KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALI...
-
Upload
hoangthien -
Category
Documents
-
view
223 -
download
0
Transcript of KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALI...
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL ~ REPUBLIK INDONESIA
JALAN TAMAN SUROPATI No2 JAKARTA 10310 TELEPON (021) 319362073905650 Faksimile (021) 3145374
wwwbappenasgoid
Nomor IP01012018 IS Januari 2018
Sifat Segera Lampiran 1 paket Hal Pendaftaran Oiklat PPO RPJMO Tahun 2018
Yth 1 Sekretaris Oaerah ProvinsiKabupatenKota 2 Kepala BappedaBKO ProvinsilKabupatenKota
(Oaftar Terlampir) di Tempat
Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan Oiklat Perencanaan Pembangunan Oaerah-Rencana Pembangunan Jangka Menengah Oaerah (PPO RPJMO) Tahun 2018 bersama ini kami sampaikan pembukaan pendaftaran dengan informasi sebagai berikut
1 ProvinsiKabupatenKota yang menjadi sasaran untuk mengikuti pelatihan ini adalah provinsilkabupatenkota yang telah mengikuti program Anugerah Pangripta Nusantara (APN) pada tahun 2017 dan masih memerlukan peningkatan kompetensi dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah
2 Pelatihan akan dilaksanakan selama 10 hari efektif dalam kurun waktu tentatif antara bulan Maret-November 2018 (kepastian jadwal pelaksanaan dan institusi pelaksana diklat akan kami unggah pad a laman Pusbindiklatren)
3 Persyaratan calon peserta adalah a Pendidikan minimal S1 (khusus provinsi Papua dan Papua Barat minimal 03) b Masa kerja minimal 1 tahun terhitung mulai tanggal diangkat menjadi Pegawai (ASN)
minimal golongan IIl1a-pangkat Penata Muda (khusus provinsi Papua dan Papua Barat minimal Pengatur Tingkat IIlId)
c Umur maksimal 2 (dua) tahun sebelum memasuki masa pensiun d Fungsional Perencana atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menangani
perencanaan dari ProvinsiKabupatenKota (Bappeda Oinas) e Oiusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau serendah-rendahnya Pejabat
Eselon II atasan langsungnya dengan menginformasikan pad a pejabat Pembina kepegawaian
f Pengusulan calon peserta diklat mohon dapat mempertimbangkan komposisi gender g Pendaftaran melalui online di www pusbindiklatrenbappenasgoid
4 Peserta berkelompok dengan jumlah disesuaikan dengan sektor-sektor yang menjadi prioritas pembangunan di daerah (minimal 2 dan maksimal 5 orang per daerah termasuk 1 orang dari Bappeda sebagai team leader)
5 Peserta yang akan dipanggil adalah peserta yang telah memenuhi persyaratan dan melalui mekanisme first come first serve
6 Materi pelatihan dan informasi detail lainnya dijelaskan pad a Buku Panduan Pendidikan dan Pelatihan (Oiklat) PPO RPJMO terlampir
Apabila pelatihan tersebut di atas yang kami tawarkan ini sesuai dengan kebutuhan pengembangan kapasitas instansi Saudara usulan peserta dapat disampaikan kepada kami paling lambat tanggal 15 Maret 2017 Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui staf kami Sdr Wiwit KuswidiatilMulyani RachmiatiCh Nunik Ispriyanti di nomor telepon (021) 31928278 31928280 dan 31928285
Atas perhatian dan kerja sama BapakJlbu kami mengucapkan terima kasih
Kepala Pusat Pembinaan
I~~erencana
9 Nur Hl9fawati Rahayu
A 0(1
I L
Tembusan ~I( shy
1 Sekretaris Kementerian PPNSestama Bappenas sebagai laporan) 2 PPK PPN X Kementerian PPNBappenas
Kepala BappedaBKDSKPD Provinsi
1 Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 3 Pemerintah Provinsi Tengah
Pemerintah Provinsi Kalimantan 5 Provinsi Bali 6 Pemerintah Provinsi Aceh 7 Pemerintah Provinsi Sulawesi 8 Pemerintah Provinsi
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat 10 Provinsi Gorontalo 11 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 12 Lampung 13 Pemerintah Provinsi Sumatera 1 Pemerintah Provinsi Kalimantan 15 Pemerintah Provinsi 16 Pemerintah Kalimantan Selatan 17 Pemerintah Provinsi Jambi 18 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur 1 Provinsi 20 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara 21 Kalimantan Timur 22 Pemerintah Provinsi Sulawesi Sarat
