Komisi Pemilihan Umum Kab Sampang · Laporan Kinerja KPU Kab Sampang Tahun 2019 i ......

Komisi Pemilihan Umum Kab Sampang ___________________________________________

Laporan Kinerja KPU Kab Sampang Tahun 2019

i

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Alloh SWT atas limpahan rahmat,

taufik, dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja (LK) KPU Kabupaten Sampang Tahun

2019 telah dapat diselesaikan penyusunannya.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten/Kota disusun dengan berpedoman pada Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan menindaklanjuti rekomendasi Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor

B/3934/M.PANRB/12/2015 tanggal 11 Desember 2015 perihal Hasil Evaluasi atas

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu melakukan peningkatan dalam hal

perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian

kinerja.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka Laporan Kinerja KPU Kabupaten

Sampang Tahun 2019 yang merupakan salah satu bentuk perwujudan

pertanggungjawaban kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota kepada KPU RI dan

KPU Provinsi secara tertulis

Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2019 masih jauh dari sempurna namun kami

akan terus berupaya untuk meningkatkan baik dalam penyajian maupun substansi

penyusunan Laporan Kinerja di tahun-tahun mendatang.

Sampang, Januari 2020 KETUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG

ADDY IMANSYAH



ii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat

untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah,

Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Sampang Tahun 2015-2019, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Sampang bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemilihan umum secara lebih

berkualitas dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya atas dasar prinsip demokratis,

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan beradab. Sehingga dalam pelaksanaannya

diperlukan integritas yang tinggi dari para pelaksana untuk mewujudkan tujuan tersebut

dengan hasil akhir dalam pesta demokrasi yaitu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat

bisa terwujud.

Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur Negara dengan

tuntutan untuk mewujudkan Administrasi Negara yang mampu mendukung kelancaran

keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi. Hal ini sesuai dengan paradigma Good

Governance (GG) yaitu menciptakan hubungan antara Negara dan warga Negara yang

terbuka, responsif, akuntabel dan demokratis.

Salah satu karakteristik yang penting dalam konsep Good Governance adalah

akuntabilitas. Ide dasar akuntabilitas adalah kemampuan seseorang atau organisasi atau

penerima amanat untuk memberikan jawaban kepada pihak yang memberikan amanat

tersebut Ketentuan ini merupakan kewajiban setiap instansi Pemerintahan baik Pusat

maupun Daerah untuk menyusun Laporan Kinerja (LK) setelah berakhir tahun anggaran.

Laporan Kinerja (LK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang tahun



iii

2019 merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu

kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran organisasi dan

merupakan media akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang yang telah

dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019 dari dana DIPA Bagian Anggaran 076 sebesar Rp.

Rp. 45.778.236.000,- (Empat Puluh lima Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Dua

Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah). Adapun penggunaan anggaran diperuntukkan bagi

upaya mewujudkan visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang, yang

tertuang dalam 2 program.

I. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Tehnis lainnya KPU

dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen

KPU;

b. Pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian dan inventarisasi

sarana dan prasarana Pemilu;

c. Pelaksanaan manajemen perencanaan dan data;

d. Penyelenggaraan operasioanal dan pemeliharaan perkantoran (KPU);

e. Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat

KPU Kabupaten/ Kota

II. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik:

a. Penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian

sengketa dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

penyelenggara Pemilu;

b. Fasilitasi pelaksanaan tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil

Presiden, Pemilukada, Publikasi, dan sosialisasi serta partisipasi masyarakat dan

PAW.



iv

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR .............................................................................................. i

IKHTISAR EKSEKUTIF ......................................................................................... ii

DAFTAR ISI ....................................................................................................... iv

I. PENDAHULUAN ............................................................................................ 1

A. Latar Belakang ....................................................................................... 1

B. Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kab. Sampang .............................. 4

C. Sturktur Organisasi ................................................................................ 7

D. Sumber Daya Manusia ............................................................................ 8

E. Sistematika Penyajian ............................................................................. 9

II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ..................................................... 10

A. Rencana Strategis .................................................................................... 10

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 .................................................................. 24

III. AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................................. 27

A. Pengukuran Capaian Kinerja .................................................................... 27

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja ........................................................ 27

C. Akuntabilitas Keuangan ........................................................................... 31

IV. PENUTUP ..................................................................................................... 46

LAMPIRAN :

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 ....................................................................... 49

2. Rencana Kinerja Tahunan 2019 ..................................................................... 52

Komisi Pemilihan Umum Kab Sampang _______________________________________


1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan

rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan

Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan

adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaan pemilihan

umum perlu suatu lembaga penyelenggara, maka dibentuklah lembaga yang

menyelenggarakan Pemilu yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum dan Badan

Pengawas Pemilu.

Dasar adanya Pemilu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 pasal 22 E ayat (5) yaitu ”dikatakan bahwa Pemilihan Umum

diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan

mandiri. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, maka lahirlah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan dirubah lagi

dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan

Umum.

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang

bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban

menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum

Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah.

Untuk meningkatkan kualitas penyelengaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan

Kepala Daerah, serta kelembagaan Komisi Pemilihan Umum, perlu disusun



2

perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memuat program

pembangunan yang akan dilaksanakan oleh KPU, sehubungan dengan hal tersebut KPU

RI telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum untuk periode

2015-2019 yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor : 51/HK.03-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/ Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis

Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019 .

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 pasal 9 ayat (1)

dikatakan bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis, oleh

karena itu, KPU Kabupaten Sampang berkewajiban melaksanakan program yang telah

di tetapkan oleh KPU dalam rangka mewujudkan visi dan misi KPU yang tercantum

dalam Renstra 2015-2019.

Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, wewenang dan

kewajiban KPU Kabupaten Sampang di Tahun Anggaran 2019, maka disusunlah

Laporan Kinerja (LK) KPU Kabupaten Sampang Tahun 2019 sebagai bagian dari

pemenuhan kewajiban dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas publik.

1. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja (LK) KPU Kabupaten Sampang Tahun 2019

dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan informasi pelaksanaan program

dan kegiatan KPU Kabupaten Sampang selama tahun anggaran 2019.

Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja (LK) KPU Kabupaten Sampang

Tahun Anggaran 2019 adalah untuk mengetahui nilai capaian kinerja KPU

Kabupaten Sampang selama tahun 2019 dan diharapkan menjadi bahan

pertimbangan untuk menentukan program/kerja tahun 2020 sehingga diharapkan

program/kerja tahun 2020 lebih berkualitas baik dalam hal kegiatan maupun

penyerapan anggarannya.



3

2. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja (LK) Tahun 2019, KPU Kabupaten Sampang

mengacu kepada peraturan perundangan, sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara

Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan

Umum;

e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah;

g. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Revieu Atas Laporan Kinerja ;

h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015 – 2019;

i. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

j. Surat Edaran Sekjen KPU RI Nomor 3/PR.03-SD/01/SJ/I/2018 tentang

Penyampaian Dokumen Akuntabilitas Kinerja;

k. Keputusan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1-

Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan

Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

l. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 51/HK.03-

Kpt/KPU/II/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan



4

Umum Nomor : 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi

Pemilihan Umum Tahiun 2015-2019.

B. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPU Kabupaten Sampang

Pada pasal 18 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa

tugas KPU Kabupaten Sampang meliputi :

a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;

b. Melaksanakan semua tahapan Penyelanggaraan di kabupaten/kota berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS,

dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

d. Menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;

e. Memutakhiran data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan

memperhaatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh

Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;

f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu

anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, atau anggota

DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan

berdasarkan berita acara hasil rekapitulasin suara di PPK;

g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta

wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota,

dan KPU Provinsi;

h. Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan

alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupten/kota yang bersangkutan

dan membuat berita acaranya;

i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh

Bawaslu Kabupaten/Kota;



5

j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas

dan wewenag KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;

k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan

Pemilu; dan

l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau

ketentuan peraturan perundang-undangan.


wewenang KPU Kabupaten Sampang meliputi :

a. Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;

b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota

DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan

membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;

d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu

anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;

e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK

dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan

terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu,

putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan

peraturan peraturan perundang-undangan; dan

f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dau/atau

ketentuan peraturan perundang-undangan.


kewajiban KPU Kabupaten Sampang meliputi :

a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;

b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;



6

c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;

d. Melaporkan pertanggungjwaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan

Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;

f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan

penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU

Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman

yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;

g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu

kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;

i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan

ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota;

j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;

k. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota

kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh hari setelah rekapitulasi di

kabupaten/kota;

l. Melakukan pemutakhian dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan

dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan perundang-

undangan;

m. Melaksanakan putusan DKPP; dan

n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau

peraturan perundang-undangan.



7

C. Struktur Organisasi

Dalam memaksimalkan tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Sampang, maka perlu dilakukan pembagian tugas/ divisi serta untuk

mempermudah koordinasi diantara para anggota/ komisioner.

