Kesiapan Aparatur Dalam Membangun Kompetensi

23
KARYA TULIS ILMIAH DALAM BENTUK Website PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS www.bengkaliskab.go.id Menu : ARTIKEL Kesiapan Arapatur Dalam Membangun Kompetensi Melalui Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Pola Baru Oleh : Drs. SAHARISIR, M.Pd WIDYAISWARA UTAMA (IV/d) NIP. 19510707 197310 1 001 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI KABUPATEN BENGKALIS JL. KELAPAPATI DARAT BENGKALIS 2014

Transcript of Kesiapan Aparatur Dalam Membangun Kompetensi

Page 1: Kesiapan Aparatur Dalam Membangun Kompetensi

KARYA TULIS ILMIAH DALAM BENTUK

Website

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

www.bengkaliskab.go.id

Menu :

ARTIKEL

Kesiapan Arapatur Dalam Membangun Kompetensi Melalui Pendidikan Dan Pelatihan

Kepemimpinan Pola Baru

Oleh : Drs. SAHARISIR, M.Pd

WIDYAISWARA UTAMA (IV/d) NIP. 19510707 197310 1 001

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI KABUPATEN BENGKALIS JL. KELAPAPATI DARAT

BENGKALIS 2014

Page 2: Kesiapan Aparatur Dalam Membangun Kompetensi

KATA PENGANTAR

Karya Tulis Ilmiah (KTI) Widyaiswara adalah karya tulis yang secara substantif terkait

dengan bidang kediklatan, terutama untuk pengembangan spesialisasinya. Banyak versi

karya tulis ilmiah, satu diantaranya dinyatakan dalam Peraturan Kepala Lembaga

Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional

Widyaiswara dan Angka Kreditnya, yaitu pembuatan Karya Tulis Ilmiah dalam bentuk Non

Buku yang dimuat dalam website resmi berbadan hukum dari suatu lembaga. Karya Tulis Ilmiah yang dibahas dalam artikel ini mengambil topik : “Kesiapan

Arapatur Dalam Membangun Kompetensi Melalui Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pola Baru”. Tulisan ini membawa pembaca para calon peserta diklat

mempersiapkan diri untuk mengikuti diklat sejak awal hingga akhir program diklat sehingga

mampu mengimplementasikan rencana agenda perubahan yang diperoleh dari suatu

pembelajaran diklat. Karena itulah kami berpendapat tulisan ini menjadi penting bagi

Aparatur, sehingga dipublikasikan melalui website Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Kepada Widyaiswara penulis kami mengucapkan terima kasih atas karya ini dan

kiranya dapat menjadi satu di antara persyaratan Akreditasi Lembaga Diklat Pegawai

Kabupaten Bengkalis.

Bengkalis, 5 Maret 2014

Page 3: Kesiapan Aparatur Dalam Membangun Kompetensi

D A F T A R I S I

Halaman

KATA PENGANTAR ....................................................................................... i

DAFTAR ISI .................................................................................................... ii

A Pendahuluan ....................................................................................... 1

B Diklat Kepemiminan Pola Baru ………………………………………….. 2

1 Mengapa Pemimpin Perubahan ? ............................................... 2

2 Kompetensi ................................................................................. 2

3 Sistem Penyelenggaraan ............................................................ 3

4 Tahap Penyelenggaraan ............................................................. 6

5 Agenda Pembelajaran ................................................................. 10

6 Fasilitas Diklat ............................................................................. 15

7 Evaluasi ....................................................................................... 15

C Kesiapan Aparatur ............................................................................... 17

D Kesimpulan ……………………………………………………………....... 18

DAFTAR PUSTAKA

BIODATA PENULIS

ii

Page 4: Kesiapan Aparatur Dalam Membangun Kompetensi

KESIAPAN APARTUR DALAM MEMBANGUN KOMPETENSI MELALUI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN POLA BARU

A. PENDAHULUAN Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara pada pasal 1 menyebutkan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Selanjutnya pada pasal 3 menegaskan, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Dari ketentuan tersebut ternyata esensi ASN terdapat tiga kata kunci,

