Nama: M. Addy Yulianto

Kelas : 6 TC

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

(UU BPJS), secara tegas menyatakan bahwa BPJS yang dibentuk dengan UU BPJS adalah badan

hukum publik. BPJS yang dibentuk dengan UU BPJS adalah BPJS Kesehatan dan BPJS

Ketenagakerjaan.

Kedua BPJS tersebut pada dasarnya mengemban misi negara untuk memenuhi hak

konstitusional setiap orang atas jaminan sosial dengan menyelenggarakan program jaminan yang

bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat

Indonesia.

Penyelenggaraan jamianan sosial yang adekuat dan berkelanjutan merupakan salah satu pilar

Negara kesejahteraan, disamping pilar lainnya, yaitu pendidikan bagi semua, lapangan pekerjaan

yang terbuka luas dan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkeadilan.

Mengingat pentingnya peranan BPJS dalam menyelenggarakan program jaminan sosial dengan

cakupan seluruh penduduk Indonesia, maka UU BPJS memberikan batasan fungsi, tugas dan

wewenang yang jelas kepada BPJS. Dengan demikian dapat diketahui secara pasti batas-batas

tanggung jawabnya dan sekaligus dapat dijadikan sarana untuk mengukur kinerja kedua BPJS

tersebut secara transparan.

Fungsi BPJS

UU BPJS menetukan bahwa BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan program

jaminan kesehatan. Jaminan Kesehatan menurut UU SJSN diselenggarakan secara nasional

berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas, dengan tujuan menjamin agar peserta

memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan

dasar kesehatan.

BPJS Ketenagakerjaan menurut UU BPJS berfungsi menyelenggarakan 4 program, yaitu

program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.

Menurut UU SJSN program jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan secara nasional

berdasarkan prinsip asuransi sosial, dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat

pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan

kerja atau menderita penyakit akibat kerja.

Selanjutnya program jaminan hari tua diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip

asuransi sosial atau tabungan wajib, dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang

tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

Kemudian program jaminan pensiun diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip

asuransi sosial atau tabungan wajib, untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada

saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau

mengalami cacat total tetap.

Jaminan pensiun ini diselenggarakan berdasarkan manfaat pasti.

Nama: M. Addy Yulianto

Kelas : 6 TC

Sedangkan program jaminan kematian diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip

asuransi sosial dengan tujuan untuk memberikan santuan kematian yang dibayarkan kepada ahli

waris peserta yang meninggal dunia.

Tugas BPJS

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut diatas BPJS bertugas untuk:

a. Melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta;

b. Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja;

c. Menerima bantuan iuran dari Pemerintah;

d. Mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan peserta;

e. Mmengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial;

f. Membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan

ketentuan program jaminan sosial; dan

g. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada

peserta dan masyarakat.

Dengan kata lain tugas BPJS meliputi pendaftaran kepesertaan dan pengelolaan data

kepesertaan, pemungutan, pengumpulan iuran termasuk menerima bantuan iuran dari

Pemerintah, pengelolaan Dana jaminan Sosial, pembayaran manfaat dan/atau membiayai

pelayanan kesehatan dan tugas penyampaian informasi dalam rangka sosialisasi program

jaminan sosial dan keterbukaan informasi.

Tugas pendaftaran kepesertaan dapat dilakukan secara pasif dalam arti menerima pendaftaran

atau secara aktif dalam arti mendaftarkan peserta.

Wewenang BPJS

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana diamksud di atas BPJS berwenang:

a. Menagih pembayaran Iuran;

b. Menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang

dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana,

dan hasil yang memadai;

c. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja

dalam memanuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

jaminan sosial nasional;

d. Membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas

kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah;

e. Membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan;

f. Mengenakan sanksi administratif kepada peserta atau pemberi kerja yang tidak

memenuhi kewajibannya;

Nama: M. Addy Yulianto

Kelas : 6 TC

g. Melaporkan pemberi kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhannya

dalam membayar iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan; dan

h. Melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program jaminan

sosial.