Sesuai dengan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang

Nomor : 178/BA/X/2018, tanggal 17 Oktober 2018 tentang Penyesuaian Nomenklatur

dan Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang, maka

struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang terdiri dari :

a) Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga dengan penanggung jawab

divisi (koordinator) : Addy Imansyah, S.H, M.H, selaku Ketua KPU Kabupaten

Sampang;

b) Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM dengan

penanggung jawab divisi (koordinator) : Taufiq Rizqon, S.Ag;

c) Divisi Hukum dan Pengawasan dengan penanggung jawab divisi (koordinator) : M.

Syamsul Arifin, SH;

d) Divisi Teknis Penyelenggaraan dengan penanggung jawab divisi (koordinator) : Siti

Aisyah, S.Ikom;

e) Divisi Perencanaan, Data dan Informasi dengan penanggung jawab

divisi (koordinator) : Aliyanto, S.H.

Adapun bagan struktur organisasi KPU Kabupaten Sampang yang dibagi dalam 5

(lima) divisi dapat dilihat pada gambar 1.1. di bawah ini.



8

Gambar 1.1. Struktur Organisasi KPU Kabupaten Sampang

D. Sumber Daya Manusia

KPU Kabupaten Sampang didukung oleh 14 (Empat belas) PNS di Sekretariat

KPU Kabupaten Sampang di tahun 2019 yang semula 16 orang sehubungan dengan

adanya mutasi An. Sdr. Johan Risal ke KPU Kabupaten Bangkalan terhitung bulan Juli

dan Staf An. Sdri. Mainatun pada bulan Desember 2019 meninggal dunia, sehingga

jumlah PNS berkurang menjadi 14 orang, 12 (dua belas) Tenaga Honorer, dan 10

(sepuluh) Tenaga Pendukung dengan latar belakang tingkat pendidikan yang berbeda.

Berdasarkan jenjang pendidikan, PNS Sekretariat KPU Kabupaten Sampang dapat

diklasifikasikan dalam 4 golongan tingkat pendidikan, antara lain : SLTA, D3, S1, dan

S2 sebagaimana dapat dilihat pada tabel 1.1. dibawah ini.

KETUA Divisi Umum, Keuangan

dan Logistik

ANGGOTA

Divisi Sosialisasi, Pendidikan

Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan

SDM

ANGGOTA

Divisi Hukum dan

Pengawasan

ANGGOTA

Divisi Teknis Penyelenggaraan

ANGGOTA

Divisi Perencanaan, Data

dan Informasi



9

Tabel 1.1 Jumlah PNS Sekretariat KPU Kabupaten Sampang berdasarkan tingkat

Pendidikan

No PERSONEL TINGKAT PENDIDIKAN

SLTP SLTA D3 S1 S2 1. Eselon III a - - - - 1

2. Eselon III b - - - - -

3. Eselon IV a - - - - 4

4. Eselon IV b - - - - -

5. Staf - 3 4 1 1

6. Pegawai Fungsional - - - - -

JUMLAH - 3 4 1 6

Berdasarkan tabel 1.1. dapat disimpulkan bahwa PNS dengan latar belakang

pendidikan Strata 2 (S2) yaitu sebanyak 6 (Enam) orang. Hal tersebut mengindikasikan

bahwa kualitas tingkat pendidikan yang dimiliki sumber daya manusia KPU Kabupaten

Sampang cukup baik sehingga dapat menjadi modal untuk menjalankan tugas, pokok,

dan fungsinya dengan baik sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya masing-

masing yang tercermin dalam struktur organisasi.

E. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja (LK) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Tahun

2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan,

tugas, wewenang, kewajiban, dan struktur organisasi KPU Kabupaten

Sampang serta sistematika penyajian.

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab ini berisi uraian Rencana Strategis yang menjabarkan visi, misi, tujuan,

sasaran, program dan kegiatan KPU Kabupaten Sampang Tahun 2019.



10

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini berisi uraian evaluasi capaian kinerja per-sasaran dan akuntabilitas

keuangan yang menggambarkan realisasi anggaran dalam mendukung

pelaksanaan kegiatan tahun 2019 terkait dengan tugas pokok dan tugas-

tugas strategis lainnya.

BAB IV Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari Laporan Kinerja (LK) KPU Kabupaten Sampang

Tahun 2019 dan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa

yang akan mendatang.



11

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1. Visi Organisasi

Sebagai lembaga vertikal yang menganut sistem hirarkis, visi dan misi KPU

Kabupaten Sampang sesuai dengan visi dan misi KPU RI. KPU memiliki visi dalam

menyelenggakan Pemilu yaitu : “Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum

yang mandiri, profesional dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu

yang Luber dan Jurdil”.

2. Misi Organisasi

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah

menetapkan 6 (enam) misi yang akan dilaksanakan oleh Kabupaten Sampang

selama kurun waktu 2015 – 2019, yang telah mengalami perubahan sebagai

berikut :

a. Meningkatkan kualitas penyelenggara Pemilu yang efektif dan efesien,

transparan, akuntabel, serta aksesibel;

b. Meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme

penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan code of conduct penyelenggara

Pemilu;

c. Menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian Hukum,

Progresif dan Partisipatif;

d. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku

kepentingan;

e. Meningkatakan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu,

Pemilih berdaulat Negara kuat;



12

f. Mengopptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam

penyelenggaraan Pemilu.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang

hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah :

a. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas,

dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;

b. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

yang efektif dan efesien, transparan, akuntabel, serta aksesibel ;

c. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan partisipasi politik dalam

pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Sasaran-sasaran strategis KPU yang hendak dicapai selama 5 (lima) tahun

ke depan (2015-2019) adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis,

dengan indikator kinerja utama sebagai berikut :

a. Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang yang

menyelenggarakan Pemilu dan Pemilukada sesuai dengan jadwal dan

ketentuan yang berlaku ;

b. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilukada ;

c. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu dan Pemilukada;

d. Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu dan Pemilukada;

e. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar

pemilih;

2. Terlaksananya Pemilu dan Pemilukada yang aman, damai, jujur, dan adil,

dengan indikator kinerja utama sebagai berikut :



13

a. Persentase KPU Kabupaten Sampang yang melaksanakan Pemilu dan

Pemilukada tanpa konflik;

b. Persentase penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada yang terbukti

melakukan pelanggaran Pemilu dan Pemilukada;

c. Persentase sengketa hukum yang di menenangkan KPU Kabupaten

Sampang.

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum merupakan uraian

sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Secara

terstruktur uraian tersebut diilustrasikan dalam sebuah peta strategi yang

komprehensif. Peta strategi ini merupakan suatu proses penggambaran atas dasar

hubungan sebab akibat antara satu sasaran strategis dengan sasaran strategis

lainnya untuk menguji alur pikir suatu strategi. Peta strategi ini mempunyai tiga

perspektif yaitu: perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan, perspektif

pelaksanaan tugas pokok lembaga, dan perspektif pemangku kepentingan

(stakeholders).

Perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan strategi dasar

Komisi Pemilihan Umum yang bersifat jangka panjang dan sebagai titik awal dari

keberhasilan pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum.

Sementara itu, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga merupakan

perspektif pengarah strategis (strategic drivers) yang menggambarkan proses

bisnis internal yang dijalankan dalam rangka menjamin pelaksanaan misi dan visi

Komisi Pemilihan Umum.

Sedangkan perspektif pemangku kepentingan (stakeholders)

mencerminkan keinginan dan harapan stakeholders terhadap pencapaian misi dan

visi Komisi Pemilihan Umum. Stakeholders eksternal yang dimaksud adalah Partai



14

Politik, LSM, Lembaga Penyelenggara Pemilu lainnya (DKPP dan Bawaslu), Instansi

pemerintah Pusat dan Daerah, serta masyarakat umum.

Komisi Pemilihan Umum pada kurun waktu 2015 – 2019, akan

melaksanakan 3 (tiga) program dan 9 (Sembilan) kegiatan yang akan dilaksanakan

oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang.

Tabel 2.1.

Program dan Indikator Kinerja Program Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Sampang Tahun 2019

No

Sasaran Program Indikator

Kinerja Program

Target Kinerja 2019

(1) (2) (3) (4)

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA

1 Terlaksanannya Pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil Kabupaten Sampang

persentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil Kabupaten Sampang

100

2 Terselenggaranya Pelayanan SDM, dan pelayanan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sampang

Persentase Pelayanan SDM, dan pelayan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sampang

60

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KPU

1 Tersedianya dukungan sarana dan prasarana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang.

Persentase dukungan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai ynag berfungsi dengan baik.



