Korupsi di sektor kehutanan
-
Upload
indonesia-anti-corruption-forum -
Category
Government & Nonprofit
-
view
140 -
download
5
Transcript of Korupsi di sektor kehutanan
KORUPSI DI SEKTOR KEHUTANAN
Direktorat Penyidikan dan Pengamanan Hutan,Direktorat Jendeal PHKA, Kementerian Kehutanan
A. KONDISI HUTAN DAN PERUNTUKANNYA
FUNGSI DAN KONDISI HUTAN PENGUNAAN & PEMANFAATAN HUTAN
A.1. Nilai Sumberdaya Hutan
Intangible
– Keanekaragaman hayati – Masa depan pangan
dan industri: keaneragaman genetik
– Pengendali perubahan iklim– Pengendali tata air– Penyangga kehidupan
manusia
1. Tangible Kayu HHBK
Potensi ekonomi yang segera bisa dirasakan
-Jumlahnya terbatas-Non-reversible (tak dapat balik seperti semula) jika terjadi kerusakan
KORUPSI MENJADI SALAH SATU DRIVER KERUSAKAN SUMBERDAYA HUTAN
B. PEMBANGUNAN KEHUTANAN DAN SEKTOR LAINNYA
1. Menekan angka deforestasi per tahun dari 1 Jt ha (2010) menjadi 450.637 Ha (2012)
2. Pembangunan KPH sebanyak 118 Unit3. Meningkatkan jumlah destinasi wisata
menjadi 118 lokasi dengan penggunjung sebanyak 4.833.467 jiwa (2012)
4. Meningkatkan penerimaan bukan pajak = Rp. 3,8 T.
5. Pembanguan KBR, Hutan Desa dan Hutan Kemasyakatan sebanyak 10141 Unit
6. Meningkatkan nilai eksport produk hasil hutan sejumlah US $ 3.6 Billion
7. Meningkatkan penindakan terhadap pelaku tindak pidana kehutanan jumlah kasus tahun 2012 sebanyak 186 Kasus
8. Meningkatkan Pengetahuan melalui Ristek Pemanfaatan Sumberdaya Genetik untuk masa depan umat manusia Pangan dan Industri berbasis Keanekaragaman Hayati
PEM
BAN
GU
NAN
KEH
UTA
NAN
KETERKAITAN PEM
BANG
UAN
AN SEKTO
R LAINN
YA
Hutan Indonesia diharapkan kembali menjadi penggerak ekonomi dan kontribusi dalam pembangunan ke depan.
1. Pembangunan kepentingan strategis seperti MP3I, toll
2. Pembangunan perkebunan yang tidak prosedur sebanyak 878 Unit seluas 8,5 Jt Ha.
3. Pemanfaatan tambang dalam kawasan hutan seluas 26 Juta Ha dimana seluas 11,7 Jt Ha belum CNC
4. Banyaknya proyek2 pemerintah dalam kawasan hutan seperti PNPM, Irigasi, jaringan listrik
5. Pengembangan wilayah administrasi (pemekaran desa/kecamatan)
C. PEMBANGUNAN KEHUTANAN DAN KORUPSI
Potensi Hutan
• Potensi hasil hutan pada 127 Jt Ha sangat tinggi
• Sumber daya non sector kehutanan sangat tinggi (tambang, geothermal, plasma nutfah, dll)
• Nilai Politis hutan sangat tinggi
Potensi Korupsi
• Sektor Kehutanan :• Perijinan• Peredaran TSL & HH• Manipulasi kewajiban
Negara (PNBP, Pajak, IHH)
• Modus temuan dan Lelang
• Sektor Non Kehutanan:• Perijinan yang tidak
prosedural• Hilangnya penerimaan
Negara (kehutanan) : IHH, PNBP, DR
• Hilangnya sumber daya hutan ikutan
Dampak Korupsi
1. Ekologi (Degradasi hutan, kwalitas ekosistem, Kehati, rawan bencana alam)
2. Ekonomi (PNBP hilang, harga kayu rendah, Hilangnya potensi jasa) masa depan manusia
3. Sosbud pergeseran nilai masy: skeptis, anarkhis, serakah dll)
D. PENEGAKAN HUKUM BIDANG KEHUTANAN1. PENEGAKAN HUKUM BELUM MAMPU MENIMBULKAN EFEK JERA
PADA PELAKU TIPIHUT 2. JUMLAH KASUS SEMAKIN BERKURANG TIDAK BERARTI
KEJAHATAN MENURUN, SERTA TIDAK BERHUBUNGAN SECARA SIGNIFIKAN DENGAN PENURUNAN DEGRADASI DAN DEFORESTASI