Kewenangan menagih pembayaran Iuran dalam arti meminta pembayaran dalam hal terjadi

penunggakan, kemacetan, atau kekurangan pembayaran, kewenangan melakukan pengawasan

dan kewenangan mengenakan sanksi administratif yang diberikan kepada BPJS memperkuat

kedudukan BPJS sebagai badan hukum publik.

BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan)

BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) merupakan Badan

Usaha Milik Negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan

pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil,

Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan

Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa.

BPJS Kesehatan bersama BPJS Ketenagakerjaan (dahulu bernama Jamsostek) merupakan

program pemerintah dalam kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diresmikan pada

tanggal 31 Desember 2013. Untuk BPJS Kesehatan mulai beroperasi sejak tanggal 1 Januari

2014, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi sejak 1 Juli 2014.

Logo Jaminan Kesehatan Nasional

BPJS Kesehatan sebelumnya bernama Askes (Asuransi Kesehatan), yang dikelola oleh PT Askes

Indonesia (Persero), namun sesuai UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT. Askes Indonesia

berubah menjadi BPJS Kesehatan sejak tanggal 1 Januari 2014.

Sejarah singkat BPJS Kesehatan

1968 - Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang secara jelas mengatur

pemeliharaan kesehatan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun (PNS dan ABRI)

beserta anggota keluarganya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968.

Menteri Kesehatan membentuk Badan Khusus di lingkungan Departemen Kesehatan RI

yaitu Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK), dimana oleh

Menteri Kesehatan RI pada waktu itu (Prof. Dr. G.A. Siwabessy) dinyatakan sebagai

cikal-bakal Asuransi Kesehatan Nasional.

Nama: M. Addy Yulianto

Kelas : 6 TC

1984 - Untuk lebih meningkatkan program jaminan pemeliharaan kesehatan bagi peserta

dan agar dapat dikelola secara profesional, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah

Nomor 22 Tahun 1984 tentang Pemeliharaan Kesehatan bagi Pegawai Negeri

Sipil,Penerima Pensiun (PNS, ABRI dan Pejabat Negara) beserta anggota keluarganya.

Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1984, status badan penyelenggara diubah

menjadi Perusahaan Umum Husada Bhakti.

1991 - Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991, kepesertaan program

jaminan pemeliharaan kesehatan yang dikelola Perum Husada Bhakti ditambah dengan

Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta anggota keluarganya. Disamping itu,

perusahaan diijinkan memperluas jangkauan kepesertaannya ke badan usaha dan badan

lainnya sebagai peserta sukarela.

1992 - Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 status Perum diubah

menjadi Perusahaan Perseroan (PT Persero) dengan pertimbangan fleksibilitas

pengelolaan keuangan, kontribusi kepada Pemerintah dapat dinegosiasi untuk

kepentingan pelayanan kepada peserta dan manajemen lebih mandiri.

2005 - PT. Askes (Persero) diberi tugas oleh Pemerintah melalui Departemen Kesehatan

RI, sesuai Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1241/MENKES/SK/XI/2004 dan

Nomor 56/MENKES/SK/I/2005, sebagai Penyelenggara Program Jaminan Kesehatan

Masyarakat Miskin (PJKMM/ASKESKIN).

o Dasar Penyelenggaraan :

UUD 1945

UU No. 23/1992 tentang Kesehatan

UU No.40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1241/MENKES/SK/XI/2004 dan Nomor

56/MENKES/SK/I/2005,

o Prinsip Penyelenggaraan mengacu pada :

Diselenggarakan secara serentak di seluruh Indonesia dengan azas gotong royong

sehingga terjadi subsidi silang.

Mengacu pada prinsip asuransi kesehatan sosial.

Pelayanan kesehatan dengan prinsip managed care dilaksanakan secara terstruktur

dan berjenjang.

