KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK...
Transcript of KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK...
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 266 TAHUN 2019
TENTANG
IZIN OPERASI SARANA PERKERETAAPIAN UMUM
PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang-UndangNomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan
ketentuan Pasal 305 Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017, badan usaha yang
menyelenggarakan sarana perkeretaapian umum wajib
memiliki izin usaha penyelenggara sarana
perkeretaapian dan izin operasi sarana perkeretaapian
umum;
b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri perhubungan
Nomor KP 217 Tahun 2010 PT Kereta Api Indonesia
(Persero) telah diberikan izin usaha penyelenggaraan
sarana perkeretaapian umum;
c. bahwa untuk memenuhi peningkatan kebutuhan
perpindahan penumpang melalui kereta api, Direktur
Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah
mengajukan permohonan penambahan lintas pelayanan
yang berbeda pada izin operasi sarana perkeretaapian
umum PT Kereta Api Indonesia (Persero);
- 2 -
Mengingat
d. bahwa setelah dilakukan evaluasi dari aspek legalitas
maupun aspek teknis terhadap dokumen permohonan
penambahan lintas pelayanan yang berbeda pada izin
operasi sarana perkeretaapian umum PT Kereta Api
Indonesia (Persero), pada prinsipnya telah memenuhi
persyaratan;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d
perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan
tentang Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum
PT Kereta Api Indonesia (Persero);
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4722);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan Perkeetaapian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009
tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6022);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
- 3 -
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31
Tahun 2012 tentang Perizinan Penyelenggaraan Sarana
Perkeretaapian Umum (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 560);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun
2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republk Indonesia Tahun
2018 Nomor 1756);
8. Keputusan Menteri perhubungan Nomor KP 217 Tahun
2010 tentang Izin Usaha Penyelenggaraan Sarana
Perkeretaapian Umum PT Kereta Api Indonesia (Persero);
Memperhatikan : 1. Surat Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
Nomor: KT. 101 /III/3/KA-2019 tanggal 27 Maret 2019
perihal Permohonan Penambahan Pengoperasian Kereta
Api pada Lintas Pelayanan yang Berbeda KA Bandara
(Penumpang) Lintas Yogyakarta - Wojo).
2. Surat Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero)
Nomor: KT. 101 /VII/5/KA-2019 tanggal 25 Juli 2019
perihal Permohonan Penambahan Pengoperasian Kereta
Api pada Lintas Pelayanan yang Berbeda (KA Parcel
(Barang) Lintas Kampung Bandan - Surabaya Kota via
Purwokerto dan KA Petikemas (Barang) Lintas
Kampungbandan - Semarang Tawang ).
3. Surat Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero)
Nomor: KT. 101/VII/l/KA-2019 tanggal 6 Agustus 2019
perihal Permohonan Penambahan Pengoperasian Kereta
Api pada Lintas Pelayanan yang Berbeda (KA Cheribon
(Penumpang) Lintas Pemalang - Gambir, KA Cheribon
(Penumpang) Lintas Tegal - Pemalang dan KA Kaligung
(Penumpang) Lintas Semarangponcol - Cirebonprujakan)
- 4 -
Menetapkan
PERTAMA
4. Surat Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero)
Nomor: KT. 101/VIII/6/KA-2019 tanggal 27 Agustus
2019 perihal Permohonan Penambahan Pengoperasian
Kereta Api pada Lintas Pelayanan yang Berbeda (KA
Parcel (Barang) Lintas Bandung - Surabaya Kota).
5. Surat Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero)
Nomor: KT. 101/IX/5/KA-2019 tanggal 18 September
2019 perihal Permohonan Penambahan Pengoperasian
Kereta Api pada Lintas Pelayanan yang Berbeda (KA
Bandara (Penumpang) Lintas Solo Balapan - Adi
Soemarmo).
6. Surat Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero)
Nomor: KT. 101/IX/10/KA-2019 tanggal 27 September
2019 perihal Permohonan Penambahan Pengoperasian
Kereta Api pada Lintas Pelayanan yang Berbeda untuk
GAPEKA 2019.
