MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KP 386 TAHUN 2018

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN MENTERI PERHUBUNGAN SELAKU

PENANGGUNG JAWAB PROYEK KERJASAMA (PJPK) DALAM PELAKSANAAN

KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA (KPBU) KEPADA

PEJABAT ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional

Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan

Usaha (KPBU) dalam Penyediaan Infrastruktur,

Menteri selaku PJPK KPBU dapat mendelegasikan

kewenangannya kepada pihak yang dapat mewakili

Kementerian, yang ruang lingkup, tugas dan

tanggung jawabnya meliputi sektor infrastruktur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan

Keputusan Menteri Perhubungan tentang

Pendelegasian Kewenangan Menteri Perhubungan

Selaku Penanggung jawab Proyek Kerjasama (PJPK)

Dalam Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan

Badan Usaha (KPBU) Kepada Pejabat Eselon I di

Lingkungan Kementerian Perhubungan;

Mengingat

Menetapkan

PERTAMA

: 1. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha

Dalam Peyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara

Tahun 2015 Nomor 62);

2. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 103

Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi

Jabodetabek (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 216);

4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan

Usaha (KPBU) dalam Penyediaan Infrastruktur

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 829);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor

260/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pembayaran

Ketersediaan Layanan Pada Proyek Kerja Sama

Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Rangka

Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN MENTERI

PERHUBUNGAN SELAKU PENANGGUNG JAWAB

PROYEK KERJASAMA DALAM PELAKSANAAN

KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA

KEPADA PEJABAT ESELON I DI LINGKUNGAN

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

: Mendelegasikan kewenangan, tugas dan tanggung

jawab Menteri Perhubungan selaku Penanggung jawab

Proyek Kerjasama (PJPK) dalam pelaksanaan

Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU)

kepada Pejabat Eselon I.

2

KEDUA

KETIGA

: Pejabat Eselon I sebagaimana dimaksud pada Diktum

PERTAMA meliputi:

a. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;

b. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;

c. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;

d. Direktur Jenderal Perkeretaapian;

e. Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan;

dan

f. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta,

Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

: Pendelegasian kewenangan, tugas dan tanggungjawab

PJPK sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA

meliputi:

a. menyusun rencana anggaran dalam penyiapan

KPBU yang meliputi:

1) penyiapan pra studi kelayakan termasuk kajian

pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana;

2) pengajuan dukungan Pemerintah dan/atau

jaminan pemerintah;dan

3) pengajuan penetapan lokasi KPBU.

b. menetapkan Tim KPBU dan panitia pengadaan;

c. memfasilitasi tahap transaksi KPBU yang terdiri

atas kegiatan:

1) penjajakan minat pasar;

2) penetapan lokasi KPBU;

3) pengadaan Badan Usaha Pelaksana yang

mencakup persiapan dan pelaksanaan

pengadaan Badan Usaha Pelaksana;

4) penandatanganan perjanjian KPBU;

5) pemenuhan pembiayaan.

d. melakukan proses pengadaan dan penetapan Harga

Perkiraan Sendiri sampai dengan penandatanganan

perjanjian KPBU;

e. hal-hal lain yang diperlukan dalam pelaksanaan

KPBU sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

3

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

: Pendelegasian sebagaimana dimaksud Diktum

PERTAMA diberikan oleh Menteri Perhubungan untuk

setiap pelaksanaan kegiatan KPBU pada masing-

masing unit kerja Eselon I melalui Keputusan Menteri

tersendiri.

: Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian

Perhubungan sebagaimana dimaksud pada Diktum

KEDUA melaporkan pelaksanaan KPBU kepada

Menteri Perhubungan.

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 28 Februari 2018

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;2. Menteri Keuangan;3. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan;4. Inspektur Jenderal, Kementerian Perhubungan;5. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan;6. Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinyaKEPALA BIRO HUKUM

4