Program diselenggarakan dengan prinsip nirlaba.

Menjamin adanya protabilitas dan ekuitas dalam pelayanan kepada peserta.

Adanya akuntabilitas dan transparansi yang terjamin dengan mengutamakan prinsip

kehati-hatian, efisiensi dan efektifitas.

2014 - Mulai tanggal 1 Januari 2014, PT Askes Indonesia (Persero) berubah nama

menjadi BPJS Kesehatan sesuai dengan Undang-Undang no. 24 tahun 2011 tentang

BPJS.

Nama: M. Addy Yulianto

Kelas : 6 TC

JAMSOSTEK (Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) Menurut Kenneth Thomson, seorang tenaga ahli pada Sekretariat Jendral International

Security Association (ISSA), dalam kuliahnya pada Regional Trainning ISSA, seminar tanggal

16 dan 17 Juni 1980 di Jakarta, mengemukakan perumusan jaminan sosial sebagai berikut :

“Jaminan Sosial dapat diartikan sebagai perlindungan yang diberikan oleh masyarakat bagi

anggota-anggotanya untuk risiko-risiko atau peristiwa-peristiwa tertentu dengan tujuan, sejauh

mungkin, untuk menghindari terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut yang dapat mengakibatkan

hilangnya atau turunnya sebagian besar penghasilan, dan untuk memberikan pelayanan medis

dan atau jaminan keuangan terhadap konsekuensi ekonomi dari terjadinya peristiwa tersebut,

serta jaminan untuk tunjangan keluarga dan anak”.

aminan Sosial Tenaga Kerja adalah upaya kebijaksanaan yang ditujukan kepada tenaga

kerja, terutama yang berada dilingkungan perusahaan dalam hal penyelenggaraan, perlindungan

dengan interaksi kerja yang saling menguntungkan kedua belah pihak (Tenaga kerja dan

pengusaha). Dalam kamus populer “Pekerjaan sosial” istilah jaminan sosial tersebut disebut

sebagai berikut :1[2]

“Jaminan Sosial adalah suatu program perlindungan yang diberikan oleh negara, masyarakat dan

organisasi sosial kepada seseorang/individu yang menghadapi kesukaran-kesukaran dalam

kehidupan dan penghidupannya, seperti penderita penyakit kronis, kecelakaan kerja dan

sebagainya”.

Sedangkan pengertian yang diberikan oleh Imam Soepomo SH : Jaminan Sosial adalah

pembayaran yang diterima oleh pihak buruh diluar kesalahanya tidak melakukan pekerjaan, jadi

menjamin kepastian pendapatan (income security) dalam hal buruh kehilangan upahnya karena

alasan diluar kehendaknya.2

Pengertian jaminan sosial tenaga kerja dinyatakan dalam Undang-undang No. 3 Tahun

1992, yaitu : Suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai

pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat

peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, bersalin,

hari tua dan meninggal dunia.

Keberadaan jaminan sosial tenaga kerja sebagai upaya perlindungan hidup tenaga kerja

disuatu perusahaan besar manfaatnya, oleh karena itu sebagai langkah untuk menjamin hidup

1

2

Nama: M. Addy Yulianto

Kelas : 6 TC

tenaga kerja, perusahaan sangat perlu memasukkan tenaga kerjanya dalam program jaminan

sosial tenaga kerja yang dikelolah oleh PT. JAMSOSTEK.

Karena perusahaan yang memasukkan tenaga kerjanya dalam program Jamsostek adalah

perusahaan yang terletak bijaksana pemikiranya dan telah bertindak : 3[4]

1.   Melindungi para buruhnya sedemikian rupa dalam menghadapi kecelakaan kerja yang

mungkin saja terjadi, baik karena adanya mutakhir, maupun karena penempatan tenaga kerja

pada proyek-proyek diluar daerah dalam rangka menunjang pembangunan.