yaitu profesi, pengangkatan, dan jabatan pemerintahan. Sebagai profesi pegawai ASN dapat menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan yang berdasarkan pada sistem merit, yaitu kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status perkawinan, umur, atau kondisi kecacatan. Dari sisi pengangkatan didasarkan persyaratan tertentu, bahwa ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik, kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, dan kualifikasi akademik untuk bekerja di instansi pemerintah. Prinsip tersebut juga menjadi persyaratan pengangkatan ASN sebelum dan sesudah diangkat, di samping persayaratan lainnnya. Sementara itu, untuk menduduki jabatan pemerintahan, seperti jabatan administrasi, jabatan fungsional dan pimpinan tertinggi. Kondisi tersebut memiliki kompleksitas yang tinggi yang terbangun oleh perkembangan kehidupan birokrasi yang dinamis, maka dibutuhkan pendidikan dan pelatihan yang akan mengantarkan ASN memiliki kompetensi dan mampu mengimplementasikan prestasinya sehingga organisasi berkinerja tinggi.

Menyimak tiga kata kunci tersebut, maka jelas bahwa ASN yaitu PNS

memerlukan peningkatan kompetensi secara terus sesuai dengan perkembangan. Baik dalam menghadapi peluang ke depan berupa tantangan internal dalam pelayanan publik maupun tantangan eksternal di era Asean Economic Community. Artikel ini dimaksudkan memberi informasi kepada PNS para calon peserta Diklatpim Pola Baru dalam rangka mempersiapkan kesiapan mereka memasuki/mengikuti pelatihan. Kesiapan Aparatur dimaksud berarti kemauan PNS yang sungguh-sungguh mengikuti pembelajaran, membangun kompetensi dan dalam memperoleh informasi tentang rencana mempersiapkan

1

Page 5: Kesiapan Aparatur Dalam Membangun Kompetensi

perubahan, dan memiliki kinerja serta berkemauan untuk mengimplementasikan agenda perubahan di unit kerja. Tegasnya kesiapan disini membuka diri ASN untuk belajar terus dan masuk ke lembaga Diklat mengikuti Diklatpim Pola Baru.

B. Diklat Kepemimpinan Pola Baru

1. MENGAPA PEMIMPIN PERUBAHAN?

a. Sektor publik di Indonesia umumnya tertinggal dalam hal : wawasan global, adopsi teknologi, inovasi, kapabilitas personil, dsb.

b. Dibandingkan dengan sektor publik di negara ASEAN, Sektor publik di Indonesia relatif memiliki kualitas yang lebih rendah.

c. Sektor publik menjadi salah satu faktor strategis bagi daya saing dan kualitas sektor swasta.

d. Oleh karena itu Pemimpin perlu melakukan PERUBAHAN YANG EFEKTIF agar Organisasinya berkinerja tinggi, baik dalam tugas sebagai pelayan public maupun di dalam menhadapi era globalisasi Asean Economic Community (AEC) 2015.

2. KOMPETENSI.

a. Diklatpim Tingkat II Kompetensi kepemimpinan strategis yaitu kemampuan menetapkan strategi kebijakan instansinya dan memimpin keberhasilan implementasi strategi kebijakan tersebut.

b. Diklatpim Tingkat III Kompetensi kepemimpinan taktikal yaitu kemampuan dalam menjabarkan visi dan misi instansi ke dalam tujuan, sasaran dan strategi dalam bentuk program dan kegiatan

2

Page 6: Kesiapan Aparatur Dalam Membangun Kompetensi

instansinya, dan sekaligus memimpin keberhasilan pelaksanaan program-program tersebut.

c. Diklatpim Tingkat IV Kompetensi kepemimpinan operasional yaitu kemampuan dalam membuat perencanaan pelaksanaan kegiatan-kegiatan instansi dan memimpin keberhasilan implementasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut.

