemeratan pelayanan kesehatan.
Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan 3 pilar utama yaitu paradigma
sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional: 1) pilar
paradigma sehat di lakukan dengan strategi pengarusutamaan kesehatan dalam
pembangunan, penguatan promotif preventif dan pemberdayaan masyarakat; 2)
penguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses
pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan dan peningkatan mutu pelayanan
kesehatan, menggunakan pendekatan continuum of care dan intervensi berbasis
risiko. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung merupakan unit yang sangat
berperan di daerah dalam mewujudkan pilar pertama dalam “Program Indonesia
Sehat”.
2 | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG
Pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan dan kewenangan dalam
penyelenggaraan pembangunan kesehatan harus dapat dipertanggungjawabkan
kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas
tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.
Laporan kinerja ini akan memberikan gambaran pencapaian kinerja Dinas
Kesehatan Provinsi Lampung pada Program Kesehatan Masyarakat dalam satu
tahun anggaran beserta dengan hasil capaian indikator kinerja dari masing-masing
unit kegiatan.
Dengan perubahan Susunan Organisasi baru Permenkes Nomor 64 Tahun 2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan maka dilakukan perubahan
dalam penyusunan perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja yang ditandatangani
Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat dengan
Menteri Kesehatan terdiri dari 1 sasaran dan 3 indikator kinerja, yang sebelumnya
terdiri dari 3 sasaran dan 6 indikator kinerja.
B. Maksud dan Tujuan
Penyusunan laporan kinerja Satker Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
(03) merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja pada tahun 2019 dalam
mencapai target dan sasaran program seperti yang tertuang dalam rencana
strategis, dan ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja Dinas Kesehatan
Provinsi Lampung (03) oleh pejabat yang bertanggungjawab.
C. Visi, Misi dan Strategi Organisasi
1. Visi
Berdasarkan RPJMD Provinsi Lampung tersebut maka disusunlah Rencana
Strategik Dinas Kesehatan Provinsi Lampung tahun 2015 – 2019 dengan
Visinya “Masyarakat LAMPUNG yang SEHAT dan MANDIRI”
2. Misi
Misi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung mendukung kepada misi
Pemerintah Provinsi Lampung yaitu:
1) Menjamin Upaya Kesehatan yang Merata, Bermutu dan Terjangkau.
2) Menjamin Ketersediaan Sumber Daya Kesehatan
3) Meningkatkan Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
3. Tujuan
Tujuan terselengaranya pembangunan kesehatan untuk meningkatkan status
kesehatan masyarakat lampung. Derajat kesehatan yang diharapkan akan
tercapai akhir tahun 2019 adalah sebagai beikut :
a) Umur Harapan Hidup (UHH) diharapkan tercapai menjadi 72 tahun
b) Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup diharapkan akan
tercapai menjadi 149 per 100.000 kelahiran hidup
c) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup diharapkan akan
tercapai menjadi 25 per 1000 kelahiran hidup
d) Prevalensi gizi kurang dan buruk kurang dari 15%.
3 | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG
4. Nilai-nilai
Guna mewujudkan visi dan misi serta rencana strategis pembangunan
kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung menganut dan menjunjung
tinggi nilai-nilai yang telah dirumuskan dalam Renstra Pemerintah Provinsi
antara lain:
a) Pro Rakyat;
b) Inklusif;
c) Responsif ;
d) Efektif;e) Bersih.
5. Strategi Pembangunan Kesehatan Masyarakat
Kebijakan pembangunan kesehatan difokuskan pada penguatan upaya
kesehatan dasar (Primary Health Care) yang berkualitas terutama melalui
peningkatan jaminan kesehatan, peningkatan akses dan mutu pelayanan
kesehatan dasar dan rujukan yang didukung dengan penguatan sistem
kesehatan dan peningkatan pembiayaan kesehatan.
Strategi pembangunan kesehatan masyarakat tahun 2015-2019 meliputi:
a. Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja,
dan Lanjut Usia yang Berkualitas.
b. Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat.
c. Meningkatkan Penyehatan Lingkungan.
d. Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
6. Sasaran
Sasaran pembangunan kesehatan adalah meningkatnya ketersediaan dan
keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh
masyarakat.
7. Indikator Kinerja
Indikator kinerja Program Kesmas Dinkes Provinsi Lampung yaitu:
a. Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF);
b. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK).
c. Persentase kunjungan neonatal pertama (KN1).
D. Tugas Pokok dan Fungsi
Sesuai dengan Pergub Tugas Pokok Bidang Kesmas adalah melaksanakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan
masyarakat. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kesehatan Masyarakat
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
1. Menyiapkan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan
keluarga, gizi, promosi kesehatan, pemberdayaan kesehatan
masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.
2. Menyiapkan penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan
keluarga, gizi, promosi kesehatan, pemberdayaan kesehatan
masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga
4 | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG
3. Menyiapkan bimbingan teknis di bidang kesehatan keluarga, gizi,
promosi kesehatan, pemberdayaan kesehatan masyarakat,
kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.
4. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang
kesehatan keluarga, gizi, promosi kesehatan, pemberdayaan
kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan
olahraga.
5. Menyelenggarakan tugas-tugas yang belum dapat dilaksanakan oleh
kabupaten/kota dan
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan
Fungsi tersebut dilaksanakan oleh seksi-seksi yang meliputi :
a) Seksi Kesga dan Gizi;
b) Seksi Promosi Kesehatan;c) Seksi Kesling dan Kesjaor
E. Potensi dan Permasalahan
Potensi dan permasalahan pembangunan kesehatan akan menjadi input dalam
menentukan arah kebijakan dan strategi Dinas Kesehatan dalam bidang kesehatan
masyarakat.Saat ini akses ibu hamil, bersalin dan nifas terhadap pelayanan kesehatan sudah
cukup baik, akan tetapi kasus Kematian Ibu masih cukup tinggi. Kondisi ini
kemungkinan disebabkan antara lain karena kualitas pelayanan kesehatan ibu
hamil dan bersalin yang belum memadai, kondisi ibu hamil yang tidak sehat dan
faktor determinan lainnya. Penyebab utama kematian ibu yaitu hipertensi dalam
kehamilan dan perdarahan post partum, selain itu penyebab karena lain-lain juga
semakin meningkat. Penyebab ini dapat diminimalisir apabila kualitas
Antenatal Care dilaksanakan dengan baik, sehingga mampu menskrining
kelainan pada ibu hamil sedini mungkin.
Beberapa keadaan yang dapat menyebabkan kondisi ibu hamil tidak sehat
antara lain adalah, anemia, ibu hamil yang menderita diabetes, hipertensi, malaria,
TB, HIV, Hepatitis B dan empat terlalu (terlalu muda <20 tahun, terlalu tua >35
tahun, terlalu dekat jaraknya 2 tahun dan terlalu banyak anaknya > 3 tahun).
Sebanyak 54,2 per 1000 perempuan dibawah usia 20 tahun telah melahirkan,
sementara perempuan yang melahirkan usia di atas 40 tahun sebanyak 207 per
1000 kelahiran hidup. Hal ini diperkuat oleh data yang menunjukkan masih adanya
umur perkawinan pertama pada usia yang amat muda (<20 tahun) sebanyak 46,7%
dari semua perempuan yang telah kawin.
Potensi dan tantangan dalam penurunan kematian ibu dan anak adalah jumlah
tenaga kesehatan yang menangani kesehatan ibu khususnya bidan sudah relatif
tersebar ke seluruh desa di provinsi Lampung, namun kompetensi masih belum
memadai. Di samping itu distribusi tenaga kesehatan yang menumpuk di daerah
perkotaan juga menjadi salah satu kendala kurangnya akses masyarakat terhadap
pelayanan kesehatan khususnya di daerah terpencil. Demikian juga secara
kuantitas, jumlah Puskesmas PONED dan RS PONEK meningkat namun belum
diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan karena jumlah Tim yang tidak
lengkap dan sisitem rujukan yang belum efektif. Peningkatan kesehatan ibu
5 | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG
sebelum hamil terutama pada masa remaja, menjadi faktor penting dalam
penurunan AKI dan AKB.
Dalam 5 tahun terakhir, Angka Kematian Neonatal (AKN) tetap sama yakni
19/1000 kelahiran, sementara untuk Angka Kematian Pasca Neonatal (AKPN) terjadi
penurunan dari 15/1000 menjadi 13/1000 kelahiran hidup, angka kematian anak
balita juga turun dari 44/1000 menjadi 40/1000 kelahiran hidup. Penyebab kematian
pada kelompok perinatal disebabkan oleh Intra Uterine Fetal Death (IUFD) sebanyak
29,5% dan Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) sebanyak 11,2%, ini berarti faktor
kondisi ibu sebelum dan selama kehamilan amat menentukan kondisi bayinya.
Tantangan ke depan adalah mempersiapkan calon ibu agar benar-benar siap
untuk hamil dan melahirkan dan menjaga agar terjamin kesehatan lingkungan yang
mampu melindungi bayi dari infeksi. Untuk usia di atas neonatal sampai satu tahun,
penyebab utama kematian adalah infeksi khususnya pnemonia dan diare. Ini
berkaitan erat dengan perilaku hidup sehat ibu dan juga kondisi lingkungan
setempat.
Untuk status gizi remaja, hasil Riskesdas 2014, secara nasional prevalensi
remaja usia 13-15 tahun yang pendek dan amat pendek adalah 35,1% dan pada
usia 16-18 tahun sebesar 31,4%. Sekitar separuh remaja mengalami defisit energi
dan sepertiga remaja mengalami defisit protein dan mikronutrien.
Pelaksanaan UKS harus diwajibkan di setiap sekolah dan madrasah mulai dari
TK/RA sampai SMA/ SMK/MA, mengingat UKS merupakan wadah untuk
mempromosikan masalah kesehatan. Wadah ini menjadi penting dan strategis, karena
pelaksanaan program melalui UKS jauh lebih efektif dan efisien serta berdaya ungkit
lebih besar. UKS harus menjadi upaya kesehatan wajib Puskesmas. Peningkatan
kuantitas dan kualitas Puskesmas melaksanakan Pelayanan Kesehatan Peduli
Remaja (PKPR) yang menjangkau remaja di sekolah dan di luar sekolah. Prioritas
program UKS adalah perbaikan gizi usia sekolah, kesehatan reproduksi dan
deteksi dini penyakit tidak menular.
Selain penyakit tidak menular yang mengancam pada usia kerja, penyakit
akibat kerja dan terjadinya kecelakaan kerja juga meningkat. Jumlah yang meninggal
akibat kecelakaan kerja semakin meningkat hampir 10% selama 5 tahun terakhir.
Proporsi kecelakaan kerja paling banyak terjadi pada umur 31-45 tahun. Oleh
karena itu program kesehatan usia kerja harus menjadi prioritas, agar sejak awal
faktor risiko sudah bisa dikendalikan. Prioritas untuk kesehatan usia kerja adalah
mengembangkan pelayanan kesehatan kerja primer dan penerapan keselamatan dan
kesehatan kerja di tempat kerja, selain itu dikembangkan Pos Upaya Kesehatan Kerja
sebagai salah satu bentuk UKBM pada pekerja dan peningkatan kesehatan
kelompok pekerja rentan seperti Nelayan, TKI, dan pekerja perempuan.
Perkembangan masalah gizi di Indonesia semakin kompleks saat ini, selain masih
menghadapi masalah kekurangan gizi, masalah kelebihan gizi juga menjadi
persoalan yang harus kita tangani dengan serius. Selain itu kita dihadapi dengan
masalah stunting. Stunting terjadi karena kekurangan gizi kronis yang
disebabkan oleh kemiskinan dan pola asuh tidak tepat, yang mengakibatkan
kemampuan kognitif tidak berkembang maksimal, mudah sakit dan berdaya saing
rendah, sehingga bisa terjebak dalam kemiskinan. Seribu hari pertama kehidupan
seorang anak adalah masa kritis yang menentukan masa depannya, dan pada
6 | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG
periode itu anak Indonesia menghadapi gangguan pertumbuhan yang serius. Yang
menjadi masalah, lewat dari 1000 hari, dampak buruk kekurangan gizi sangat
sulit diobati. Untuk mengatasi stunting, masyarakat perlu dididik untuk
memahami pentingnya gizi bagi ibu hamil dan anak balita. Secara aktif turut serta
dalam komitmen global (SUN-Scalling Up Nutrition) dalam menurunkan
stunting, maka Indonesia fokus kepada 1000 hari pertama kehidupan
(terhitung sejak konsepsi hingga anak berusia 2 tahun) dalam
menyelesaikan masalah stunting secara terintegrasi karena masalah gizi tidak
hanya dapat diselesaikan oleh sektor kesehatan saja (intervensi spesifik) tetapi
juga oleh sektor di luar kesehatan (intervensi sensitif). Hal ini tertuang dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional
Percepatan Perbaikan Gizi.
F. Sistematika
Sistematika penulisan laporan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Lampung adalah
sebagai berikut :
o Ringkasan Eksekutif
o Kata Pengantar
o Daftar Isi
- BAB I
Penjelasan umum organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung,
penjelasan aspek strategis organisasi serta permasalahan utama
(strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.
- BAB II
Menjelaskan uraian ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja Dinas
Kesehatan Provinsi Lampung tahun 2019.
- BAB III
Penyajian capaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Lampung untuk setiap
pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil
pengukuran kinerja organisasi, dengan melakukan beberapa hal
sebagai berikut: Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun
ini; Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
organisasi; Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; Analisis program/kegiatan
yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan
kinerja dan melakukan analisa realisasi anggaran.
- BAB IV
Penutup, Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja
organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan
organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
- LAMPIRAN
Formulir PK: Pengukuran Kinerja
7 | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG
BAB IIPERENCANAAN KINERJA
A. Perjanjian Kinerja
Perjanjian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Lampung telah ditetapkan
dalam dokumen penetapan kinerja yang merupakan suatu dokumen pernyataan
kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja
tertentu dengan didukung sumber daya yang tersedia.
Indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan menjadi kesepakatan yang
mengikat untuk dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sebagai upaya mewujudkan
pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat Indonesia. Perjanjian
penetapan kinerja tahun 2019 yang telah ditandatangani bersama oleh Kepala
Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan Direktur Jenderal Kesehatan
Masyarakat berisi Indikator, antara lain:
B. Indikator Kinerja Program Kesehatan Masyarakat
Indikator kinerja program Kesehatan Masyarakat terdiri dari tiga indikator yang
dianggap dapat merefleksikan kinerja program, yang meliputi:
a. Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF)
b. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK)
c. Persentase kunjungan neonatal pertama (KN1)
Cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan menggambarkan indikator
pelayanan kesehatan terhadap pelayanan persalinan yang dilakukan di fasilitas
pelayanan kesehatan. Indikator PF menjadi penting karena penyebab kematian ibu di
Indonesia sebagian besar disebabkan oleh karena perdarahan dan infeksi pada saat
persalinan. Menurunkan angka kematian ibu merupakan bagian dari kesepakatan
global terhadap pembangunan kesehatan berkelanjutan (SDGs).
Persentase ibu hamil Kurang energi Kronik (KEK) menggambarkan risiko
yang akan dialami ibu hamil dan bayinya dalam masa kehamilan, persalinan dan
pasca persalinan.
Persentase kunjungan neonatal pertama (KN1) menggambarkan
keberlangsungan neonatal pada 6 jam sampai dengan 48 jam. Hal ini dilakukan
sebagai antisipasi atau skreening diawal kehidupan bayi.
Ketiga indikator diatas diharapkan dapat menjadi daya ungkit terhadap
keberhasilan dalam pencapaian renstra Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019.
8 | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG
Tabel 2.1 Indikator Kinerja Program Kesmas Dinkes Provinsi Lampung
Tahun 2015-2019
Program IndikatorTarget
2015 2016 2017 2018 2019
Pembinaan GiziMasyarakat
Persentase ibu hamil KurangEnergi Kronik yang mendapatmakanan tambahan
50 50 50 95 50
Persentase ibu hamil yangmendapat Tablet TambahDarah (TTD)
84 87 90 98 95
Persentase bayi usia kurangdari 6 bulan yang mendapatASI eksklusif
2.
30 35 40 50 50
Persentase bayi baru lahirmendapat Inisiasi MenyusuDini (IMD)
33 36 39 50 55
Persentase balita kurus yangmendapat makanantambahan
35 40 45 90 45
Persentase remaja puteri yangmendapat Tablet TambahDarah (TTD
10 15 20 30 30
PembinaanKesehatanKeluarga
Persentase kunjunganneonatal pertama (KN1) 87 88 89 90 91
Persentase ibu hamil yangmendapatkan pelayananantenatal ke empat (K4)
74 76 78 80 82
Persentase Puskesmas yangmelaksanakan penjaringankesehatan untuk peserta didikkelas 1
64 66 68 70 72
Persentase Puskesmas yangmelaksanakan penjaringankesehatan untuk peserta didikkelas 7 dan 10
45 50 55 60 65
Persentase Puskesmas yangmenyelenggarakan kegiatankesehatan remaja
30 35 40 45 50
Persentase Puskesmas yangmelaksanakan kelas ibu hamil 84 86 88 90 92
Persentase Puskesmas yangmelakukan Orientasi ProgramPerencanaan Persalinan danPencegahan Komplikasi(P4K)
100 100 100 100 100
PembinaanUpaya
Kesehatan Kerjadan Olahraga
Persentase Puskesmas yangmenyelenggarakan kesehatankerja dasar
40 50 60 70 80
Jumlah pos UKK yangterbentuk di daerah PPI/TPI 230 355 480 605 730
Persentase fasiltaspemeriksaan kesehatan TKIyang memenuhi standar
100 100 100 100 100
9 | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG
Persentase Puskesmas yangmelaksanakan kegiatankesehatan olahraga padakelompok masyarakat di
20 30 40 50 60
PenyehatanLingkungan
Jumlah desa/kelurahan yangmelaksanakan STBM(Sanitasi Total BerbasisMasyarakat)
25000 30000 35000 40000 2636
Persentase Sarana air minumyang dilakukan pengawasan 30% 35% 40% 45% 50%
Persentase Tempat-tempatumum (TTU) yang memenuhisyarat kesehatan
50% 52% 54% 56% 58%
Persentase RS yangmelakukan pengelolaanlimbah medis sesuai standar
10% 15% 21% 28% 36%
Persentase TempatPengelolaan Makanan (TPM)yang memenuhi syaratkesehatan
8% 14% 21% 28% 32%
Jumlah Kabupaten/Kota yangmenyelenggarakan tatanankawasan sehat
364 356 366 376 386
PromosiKesehatan danPemberdayaan
Masyarakat
Persentase Kab/Kota yangmemiliki Kebijakan PHBS 40 50 60 70 80
Persentase desa yangmemanfaatkan dana desauntuk UKBM
20 30 30 40 50
Jumlah dunia usaha yangmemanfaatkan CSRnya untukprogram kesehatan
3 3 3 3 3
Jumlah organisasikemasyarakatan yangmemanfaatkan sumberdayanya untuk mendukung
3 3 3 3 3
DukunganManajemen danPelaksanaanTugas TeknisLainnya padaProgramPembinaanKesehatanMasyarakat
Persentase realisasi kegiatanadministrasi dukunganmanajemen dan pelaksanaantugas teknis lainnya ProgramKesehatan Masyarakat 91 92 93 94 95
10 | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG
BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi
Perkembangan terbaru membuktikan bahwa manajemen tidak cukup
hanya memastikan bahwa proses pengelolaan manajemen berjalan dengan efisien.
Diperlukan instrumen baru, pemerintahan yang baik (good governance) untuk
memastikan bahwa manajemen berjalan dengan baik. Selain itu, budaya
organisasi turut mempengaruhi penerapan pemerintahan yang baik di Indonesia.
Pengukuran kinerja dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dilakukan
dengan cara membandingkan target kinerja sebagaimana telah ditetapkan
dalam penetapan kinerja pada awal tahun anggaran dengan realisasi kinerja
yang telah dicapai pada akhir tahun anggaran.
Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan
fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan
anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja
adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara
memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja
1. Indikator Kinerja Program
Program Kesehatan Masyarakat adalah salah satu program Dinas Kesehatan
dengan upaya prioritas untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka
Kematian Bayi (AKB) dan prevalensi gizi kurang. Sebagaimana telah termuat
dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2019, indikator kinerja Program
Kesehatan Masyarakat terdiri dari:
Persentase
Persalinan di
Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
Persentase Ibu
Hamil Kurang Energi
Kronik (KEK)
Persentase
Kunjungan Neonatal
Pertama (KN1)
Gambar 3.1 Indikator Kinerja Utama Program Kesehatan Masyarakat
11 | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG
Capaian kinerja program dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3.1 Target Capaian Indikator Kinerja Program Kesehatan Masyarakat
Provinsi LampungTahun 2019
No. SasaranProgram/Kegiatan
Indikator Kinerja Target TargetProvinsi
(1) (2) (3) (4) (5)1. Pembinaan Gizi
Masyarakat1.
2.
3.
4.
5.
6.