2.   Mendidik para buruhnya supaya berhemat/menabung yang dapat dinikmatinya apabila

sewaktu-waktu terjadi suatu kejadian yang harus dihadapi buruh beserta keluarganya.

3.    Melindungi perusahaan dari kerusakan kemungkinan berjumlah sangat besar, karena

terjadinya musibah yang menimpa beberapa karyawan, dimana setiap kecelakaan atau

musibah sama sekali tidak diharapkan.

Dasar Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja

UU No. 3 Tahun 1992 tentang JAMSOSTEK ini dikeluarkan berlandasarkan dasar-dasar

hukum.

a.  Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

b.  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya undang-undang

pengawasan perburuhan tahun 1948 nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh

Indonesia (Lembaran Negara tahun 1951 Nomor 41).

c.   Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok Mengenai tenaga

kerja (lembaran Negara Tahun 1969 nomor 55 : Tambahan lembaran negara nomor 2912).

d.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja (lembaran negara tahun

1970 nomor 1, tambahan lembaran negara nomor 2918).

e.   Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan

(Lembaran Negara tahun 1981 nomor 39, tambahan lembaran negara nomor 3201).

Upah Minimum Provinsi (UMP)

Pengertian Upah Minimum

3

Nama: M. Addy Yulianto

Kelas : 6 TC

Periksa Upah Minimum Indonesia. Tahu lebih banyak tentang tingkat upah minimum

saat ini. Dapatkan informasi lebih lanjut tentang upah minimum, jumlah angkatan kerja dan

serikat pekerja di Indonesia

Kita perlu mengkaji lebih dalam mengenai apa itu Upah Minimum, dasar dari penetapan Upah

Minimum dan siapa saja yang bertanggung jawab atas Upah Minimum. Kurangnya informasi

mengenai Upah Minimum sering memicu terjadinya salah paham atau permasalahan bagi para

pekerja.

1.1.  Pengertian Upah Minimum

Upah Minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku

industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya.

Karena pemenuhan kebutuhan yang layak di setiap propinsi berbeda-beda, maka disebut Upah

Minimum Propinsi.

Menurut Permen no.1 Th. 1999 Pasal 1 ayat 1, Upah Minimum adalah upah bulanan terendah

yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Upah ini berlaku bagi mereka yang lajang

dan memiliki pengalaman kerja 0-1 tahun, berfungsi sebagai jaring pengaman, ditetapkan

melalui Keputusan Gubernur berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan dan berlaku

selama 1 tahun berjalan.

Apabila kita merujuk ke Pasal 94 Undang-Undang (UU) no. 13 tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan, komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, maka besarnya

upah pokok sedikit-dikitnya 75 % dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap. Definisi

tunjangan tetap disini adalah tunjangan yang pembayarannya dilakukan secara teratur dan tidak

dikaitkan dengan kehadiran atau pencapaian prestasi kerja contohnya : tunjangan jabatan,

tunjangan komunikasi, tunjangan keluarga, tunjangan keahlian/profesi. Beda halnya dengan

tunjangan makan dan transportasi, tunjangan itu bersifat tidak tetap karena penghitungannya

berdasarkan kehadiran atau performa kerja.

Apa yang dimaksud dengan Upah Minimum Provinsi (UMP)?

Upah Minimum Propinsi (UMP) adalah Upah Minimum yang berlaku untuk seluruh

Kabupaten/Kota di satu Provinsi. Upah minimum ini di tetapkan setiap satu tahun sekali oleh

Gubernur berdasarkan rekomendasi Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan

Ketenagakerjaan Daerah (sekarang Dewan Pengupahan Provinsi). Penetapan upah minimum

propinsi selambat-lambatnya 60 hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum, yaitu tanggal 1

Januari

Apa yang dimaksud dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)?