3. SISTEM PENYELENGGARAAN

a. Waktu dan pentahapan kegiatan Waktu penyelenggaraan Diklatpim Pola Baru dibagi ke dalam 5 (lima) tahapan, yaitu tahap I s.d V (on and of campus) yang diisi dengan beberapa mata Diklat sebagaimana diatur dalam PERKALAN No. 10, 11, 12, dan 13 sebagai berikut : Tahap I, Diagnosa kebutuhan Perubahan Organisasi : Pembelajaran tahap ini dimaksudkan untuk melakukan orientasi dan penguatan kemampuan peserta. Peserta melakukan diagnose organisasi unit kerja untuk mengidentifikasi isu strategis. Peserta mengikuti pembelajaran pada sejumlah mata Diklat pada tahap ini, menentukan kebutuhan perubahan organisasi, peserta dibekali dengan kemampuan mendiagnosa organisasi sehingga mampu mengidentifikasi area organisasi yang perlu direformasi. Apa isu strategis (masalah) dan bagaimana mendiagnosa masalah itu. Peserta mendapat area untuk memerankan eselon yang akan diduduki, yaitu bagi yang belum menduduki Jabatan Struktural setara dengan program Diklat.

Tahap II, Breakthrough 1 : Taking Ownership : Sebelum kembali ke tempat tugas peserta mendapat bimbingan melalui program coaching dan counseling. Tahap ini peserta kembali ke tempat tugas mensosialisasikan perubahan itu untuk disepakati oleh Mentor, yaitu atasan langsung yang berperan sebagai pembimbing dan dia sudah berperilaku sebagai pemimpin. Peserta diarahkan untuk mengkomunikasikan permasalahan orgnisasi kepada Stakeholder-nya dan mendapat persetujuan untuk mereformasinya terutama dari atasan langsungnya. Dalam perjalanan penyelenggaraan Diklatpim Tingkat III dan IV terdapat penyesuaian dalam pelaksanaan Taking Ownership karena permasalahan di sejumlah daerah tentang moda transportasinya, sehingga Taking Ownership dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan telepon, email atau alat elektronik komunikasi lainnya. Kebijakan ini diatur melalui surat edaran Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 1248/K-1/KTU.01-1.

Tahap III, Merancang Perubahan dan Membangun Tim : Peserta kembali ke Diklat menindaklanjuti apa yang telah dibuat di tempat tugas,

3

Page 7: Kesiapan Aparatur Dalam Membangun Kompetensi

yaitu untuk membenahi hasil diagnose yang telah dirumuskan dari hasil tahap I dan II. Tahap III ini peserta merancang perubahan. Tahapan pembelajaran ini membekali peserta dengan pengetahuan membuat rancangan yang komprehensif menuju kondisi ideal organisasi yang dicita-citakan. Tahap III ini peserta memperoleh kesempatan melaksanakan studi lapangan melalui program Benchmarking ke best practice.

Gambar diatas, menunjukkan suasana dan tata letak di ruang kelas. Di setiap kelompok terdapat lima orang peserta yang dilengkapi meja kursi dan satu flip chart. Sedangkan pada posisi Widyaiswara terdapat meja kursi, papan tulis ukuran besar dan satu flip chart.

Tahap IV Breakthrough II : Leadership Laboratory : Peserta turun ke lokasi tempat kerjanya (owenship) kedua untuk melakukan action plan (laboratory leadership) tentang proyek perubahan yang telah dibuat dan memimpin implementasi proyek perubahan yang telah dibuatnya yang dibimbing oleh Mentor/atasan langsung) untuk mempresentasikan rancangannya itu. Tahap V Evaluasi : Evaluasi di Lembaga Diklat : Mempedomani agenda pembelajaran evaluasi. Tahap ini merupakan tahap berbagi pengetahuan dan perjalanan dalam memimpin implementasi proyek perubahan. Peserta mengikuti tahap akhir, yaitu mengikuti seminar dan melaksanakan presentasi hasil proyek perubahan yang telah disiapkan sejak tahap I. Peserta berhasil memiliki kompetensi kepemimpinan. Sidangkan tidak berhasil diberi sertifikat mengikuti Diklat Kepemimpinan.

b. Materi Materi pembelajaran dapat dilihat dari dua sisi, yaitu agenda dan tahapan yang kemudian berakumulasi pada setiap tahapan, sebagai berikut : - Agenda pembelajaran

4

Page 8: Kesiapan Aparatur Dalam Membangun Kompetensi

- Tahapan kegiatan Diklat (lihat PERKALAN Nomor 10, 11, 12, dan 13 Tahun 2014).

c. Ketenagaan

- Widyaiswara melaksanakan tatap muka di depan kelas untuk memfasilitasi pembelajaran dengan mempersiapkan bahan Diklat, yaitu widyaiswara yang berkompetensi dalam substansi materi dan metodologi pembelajaran serta memfasilitasi peserta mempersiapkan produk pembelajaran yang diampu dan bekerja sesama Widyaiswara dalam suatu tim.