15

PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGA AN DEMOKRASI DAN PERBAIKAN PROSES POLITIK

1 Tersusunnya rancangan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hokum, dan

penyuluhannya

Persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan Keputusan KPU sesuai dengan kerangka regulasi;

100

Persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan keputusan KPU sesuai dengan

SOP;

100

2 Terfasilitasinya penyelenggaraan tahapan pemilu

Persentase penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi

hukum.

100

.

Adapun program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut :

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya

Program ini merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Sampang dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai

adalah : Terlaksanannya pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan

sinkronisasi dengan Dukcapil Kabupaten Sampang, dan terselenggaranya

Pelayanan SDM, dan pelayanan administrasi kepegawaian di lingkungan

Sekretariat KPU Kabupaten Sampang.

Dengan indikator kinerja programnya adalah : persentase Pemutakhiran

Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil di Kabupaten

Sampang, persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan



16

KPU Kabuapten Sampang, serta persentase ketepatan waktu penyelesaian

pelayanan administrasi kepegwaian.

Arah kebijakan program ini mencakup :

1) Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar

lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;

2) Menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan,

pendistribusian, ineventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya

logistic keperluan Pemilu;

3) Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran

sehari- hari untuk KPU Kabuapten Sampang;

4) Menyelenggarakan pelayanan SDM, dan pelayanan administrasi

kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU Kabuapten Sampang;

5) Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi

keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kabuapten Sampang;

Adapun kegiatan dan indikator kinerja kegiatannya dapat diuraikan pada tabel

2.2 berikut ini :

Tabel 2.2.

Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya

No Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan

1. Pelaksanaan akun tabilitas pengelo laan administrasi keuangan di Ling kungan Sekretariat KPU Kabupaten Sampang

Meningkatnya pembi naan perbendaharaan

Persentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/pemahaman para pejabat perbendaharaan pada KPU Kabupaten Sampang dalam Pengelolaan Keuangan.

Terlaksananya system akuntansi dan

Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan



17

pelaporan keuangan Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sampang

Jumlah juklas/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sampang

Terselesaikannya permasalahan penge lolaan keuangan

Persentase penyelesaian permasa lahan dalam pengelolaan keuangan pada satker KPU Kabupaten Sampang

Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran

KPU Kabupaten Sampang yang menyampai kan laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid

2. Fasilitasi Pengelo laan Data, Doku mentasi, Penga daan, Pendistri busian, Pemeliha raan dan Inventari sasi Logistik Pemilu

Terlaksananya pembi naan tingkat satker dalam mengelola logistik Pemilu

Persentase pola pengelolaan logistic Pemilu di tingkat satker

Terlaksananya pelembagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu

Persentase pelembagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu

Tersusunnya standar logistik Pemilu

Persentase penyusunan standar logistik Pemilu

Terlaksananya pengen dalian dan pengaturan administrasi pengelo laan logistik

Persentase penyusunan administrasi pengelolaan logistik

Persentase ketersediaan informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik pemilu

Tersedianya data kebutuhan logistik

Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat

3. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data

Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil

Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL

Persentase kemajuan penyusunan dan pelaksanaan model dan pedoman reformasi birokrasi dan tata kelola KPU



18

monitoring dan evaluasi

Terwujudnya koordinasi antar lembaga

Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga lain

Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien

Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat Waktu

Persentase KPU Kabupaten Sampang yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan penetapan kinerja

Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi

Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan/Desa se Kabupaten Sampang.

Pengembangan teknologi informasi dalam kepemiluan: (a) kajian e-voting, e- counting dan

e-recapitulation; (b) penguatan sarana dan prasarana

perangkat teknologi informasi kepemiluan

Tersusunnya rencana penerapan e- Government yang konkrit dan terukur

Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu

4. Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian

Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM

Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM

Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural

Layanan peningkatan kompetensi SDM

Tingkat ketepatan proses pelaksanaan Pergantian Antar Waktu anggota KPU Kabupaten Sampang.

Pergantian Antar Waktu anggota KPU Kabupaten Sampang



19

Tersedianya Dokumen kepegawaian

Pengelolaan data base Kepegawaian

Terlaksananya ketatalaksanaan SDM

Terlaksananya penataan SDM

5. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)

Meningkatnya kualitas pelayanan adminis trasi perkantoran

Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai

Meningkatnya akunta bilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU kabupaten Sampang.

Persentase pengadministrasian BMN KPU dalam aplikasi SIMAK

Terwujudnya pengelo laan persediaan (Stock opname)

KPU Kabupaten Sampang yang melaporkan persediaan asset berdasarkan stock opname dengan tepat waktu

Meningkatnya kapasitas personil pengelola BMN

Persentase ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut

Meningkatnya tertib administrasi laporan BMN KPU Kabupaten Sampang.

Persentase ketepatan dan tertib administrasi review laporan BMN KPU

Tersedianya peratu ran KPU terkait kearsipan dan pedoman lainnya yang sesuai dengan aturan yang lebih tinggi

Persentase ketepatan penyusunan regulasi kearsipan KPU Kabupaten Sampang.

Meningkatnya penge lolaan dan penerapan kearsipan sesuai kaidah kearsipan

Persentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan

Meningkatnya kapasitas personil dalam penerapan Elektronik Sistem

Persentase sosialisasi dan penerapan sistem kearsipan elektronik di KPU Kabupaten Sampang



20

Kearsipan di KPU Kabupaten Sampang

Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan dan penilaian arsip

Persentase KPU Kabupaten Sampang yang mengelola arsip sesuai aturan kearsipan

Terpenuhinya sarana pendukung untuk pengadaan barang dengan e-rocurement

Persentase ketersediaan dukungan sarana dan prasarana e-Procurement

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan keprotokolan, persidangan dan perpustakaan

Persentase penyerahan hasil notulen rapat yang tepat waktu (3 hari)

Persentase terfasilitasinya keprotokolan dalam pendampingan kegiatan-kegiatan Kepemimpinan

Meningkatnya layanan dukungan pengamanan

Persentase keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan, peningkatan kapasitas personil anggota keamanan yang ber KTA dan kegiatan KPU berjalan aman dan nyaman

6. Pemeriksaan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sampang

Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan

Persentase penurunan kasus terhadap penyelewengan keuangan, pegawai

Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Tersusunnya laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK, BPKP dan APIP KPU

Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti

Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP

Persentase KPU Kabupaten Sampang yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal CC



21

Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan

Kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP

Tersusunnya laporan hasil review RKA K/L

Persentase penganggaran KPU yang efektif dan efisien

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU

Program ini juga merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum

dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah meningkatnya

dukungan sarana dan prasarana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang.

Adapun indikator kinerja programnya, yaitu : persentase dukungan

sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai ynag

berfungsi dengan baik.

Arah kebijakan program ini adalah menyedaiakan dukungan sarana dan

prasarana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang.

Dengan rincian kegiatan dan indikator kinerja sebagaimana ditampilkan

pada tabel 2.3. di bawah ini :

Tabel 2.3.

Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU


1. Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana

Meningkatnya dukungan sarana transportasi/ mobilitas pegawai

Persentase pemenuhan kendaraan bermotor bagi pejabat dan operasional pegawai

Meningkatnya pemenuhan peralatan dan fasilitas perkantoran



22

c. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses

Politik

Program ini merupakan program teknis Komisi Pemilihan Umum dengan

sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah : tersusunnya

rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum,

advokasi hukum, dan penyuluhannya, dan terfasilitasinya penyelenggaraan

tahapan pemilu.

Adapun indikator kinerja programnya adalah : persentase ketepatan

waktu harmonisasi dan penyusunan KPU sesuai dengan kerangka regulasi;

persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan keputusan KPU

sesuai dengan SOP; serta persentase penyediaan dan penyajian dokumentasi

dan informasi hukum.

Arah kebijakan program ini mencakup :

1) Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU

pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.

2) Memfasiltasi penyelenggaraan tahapan pemilu. Dengan rincian kegiatan dan indikator kinerja sebagaimana disajikan pada

tabel 2.4. di bawah ini :

Tabel 2.4.

Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses

Politik


1. Penyiapan penyu sunan Rancangan Keputusan KPU, Advokasi, Penyele saian Sengketa dan Penyuluhan Peratu ran Perundang-

Meningkatnya kualitas rancangan Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pemben tukan peraturan perundang- undangan

Persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan keputusan KPU

Persentase keputusan KPU yang sesuai format peraturan perundang- undangan



23

undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu

Persentase KPU Kabuapten Sampang yang mendapat kan penyuluhan peraturan RPU

Persentase ketepatan W aktu penyuluhan

Meningkatnya kualitas pertimbangan/ opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum

Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan

Persentase penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu

Tersedianya pedoman teknis penyusunan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan anggota DPD

Meningkatnya pelaya nan dan kapasitas Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan /pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD

Persentase ketepatan waktu penyiapan bahan pelayanan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran partai politik dan Anggota DPD

Terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum



24

Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hokum yang mutakhir

Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum

Terlaksananya dukungan ketatausahaanyang handal (cepat, tepat dan akurat)

Fasilitasi monitoring dan supervise pelaksanaan pemilukada dan Pemilu Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden

2. Fasilitasi Pelaksa naan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu kada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi masyara kat dan PAW

Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja

Jumlah penataan daerah Pemilihan pasca Pemilu 2019.