Upah Minimum Kabupaten/Kota adalah Upah Minimum yang berlaku di Daerah

Kabupaten/Kota. Penetapan Upah minimum kabupaten.kota dilakukan oleh Gubernur yang

penetapannya harus lebih besar dari upah minimum propinsi. Penetapan upah minimum ini

dilakukan setiap satu tahun sekali dan di tetapkan selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari

sebelum tanggal berlakunya upah minimum yaitu 1 Januari.

Nama: M. Addy Yulianto

Kelas : 6 TC

Apa yang dimaksud dengan Upah Minimum Sektoral?

Upah minimum sektoral dapat terdiri atas upah minimum sektoral propinsi (UMSP) dan upah

minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK). Upah minimum sektoral propinsi adalah upah

minimum yang berlaku secara sektoral di seluruh kabupaten/kota di satu propinsi, sedang Upah

minimum sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) adalah Upah Minimum yang berlaku secara

Sektoral di Daerah Kabupaten/Kota.

Upah minimum sektoral merupakan hasil perundingan dan kesepakatan antara asosiasi

perusahaan dan serikat pekerja/serikat buruh. Usulan upah minimum sektoral (hasil kesepakatan)

tersebut disampaikan kepada gubernur melalui Kepala Kantor wilayah Kementerian tenaga kerja

untuk ditetapkan sebagai upah minimum sektoral propinsi dan atau upah minimum sektoral

kabupaten.

1.2. Beberapa dasar pertimbangan dari penetapan upah minimum

● Sebagai jaring pengaman agar nilai upah tidak melorot dibawah kebutuhan hidup minimum.

● Sebagai wujud pelaksanaan Pancasila, UUD 45 dan GBHN secara nyata.

● Agar hasil pembangunan tidak hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat yang memiliki

kesempatan, tetapi perlu menjangkau sebagian terbesar masyarakat berpenghasilan rendah dan

keluarganya.

● Sebagai satu upaya pemerataan pendapatan dan proses penumbuhan kelas menengah

● Kepastian hukum bagi perlindungan atas hak – hak dasar Buruh dan keluarganya sebagai

warga negara Indonesia.

● Merupakan indikator perkembangan ekonomi Pendapatan Perkapita.

1. 3.       Mekanisme Penetapan Upah

Peraturan pelaksana terkait upah minimum diatur dalam Permenakertrans No. 01 Tahun 1999

tentang Upah minimum, Kepmenakertrans No. 226/MEN/2000 tentang perubahan beberapa

pasal dalam Permenaketrans No 01 tahun 1999.

 

Penetapan upah minimum dilakukan di tingkat propinsi atau di tingkat kabupaten/kotamadya,

dimana Gubernur menetapkan besaran upah minimum propinsi (UMP) atau upah minimum

Kabupaten/Kotamadya (UMK), berdasarkan usulan dari Komisi Penelitian Pengupahan dan

Jaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan Daerah (sekarang Dewan Pengupahan Provinsi atau

Kab/Kota) dengan mempertimbangkan; kebutuhan hidup pekerja, indeks harga konsumen,

pertumbuhan ekonomi, kondisi pasar kerja dsbnya.

@

1. Home

2. Pengertian Upah Minimum

Pengertian Upah Minimum

Nama: M. Addy Yulianto

Kelas : 6 TC

Periksa Upah Minimum Indonesia. Tahu lebih banyak tentang tingkat upah minimum saat ini.

Dapatkan informasi lebih lanjut tentang upah minimum, jumlah angkatan kerja dan serikat

pekerja di Indonesia

Kita perlu mengkaji lebih dalam mengenai apa itu Upah Minimum, dasar dari penetapan Upah

Minimum dan siapa saja yang bertanggung jawab atas Upah Minimum. Kurangnya informasi

mengenai Upah Minimum sering memicu terjadinya salah paham atau permasalahan bagi para

pekerja.

1. 1.       Pengertian Upah Minimum

Upah Minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku

industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya.

Karena pemenuhan kebutuhan yang layak di setiap propinsi berbeda-beda, maka disebut Upah

Minimum Propinsi.

