KEPGUB_566_2013
4
Dok. Informasi Hukum PERSETUJU PASAR HEW Menimbang : a b Mengingat : 1 2 3 4 m - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim GUBERNUR JAWA T KEPUTUSAN GUBERNUR JA NOMOR 188/ 566 /KPTS/0 TENTANG UAN PENETAPAN LOKASI PEMB WAN KECAMATAN DURENAN KA PROVINSI JAWA TIM GUBERNUR JAWA TIM a. Bahwa dalam rangka mewujud perdagangan yang menjadi pin maka Pemerintah Daerah Ka pembangunan Jalan Tembus Kabupaten Trenggalek sesuai Pebruari 2013 Nomor 590.3/6 Tanah Tahun 2013 dan Su perihal Pengiriman kekurang Penerbitan Surat Keputusan Pertanahan Kabupaten Treng 870/400.9/35.03/VI/2013 perih Pertanahan dalam Penerbitan b. bahwa sehubungan dengan m memberikan Persetujuan Pen Tembus Pasar Hewan K Trenggalek Provinsi Jawa T Jawa Timur. 1. Undang-Undang Nomor 5 Ta Pokok-Pokok Agraria (Lembar Tambahan Lembaran Negara N 2. Undang-Undang Nomor 51 P Pemakaian Tanah Tanpa iz (Lembaran Negara Tahun 196 Negara Nomor 2106); 3. Undang-Undang Nomor 20 Ta Atas Tanah dan Benda-bend Negara Tahun 1961 Nomor Nomor 3101); 4. Undang-Undang Nomor 1 Ta Negara (Lembaran Nega TambahanLembaran Negara N m TIMUR AWA TIMUR 013/2013 BANGUNAN JALAN TEMBUS ABUPATEN TRENGGALEK MUR MUR, dkan prasarana pendukung kawas intu gerbang Kabupaten Trenggale abupaten Trenggalek merencanak Pasar Hewan Kecamatan Duren iSurat Bupati Trenggalek tanggal 61/406.003/2013 perihal Pengada urat Nomor 050/284/406.003/20 gan Persyaratan untuk Percepat SP2LP sertaSurat Kepala Kan ggalek tanggal 20 Juni 2013 Nom ihal Risalah Pertimbangan Tek Penetapan Lokasi; maksud tersebut pada huruf a, pe netapan Lokasi Pembangunan Jal Kecamatan Durenan Kabupat Timur dengan Keputusan Gubern ahun 1960 tentang Peraturan Das ran Negara Tahun 1960 Nomor 10 Nomor 2043); Prp. Tahun 1960 tentang Larang zin yang Berhak atau Kuasan 60 Nomor 158, Tambahan Lembar ahun 1961 tentang Pencabutan H da yang ada di Atasnya (Lembar 228, Tambahan Lembaran Nega ahun 2004 tentang Perbendahara ara Tahun 2004 Nomor Nomor 4355); 5. Undang-Unda san ek, kan nan 18 aan 013 tan ntor mor knis erlu lan ten nur sar 04, gan nya ran Hak ran ara aan 5, ang
description
PENGADAAN TANAH
Transcript of KEPGUB_566_2013
Dok. Informasi Hukum
PERSETUJUAN PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN PASAR HEWAN KECAMATAN DURENAN
Menimbang : a.
b
Mengingat : 1.
2.
3.
4.
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
GUBERNUR JAWA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 188/ 566 /KPTS/013/2013
TENTANG
PERSETUJUAN PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN PASAR HEWAN KECAMATAN DURENAN KABUPATEN
PROVINSI JAWA TIMUR
GUBERNUR JAWA TIMUR
a. Bahwa dalam rangka mewujudkanperdagangan yang menjadi pintumaka Pemerintah Daerah Kabupatenpembangunan Jalan Tembus Kabupaten Trenggalek sesuaiPebruari 2013 Nomor 590.3/61/406.003/2013Tanah Tahun 2013 dan Surat perihal Pengiriman kekurangan Persyaratan untuk Percepatan Penerbitan Surat Keputusan SP2LP sertaPertanahan Kabupaten Trenggalek 870/400.9/35.03/VI/2013 perihal Pertanahan dalam Penerbitan Penetapan L
b. bahwa sehubungan dengan maksud memberikan Persetujuan Penetapan Tembus Pasar Hewan KecamatanTrenggalek Provinsi Jawa Timur Jawa Timur.