Jumlah data serta dokumen Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada

KPU Kabupaten Sampang yang melaksanakan Pemilukada

Jumlah kegiatan Pendidikan Pemilih

Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada



25

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perencanaan kinerja berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999,

tetapi dalam perjalanannya berpedoman pada Perpres Nomor 29 tahun 2014 dan

Kemenpan RB Nomor 53 Tahun 2014, sehingga beberapa bentuk penyebutan dan

implementasinya akan mengalamai perubahan yang signifikan.

Selama ini istilah Penetapan Kinerja (TAPKIN) akan berubah menjadi Perjanjian

Kinerja (PK), yang mana merupakan lembaran/dokumen yang berisikan penugasan dari

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk

melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dalam

penyusunan Perjanjian Kinerja harus mengacu pada suatu dokumen Rencana Kinerja

Tahunan (RKT) yang merupakan rencana kinerja yang ditetapkan dalam satu tahun

anggaran sebagai bentuk penjabaran dari Renstra KPU dan Rencana Kegiatan

Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L).

Sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang

berlaku, setiap tahunnya di lingkungan Satuan Kerja KPU Kabupatan Sampang akan

menyusun dokumen perencanaan yang menjadi pegangan kinerja bagi Komisioner

KPU.

Selama ini perjanjian kinerja dan laporan kinerja difokuskan menjadi tugas

Sekretariat KPU saja, namun mulai tahun 2015, secara khusus KPU (disebut

Komisioner) juga harus menetapkan perjanjian kinerja dan penyusunan laporan kinerja

yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Lembaga. Dalam dokumen Renstra,

sasaran strategis KPU terdiri dari : 2 (dua) Sasaran Strategis dengan 8 (delapan)

indikator kinerja utama, sebagaimana berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang demokratis.

Sasaran ini telah ditetapkan dalam Renstra 2015 – 2019, dengan maksud

untuk meningkatkan kualitas dan legalitas Pemilu 2019 yang demokratis. Sasaran

strategis akan dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan, dengan terinci

dalam 5 (lima) indikator kinerja utama, yaitu :



26

No. Indikator Kinerja Target %

Realisasi % %

(1) (2) (3) (4) (5) 1. Persentase Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Sampang yang menyelenggarakan Pemilu 2019 sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku ;

100% 100% 100%

2. Persentase Partisipasi Pemilih dalam

Pemilu 2019 ;

75% 85,3% 110,6%

3. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu 2019

75% 43% 75%

4. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya

75% 40% 75%

5. Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih

0,2% 0,2% 100%

2. Terlaksananya Pemilu 2019 yang aman, damai, jujur, dan adil.

Sasaran strategis ini dimaksud untuk meningkatkan perlaksanaan Pemilu

2019 yang aman, damai, jujur, dan adil. Sasaran strategis ini akan dicapai melalui

berbagai program dan kegiatan, dengan berpedoman pada 3 (tiga) indikator

kinerja utama, yang meliputi :

No. Indikator Kinerja Target % (1) (2) (3) 1. Persentase KPU Kabupaten Sampang yang melaksanakan

Pemilu 2019 tanpa konflik 95%

2. Persentase penyelenggaraan Pemilu 2019 yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu 2019

3%

3. Persentase sengketa hukum yang di menenangkan KPU Kabupaten Sampang

88%



27

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja

Pada hakekatnya, sebagai lembaga yang hirarkis, kinerja KPU Kabupaten

Sampang merupakan satu bagian yang terintegrasi dengan kinerja KPU Provinsi Jawa

Timur dan KPU RI. Kinerja KPU Kabupaten Sampang Tahun 2019, merupakan

pengejawantahan dari Sasaran Strategis, Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator

Kinerja yang telah diamanatkan dalam Renstra KPU RI dan KPU Kabupaten Sampang

tahun 2015 - 2019.

Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra tersebut merupakan

satu rangkaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana

diatur dalam PP 29 tahun 2015 dan Keputusan Menpan RB Nomor 53 tahun 2014.

Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian

satuan- satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra.

Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan

kinerja KPU secara menyeluruh.

Dalam tahun anggaran 2019 KPU Kabupaten Sampang menetapkan 8

(delapan) indikator kinerja utama sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja KPU pada

tahun 2019 melalui target-target dalam Perjanjian Kinerja (PK), indikator kinerja

utama tersebut kemudian diukur dan dibandingkan antara target dengan realisasinya,

sehingga menghasilkan capaian kinerja.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

KPU menetapkan 8 (delapan) indikator kinerja utama sebagai tolak ukur

keberhasilan KPU untuk tahun 2019, mengacu pada Renstra tahun 2015 – 2019

melalui target-target dalam perjanjian kinerja. Indikator kinerja tersebut kemudian



28

diukur dan dibandingkan antara target dengan realisasinya selama tahun 2019,

sehingga menghasilkan capaian kinerja tahun 2019.

Tabel 3.1. : Pengukuran Kinerja terhadap IKU tahun 2015-2019


(1) (2) (3) 1 Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang

yang menyelenggarakan Pemilu 2019 sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku ;

100%

2 Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu 2019 ; 75%

3 Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu 2019;

75%

4 Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya

75%

5 Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih

0,2%

6 Persentase KPU Kabupaten Sampang yang melaksanakan Pemilu 2019 tanpa konflik

95%

7 Persentase penyelenggaraan Pemilu 2019 yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu 2019

3%

8 Persentase sengketa hukum yang di menenangkan KPU Kabupaten Sampang

88%

Selama ini istilah Penetapan Kinerja (TAPKIN) akan berubah menjadi

Perjanjian Kinerja (PK), yang mana merupakan lembaran/dokumen yang berisikan

penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang

lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator

kinerja. Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja harus mengacu pada suatu dokumen

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang merupakan rencana kinerja yang ditetapkan

dalam satu tahun anggaran sebagai bentuk penjabaran dari Renstra KPU dan



29

Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L).

Sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang

berlaku, setiap tahunnya di lingkungan Satuan Kerja KPU Kabupatan/Kota akan

menyusun 1 (satu) dokumen perencanaan yang menjadi pegangan kinerja bagi

Komisioner KPU.

Selama ini Penetapan Kinerja difokuskan menjadi tugas Sekretariat KPU saja,

namun mulai tahun 2015, secara khusus KPU (disebut Komisioner) juga harus

menetapkan perjanjian kinerja/penetapan kinerja yang mengacu pada Rencana

Strategis (Renstra) Lembaga. Dalam dokumen renstra, sasaran strategis KPU terdiri

dari : 2 (dua) dengan 8 (deklapan) indikator kinerja utama, sebagaimana berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang demokratis.

Sasaran ini telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2015 – 2019, dengan

maksud untuk meningkatkan kualitas dan legalitas Pemilu 2019 yang demokratis.

Sasaran strategis akan dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan,

dengan terinci dalam 5 (lima) indikator kinerja utama, yaitu

Tabel 3.2. : Indikator Kinerja Utama berdasarkan Renstra KPU tahun 2015 – 2019

(sasaran strategis 1)


(1) (2) (3)

1. Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang yang menyelenggarakan Pemilu 2019 sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku ;

100%

2. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu 2019 ; 75%

3. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu 2019;

75%



30

4. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya

75%


0,2%

2. Terlaksananya Pemilu 2019 yang aman, damai, jujur, dan adil.

Sasaran strategis ini dimaksud untuk meningkatkan perlaksanaan Pemilu

dan Pemilukada yang aman, damai, jujur, dan adil. Sasaran strategis ini akan

dicapai melalui berbagai program dan kegiatan, dengan berpedoman pada 3

(tiga) indikator kinerja utama, yang meliputi :

Tabel 3.3. : Indikator Kinerja Utama berdasarkan Renstra KPU tahun 2015 – 2019

(sasaran strategis 2)


(1) (2) (3)

1. Persentase KPU Kabupaten Sampang yang melaksanakan Pemilu 2019 tanpa konflik

95%

2. Persentase penyelenggaraan Pemilu 2019 yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu dan Pemilukada

3%


88%

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan rencana kinerja yang

ditetapkan dalam satu tahun anggaran sebagai bentuk penjabaran dari Renstra

KPU. Setiap tahunnya, di lingkungan Satuan Kerja KPU Provinsi/Kabupatan/ Kota

akan menyusun Rencana Kinerja Tahunan yang diperuntukkan bagi Komisioner

KPU.

