BUPATI LAMPUNG TENGAH

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN BERUSAHA DAN NON

PERIZINAN BERUSAHA KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati tentang

Pendelegasian sebagian kewenangan Bupati dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Lampung Tengah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati

tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha kepada Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-

Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor

55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091 ) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724 );

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014, tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006

tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008

tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017

tentang Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu Daerah;

12. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 07

Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2012 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 07);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah ( Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 12

Tahun 2016 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2

Tahun 2018 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ( Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN

KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN BERUSAHA KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin palaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.

4. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah.

6. Pendelegasian Kewenangan adalah penyerahan tugas, hak,

kewajiban dan pertanggungjawaban Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha termasuk penandatanganannya atas nama Bupati Kepada Perangkat

Daerah atas nama jabatannya sendiri untuk menandatangani Keputusan dan/atau surat-surat dalam bidang perizinan berusaha dan non perizinan berusaha.

7. Kewenangan adalah hak dan kekuasaan Pemerintah Daerah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dalam Bidang perizinan dan non perizinan.

8. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah

kegiatan penyelenggaraan perizinan yang prosesnya dimulai dan tahap Pendaftaran, Pembayaran dan Pengambilan Perizinan Non perizinan dalam satu pintu terpadu.

9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

10. Perizinan adalah proses pemberian legalitas kepada

seseorang atau badan hukum tertentu dalam bentuk dokumen izin.

11. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan

pelayanan, fasilitas fiscal dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan

kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.

13. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau

Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk dan atas nama Bupati kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

14. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan

oleh Pelaku Usaha melalui OSS.

15. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk dan atas nama Bupati setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/ atau Komitmen.

16. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk dan atas nama Bupati setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/ atau Komitmen.

17. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk

memenuhi persyaratan lzin Usaha dan/atau lzin Komersial atau Operasional.

18. Tim Teknis adalah Tim yang terdiri dari unsur-unsur

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai kewenangan untuk memberikan rekomendasi /saran yang sifatnya teknis dalam hal izin yang akan diterbitkan baik diterima atau ditolaknya permohonan perizinan dan non perizinan.

19. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya

disebut TKPRD adalah Tim yang sebagian tugasnya memberikan rekomendasi/saran terkait izin yang akan diterbitkan terhadap peruntukan serta pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Tengah.

20. Bidang Teknis adalah kelompok kerja terdiri dari unsur-

unsur bidang perizinan, bidang penanaman modal dan bidang informasi.

21. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah standar

penerbitan perizinan berusaha dan non perizinan berusaha yang memuat tentang prosedur tetap penerbitan perizinan, standar biaya, standar waktu penyelesaian izin serta prosedur penanganan pengaduan.

BAB II

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini, mendelegasikan kewenangan untuk penandatanganan perizinan berusaha dan non perizinan berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah.

(2) Berdasarkan Pendelegasian dan pelimpahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, ditunjuk sebagai lembaga pelaksana Administrator dan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik ( SPIPISE ).

(3) Jenis perizinan berusaha dan non perizinan berusaha

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

A. Perizinan bidang Pendidikan, meliputi : 1. Izin Pendirian Pendidikan Dasar;

2. Izin mendirikan satuan pendidikan anak usia dini jalur formal (Taman Kanak-kanak/Raudhatul

Athfal); 3. Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama

(SPKS); 4. lzin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non

formal; dan 5. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non formal

dengan modal asing.

B. Perizinan bidang kesehatan, yang meliputi : 1. Bidang Farmasi :

Izin Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional. 2. Bidang Pangan Industri Rumah Tangga dan

Pangan Siap Saji : a) Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah

Tangga; b) Sertifikat Higiene Sanitasi Pangan.

3. Bidang Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga : a) Izin Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat

Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);

b) Izin Toko Alat Kesehatan; c) Sertifikat Produksi Alat Kesehatan dan

Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT). 4. Bidang Rumah Sakit :

a) Izin Mendirikan Rumah Sakit; . b) Izin Operasional Rumah Sakit.