Persentase ibu hamil Kurang EnergiKronik yang mendapat makanantambahanPersentase ibu hamil yang mendapatTablet Tambah Darah (TTD)Persentase bayi usia kurang dari 6 bulanyang mendapat ASI eksklusifPersentase bayi baru lahir mendapatInisiasi Menyusu Dini (IMD)Persentase balita kurus yang mendapatmakanan tambahanPersentase remaja puteri yangmendapat Tablet Tambah Darah (TTD)
95%
98%
50%
50%
90%
30%
50%
95%
50%
55%
45%
30%
2. PembinaanKesehatan Keluarga
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Persentase kunjungan neonatal pertama(KN1)Persentase ibu hamil yang mendapatkanpelayanan antenatal ke empat (K4)Persentase Puskesmas yangmelaksanakan penjaringan kesehatanuntuk peserta didik kelas 1Persentase Puskesmas yangmelaksanakan penjaringan kesehatanuntuk peserta didik kelas 7 dan 10Persentase Puskesmas yangmenyelenggarakan kegiatan kesehatanremajaPersentase Puskesmas yangmelaksanakan kelas ibu hamilPersentase Puskesmas yang melakukanOrientasi Program PerencanaanPersalinan dan Pencegahan Komplikasi(P4K)
90%
80%
70%
60%
45%
90%
100%
93%
90%
85%
85%
70%
95%
100%
3. Pembinaan UpayaKesehatan Kerja danOlahraga
1.
2.
3.
4.
Persentase Puskesmas yangmenyelenggarakan kesehatan kerjadasarJumlah pos UKK yang terbentuk didaerah PPI/TPIPersentase fasiltas pemeriksaankesehatan TKI yang memenuhi standarPersentase Puskesmas yangmelaksanakan kegiatan kesehatanolahraga pada kelompok masyarakat diwilayah kerjanya
80%
730
100%
60%
80%
19
100%
60%
4. PenyehatanLingkungan
1.
2.
3.
Jumlah desa/kelurahan yangmelaksanakan STBM (Sanitasi TotalBerbasis Masyarakat)Persentase Sarana air minum yangdilakukan pengawasanPersentase Tempat-tempat umum (TTU)
45.000
50%
58%
2636
50%
58%
12 | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG
4.
5.
6.
yang memenuhi syarat kesehatanPersentase RS yang melakukanpengelolaan limbah medis sesuaistandarPersentase Tempat PengelolaanMakanan (TPM) yang memenuhi syaratkesehatanJumlah Kabupaten/Kota yangmenyelenggarakan tatanan kawasansehat
36%
32%
386
36%
32%
13
5. Promosi Kesehatandan PemberdayaanMasyarakat
1.
2.
3.
4.
Persentase Kab/Kota yang memilikiKebijakan PHBSPersentase desa yang memanfaatkandana desa untuk UKBMJumlah dunia usaha yang memanfaatkanCSRnya untuk program kesehatanJumlah organisasi kemasyarakatan yangmemanfaatkan sumber dayanya untukmendukung kesehatan
80%
50%
20
15
80%
50%
3
3
6. DukunganManajemen danPelaksanaan TugasTeknis Lainnya padaProgram PembinaanKesehatanMasyarakat
1. Persentase realisasi kegiatanadministrasi dukungan manajemen danpelaksanaan tugas teknis lainnyaProgram Kesehatan Masyarakat
94% 95%
1) Pembinaan Gizi Masyarakat
a) Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik yang mendapat makanantambahan
Cakupan ibu hamil kurang Energi Kronik yang mendapat makanantambahan adalah cakupan yang menggambarkan penanganan terhadap bumilKEK dengan pemberian makanan tambahan, pada kelompok ibu hamil baik dipedesaan maupun perkotaan lebih dari separuhnya mengalami defisit asupanenergi dan protein, berdasarkan hal tersebut pemberian makanan tambahanyang berfokus baik pada zat gizi makro maupun zat gizi mikro bagi balita danibu hamil sangat diperlukan dalam rangka pencegahan Bayi Berat Lahir(BBLR) dan balita pendek (Stunting).
Perhitungan cakupan ini adalah dengan membandingkan jumlah bumilKEK yang mendapat makanan tambahan dengan seluruh sasaran bumil KEKyang ada kemudian dikonversi dalam bentuk persentase.
Analisa Capaian Kinerja
Capaian indikator ibu hamil KEK mendapat makanan tambahan dari tahun
ke tahun cenderung naik sejak tahun 2015 sampai dengan 2017 namun pada
tahun 2018 mengalami penurunan dan ditahun 2019 meningkat sebagaiman
terlihat pada grafik berikut :
13 | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG
Grafik 3.1 Trend Cakupan bumil KEK mendapat makanan tambahan
Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019
Dengan melihat capaian tersebut maka bisa dipastikan bahwa target Renstra ditahun 2019 yaitu 50 % tercapai. Beberapa kabupaten telah mencapai cakupan100%. sebagaimana bisa dilihat pada grafik berikut.
Grafik 3.2 Cakupan bumil KEK mendapat makanan tambahan
per Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2019
Analisa keberhasilanCakupan seluruh kabupaten/kota menunjukkan lebih dari target hal tersebutmenunjukkan bahwa hampir bumil KEK mendapat makanan tambahan.Hal-hal yang menyebabkan peningkatan capaian cakupan bumil KEK mendapatmakanan tambahan yaitu :
1. penyediaan PMT pabrikan yang disediakan melalui Hibah KementerianKesehatan RI setiap tahunnya sudah mencukupi kebutuhan PMT BumilKEK di Puskesmas
53,0
76,973,4
92,9 93,1
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
2015 2016 2017 2018 2019
-
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
100,00
71,55
80,3685,7986,3386,39
91,5492,6693,1094,5594,8495,4295,4596,67100,00100,00100,00
Target : 50%
14 | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG
2. Tersedianya ditribusi makanan tambahan bagi bumil KEK.
Analisa kegagalanCakupan bumil KEK mendapat makanan telah mencapai target bahkan adabeberapa kabupaten yang telah terpenuhi 100%, namun perlunya pembenahandalam pengarsipan dokumen dan pencatatan yang belum optimal.
Alternatif solusiBeberpa alternative solusi dalam penghambatan bumil KEK mendapat makanantambahan yaitu :
1. Perlunya monitoring dan evaluasi secara rutin tentang pemantauanpemberian makanan tambahan bagi bumil KEK
2. Perlunya penyimpanan Dokumen yang berkaitan dengan indicatormakanan tambahan bagi bumil KEK seperti foto, SBBK, formatpemantauan dan dokumen lainnya yang diperlukan.
3. Pencatan dan pelaporan yang valid4. Membuat usulan kebutuhan yang sesuai dengan sasaran.
b) Persentase ibu hamil yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)Cakupan ibu hamil mendapat tablet tambah darah (TTD) merupakan satuintervensi untuk mencegah terjadinya anemia pada ibu selama proseskehamilan. Sebaiknya ibu hamil mulai mengkonsumsi TTD sejak konsepsisampai akhir trimester III. Indikator ini sebagai evaluasi kinerja apakah TTDsudah diberikan kepada seluruh sasaran.
Perhitungan cakupan ini adalah dengan membandingkan ibu hamil yangmengkonsumsi TTD minimal 90 tablet dibandingkan dengan seluruh ibu hamildan dikonversi dalam persentase.
Anemia dapat disebabkan oleh berbagai hal, antara lain defisiensi zat besi,defisiensi vitamin B12, defisiensi asam folat, penyakit infeksi, faktor bawaandan perdarahan. Di negara sedang berkembang 40% anemia disebabkankarena defisiensi zat besi (The World Bank, 2006) yang dikenal dengan istilahanemia gizi besi. Pola makan yang miskin zat gizi besi, tingginya prevalensikecacingan, dan tingginya prevalensi malaria di daerah endemis merupakanfaktor-faktor yang sering dikaitkan dengan tingginya defisiensi besi di negaraberkembang.
Khusus untuk ibu hamil, kebutuhan tambahan zat besi selamakehamilannya adalah lebih kurang 1000 mg, yang diperlukan untukpertumbuhan janin, plasenta dan perdarahan saat persalinan yangmengeluarkan rata-rata 250 mg besi. Anemia pada ibu hamil berisiko terhadapterjadinya hambatan pertumbuhan janin sehingga bayi lahir dengan beratbadan lahir rendah (BBLR), perdarahan pada saat persalinan dan dapatberlanjut setelah persalinan yang dapat menyebabkan kematian ibu danbayinya (WHO, 2001). Prevalensi BBLR di Indonesia pada kurun waktu tahun2007 sampai tahun 2010 cenderung tetap yakni sebesar 11% (Riskesdas 2007dan 2010). Berdasarkan data laporan rutin tahun 2013, sekitar 32% kematianibu disebabkan karena pendarahan.
kebutuhan zat besi pada wanita hamil meningkat 25% dibandingkan wanitayang tidak hamil. Kebutuhan tersebut sangat sulit dipenuhi hanya darimakanan saja. Oleh karena itu, diperlukan Tablet Tambah darah (TTD) untukmencegah dan menanggulangi anemia gizi besi.
15 | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG
Analisis capaian kinerjaCapaian bumil mendapat tablet tambah darah meningkat dari tahun 2015
sampai tahun 2019 terlihat dalam grafik berikut :
Grafik 3.3 Trend Cakupan bumil mendapat TTD Provinsi
Lampung Tahun 2015 – 2019
Dari cakupan bumil mendapat TTD didapat bahwa 2 Kabupaten yang tidak
tercapai target yaitu Way Kanan dan Lampung Barat, seperti dalam grafik
dibawah ini :
Grafik 3.4 Cakupan bumil mendapat Tablet tambah Darah (TTD)
per Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2019
82,9
89,5
79,190,1
98,7
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
2015 2016 2017 2018 2019
86,0
88,0
90,0
92,0
94,0
96,0
98,0
100,0
91,2
93,794,794,9
98,7
99,1
99,3
99,4
99,4
99,5
99,5
99,7
99,9100,0
100,0100,0
Target 95%
16 | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG
Analisa keberhasianHal-hal yang menyebabkan capaian bumil mendapat TTD adalah sebagaiberikut :
1. Tersedianya tablet tambah darah bagi ibu hamil2. Meningkatnya pengetahuan petugas tentang 1000 hpk yang dimulai
pada masa kehamilan dengan pemberian tablet tambah darah bagi ibuhamil.
Analisa kegagalan1. Pencatatan dan pelaporan pada bidan praktek swasta (BPS) tidak
terlapor2. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pemberian tablet
tambah darah bagi ibu hamil.3. Permintaan kebutuhan tablet tambah darah tidak sesuai dengan
sasaran yang ada.
Alternatif solusi :1. Perlunya koordinasi antar program terutama dengan BPS mengenai
pencatatan dan pelaporan.2. Permintaan kebutuhan tablet tambah darah memperhatikan stok dan
sasaran yang ada.3. Pentingnya penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya
pemberian tablet tambah darah bagi ibu hamil.
c) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusifAnak-anak yang diberi ASI Eksklusif 14 kali lebih kecil kemungkinanya untukmeninggal dalam enam bulan pertama daripada anak yang tidak disusui. ASIjuga dapat mengurangi kematian akibat infeksi saluran pernapasan akut dandiare (Lancet, 2008). WHO merekomendasikan ibu diseluruh dunia untukmenyusui secara eksklusif selama enam bulan pertama untuk mencapaipertumbuhan, perkembangan dan kesehatan yang optimal. Selanjutnya,mereka harus memberi makanana pendamping yang bergizi dan terusmenyusui hingga bayi berusia dua tahun atau lebih.
Perhitungan cakupan ini adalah dengan membandingkan bayi usia 6 bulanyang mendapat ASI Eksklusif dibandingkan seluruh bayi yang berumur kurangdari 6 bulan dan dikonversi dalam bentuk persentase.
Pemberian ASI Eksklusif selama 6 bulan memiliki banyak manfaat bagibayi dan ibu. Manfaat bagi bayi diantaranya adalah perlindungan terhadapinfeksi gastrointestinal baik dinegara berkembang dan di negara industri.Menyusui meningkatkan IQ, kehadiran di sekolah dan dikaitkan denganpendapatan yang lebih tinggi ketika kehidupan dewasa. Indikator ini bertujuanuntuk mengetahui penurunan persentase ASI Eksklusif berdasarkan kelompokumur sehingga dapat merencanakan edukasi gizi pada saat yang tepat bagiibu hamil dan menyusui.
Pada Renstra Tahun 2015 – 2019 salah satu indikator adalah ASI Ekslusifdengan dua kriteria yaitu ASI yang diberikan pada bayi 0 – 6 bulan dan yanglulus sampai pemberian usia 6 bulan, data yang bisa terpenuhi yaitu mulaitahun 2016.
Trend capaian bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusifmenunjukkan trend peningkatan dari tahun 2016-2019 seperti dalam grafikberikut :
17 | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG
Analisa capaian Kinerja
Tren capaian bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusiterlihat meningkat dari tahun 2016 sampai tahun 2019, untuk tahun 2019 terjadipenurunan dibandingkat tahun sebelumnya seperti grafik berikut :
Grafik 3.5 Trend capaian bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatASI eksklusif Provinsi Lampung Tahun 2016-2019
Cakupan bayi kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif sudah mencapaitarget dan perkabupaten/kota telah mencapai target seperti dalam grafikberikut :
Grafik 3.6 Capaian bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASIeksklusif per kabupaten/kota seProvinsi Lampung Tahun 2019
82,9
46,461,4 61,6 58,4
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
2015 2016 2017 2018 2019
-
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
41,748,449,252,153,7
58,460,862,165,665,666,468,071,573,975,477,6
Target 45%
18 | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG
Analisis keberhasilan1. Tenaga kesehatan telah banyak dilatih konseling menyusui2. Masyarakat mulai memahami pentingnya pemberian ASI
Eksklusif3. Beberapa faskes sudah menjalankan LMKM
Analisis kegagalanhal-hal yang menyebabkan kegagalan capaian bayi usia 6 bulanmendapat ASI Eksklusif :1. Masih ada tenaga terlatih yang belum melaksanakan konseling
menyusui dan mensosialisasikannya kepada teman sejawat diwilayah kerjanya
2. Sulit merubah kebiasaan dan menghilangkan mitos dalammasyarakat
3. Masih ada susu formula untuk bayi 0-6 bulan yang tersedia difasilitas kesehatan baik faskes pemerintah ataupun swasta
4. Masih ada faskes pemerintah dan swasta yang belummelaksanakan 10 LMKM
5. Tidak ada pengawasan mengenai PERDA ASI nomor 17 tahundan peraturan Gubernur tentang pemberian ASI Eksklusif nomor10 tahun 2016
Alternatif solusi1. Penyegaran tenaga kesehatan mengenai konseling menyusui2. Penyuluhan yang rutin mengenai pentingnya ASI Eksklusif3. Dibentunya pengawas tentang perda dan pergub ASI Eksklusif4. Diberlakukannya sanksi kepada pelanggar berdasarkan Perda
dan Pergub ASI Eksklusif.5. Diberlakukannya 10 LMKM sebagai syarat akreditasi dipelayanan
kesehatan
d) Persentase bayi baru lahir mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD)Cakupan bayi baru lahir mendapat IMD menggambarkan bayi baru lahir yangmendapat IMD dalam waktu 1 jam setelah kelahiran, melindungi bayi yangbaru lahir dari tertular infeksi dan mengurangi angka kematian bayi baru lahir.IMD merupakan salah satu indikator keberhasilan pelayanan kesehatan padaibu hamil.
Perhitungan cakupan ini adalah membandingkan jumlah bayi baru lahiryang mendapat IMD dengan seluruh bayi baru lahir hidup dikonversi dalampersentase.
Analisis capaian kinerjaTrend capaian bayi baru lahir mendapat IMD terjadi peningkatan tahun
2018 namun tahun 2017 mengalami penurunan ditahun 2019 mengalamipeningkatan seperti dalam grafik berikut :
19 | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG
Grafik 3.7 Trend capaian bayi baru lahir mendapat IMD di ProvinsiLampung Tahun 2015-2019
Cakupan bayi baru lahir mendapat IMD semua kabupaten berada di atastarget. seperti terlihat dalam grafik berikut :
Grafik 3.8 Capaian bayi baru lahir mendapat IMD per kabupaten/kota seprovinsi Lampung tahun 2019
Analisis keberhasilan1. Fasilitas kesehatan terutama di tempat praktek bidan sudah dilakukan
IMD2. Masyarakat ada yang memahami pentingnya IMD
Analisa kegagalan1. Penolong persalinan tidak melakukan IMD karena tidak memiliki
kompetensi dalam melakukan IMD2. Ibu tidak memiliki pengetahuan tentang IMD
43,1
6660,4
70,6
84,2
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2015 2016 2017 2018 2019
-10,0020,0030,0040,0050,0060,0070,0080,0090,00
100,00
66,5471,27
77,1079,3779,6180,4281,3782,1882,7883,2684,2086,2291,7293,0095,3997,58
Target 50 %
20 | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG
3. Ibu tidak bersedia dilakukan IMD4. Tempat persalinan tidak bersedia melakukan IMD dengan alasan pasien
cukup banyak.
Alternatif solusi1. perlunya pelatihan nakes dalam prosedur IMD2. Perlunya konseling ibu dalam pemberian IMD3. Dilakukannya bimbingan terhadap fasilitas kesehatan persalinan
e) Persentase balita kurus yang mendapat makanan tambahanCakupan balita kurus mendapat makanan tambahan menggambarkanintervensi terhadap balita kurus dengan pemberian makanan tambahan. Dibanyak negara, kurang dari seperempat anak balita usia 6-23 bulan denganfrekuensi makan dan kriteria keragaman makanannya sesuai untuk usianya.Berdasarkan data survei Diet Total (SDT) tahun 2014 diketahui bahwa lebihdari separuh balita (55,7%) mempunyai asupan energi yang kurang dari angkaKecukupan Energi (AKE) yang dianjurkan. Pemberian makanan tambahankhususnya bagi kelompok rawan merupakan salah satu strategi suplementasidalam mengatasi masalah gizi.
Perhitungan cakupan ini adalah membandingkan balita kurus yangmendapat makanan tambahan terhadap jumlah seluruh balita kurus dikonversidalam persentase.
Analisis capaian kinerjaTrend capaian balita kurus mendapat makanan tambahan dari tahun 2015
sampai 2019 mengalami peningkatan seperti terlihat dalam grafik berikut :
Grafik 3.9 Trend capaian balita kurus mendapat makanan tambahan daritahun 2015 sampai 2019
Capaian balita kurus mendapat makanan tambahan semua kabupatenmencapai target. tiga kabupaten bahkan telah mencapai 100 % seperti terlihatdalam grafik berikut :
47,957,1
78,585,1
89,4
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2015 2016 2017 2018 2019
21 | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG
Grafik 3.10 Capaian Balita Kurus Mendapat Makanan Tambahan perKabupaten/Kota seProvinsi Lampung Tahun 2019
Analisis keberhasilan1. Penyediaan PMT pabrikan yang disediakan melalui Hibah Kementerian
Kesehatan RI setiap tahunnya sudah mencukupi kebutuhan PMT BalitKurus di Puskesmas
2. Tersedianya distribusi mp asi sehingga memudahkan masyarakatmenerima mp asi
Analisa kegagalan :1. Pemberian MP ASI tidak tepat sasaran yang diperuntukkan bagi balita
kurus.2. Pengarsipan dokumen masih belum berjalan optimal.3. Beberapa balita masih ada yang tidak menyukai mp asi dikarenakan
kurangnya konseling nakes dalam pemberian MP ASI.
Alternatif solusi :1. Perlunya monitoring dan evaluasi secara rutin tentang pemantauan
pemberian makanan tambahan bagi balita kurus2. Perlunya penyimpanan Dokumen yang berkaitan dengan indicator
makanan tambahan bagi balita kurus seperti foto, SBBK, formatpemantauan dan dokumen lainnya yang diperlukan.
3. Perlunya refresing nakes dalam konseling MP ASI
f) Persentase remaja puteri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)Prevalensi anemia di Indonesia pada perempuan usia 15 tahun keatas sebesar22,7%. Remaja yang menderita anemia akan mengalami gangguan kehamilanjika tidak segera ditangani. Pemberian TTD pada remaja putri (rematri) usia12-18 tahun sebagai upaya pencegahan anemia sejak dini. Pemberian TTDrematri yang diikuti dengan KIE gizi dan kesehatan diharapkan akanmemperbaiki masalah-masalah pada priode berikutnya.
-10,0020,0030,0040,0050,0060,0070,0080,0090,00
100,00
Lam
pu
ng
Bar
at
Tan
ggam
us
Me
tro
Pe
saw
aran
Ban
dar
Lam
pu
ng
Way
Kan
an
PR
OP
INSI
Me
suji
Lam
pu
ng
Ten
gah
Lam
pu
ng
Uta
ra
Tula
ng
BB
arat
Lam
pu
ng
Sela
tan
Tula
ng
Baw
ang
Lam
pu
ng
Tim
ur
Pri
ngs
ewu
Pe
sisi
rb
arat
57,16
72,22 73,47
82,5486,30 87,30 89,45 91,88 93,78 94,03 94,51 95,86 96,85
100,00100,00100,00
Target 50%
22 | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG
Perhitungan cakupan ini dengan membandingkan jumlah remaja puteriyang mendapat TTD terhadap seluruh remaja puteri 12-18 tahun disekolahkemudian dikonversi dalam persentase.
