Pelayanan Informasi Publik Badan Karantina Pertanian

Tahun 2011 -2014

Gambaran Umum

- Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah disosialisasikan sejak tahun 2010 pada Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian.

- Menteri Pertanian mengeluarkan Permentan No. 32/OT.140/5/2011 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian

- Kepala Badan Karantina Pertanian mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 1525/Kpts/OT.140/L/7/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana UPT Lingkup Badan Karantina Pertanian.

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2011

- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sesuai SK Kepala Badan Karantina Pertanian di Tingkat Pusat adalah Kepala Bagian Hukum dan Humas, sedangkan untuk UPT adalah Kepala Bagian Umum.

- Permintaan Informasi masih sedikit

- Informasi yang diarsipkan juga terbatas karena belum adanya pemahaman Bagian/Bidang lain yang memiliki informasi mengenai UU Nomor 14 tahun 2008

- Belum ada ruangan khusus untuk pengelolaan dan pelayanan informasi

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2012

- Permintaan Informasi mulai meningkat, terutama dari LSM yang menanyakan kinerja Badan Karantina Pertanian. Permintaan informasi masih dapat diatasi sehingga tidak terjadi keberatan dari pihak peminta informasi

- Pendokumentasian informasi masih terbatas karena pemahaman dari bagian/bidang pemilik informasi masih terbatas

- Belum ada ruangan khusus pengelolaan dan pelayanan informasi

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2013

- Permintaan informasi meningkat. Permintaan informasi tidak hanya dilayani di kantor tetapi juga melalui email dan konsultasi melalui website

- Tidak terdapat keberatan di tahun 2013

- Informasi yang didokumentasikan mulai meningkat seiring pemahaman bagian/bidang lain tentang UU Nomor 14 tahun 2008

- Belum ada ruang pengelolaan dan pelayanan informasi khusus

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2014

- Permintaan informasi meningkat

- Informasi yang dikuasai bertambah dan diarsipkan dalam 1 unit laptop PPID

- Terdapat ruangan khusus pengelolaan dan pelayanan informasi di Gedung E Lantai 3

- Ruangan dilengkapi dengan 1 unit laptop, 1 unit printer dan scanner

- Informasi yang dikuasai ditampilkan dalam website Badan Karantina Pertaniain

- Tidak terdapat keberatan dan sengketa di tahun 2014

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2015

- Pendokumentasian informasi terbaru tahun 2014

- Peningkatan pengaturan arsip informasi agar memudahkan dalam pencarian informasi

Sarana dan Prasarana

• Satu Loket / Front Desk penerima pemohon informasi dengan 2 kursi untuk petugas serta satu set kursi tamu

• 1 Unit Laptop yang terhubung dengan internet

• 1 printer

• 1 scanner

• 1 buah kotak saran

• 1 buah dispenser

• Formulir untuk transaksi pada layanan informasi terdiri dari formulir permintaan informasi public oleh perorangan dan formulir permintaan informasi public oleh perusahaan

• Permintaan informasi publik juga dilayani melalui rubrik konsultasi dan sms center yang ada pada website Badan Karantina Pertanian.

SDM dan Anggaran

Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada Kantor Pusat Badan Karantina Pertanian melibatkan sumber daya manusia di Bagian Hukum dan Humas yang berjumlah 10 orang.

Angaran operasional pelayanan dan pengelolaan informasi publik dibebankan pada DIPA Badan Karantina Pertanian Tahun Anggaran 2014, yang besarannya berdasarkan standar biaya umum sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Daftar Informasi Yang Dikuasai dan telah ditampilkan ke dalam Website Karantina Pertanian

• Profil Institusi

• Renstra Badan Karantina Pertanian 2010 - 2014

• Prosedur Pelayanan Karantina Pertanian

• Informasi Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Pertanian

• PNBP Karantina Pertanian

• Peraturan Terkait Karantina Pertanian

• Penetapan Kinerja Badan Karantina Pertanian TA 2011

• Penetapan Kinerja Badan Karantina Pertanian TA 2012

• Penetapan Kinerja Badan Karantina Pertanian TA 2013

• Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2011

• Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

• Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2013

• LAKIP Badan Karantina Pertanian TA 2012

Daftar Informasi Yang Dikuasai dan telah ditampilkan ke dalam Website Karantina Pertanian

• LAKIP Badan Karantina Pertanian TA 2013

• Neraca Keuangan Badan Karantina Pertanian TA 2012

• Neraca Keuangan Badan Karantina Pertanian TA 2013

• Neraca Keuangan Badan Karantina Pertanian Semester I TA 2014

• Laporan Realisasi Anggaran Badan Karantina Pertanian TA 2012

• Laporan Realisasi Anggaran Badan Karantina Pertanian TA 2013

• Laporan Realisasi Anggaran Badan Karantina Pertanian Semester I TA 2014

Keberatan atau Sengketa Informasi

Tidak terdapat keberatan maupun sengketa informasi di Lingkup Badan Karantina Pertanian dari tahun 2011 - 2014

Hambatan

• Penyediaan informasi internal yang sangat tergantung supply data dari masing-masing satuan kerja, sehingga masih perlu ditingkatkan koordinasi.

• Adanya kekhawatiran dari satuan kerja yang menguasai informasi ketika Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi meminta informasi terkait adanya permintaan dari pemohon informasi, sementara itu masyarakat saat ini semakin kritis dalam memohon informasi sesuai ketentuan UU No.14 Tahun 2008.

• Lama waktu pemenuhan permohonan tergantung dari pemberian data/informasi dari satuan kerja pemilik informasi, petugas tidak dapat menentukan kecepatan pemberian data

• Adanya keraguan atau ketidakterbukaan satuan kerja pemilik informasi ketika Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi meminta informasi terkait adanya permintaan dari pemohon informasi

Saran

• Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja untuk dapat mempercepat dalam pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008.

• Memberikan pemahaman kepada satuan kerja penghasil informasi terkait dengan UU No.14 Tahun 2008, khususnya terkait dengan pasal 52,UU No.14 Tahun 2008 mengenai ketentuan pidana.

Rencana Tindak Lanjut

• Untuk mempermudah permintaan informasi, pemohon informasi dapat mengajukan permohonan secara online atau melalui email karantina pertanian.

• Pengarsipan informasi secara rutin setiap 3 bulan sekali agar informasi yang dikuasai bertambah

• Sosialisasi kepada unit kerja pemilik informasi mengenai Undang-Undang No 14 tahun 2008, agar memudahkan pengumpulan informasi

• Sistem pelaporan pelaksanaan PPID di Unit Pelaksanan Teknis setiap 6 bulan sekali

TERIMA KASIH

“ Mewujudkan Pelayanan Informasi Yang Akurat, Kredibel dan Terpercaya”