- Narasumber, yaitu para pakar di bidang keilmuannya untuk memfasilitasi pembelajaran Diklat yang bertugas di beberapa tahapan Diiklatpim Pola Baru.

- Penyelenggara program, yaitu dari kalangan pejabat struktural yang membidangi penyelenggaraan Diklatpim dan memonitor sinergitas kelas, baik yang berkenaan dengan tugas Widyaiswara, Narasumber, Pembelajaran peserta Diklat, media pembelajaran, dan sebagainya.

- Mentor, adalah atasan langsung peserta Diklat yang memberi konsultasi tentang agenda/ide perubahan yang ditawarkan peserta dan memberikan koreksi serta persetujuan atas agenda perubahan yang diajukan oleh peserta.

- Coaching, adalah pejabat struktural yang memfasilitasi peserta ketika akan turun ke lapangan (breakthrough 1 dan 2). Kegiatan coaching dapat dilakukan beberapa hari akan turun ke lapanagn, bukan semata-mata dilaksanakan setelah berakhirnya seluruh mata Diklat di setiap tahapan.

- Counseling, adalah tugas seorang counselor yang di dalam tugas ini diberikan kepada Psikolog untuk member motivasi kepada peserta agar tugasnya berakhir dengan baik sampai pada akhir program Diklat dan mau melanjutkan pola kerja yang dimiliki dari hasil pembelajaran Diklat.

Dari penjelasan tugas-tugas yang diemban oleh tenaga-tenaga tersebut, jelas bahwa di dalam suatu penyelenggaraan Diklatpim Pola Baru, jika tidak memungkinkan tersedianya tenaga yang kapabel, seperti untuk penugasan Narasumber, coaching, dan counselor (Psikolog) secara khusus maka dapat digantikan oleh Widyaiswara sepanjang memiliki kapasitas keilmuan yang dimiliki. Tugas ini dapat ditugaskan oleh penyelenggara Diklat bila widyaiswara pengganti memiliki rencana coaching yang terukur dan dievaluasi sebelum penugasan. Materi coaching yang disusun oleh Widyaiswara, sebelumnya perlu dievaluasi oleh enyelenggara program dari segi substansi materi dan layout penulisan, bukan sebuah rangkuman dari

5

Page 9: Kesiapan Aparatur Dalam Membangun Kompetensi

6 Hari

5 Hari

14 Hari

60 Hari 4 Hari

modul atau buku teks untuk dibuat ke dalam program powerpoint sebagai bahan tayang.

d. Peserta

Peserta Diklatpim di setiap tingkatan berjumlah 30 orang, ditugaskan bukan berdasarkan usia dan rencana proposi jabatan, tetapi yang lebih penting adalah peserta yang ditugaskan oleh instansinya adalah mereka yang mau belajar dan berminat untuk mentransfer perubahan ke dalam rencana atau proyek perubahan agar berkesempatan untuk melakukan action plan melalui laboratorium kepemimpinan selama berlangsungnya Diklat, baik pada situasi on and of campus.

4. TAHAP PENYELENGGARAAN Visualisasi tahapan penyelenggaraan Diklatpim Tingkat II, III, dan IV Pola Baru, sebagai berikut :

6

Page 10: Kesiapan Aparatur Dalam Membangun Kompetensi

2 hari

13 hari

5 hari

17 hari

60 hari

7

Page 11: Kesiapan Aparatur Dalam Membangun Kompetensi

Gambar tersebut diatas menunjukkan bahwa didalam kegiatan tahap IV atau yang dikenal dengan laboratorium kepemimpinan, peserta selaku reformer melaksanakan rencana aksinya yang akan ia bawa ke suatu perubahan di unit kerja yang bersangkutan telah melalui kegiatan coaching dan counseling sebelum turun ke unit kerja. Peserta Diklat mendapat bimbingan dari mentornya dan difasilitasi oleh stakeholders. Kegiatan serupa juga telah dilakukan pada tahap II yang dikenal dengan sebutan Taking Ownership.