Remaja putri (rematri) rentan menderita anemia karena banyak kehilangandarah pada saat menstruasi. Rematri yang menderita anemia berisikomengalami anemia pada saat hamil. Hal ini akan berdampak negatif terhadappertumbuhan dan perkembangan janin dalam kandungan serta berpotensimenimbulkan komplikasi kehamilan dan persalinan, bahkan menyebabkankematian ibu dan anak. Angka Kematian Ibu (AKI) menurut Survei PendudukAntar Sensus (SUPAS) 2015 sebesar 305 per 100.000 kelahiran hidup danpenyebab utama kematian ibu adalah pre-eklampsia dan eklampsia (32,4%)serta perdarahan paska persalinan (20,3%) (Sensus Penduduk, 2010).
Sesuai rekomendasi WHO tahun 2011, upaya penanggulangan anemiapada rematri dan WUS difokuskan pada kegiatan promosi dan pencegahan,yaitu peningkatan konsumsi makanan kaya zat besi, suplementasi TTD, sertapeningkatan fortifikasi bahan pangan dengan zat besi dan asam folat.Organisasi profesi dan sektor swasta diharapkan dapat berkontribusimendukung kegiatan komprehensif Promotif dan Preventif untuk menurunkanprevalensi anemia pada rematri dan WUS.
Analisis capaian kinerjaTrend cakupan remaja puteri mendapat tablet tambah darah (TTD) terlihat
menigkat dari tahun 2016 sampai tahun 2019 untuk data tahun 2015 tidak adadikarenakan indikator tersebut masih baru, capaian TTD rematri dari tahun2016 s.d 2019 terus meningkat.
Grafik 3.11 Trend Cakupan Remaja Puteri Mendapat Tablet TambahDarah (TTD) di Provinsi Lampung tahun 2016-2019
Capaian remaja puteri mendapat TTD ada satu kabupaten dengan capaianrendah yaitu kabupaten Tulang Bawang Barat dan kabupaten lain telahmencapai target seperti dalam grafik berikut :
14,2
32,9
67,5
90,3
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2016 2017 2018 2019
23 | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG
Grafik 3.12 Trend Cakupan Remaja Puteri Mendapat Tablet TambahDarah (TTD) per kab/kota di Provinsi Lampung tahun 2019
Analisa keberhasilan :1. Komitmen pemerintah dalam penanggulangan stunting dimulai pada
sasaran remaja puteri dengan pemberian tablet tambah darah sehinggadalam perencanaan kebutuhan TTD telah tercukupi.
2. Alokasi anggaran meningkat untuk memenuhi keberhasilan dalam cakupanttd remaja puteri.
3. Lintas sektor di pendidikan telah terjalin sehingga pemberian ttd rematritelah berjalan optimal.
4. Beberapa kabupaten (sekolah) menerapkan satu hari makan bersama TTD
Analisa kegagalan :1. Kurangnya pengetahuan remaja putri dalam pentingnya tablet tambah
darah.2. Kurangan konseling oleh tenaga kesehatan.3. Kurangnya komitemen antar lintas sektor terkait.
Alternatif solusi1. Perlunya konseling oleh nakes pada remaja puteri dalam pentingnya
pemberian TTD2. Perlunya pertemuan untuk memfasilitasi linsek tertama pendidikan dalam
membangun komitmen program secara bersama.
2) Pembinaan Kesehatan Keluarga
a) Persentase kunjungan neonatal pertama (KN1)
Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama atau yang dikenal dengan
sebutan dengan KN1, merupakan indikator yang menggambarkan upaya
kesehatan yang dilakukan untuk mengurangi risiko kematian pada periode
neonatal yaitu 6 - 48 jam setelah lahir, dengan cara mendeteksi sedini mungkin
permasalahan yang mungkin dihadapi bayi baru lahir, sekaligus
memastikan pelayanan yang seharusnya didapatkan oleh bayi baru lahir
-10,0020,0030,0040,0050,0060,0070,0080,0090,00
100,00
26,56
67,2971,38
75,50 77,7783,51
88,27
89,72
90,30
90,79
95,1096,75 99,63100,00100,00100,00
Target 30%
24 | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG
yang diantaranya terdiri dari konseling perawatan bayi baru lahir, ASI eksklusif,
pemberian Vitamin K1 injeksi (bila belum diberikan) dan Hepatitis B 0 (nol)
injeksi (bila belum diberikan). Kunjungan ini dilakukan dengan pendekatan
MTBM (Manajemen Terpadu Bayi Muda).
Perhitungan cakupan ini dilakukan dengan cara membandingkan bayibaru lahir yang mendapatkan kunjungan neonatal pertama dengan jumlahseluruh bayi baru lahir di wilyahnya yang kemudian dikonversi dalam bentukpersentase.
Masa Neonatal merupakan masa yang sangat kritis karena pada masa inibanyak terjadi kematian. Masalah utama bayi baru lahir pada masa perinataldapat menyebabkan kematian, kesakitan dan kecacatan. Hal ini merupakanakibat dari kondisi kesehatan ibu yang jelek, perawatan selama kehamilanyang tidak adekuat, penanganan selama persalinan yang tidak tepat dan tidakbersih, serta perawatan neonatal yang tidak adekuat. Bila ibu meninggal saatmelahirkan, kesempatan hidup yang dimiliki bayinya menjadi semakin kecil.Kematian neonatal tidak dapat diturunkan secara bermakna tanpa dukunganupaya menurunkan kematian ibu dan meningkatkan kesehatan ibu. Perawatanantenatal dan pertolongan persalinan sesuai standar, harus disertai denganperawatan neonatal yang adekuat dan upaya-upaya untuk menurunkankematian bayi akibat bayi berat lahir rendah, infeksi pasca lahir (seperti tetanusneonatorum, sepsis), hipotermia dan asfiksia. Sebagian besar kematianneonatal yang terjadi pasca lahir disebabkan oleh penyakit – penyakit yangdapat dicegah dan diobati dengan biaya yang tidak mahal, mudah dilakukan,bisa dikerjakan dan efektif. Intervensi imunisasi Tetanus Toxoid pada ibu hamilmenurunkan kematian neonatal hingga 33-58% (The Lancet Neonatal Survival2005).
Di negara berkembang, sekitar 3% bayi mengalami asfiksia lahir tingkatsedang dan berat. Bayi asfiksia yang mampu bertahan hidup namunmengalami kerusakan otak, jumlahnya cukup banyak. Hal ini disebabkankarena resusitasi tidak adekuat atau salah prosedur. Resusitasi yangdilaksanakan secara adekuat dapat mencegah kematian dan kecacatan padabayi karena hipoksia. Intervensi post natal terhadap peningkatan ketrampilanresusitasi bayi baru lahir dapat menurunkan kematian neonatal hingga 6-42%(The Lancet Neonatal Survival 2005).
Sekitar 11,5 % bayi lahir dengan berat lahir rendah kurang dari 2500 gram
(Riskesdas 2007). Data dari SKRT 2001 menunjukkan bahwa Bayi Berat Lahir
Rendah (BBLR) merupakan salah satu faktor terpenting kematian neonatal.
Penyumbang utama kematian BBLR adalah prematuritas, infeksi, asfiksia
lahir, hipotermia dan pemberian ASI yang kurang adekuat. Beberapa
penelitian telah membuktikan bahwa kematian karena hipotermia pada bayi
berat lahir rendah (BBLR) dan bayi prematur jumlahnya cukup bermakna.
Perilaku/kebiasaan yang merugikan seperti memandikan bayi segera setelah
lahir atau tidak segera menyelimuti bayi setelah lahir, dapat meningkatkan
risiko hipotermia pada bayi baru lahir. Intervensi untuk menjaga bayi baru lahir
tetap hangat dapat menurunkan kematian neonatal sebanyak 18-42% (The
Lancet Neonatal Survival 2005).
Salah satu penyakit infeksi yang merupakan penyebab kematian bayi barulahir adalah Pneumonia, suatu infeksi yang dapat terjadi saat lahir atau setelahlahir. Faktor risiko terpenting terjadinya Pneumonia adalah perawatan yang
25 | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG
tidak bersih, hipotermia dan pemberian ASI yang kurang adekuat. Pneumoniapada bayi baru lahir gejalanya tidak jelas dan seringkali tidak diketahui sampaikeadaannya sudah sangat terlambat.
Air susu ibu (ASI) adalah makanan terbaik bagi bayi hingga berusia 6bulan.Walaupun proporsi bayi yang pernah mendapat ASI cukup tinggi yaitu95,7% (SDKI 2007), namun proporsi ASI eksklusif pada bayi 0 - 6 bulan masihrendah yaitu 32,4% (SDKI 2007), demikian juga dengan proporsi bayimendapat ASI sekitar 1 jam setelah lahir yaitu 43,9% (SDKI 2007). Tidakmemberikan kolostrum merupakan salah satu kebiasaan merugikan yangsering ditemukan. Pemberian ASI dapat menurunkan kematian neonatalhingga 55-87% (The Lancet Neonatal Survival 2005).
Penurunan Angka Kematian Neonatal memerlukan upaya bersama
tenaga kesehatan dengan melibatkan dukun bayi, keluarga dan masyarakat
dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi ibu dan bayi
baru lahir. Untuk mengukur keberhasilan penerapan intervensi yang efektif
dan efisien, dapat dimonitor melalui indikator cakupan pelayanan yang
mencerminkan jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan bayi baru lahir.
Penurunan angka kematian neonatal dapat dicapai dengan memberikan
pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkesinambungan sejak bayi
dalam kandungan, saat lahir hingga masa neonatal.
Analisa Capaian Kinerja
Capaian indicator KN1 dari tahun ke tahun cenderung naik sejak tahun
2015 sampai dengan 2019 sebagaiman terlihat pada grafik berikut :
Grafik 3.13 Trend Cakupan KN1 Provinsi Lampung
Tahun 2015 - 2019
Sumber : Laporan KIA Dinkes Provinsi Lampung Tahun 2019
Dengan melihat capaian tersebut maka bisa dipastikan bahwa targetRenstra di tahun 2019 yaitu 93 % kemungkinan besar akan tercapai.Namun begitu bila kita melihat capaian indicator per kabupaten/kota masihterlihat ada beberapa kabupaten yang capaiannya lebih rendah dari provinsisebagaimana bisa dilihat pada grafik berikut.
96,07 95,68
97,60
95,39
98,48
95,0096,00 96,00
93,00 93,00
2015 2016 2017 2018 2019
KN1 TARGET
26 | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG
Grafik 3.14 Cakupan KN1 per Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung
Tahun 2019
Sumber : Laporan KIA Dinkes Provinsi Lampung Tahun 2019
Walapun secara umum hampir seluruh kabupaten/kota sudah mencapai
target yang diharapkan namun ada beberapa kabupaten yang capaiannya
masih di bawah provinsi yaitu Kabupaten Lampung Tengah dan Tulang
Bawang. Hal ini dapat disebabkan oleh kondisi geografis yang sulit,
infrastruktur yang masih kurang dan distribusi faskes dan nakes yang tidak
merata sehingga menghambat akses masyarakat ke fasilitas kesehatan.
Di beberapa kabupaten cakupan program lebih dari 100 %, hingal ini dapat
disebabkan oleh adanya perbedaan sasaran jumlah penduduk atau system
pencataan dan pelaporan yang belum optimal sehingga terjadi duplikasi
pencatatan terutama di wilayah perkotaan atau wilayah lintas
kabupaten/kota. Kesulitan dalam menentukan sasaran penduduk menjadi
salah satu kendala karena ada beberapa versi jumlah penduduk yaitu
menurut BPS, Pusdatin datertn Pemerintah Daerah. Walaupun jumlah
penduduk menurut BPS dan Pusdatin tidak syarat dengan kepentingan
tertentu namun kelemahannya jumlah penduduk hanya bisa ditentukan
sampai level kabupaten sedangkan sampai level kecamatan dan desa harus
dihitung kembali. Ini menjadi salah satu masalah tersediri bagi pengelola
program Puskesmas karena terkadang sasaran mereka terlampau tinggi
100,28
103,56
99,98
102,05
93,11
96,11
97,69
94,9
98,56
97,02
100,33
96,97
95,33
100,87
100
98,48
85 90 95 100 105
Lampung Barat
Tanggamus
Lampung Selatan
Lampung Timur
Lampung Tengah
Lampung Utara
Way Kanan
Tulangbawang
Pesawaran
Pringsewu
Mesuji
Tulangbawang Barat
Pesisir Barat
Kota Bandar Lampung
Kota Metro
Provinsi
27 | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG
atau terlampau rendah.
Analisa Keberhasilan
Trend positif kenaikan kunjungan neonatal dari tahun ke tahun
menunjukkan telah semakin meningkatnya akses masyarakat khususnya
neonatal terhadap pelayanan kesehatan. Dengan adanya desentralisasi maka
alokasi anggaran Negara sudah menyebar di seluruh kabupaten sehingga
perbaikan infrastruktur termasuk fasilitas kesehatan semakin memudahkan
akses masyarakat menuju fasilitas kesehatan. Jumlah tenaga kesehatan yang
sudah semakin banyak yang tidak hanya terfokus di daerah perkotaan juga
berkontribusi terhadap peningkatan kunjungan neonatal.
Hal-hal yang menyebabkan peningkatan capaian cakupan KN1 yaitu :1) Peningkatan penggunaan buku KIA mendorong peningkatan
pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pelayanan kesehatan bagi
baru baru lahir yang mendorong mereka untuk memeriksakan bayinya ke
fasilitas kesehatan.
2) Perbaikan infrastruktur terutama di daerah dengan akses sulit
memudahkan masyarakat untuk mengakses fasilitas pelayanan
kesehatan.
3) Meningkatnya jumlah fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan
serta distribusi fasilitas dan tenaga kesehatan di seluruh
kabupaten/kota.
4) Meningkatnya alokasi pembiayaan kesehatan bagi masyarakat
khususnya masyarakat yang tidak mampu seperti adanya Jampersal
dan APBD Kabupaten/Kota dan juga BOK di Puskesmas yang dapat
digunakan oleh petugas kesehatan untuk kunjungan rumah kepada
bayi yang tidak datang ke faskes.
5) Peningkatan pemanfaatan kohort bayi dan Balita mendukungperbaikan system pencatatan dan pelaporan pelayanan pada bayidan Balita.
6) Peningkatan peran aktif lintas program dan lintas sektor dalammendukung pelayanan kesehatan bagi bayu baru lahir dan neonatal.
7) Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petugas dalampelayanan kesehatan mendorong peningkatan kualitas pelayanansehingga masyarakat merasa puas dengan pelayanan di fasilitaskesehatan.
8) Terlaksananya program kemitraan bidan dan dukun mendorongperan aktif masyarakat untuk mendorong ibu bersalin ke nakes danmemeriksakan bayi baru lahir ke petugas kesehatan
Analisa KegagalanHal yang menyebabkan rendahnya cakupan program antara lain:1) Pemanfaatan buku KIA yang masih belum optimal menyebabkan
pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pelayanan kesehatan
pada bayi dan Balita
28 | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG
2) Pemanfaatan dana BOK yang tidak optimal menyebabkan tidak
tercapainya indikator output walaupun anggarannya terealisasi
semuanya
3) Infrastruktur yang belum baik di beberapa wilayah terutama di daerah
terpencil
4) Keterbatasan sarana dan prasarana di beberapa wilayah menyebabkan
rendahnya kualitas pelayanan
5) System pencatatan dan pelaporan yang belum terpadu dan berbasis
computer dapat menyebabkan missed record terhadap pelayanan yang
diberikan.
6) Kurangnya kebijakan di tingkat pengambil keputusan dalam mendukung
pelayanan kesehatan bayi yang berkualitas.
Alternatif solusi
Alternatif solusi yang dilakukan dalam mengatasi hambatan antara lain:
1. Meningkatkan sosialisasi kebijakan, peraturan dan pedomankesehatan anak.
2. Meningkatkan dukungan pemda dalam membuat peraturan dankebijakan yang mendukung pelayanan kesehatan.
3. Memfasilitasi pengadaan kebutuhan sarana dan prasaranapendukung pelayanan kesehatan dengan menggunakan anggaranyang bersumber dana dekonsentrasi, APBD Provinsi dan APBDKabupaten.
4. Sinkronisasi kegiatan antara provinsi dan kabupaten dalampemanfaatan dana BOK sehingga kegiatan yang disusun fokus padapeningkatan indikator program/Resntra.
5. Meningkatkan koordinasi lintas sektor di semua jenjang untukmengatasi berbagai penyebab masalah yang memerlukan dukunganlintas sektor.
b) Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal ke empat (K4)Indikator ini memperlihatkan akses pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil
dan tingkat kepatuhan ibu hamil dalam memeriksakan kehamilannya ke
tenaga kesehatan minimal 4 kali, sesuai dengan ketetapan waktu kunjungan.
Disamping itu, indikator ini menggambarkan tingkat perlindungan ibu hamil di
suatu wilayah, Melalui kegiatan ini diharapkan ibu hamil dapat dideteksi
secara dini adanya masalah atau gangguan atau kelainan dalam
kehamilannya dan dilakukan penanganan secara cepat dan tepat.
Pada saat ibu hamil melakukan pemeriksaan kehamilan, tenaga
kesehatan memberikan pelayanan antenatal secara lengkap (10 T) yang
terdiri dari: timbang badan dan ukur tinggi badan, ukur tekanan darah, nilai
status gizi (ukur LiLA), ukur tinggi fundus uteri, tentukan presentasi janin dan
denyut jantung janin, skrining status imunisasi TT dan bila perlu pemberian
imunisasi Td, pemberian tablet besi (90 tablet selama kehamilan), test lab
sederhana (Golongan Darah, Hb, Glukoprotein Urin) dan skrining terhadap
Hepatitis B, Sifilis, HIV, Malaria, TBC, tata laksana kasus, dan temu wicara/
29 | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG
konseling termasuk P4K serta KB PP.
Melalui konseling yang aktif dan efektif, diharapkan ibu hamil dapat
melakukan perencanaan kehamilan dan persalinannya dengan baik serta
memantapkan keputusan ibu hamil dan keluarganya untuk melahirkan
ditolong tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.
Capaian kunjungan antenatal tahun 2019 digambarkan dalam grafik berikut :
Grafik 3.15 Cakupan K4 per Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung
Tahun 2019
Grafik di atas memperlihatkan masih ada beberapa kabupaten dengancakupan kunjungan antenatal yang rendah seperti Kabupaten Way Kanan,Lampung Tengah, tulang Bawan dan Pringsewu. Sedangkan data trendtahunan juga menunjukkan adanya fluktuasi cakupan dari tahun ke tahunsebagaimana terlihat pada tabel berikut :
Grafik 3.16 Trend Cakupan K4 Provinsi Lampung
Tahun 2014-2019
100,00
97,81
96,57
96,33
95,29
95,03
94,48
93,90
93,70
93,03
91,88
91,52
85,44
84,37
83,49
82,95
- 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00
Kota Metro
Lampung Timur
Lampung Selatan
Tanggamus
Pesawaran
Tulangbawang Barat
Kota Bandar Lampung
Mesuji
Lampung Barat
Pesisir Barat
Provinsi
Lampung Utara
Pringsewu
Tulangbawang
Lampung Tengah
Way Kanan
89,62
93,0991,40
93,3691,88
80,00 81,00 82,00 83,0085,00
2014 2015 2016 2017 2018
K4 TARGET
30 | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG
Analisis keberhasilanCapaian sebagian besar kabupaten/kota dalam pelayanan antenatal telahcukup baik. Beberapa hal yang menyebabkan tingginya capaian tersebutadalah :1. Peningkatan pemahaman nakes tentang pentingnya melaksanakan
pemeriksaan antenatal secara teratur2. Perbaikan kualitas pelayanan mendorong masyarakat untuk datang lagi ke
fasilitas kesehatan3. Sistem pencatatan dan pelaporan yang lebih baik4. Peningkatan kapasitas nakes mendorong peningkatan kualitas pelayanan5. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan mendukung
petugas kesehatan dalam pemberian pelayanan sesuai standar6. Meniingkatkan jumlah masyarakat yang memiliki pembiayaan kesehatan
meningkatkan akses mereka ke fasilitas kesehatan.