Pemerintah Provinsi Sulawesi Pemerintah Provinsi Maluku Pemerintah Provinsi Kalimantan
26 Kepulauan Riau 27 Pemerintah Provinsi Sengkulu 28 Pemerintah Provinsi Papua
Pemerintah Provinsi Maluku Pemerintah Provinsi Papua
KETENTUAN PERSYARATAN DAN KURIKULUM DIKLAT NON-GELAR un 2018
I Jadwal Pelaksanaan
Oiklat dilaksanakan selama 10 hari kurun waktu tentatif antara bulan Maret-November 2018 jadwal pelaksanaan dan Institusi pelaksana dikat akan kami unggah laman di wwwwpusbindiklatrenbappenasgojd)
II Persyaratan Umum
1 Pendidikan minimal S 1 (khusus provinsi Papua dan Papua Barat minimal 03) 2 Masa kerja minimal 2 tahun terhitung mulai tanggal diangkat Pegawai
(ASN) minimal golongan Ilia pangkat Muda provinsi dan Barat minimal Pengatur Tingkat IIlId)
3 Umur maksimal 2 tahun memasuki masa pensiun 4 Berkelompok dengan jumlah disesuaikan dengan sektor-sektor yang
prioritas di (minimal 2 dan 5 orang termasuk 1 orang dari Bappeda team leader)
5 atau Aparatur Sipil (ASN) yang menangani perencanaan ProvinsilKabupatenKota (Bappeda
6 Oiusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian serendah-rendahnya Pejabat Eselon II atasan langsungnya
7 Pengusulan calon diklat mohon dapat mempertimbangkan komposisi gender
III Pelamaran Untuk memfasilitasi pelamaran ini hal-hal menjadi acuan 1 BKOBadiklatBappeda menyebarluaskan
Pusbindiklatren dan meminta usulan calon peserta kepada seluruh dan di daerahnya
Calon Pendaftar Oiklat Non-Gelar Tahun 2018 melakukan pendaftaran online secara individual melalui laman wwwpusbindiklatrenbappenasgo
3 Surat pengusulan nama calon peserta diklat dikirim dengan melampirkan formulir bertanda asli dan dokumen-dokumen pendukungnya
4 usulan dan langsung atau melalui pas kepada Kepala Pusbindiklatren JI Proklamasi No 70 Jakarta Pusat 10320
IV Pembiayaan Diklat Non-Gelar Tahun 8 Pelaksanaan pelatihan ini akan dilaksanakan dengan mekanisme pembiayaan cost sharing III dengan berikut 1 Oukungan pembiayaan yang dikeluarkan oleh Pusbindiklatren
meliputi biaya pelatihan materi pelatihan konsumsi transpor lokal (antar jemput dari penginapan tempat diklat) Oukungan yang harus oleh Instansi adalah perjalanan pulang pergi Instansi asal ke tempat diklat (PP) dan uang saku
V Kehadiran Untuk sesi dua jam pelajaran Uampel) dan satu jampel 45 menit Tingkat kehadiran peserta dalam Inl minimal 90 apabila kurang 90 maka peserta tidak berhak mendapatkan sertifikat
VI Metode Pelatihan Sesuai dengan tujuan yang akan program diklat ini maka metode diklat yang akan digunakan belajar dengan metode untuk orang dewasa dengan perbandingan 30 teori dan 70 praktek yang terdiri dari
makalah Diskusi kelompok kerja dan presentasi
VII Metode Evaluasi pelaksanaan pelatihan dilakukan oleh pelaksana diklat dan harus
disampaikan kepada setelah pelatihan Evaluasi mencakup evaluasi terhadap kinerja
terhadap diklat dan terhadap J-
kualitas materi pelatihan
KURIKULUM DlKLAT PPD-RPJMD TAHUN 2018
A Pendahuluan Pad a terdapat aspek penting di dalam manajemen pembangunan nasional yaitu sisi perencanaan pelaksanaan dan evaluasi Ketiga aspek ini saling mendukung sama lainnya SIS I perkuatan perlu
proses penyusunan perencanaan kapasitas kelembagaan serta ketersediaan dan kapasitas data statistik Dari sisi proses perencanaan untuk mewujudkan rencana pembangunan yang baik perlu integrasi sinkronisasi dan sinergi antardaerah antarruang antarwaktu antarfungsi pemerintah serta antara
pelaksanaan Untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut di maka perlu upaya untuk peningkatan kapasitas SDM khususnya SDM di tingkat dan di tingkat daerah Salah satu strateginya adalah dengan melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Penyusunan Dokumen Perencanaan
B Tujuan Pelatihan PPD RPJMD Pendidikan pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan staf daerah dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
C Tujuan Khusus Pelatihan PPD RPJMD Sedangkan khusus pendidikan pelatihan ini a Meningkatkan pengertian dan pemahaman perencanaan