Rencana Kinerja KPU Kabupaten Sampang tahun 2019 (Komisioner)

Berdasarkan Renstra KPU Kabupaten Sampang tahun 2015 – 2019 sebagaimana

tabel 3.5. di bawah ini :



31

Tabel 3.5. : Rencana Kinerja KPU Kabupaten Sampang tahun 2019

No. Indikator Kinerja Target

%

Realisasi

% %

(1) (2) (3) (4) (05) 1. Persentase Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Sampang yang menyelenggarakan Pemilu 2019 sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku ;

100% 100% 100%

2. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu 2019 ;

75% 85,3% 110,6%

3.

Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu 2019;

75% 43% 75%

4.

Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya

75% 40% 75%


0,2% 0,2% 100%

6. Persentase KPU Kabupaten Sampang yang melaksanakan Pemilu 2019 tanpa konflik

95% 30% 40%

7. Persentase penyelenggaraan Pemilu 2019 yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu 2019

3% 3% 100%


88% 88% 10%



32

C. Akuntabilitas Keuangan

Mengawali pelaksanaan kinerja tahun 2019, KPU Kabupaten Sampang

mendapatkan pagu anggaran yang terdapat dalam Daftar Isisan Pelaksanaan Anggaran

(DIPA) dengan beberapa kali revisi dengan revisi pagu anggaran yang terakhir sebesar

45.778.236.000,- dengan pagu anggaran yang terserap/ terealisasi sebesar Rp.

43.981.445.726,- (Empat Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Juta

Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Rupiah) dengan

tingkat pencapaian realiasi anggaran sebesar 96,08 %, (Sembilan Puluh Enam Koma

Kosong Delapan Persen) sehingga terdapat sisa pagu anggaran sebesar Rp.

1.796.790.274,- (Satu Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus

Sembilan Puluh Ribu Dua Raus Tujuh Puluh Empat Rupiah).

Tingkat capaian tersebut menunjukkan upaya yang sangat sungguh-sungguh,

kerja keras dan konsisten dari seluruh bagian dan komitmen bersama sepanjang tahun

2019. Mengenai Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran KPU

Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel 3.6. di bawah ini.

Tabel 3.6.

Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran KPU Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2019

NO. PROGRAM/ KEGIATAN / OUTPUT PAGU

REALISASI

(Dalam Rupiah) SISA ANGGARAN

(Dlm Rupiah)

CAPAI AN (%)

AWAL (Dlm Rupiah)

SETELAH REVISI (Dlm Rupiah)

1 2 3 4 5 6 7 I. 076.01.01 PROGRAM DUKUNGAN

MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KPU

41,824,918,000 41,903,720,000 41.743.120.043 160.599.957 100

A 3355 Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU

2,655,858,000 2,591,852,000 2.431.252.043 160.599.957 94

1. 3355.003 Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu [Base Line]

26,954,000 26,954,000 26.652.300 301.700 99

051

Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

26,954,000 26,954,000 - 26,954,000 -



33

Pemilu

A Pengelolaan Laporan Keuangan Tingkat UAPA dan UAPPA-W

26,954,000 26,954,000 - 26,954,000 -

2. 3355.007 Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) [Base Line]

8,159,000 8,159,000 7.838.300 320.700 96

051 Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)

8,159,000 8,159,000 - 8,159,000 -

A Penerapan LPPA berbasis aplikasi sistem informasi dan monitoring keuangan

8,159,000 8,159,000 - 8,159,000 -

3. 3355.009 Pengelolaan Keuangan, Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu [Base Line]

77,252,000 77,252,000 67.860.279 9.391.721 88

051 Pengelolaan Keuangan, Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu

77,252,000 77,252,000 - 77,252,000 -

A Evaluasi Pedoman dan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Dana Tahapan Pemilu Serentak 2019

53,400,000 53,400,000 - 53,400,000 -

B Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Badan Penyelenggara Pemilu

23,852,000 23,852,000 - 23,852,000 -

4. 3355.994 Layanan Perkantoran [Base Line]

2,543,493,000 2,479,487,000 2.328.901.164 150.585.836 94

001 Gaji dan Tunjangan

2,543,493,000 2,479,487,000 - 2,479,487,000 -

A Gaji dan Tunjangan

878,559,000 814,553,000 - 814,553,000 -

B. 3356 Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu

2,422,541,000 2,422,541,000 2.217.071.257 205.469.743 92

5. 3356.008 Data Kebutuhan dan Anggaran logistik pemilu/pemilihan [Base Line]

5,586,000 5,586,000 1.880.000 3.706.000 34-

051

Fasilitasi Perencanaan Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu dan Pilkada

5,586,000 5,586,000 - 5,586,000 -

A Evaluasi Pengeloaan Logistik Pemilu 2019

5,586,000 5,586,000 - 5,586,000 -

6. 3356.014 Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan Pengadaan, Pendistribusian dan Pengelolaan

10,883,000 10,883,000 10,883,000 - 100



34

Administrasi [Base Line]

051 Fasilitasi Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan Pengadaan, Pendistribusian dan Pengelolaan administrasi

10,883,000 10,883,000 - 10,883,000 -

7. 3356.015 Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu [Base Line]

16,900,000 16,900,000 16,900,000 - 100

051 Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu

16,900,000 16,900,000 - 16,900,000 -

8. 3356.016 Ketersediaan Logistik Pemilu [Base Line]

2,389,222,000 2,389,222,000 2.187.458.257 201.763.743 92

051 Pengelolaan Logistik Pemilu

50,510,000 50,510,000 - 50,510,000 -

A Koordinasi Pengawasan dan Monitoring Pengadaan Logistik Pemilu 2019

21,958,000 21,958,000 - 21,958,000 -

B Pengelolaan Logistik Pemilu 2019

28,552,000 28,552,000 - 28,552,000 -

052 Penyediaan Logistik Pemilu

2,338,712,000 2,338,712,000 - 2,338,712,000 -

A Pelaksanaan Pengadaan Logistik Pemilu

790,134,000 825,884,000 - 825,884,000 -

PG Penggandaan Salinan Daftar Pemilih Tetap di TPS

395,578,000 395,578,000 - 395,578,000 -

TO Pelaksaan Pengadaan Logistik Pemilu 2019

1,153,000,000 1,118,250,000 - 1,118,250,000 -

C. 3357 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data

35,825,519,000 35,828,531,000 -35.511.185.356 317345.644 99

9. 3357.001 Dokumen Perencanaan Anggaran [Output Baru – Perubahan Kebijakan

100,607,000 100,607,000 86.562.575 14.044.425 86

052 Penyusunan rencana kerja anggaran

100,607,000 100,607,000 - 100,607,000 -

A Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggara Tahum 2020

69,810,000

69,810,000

-

69,810,000

-

B Pengelolaan Program dan Kegiatan Serta Anggaran TA 2019

30,797,000 30,797,000 - 30,797,000 -

10. 3357.003 Layanan Operasional dan Pelayanan TI [Base Line]

34,200,000 34,200,000 4.911.055 29.288.945 14

051 Layanan Teknologi Informasi

34,200,000 34,200,000 - 34,200,000 -

A Sewa Jaringan Internet

30,000,000 30,000,000 - 30,000,000 -

B Pemeliharaan dan Monitoring Jringan LAN

4,200,000 4,200,000 - 4,200,000 -

11. 3357.004 Laporan pelaksaaan Kegiatan [Base Line]

5,602,000 5,602,000 - 5,602,000 -



35

3357.004.001

Monitoring dan Supervisi Pelaksanaan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum

5,602,000 5,602,000 - 5,602,000 -

051 Rencana Aksi Pelaksanaan dan Perceptan Penyerapan Anggaran

5,602,000 5,602,000 - 5,602,000 -

A Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahun 2019 serta Realisasi Capaian Output Tahun 2019

5,602,000 5,602,000 - 5,602,000 -

12. 3357.026 Analisis capaian kinerja [Base Line]

4,784,000 4,784,000 - 4,784,000 -

051 Analisis capaian kinerja

4,784,000 4,784,000 - 4,784,000 -

A Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2017 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018

4,784,000 4,784,000 - 4,784,000 -

13. 3357.032 Penyusunan Anggaran Pemilu [Base Line]

70,296,000 70,296,000 55.028.000 15.268.000 78

051 Fasilitasi Penyususnan Anggaran Pemilu

70,296,000 70,296,000 - 70,296,000 -

A Pengelolaan Thapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum

70,296,000 70,296,000 - 70,296,000 -

14. 3357.033 Monitoring dan Evaluasi Pemilu [Base Line]

66,344,000 66,344,000 59.041.340 7.302.660 89

051 Monitoring dan Evaluasi Pemilu

66,344,000 66,344,000 - 66,344,000 -

A Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Tahapan Pemilu 2019 TA. 2019