Analisis Kegagalan1. Sistem pencatatan dan pelaporan yang belum baik sehingga ibu yang
berkunjung ke fasilitas kesehatan terutama swasta tidak terdata2. Belum adanya sistem monitoring PUS3. Rendahnya kualitas pelayanan kesehatan sehingga masyarakat enggan
berkunjung lagi ke petugas kesehatan4. Insrastruktur yang belum baik membuat akses masyarakat ke petugas
kesehatan menjadi sulit terutama di daerah terpencil dan jauh dari petugaskesehatan
5. Distribusi tenaga kesehatan yang belum merata.
Alternatif solusi1. Penggunaan kohort oleh tenaga bidan untuk memantau ibu2. Peningkatan kunjungan rumah oleh tenaga kesehatan pada ibu hamil yang
tidak datang ke faskes karena alasan tertentu3. Peningkatan kapasitas nakes dalam pemberian pelayanan kesehatan yang
berkualitas4. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan di
tingkat pelayanan kesehatan dasar.
c) Persentase Puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan untukpeserta didik kelas 1Penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas 1 adalah pemeriksaankesehatan secara yang dilaksanakan pada peserta didik kelas satu baik di SDmaupun MI milik pemerintah dan swasta.Penjaringan kesehatan peserta didik meliputi :1. Pemeriksaan Keadaan Umum2. Pengukuran Tekanan darah dan denyut nadi3. Penilaian status gizi4. Pemeriksaan gigi dan mulut5. Pemerikasaan indera ( Penglihatan dan pendengaran )6. Pemeriksaan laboratorium7. Pengukuran kesegaran jasmani8. Deteksi dini penyimpangan mental emosional
31 | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG
Capaian indikator tahunan tahun 2019 digambarkan dalam grafik di bawah iniGrafik 3.17 Capaian Cakupan Penjaringan Anak Kelas I SD per
kab/Kota se Provinsi Lampung Tahun 2019
Dari grafik di atas terlihat bahwa hanya kabupaten Pesisir barat dan LampungBarat yang belum melaksanakan penjaringan pada anak kelas 1 SD. Kondisiwilayah yang sulit dan keterbatasan sarana prasarana pelayanankemungkinan menjadi penyebab rendahnya capaian cakupan.
Sedangkan trend cakupan tahunanan dapat dilihat pada grafik berikut :Grafik 3.18 Trend Cakupan Penjaringan Anak Kelas I SD
Provinsi Lampung Tahun 2014-2019
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
98,01
80
66,67
0 20 40 60 80 100 120
Tanggamus
Lampung Selatan
Lampung Timur
Lampung Tengah
Lampung Utara
Way Kanan
Tulangbawang
Pesawaran
Pringsewu
Mesuji
Tulangbawang Barat
Kota Bandar Lampung
Kota Metro
Provinsi
Lampung Barat
Pesisir Barat
93,76 89,96
99,67 100,00 98,01
81 82 83 84 85
2014 2015 2016 2017 2018
PENJARINGAN SD TARGET
32 | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG
Grafik di atas menunjukkan bahwa capaian cakupan walaupun fluktuasi tetapitelah mencapai target yang diharapkan.
Analisis keberhasilan :1) Dengan masuknya indikator ini menjadi SPM maka kegiatan menjadi
kegiatan priortas di Puskesmas sehingga terdapat alokasi anggaran untukmelaksanakan kegiatan tersebut
2) Dengan semakin banyaknya nakes dilatih dalam melaksanakanpenjaringan maka jumlah tenaga yang melaksanakan semakin banyak.
3) Adanya pangadaan UKS Kit yang diberikan kepada beberapa Puskesmas.
Analisis Kegagalan :1) Kurangnya dukungan lintas sektor dalam mendukung pelaksanaan
penjarinagn di beberapa sekolah terutama sekolah swasta2) Tidak adanya biaya transport petugas kesehatan menuju sekolah dan
biaya operasional karena tidak dialokasikan di dana BOK.3) Kondisi geografis di wilayah-wilayah tertentu yang sulit untuk menuju
sekolah serta letak sekolah yang jauh dari faskes
Alternatif Solusi :1) Kegiatan yang masuk di dalam SPM seharusnya masuk dalam pelayanan
kesehatan esensial di Puskesmas termasuk kegiatan penjaringan anakusia sekolah.
2) Perlu penyediaan sarana dan prasarana pendukung untuk pelaksanaankegiatan penjaringan anak usia sekolah seperti UKS Kit, transport, bahanreagent, dll.
3) Perlu dukungan lintas sektor agar kegiatan tersebut mendapat dukungandari sekolah saat pelaksanaan kegiatan dan sekolah dapatmenindaklanjuti.
d) Persentase Puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan untukpeserta didik kelas 7 dan 10Penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas 7 dan 10 adalah pemeriksaankesehatan secara yang dilaksanakan pada peserta didik kelas satu baik diSMP/MTs dan SMA/SMK/MA atau sederajat baik milik pemerintah dan swasta.Penjaringan kesehatan peserta didik meliputi :1. Pemeriksaan Keadaan Umum2. Pengukuran Tekanan darah dan denyut nadi3. Penilaian status gizi4. Pemeriksaan gigi dan mulut5. Pemerikasaan indera ( Penglihatan dan pendengaran )6. Pemeriksaan laboratorium7. Pengukuran kesegaran jasmani8. Deteksi dini penyimpangan mental emosional
33 | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG
Grafik 3.19 Capaian Cakupan Penjaringan Anak Kelas 9 & 10 Per
Kab/Kota se Provinsi Lampung Tahun 2019
Grafik di atas menunjukkan bahwa cakupan terendah ada di kabupaten Pesisirbarat dan Lampung Barat. Grafik trend capaian tahunan menunjukkan terndsebaga berikut :
Grafik 3.20 Trend Cakupan Penjaringan Anak Kelas 7 & 10
Provinsi Lampung Tahun 2014-2019
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
97,68
73,33
66,67
0 20 40 60 80 100 120
Tanggamus
Lampung Selatan
Lampung Timur
Lampung Tengah
Lampung Utara
Way Kanan
Tulangbawang
Pesawaran
Pringsewu
Mesuji
Tulangbawang Barat
Kota Bandar Lampung
Kota Metro
Provinsi
Lampung Barat
Pesisir Barat
96,31
90,90
97,68
8384
85
75,00
80,00
85,00
90,00
95,00
100,00
2016 2017 2018
PENJARINGAN SMP/SMA TARGET
34 | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG
Walaupun capaian kegiatan naik turun namun capaian indiaktor lebihd aritarget yang diharapkan.
Analisis keberhasilan :1) Dengan masuknya indikator ini menjadi SPM maka kegiatan menjadi
kegiatan priortas di Puskesmas sehingga terdapat alokasi anggaran untukmelaksanakan kegiatan tersebut
2) Dengan semakin banyaknya nakes dilatih dalam melaksanakanpenjaringan maka jumlah tenaga yang melaksanakan semakin banyak.
3) Adanya pangadaan UKS Kit yang diberikan kepada beberapa Puskesmas.
Analisis Kegagalan :1) Kurangnya dukungan lintas sektor dalam mendukung pelaksanaan
penjarinagn di beberapa sekolah terutama sekolah swasta2) Tidak adanya biaya transport petugas kesehatan menuju sekolah dan
biaya operasional karena tidak dialokasikan di dana BOK.3) Kondisi geografis di wilayah-wilayah tertentu yang sulit untuk menuju
sekolah serta letak sekolah yang jauh dari faskes
Alternatif Solusi :1) Kegiatan yang masuk di dalam SPM seharusnya masuk dalam pelayanan
kesehatan esensial di Puskesmas termasuk kegiatan penjaringan anakusia sekolah.
2) Perlu penyediaan sarana dan prasarana pendukung untuk pelaksanaankegiatan penjaringan anak usia sekolah seperti UKS Kit, transport, bahanreagent, dll.
3) Perlu dukungan lintas sektor agar kegiatan tersebut mendapat dukungandari sekolah saat pelaksanaan kegiatan dan sekolah dapatmenindaklanjuti.
e) Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan remajaCakupan Puskesmas yang menyelenggaran pelayannan kesehatan remajaadalah Puskesmas yang memberikan pelayanan meliputi pelayanan promotif,preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang harus diberikan secara komprehensif disemua tempat yang akan melakukan pelayanan remaja dengan pendekatanPKPR
Fokus sasaran layanan puskesmas PKPR adalah berbagai kelompok remaja,antara lain:1) Remaja di sekolah: sekolah umum, madrasah, pesantren, sekolah luar
biasa.2) Remaja di luar sekolah: karang taruna, saka bakti husada, palang merah
remaja, panti yatim piatu/rehabilitasi, kelompok belajar mengajar,organisasi remaja, rumah singgah, kelompok keagamaan.
3) Remaja putri sebagai calon ibu dan remaja hamil tanpamempermasalahkan status pernikahan.
4) Remaja yang rentan terhadap penularan HIV, remaja yang sudah terinfeksiHIV, remaja yang terkena dampak HIV dan AIDS, remaja yang menjadiyatim/piatu karena AIDS,
5) Remaja berkebutuhan khusus, yang meliputi kelompok remaja sebagai
35 | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG
berikut: Korban kekerasan, korban traficking, korban eksploitasi seksual Penyandang cacat, di lembaga pemasyarakatan (LAPAS), anak jalanan,dan remaja pekerja Di daerah konflik (pengungsian), dan di daerahterpencil
Capaian cakupan Puskesmas melaksanakan Yankes Remaja di provinsiLampung tahun 2019 dapat dilihat pada grafik berikut :
Grafik 3.21 Capaian Cakupan Puskesmas melaksanakan Yankes RemajaPer Kab/Kota se Provinsi Lampung Tahun 2019
Sedangkan trend tahun capaian cakupan puskesmas yang melaksanakanyankes remaja dapat dilihat pada grafik berikut :Grafik 3.22 Trend Capaian Puskesmas melaksanakan Yankes Remaja di
Provinsi Lampung Tahun 2016 - 2019
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
92,72
80
66,67
58,97
0 20 40 60 80 100 120
Tanggamus
Lampung Selatan
Lampung Timur
Lampung Utara
Way Kanan
Tulangbawang
Pesawaran
Pringsewu
Mesuji
Tulangbawang Barat
Kota Bandar Lampung
Kota Metro
Provinsi
Lampung Barat
Pesisir Barat
Lampung Tengah
78,8687,21
92,72
66 68 70
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2016 2017 2018
PUSKESMAS YANKES REMAJA TARGET
36 | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG
Analisis keberhasilan :1) Meningkatnya jumlah Puskesmas yang terlatih dalam PKPR2) Tersedianya paket PKPR Kit di sebagain besar Puskesmas3) Yankes Remaja telah menjadi salah satu kegiatan prioritas sehingga
mendapatkan pembiayaan dari dana BOKAnalisis Kegagalan :1) Belum semua Puskesmas menjadi pelayanan kesehatan remaja sebagai
salah satu kegiatan prioritas2) Rendahnya minat remaja untuk mengunjungi fasiliatas kesehatan3) Kurangnya sarana dan prasarana di Puskesmas dalam memberikan
pelayanan kesehatan remaja4) Kurangnya kerjasama lintas sektor dalam mendukung pelayanan
kesehatan remaja terutama di sekolah
Solusi Alternatif :1) Pengadaan PKPR Kit untuk seluruh puskesmas2) Penyediaan reagen pemeriksaan sesuai dengan sasaran remaja3) Penyediaan biaya operasional bagi petugas untuk pelayanan kesehatan
remaja di luar gedung.
f) Persentase Puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamilKelas Ibu Hamil ini merupakan sarana untuk belajar bersama tentang
kesehatan bagi ibu hamil, dalam bentuk tatap muka dalam kelompok yang
bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ibu-ibu mengenai
kehamilan, persalinan, nifas, KB pasca persalinan, pencegahan komplikasi,
perawatan bayi baru lahir dan aktivitas fisik/ senam ibu hamil.
Kelas Ibu Hamil adalah kelompok belajar ibu-ibu hamil dengan jumlah
peserta maksimal 10 orang. Di kelas ini ibu-ibu hamil akan belajar bersama,
diskusi dan tukar pengalaman tentang kesehatan Ibu dan anak (KIA) secara
menyeluruh dan sistematis serta dapat dilaksanakan secara terjadwal dan
berkesinambungan. Kelas ibu hamil difasilitasi oleh bidan/tenaga
kesehatan dengan menggunakan paket Kelas Ibu Hamil yaitu Buku KIA, Flip
chart (lembar balik), Pedoman Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil, dan Pegangan
Fasilitator Kelas Ibu Hamil.
Adapun capaian cakupan puskesmas melaskanakan kelas ibu di proinsi
Lampung tahun 2019 dapat dilihat pada grafik berikut :
37 | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG
Grafik 3.23 Capaian Cakupan Puskesmas melaksanakan Kelas Ibu PerKab/Kota se Provinsi Lampung Tahun 2019
Sedangkan tren cakupan puskesmas yang melaksanakan kelas ibu tahun2016-2019 dapat dilihat pada grafik berikut ini :
Grafik 3.24 Trend Cakupan Puskesmas melaksanakan Kelas Ibudi Provinsi Lampung Tahun 2016 - 2019
Analisis keberhasilan :1) Meningkatnya jumlah nakes yang terlatih dalam pelaksanaan kelas ibu2) Tersedianya paket pengadaan kelas ibu baik dari pusat ataupun dari
provinsi3) Adanya pembinaan yang berkesinambungan dari kabupaten/kota ke
Puskesmas4) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam kegiatan di bidang kesehatan
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0 20 40 60 80 100 120
Lampung Barat
Tanggamus
Lampung Selatan
Lampung Timur
Lampung Tengah
Lampung Utara
Way Kanan
Tulangbawang
Pesawaran
Pringsewu
Mesuji
Tulangbawang Barat
Pesisir Barat
Kota Bandar Lampung
Kota Metro
Provinsi
99,33100 100
9394
95
88
90
92
94
96
98
100
102
2016 2017 2018
PUSKESMAS KELAS IBU TARGET
38 | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG
Analisis Kegagalan :1) Belum semua Puskesmas memiliki paket kelas ibu sampai ke level bidan
di desa2) Rendahnya partisiasi masyarakat terutama di daerah perkotaan3) Infrastruktur yang kurang menyebabkan ibu tidak dapat mengakses lokasi
pelaksanaan kelas ibu.
Solusi Alternatif :1) Penyediaan paket kelas ibu sesuai dengan jumlah desa2) Mengembangkan pelaksanaan kelas ibu sesuai dengan kebutuhan wilayah
dimana dengan mengatur jadwal pelaksanaan kelas ibu3) Meningkatkan jumlah nakes dalam orientasi kelas ibu.
g) Persentase Puskesmas yang melakukan Orientasi Program Perencanaan
Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)
Orientasi P4K menitikberatkan pada kegiatan monitoring terhadap ibu hamil
dan bersalin. Pemantauan dan pengawasan yang menjadi salah satu upaya
deteksi dini, menghindari risiko kesehatan pada ibu hamil dan bersalin yang
dilakukan diseluruh Indonesia dalam ruang lingkup kerja Puskesmas setempat
serta menyediakan akses dan pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat
pertama yang sekaligus merupakan kegiatan yang membangun potensi
masyarakat khususnya kepedulian masyarakat untuk persiapan dan
tindakan dalam menyelamatkan ibu dan bayi baru lahir.
Dalam pelaksanaan P4K, bidan diharapkan berperan sebagai fasilitator dan
dapat membangun komunikasi persuasif dan setara diwilayah kerjanya agar
dapat terwujud kerjasama dengan ibu, keluarga dan masyarakat
sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kepedulian masyarakat
terhadap upaya peningkatan kesehatan ibu dan bayi baru lahir dengan
menyadarkan masyarakat bahwa persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan
akan menyelamatkan ibu dan bayi baru lahir.
Capaian cakupan Puskesmas yang melaksanakan P4K di Provinsi Lampng
tahun 2019 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :
39 | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG
Grafik 3.25 Capaian Cakupan Puskesmas melaksanakan orientasi P4KPer Kab/Kota se Provinsi Lampung Tahun 2019
Sedangkan tren capaian cakupan puskesmas yang melaksanakan orientasi
P4K tahun 2016 – 2019 dapat dilihat pada garik berikut :
Grafik 3.26 Trend Cakupan Puskesmas melaksanakan orientasi P4Kdi Provinsi Lampung Tahun 2016-2019
Analisis keberhasilan :
1) Tersedianya buku KIA dalam jumlah yang cukup meningkatkan
pengetahuan masyarakat tentang pentingnya bersalin ke tenaga
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
99,67
97,44
96 96,5 97 97,5 98 98,5 99 99,5 100 100,5
Lampung Barat
Tanggamus
Lampung Selatan
Lampung Timur
Lampung Utara
Way Kanan
Tulangbawang
Pesawaran
Pringsewu
Mesuji
Tulangbawang Barat
Pesisir Barat
Kota Bandar Lampung
Kota Metro
Provinsi
Lampung Tengah
94,63
100 99,67100 100 100
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
2016 2017 2018
PUSKESMAS ORIENTASI P4K TARGET
40 | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG
kesehatan
2) Meningkatnya jumlah nakes yang telah dilatih dalam P4K
3) Dukungan ketersediaan dana BOK untuk kegiatan dan faslitasi
pelaksanaan P4K
Analisis Kegagalan :
1) Kurangnya dukungan lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan P4K
terutama di wilayah desa
2) Tidak adanya alokasi anggaran di Puskesmas untuk melaksanakan
Orientasi P4K.
Alternatif Solusi :
1) Optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk mendukung kegiatan P4K di
tingkat desa
2) Peningkatan kerjasama lintas program dan lintas sektor di Puskesmas
untuk mendukung pelaksanaan kegiatan P4K
3) Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga
a) Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasarIndikator persentase puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja
dasar menurut definisi operasional adalah puskesmas yang
menyelenggarakan Kesehatan kerja dasar, dan atau memberikan pelayanan
kesehatan terhadap pekerja di wilayah kerjanya.
Puskesmas dikatakan menyelenggarakan kesehatan kerja dasar minimalmenerapkan salah satu kriteria :1. Memiliki kebijakan mengenai Keselamatan dan kesehatan kerja, yang
dikeluarkan oleh pimpinan Puskesmas2. Mempunyai tim K3 Puskesmas3. Implementasi K3 di Puskesmas minimal menerapkan kewaspadaan
standar (standart precaution)4. Pencatatan dan pelaporan pelayanan kesehatan pekerja yang dibuktikan
dengan Laporan Bulanan Kesehatan Pekerja (LBKP-1) Puskesmas
Analisa Capaian KinerjaCapaian indikator persentase puskesmas yang menyelenggarakan
kesehatan kerja dasar dari tahun ke tahun cenderung naik sejak tahun 2014
sampai dengan 2019 sebagaiman terlihat pada grafik berikut :
41 | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG
Grafik 3.27 Trend Capaian Indikator
Persentase Puskesmas Menyelenggarakan Kesehatan Kerja Dasar
di Provinsi Lampung Tahun 2014 - 2019
Sumber : Laporan Kesehatan Kerja Dinkes Provinsi Lampung Tahun 2019
Dengan melihat capaian tersebut maka bisa dipastikan bahwa targetRenstra di tahun 2019 yaitu 80% kemungkinan besar akan tercapai. Namunbegitu bila kita melihat capaian indicator per kabupaten/kota masih terlihatada beberapa kabupaten yang capaiannya lebih rendah dari provinsisebagaimana bisa dilihat pada grafik berikut.
Grafik 3.28 Capaian Indikator
Persentase Puskesmas Menyelenggarakan Kesehatan Kerja Dasar
per Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2019
Sumber : Laporan Kesehatan Kerja Dinkes Provinsi Lampung Tahun 2019
42,4
49,3
68,8
77,774,4
40
50
60
70
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2014 2015 2016 2017 2018
Lampung Target Nasional
86,7
58,3
51,9
39,5
100
80,8
66,7
91,7
100
100
72,2
100
52,6
100
44,4
74,4
0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0
Bandar Lampung
Metro
Lampung Utara
Lampung Tengah
Lampung Timur
Lampung Selatan
Lampung Barat
Pesawaran
Pringsewu
Tanggamus
Tulang Bawang
Tulang Bawang Barat
Way Kanan
Mesuji
Pesisir Barat
Provinsi
42 | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG
Walapun secara umum hampir seluruh kabupaten/kota sudah mencapai
target yang diharapkan, namun ada beberapa kabupaten yang capaiannya
masih di bawah provinsi yaitu Kabupaten Pesisir Barat, Way Kanan,
Lampung Barat, Lampung Tengah, Lampung Utara dan Metro.
Analisa Keberhasilan
Hal-hal yang menyebabkan peningkatan capaian indikator persentasepuskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar yaitu :1) Alokasi dana dekonsentrasi kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan
Kerja dan Olahraga untuk Provinsi Lampung yang mencukupi untuk
mengakomodir seluruh kegiatan kesehatan kerja dan olahraga yang
selaras dengan kegiatan Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga,
karena Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi prioritas.
2) Meningkatnya alokasi pembiayaan kegiatan kesehatan kerja
karena nomenklatur Kesehatan Kerja dan Olahraga pada SOTK
baru menjadi langkah untuk mengajukan kegiatan Kesehatan Kerja
pada APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota
3) Meningkatnya jumlah tenaga pengelola kesehatan kerja yang
sudah dilatih Kesehatan Kerja baik melalui pelatihan teknis
kesehatan kerja maupun orientasi kesehatan kerja dan olahraga
4) Sosialisasi berkelanjutan dan jaringan pencatatan pelaporan
melalui social media
Analisa KegagalanHal yang menyebabkan rendahnya capaian indikator persentasepuskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar antara lain:1) Pergantian petugas pengelola kesehatan kerja baik di tingkat
Kabupaten/Kota maupun Puskesmas saat penerapan SOTK baru
2) Tingginya tingkat mutasi petugas pengelola kesehatan kerja yang
sudah dilatih
3) Kegiatan kesehatan kerja bukan merupakan kegiatan UKM esensial
(hanya kegiatan UKM Pengembangan) sehingga sering belum
menjadi prioritas pendanaan kegiatan, baik di tingkat provinsi,
kabupaten/kota maupun puskesmas
4) Belum terlaksananya koordinasi dan komunikasi yang baik antara
Lintas Program dan Lintas Sektor yang mendukung pelaksanaan
pelayanan kesehatan kerja
5) System pencatatan dan pelaporan yang belum terpadu dan berbasis
computer.