Menurut Permen no.1 Th. 1999 Pasal 1 ayat 1, Upah Minimum adalah upah bulanan terendah

yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Upah ini berlaku bagi mereka yang lajang

dan memiliki pengalaman kerja 0-1 tahun, berfungsi sebagai jaring pengaman, ditetapkan

melalui Keputusan Gubernur berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan dan berlaku

selama 1 tahun berjalan.

 

Apabila kita merujuk ke Pasal 94 Undang-Undang (UU) no. 13 tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan, komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, maka besarnya

upah pokok sedikit-dikitnya 75 % dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap. Definisi

tunjangan tetap disini adalah tunjangan yang pembayarannya dilakukan secara teratur dan tidak

dikaitkan dengan kehadiran atau pencapaian prestasi kerja contohnya : tunjangan jabatan,

tunjangan komunikasi, tunjangan keluarga, tunjangan keahlian/profesi. Beda halnya dengan

tunjangan makan dan transportasi, tunjangan itu bersifat tidak tetap karena penghitungannya

berdasarkan kehadiran atau performa kerja.

Apa yang dimaksud dengan Upah Minimum Provinsi (UMP)?

Upah Minimum Propinsi (UMP) adalah Upah Minimum yang berlaku untuk seluruh

Kabupaten/Kota di satu Provinsi. Upah minimum ini di tetapkan setiap satu tahun sekali oleh

Gubernur berdasarkan rekomendasi Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan

Nama: M. Addy Yulianto

Kelas : 6 TC

Ketenagakerjaan Daerah (sekarang Dewan Pengupahan Provinsi). Penetapan upah minimum

propinsi selambat-lambatnya 60 hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum, yaitu tanggal 1

Januari

Apa yang dimaksud dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)?

Upah Minimum Kabupaten/Kota adalah Upah Minimum yang berlaku di Daerah

Kabupaten/Kota. Penetapan Upah minimum kabupaten.kota dilakukan oleh Gubernur yang

penetapannya harus lebih besar dari upah minimum propinsi. Penetapan upah minimum ini

dilakukan setiap satu tahun sekali dan di tetapkan selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari

sebelum tanggal berlakunya upah minimum yaitu 1 Januari.

Apa yang dimaksud dengan Upah Minimum Sektoral?

Upah minimum sektoral dapat terdiri atas upah minimum sektoral propinsi (UMSP) dan upah

minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK). Upah minimum sektoral propinsi adalah upah

minimum yang berlaku secara sektoral di seluruh kabupaten/kota di satu propinsi, sedang Upah

minimum sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) adalah Upah Minimum yang berlaku secara

Sektoral di Daerah Kabupaten/Kota.

Upah minimum sektoral merupakan hasil perundingan dan kesepakatan antara asosiasi

perusahaan dan serikat pekerja/serikat buruh. Usulan upah minimum sektoral (hasil kesepakatan)

tersebut disampaikan kepada gubernur melalui Kepala Kantor wilayah Kementerian tenaga kerja

untuk ditetapkan sebagai upah minimum sektoral propinsi dan atau upah minimum sektoral

kabupaten.

1. 2.       Beberapa dasar pertimbangan dari penetapan upah minimum

● Sebagai jaring pengaman agar nilai upah tidak melorot dibawah kebutuhan hidup minimum.

● Sebagai wujud pelaksanaan Pancasila, UUD 45 dan GBHN secara nyata.

● Agar hasil pembangunan tidak hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat yang memiliki

kesempatan, tetapi perlu menjangkau sebagian terbesar masyarakat berpenghasilan rendah dan

keluarganya.

● Sebagai satu upaya pemerataan pendapatan dan proses penumbuhan kelas menengah

● Kepastian hukum bagi perlindungan atas hak – hak dasar Buruh dan keluarganya sebagai

warga negara Indonesia.

● Merupakan indikator perkembangan ekonomi Pendapatan Perkapita.