4,154,000 4,154,000 - 4,154,000 -

B Rapat Persiapan pemilu

3,203,000 3,203,000 - 3,203,000 -

C Evaluasi Kegiatan Tahapan Pemilu

3,033,000 3,033,000 - 3,033,000 -

D Penyususnan Lapoaran Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD Dan DPRD Di TAHUN 2018

55,954,000 55,954,000 - 55,954,000 -

15. 3357.034 Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu

411,134,000 414,146,000 273.028.886 141.117.114 66

051 Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu

411,134,000 414,146,000 - 414,146,000 -

A Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu

405,459,000 405,459,000 - 405,459,000 -

B Pelantikan Anggota PPK Pasca Putusan MK

5,675,000 5,675,000 - 5,675,000 -

16. 3357.040 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) [Output

157,500,000 157,500,000 157,500,000 - 100



36

Baru – Perubahan Kebijakan]

051 Fasilitasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

157,500,000 157,500,000 - 157,500,000 -

A Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

157,500,000 157,500,000 - 157,500,000 -

17. 3357.041 Panitia Pemungutan Suara (PPS) [Output Baru – Perubahan Kebijakan]

911,400,000 911,400,000 911,400,000 - 100

051 Fasilitasi Panitia Pemungutan Suara (PPS)

911,400,000 911,400,000 - 911,400,000 -

A Panitia Pemungutan Suara (PPS)

911,400,000 911,400,000 - 911,400,000 -

18. 3357.046 Badan Penyelenggara Adhok Pemilu [Output Baru – Perubahan Kebijakan]

34,063,652,000 34,063,652,000 33.963.713.500 99.938.500 100

051 Pembentukan Badan Adhok

1,932,000 1,932,000 - 1,932,000 -

A Evaluasi Pembentukan, Tata Kerja dan Pengganti antar waktu Badan Penyelenggara Pemilu Adhok Tahun 2019

1,932,000 1,932,000 - 1,932,000 -

052 Fasilitasi dan Operasional PPK

976,220,000 976,220,000 - 976,220,000 -

A Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

976,220,000 976,220,000 - 976,220,000 -

053 Fasilitasi dan Operasional PPS

6,348,180,000 6,348,180,000 - 6,348,180,000 -

A Panitia Pemungutan Suara (PPS)

6,348,180,000 6,348,180,000 - 6,348,180,000 -

054 Operasional KPPS

26,737,320,000 26,737,320,000 - 26,737,320,000 -

A Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

26,737,320,000 26,737,320,000 - 26,737,320,000 -

D. 3360 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)

875,697,000 1,015,493,000 1,015,493,000 - 100

19. 3360.009 Laporan Persediaan (Stock Opname) [Base Line]

4,508,000 4,508,000 4.200.000 308.000 93

051 Pengelolaan Barang Milik Negara

4,508,000 4,508,000 - 4,508,000 -

A Stock Opname Barang Persediaan

4,508,000 4,508,000 - 4,508,000 -

20. 3360.010 Pengelolaan Barang Milik Negara [Base Line]

37,266,000 147,062,000 89.129.778 57.932.222 61

051 Pengelolaan Barang Milik Negara

37,266,000 14,062,000 - 14,062,000 -



37

A Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)

32,216,000 32,216,000 - 32,216,000 -

B Penghapus Barang Milik Negara (BMN)

2,522,000 2,522,000 - 2,522,000 -

C Tuntutan Ganti Rugi

2,528,000 2,528,000 - 2,528,000 -

TO Pemusnahan Limbah Logistik

- 109,796,000 - 109,796,000 -

21. 3360.023 Pengamanan Tahapan Pemilu [Base Line]

19,815,000 19,815,000 7.225.000 12.590.000 36-

051 Fasilitasi keamanan Pemilu

19,815,000 19,815,000 - 19,815,000 -

A Koordinasi dengan Instansi Terkait Pengamanan Tahapan Pemilu dan Pemilukada Tahun 2019

19,815,000 19,815,000 - 19,815,000 -

22. 3360.024 Penyusunan BMN Logistik Pemilu [Base Line]

10,950,000 10,950,000 7.427.000 3.523.000 68-

051 Penyusunan BMN Logistik Pemilu

10,950,000 10,950,000 - 19,815,000 -

A Penyusunan BMN Logistik Pemilu

10,950,000 10,950,000 - 19,815,000 -

23. 3360.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal [Output Baru – Perubahan Kebijakan]

- 30,000,000 28.919.760 1.080.240 96

053 Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran

- 30,000,000 - 30,000,000 -

MM Tambahan Meubelair

- 30,000,000 - 30,000,000 -

RT Peralatan Mesin dan Meubelair

- - - - -

054 Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan

- - - - -

RT Gedung/Bangunan

- - - - -

24. 3360.994 Layanan Perkantoran [Base Line]

803,158,000 803,158,000 785.318.908 17.839.092 98

002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor

803,158,000 803,158,000 - 803,158,000 -

A Kebutuhan Sehari-Hari Perkantoran

316,205,000 292,455,000 - 292,455,000 -

B Langganan Daya Dan Jasa

249,130,000 260,410,000 - 260,410,000 -

C Pemeliharaan Kantor

72,900,000 96,650,000 - 96,650,000 -

D

Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor

10,843,000 10,843,000 - 10,843,000 -



38

E Honor Operasional Satuan Kerja

154,440,000 143,160,000 - 143,160,000 -

E. 3361 Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota

45,303,000 45,303,000 27.475.708 17.827.292 61

25. 3361.004 Laporan Hasil Reviu LAKIP [Base Line]

8,665,000 8,665,000 3.974.550 4.690.450 46

051 Evaluasi LAKIP

8,665,000 8,665,000 - 8,665,000 -

26. 3361.005 Laporan Hasil Reviu Lapo ran Keuangan [Base Line]

36,638,000 36,638,000 23.501.158 13.136.942 64

051 Reviu Laporan Keuangan KPU Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah

36,638,000 36,638,000 - 36,638,000 -

A Reviu Laporan Keuangan KPU

24,270,000 24,270,000 - 24,270,000 -

B Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan KPU Provinsi

12,368,000 12,368,000 - 12,368,000 -

II. 076.01.06 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

3,874,516,000 3,874,516,000 2.238.325.683 1.636.190 58

D. 3363 Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang- Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu

169,189,000 169,189,000 121.006.768 48.182.232 72

27. 3363.010 Advokasi dan Sengketa Hukum [Base Line]

3,500,000 3,500,000 480.600 3.019.400 14

051 Advokasi dan Bantuan Hukum

3,500,000 3,500,000 - 3,500,000 -

A Advokasi dan Sengketa Hukum

3,500,000 3,500,000 - 3,500,000 -

28. 3363.018 Peraturan/Keputusan Pemilu [Base Line]

3,968,000 3,968,000 2.690.800 1.277.200 68

051 Peraturan/Keputusan Pemilu 3,968,000 3,968,000 - 3,968,000 - A Penyuluhan Rancangan

Keputusan/Peraturan Perundang-undangan, Rumusan dan Rancangan Keputusan/Peraturan Pelaksanaan Pemilu

3,968,000 3,968,000 - 3,968,000 -

29. 3363.019 Dana Kampanye Pemilu [Base Line]

59,089,000 59,089,000 35.790.398 23.298.602 61

051 Dana Kampanye Pemilu

59,089,000 59,089,000 - - -

A PersiapanPenerimaan laporan dan Audit Dana

38,200,000 38,200,000 - 38,200,000 -



39

Kampanye Peserta Pemilu

B Penerimaan Laporan dan Audit Dana kampanye

14,184,000 14,184,000 - 14,184,000 -

C Evaluasi Laporan dan Audit Dana kampanye

6,705,000 6,705,000 - 6,705,000 -

30. 3363.020 Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu [Base Line]

102,632,000 102,632,000 82.044.970 20.587.030 80

051 Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu

102,632,000 102,632,000 - 102,632,000 -

A Advokasi Permasalahan hukum dalam Penyelenggaraan Pemiliham Umum presiden dan waki presiden,Anggota DPR, DPRD, DPRD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA tahun 2019

12,175,000 12,175,000 - 12,175,000 -

B Penyelesaikan Sengketa hukum dalam Penyelenggaraan Pemiliham Umum presiden dan waki presiden,Anggota DPR, DPRD, DPRD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA tahun 2019

90,457,000 90,457,000 - 90,457,000 -

E. 3364 Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW

3,705,327,000 3,705,327,000 2.117.318.915 1.588.008.085 57

31. 3364.001 Rancangan Pedoman/Juknis [Base Line]

4,990,000 4,990,000 - 4,990,000 -

051 Rancangan Pedoman/Juknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada

4,990,000 4,990,000 - 4,990,000 -

A Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pencalonan Pemilu

4,990,000 4,990,000 - 4,990,000 -

32. 3364.003 Sosialisasi Kebijakan KPU kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat [Base Line]