Alternatif solusiAlternatif solusi yang dilakukan dalam mengatasi hambatan antara lain:1. Dukungan dana dekosentrasi kegiatan Pembinaan Upaya
Kesehatan Kerja dan Olahraga agar provinsi terus dapatmensosialisasikan dan melaksanakan pembinaan kesehatan kerja.
43 | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG
2. Advokasi dan pembentukan tim koordinasi kesehatan kerja yangmelibatkan Lintas Program dan Lintas Sektor terkait, baik di tingkatprovinsi, kabupaten/kota maupun puskesmas.
3. Terus mengadakan pelatihan teknis maupun orientasi kepada petugaspengelola kesehatan kerja.
4. Fasilitasi pendanaan kegiatan dan sarana pendukungnya dariKabupaten/kota dan Puskesmas.
5. Sinkronisasi kegiatan antara provinsi dan kabupaten dalampemanfaatan dana BOK sehingga kegiatan yang disusun fokus padapeningkatan indikator program/Renstra.
b) Jumlah pos UKK yang terbentuk di daerah PPI/TPIIndikator jumlah Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) yang terbentuk di
daerah Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) /Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
menurut definisi operasional adalah jumlah pos UKK di daerah PPI/TPI yang
dibentuk dan dibina masyarakat yang difasilitasi oleh Puskesmas. Indikator
ini menjadi prioritas dalam pembentukan pos UKK secara keseluruhan
sehingga masuk ke dalam indikator resntra karena merupakan merupakan
salah satu arah kebijakan Kementerian Kesehatan pada renstra 2015-2019
yaitu intervensi berbasis risiko kesehatan pada kelompok rentan (vulnerable)
yaitu masyarakat nelayan. Masyarakat nelayan memiliki karakteristik khusus
mulai dari mudah terkena gangguan kesehatan hingga lingkungan sekitar
yang kumuh miskin.
Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, data PPI di
Provinsi Lampung berjumlah 20 PPI yang terdapat di :
1. Kota Bandar Lampung 2 PPI
2. Kab. Lampung Selatan 8 PPI
3. Kab. Tanggamus 5 PPI
4. Kab. Lampung Timur 2 PPI
5. Kab. Tulang Bawang 1 PP
6. Kab. Pesisir Barat 2 PPI
Analisa Capaian KinerjaCapaian indikator jumlah Pos UKK yang terbentuk di daerah PPI/ TPI dari
tahun ke tahun cenderung naik sejak tahun 2015 sampai dengan 2019
sebagaimana terlihat pada grafik berikut :
44 | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG
Grafik 3.29 Trend Capaian Indikator
Jumlah Pos UKK yang terbentuk di daerah PPI/ TPI
di Provinsi Lampung Tahun 2015 - 2019
Sumber : Laporan Kesehatan Kerja Dinkes Provinsi Lampung Tahun 2019
Grafik 3.30 Capaian Indikator
Jumlah Pos UKK yang terbentuk di daerah PPI/ TPI
per Kabupaten/Kota daerah PPI/TPI
se-Provinsi Lampung Tahun 2019
Sumber : Laporan Kesehatan Kerja Dinkes Provinsi Lampung Tahun 2019
Dari 6 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung yang memiliki daerah
PPI/TPI, terdapat 2 (dua) kabupaten yang capaiannya masih di bawah
provinsi yaitu Kabupaten Pesisir Barat dan Tanggamus.
3
9 9
12
20 20 20 20
0
5
10
15
20
25
2015 2016 2017 2018
Lampung Target
100
62,5
20
100
100
50
60
0 20 40 60 80 100 120
Bandar Lampung
Lampung Selatan
Tanggamus
Lampung Timur
Tulang Bawang
Pesisir Barat
Provinsi
45 | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG
Analisa Keberhasilan
Hal-hal yang menyebabkan peningkatan capaian indikator indikator jumlahPos UKK yang terbentuk di daerah PPI/ TPI yaitu :1) Dukungan alokasi dana dekonsentrasi kegiatan Pembinaan Upaya
Kesehatan Kerja dan Olahraga untuk Provinsi Lampung yang
mengakomodir kegiatan Pembinaan Kesehatan Nelayan secara
bertahap tiap tahunnya. Dimulai dengan kegiatan Sosialisasi
Kesehatan Nelayan di tingkat Kabupaten/Kota, tahapan Pembentukan
Pos UKK yang diawali Pertemuan Tingkat Desa hingga ke Musyawarah
Masyarakat Desa dan dilengkapi dengan kegiatan monitoring evaluasi.
2) Pemenuhan sarana prasarana Kit Pos UKK dan Kit Alat Pelindung Diri
(APD) khusus untuk Pos UKK Nelayan sebagai stimulan dari Direktorat
Kesehatan Kerja dan Olahraga
3) Meningkatnya jumlah tenaga pengelola kesehatan kerja yang
sudah dilatih Kesehatan Kerja baik melalui pelatihan teknis
kesehatan kerja maupun orientasi kesehatan kerja dan olahraga
baik ditingkat Kabupaten maupun puskesmas
4) Sosialisasi berkelanjutan mengenai Pembentukan Pos UKK
Analisa KegagalanHal yang menyebabkan rendahnya capaian indikator jumlah Pos UKK yangterbentuk di daerah PPI/ TPI antara lain:1) Puskesmas dan Kabupaten/kota tidak memiliki basis data jumlah
kelompok pekerja informal, jenis-jenis pekerjaan maupun
penyebarannya
2) Puskesmas belum melakukan mapping jumlah pekerja formal dan
pekerja informal disertai segala karakteristiknya
3) Kegiatan kesehatan kerja bukan merupakan kegiatan UKM esensial
(hanya kegiatan UKM Pengembangan) sehingga sering belum
menjadi prioritas pendanaan kegiatan, baik di tingkat provinsi,
kabupaten/kota maupun puskesmas
4) Belum terlaksananya koordinasi dan komunikasi yang baik antara
Lintas Program dan Lintas Sektor yang mendukung pelaksanaan
pelayanan kesehatan kerja khususnya bagi masyarakat pekerja
informal
5) Kurangnya advokasi kepada pihak Desa sebagai pemilik Pos UKK
untuk mendukung dan memfasilitasi segala sarana prasana
pendukung pelaksanaan kegiatan di Pos UKK
Alternatif solusiAlternatif solusi yang dilakukan dalam mengatasi hambatan antara lain:1. Dukungan dana dekosentrasi kegiatan Pembinaan Upaya
Kesehatan Kerja dan Olahraga agar provinsi terus dapatmensosialisasikan dan melaksanakan pembentukan danpembinaan pos UKK
2. Terus mengadakan pelatihan teknis maupun orientasi kepada petugaspengelola kesehatan kerja.
46 | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG
3. Advokasi dan pembentukan jaringan komunikasi antara PemerintahDesa, Petugas Puskesmas dan Kader Pos UKK
4. Fasilitasi pendanaan kegiatan pelayanan kesehatan danpembinaan dari Kabupaten/kota dan Puskesmas.
5. Integrasi pelaksanaan kegiatan dengan Lintas Program dan Lintassektor dalam pelayanan kesehatan di Pos UKK
c) Persentase fasiltas pemeriksaan kesehatan TKI yang memenuhi standarIndikator fasiltas pemeriksaan kesehatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang
memenuhi standar menurut definisi operasional adalah Rumah Sakit atau
klinik utama yang ditetapkan Menteri Kesehatan dan telah dibina oleh
kementerian kesehatan yang dapat menyelenggarakan pemeriksaan
kesehatan calon TKI sesuai standar pemeriksaan yang ditetapkan oleh
Peraturan Menteri Kesehatan RI.
Provinsi Lampung merupakan kantong TKI no. 4 di Indonesia dengan
distribusi terbesar calon TKI berasal dari Kabupaten Lampung Timur. Salah
satu permasalahan utama yang selalu terjadi pada TKI adalah rendahnya
kualitas pemeriksaan kesehatan di sarana kesehatan pemeriksa calon TKI,
sehingga calon TKI sering dipulangkan kembali dari negara penempatan
karena masalah kesehatan. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan melalui
Permenkes No. 29 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Pemeriksaan Kesehatan CTKI mengatur standar minimal yang harus dimiliki
oleh sarana kesehatan (baik itu rumah sakit maupun klinik utama) agar dapat
memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan kepada calon TKI yang
memenuhi standar.
Berdasarkan data dari Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kemenkes
RI, sarana kesehatan yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan sebagai
sarana kesehatan Pemeriksa CTKI di Provinsi Lampung adalah Rumah Sakit
Umum Daerah dr. Hj. Abdoel Moeloek (RSUDAM) dan Klinik Utama As-
Salam Medical Center.
Analisa Capaian KinerjaCapaian fasiltas pemeriksaan kesehatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
yang memenuhi standar dapat dilihat sebagaimana grafik berikut :
47 | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG
Grafik 3.31 Capaian Indikator
Fasiltas pemeriksaan kesehatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang
memenuhi standar di Provinsi Lampung Tahun 2019
Sumber : Laporan Kesehatan Kerja Dinkes Provinsi Lampung Tahun 2019
Analisa Keberhasilan
Hal-hal yang menyebabkan stabilnya capaian indikator fasiltas pemeriksaankesehatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang memenuhi standar yaitu :1) Proses perizinan sebagai sarana kesehatan pemeriksa CTKI sudah
mengacu pada Permenkes No. 29 tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan CTKI
2) Alokasi dana dekonsentrasi kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan
Kerja dan Olahraga untuk Provinsi Lampung yang mengakomodir
kegiatan pembinaan ke sarana kesehatan pemeriksa CTKI
3) Integrasi lintas program khususnya dengan pengelola perizinan di
provinsi dalam pembinaan ke sarana kesehatan pemeriksa CTKI
Analisa KegagalanHal yang menyebabkan rendahnya tingkat utilitas pemeriksaan kesehatandi sarana kesehatan yang resmi ditunjuk Kementerian Kesehatan antaralain:1) Banyaknya PPTKIS yang langsung membawa calon TKI ke Jakarta
tanpa diperiksa kesehatannya terlebih dahulu di provinsi asal
2) Adanya modus dan oknum PPTKIS nakal yang meminta fee
kepada sarana kesehatan yang ditunjuk
3) Perda tarif RSUDAM yang membuat tarif pemeriksaan kesehatan
CTKI di RSUDAM lebih mahal dibandingkan Permenkes No, 26 tahun
2015 tentang Pola Tarif
100
100
100
0 20 40 60 80 100 120
RSUDAM
Klinik As-Salam
Nasional
48 | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG
Alternatif solusiAlternatif solusi yang dilakukan dalam mengatasi hambatan antara lain:1. Dukungan dana dekosentrasi kegiatan Pembinaan Upaya
Kesehatan Kerja dan Olahraga agar provinsi terus dapatmensosialisasikan dan melaksanakan pembinaan ke saranakesehatan TKI dan Kabupaten/Kota Kantong TKI
2. Advokasi kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigasi Provinsiagar PPTKIS membawa CTKI nya untuk memeriksakankesehatannya ke sarana kesehatan yang sudah ditunjuk
3. Pembinaan terintegrasi lintas program dan lintas sektor
d) Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan
olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya
Indikator persentase puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan
olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya menurut definisi
operasional adalah puskemas yang menyelenggarakan upaya kesehatan
olahraga melalui pembinaan kelompok olahraga (meliputi pendataan
kelompok/klub olahraga, pemeriksaan kesehatan pada kelompok dan
penyuluhan kesehatan pada kelompok; dan atau pelayanan kesehatan
olahraga di wilayah kerjanya (meliputi konsultasi kesehatan olahraga,
pengukuran tingkat kebugaran jasmani, pelayanan cedera olahraga akut
serta pelayanan kesehatan atlet pada event olahraga).
Analisa Capaian KinerjaCapaian indikator persentase puskesmas yang menyelenggarakan
kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya dari
tahun ke tahun cenderung naik sejak tahun 2015 sampai dengan 2019
sebagaiman terlihat pada grafik berikut :
Grafik 3.32 Trend Capaian Indikator
Persentase puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan
olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya
di Provinsi Lampung Tahun 2015 - 2019
Sumber : Laporan Kesehatan Olahraga Dinkes Provinsi Lampung Tahun 2019
20 20,3
34,6
58,6
20
30
40
50
0
10
20
30
40
50
60
70
2015 2016 2017 2018
Lampung Target Nasional
49 | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG
Dengan melihat capaian tersebut maka bisa dipastikan bahwa targetRenstra di tahun 2019 yaitu 60% kemungkinan besar akan tercapai. Namunbegitu bila kita melihat capaian indicator per kabupaten/kota masih terlihatada beberapa kabupaten yang capaiannya lebih rendah dari provinsisebagaimana bisa dilihat pada grafik berikut.
Grafik 3.33 Capaian Indikator
Persentase Puskesmas Menyelenggarakan Kesehatan Kerja Dasar
per Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2019
Sumber : Laporan Kesehatan Olahraga Dinkes Provinsi Lampung Tahun 2019
Walapun secara umum hampir seluruh kabupaten/kota sudah mencapai
target yang diharapkan, namun ada beberapa kabupaten yang capaiannya
masih di bawah provinsi yaitu Kabupaten Way Kanan, Tanggamus,
Pesawaran, lampung Tengah dan Lampung Utara
Analisa Keberhasilan
Hal-hal yang menyebabkan peningkatan capaian persentase puskesmasyang menyelenggarakan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakatdi wilayah kerjanya yaitu :1) Alokasi dana dekonsentrasi kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan
Kerja dan Olahraga untuk Provinsi Lampung yang mencukupi untuk
mengakomodir seluruh kegiatan kesehatan olahraga yang selaras
dengan kegiatan Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga, karena
Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi prioritas.
2) Meningkatnya alokasi pembiayaan kegiatan kesehatan olahraga
karena nomenklatur Kesehatan Kerja dan Olahraga pada SOTK
baru menjadi langkah untuk mengajukan kegiatan Kesehatan
90
100
28,6
28,9
85
73,1
73,3
50
100
0
77,8
100
0
83
88,9
58,6
0 20 40 60 80 100 120
Bandar Lampung
Metro
Lampung Utara
Lampung Tengah
Lampung Timur
Lampung Selatan
Lampung Barat
Pesawaran
Pringsewu
Tanggamus
Tulang Bawang
Tulang Bawang Barat
Way Kanan
Mesuji
Pesisir Barat
Provinsi
50 | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG
Olahraga pada APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota
3) Meningkatnya jumlah tenaga pengelola kesehatan olahraga yang
sudah dilatih melalui orientasi kesehatan kerja dan olahraga
4) Sosialisasi berkelanjutan dan jaringan pencatatan pelaporan
melalui social media
Analisa KegagalanHal yang menyebabkan rendahnya capaian indikator persentasepuskesmas yang menyelenggarakan kesehatan olahraga pada kelompokmasyarakat di wilayah kerjanya antara lain:1) Pergantian petugas pengelola kesehatan olahraga baik di tingkat
Kabupaten/Kota maupun Puskesmas saat penerapan SOTK baru
2) Tingginya tingkat mutasi petugas pengelola kesehatan olahraga
yang sudah diorientasi
3) Kegiatan kesehatan olahraga bukan merupakan kegiatan UKM
esensial (hanya kegiatan UKM Pengembangan) sehingga sering
belum menjadi prioritas pendanaan kegiatan, baik di tingkat provinsi,
kabupaten/kota maupun puskesmas
4) Belum terlaksananya koordinasi dan komunikasi yang baik antara
Lintas Program dan Lintas Sektor yang mendukung pelaksanaan
pelayanan kesehatan olahraga
5) System pencatatan dan pelaporan yang belum terpadu dan berbasis
computer.
6) Belum adanya reward bagi pengelola kesehatan olahraga yang telah
dengan baik melaksanakan semua kegiatan hingga ke pencatatan
pelaporan
Alternatif solusiAlternatif solusi yang dilakukan dalam mengatasi hambatan antara lain:1. Dukungan dana dekosentrasi kegiatan Pembinaan Upaya
Kesehatan Kerja dan Olahraga agar provinsi terus dapatmensosialisasikan dan melaksanakan pembinaan kesehatanolahraga.
2. Advokasi Lintas Program dan Lintas Sektor terkait, baik di tingkatprovinsi, kabupaten/kota maupun puskesmas.
3. Terus mengadakan pelatihan teknis maupun orientasi kepada petugaspengelola kesehatan olahraga.
4. Fasilitasi pendanaan kegiatan dan sarana pendukungnya dariKabupaten/kota dan Puskesmas.
5. Sinkronisasi kegiatan antara provinsi dan kabupaten dalampemanfaatan dana BOK sehingga kegiatan yang disusun fokus padapeningkatan indikator program/Renstra
6. Pembinaan berkelanjutan
51 | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG
4) Penyehatan Lingkungan
a) Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM (Sanitasi Total BerbasisMasyarakat)
Tabel 3.34 Capaian Desa Yang Melaksanakan Sanitasi Total BerbasisiMasyarakat (STBM) Provinsi Lampung Tahun 2019
Analisa Keberhasilan
Trend Capaian Desa melaksanakan STBM yang selalu meningkat disetiap
tahunnya disebabkan karena kemitraan yang baik antara tenaga Provinsi,
tenaga Kabupaten/kota, Lintas Sektor/Program/Mitra terkait dan Sanitarian
Puskesmas dalam melakukan Pemicuan di Masyarakat (Desa/Kelurahan) yang
berdampak pada peningkatan akses terhadap sanitasi layak.
Analisa Kegagalan
Hal yang menyebabkan rendahnya cakupan program antara lain:1) Kurangnya Komitment dan Dukungan Kepala Daerah terhadap Program
STBM2) Masih terbatasnya anggaran APBD dan sumber daya manusia (Tenaga
Kesling) pada Dinas Kesehatan Kab/Kota dan Puskesmas sehinggapelaksanaan program tidak tercapai secara maksimal.
3) Belum maksimalnya koordinasi dan sinergitas lintas program dan mitraterkait.
4) Untuk pelaporan triwulan Desa melaksanakan STBM secaraonline/berbasis web masih banyak kendala, dikarenakan signal,kurangnya kompetensi petugas kesling dalam pelaporan online
Alternatif Solusi1) Refresing / Orientasi Peningkatan Kapasitas Petugas Puskesmas &
52 | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG
Kabupaten dalam advokasi dan pencatatan pelaporan triwulan/online2) Meningkatkan komitment kepala daerah dan dukungan pemda terhadap
Sanitasi (STBM)3) Memfasilitasi pengadaan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung
pelaksanaan program dengan menggunakan anggaran yang bersumberdana dekonsentrasi, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten.
4) Sinkronisasi kegiatan antara provinsi dan kabupaten dalam pemanfaatandana BOK sehingga kegiatan yang disusun 52ecto pada peningkatan52ector52or program/Resntra.
5) Meningkatkan koordinasi lintas 52ector / lintas program / mitra terkait disemua jenjang untuk mengatasi berbagai penyebab masalah yangmemerlukan dukungan & komitment mereka.
b) Persentase Sarana air minum yang dilakukan pengawasanCakupan Persentase Sarana air minum yang dilakukan pengawasan adalahsebagai berikut :
Tabel 3.35 Cakupan Persentase Sarana air minum yang dilakukanpengawasan tahun 2015-2019
Analisa Keberhasilan
Trend Capaian Persentase Sarana Air Minum yang dilakukan pengawasan
cendrung fluktuatif (naik turun) disebabkan karena proporsi pembagian
anggaran yg fluktuatif dan kurangnya tenaga kesling pukesmas yang
berkompeten (program kesling masih banyak dikelola oleh tenaga
bidan/perawat/kesehatan lainnya), namun jika di lihat realisasi pertahun sudah
mencapai target yang di harapkan.
Analisa KegagalanHal yang menyebabkan rendahnya cakupan program antara lain:1) Masih terbatasnya anggaran APBD/BOK non fisik (proporsi pembagian
anggaran yg fluktuatif) dan sumber daya manusia (Tenaga Kesling) padaDinas Kesehatan Kab/Kota dan Puskesmas sehingga pelaksanaanprogram tidak tercapai secara maksimal.
2) Belum maksimalnya koordinasi dan sinergitas lintas sektor/lintas program
0102030405060708090
100
2015
2016
2017
2018
2019
53 | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG
dan mitra terkait.3) Untuk pelaporan secara online masih banyak kendala, dikarenakan
signal dan kurangnya kompetensi petugas kesling dalam pelaporan online
Alternatif SolusiAlternatif solusi yang dilakukan dalam mengatasi hambatan antara lain:1) Refresing / Orientasi Peningkatan Kapasitas Petugas Puskesmas &
Kabupaten dalam advokasi dan pencatatan pelaporan triwulan/online2) Memfasilitasi pengadaan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung
pelaksanaan program dengan menggunakan anggaran yang bersumberdana dekonsentrasi, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten.