Nama: M. Addy Yulianto

Kelas : 6 TC

1.3. Mekanisme Penetapan Upah

Peraturan pelaksana terkait upah minimum diatur dalam Permenakertrans No. 01 Tahun

1999 tentang Upah minimum, Kepmenakertrans No. 226/MEN/2000 tentang perubahan

beberapa pasal dalam Permenaketrans No 01 tahun 1999.

Penetapan upah minimum dilakukan di tingkat propinsi atau di tingkat

kabupaten/kotamadya, dimana Gubernur menetapkan besaran upah minimum propinsi (UMP)

atau upah minimum Kabupaten/Kotamadya (UMK), berdasarkan usulan dari Komisi Penelitian

Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan Daerah (sekarang Dewan Pengupahan

Provinsi atau Kab/Kota) dengan mempertimbangkan; kebutuhan hidup pekerja, indeks harga

konsumen, pertumbuhan ekonomi, kondisi pasar kerja dsbnya.

Berikut adalah mekanikme penetapan upah minimum :

Usulan besaran upah minimum yang disampaikan oleh dewan pengupahan merupakan

hasil survey kebutuhan hidup seorang pekerja lajang. Dalam ketentuan yang terbaru

kebutuhan hidup seorang pekerja lajang diatur dalam Permenakertrans No, 13 Tahun

2012 tentang komponen dan pentahapan kebutuhan hidup layak, Dalam peraturan ini,

pemerintah menetapkan 7 Kelompok dan 60 komponen kebutuhan bagi buruh/pekerja

lajang yang menjadi dasar dalam melakukan survey harga dan menentukan besaran nilai

upah minimum.

Peninjauan terhadap besarnya Upah Minimum Propinsi dan Upah Minimum

Kabupaten/Kota diadakan 1 (satu) tahun sekali atau dengan kata lain upah minimum

berlaku selama 1 tahun.

Selain upah minimum sebagaimana tersebut tadi, Gubernur juga dapat menetapkan Upah

Minimum Sektoral Propinsi (UMS Propinsi) yang didasarkan pada Kesepakatan upah

antara organisasi perusahaan dengan serikat pekerja/serikat buruh. Sehingga Upah

Minimum dapat terdiri dari Upah Minimum Propinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral

Propinsi (UMS Propinsi), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum

Sektoral Kabupaten/Kota(UMS Kabupaten/kota).

Sekalipun terdapat beberapa ketentuan upah minimum, namun upah minimum yang

berlaku bagi setiap buruh/pekerja dalam suatu wilayah pada suatu industri tertentu hanya

satu jenis upah minimum.

Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Bagi pengusaha

yang tidak mampu membayar upah minimum dapat dilakukan penangguhan. Tata cara

penangguhan upah minimum diatur dalam Kepmenakertrans Nomor: Kep-231/Men/2003

Tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum.

Permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum diajukan oleh pengusaha kepada

Gubernur melalui Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Provinsi

paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum. Permohonan

penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kesepakatan tertulis

antara pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat.

Nama: M. Addy Yulianto

Kelas : 6 TC

Lebih jelasnya mengenai mekanisme penetapan Upah Minimum dapat dilihat dari tabel yang

disediakan dibawah ini :

1.4. Banyaknya angkatan kerja, perusahaan dan serikat buruh/pekerja di Indonesia.

Upah Minimum berlaku di 33 propinsi dan kurang lebih 340 kabupaten/kotamadya di

Indonesia. Berdasarkan data tahun 2008, terdapat 176.986 perusahaan sektor formal (punya

legalitas seperti PT,CV) tercatat memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), di tahun 2011

diperkirakan meningkat menjadi 197.000 yang tercatat.

