KINERJA PPID PELAKSANA

BADAN KETAHANAN PANGAN

KEMENTERIAN PERTANIAN

Jakarta, Mei 2015

Kebijakan

Badan Ketahanan Pangan sebagai Badan Publik telah

berkomitmen untuk mengelola informasi dan

dokumentasi.

Komitmen tersebut tercermin dari telah dibentuk PPID

pembantu pelaksana berdasarkan surat keputusan

Kepala Badan Ketahanan Pangan nomor

30/KPTS/OT.160/K/08/2011 tentang Penunjukan

Pembantu Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi (PPID) lingkup Badan Ketahanan Pangan.

Kondisi Sumber Daya Pengelola

Untuk meningkatkan kinerja pelayanan informasi publik

Lingkup Badan Ketahanan Pangan, telah dilakukan revisi

Keputusan Ka BKP tentang Penunjukan Pembantu

Pelaksana PPID lingkup Badan Ketahanan Pangan. Dalam

keputusan Ka BKP Nomor 30/Kpts/OT.100/K/08/2011

tersebut

Dengan struktur sebagai berikut :

I. Pengarah

Ketua : Sekretaris Badan Ketahanan Pangan.

Wakil Ketua : Kepala Bagian Umum,

Anggota :

1. Kepala Bagian Perencanaan,

2. Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan,

3. Kepala Bagian Keuangan dan Perlengkapan,

4. Kepala Bidang Kerawanan Pangan,

5. Kepala Bidang Harga Pangan,

6. Kepala Bidang Penganekaragaman Pangan

II. Sekretariat

Ketua : Kepala Sub Bagian Humas dan Tata Usaha

Sekretaris : Kepala Sub Bagian Data dan Informasi,

Anggota :

1. Kepala Sub Bagian Organisasi dan Kepegawaian,

2. Kepala Sub Bagian Hukum

3. Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi,

III. Bidang- Bidang :

Bidang pengumpulan dan pengelolaan informasi

Bidang pelayanan informasi

Bidang kearsipan dan dokumentasi

Bidang pengelola website

Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana dalam rangka

pengelolaan informasi publik di lingkungan Badan

Ketahanan Pangan diintegrasikan dengan pelayanan

perpustakaan. Telah disediakan meja konter untuk

pelayanan informasi publik.

Ruang pelayanan berada di Kantor Pusat Kementerian

Pertanian Gedung E Lantai 3.

Anggaran dan Penggunaannya

Ketersediaan anggaran dalam mendukung kegiatan

pengelolaan informasi publik di Badan Ketahanan

Pangan pada tahun 2015 terdiri dari :

Pengadaan bahan dan perlengkapan pengelolaan

informasi publik

sosialisasi pengelolaan informasi publik dan

pengumpulan bahan informasi publik.

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

Pendokumentasian dan Pengolahan Dokumen

Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan informasi publik adalah :

1) mengirim surat permintaan dokumen informasi publik yang diperlukan oleh PPID kepada unit kerja yang menguasai informasi publik;

2) menugaskan staf untuk meminta/ mendatangi langsung kepada sumber penghasil informasi.

3) Informasi yang dikuasai dan dikelola PPID adalah dalam bentuk hardcopy dan softcopy yang sudah mendapat legitimasi pimpinan.

Lanjutan .......

Pengolahan dokumen dilakukan dengan :

1) menyimpan di almari/rak khusus,

2) softcopy tetap berada di bagian penghasil informasi

(sekretariat/pusat-pusat, maupun bagian/bidang)

Penyampaian melalui web

Penyediaan Informasi publik berkala yang wajib

diumumkan kepada publik dan daftar informasi

publik telah di upload melalui website Badan

Ketahanan Pangan (bkp.pertanian.go.id)

Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

FOTO Counter Desk

Pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi dilingkup

Badan Ketahanan Pangan pada dasarnya sudah bisa

diselenggarakan dengan baik, sehingga jika ada pemohon

Informasi Publik yang mengajukan akan dilayani sesuai

peraturan yang berlaku.

Hambatan Pengelolaan

Belum semua memahami tentang pentingnya penyediaan

materi/ informasi publik yang harus dipublikasikan, maupun

yang masuk dalam kategori untuk dikecualikan. Untuk itu

perlu disosialisasikan secara terus menerus oleh PPID

Kepmentan tentang informasi publik yang dikecualikan.

Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan Badan Ketahanan

Pangan belum optimal, karena belum semua staf dan

pejabat dari unit kerja di lingkup Badan Ketahanan Pangan

sebagai penghasil informasi menganggap penting untuk

menyampaikan dokumen–dokumennya kepada PPID.

Masih kurang memahami tentang kewajiban Badan Publik

menyediakan dan memberikan pelayanan Informasi Publik.

Saran dan Rekomendasi

Untuk meningkatkan kinerja pelayanan informasi

publik di masing-masing unit kerja eselon I lingkup

Kementerian Pertanian terutama informasi yang

akan diunggah di website, perlu dibuat mekanisme

yang jelas, dengan membuat standar operasional

prosedur (SOP) dalam mempublikasikan berbagai

informasi