3) Sinkronisasi kegiatan antara provinsi dan kabupaten dalampemanfaatan dana BOK sehingga kegiatan yang disusun fokus padapeningkatan indikator program/Resntra.
4) Meningkatkan koordinasi lintas sektor / lintas program / mitra terkait disemua jenjang untuk mengatasi berbagai penyebab masalah yangmemerlukan dukungan & komitment mereka.
c) Persentase Tempat-tempat umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan
Trend Capaian indikator cakupan Tempat-tempat umum (TTU) yangmemenuhi syarat kesehatan digambarkan pada grafik di bawah ini :
Grafik 3.36 Persentase TTU Sehat per Kota/Kab Propinsi Lampung
Tahun 2015-2019
Analisa Keberhasilan
1) Secara nasional bahwa Provinsi Lampung tahun 2019 sudah melebihicapaian target Tempat –tempat umum sehat (capaianan sebesar 72, 70 %)dari target Kemenkes RI sebesar 58 %
BL LS Lte LU LB TBTgm
Lti Me WkPswu
Msji
TBB
Pswr
PssrBrt
Propinsi
2015 83,9 78,2 83,7 62,1 91,5 65,0 76,2 70,2 58,9 58,6 76,8 58,9 67,9 63,1 36,9 73,3
2016 93,3 74,3 87,2 56,4 89,9 65,0 75,5 65,7 57,3 58,6 61,3 57,3 75,8 64,6 72,7 73,9
2017 54,9 71,9 83,6 79,6 84,7 68,2 75,9 70,2 81,1 66,7 72,0 52,7 72,9 63,4 25,1 71,2
2018 62,5 71,9 83,6 77,2 54,8 67,6 75,9 71,1 95,6 72,2 90,9 54,9 61,8 63,4 72,7 73,6
2019 56,5 60,0 47,1 72,4 53,3 57,2 43,6 60,1 73,2 0,00 88,0 44,3 49,5 55,3 100, 54,8
Target 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58
0,0010,0020,0030,0040,0050,0060,0070,0080,0090,00
100,00
2015 2016 2017 2018 2019 Target
54 | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG
2) Laporan rutin kegiatan program TTU sehat sudah aktif dikirim ke Provinsilampung setiap Triwulan.
Analisa Kegagalan
Hal yang menyebabkan rendahnya cakupan program antara lain:1. Keterbatasan anggaran dari berbagai sumber dana untuk kegiatan TTU
sehat2. Ego program dari sektor dan program terkait TTU sehat3. Belum semua Kota/Kabupaten memiliki petugas khusus yang mengelola
Program Penyehatan Tempat-Tempat Umum, rata-rata pengelola programmerangkap/mengelola beberapa program, sehingga pengelolaan ProgramPenyehatan Tempat-Tempat Umum belum maksimal.
4. Belum maksimalnya kerjasama dengan lintas program maupun denganlintas sektor terkait dalam operasional maupun pemantauan
5. Relatif masih kurangnya sarana prasarana serta buku panduan/pedomanformulir observasi/chesklist serta peralatan untuk pengukuran di lapangan.
6. Belum ada dana khusus yang mendukung petugas Pengelola ProgamPenyehatan Tempat-Tempat Umum Kota/Kabupaten dan Puskesmas,untuk melakukan pembinaan ke sasaran (Tempat-Tempat Umum ) yangada diwilayah kerjanya sesuai dengan standar pelayanan minimal ProgramPenyehatan Lingkungan.
Alternatif Solusi1. Pembinaan dan Advokasi Program Penyehatan Tempat-Tempat Umum oleh
Petugas Penyehatan Lingkungan Propinsi secara intensif ke 15Kota/Kabupaten se Propinsi Lampung, agar kegiatan Program PenyehatanTempat-Tempat Umum/institusi memperoleh dukungan dana.
2. Mengusulkan adanya petugas khusus yang mengelola Program PenyehatanTempat-Tempat Umum pada Seksi Kesehatan Lingkungan dimasing-masing Kota/Kabupaten se Propinsi Lampung.
3. Memberikan feed back ke Kota/Kabupaten atas laporan hasil kegiatan yangtelah dicapai, maupaun laporan yang telah dikirimkan ke Propinsi.Lampungsecara berkesinambungan dan berjenjang sampai tingkatpuskesmas.Mengevaluasi kegiatan program bersama petugas pengelolaprogram Kota/Kabupaten se Propinsi Lampung, pada saat Rapat EvaluasiProgram Kesehatan Lingkungan di Propinsi.
4. Memberikan feed back ke Kota/Kabupaten atas hasil kegiatan yang telahdicapai, maupaun laporan yang telah dikirimkan ke Propinsi.
5. Menyeragamkan format laporan rutin triwulan baik yang dikirim daripuskesmas maupun Dinkes Kabupaten Kota.
6. Menambah keterangan jumlah puskesmas yang ada dan jumlah puskesmasyang melapor pada formulir pelaporan.
7. Mensinergikan kegiatan penyehatan Tempat-Tempat Umum denganprogram kesehatan lingkungan yang lain serta kesehatan kerja danolahraga.
55 | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG
d) Persentase RS yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai standarTrend presentasi RS yang melakukan pengelolaan limbah edis sesuai standartahun 2015 – 2019 digambarkan dalam tabel berikut ini :
Tabel 3.37 Trend presentasi RS yang melakukan pengelolaan limbahMedis sesuai standar tahun 2015 – 2019
Analisa Keberhasilan
Trend positif Persentase Rumah Sakit yang melakukan Pengelolaan Limbah
Medis sesuai satandar disebabkan karena kemitraan yang baik antara tenaga
Provinsi, tenaga Kabupaten/ kota maupun di Fasyankes tentang dalam
pelaksanaan pengelolaan limbah medis Fasyankes dan Rumah Sakit
Analisa Kegagalan
Hal yang menyebabkan rendahnya cakupan program antara lain:1) Untuk pelaporan triwulan pengelolaan limbah medis sesuai standar
secara on line berbasis web masih banyak kendala, dikarenakan serverdi pusat sering bermasalah / ada gangguan, sehingga bagi rumah sakityang akan melaporkan pengelolaan limbah medis secara on line tidakbisa mengupload datanya
2) Masih ada Fasilitas Pelayanan Kesehatan ( Rumah Sakit, Puskesmas,Balai Pengobatan, Klinik Bersalin dan lain-lain) yang belum mengelolalimbahnya padat/cair medis dengan baik dan sesuai peraturan yang telahditetapkan oleh pemerintah
3) Kegiatan program kesehatan lingkungan di Rumah Sakit belumterlaksana dengan maksimal, sesuai dengan Kepmenkes 1204 Tahun2004, tentang persyaratan Kesehatan Lingkungan di Rumah Sakit
4) Masih terbatasnya pendanaan dan sumber daya manusia di setiapDinas Kesehatan Kabupaten / Kota, sehingga pengawasan terhadapFasilitas Pelayanan Kesehatan ( Rumah Sakit, Puskesmas, BalaiPengobatan, Klinik Bersalin dan lain-lain) belum maksimal
56 | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG
Alternatif Solusi1) Orientasi Pengelolaan Limbah Medis Fasyankes bagi petugas kesling
Dinkes Kabupaten /Kota dan Rumah Sakit se - Provinsi Lampung2) Monitoring Pengelolaan Limbah Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
(Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, Klinik Bersalin dan lain-lain)di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung
3) Pengkajian terhadap dokumen AMDAL bagi kegiatan/usaha yangberpotensi menimbulkan dampak pencemaran terhadap lingkungan.
4) Peningkatan kerjasama lintas sektor terkait terutama dengan DinasLingkungan Hidup Provinsi Lampung dalam rangka pengawasan dampakpencemaran limbah padat/cair medis yang ditimbulkan dari FasilitasPelayanan Kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, KlinikBersalin dan lain-lain) terhadap lingkungan.
e) Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syaratkesehatan
Grafik 3.38 Trend Jumlah TPM Yang Terdaftar Dalam E Monev HSPPer Kabupaten Kota Th 2015 – 2019
Analisis keberhasilan
Trend positif kenaikan TPM yang terdaftar pada e monev HSP th 204 – 2019
menunjukkan peningkatan, diketahui bahwa kab/kota yang sudah mengupload
data TPM ecara bertahap hingga tahun 2019 sudah 15 Kab yang ada di provinsi
Lampung, hal ini menunjukkan adanya keseriusan tenaga sanitarian dalam
mengelola program HSP melalui website.
57 | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG
Analisa Kegagalan
Hal yang menyebabkan rendahnya cakupan program antara lain:1) Masih terbatasnya dana dalam rangka pembinaan program Penyehatan
Makanan dan Minuman di kabupaten/kota , sehingga pencapaian indikator
sangat tergantung dengan ketersediaan anggaran dan aktifitas
2) Kurang adanya Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka kegiatan
Penyehatan Makanan dan Minuman di kabupaten/kota.
3) Kesulitan dalam hal pengumpulan data – data dan informasi tentang TPM.
Dikarenakan Belum optimalnya kinerja petugas teknis dalam pembinaan
dan pengawasan TPM di tingkat kabupaten/kota, belum tersedianya
peralatan, dukungan logistik, media fasilitasi,dan medaia sosialisasi, serta
belum dilakukannya Pemetaan faktor risiko akibat pangan siap saji yang
dilakukan oleh puskesmas belum merata sehingga sulit untuk menentukan
target kegiatan.
4) Sistim informasi penyampaian laporan data dari kabupaten ke Provinsi
belum tepat waktu sehingga sangat lama untuk mengetahui perkembangan
capaian target per daerah.
5) Koordinasi Lintas sektor dan lintas program dalam mendukung kegiatan
pelaksanaan program Hygiene sanitasi pangan masih belum optimal, hal ini
dikarenakan program belum mendapatkan prioritas.
Alternatif Solusi1) Melakukan Inventarisasi/PendaftaranTempat Pengelolaan PanganSiap Saji
dengan Melaksanakan Inspeksi Sanitasi di Tempat Pengelolaan Makanan
(TPM) sebagai syarat utama untuk pemenuhan persyaratan higiene sanitasi
dalam rangka mendapatkan sertifikat laik higiene sanitasi.
2) Provinsi/Kab/Kota diharapkan dapat melaksanakan Pengadaan Peralatan
Pemeriksa Kontaminasi Pangan.
3) Peningkatan Sistim informasi Higiene Sanitasi Pangan dalam mendukung
program HSP dengan mengembangkan dan melaksanakan e monev HSP
yang akan dimulai serentak di 15 Kab/kota pada tahun 2015.
4) Penguatan Sumber Daya Petugas baik di kabupaten/kota, puskesmas
58 | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG
f) Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat
Grafik.3.39 Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tatanankawasan sehat tahun 2015 - 2019
Analisis Keberhasilan
Trend positif kenaikan program STBM, TPM dan PLR dari tahun ke tahun
menunjukkan telah semakin meningkatnya kemampuan petugas dalam
melaksanakan kegiatan puskesmas dan dalam pengiriman laporan secara
website.
Hal-hal yang menyebabkan peningkatan capaian cakupan KesehatanLingkungan :
1) Meningkatnya jumlah fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatanserta distribusi fasilitas dan tenaga kesehatan di seluruhkabupaten/kota.
2) Peningkatan peran aktif lintas program dan lintas sektor dalammendukung program kesehatan lingkungan.
3) Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petugas dalamprogram kesehatan lingkungan sehingga target tercapai.
.
Analisis Kegagalan
Masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan program kabupaten kota sehat
adalah :
1) Masih ada kabupaten yang belun mepunyai Forum Kabupaten/Kota sehatyaitu sebanyak 6 Kabupaten/Kota.
2) Masih adanya Persepsi bahwa program kabupaten kota sehat adalah milikDinas Kesehatan, baik di tingkat Propinsi maupun di tingkat kabupaten
3) Beberapa dari Kabupaten/Kota yang sudah terbentuk forum sudah tidakaktif lagi dalam program Kabupaten/Kota Sehat.
59 | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG
Alternatif Solusi
Alternatif solusi yang dilakukan dalam mengatasi hambatan antara lain:1) Pembinaan Kegiatan Kabupaten Kota Sehat tetap diperlukan agar
kabupaten/kota tetap termotivasi untuk melaksanakan ProgramKabupaten/Kota Sehat terutama bagi kabupaten/kota yang sudah memilikiforum.
2) Perlunya sosialisasi bagi Kabupaten/Kota yang belum memiliki forum agarsegera membentuk Kabupaten/Kota Sehat.
3) Perlunya workshop Kabupaten/Kota Sehat dengan mengundang 9(sembilan Kabupaten/Kota) yang sudah memiliki forum Kabupaten/kotaSehat. Ini dimaksudkan untuk menguatkan forum yang sudah ada.
4) Perlunya reward bagi Kabupaten/Kota yang telah mengikuti verifikasi danmendapatkan penghargaan Swasti Saba.
5) Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
a) Persentase Kab/Kota yang memiliki Kebijakan PHBS
Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki kebijakan PHBS (%) adalah
persentase kabupaten/kota yang membuat kebijakan yang mendukung PHBS
minimal 1 kebijakan baru per tahun. Kebijakan yang dimaksud adalah
kebijakan yang mendukung kesehatan/PHBS/gaya hidup sehat dalam bentuk
Peraturan Daerah, Peraturan Bupati/Walikota, Instruksi Bupati/Walikota, Surat
Keputusan Bupati/Walikota, dan/atau Surat Edaran/Himbauan Bupati/Walikota
pada tahun pelaporan. Adapun pencapaian kabupaten/kota di Provinsi
Lampung yang telah mengeluarkan kebijakan terkait PHBS pada Tahun 2019
ini adalah sebagai berikut:
Tabel 3.2 Kebijakan PHBS di Kab/Kota Provinsi Lampung dan
Kabupaten/Kota Tahun 2019
Provinsi
KabKota
Bentuk
Kebijakan
Nomor dan
TahunUraian
1 PROVINSI Peraturan
Gubernur
Lampung
Nomor 19 tahun
2019
Pembentukan
Lampung Stunting
Agent (LSA) dalam
pencapaian 1000 HPK
dan penurunan status
stunting di Provinsi
Lampung
Surat Edaran
Gubernur
Nomor 19 tahun
2019
Pencanangan ECO office
2 LAMPUNG
SELATAN
Peraturan Bupati 15 TAHUN 2019 PENGAWASAN DEPOT
AIR MINUM
60 | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG
Provinsi
KabKota
Bentuk
Kebijakan
Nomor dan
TahunUraian
Surat Edaran 224 TAHUN 2019 PERCEPATAN AKSES
SANITASI LAYAK
Surat Edaran 449 tanggal 23
April 2019
Penggunaan 5 Jenis
Tempat Sampah
Peraturan Bupati 82 Tahun 2019 Tata Cara penediaan
Fasilitas Khusus
Menyusui dan atau
memerah air susu ibu ,
susu formula bayi dan
produk bayi lainnya
Peraturan Bupati 78 Tahun 2019 program gerakan
percepatan seribu hari
pertama kehidupan
melalui pendekatan
keluarga
Peraturan Bupati 85 Tahun 2019 persalinan di tenaga
kesehatan dan fasilitas
kesehatan
3 Lampung
Timur
Surat Edaran
Bupati Lampung
Timur
Nomor : 40/ 009/
03-
SK/Bid./I/2019
Himbauan Senam
Peregangan, Makan Buah
dan Sayur Di Tempat
Kerja
SURAT EDARAN 4255/03-SK/2019 implementasi
komunikasi perubahan
perilaku masyarakat
dalam pencegahan
stunting
SK Bupati B294/22/SK2019
tanggal 17 juni
2019
penetapan lokus
intervensi stunting
SK Bupati 440/1058.a/03-
SK/Bid-
III.01/Vii/2019
tanggal 10 juli
2019
Tim Binwil PIS- PK
Kab.Lampung Timur
4 Metro Surat Keputusan
Walikota
296/KPTS/D-
2/2019
Tanggal 22 April
Penetapan Puskesmas
Ramah Anak Kota Metro
61 | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG
Provinsi
KabKota
Bentuk
Kebijakan
Nomor dan
TahunUraian
2019
Surat Edaran
Walikota
331/KPTS/D-
2/2019
Tanggal 3 Mei
2019
Pemanfatan Buku
Kesehatan Ibu dan Anak
Surat Keputusan
Walikota
331/KPTS/D-
2/2019
Tanggal 7 Mei
2019
Penetapan Klinik Tumbuh
Kembang Anak di Rumah
Sakit Kota Metro
Surat Keputusan
Walikota
361/KPTS/D-
2/2019
Tanggal 15 Mei
2019
Pembentukan Tim
Pelaksanan Kegiatan
Peningkatan Pemberian
Makanan Bayi dan Anak
(PMBA) Kota metro
Tahun 2019
Surat Keputusan
Walikota
345/KPTS/D-
2/2019
Tanggal 10 Mei
2019
Pembentukan Tim Audit
Maternal Perinatal Kota
Metro
Surat Keputusan
Walikota
377/KPTS/D-
2/2019
Tanggal 22 Mei
2019
Penetapan Model Sekolah
Sehat dan Pembentukan
Tim Pembina Model
Sekolah Sehat Kota Metro
Surat Keputusan
Walikota
390/KPTS/D-
2/2019
Tanggal 27 Mei
2019
Pembentukan Pokja
Akselerasi Penurunan
Angka Kematian Ibu dan
Angka kematian bayi dan
Tim Manual Rujukan
Serta Jejaring Rujukan
Kegawadaruratan
Maternal dan neonatal
Kota Metro
Surat Edaran
Walikota
441.1/25/SE/D-
2/2019
Penetapan Hari Cuci
Tangan bersama Pakai
Sabun dan Air mengalir,
Sarapan Bersama Dengan
Gizi Seimbang, Sikat Gigi
Bersama dan Minum
Tablet Tambah darah
(TTD) Bersama untuk
62 | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG
Provinsi
KabKota
Bentuk
Kebijakan
Nomor dan
TahunUraian
Remaja Putri
6 Mesuji Peraturan Bupati 1.Perbub No 40
Tahun 2019
Tanggal 1 Juli
2019
Peraturan Bupati Mesuji
Tentang Sanitasi Total
Berbasis Masyarakat
Kabupaten Mesuji
2.Perbub No 31
tahun 2019
Tanggal 20 mei
2019
peraturan bupati mesuji
tentang Penurunan
stunting
7 Pesisir Barat Surat Edaran
Bupati Pesisir
Barat
SE No.
440/1367/1V.02
/2019
Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
Demam Berdarah
Dengue (BDB) di
Kabupaten Pesisir Barat
2019
8 Pringsewu Perda Perda no 1 tahun
2019
tentang STBM
Berkelanjutan
9 Tanggamus Surat Edaran
Noomor:440/366
4/23/2019
Penerapan Kawasan
Tanpa Rokok (KTR) di
Sekolah se Kabupaten
Tanggamus
Peraturan Bupati
Tanggamus
Nomor :26 tahun
2019
Pedoman Pelaksanaan
Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat (GERMAS) di
kabupaten Tanggamus
10 Tulang
Bawang Barat
Perbup No. 06 tahun
2019
Kawasan Tanpa Rokok
11 Way Kanan Keputusan Bupati
Waykanan
B.11/V.01-
WK/HK/2019
Pembentukan Kelompok
Kerja Sanitasi / Air
Minum dan Penyehatan
Lingkungantahun 2019
Keputusan Bupati
Waykanan
660/ 131.b/IV.12-
WK/2019
Penerapan Eco Office di
Pemda Way Kanan
SE Bupati 800/77/IV.02-
WK/I/2019
Penerapan kawasan tanpa
rokok
Perbup Way
kanan
No. 25 tahun 2019 Pedoman pelaksanaan
Germas di kab Way Kanan
63 | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG
Provinsi
KabKota
Bentuk
Kebijakan
Nomor dan
TahunUraian
SK Bupati B. 430/IV.02-
WK/HK/2019
Forkom Germas kab. Way
Kanan
Dinas Kesehatan Provinsi telah melakukan berbagai sosialisasi dan
pembinaan yang terintegrasi di kegiatan yang ada dalam rangka mendorong
dinas kesehatan kabupaten/kota untuk menginisiasi keluarnya kebijakan
PHBS di Kabupaten/Kota.
Pada tahun 2019 di Provinsi Lampung telah mengeluarkan 2 kebijakan
terkait PHBS yaitu tentang terbitnya Surat Edaran Pelaksanaan Eco Office Di
Provinsi Lampung dan Peraturan Peraturan Gubernur tentang pembentukan
Lampung Stunting Agent (LSA) di Provinsi Lampung.