3. BANYAK KASUS YANG HARUS DITUNDA PENINDAKANNYA KARENA TERKAIT KEBIJAKAN NASIONAL PP NO. 60 DAN PP NO. 61
4. BELUM SAMANYA PRESEPSI INSTANSI PENEGAK HUKUM TENTANG HAL-HAL TEKNIS KEHUTANAN (PENETAPAN KAWASAN, LACAK BALAK DAN LAIN-LAIN (menjadi lebih rumit dg adanya putusan MK ttg kawasan hutan dan hutan adat sebagai bukan hutan negara)
Sumber : Mahkamah Agung 2009, 2010, 2011
TAHUN KASUSPUTUSAN
BEBAS < 1 TH 1 – 5 TH2009 106 11 28 672010 66 6 16 44
2011 42 6 12 24
D. 1. PRASYARAT PENEGAKAH HUKUM
1. PERSYARATAN UMUM– KEMAMPUAN MENDETEKSI PELANGGARAN– KEMAMPUAN MENANGGAPI DENGAN CEPAT DAN TEPAT– KEMAMPUAN MENGHUKUM SECARA ADIL DAN TEGAS
2. PERSYARATAN KHUSUS– KEHENDAK POLITIK (PRO DAN MELINDUNGI PROSES PENEGAKAN
HUKUM TANPA INTERVENSI)– PERENCANAAN DAN STRATEGI YANG MATANG MELALUI
PENDEKATAN MULTI-DOOR– KETERSEDIAAN SARPRAS DAN SDM BAIK KUALITAS MAUPUN
KUANTITAS DIDUKUNG KESEJAHTERAAN YANG MEMADAI– TOLERANSI NOL TERHADAP KORUPSI– HUKUM YANG PROAKTIF DAN INOVATIF DISERTAI KEBIJAKAN YANG
TIDAK DUPLIKATIF (SINERGI ANTAR SEKTOR) DAN TERKOORDINIR.
D. 2. CELAH KORUPSI DI SEKTOR KEHUTANAN
1. PERIZINAN PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN YANG TIDAK TERKOORDINIR ANTAR INSTANSI TERBATASNYA KETERLIBATAN MASYARAKAT LOKAL
2. TATA KELOLA KAWASAN HUTAN BELUM SINKRON DENGAN PEMBANGUNAN DAERAH
3. PERSINGGUNGAN PERATURAN PERUNDANGAN ANTAR SEKTOR BERDAMPAK PADA PENEGAKAN HUKUM
4. LEMAHNYA KEMAMPUAN PENEGAK HUKUM DAN RENDAHNYA KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP APARAT PENEGAK HUKUM.
D.4. PENDEKATAN MULTI-DOOR
1. INSTITUSI PENEGAKAN HUKUM YANG TERORGANISIR DIHARAPKAN DAPAT MENEGAKAN HUKUM YANG MEMBERIKAN EFEK JERA SECARA OPTIMAL,
2. MEMULIHKAN KEADILAN DAN HAK-HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP, HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT SEKITAN HUTAN.
3. PROSES DAN POLA INTERAKSI, PERSILANGAN DAN INTSTRUMENTASI ANTAR DISIPLIN HUKUM YANG ADA YANG TERKAIT DENGAN PERMASALAHAN KEHUTANAN DALAM SUATU PENANGANAN KASUS YANG BERSIFAT KONGKRIT.
E. REFORMASI KEMENHUT :
• PEMBAIKAN PELAYANAN DENGAN SISTEM PELAYANAN SATU PINTU ONLINE
• PERBAIKAN SISTEM MANAJEMEN HUTAN DENGAN MEMBANGUN KPH-KPH
• PERCEPATAN PENETAPAN KAWASAN HUTAN MELALUI NKB 12 KEMENTERIAN LEMBAGA
• MORATORIUM IJIN BARU PEMANFAATAN HUTAN ALAM DAN GAMBUT
• PENINGKATAN KAPASITAS PERUNDANGAN KEHUTANAN DENGAN UU NO. 18 TAHUN 2013 TTG P3H
• PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT SEKITAR KAWASAN HUTAN DENGAN BERBAGAI PROGRAM (DESA KONSERVASI, MMP, MPA DAN HTR SERTA LAIN-LAIN)
• PEMBENTUKAN TASK FORCE PENEGAKAN HUKUM TIPIHUT
Prasyarat menghindari korupsi di sektor kehutanan
• One map Policy menggunakan satu peta dasar untuk semua kebijakan yang menyangkut lahan
• Kawasan hutan telah ditata batas saat ini masih kurang dari 30% kawasan hutan yang ditata batas
• Penyelesaian tata batas seluruh kawasan hutan harus dipercepat (speed up) seiring dengan telah disahkannya RTRWP/K setempat.
• Penataan Ruang yang efektif Rencana tata ruang prov/kab/kota dilaksanakan secara konsisten
• SDM di lapangan (eg polhut dan petugas lapangan lain) dengan jumlah dan kesejahteraan yang cukup setara antara jumlah polhut dengan luasan kawasan hutan