Data Statistik yang dilansir BPS pada Februari 2012, menunjukan jumlah angkatan kerja

mencapai 120,4 juta jiwa bertambah sekitar 3,0 juta jiwa dibanding angkatan kerja pada Agustus

2011 sebesar 117,4 juta orang; dengan jumlah penduduk yang bekerja mencapai 112,8 juta jiwa

dan sisanya 4,6 juta jiwa merupakan jumlah pengangguran terbuka. Tingkat pengangguran di

Indonesia mencapai 6,32% mengalami penurunan dibanding tingkat pengangguran terbuka

Agustus 2011 sebesar 6,56%.

Keadaan ketenagakerjaan di Indonesia pada Februari 2012 menunjukkan adanya perbaikkan

yang digambarkan dengan adanya peningkatan jumlah angkatan kerja maupun jumlah penduduk

bekerja dan penurunan tingkat pengangguran. Kenaikkan penduduk yang bekerja dapat terlihat di

sektor perdagangan sekitar 780 ribu jiwa (3,36%), serta sektor keuangan sebesar 720 ribu

(34,95%). Sedangkan sektor-sektor yang mengalami penurunan adalah sektor pertanian 1,3 juta

jiwa (3,01%), dan sektor transportasi, pergudangan, dan komunikasi sebesar 380 ribu jiwa

(6,81%).

Berdasarkan data terakhir tahun 2008, tercatat 3.405.615 jumlah anggota Serikat Pekerja (yang

terdaftar, sesuai Kepmenaker No.16/ 2001 tentang Pencatatan Serikat Buruh/Pekerja). Sedang

bila melihat jumlah total anggota Serikat Pekerja terdapat 1.092.832 lagi anggota Serikat Pekerja

yang tidak terdaftar. Bila dilihat dari tingkat keanggotaan Serikat Pekerja, maka densitas serikat

di Indonesia hanya mencapai 5 - 10% dari jumlah pekerja.

1.5. Instansi yang bertanggung jawab memperbaiki Upah Minimum

Nama: M. Addy Yulianto

Kelas : 6 TC

Dewan Pengupahan bertanggung jawab melakukan kajian studi mengenai Upah

Minimum yang nantinya akan diserahkan kepada Gubernur, Walikota/Bupati masing-masing

daerah. Dewan Pengupahan sendiri terdiri dari 3 unsur, yaitu Pemerintah, Pengusaha dan Serikat

Pekerja.

Dewan Pengupahan Propinsi untuk upah minimum tingkat Propinsi. Dewan Pengupahan

Kabupaten/Kotamadya untuk tingkat Kabupaten/Kotamadya

1.6. Komponen Upah Minimum

Upah Minimum = Gaji Pokok + Tunjangan Tetap

Apakah Anda mengetahui apa saja yang termasuk dalam komponen upah? Dalam Undang-

Undang, ada 3 (tiga) komponen upah yaitu gaji pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap.

Lalu apa pengertian dari ketiga komponen upah tersebut?

Berikut adalah pengertian dari gaji pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap menurut

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. SE-07/Men/1990 tentang Pengelompokan Upah dan

Pendapatan Non Upah :

a. Gaji Pokok

Gaji pokok adalah adalah imbalan dasar (basic salary) yang dibayarkan kepada pekerja menurut

tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

b. Tunjangan Tetap

Tunjangan tetap adalah pembayaran kepada pekerja yang dilakukan secara teratur dan tidak

dikaitkan dengan kehadiran pekerja atau pencapaian prestasi kerja tertentu (penjelasan pasal 94

UU No. 13/2003). Tunjangan tetap tersebut dibayarkan dalam satuan waktu yang sama dengan

pembayaran upah pokok, seperti tunjangan isteri dan/atau tunjangan anak, tunjangan perumahan,

tunjangan daerah tertentu.

c. Tunjangan Tidak Tetap

Tunjangan Tidak Tetap adalah pembayaran yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan

dengan pekerjaan yang diberikan secara tidak tetap dan dibayarkan menurut satuan waktu yang

tidak sama dengan waktu pembayaran upah pokok, seperti tunjangan transpor dan/atau tunjangan

makan yang didasarkan pada kehadiran.