Dari 15 kabupaten/kota, ada 11 kabupaten/kota (73,33 %) yang memiliki
minimal satu kebijakan baru terkait PHBS yang dikeluarkan pada Tahun
2019 ini. Adapun target capaian untuk indikator kabupaten/kota yang
mengeluarkan kebijakan PHBS pada tahun 2019 ini adalah sebesar 80%
.Dengan demikian, capaian indikator kinerja kegiatan untuk indikator
Kabupaten/kota yang memiliki kebijakan PHBS pada tahun 2019 ini belum
mencapai target yang ditetapkan. Kendala dalam pencapaian target
kabupaten/kota yang memiliki kebijakan PHBS di antaranya minimnya dana
untuk advokasi ke pengambil kebijakan di kabupaten/kota secara langsung
serta inventarisir data pada lintas program dan lintas sektor yang belum
maksimal . Oleh karena itu, upaya pencapaian target yang dilakukan pada
Tahun 2019 diarahkan untuk dapat lebih mendorong dan dan melakukan
sosialisasi ke petugas di dinas kesehatan dan beberapa sektor terkait
kabupaten/kota yang terintegrasi melalui pertemuan yang mengundang
kabupaten/kota melalui dana APBN dalam kegiatan Penguatan Pelaksanaan
Kebijakan PHBS yang telah di keluarkan dengan tujuan agar cakupan ini
dapat meningkat .
Analisis Keberhasilan
Secara program kegiatan, dalam meningkatkan cakupan capain Provinsi telah
melakukan :
1. Dalam meningkatkan cakupan kebijakan PHBS di Provinsi dan Kab/Kota ,
provinsi telah melakukan advokasi kepada kab/kota agar dapat
mengadvokasi lintas program, lintas sektor dan pimpinan daerah agar dalam
meningkatkan cakupan PHBS dapat mengeluarkan penguatan kebijakan
terkait PHBS di setiap pertemuan yang dilaksanakan di Provinsi maupun
64 | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG
pelaksanaan kegiatan di Kab/Kota.
2. Telah di bentuk Forum Komunikasi Germas melalui Peraturan Gubernur
Lampung tahun 2017 dan beberapa Kab/kota telah terbentuk Forum
Komunikasi Germas yang bertujuan untuk meningkatkan implementasi
prilaku hidup sehat di masyarakat dan mendorong para pimpinan daerah dan
anggota Forkom Germas untuk melalukan melukakan penguatan dalam
bentuk kebijakan terkait PHBS dan kebijakan berwawasan kesehatan di
Provinsi dan Kab/Kota.
Analisis Kegagalan
1. Lemahnya SDM di daerah dan Kurangnya advokasi di daerah kepada
pimpinan daerah sehingga kebijakan PHBS capaian nya belum mencapai
target yang diharapkan .
2. Minimnya dana untuk advokasi ke pengambil kebijakan dan mengambil
langkah tindakan implementasi kebijakan di kabupaten/kota secara
langsung .
3. Kurangnya koordinasi dan inventarisir kebijakan di lintas program, lintas
sektor dan Badan pengelola Hukum di daerah , sehingga banyak kebijakan
yang tidak terinventarisir oleh pengelola program di daerah.
Alternatif Solusi
1. Mengefektifkan peran Forum Komunikasi Germas atau sejenisnya di
Provinsi dan Kab/Kota .
2. Melakukan Koordinasi dengan BiroHukum/Bagian Hukum terkait
kebijakan yang dilakukan oleh lintas program, dan Lintas sektor.
3. Mendorong Kab/Kota agar dapat mendorong pimpinan daerah terntang
kebijakan PHBS dan pentingnya implementasi kebijakan PHBS di daerah
b) Persentase desa yang memanfaatkan dana desa untuk UKBM
Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja
negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran
pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa digunakan untuk
mendanai keseluruhan kewenangan desa dengan prioritas untuk mendukung
program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.
65 | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG
Tabel 3.3 Persentase Desa Yang Memanfaatkan Dana Desa Untuk UKBM
di Provinsi Lampung Tahun 2019
KABUPATENJumlah
DesaJumlah Dana Desa
Jumlah Dana
Desa yang
Dimanfaatkan
untuk UKBM
Jumlah Desa
yang
memanfaatkan
dana desa
untuk UKBM
% desa
yang
memanfaat
kan dana
desa untuk
UKBM
1 Lampung
Selatan
256 307.268.215.000 28.278.415.000 244 95,31%
2 Lampung Barat 131 127.188.856.000 12.718.885.600 131 100,00%
3 Lampung
Tengah
301 3.954.487.750 301 100,00%
4 Lampung
Timur
264 88.777.154.750 26.840.239.850 264 100,00%
5 Mesuji 105 229.503.356.079 1.282.782.594 44 41,90%
6 Pesawaran 170 170 100,00%
7 Pesisir Barat 116 40.477.679.859 2.870.720.100 32 27,59%
8 Tanggamus 299 0,00%
9 Pringsewu 126 94.089.245.640 6.404.598.933 126 100,00%
10 Tulang Bawang
Barat
103 28.883.767.323 2.172.200.902 - 0,00%
11 Tulang Bawang 151 79.153.556.395 3.166.129.662 116 76,82%
12 Lampung Utara 231 71.737.338.525 3.946.825.395 231 100,00%
13 Way Kanan 221 183.883.610.000 5.744.972.257 221 100,00%
2173 1.067.079.169.571 97.380.258.043 1.579 72,66%
Dari 2.173 desa yang ada di Provinsi Lampung, sudah ada 1579 desa (72,66 %)
yang telah memanfaatkan dana desa. Pada Tahun 2019 ini untuk
pengembangan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) dengan
persentase sebesar 72,66 %. dengan target pada tahun 2019 ini sebanyak 80%
desa di Lampung telah memanfaatkan dana desa minimal 10% untuk UKBM
belum dapat tercapai .
Analisis Keberhasilan
Meskipun persentase dana desa yang memanfaatkan yang memanfaatkan
dana desa telah mencapai target yang ditetapkan di beberapa desa,
pemanfaatan dana desa untuk kesehatan atau UKBM sudah ada, sebagain
besar desa sudah mencapai 10% dari dana desa yang ada.
Advokasi terhadap Pimpinan Daerah dan Lintas program serta sosilisasi
sampai ke tingkat desa sangat mempengaruhi peningkatan cakupan ini.
Pada tahun 2018 Dinas kesehatan Provinsi telah melaksanakan dan
merencakan kegiatan malalui sumber dana APBN yaitu kegiatan advokasi
66 | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG
penguatan dana desa di Provinsi dan Kabupaten.
Provinsi telah mengadakan penggandaan buku pedoman dana Desa untuk
Kesehatan yang di alokasikan bagi Kab/Kota agar meningkatnya
pemahaman di Kab/Kota sampai desa tentang pemanfaatan dana desa yang
dapat dilakukan untuk kegiatan UKBM.
Analisis Kegagalan
Masih belum maksimalnya target ini disebabkan alokasi pemanfaatan dana desa
belum semua disosialisasikan kepada kepala desa sehingga pemanfaatan dana
desa sebagaian besar masih diperuntukkan pembangunan sarana/prasarana
desa. Selain itu, masalah terbesar adalah dalam pengumpulan data dan
pelaporan data pemanfaatan dana desa masih terkendala, yaitu ada sebagian
bidan desa atau petugas puskesmas yang tidak dapat mengakses data tersebut
di sebagian besar desa, padahal pemanfaatan dana desa tersebut untuk
kesehatan sudah ada. Hal ini menyebabkan data % dana desa yang
dimanfaatkan untuk kesehatan tidak dapat diketahui.
Alternatif Solusi
Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pencapaian target dana desa
yaitu melakukan sosialisasi mengenai juknis pemanfaatan desa yang
terintegrasi pada kegiatan:
Melakukan advokasi kepada kepala desa dan BPMD agar
pengalokasian dana desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat
bidang kesehatan RPJMDes tahun 2020 dapat ditingkatkan.
Mendorong petugas puskesmas dan bidan desa dalam ikut serta dalam
musrembangdes utnuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa bagi
kesehatan.
Mendorong Dinas Kesehatan Kabupaten agar melakukan koordinasi
dengan BPMPD dan Lintas program teruntuk mengetahui realisasi dana
desa untuk UKBM.kait
Melakukan advokasi kepada BPMD dan kepala desa tentang
penggunaan dana desa untuk UKBM agar dapat dialokasikan pada tahun
berikutnya.
Melaksanakan kegiatan di Kabupaten Lokus berupa pertemuan
Sosialisasi Prioritas Pemanfaatan Dana Desa Untuk Kesehatan
Tahun 2019 dengan alokasi dana APBN.
c) Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSRnya untuk program kesehatan
Sesuai dengan Strategi Global Promosi Kesehatan, selain mendorong kebijakan
publik berwawasan kesehatan, reorientasi pelayanan kesehatan serta gerakan
masyarakat, kegiatan utama Promosi Kesehatan lainnya adalah bina suasana
dengan mengembangkan jaringan kemitraan dan memberikan edukasi kepada
masyarakat.
Dunia usaha dan swasta juga memilikik ewajibanuntukturutserta dalam
pembangunan kesehatan. Melihat peluang besar dari dunia usaha melalui
67 | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG
programCorporateSocialResponsibility(CSR)-nya,Pusat promosi
Kesehatanmenggalangkemitraan denganduniausaha.
Jumlahduniausaha yang memanfaatkanCSR-nyauntukprogram kesehatan
adalahjumlahduniausaha yangtelah melakukanPerjanjian KerjaSama
(MOU/PKS) di Provinsi, Kab dan kotauntukmemanfaatkan CSR-nyauntuk
programkesehatan.
Tabel 3.4 Data Dunia Usaha/Swasta Yang Sudah Bekerja sama di Provinsi
Lampung dan Kab/Kota Tahun 2019
N
o
Nama Dunia Usaha
yang Bekerjasama
Nomor dan Tahun
MoU dan/ PKS
Bentuk Kerjasama Wilayah
kerjasama
1 Chandra Super Store No.890/1006/III.03.2/XII/2015 dan No.180/CHD-TJK/12/2015 Tanggal21 Desember 2015(jangka waktu: 5 th)
Penyampaian pesankesehatan dikantong belanjachandra superstoredan chandra mart
ProvinsiLampung
2 Prima Agung UMKM 440/1229/IV.02/2019 Pesan-PesanKesehatan
KabupatenPesisir Barat
3 JAPFA 443 /108 / IV.03 / III /2019
Health SchoolIntervention
Kec. KatibungLampung Selatan
4 PT BUKIT ASAM, TbkUnit PelabuhanTarahan BandarLampung
B/827/26400/KH.03/IX/2019
Perjanjian kerjasama
Bandar lampung440 / 1677 / III.02 / 09/IX / 2019
5 PTPN 7 Bunga Mayang 119/01/1/2016 (selama5 tahun s.d 2021)
Transport KaderPosyandu &Pemberian PMT
PTPN 7 BungaMayangLampung Utara
6 PT Nakau 093/HR/NAK/SKBX/2019
Pemberian PMT padabalita di posyandudalam programbantuan Nakaupeduli kesehatan(NPK)
Lampung Utaradesa kemalaabung
7 Kopi HELER 800/ 530.a /IV.02-WK/IV/2017 (berlaku5 tahun)
Pesan Kesehatan diKemasan
KabupatenWay Kanan
Berdasarkan data tabel di atas, terlihat bahwa upaya kemitraan dengan dunia
68 | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG
usaha atau lintas sektor yang sudah memiliki dasar hukum (MoU atau PKS)
sudah berjalan di Kota Bandar Lampung, Kab. Lampung Utara, Kab. Way
Kanan , Kab lampung Selatan dan Kab. Pesisir Barat, serta Dinas Kesehatan
Provinsi Lampung. Kemitraan tersebut di antaranya dilakukan dengan
Bebeberapa perusahaan Swasta di Kabupaten, dan pusat perbelanjaan
(Chandra Superstore) .
Di beberapa kabupaten/kota lainnya, kemitraan dengan usaha baru bersifat
insidentil saja, seperti sponsorship dalam acara kesehatan, belum dibuat
dalam jangka panjang yang memiliki dasar hukum berupa MoU atau PKS
kedua belah pihak. Selain itu, beberapa kemkitraan yang sudah berjalan
belum dibuatkan MoU/PKSnya. Oleh karena itu, ke depannya pembinaan ke
dinas kesehatan kabupaten/kota dan sosialisasi program kesehatan kepada
calon dunia usaha potensial harus dioptimalkan sehingga dapat terjalin
kemitraan yang lebih langgeng dan berdampak pada peningkatan status
kesehatan masyarakat.
Analisis Keberhasilan
Tahun 2019 , melalui anggaran APBN telah di dilaksanakan kegitan
berupa Penggalangan Kemitraan dengan Ormas dan Dunia Usaha untuk
Mendukung Program Kesehatan di tingkat Provinsi dan meliatkan
Kab/Kota dengan mengundang berbagai dunia usaha di Provinsi
Lampung dan Kab/Kota guna menggalang kemitraan di berbagai dunia
usaha. Dalam meningkatkan cakupan dikalakukan sosialisasi program-
program kesehatan kepada dunia usaha sehingga diharapkan dunia
usaha dapat mendukung dalam bentuk apapun dan mau bermitra dengan
dinas kesehatan Provinsi Lampung.
Analisis Kegagalan.
1. Di beberapa kabupaten/kota lainnya, kemitraan dengan usaha baru bersifat
insidentil saja, seperti sponsorship dalam acara kesehatan, belum dibuat
dalam jangka panjang yang memiliki dasar hukum berupa MoU atau PKS
kedua belah pihak.
2. Beberapa kemitraan yang sudah berjalan belum dibuatkan MoU/PKSnya.
3. Dunia usaha yang ada , ingin melakukan kerjasama , tetapi tdak ingin ada
nya ikatan dalam bentuk MOU ( teikat dalam jangka waktu tertentu) bantuan
hanya bersifat dalam kondisi event tertentu.
69 | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG
Alternatif Solusi
Provinsi akan melalukan pembinaan secara berkesinambungan ke dinas
kesehatan kabupaten/kota dan sosialisasi program kesehatan kepada dunia
usaha dengan melibatkan unsur yang ada di daerah.
kepada calon dunia usaha potensial harus akan lebih dioptimalkan sehingga
dapat terjalin kemitraan yang lebih langgeng dan berdampak pada peningkatan
status kesehatan masyarakat.
d) Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya
untuk mendukung kesehatan
Organisasikemasyarakatanmerupakan kelompokpotensialuntuk meningkatkan
perilakusehatmasyarakat karena merekamemiliki sumberdayasampai
digrassroot.Pusat promosi Kesehatanmenggalang peran serta ormas baik
ormas keagamaan, kepemudaan, dan wanita untuk
meningkatkanjangkauanaksesinformasikesehatandan pemberdayaan
programkesehatanprioritas terhadapmasyarakatluas.
Jumlah ormas yang memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung
kesehatan adalah jumlah organisasi kemasyarakatan yang melakukan
kerjasama (MoU/PKS) dengan Pemerintah Provinsi/Dinas Kesehatan Provinsi
yang memanfaatkan sumberdayanya untuk mendukung program kesehatan.
Tabel 3.5 Data Organisasi Kemasyarakatan Yang Sudah Bekerja sama
di Provinsi Lampung Tahun 2019
N
o
Nama Dunia
Usaha yang
Bekerjasama
Nomor dan Tahun MoU
dan/ PKS
Bentuk Kerjasama Wilayah
kerjasama
1 PW Aisyiyah
Provinsi
Lampung
No.
890/1000/III.03.2/XII/20
15 dan No. 01/SK-
PWA/A/XI/2015 Tanggal
21 Desember 2015 ( MOU
5 tahun)
meningkatnya
pengendalian
penyakit menular
dan tidak
menular,
Peningkatan status
kesehatan
masyarakat
Provinsi
Lampung
PW Fatayat
Nahdlatul Ulama
Provinsi
Lampung
No.
890/1001/III.03.2/XII/20
15 dan No.
01/MoU/PW.FNU/XII/20
15 Tanggal 21 Desember
2015 ( MOU 5 tahun)
meningkatnya
pengendalian
penyakit menular
dan tidak
menular,
Peningkatan status
kesehatan
masyarakat
Provinsi
Lampung
70 | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG
N
o
Nama Dunia
Usaha yang
Bekerjasama
Nomor dan Tahun MoU
dan/ PKS
Bentuk Kerjasama Wilayah
kerjasama
PW Muslimat
Nahdlatul Ulama
Provinsi
Lampung
No.
890/1004/III.03.2/XII/20
15 dan No. 001/MoU/
PAMI.LAMPUNG/XI/2015
Tanggal 21 Desember
2015 ( MOU 5 tahun)
meningkatnya
pengendalian
penyakit menular
dan tidak
menular,
Peningkatan status
kesehatan
masyarakat
Provinsi
Lampung
Pergerakan
Anggota Muda
IAKMI (PAMI)
Lampung
No.
890/1004/III.03.2/XII/20
15 dan No. 001/MoU/
PAMI.LAMPUNG/XI/2015
Tanggal 21 Desember
2015 ( MOU 5 tahun)
meningkatnya
pengendalian
penyakit menular
dan tidak
menular,
Peningkatan status
kesehatan
masyarakat
Provinsi
Lampung
Persatuan Radio
Siaran Swasta
Nasional
Indonesia
(PRSSNI)
Lampung
No.
890/1005/III.03.2/XII/20
15 dan No. 024.A/PRSSNI-
LPG/XI/ 2015 Tanggal 21
Desember 2015
( MOU 5 tahun)
meningkatnya
pengendalian
penyakit menular
dan tidak
menular,
Peningkatan status
kesehatan
masyarakat
Provinsi
Lampung
PW Lembaga
Kesehatan
Nahdlatul Ulama
(LKNU) Provinsi
Lampung
'No.
890/1003/III.03.2/XII/20
15 dan No. 105/LKNU-
LPG/XII/2015
Tanggal 21 Desember
2015
meningkatnya
pengendalian
penyakit menular
dan tidak
menular,
Peningkatan status
kesehatan
masyarakat
Provinsi
Lampung
DAMAR 440/062/III.02/III/IX/20
19
Perjanjian
Kerjasama dalam
kegiatan-kegiatan
program kesehatan
Kota Bandar
Lampung (
30
puskesmas)
09/PKS/IX/2019
71 | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG
N
o
Nama Dunia
Usaha yang
Bekerjasama
Nomor dan Tahun MoU
dan/ PKS
Bentuk Kerjasama Wilayah
kerjasama
PKK 800/2193/II.02.2/TUBABA/
2019
Upaya Kesehatan
Masyarakat
Posyandu
yang ada di
wilayah kerja
Puskesmas
Tulang
Bawang Barat
3 Shaka bakti
husada
900/298/10.02/VIII/2018 permenkes No.1172
th 2010
13 puskesmas
wilayah
Pesawaran
4 Majelis Taklim 102/MOU/MSJ-
LK/TUBABA/V/2019
Penyuluhan BAB
Sembarangan
Gilang
Tunggal
Makarta
Tulang
Bawang Barat
Fatayat Nahdatul
Ulama
443/ 2416/IV.o3/X/2019 Kampanye Germas
untuk Penurunan
Stunting
10 Desa
Lokus
Stunting
Kabupaten
Lampung
Selatan
Di Provinsi Lampung, sudah ada 5 MOU dengan Ormas yang telah terlalin
dengan masa kerjasama selama 5 tahun . Kabupaten/kota yang sudah
bekerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan memiliki dasar hukum
yang legal seperti MoU atau PKS, yaitu Kota Bandar Lampung Kabupaten
Tulang Bawang Barat, Kabupaten Pesawaran dan Kab. Lampung Selatan .
Kota Bandar Lampung telah bermitra dengan pehimpunan Ormas damar
guna penyampaian pesan-pesan kesehatan di wilayah Kota Bandar Lampung,
sedangkan kab. Pesawaran, Tulang bawang barat dan Lampung Selatan telah
bermitra dengan ormas PKK dan ormas lainnya guna mengatasi
permasalahan kesehatan.
Di Provinsi sendiri, pada tahun 2019 ini , melalui anggaran APBN telah di
dilaksanakan kegitan berupa Penggalangan Kemitraan dengan Ormas dan
Dunia Usaha untuk Mendukung Program Kesehatan di tingkat Provinsi dan
Kab/Kota .
72 | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG
Analisa Keberhasilan
1. Di Provinsi Lampung kemitraan dengan ormas sudah terjalin sebanyak 5
ormas (dengan mou selama 5 tahun) melebihi dari target yang ditetapkan
yaitu sebanyak 3 ormas yang .menjalin kerjasama di bidang kesehatan, hal
ini dikarenakan provinsi telah melakukan advokasi dan melakukan
pendekatan intensif kepada beberapa ormas agar ormas mau melakukan
kerjasama di bidang kesehatan.
2. Tahun 2019 telah dilaksanakan kembali kegiatan Penggalangan Kemitraan
dengan Ormas dan Dunia Usaha untuk Mendukung Program
Kesehatan di tingkat Provinsi dan Kab/Kota .
Analisa Kegagalan
1. Di Kabupaten kemitraan dengan ormas terkendala masih kurangnya
advokasi dan pendekatan yang dilakukan dan kurangnya memanfaatkan
sumber daya yang ada (pendekatan pimpinan daerah dan sumber lainnya)
kepada ormas secara intensif, hal ini disebabkan kurangnya SDM pengelola
program di Kabupaten dan kurangnya anggaran pelaksaan kegiatan
sehingga beberapa kabupaten masih banyak yang belum menjalin
kerjasama dengan ormas di daerah.