5. Bidang Klinik : a) Izin Mendirikan Klinik; b) Izin Operasional Klinik.

6. Bidang Pengujian Fasilitas Kesehatan : Izin Institusi pengujian Fasilitas Kesehatan.

7. Bidang Laboratorium : Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan khusus.

8. Bidang Apotek :

Izin Apotek.

9. Bidang Toko Obat :

Izin Toko Obat.

10. Bidang Optikal :

Izin Penyelenggaraan Optikal.

11. Bidang Radiologi Diagnostik :

Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi

Diagnostik.

12. Bidang Tansfusi darah :

Izin Unit Transfusi Darah.

13. Bidang Hemodialisa :

Izin Pelayanan Hemodialisa di Fasilitas Kesehatan.

14. Bidang tenaga pelayanan medis, terdiri :

a) Tenaga medis meliputi : 1) Izin praktik dokter dan dokter spesialis; 2) Izin praktik dokter gigi.

b) Tenaga keperawatan, yang meliputi : 1) Izin praktik perawat; 2) Izin kerja perawat; 3) Izin Praktik bidan; 4) Izin kerja bidan; 5) Izin praktik penata anestesi.

c) Tenaga kefarmasian, meliputi : 1) Izin kerja apoteker;

2) Izin praktik apoteker; 3) Izin kerja tenaga teknis kefarmasian.

d) Tenaga keterapian fisik, meliputi: 1) Izin praktik fisioterapis; 2) Izin kerja fisioterapis; 3) Izin praktik okupasi terapis; 4) Izin kerja okupasi terapis; 5) Izin praktik terapis wicara; 6) Izin kerja terapis wicara.

e) Keteknisian medis, meliputi: 1) Izin kerja radiografer; 2) Izin kerja refraksionis optisien; 3) Izin pratik teknis kardiovaskuler.

f) Izin praktik tenaga kesehatan tradisonal;

g) Izin pekerjaan tukang gigi; h) Izin toko alat kesehatan; i) Izin usaha mikro obat tradisonal.

C. Perizinan bidang pekerjaan umum dan penataan

ruang, yang meliputi; 1. lzin Usaha Jasa Konstruksi; 2. Izin pemanfaatan ruang milik jalan; 3. Izin Mendirikan Bangunan; 4. Surat Izin Pengambilan Air Tanah; 5. Izin Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rusun; 6. Izin Pengubahan Rencana Fungsi dan

Pemanfaatan Rusun; 7. Sertifikat Laik Fungsi; 8. Sertifikat HMRS a/n Developer; 9. Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun

(HMSRSI) a/n pembeli; 10. Izin Titik Reklame; 11. Izin Reklame.

D. Perizinan Bidang ketenagakerjaan, yang meliputi;

1. Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan; 2. Pendaftaran Pengesahan Rencana Penggunaan

Tenaga Kerja Asing (RPTKA); 3. Izin Kantor Cabang; 4. Izin Tempat Penampungan; 5. Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja

Swasta;

6. Surat Izin Usaha Lembaga Penyalur Pekerja Rumah

Tangga; 7. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK); 8. Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa

Pekerja/Buruh.

E. Perizinan Bidang lingkungan hidup, yang meliputi; 1. lzin Lingkungan; 2. Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah

Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3); 3. Izin Pengumpulan Limbah Skala Kabupaten; 4. Izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air; 5. Izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk

aplikasi pada tanah.