15,400,000 15,400,000 - 15,400,000 -

051 Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu

15,400,000 15,400,000 - 15,400,000 -

33. 3364.004 Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi,

1,500,000 1,500,000 - 1,500,000 -



40

dan DPRD Kabupaten/Kota [Base Line]

051 Koordinasi Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

1,500,000 1,500,000 - 1,500,000 -

A Pengelohan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

1,500,000 1,500,000 - 1,500,000 -

34. 3364.005 Pubikasi Informasi [Base Line]

8,660,000 8,660,000 8.400.000 260.000 97

051 Publikasi Informasi

8,660,000 8,660,000 - 8,660,000 -

A Penerbitan Bahan Informasi Kepemiluan dan Pilkada

3,500,000 3,500,000 - 3,500,000 -

B Pelayanan PERS

5,160,000 5,160,000 - 5,160,000 -

35. 3364.006 Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas [Base Line]

75,000,000 75,000,000 18.465.000 56.535.000 25

051 Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas

75,000,000 75,000,000 - 75,000,000 -

A Pendidikan Pemilih Melalui tatap muka Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas

49,950,000 49,950,000 - 49,950,000 -

B Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas

25,050,000 25,050,000 - 25,050,000 -

36. 3364.030 Dokumen Teknis Pemilu Legisatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden [Base Line]

40,000,000 40,000,000 36.277.500 3.722.500 91

052 Analisis Hasil Pengelohan Data dan Evaluasi sistem Pemilu dan Pilkada

40,000,000 40,000,000 - 40,000,000 -

A Pengelolaan Dokumen Pemilu 2018

40,000,000 40,000,000 - 40,000,000 -

37. 3364.032 Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu [Base Line]

50,000,000 50,000,000 37.762.859 12.237.141 76

052 Pembentukan Rumah Pintar Pemilu

50,000,000

50,000,000

-

50,000,000

-

A Pengembangan Rumah Pintar Pemilu

27,200,000 27,200,000 - 27,200,000 -

B Fasilitasi Audiensi Rumah Pintar Pemilu

20,800,000 20,800,000 - 20,800,000 -

C Penyusunan Laporan Kegiatan Pendidikan Rumah Pintar Pemilu

2,000,000 2,000,000 - 2,000,000 -



41

38. 3364.043 Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Terpilih Pemilu [Base Line]

- - - - -

051 Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Terpilih Pemilu

- - - - -

39. 3364.044 Calon Anggota DPD Terpilih Pemilu [Base Line]

- - - - -

051 Calon Anggota DPD Terpilih Pemilu

- - - - -

40. 3364.047 Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden [Base Line]

113,836,000 113,836,000 105.180.000 8.656.000 92

051 Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD

113,836,000 113,836,000 - 113,836,000 -

A Fasilitasi Kampanye Peserta Pemilu

30,400,000 30,400,000 - 30,400,000 -

B Rapat Koordinasi Kampanye Pemilu Serentak Tahun 2019

83,436,000 83,436,000 - 83,436,000 -

41. 3364.049 Supervisi/Monitoring/Bimbi ngan Teknis Penyelenggaraan Pemilu [Base Line]

59,000,000 59,000,000 48.590.125 10.409.875 82

051 Supervisi/Monitoring/Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pilpres 2019

59,000,000 59,000,000 - 59,000,000 -

A Supervisi dan Monitoring Tahapan Penyelenggaraan Pemilu dan Pilpres 2019

59,000,000 59,000,000 - 59,000,000 -

42. 3364.050 Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu [Base Line]

123,498,000 123,498,000 44.440.262 79057.736 36

051 Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu

123,498,000 123,498,000 - 123,498,000 -

A Sosialisasi Pindah Memilih

24,498,000 24,498,000 - 24,498,000 -

B

Sosialisasi Surat Suara Pemilihan Legislatif serta Presiden dan Wakil Presiden

15,000,000 15,000,000 - 15,000,000 -

C Sosialisasi Tata Cara Mencoblos

15,000,000 15,000,000 - 15,000,000 -

D Sosialisasi Tahapan Kampanye

15,000,000 15,000,000 - 15,000,000 -

E Sosialisasi Hari Pemungutan Suara

31,000,000 31,000,000 - 31,000,000 -

F Sosialisasi Terima Kasih Karena Telah Memilih

15,000,000 15,000,000 - 15,000,000 -



42

G Monitoring, Supervisi dan evaluasi sosialisasi pemilu 2019

8,000,000 8,000,000 - 8,000,000 -

43. 3364.052 Pendidikan Pemilih Kepda Masyarakat Umum [Base Line]

448,500,000 448,500,000 337.734.287 110.765.713 75

051 Pendidikan Pemilih Kepda Masyarakat Umum

448,500,000 448,500,000 - 448,500,000 -

A Konsilidasi Parmas

48,000,000 48,000,000 - 48,000,000 -

B Fasiliasi Pendidikan Pemilih

79,500,000 79,500,000 - 79,500,000 -

C Pendaftaran Lembaga Survey dan Penghitungan Cepat

8,800,000 8,800,000 - 8,800,000 -

D Lomba Selfi di TPS

35,400,000 35,400,000 - 35,400,000 -

E Lomba Kreasi Pentas Seni Pemilih Pemula

52,400,000 52,400,000 - 52,400,000 -

F Penggandaan Alat Peraga Pemilih Pemilu 2019

18,000,000 18,000,000 - 18,000,000 -

G Pendidikan Pemilih Mobilisasi Massa (Konser Musik “Pemilih Berdaulat Negara Kuat”)

83,700,000 83,700,000 - 83,700,000 -

H KPU RUN “Satu Tujuan Melangkah Bersama” Pemilu Serentak Damai 2019

122,700,000 122,700,000 - 122,700,000 -

44. 3364.053 Relawan Demokrasi [Base Line]

414,550,000 414,550,000 330.080.600 84.469.400 80

051 Relawan Demokrasi 414,550,000 414,550,000 - 414,550,000 - A Pembentukan Relawan

Demokrasi

159,500,000 159,500,000 - 159,500,000 -

B Fasilitasi Kegiatan Relawan Demokrasi

219,780,000 219,780,000 - 219,780,000 -

C Bimtek Relawan Demokrasi

32,270,000 32,270,000 - 32,270,000 -

D Penyusunan Laporan Kegiatan Relawan Demokrasi

3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 -

45. 3364.053 Pemungutan Suara [Base Line]

6,452,000 6,452,000 6,452,000 - 100

051 Pemungutan Suara

6,452,000 6,452,000 - 6,452,000 -

46. 3364.055 Rekapitulasi dan Penghitungan Suara [Base Line]

- - - - -

051 Rekapitulasi dan Penghitungan Suara

- - - - -

47. 3364.056 Penetapan Hasil Pemilu [Base Line]

- - - - -



43

051 Penetapan Hasil Pemilu

- - - - -

48. 3364.057 Pengelolaan Calon Peserta Pemilu [Base Line]

100,000,000 100,000,000 58.554.854 41.445.146 59

051 Fasilitasi Calon Anggota DPR, DPRD kab/prov

100,000,000 100,000,000 - 100,000,000 -

A Bimbingan Teknis tata Cara Penetapan Terpilih

21,400,000 21,400,000 - 21,400,000 -

B Evaluasi Pencalonan Anggota DPRD Provinsi

31,200,000 31,200,000 - 31,200,000 -

C Pengelolaan Dokumen Pencalonan Anggota DPR

47,400,000 47,400,000 - 47,400,000 -

49. 3364.058 Ketersediaan Suara Pemilih Hail Pemilu [Base Line]

2,243,941,000 2,243,941,000 1,719,296,659 524,664,341 77

051 Pemungutan Suara

972,054,000 1,109,314,000 - 1,109,314,000 -

A Bimbingan teknis pemungutan dan penghitungan serta rekapitulasi suara pemilu dan pilpres 2019

48,130,000 185,390,000 - 185,390,000 -

B Bimbingan teknis aplikasi sistem penghitungan suara pemilu dan pilpres 2019

25,000,000 25,000,000 - 25,000,000 -

C Uji coba Nasional Penggunaan Situng Pemilu 2019

14,200,000 14,200,000 - 14,200,000 -

D Pusat pemantau pemungutan dan penghitungan suara

131,750,000 131,750,000 - 131,750,000 -

TO Penyelenggaraan bimtek Tungsura di kabupaten/kota

9,136,000 9,136,000 - 9,136,000 -

TP Penyelenggaraan bimtek Tungsura di PPK

743,838,000 743,838,000 - 743,838,000 -

052 Rekapitulasi dan Penghitungan Suara

1,189,723,000 1,052,463,000 - 1,052,463,000 -

A Rekapitulasi hasil penghitungan suara nasional pemilu dan pilpres 2019

637,580,000 500,320,000 - 500,320,000 -

B Rekapitulasi hasil penghitungan suara nasional pemilu 2019 pasca putusan mahkamah konstitusi