8

Page 12: Kesiapan Aparatur Dalam Membangun Kompetensi

Peran dan Tugas Mentor • Bertindak sebagai pembimbing dan pengawas peserta berdasar sikap

profesionalisme; • Memberikan dukungan penuh kepada peserta diklat dalam

mengimplementasikan Proyek Perubahan; • Memberikan dukungan kepada peserta dalam mendayagunakan seluruh

potensi sumberdaya yang diperlukan dalam melakukan implementasi proyek perubahan;

• Memberikan bimbingan kepada peserta dalam mengatasi kendala yang muncul selama proses implementasi berlangsung;

• Berperan sebagai inspirator bagi peserta diklat.

Tugas Peserta Diklat • Melakukan eksekusi keseluruhan tahapan yang telah dirancang dalam

project charter dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang dimiliki;

• Mengambil inisiatif dalam dialog dengan mentor dan coach. • Secara aktif melakukan diskusi dengan bertanya atau melaporkan

progress implementasi proyek perubahan kepada coach minimal satu minggu sekali mengacu rumusan milestones dalam project charter sebagai dasar pencapaian target perubahan;

• Menggerakkan seluruh elemen stakeholders terkait (internal & eksternal) dalam mendukung keseluruhan tahapan implementasi perubahan;

• Mengembangkan instrumen monitoring dan melakukan perekaman terhadap setiap progress yang dihasilkan dalam proses implementasi proyek perubahan;

• Menyusun laporan proyek perubahan ke dalam sebuah deskripsi utuh mulai dari proses penyusunan project charter sampai dengan hasil/capaian dari implementasi proyek perubahan. Deskripsi dan analisis terhadap critical success factor dan strategi mengatasi kendala yang muncul selama tahapan ini juga merupakan bagian penting yang harus tercakup dalam laporan ini.

9

Page 13: Kesiapan Aparatur Dalam Membangun Kompetensi

5. AGENDA PEMBELAJARAN

Untuk mencapai tujuan pembelajaran, maka Diklat Kepemimpinan Pola Baru disusun ke dalam suatu kurikulum yang memuat lima agenda pembelajaran, seperti visualisasi diatas dan dilaksanakan pada tahapan-tahapan dengan penjelasan sebagai berikut : 1. Agenda Seft Mastery (Penguasaan diri)

Agenda ini merupakan pembekalan penguasaan Seft Skill yang akan menyadarkan peserta dalam jabatannya dan akan membawa peserta dapat menguasai diri sendiri dalam jabatan yang diamanahkan kepadanya. Self Mastery adalah sifat seorang pemimpin yang menyadarkan peserta, bahwa pemimpin itu banyak atribut yang ia miliki, sehingga ia dibentuk sebagai seorang yang baik, yaitu ia menguasai dirinya, oleh karena itu yang diupayakan oleh fasilitator adalah bagaimana memotivasi peserta agar mereka menyatu dirinya sebagai suatu bangsa yang berwawasan kebangsaan.

2. Diagnostik Perubahan Membekali peserta Diklat kemampuan untuk membaca kondisi organisasi, sehingga memahami sesuatu yang harus dikerjakan. Peserta belajar mendiagnosis penyakit organisasi. Mata diklat ini menjadikan peserta ahli menentukan penyakit organisasi.

10

Page 14: Kesiapan Aparatur Dalam Membangun Kompetensi

3. Agenda Inovasi Membekali peserta dengan ilmu inovasi. Dengan pembekalan ini peserta tahu standar kerja, sehingga mengerti dan dapat merubah sesuatu yang lebih bagus.

4. Agenda Proyek Perubahan Agenda ini sebagai muara dari semua agenda, sehingga peserta dapat menuangkan pengetahuan dalam proyek perubahan dan peserta membuktikan pengetahuan itu ke tempat kerja.

5. Agenda Tim Efektif Pada agenda tim efektif, peserta yang telah mengetahui standar kerja dan proyek perubahan dari agenda sebelumnya, ia memiliki kemampuan untuk menggerakkan orang dalam organisasi sampai ke tujuan.

Akhir lima agenda tersebut, peserta dihadapkan pada evaluasi yang menetapkan mereka sebagai peserta lulus atau sebatas mendapat surat keterangan telah mengikuti diklat.