2. Kurangnya anggaran kegiatan pada ormas sehingga banyak ormas yang
sulit melakukan MOU secara terikat di bidang kesehatan.
Alternatif solusi
1. Provinsi akan melalukan pembinaan secara berkesinambungan ke dinas
kesehatan kabupaten/kota dan sosialisasi program kesehatan kepada ormas
di daerah dengan melibatkan unsur yang ada di daerah.
6) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada
Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat
a) Persentase realisasi kegiatan administrasi dukungan manajemen dan
pelaksanaan tugas teknis lainnya Program Kesehatan Masyarakat
Pada kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis
lainnya terdapat dua belas kegiatan yang meliputi :
1) Honor Pengelola Keuangan Satker
2) Administrasi Keuangan
3) Pertemuan Penyusunan Laporan Keuangan
4) Pertemuan Penyusunan dan Perencanaan Program Kesmas Tingkat
Provinsi
5) Review RKAKL
6) Konsultasi Pusat
7) Rapat Koordinasi Penyusunan Anggaran
8) Pembinaan Teknis Program Kesmas ke Kab/Kota
9) Pendampingan Tim Evaluasi dan Pemantauan Capaian Indikator
Program
73 | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG
10) Rapat Koordinasi Program Kesmas
Adapun capaian pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dilihat pada grafik
berikut ini :
Grafik 3.40 Capaian Pelaksanaan Kegiatan Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Provinsi Lampung
Tahun 2019
Analisis Kegagalan :
1) Adanya perubahan kebijakan menyebabkan beberapa kegiatan harus
dilakukan revisi
2) Kebijakan pembatasan perjadin menyebabkan proses revisi tidak dapat
dilakukan
3) Kegiatan bergantung pelaksanaannya pada kegiatan di pusat atau di
program lain sehingga saat kegiatan tersebut tidak dilaksanakan atau
dibatalkan menyebakan kegiatan tidak dapat dilaksanakan sedangkan
waktu untuk melakukan revisi terbatas
Alternatif Solusi :
1) Kegiatan yang melibatkan pusat sebaiknya dibiayai seluruhnya oleh pusat
2) Pembatasan perjadin sebaiknya difokuskan kepada program-program
tertentuyang fokus pada pengadaan namun untuk anggaran yang bersifat
operasional sebaiknya tidak ada pembatasan perjadin
3) Paket meeting sebaiknya tidak dihitung sebagai komponen akun perjadin
sehingga mengurangi beban pembatasan akun perjadin.
Secara ringkas capaian masing-masing indikator untuk setiap kegiatan padaprogram Kesmas dapat dilihat pada tabel berikut :
94
90
88
89
90
91
92
93
94
95
Target Realisasi
Target Realisasi
74 | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG
Tabel 3.6 Ringkasan Capaian Indikator Program Kesmas Per
Kegiatan Di Provinsi Lampung Tahun 2019
Program Indikator
Capaian Indikator Kesmas thun2019
Target Capaian Keterangan
Pembinaan GiziMasyarakat
Persentase ibu hamil KurangEnergi Kronik yang mendapatmakanan tambahan
50 93,01
Persentase ibu hamil yangmendapat Tablet TambahDarah (TTD)
95 98,7
Persentase bayi usia kurangdari 6 bulan yang mendapatASI eksklusif
3.
50 58,4
Persentase bayi baru lahirmendapat Inisiasi MenyusuDini (IMD)
55 84,2
Persentase balita kurus yangmendapat makanan tambahan 45 89,4
Persentase remaja puteri yangmendapat Tablet TambahDarah (TTD
30 90,3
PembinaanKesehatanKeluarga
Persentase kunjunganneonatal pertama (KN1) 91 95,89
Persentase ibu hamil yangmendapatkan pelayananantenatal ke empat (K4)
82 91,88
Persentase Puskesmas yangmelaksanakan penjaringankesehatan untuk peserta didikkelas 1
72 98,01
Persentase Puskesmas yangmelaksanakan penjaringankesehatan untuk peserta didikkelas 7 dan 10
65 97,68
Persentase Puskesmas yangmenyelenggarakan kegiatankesehatan remaja
50 92,72
Persentase Puskesmas yangmelaksanakan kelas ibu hamil 95 100
Persentase Puskesmas yangmelakukan Orientasi ProgramPerencanaan Persalinan danPencegahan Komplikasi (P4K)
100 100
PembinaanUpaya
KesehatanKerja danOlahraga
Persentase Puskesmas yangmenyelenggarakan kesehatankerja dasar
80 87,42
Jumlah pos UKK yangterbentuk di daerah PPI/TPI 730 12
75 | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG
Persentase fasiltaspemeriksaan kesehatan TKIyang memenuhi standar
100 100
Persentase Puskesmas yangmelaksanakan kegiatankesehatan olahraga padakelompok masyarakat diwilayah kerjanya
60 85,09
PenyehatanLingkungan
Jumlah desa/kelurahan yangmelaksanakan STBM (SanitasiTotal Berbasis Masyarakat)
2636 1832
Persentase Sarana air minumyang dilakukan pengawasan 50% 91,38
Persentase Tempat-tempatumum (TTU) yang memenuhisyarat kesehatan
58% 54
Persentase RS yangmelakukan pengelolaan limbahmedis sesuai standar
36% 64
Persentase TempatPengelolaan Makanan (TPM)yang memenuhi syaratkesehatan
32% 29,34
Jumlah Kabupaten/Kota yangmenyelenggarakan tatanankawasan sehat
13 6
PromosiKesehatan danPemberdayaan
Masyarakat
Persentase Kab/Kota yangmemiliki Kebijakan PHBS 80 100
Persentase desa yangmemanfaatkan dana desauntuk UKBM
50 72,66
Jumlah dunia usaha yangmemanfaatkan CSRnya untukprogram kesehatan
3 6
Jumlah organisasikemasyarakatan yangmemanfaatkan sumberdayanya untuk mendukungkesehatan
3 5
DukunganManajemen danPelaksanaanTugas TeknisLainnya padaProgramPembinaanKesehatanMasyarakat
Persentase realisasi kegiatanadministrasi dukunganmanajemen dan pelaksanaantugas teknis lainnya ProgramKesehatan Masyarakat 95 90
Keterangan :Lebih dari target
Mendekati target
Jauh di bawah target
76 | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG
B. Realisasi Anggaran
Alokasi PAGU Anggaran yang diperjanjikan antara Dinas Kesehatan Provinsi
Lampung dengan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyakat sebesar Rp
9.092.695.000,-. dengan rincian per kegiatan sebagai berikut :
Tabel 3.7 Alokasi Pagu Dana Dekonsentrasi Program Kesmas
Dinkes Provinsi Lampung Tahun 2019
NO KEGIATAN PAGU 2019
1 Pembinaan Gizi Masyarakat 2.112.363.000
2Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis
lainnya
776.960.000
3Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan
Olahraga
683.844.000
4 Pembinaan Upaya Kesehatan Keluarga1.723.500.000
5Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
3.058.329.000
6 Penyehatan Lingkungan 737.699.000Total 9.092.695.000
Sumber : Laporan Dekonsentrasi APBN Provinsi Lampung (03) Tahun 2019
Sumber daya anggaran merupakan unsur utama selain SDM dalam
menunjang pencapaian indikator kinerja. Peranan pembiayaan sangat
berpengaruh terhadap penentuan arah kebijakan dan pelaksanaan
kegiatan yang berhubungan dengan upaya pembangunan Program
Kesehatan Masyarakat. Lebih terperinci alokasi dan realisasi anggaran
menurut jenis anggaran dapat dilihat sebagai berikut:
Tabel 3.8 Realisasi anggaran dana Dekonsentrasi Program Kesehatan
Masyarakat Dinkes Provinsi LampungTahun 2019
No Kegiatan Alokasi Realisasi SP2D% Realisasi
SP2D
1Pembinaan GiziMasyarakat
2.112.363.000 1.985.530.896 94,00
2Dukungan Manajemendan Tugas Teknislainnya
776.960.000 691.491.836 89,00
77 | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG
3Pembinaan UpayaKesehatan Kerja danOlahraga
683.844.000 680.224.600 99,47
4Pembinaan UpayaKesehatan Keluarga
1.723.500.000 1.509.675.700 87,59
5Promosi Kesehatandan PemberdayaanMasyarakat
3.058.329.000 2.887.934.194 94,43
6PenyehatanLingkungan
737.699.000 706.665.600 95,79
Total 9.092.695.000 8.461.522.826 93,06
Sumber Data: Laporan E Monev DJA Tahun 2019
Capaian realisasia keuangan secara umum masih di bawah target yang
diharapkan yaitu > 95 %, hal ini disebabkan :
1. Keterlambatan dalam proses SK Penanggungjawab Keuangan
menyebabkan kegiatan baru dapat dilaksanakan mulai bulan April
2019
2. Adanya perubahan kebijakan di tingkat pusat menyebkan
beberapa kegiatan harus dirubah dan menunggu proses revisi
untuk dapat dilaksanakan
3. Proses revisi yang sulit karena adanya pembatasan perjadin
menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan
4. Beberapa kegiatan pelaksanaannya tergantung pada
pelaksanaan kegitan di pusat atau program terkait lainnya
sehingga saat kegiatan tersebut dibatalkan oleh pihak lain, satker
tidak memiliki waktu untuk melakukan revisi.
5. Adanya keterlambatan pencaian anggaran dana BOK Provinsi
menyebabkan kegiatan menumpuk di akhir tahun menyebabkan
perubahan rencana pelaksanaan kegiatan di dana BOK.
Tabel di atas juga menunjukkan adanya realisasi anggaran yang rendah
pada kegiatan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis lainnya dimana hal
tersebut disebabkan ada kegiatan yang pelaksanaannya bergantung kepada
program lain dimana kegiatan dukungan manajemen hanya menyiapkan paket
meeting, uang harian dan transport tetapi ternyata program lain tidak
mengusulkan kegiatan sebagaimana diinstruksikan oleh Kementrian Kesehatan
akibatnya kegiatan yang ada tidak dapat direalisasikan. Sedangkan pada
kegiatan program gizi karena adanya perubahan kebijakan dimana kegiatan yag
bersifat paket tidak dapat dapat dilaksanakan karena tidak dapat direvisi karena
akan menyebabkan penambahan alokasi PAGU Perjadin maka kegiatan
tersebut tidak dapat dilaksanakan dan berdampak pada realisasi anggaran.
Sedangkan capaian yang rendah pada kegiatan Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat disebabkan adanya kegiatan-kegiatan yang
dilaksanakan di kabupaten/kota dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak
kedua tidak dapat dilaksanakan karena terkendala dalam proses pelaksanaan
kegiatan karena tidak dapat direvisi akibat pembatasan perjadin. Namun bila
dilihat dari realisasi output, seluruh capaian output telah tercapai 100 %
78 | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG
walaupun ada beberapa komponen yang tidak dilaksanakan. Adapun realisasi
per kommponen kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3.9 Realisasi Per Komponen Kegiatan Anggaran Dana Dekonsentrasi
Program Kesehatan Masyarakat Dinkes Provinsi LampungTahun 2019
NO NOMENKELATUR KOMPONEN VOL SATUAN
FISIKKINERJATOTAL
Realisasi Kinerja
1 2080.504.002.052 15 15 100,00 91,06%
Pelacakan dan Konfirmasi Masalah Gizi dan Monev%
Kegiatan Gizi
2 2089.040.001.053 1 1 100,00 98,48%
- Melakukan bimbingan teknis dan evaluasikegiatan kesehatan kerja termasuk GP2SP
%
3 2089.040.001.052 5 5 100,00 99,64%
- Melakukan koordinasi/sosialisasi kegiatankesehatan kerja termasuk GP2SP
%
4 2089.038.001.055 15 Laporan 15 100,00 100,00
Melakukan bimbingan teknis dan evaluasikegiatan kesehatan kerja
% %
5 2089.038.001.054 1 1 100,00 99,26%
- Menyediakan dukungan sarana dan prasaranakegiatan kesehatan kerja
%
6 2089.038.001.053 30 Orang 30 100,00 99,21%
- Melakukan orientasi, pelatihan, dan TOTkegiatan kesehatan kerja
%
7 2089.037.001.052 290 Dokumen 30 10,34 55,17%
- Melakukan koordinasi/sosialisasi kegiatankesehatan olahraga termasuk pembinaan kesehatanolahraga bagi anak
%
Sekolah
8 2089.035.001.053 300 Laporan 176 58,67 79,33%
#NAME? %
79 | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG
9 2085.950.001.092 1 Dokumen 1 100,00 93,04%
Penggerakan Propinsi dan Kabupaten dalampelaksanaan Program
%
Kesehatan Masyarakat
10 2085.950.001.091 4 Dokumen 4 100,00 95,10%
Pembinaan kepadaProvinsi dan Kabupaten dalam bidang Kesehatan
%
Masyarakat
11 2085.950.001.072 4 Dokumen 4 100,00 97,64%
Penyusunan Rencana Anggaran %
12 2085.950.001.071 1 Dokumen 1 100,00 97,61%
Penyusunan Rencana Program %
13 2085.950.001.061 12 Dokumen 12 100,00 94,86%
Pengelolaan Keuangan dan BMN %
14 2080.504.002.051 15 15 100,00 97,88%
Pelaksanaan Surveilans gizi menggunakan e-%
PPGBM
15 2080.003.001.051 15 Layanan 15 100,00 98,37%
Penguatan Intervensi Suplementasi Gizi Ibu%
Hamil dan Balita di 34
Provinsi
16 2080.007.001.051 66 Orang 66 100,00 98,75%
Pelatihan PMBA untuk Puskesmas di Kab/Kota %
Priroirtas Stunting
17 2080.007.001.052 38 Orang 38 100,00 99,88%
Orientasi Asuhan Gizi Pusskesmas %
18 5834.506.001.052 40 Orang 40 100,00 98,84%
Melakukan Orientasi SDM terkait Pengelolaan %
Limbah Medis di RS
19 5834.505.001.054 1 Laporan 1 100,00 89,78%
- Melakukan Bimbingan Teknis STBM %
20 5834.505.001.053 2 Dokumen 1 50,00 61,25%
- Melakukan Koordinasi, Advokasi dan Sosialisasiterkait STBM
%
21 5834.504.001.052 36 Orang 36 100,00 97,39%
Melakukan Orientasi SDM dalam Pengawasan%
Sarana Air Minum
22 5834.503.001.054 1 Laporan 1 100,00 99,89%
Melakukan Bimbingan Teknis Pengawasan TTU %
80 | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG
23 5834.503.001.052 47 Orang 47 100,00 98,59%
Melakukan Orientasi SDM dalam Pengawasan TTU %
24 5834.502.001.052 57 Orang 57 100,00 94,43%
Melakukan Orientasi SDMdalam Pengawasan Pasar
%
Sehat
25 5834.501.001.052 44 Orang 44 100,00 99,34%
Melakukan Orientasi SDM dalam Pengawasan TPM %
26 5833.002.001.051 1 Layanan 8 100,00 96,57%
Memproduksi dan Menyebarluaskan Informasi TemaPrioritas
%
Nasional dan Spesifik
Lokal
27 5833.001.001.055 1 Laporan 2 100,00 94,74%
Model Intervensi Promosi Kesehatan %
28 5833.001.001.054 1 Provinsi 3 100,00 97,10%
Koordinasi LS/LP terkait %
Pemanfaatan Dana Desa untuk Kesehatan
29 5833.001.001.053 3 Kabupaten/Kota 4 100,00 99,45%
Melakukan Penguatan %
Implementasi Germas
30 5833.001.001.052 3 Kabupaten/Kota 5 100,00 95,05%
Koordinasi Lintas Sektor terkait Pelaksanaan%
Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat
31 5832.005.001.051 39 Orang 39 100,00 99,66%
Orientasi Tata Kelola Klinis Pelayanan Kesehatan %
Keluarga
32 5832.002.001.051 48 Orang 48 100,00 90,74%
Pelatihan Manajemen Terpadu Balita Sakit %
(MTBS)
33 5832.001.001.052 1 Layanan 12 100,00 99,72%
Penguatan Audit Maternal Perinatal (AMP)%
Terintegrasi Dalam
Surveilans Kematian Ibu
(SKI)
34 5832.001.001.053 2 Layanan 2 100,00 96,90%
Pendampingan Kesehatan Keluarga %
35 5832.002.001.053 1445 Paket 896 62,01 58,84%
Paket Pemeriksaan SHK %
36 5832.015.001.051 30 Orang 30 100,00 98,57%
81 | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG
Pelatihan Pelayanan Kesehatan Lansia dan%
Geriatri bagi Petugas
Puskesmas
37 5832.018.001.052 2 Layanan 2 100,00 97,04%
Koordinasi Kesehatan Keluarga %
38 5834.507.001.052 1 Provinsi 1 100,00 98,74%
Melakukan Koordinasi, Advokasi dan Sosialisasiterkait Kab/Kota Sehat
%
39 5832.004.001.052 28 Orang 28 100,00 99,75%
Orientasi Tim Pembina UKS/M Tingkat Provinsi%
(Lintas Sektor Terkait
Peraturan Bersama 4
Menteri Tentang UKS)
40 5833.004.001.051 1 Provinsi 1 100,00 95,72%
Melakukan Advokasi untuk %
Mendorong Kebijakan
PHBS di Kab./Kota
41 5833.004.001.052 1 Mitra/Jejaring 1 100,00 92,91%
MelakukanKemitraan/Jejaring Kerja dengan Sektoral
Kerja %
42 5833.004.001.053 2 Laporan 2 100,00 98,67%
Penguatan Pemberdayaan Masyarakat %
43 2089.036.001.055 7074 5.729 80,99 90,46%
Melakukan bimbingan teknis dan evaluasi kegiatankesehatan olahraga termasuk kebugaran jasmanijamaah haji
%
.
Koordinasi antara pusat dan daerah dalam meonitoring pelaksanaan
anggaran serta meminimalisir adanya perubahan kebijakan di tahun berjalan
akan mendorong capaian realisasi anggaran yang lebih baik.
Efisiensi yang telah dilakukan
Dinas Kesehatan Provinsi lampung telah menerapkan kebijakan
pengintegrasian kegiatan yang dilakukan antara lain:
a) Rapat Koordinasi teknis yang biasanya dilakukan di masing-masing
program telah digabungkan pada kegiatan Dukungan manajemen dan
tugas teknis lainnya dan hanya dilaksanakan satu kali.
b) Kegiatan Konsultasi Program juga hanya dialokasikan di Dukungan
Manajemen dan tugas teknis lainnya sehingga kegiatan mengurangi
jumlah anggaran dan kegiatan menjadi lebih terintegrasi.
c) Beberapa kegitan dilakukan di kab/kota untuk mengurangi biaya
82 | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG
perjalanan dinas yang terlampau besar dan menjangkau sasaran
yang lebih banyak.
C. Kesimpulan1. Indikator yang disepakati untuk dicapai oleh satker Dinas Kesehatan
Provinsi Lampung sebanyak 28 indikator dengan target yang telah disepakati.
Namun dari 28 target tersebut baru tercapai 22 indikator yang capaiannya
lebih dari target, 3 indikator yang capaiannya mendekati target dan 3 indikator
yangcapaiannya jauh dari target yang diharapkan..
2. Untuk beberapa indikator sudah lebih dari target yang ditetapkan namun
capaian masing-masing indikator mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun.
Perbedaan jumlah sasaran menjadi salah satu penyebab fluktuasi capaian dari
tahun ke tahun.
3. Analisa keberhasilan indikator terutama adalah karena adanya dukungan
sumber daya kesehatan dan tenaga kesehatan yang memadai, peningkatan
pembiayaan kesehatan, sistem pencatatan dan pelaporan yang lebih baik,
perbaikan infrastruktur di beberapa wilayah dengan adanya otonomi daerah
dan meningkatnya dukungan pemerintah daerah.
4. Untuk analisa penghambat, beberapa point yang perlu digaris bawahi adalah
belum adanya sistem pencatatan dan pelaporan terintegrasi satu pintu dan
masih berjalan berdasarkan program masing-masing, kondisi beberapa
wilayah yang sulit, distribusi tenaga kesehatan yang belum merata di
beberapa wilayah dan belum adanya reward dan punishment dalam sistem
penilaian kinerja pegawai di daerah.
5. Alternatif solusi yang dapat diberikan antara lain peningkatan kapasitas tenaga
kesehatan di wilayah tertentu khususnya yang jauh dari faskes rujukan, distribusi
tenaga khususnya di daerah terpencil dan penyediaan sarana dan pra sarana
yang diperlukan untuk peningkatan keualitas pelayanan serta peningkatan peran
pemerintah daerah daam mendukung pembangunan infrastruktur yang
mendukung peningkatan akses masyarakat ke fasilitas kesehatan.
6. Pada tahun 2019, Satker Dinas Kesehatan Provinsi Lampung mendapatkan
alokasi PAGU anggaran sebesar 15.810.782,000 dengan realisasi sebesar Rp.
14.479.879.204 (91,58%). Hal ini dapat dikatakan sejalan dengan capaian
indikator kinerja, dimana telah mencapai target.