163,960,000 163,960,000 - 163,960,000 -

C Simulasi pemungutan suara di TPS dan rekapitulasi hasil suara pemilu dan pilpres 2019

194,600,000 194,600,000 - 194,600,000 -

TQ Rekapitulasi dan penghitungan suara di PPK

193,583,000 193,583,000 - 193,583,000 -



44

053 Penetapan Hasil Pemilu

82,164,000 82,164,000 - 82,164,000 -

A Penetapan hasil suara pemilu 2019 dan penetapa perolehan kursi Anggota Legislatif

60,000,000 60,000,000 - 60,000,000 -

B Pemungutan Suara Ulang (PSU)

22,164,000 22,164,000 - 22,164,000 -

JUMLAH PENGELUARAN 45.802.446.000 45.778.236.000 43.981445.726 1.796.790.274 96

Dari tabel Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran KPU

Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2019 di atas dapat dilihat bahwa hampir seluruh

Pagu Anggaran DIPA KPU Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2019 telah terealisasi,

kecuali untuk beberapa output yang tidak terealisasi yaitu sebagai berikut :

1. Penyusunan rancangan pedoman penyelenggaran tahapan Pemilu;

2. Sosialisasi kebijakan KPU kepada stakeholder (Parpol, LSM, Ormas, Pemerintah

Daerah, Perguruan Tinggi, dan masyarakat);

3. Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.

Pagu Anggaran yang tidak terserap tersebut disebabkan terdapat jenis output yang

sama (double) pada Pagu Anggaran dalam DIPA KPU Kabupaten Sampang Tahun Anggaran

2019 untuk efisiensi anggaran.



45

BAB IV P E N U T U P

Laporan Kinerja (LK) KPU Kabupaten Sampang Tahun 2019 merupakan wujud

kinerja KPU Kabupaten Sampang dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan

dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU berpegangan pada tujuan,

sasaran, dan program kerja yang berpedoman pada Renstra KPU Pusat dan Renstra KPU

Kabupaten Sampang Tahun 2015-2019, Rencana Kinerja (Renja)/ Penetapan Kinerja/

Perjanjian Kinerja tahun 2019. KPU Kabupaten Sampang merupakan unsur Entitas

Akuntabilitas Kinerja yang berkewajiban dalam penyusunan Laporan Kinerja setiap

tahunnya.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Sampang Tahun 2019 menyajikan berbagai

keberhasilan dalam capaian strategis yang ditunjukkan oleh KPU Kabupaten Sampang pada

tahun anggaran 2019. Berbagai capaian strategis, program/ kegiatan tersebut tercermin

dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan

dan sasaran program/ kegiatan.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum ada yang belum dapat

memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Disisi lain ada sasaran

kegiatan yang dapat tercapai kinerja sasarannya.

Dalam tahun 2019, KPU Kabupaten Sampang menetapkan sebanyak 2(dua) sasaran

strategis dengan 8 (depalpan) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan

dan Dokumen Penetapan Kinerja/ Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang ingin dicapai.

Pada tahun anggaran 2019 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada KPU

Kabupaten Sampang dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2019 sebesar

45.778.236.000,- dengan pagu anggaran yang terserap/ terealisasi sebesar Rp.

43.981.445.726,- (Empat Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Empat

Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Rupiah) dengan tingkat



46

pencapaian realiasi anggaran sebesar 96,08 %, (Sembilan Puluh Enam Koma Kosong

Delapan Persen) sehingga terdapat sisa pagu anggaran sebesar Rp. 1.796.790.274,- (Satu

Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Raus

Tujuh Puluh Empat Rupiah).

Beberapa sasaran program/kegiatan yang tetap akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten

Sampang kedepannya, antara lain :

1. Melakukan sosialisasi Pemilu melalui media dan pendidikan Pemilih dilakukan dengan

metode/strategi yang lebih variatif ditujukan kepada pemilih pemula, pemilih

perempuan, pemilih marginal, pemilih disabilitas dan pemilih keagamaan;

2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data

pemilih, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT;

3. Memberikan pemahaman dan sosialisasi mengenai pentingnya sikap netral dan

profesionalisme KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, peserta Pemilu, serta

masyarakat pemilih dalam pelaksanaan Pemilu;

4. Regulasi harus disusun lebih awal karena prosedur yang harus dilalui dengan

melibatkan banyak pihak sesuai peraturan perundang-undangan dalam menyusun

Peraturan KPU dimana harus melibatkan publik, DPR, Pemerintah serta instansi lain

yang terkait;

5. Menciptakan Penyelenggaraan Pemilu yang terbuka (jujur) serta keadilan bagi para

peserta Pemilu dalam mendapatkan dan mengelola Dana Kampanye merupakan salah

satu faktor penting sehingga pengaturan tentang kewajiban bagi para Peserta Pemilu

untuk melaporkan Dana Kampanye sangat diperlukan;

6. Melakukan perubahan tata kelola pengelolaan logistik Pemilu dari segi perencanaan

anggaran, percepatan proses-proses pengadaan sesuai ketentuan, pelaksanaan

pengiriman logistik yang cepat dan pengelolaan pengepakan yang lebih efektif.

7. Mengoptimalkan semua potensi, baik sumber daya manusia dan sumberdaya material

yang ada untuk mendukung reformasi birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten

Sampang;



47

8. Melaksanakan secara optimal aplikasi yang telah dimiliki KPU Kabupaten Sampang

untuk pengembangan dan peningkatan kinerja KPU Kabupaten Sampang.

Strategi yang akan ditempuh oleh KPU Kabupaten Sampang sebagai pemecahan

masalah yang terkait dengan pencapaian target sasaran strategis, program dan kegiatan,

antara lain:

1. Indeks kepuasan pengguna layanan

a. Mengevaluasi semua unsur layanan yang ada di lingkungan KPU Kabupaten

Sampang kepada stakeholders;

b. Mengidentifikasi dan menganalisis unsur layanan yang sudah dan perlu

ditingkatkan;

c. Menyusun dan mengimplementasikan langkah‐langkah perbaikan untuk

meningkatkan kepuasan stakeholders.

2. Persentase ketepatan waktu penyelesaian penganggaran

Meningkatkan koordinasi yang lebih intensif dengan unit/bagian terkait dalam

pengelolaan penganggaran

3. Persentase penyerapan DIPA (non belanja pegawai)

a. Melaksanakan kegiatan rapat-rapat/bimbingan teknis/pelatihan

/sosialisasi/ penyuluhan sesuai dengan perencanaan kinerja ;

b. Monitoring dan evaluasi atas realisasi anggaran dan disbursement plan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja (LK) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Sampang ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja KPU Kabupaten Sampang

kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholder ataupun pihak lain yang telah

mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun kelembagaan KPU

Kabupaten Sampang.


LAMPIRAN



48


PERJANJIAN KINERJA 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel

serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ADDY IMANSYAH

Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Sampang

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,

dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan

dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab

kami.

Sampang, September 2019 KETUA


ADDY IMANSYAH



49

PERJANJIAN KINERJA 2018 KPU KABUPATEN SAMPANG

SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

(1) (2) (3) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis

Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilukada sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku ;

100%

Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilukada ;

75%

Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu dan Pemilukada;

75%


75%

Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih

0,2%

Terlaksananya Pemilu dan Pemilukada yang aman, damai, jujur, dan adil

Persentase KPU Kabupaten Sampang yang melaksanakan Pemilu dan Pemilukada tanpa konflik

95%

Persentase penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu dan Pemilukada

3%

Persentase sengketa hukum yang di menenangkan KPU Kabupaten Sampang

88%

LAMPIRAN



50

Program Anggaran

1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksana Teknis Rp. 41.903.720.000,-

Lainnya KPU

2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Rp. 3.824.516.000,-

Proses Politik

Jumlah Pagu Anggaran Tahun 2019 Rp. 45.778.236.000,-



ADDY IMANSYAH



51

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Nama/ Unit Organisasi : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang

Tahun : 2019

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

(1) (2) (3) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis

Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilukada sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku ;

100%

Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilukada ;

75%

Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu dan Pemilukada;

75%


75%

Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih

0,2%

Terlaksananya Pemilu dan Pemilukada yang aman, damai, jujur, dan adil

Persentase KPU Kabupaten Sampang yang melaksanakan Pemilu dan Pemilukada tanpa konflik

95%

Persentase penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu dan Pemilukada

3%

Persentase sengketa hukum yang di menenangkan KPU Kabupaten Sampang

88%



ADDY IMANSYAH

Komisi Pemilihan Umum Kab Sampang · Laporan Kinerja KPU Kab Sampang Tahun 2019 i ......

Documents

Transcript of Komisi Pemilihan Umum Kab Sampang · Laporan Kinerja KPU Kab Sampang Tahun 2019 i ......