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG IZIN
OPERASI SARANA PERKERETAAPIAN UMUM PT KERETA
API INDONESIA (PERSERO).
Memberikan izin operasi
kepada :
a. Nama Badan Usaha
b. Akte Pendirian
Akta Perubahan
sarana perkeretaapian umum
: PT Kereta Api Indonesia
(Persero)
: Akta Nomor 2 Tanggal 1 Juni
1999, Notaris Imas Fatimah,
SH di Jakarta yang telah
mendapatkan pengesahan
dari Menteri Kehakiman dan
Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia C-1717HT.01.01
Tahun 1999 tanggal 1
Oktober 1999.
Akta Nomor 293 tanggal 27
Oktober 2018, dibuat di
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
hadapan Notaris Nining
Puspitaningtyas, S.H., M.H.,
Notaris di Bandung, yang
laporannya telah dicatat
dalam database sistem
Administrasi Badan Hukum
Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sebagaimana
dinyatakan dalam suratnya
Nomor AHU-
0023373.AH.01.02 Tahun
2018 Tahun 29 Oktober
2018.
c. Alamat Perusahaan : Jl. Perintis Kemerdekaan
Nomor 1 Bandung, Jawa
Barat 40117.
d. NPWP : 01.000.016.4.051.000
e. Nama Direktur Utama : Edi Sukmoro.
f. Jabatan : Direktur Utama.
Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum oleh PT Kereta
Api Indonesia (Persero) meliputi lintas pelayanan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
Apabila Pemegang Izin Operasi sebagaimana dimaksud pada
Diktum PERTAMA akan menambah atau mengurangi
frekuensi perjalanan kereta api pada lintas pelayanan yang
sama dan menambah lintas pelayanan, maka harus
mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal
Perkeretaapian.
Pemegang Izin Operasi sebagaimana dimaksud pada Diktum
PERTAMA, berkewajiban :
a. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang
perkeretaapian beserta kewajibannya;
- 6 -
b. mengoperasikan sarana perkeretaapian yang telah
dinyatakan laik operasi, yang dibuktikan dengan
sertifikat uji pertama dan uji berkala;
c. menaati peraturan perundang-undangan di bidang
pelestarian fungsi lingkungan hidup;
d. bertanggungjawab atas pengoperasian sarana
perkeretaapian;
e. melakukan pemeriksaan dan perawatan sarana
perkeretaapian sesuai dengan peraturan perundang-
undangan di bidang perkeretaapian; dan
f. melaporkan kegiatan operasional sarana perkeretaapian
secara berkala kepada Menteri Perhubungan melalui
Direktur Jenderal Perkeretaapian.
KELIMA : Pemegang Izin Operasi sebagaimana dimaksud pada Diktum
PERTAMA, dapat mengoperasikan kereta api untuk
kepentingan perjalanan khusus pada lintas pelayanan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini, antara
lain untuk :
a. kepentingan perawatan/peralatan khusus;
b. pertolongan; atau
c. kepentingan kenegaraan tanpa terikat, sesuai ketentuan
peraturan perundang - undangan.
KEENAM : Pemegang Izin Operasi sebagaimana dimaksud pada Diktum
PERTAMA diberikan sanksi pencabutan izin operasi dengan
mekanisme :
a. melalui proses peringatan, pembekuan, dan pencabutan
izin operasi pada sebagian atau seluruh lintas
pelayanan, apabila melakukan pelanggaran kewajiban,
sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT atau
dinyatakan pailit; atau
b. dicabut tanpa melalui peringatan apabila Pemegang Izin
Operasi melakukan kegiatan yang membahayakan
keamanan Negara, atau persyaratan yang diajukan
dalam memperoleh izin dikemudian hari diketahui
pal su.
- 7 -
KETUJUH : Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum berlaku selama
5 (lima) Tahun sejak diterbitkannya Keputusan Menteri ini
dan dapat diperpanjang setiap kali paling lama 5 (lima)
Tahun.
KEDELAPAN : Direktur Jenderal Perkeretaapian melakukan
pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap
pelaksanaan Keputusan Menteri ini.
KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2019
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
BUDI KARYA SUMADI
SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada :
1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
3. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan;
4. Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan;
5. Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero).
- 8 -
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 266 TAHUN 2019
TENTANG IZIN OPERASI SARANA PERKERETAAPIAN UMUM
PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
JARINGAN PELAYANAN PERKERETAAPIAN UMUM PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
A. LINTAS PELAYANAN ANTAR KOTA DAN PERKOTAAN
1. LINTAS PELAYANAN ANTAR KOTA
a. Angkutan Kereta Api Penumpang
NO Lintas Pelayanan Via Nama KA Frekuensi
1 Pemalang (PML) - Gambir (GMR) - Argo Cheribon 1 KA
2 Tegal (TG) - Pemalang (PML) - Argo Cheribon 1 KA
3 Semarang Poncol (SMC) - Chirebon Prujakan (CNP) - Kaligung 2 KA
4 Purwokerto (PWT) - Bandung (BD) Cikampek Baturaden Ekspress 2 KA
5 Solo Balapan (SLO) - Yogyakarta (YK) Purwokerto, Tegal, Solo Balapan Joglosemarkerto 1 KA
6 Yogyakarta (YK) - Kebumen (KM) - Bandara 4 KA
7 Surabaya Gubeng (SGU) - Gambir (GMR) Bandung Argo Wilis, Turangga 4 KA
8 Surabaya Pasar Turi (SBI) - Kutoarjo (KTA) Gambringan - Solo Balapan Sancaka Utara 2 KA
- 9 -
9 Surabaya Pasar Turi (SBI) - Ketapang (KTG) Bangil Mutiara Timur 2 KA
10 Jombang (JG) - Pasar Senen (PSE) - Anjasmoro 2 KA
11 Malang (ML) - Gambir (GMR) Surabaya Gubeng, Bandung Mutiara Selatan 2 KA
12 Malang (ML) - Pasar Senen (PSE) Bandung Malabar 2 KA
b. Angkutan Kereta Api Barang
No Lintas Pelayanan VIA Nama KA Frekuensi
1 Kampung Bandan (KPB) - Surabaya Kota (SB) Purwokerto Parcel 2 KA
2 Kampung Bandan (KPB) - Semarang Tawang (SMT) - Petikemas 2 KA
3 Bandung (BD) - Surabaya Kota (SB) - Parcel 2 KA
4 Kalimas (KLM) - Krenceng (KEN) Cikampek, Cibungur Petikemas 1 KA
5 Kalimas (KLM) - Tanjung Priok (TPK) Cikampek, Cibungur Petikemas 2 KA
6 Maos (MA) - Larangan (LR) Tegal BBM 8 KA
7 Rantau Prapat (RAP) - Pelabuhan Kuala Tanjung (PKT) Bandar Tinggi CPO 4 KA
8 Belawan (BLW) - Perbaungan (PBA) - CPO 2 KA
9 Sukacinta (SCT) - Serdang (SDN) - Batubara 4 KA
10 Simpang (SIG) - Muaralawai (MLI) - Batubara 2 KA
11 Simpang (SIG) - Glumbang (GLB) - Batubara 2 KA
- 10 -
2. LINTAS PELAYANAN PERKOTAAN
N o L in ta s P e la y a n a n V ia N a m a K A F re k u e n s i
1 Yogyakarta (YK) - Wojo (WJ) - Bandara 20 KA
2 Solo Balapan (SLO) - Bandara Adi Soemarmo (SMO) - Bandara 60 KA
3 Kiaracondong (KAC) - Purwakarta (PWK) - Lokal Bandung Raya 1 KA
4 Cibatu (CB) - Kiaracondong (KAC) - Lokal Cibatu 1 KA
5 Cibatu (CB) - Bandung (BD) - Lokal Cibatu 1 KA
6 Garut (GRT) - Cibatu (CB) - Lokal Garut 4 KA
7 Sidotopo (SDT) - Bangil (BG) - Komuter 1 KA
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
ttd
BUDI KARYA SUMADI
i dengan aslinya
O HUKUM,
UI HERPRIARSONO