F. Perizinan Bidang perhubungan, yang meliputi; 1. Bidang Darat

a) Izin Usaha angkutan, yang terdiri atas :

1) Izin trayek angkutan penumpang umum; 2) Izin operasi kendaraan umum tidak dalam

trayek;

3) Izin usaha angkutan; 4) Izin insindentil.

b) Izin penyelenggaraan tempat parkir swasta; c) Izin usaha bengkel umum kendaraan

bermotor;

d) Izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi;

e) Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai dan Danau;

f) lzin Penyelenggaraan Angkutan Orang;

g) Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan;

h) Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau;

i) Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau lintas antar propinsi dan/atau

antar Negara; j) Persetujuan Penyelenggaraan Terminal Barang; k) Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan

Penyeberangan; l) Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu

Lintas;

m) Pengoperasian Angkutan Barang Khusus. 2. Bidang Udara :

Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter.

G. Perizinan bidang Penanaman Modal, meliputi :

1. Izin pendaftaran penanaman modal dalam negeri; 2. Izin pendaftaran perluasan penanaman modal

dalam negeri ;

3. Izin pendaftaran Perubahan penanaman modal dalam negeri;

4. Izin pendaftaran penggabungan penanaman modal dalam negeri;

5. Izin usaha penanaman modal dalam negeri;

6. Izin Usaha perluasan penanaman modal dalam negeri;

7. Izin Usaha perubahan penanaman modal dalam

negeri; 8. Izin Usaha penggabungan penanaman modal

dalam negeri.

H. Perizinan bidang pertanahan, yang meliputi: 1. Izin Lokasi;

2. Izin Pemanfaatan Penggunaan Tanah (IPPT).

I. Perizinan bidang pariwisata dan kebudayaan, yaitu : 1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata; 2. Sertifikasi Usaha.

J. Perizinan bidang perikanan, yang terdiri atas izin

usaha perikanan meliputi : 1. Surat lzin Usaha Perikanan (SIUP); 2. Tanda Daftar Kapal Perikanan Untuk Nelayan

Kecil; 3. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI); 4. Surat lzin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI); 5. Persetujuan Pengadaan Kapal; 6. Surat Izin Pemuliaan; 7. Tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan; 8. Izin Komersial / Operasional Cek Fisik Kapal; 9. Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik; 10. Rekomendasi Pengeluaran Ikan Hidup; 11. Sertifikat Cara Pembesaran Ikan Yang Baik; 12. Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik.

K. Perizinan bidang pertanian, terdiri dari:

1. Izin Usaha Tanaman Pangan; 2. Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan; 3. Izin Usaha Hortikultura; 4. Pendaftaran Usaha Budidaya Hortikultura.

L. Perizinan bidang perkebunan, terdiri dari:

1. Izin Usaha Perkebunan; 2. Pendaftaran Usaha Perkebunan.

M. Perizinan bidang perternakan, terdiri dari:

1. Izin Usaha Obat Hewan; 2. Izin Usaha Peternakan; 3. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih/Bibit

Ternak; 4. lzin Pemasukan dan Pengeluaran Obat Hewan

Peliharaan; 5. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Hewan

Peliharaan; 6. Pendaftaran Pakan Ternak; 7. Pendaftaran/ Registrasi Obat Hewan; 8. Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Produk

Hewan; 9. Izin Rumah Pemotongan Hewan.

N. Perizinan bidang Perindustrian meliputi :

1. Izin Usaha Industri; 2. Izin Perluasan (usaha industri); 3. Izin Usaha Kawasan Industri; 4. Izin Perluasan (Kawasan industri);

5. Rekomendasi Izin Usaha Industri; 6. Rekomendasi Impor Limbah Non B3; 7. Rekomendasi Impor Industri Kimia;

8. Rekomendasi Impor Industri Makanan; 9. Tanda Daftar Industri.

O. Perizinan bidang Perdagangan meliputi : 1. lzin Usaha Perdagangan (IUP); 2. Tanda Daftar Perusahaan; 3. Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang

dan/atau Jasa; 4. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW); 5. Tanda Daftar Gudang; 6. Tanda Daftar Pelaku Usaha Distribusi-Barang

Kebutuhan Pokok (TDPUD-Bapok); 7. Persetujuan sebagai Pengelola Gudang Sistem resi

Gudang.