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (LembarTambahan Lembaran Negara Nomor 2043)
2. Undang-Undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960 tentang Pemakaian Tanah Tanpa izin yang Berhak(Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Negara Nomor 2106);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada di Atasnya (Negara Tahun 1961 Nomor 228, Tambahan Nomor 3101);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangNegara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Nomor 4355);
JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
GUBERNUR JAWA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR /KPTS/013/2013
PERSETUJUAN PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN JALAN TEMBUS KABUPATEN TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR
GUBERNUR JAWA TIMUR,
mewujudkan prasarana pendukung kawasanpintu gerbang Kabupaten Trenggalek
Kabupaten Trenggalek merencanakan Pasar Hewan Kecamatan Durenan
sesuaiSurat Bupati Trenggalek tanggal 590.3/61/406.003/2013 perihal Pengadaan
Surat Nomor 050/284/406.003/2013 kekurangan Persyaratan untuk Percepatan
Penerbitan Surat Keputusan SP2LP sertaSurat Kepala Kantor Trenggalek tanggal 20 Juni 2013 Nomor
/VI/2013 perihal Risalah Pertimbangan Teknis alam Penerbitan Penetapan Lokasi;
maksud tersebut pada huruf a, perlu Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan
Kecamatan Durenan KabupatenProvinsi Jawa Timur dengan Keputusan Gubernur
Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar embaran Negara Tahun 1960 Nomor 104,
embaran Negara Nomor 2043); Undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960 tentang Larangan
Pemakaian Tanah Tanpa izin yang Berhak atau Kuasanya Negara Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran
Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak benda yang ada di Atasnya (Lembar
Negara Tahun 1961 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang
kawasan Trenggalek,
merencanakan Durenan
tanggal 18 Pengadaan
Nomor 050/284/406.003/2013 kekurangan Persyaratan untuk Percepatan
urat Kepala Kantor Juni 2013 Nomor
Pertimbangan Teknis
da huruf a, perlu Jalan
Kabupaten dengan Keputusan Gubernur
Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Negara Tahun 1960 Nomor 104,
arangan atau Kuasanya
Lembaran
Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak embaran
Negara
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5,
Undang
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
- 2 -
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5280);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385);
12. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
13. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
14. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011- 2031 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 3, Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15).
MEMUTUSKAN
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
-3-
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KESATU : Memberikan Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan
Tembus Pasar Hewan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur, seluas ±11.250 m² terletak di Desa Durenan dan Desa Ngadisuko, Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek, dengan Peta Lokasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran.
KEDUA : Untuk mendapatkan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
a. Pengadaan tanah agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
b. Apabila perolehan/pengadaan tanah telah dilaksanakan, selanjutnya diwajibkan mengajukan permohonan hak atas tanah sampai memperoleh sertifikasi atas nama Instansi Induknya, sesuai ketentuan yang berlaku;
c. Dalam pelaksanaan pembangunan fisik sedapat mungkin melibatkan tenaga kerja dari desa-desa yang terkena proyek pembangunan tersebut.
KETIGA : a. Keputusan Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU berlaku 2 (dua) tahun setelah tanggal ditetapkan dan apabila dalam jangka waktu tersebut perolehan tanah belum selesai, dapat dilakukan perpanjangan 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun;
b. Permohonan Perpanjangan Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus diajukan kepada Gubernur Jawa Timur paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu penetapan lokasi pembangunan.
KEEMPAT : Pengawasan terhadap lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Tanah di Kabupaten Trenggalekserta melaporkan hasilnya kepada Gubernur Jawa Timur dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, setiap triwulan.
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 2 Agustus 2013
GUBERNUR JAWA TIMUR
ttd
Dr. H. SOEKARWO
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
- 2 - SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. Sdr. Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta. 3. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo. 4. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 5. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 6. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 7. Sdr. Bupati Trenggalek di Trenggalek. 8. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Kabupaten Trenggalek di Trenggalek. 9. Sdr. Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten
Trenggalek di Trenggalek.