11

Page 15: Kesiapan Aparatur Dalam Membangun Kompetensi

No Mata Diklat Jenjang

Pim I Pim II Pim III

Pim IV

1. Integritas dan wawasan kebangsaan

2. Wawasan Kebangsaan

3. Integritas

4. Pilar-pilar kebangsaan

5. SANRI

6. Standar etika publik

No Mata Diklat Jenjang

Pim I Pim II Pim III Pim IV

1. Diagnostic Reading

2. Organisasi berkinerja tinggi

12

Page 16: Kesiapan Aparatur Dalam Membangun Kompetensi

No Mata Diklat Jenjang

Pim I Pim II

Pim III

Pim IV

1. Inovasi

2. Berpikir kreatif dan inovasi

3. Pengenalan potensi diri

4. Budaya kerja dalam efektivitas kepemimpinan

5. Benchmarking ke best practice

No Mata Diklat Jenjang

Pim I Pim II Pim III

Pim IV

1. MembangunTim efektif

2. Jejaring kerja

3. Koordinasi dan kolaborasi

4. Kecerdasan emosional

13

Page 17: Kesiapan Aparatur Dalam Membangun Kompetensi

No Mata Diklat Jenjang

Pim I Pim II Pim III Pim IV

1. Merancang Policy Brief

2. Penjelasan Proyek Perubahan

3 Breakthrough I

4 Merancang Proyek Perubahan

5 Seminar Presentasi Proyek Perubahan

6 Pembekalan Implementasi Proyek Perubahan

7 Breakthrough II

8 Seminar Laboratorium

9 Evaluasi Kepemimpinan

14

Page 18: Kesiapan Aparatur Dalam Membangun Kompetensi

6. FASILITAS DIKLAT

Prasarana dan sarana Diklat disediakan untuk mendukung pengalaman belajar, maka disusun layout ruangan berbentuk islands.

7. EVALUASI

NO ASPEK BOBOT (%)

PIM TK. I PIM TK. II PIM TK. III PIM TK. IV

1. Sikap dan Perilaku 50 45 40 35

2. Kualitas Perubahan 50 55 60 65

15

Page 19: Kesiapan Aparatur Dalam Membangun Kompetensi

EVALUASI PESERTA

ASPEK SIKAP PERILAKU

NO UNSUR BOBOT (%)

PIM TK. I PIM TK. II PIM TK. III PIM TK. IV

1. Integritas 10 10 10 10

2. Etika 10 10 10 10

3. Kedisplinan 10 5 10 5

4. Kerjasama 10 10 5 5

5. Prakarsa 10 10 5 5

Jumlah 50 45 40 35

EVALUASI PESERTA ASPEK KUALITAS PERUBAHAN

NO UNSUR

BOBOT (%)

PIM TK. I PIM TK. II PIM TK. III

PIM TK. IV

1. Identifikasi Perubahan 10 10 10 10

2. Rancangan Perubahan 10 10 10 10

3. Pemimpin Perubahan 30 35 40 45

Jumlah 50 55 60 65

TEKNIK MENGEVALUASI PESERTA

Penilaian dimulai dari Hard Competence (Proyek Perubahan), kemudian lanjut menggunakan penilaian Soft Competence (Sikap dan Perilaku) untuk mengkonfirmasi Nilai Hard Competence.

16

Page 20: Kesiapan Aparatur Dalam Membangun Kompetensi

C. Kesiapan Aparatur

Seperti telah dirumuskan terdahulu mengenai pengertian Kesiapan Aparatur adalah kemauan PNS yang sungguh-sungguh mengikuti pembelajaran, membangun kompetensi dan dalam memperoleh informasi tentang rencana mempersiapkan perubahan, dan memiliki kinerja serta berkemauan untuk mengimplementasikan agenda perubahan di unit kerja. Dengan demikian jelas, bahwa bagi peserta sejak awal akan memasuki Diklat, bagaimana mempersiapkan diri untuk memiliki kesiapan meraih prestasi sebagai ASN yang berkompetensi melalui pembelajaran lima agenda di dalam Diklat Kepemimpinan Pola Baru. Oleh sebab itu beberapa kesiapan yang mesti disiapkan dalam kaitannya dengan sistem penyelenggaraan Diklat dan esensi ASN, maka terdapat beberapa faktor kesiapan untuk memasuki Diklat Kepemimpinan Pola Baru adalah sebagai berikut : 1. Memasuki era pembelajaran Diklat, peserta menjadikan dirinya sebagai