P. Perizinan Bidang Koperasi meliputi: 1. Izin Koperasi Simpan Pinjam; 2. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK); 3. lzin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan

Pinjam; 4. lzin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu

Koperasi Simpan Pinjam;

5. Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam.

Q. Perizinan Bidang Komunikasi dan Informatika

meliputi : 1. Izin Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio; 2. Perizinan Penyelenggaraan Jaringan

Telekomunikasi; 3. Perizinan Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi; 4. Perizinan Penyelenggaraan Telekomunikasi

Khusus untuk Keperluan Badan Hukum; 5. Perizinan Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran

Swasta (LPS) TV dan Radio; 6. Perizinan Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran

Publik Lokal (TV dan Radio).

Pasal 3

(1) Tata cara pemberian Perizinan berusaha dan non perizinan

berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

(2) Berdasarkan pendelegasian kewenangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2, Dinas berwenang memproses

administrasi, menandatangani dokumen, menerbitkan

dan/atau menetapkan dokumen perizinan berusaha dan

non perizinan berusaha, menangani pengaduan

masyarakat dan bertanggungjawab atas pelayanan

Perizinan berusaha dan non perizinan berusaha yang telah

didelegasikan.

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilaksanakan secara berkala dengan membuat laporan

paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali yang disampaikan

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan

Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Pendelegasian Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dicabut apabila : a. adanya peraturan yang mengharuskan adanya

perubahan pendelegasian kewenangan di bidang perizinan berusaha dan non perizinan berusaha; dan

b. tidak mampu untuk melaksanakan kewenangan yang

telah didelegasikan berdasarkan kajian Tim yang

dibentuk oleh Bupati.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri

dari Organisasi Perangkat Daerah / Unit Kerja terkait.

BAB III

PELAKSANAAN KEWENANGAN

Pasal 5

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas berkewajiban untuk :

a. Memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan publik sesuai dengan, peraturan perundang-undangan.

b. Melaksanakan alur mekanisme perizinan berusaha dan non

perizinan berusaha, mulai dari permohonan sampai dengan

penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan standar operasional prosedur.

c. Meneliti kelengkapan persyaratan administrasi perizinan.

d. Berkoordinasi dengan Dinas/Instansi terkait.

Pasal 6

(1) Dalam hal perizinan berusaha dan non perizinan berusaha yang diajukan oleh pemohon bersifat sangat teknis dan memerlukan kajian maka dalam rangka penerbitan dan/atau penetapan perizinan dan nonperizinan tersebut, harus dilakukan pemeriksaan dan penelitian oleh Tim Teknis yang terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait.

(2) Hasil pemeriksaan dan penelitian oleh Tim Teknis

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

(3) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas menerbitkan atau menolak permohonan izin tersebut.

Pasal 7

(1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)

berada dibawah koordinasi Kepala Dinas dan ditetapkan

dengan Keputusan Bupati. (2) Dinas dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada

Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan

perizinan berusaha dan non perizinan berusaha yang telah

diterbitkan tetap menjadi kewenangan Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan bidang tugas

pokok teknis masing-masing.

(2) Dalam hal perizinan berusaha dan non perizinan berusaha

yang telah diterbitkan kepada perorangan atau Badan

hukum tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan maka Kepala Dinas dapat mencabut

dan/atau menyatakan bahwa izin tersebut tidak berlaku

lagi.

(3) Seseorang atau badan hukum yang melakukan usaha atau

kegiatan tertentu dan tidak memiliki izin yang diwajibkan

berdasarkan ketentuan perizinan yang berlaku, maka

Dinas dapat menutup usaha atau kegiatan dan mencabut

semua perizinan terkait yang telah diterbitkan.

(4) Sebelum melakukan pencabutan dan penutupan terhadap

usaha atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dan (3) Kepala Dinas berhak memberikan teguran

secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.