pembelajar (learner) yang membutuhkan informasi bagi peningkatan ilmu pengetahuan praktis dan aplikatif untuk mengengembangkan tugas dan fungsinya. Peserta penting untuk menjelaskan dan merumuskan isu stategis unit kerjanya yang bermanfaat bagi penerapan agenda pembelajaran sebagai hasil yang lahir sebagai pemimpin perubahan.

17

Page 21: Kesiapan Aparatur Dalam Membangun Kompetensi

2. Belajar bersama dengan semua narasumber di dalam dan luar kampus/Diklat atau ketenagaan Diklat.

3. Mendisain action plan/rencana tindak melalui pembelajaran yang disepakati oleh Kepala SKPD. Kesiapan ini membangun peserta memiliki kontrol diri yang mampu menjadwalkan kegiatan seperti dituangkan dalam pembelajaran yang tercermin dari rencana tindak/action plan laboratorium kepemimpinan.

4. Penggunaan waktu secara efektif di setiap kesempatan dimanfaatkan untuk memperoleh pengetahuan dan disadari adanya pentingnya peningkatan dari waktu ke waktu dalam keikutsertaan sealam Diklat sesuai dengan sistem penyelenggaraan Diklat. Kesiapan ini meminta peserta fokus kepada kegiatan Diklat di dalam dan luar kampus.

D. Kesimpulan

Menyimak kajian tersebut, ternyata setiap Aparatur memang siap meningkatkan kompetensi dan mengimplementasi agenda perubahan dan pola pikir itu dimiliki sebelum menjalani Diklat Kepemimpinan Pola Baru bila diawali dari beberapa aspek berikut : 1. Menjadikan diri sebagai pembelajar (learner) yang disesuaikan dengan

kebutuhan dalam satu tugas jabatan pemerintahan. 2. Diklatpim Pola Baru membangkitkan semangat kerjasama. Hal ini menjadi

motivasi peserta sebagai pembelajar orang dewasa yang diakitkan dengan kepentingan keluarganya dan instansi tugas sehari-hari.

3. Peserta Diklat sebagai orang dewasa memiliki tanggung jawab atas keputusan-keputusan sendiri. Dalam memilih isu strategis, ia akan mencari relasi antar yang dipelajari dengan min at serta kemampuannya dan kemungkinan-kemungkinan manfaat di masa depan. Orang dewasa memiliki prinsip, apabila berani dan dapat masuk ke suatu lembaga dalam mentalnya terucapkan harus dapat keluar dan sukses.

18

Page 22: Kesiapan Aparatur Dalam Membangun Kompetensi

DAFTAR PUSTAKA

Fachruddin Saudagar. 2011. Pengembangan Profesionalitas Guru, Jakarta : Gaung Persada (GP Press).

Saharisir. 2010. Pendidikan Orang Dewasa. Pekanbaru : CV. Witra Irzani

(UNRI Press)

…………... 2013. Materi Sosialisasi Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III, dan IV Pola Baru Tanggal 23 Desember 2013 di Gedung A Lt 2 LAN Jl. Veteran Nomor 10Jakarta Pusat.

…………. .2013. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor

11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II, Jakarta : Bagian Hukum dan Organisasi LAN.

……………2013. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor

12 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tingkat III, Jakarta : Bagian Hukum dan Organisasi LAN.

……………2013. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor

13 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tingkat IV, Jakarta : Bagian Hukum dan Organisasi LAN.

……………2014. Materi Pembelajaran Training of Facilitator (TOF) Diklat

Kepemimpinan Tingkat II, III, dan IV Pola Baru Tanggal 5 s.d 15 Maret 2014, Jatinangor : Lembaga Administrasi Negara PKP2 Aparatur I.

19

Page 23: Kesiapan Aparatur Dalam Membangun Kompetensi

Biodata Penulis

Drs. SAHARISIR, M.Pd, dilahirkan di Sungai Apit, Propinsi Riau pada tanggal 07 Juli 1951. Nama Saharisir diambil dari peristiwa kelahiran, yaitu dari kata Syahru dan Ramadhan. Menurut Ibu dan Ayah, Saharisir dilahirkan pada malam 27 Ramadhan Tahun Hijriah.

Menamatkan pendidikan Sekolah Rakyat (SR) di Sungai Apit, ujian akhir di Siak Sri Indrapura dan berijazah tahun 1964. SMP di Sungai Apit, ujian akhir di Lubuk Muda, ketika itu bagian dari wilayah Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis dan berijazah tahun 1967. Pendidikan selanjutnya memasuki jalur pendidikan guru, dimulai dari SPG di Bengkalis tahun 1970, SGPLB di Yogyakarta tahun 1981. Program S1 IKIP Bandung tahun 1985 dan program S2 IKIP Bandung tahun 1994 (sekarang Perguruan Tinggi ini berganti nomenklatur, yaitu Universitas Pendidikan Indonesia Bandung). Pendidikan kedinasan dalam jabatan struktural dimulai dari Diklat SEPADA tahun 1987 di Pekanbaru, SEPALA di Bukittinggi tahun 1991, SPAMA di Pekanbaru tahun 1996 dan Diklatpim Tingkat II di Jakarta tahun 2004. Pendidikan kedinasan jabatan fungsional diawali dari Diklat Kewidyaiswaraan berjenjang tingkat pertama di Bukittinggi tahun 2004, tingkat muda di Jakarta tahun 2006, tingkat madya di Jakarta tahun 2007, dan tingkat utama di Jakarta tahun 2009. Menikah tahun1988 dengan seorang istri bernama Azizah. Dikarunia dua orang anak. Pertama, bernama Arif Sazali mahasiswa Program Diploma III Jurusan Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Riau. Kedua, Ami Pratiwi bersekolah di SMA Negeri I Bengkalis. Karier Pegawai Negeri Sipil dimulai dari Guru Sekolah Dasar Honorer tahun 1971 diangkat menjadi CPNS 01 Oktober 1973 bertugas di beberapa sekolah di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dan dijalani selama delapan tahun enam bulan. Selanjutnya ditugaskan oleh Gubernur Riau untuk mengikuti pendidikan melalui jalur Tugas Belajar di Yogyakarta dan Bandung. Bertugas di jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Riau selama 12 tahun yaitu tahun 1986-1998. Tahun 1998 mutasi dan bertugas sebagai PNS pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Menjalani tugas jabatan struktural pada beberapa satuan kerja yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana. Setelah mengikuti seleksi dan mendapat rekomendasi dari Lembaga Administrasi Negara Jakarta, tahun 2005 diangkat dalam jabatan fungsional widyaiswara dan bertugas di Badan Diklat Pegawai Kabupaten Bengkalis. Disamping sebagai tenaga pengajar untuk beberapa mata Diklat Prajabatan, Kepemimpinan Tingkat II, III, dan IV, Diklat Teknis, dan Fungsional, melakukan penelitian, penulisan makalah, modul, artikel, jurnal ilmiah dan kurikulum Diklat. Sebagai seorang di antara Pejabat Fungsional Widyaiswara telah melaksanakan Orasi Ilmiah dengan topik : “Membangun Mental Models Birokrasi dalam Mewujudkan Good Governance”, sehingga diangkat dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara Utama pada tanggal 1 Desember 2010. Angka Kredit Kumulatif dari Tim Penilai Pusat (TPP) Jabatan Fungsional Widyaiswara Periode penilaian Januari 2014 adalah 1.037,40. Sebagai penulis pemula, buku yang bernuansa pembinaan aparatur telah mendapat legalitas dari Perpustakaan Nasional, diterbitkan dan beredar, yaitu Pembinaan Profesi Guru (ISBN 978-979-792-186-6), Manajemen Pariwisata Daerah (ISBN 978-979-792-185-9), Pendidikan Orang Dewasa (ISBN 978-979-792-203-0), dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (ISBN 978-979-792-204-7). Informasi dapat diunduh melalui website Pemerintah Kabupaten Bengkalis www. bengkaliskab.go.id pada menu Artikel.