pembangunan daerah b Meningkatkan pengertian pemahaman peserta proses penyusunan
RPJMN dan RP~IMD c Agar peserta mampu menyusun RP~IMD dan Renstra SKPD d Agar peserta mampu mengevaluasi RPJMD dan Renstra SKPD e peserta dapat mensinergikanmengintegrasikanmensinkronisasikan
perencanaan dengan perencanaan pusat (RPJMD dengan RPJMN)
D Keluaran (Output) Pelatihan PPD RPJMD Keluaran (output) yang diharapkan dari diklat PPD-RPJMD dan Renstra SKPD ini adalah dan mampu menyusun kerangka rancangan RPJMD dan Renstra SKPD
Kurikulum RPJMD 1 Konsep Ha~k~Pembangunan
a Amanat UUD 1 b Pembangunan Manusia c Pendekatan Hak d Perencanaan Berkelanjutan e PP No 17 Tahun 7
2 Cara Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah nomor Permendagri nomor 0) a RPJMN b RPJMD
C Penyurunan SKPD Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
3 Manajemen Kinerja a Konsep Kerangka Logika (Logical Framework) b Anggaran Berbasis Kinerja c Perumusan Visi Misi d Perumusan Tujuan dan Sasaran e Strategi Arah Kebijakan f Perumusan Program
4 Tata Penganggaran Daerah a Identifikasi Daerah b Identifikasi Aset c Pengeluaran Daerah
5 Analisis dan Identifikasi Lingkungan Strategis a Identifikasi Analisis Lingkungan
i Identifikasi dan Analisis Lingkungan ii Identifikasi dan Analisis Lingkungan Internal
b Identifikasi
Pembangunan
i Identifikasi dan Analisis Isu Strategis Global (IT Perspectives) Ii Identifikasi Isu (Economic amp
Perspectives)
6 dan Analisis a Teknik Analisis Keuangan b Teknik dan Analisis Penentuan Tujuan Sasaran (Targeting) c dan Proyeksi (Projection) d Teknik dan Penentuan Indikator Kinerja e Teknik dan Analisis Penentuan Prioritas Program dan Kegiatan (Programming) f Teknik Anggaran (Budgeting)
PUSBINDIKlATREN BAPPENAS FORMUUR PENDAFTARAN CALON PESERTA BEASISWA NON GELAR
2
DAIAM NEGERI
1 Nama (sesuaiijazahterakhir) NIP
(L
3 Alamatrumah
KabKotaprov Kode Pos
( )
4 e-mail address
S Namainstansiasal
6 Nama Unit Kerja
7 Alamat Unit Kerja
Kode Pos
( )
8 Jabatansekarang Gol
9 TMT PNS 100 padaGol IIIa
10 PendidikanTerakhir S1 S2 S3 PT
Fakultas (SIS2S3)
Lulustahun (SIS2S3) IPK skala
1 L rl-aultgtmiddotual proses pellmaran program diklat Pusbindiklatren YaTidak
12 Pilihandiklat yang akandiikuti
13
v~ ifli ~~~ baJw)j infor~ au ~~ ~gta JQcov~ ~~lA1o-r~y~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ y~ oieJv p~e-t1
Menyetujui Pejabat Eseon II 20
bersangkutan
ttd ltd ( J C ) Nama]elas Nama]elas
KOP INSTANSI (SuratKesediaanCost-Sharing)
(tempattglblnthn)
Nomor Lamp (berkas) Hal KesediaanPembiayaanDiklat
an 1 Sdr X Sdr Y
3SdrZ
Yth Sdr Kapusbindiklatren Bappenas
Jakarta
Sehubungan surat Kapusbindiklatren Bappenas nomor 2013 tentang ketentuan pembiayaan cost sharing untuk non gelar dalam yang dikelola oleh Pusbindiklatren Bappenas bersama ini kami mengusulkan keikutsertaan Sdr X Z denganpengaturanbiayasebagaiberikut
No NamaPes erta
Item Mandatory
dalam Rp)
Item Voluntary
(dalam Rp)
(Total) Rp)
1 2 3
X Y Z
Atasperhatiandankerjasamanyadiucapkanterimakasih
( ) N1P
Tembusan 1 Gubernur BupatiW alikota 2 PenyelenggaraDiklat 3 PPNSestamaBappenas 4 Pesertadiklat yang bersangkutan
Mandatory adalahporsipendanaan yang menjadikewajibaninstansiasalberupa a Transport kedatangandankepulangankelokasistudi
Uangsaku
Voluntary adalahporsipendanaan yang Se(areISUKaI
Apabila pelatihan tersebut di atas yang kami tawarkan ini sesuai dengan kebutuhan pengembangan kapasitas instansi Saudara usulan peserta dapat disampaikan kepada kami paling lambat tanggal 15 Maret 2017 Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui staf kami Sdr Wiwit KuswidiatilMulyani RachmiatiCh Nunik Ispriyanti di nomor telepon (021) 31928278 31928280 dan 31928285
Atas perhatian dan kerja sama BapakJlbu kami mengucapkan terima kasih
Kepala Pusat Pembinaan
I~~erencana
9 Nur Hl9fawati Rahayu
A 0(1
I L
Tembusan ~I( shy
1 Sekretaris Kementerian PPNSestama Bappenas sebagai laporan) 2 PPK PPN X Kementerian PPNBappenas
Kepala BappedaBKDSKPD Provinsi
1 Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 3 Pemerintah Provinsi Tengah
Pemerintah Provinsi Kalimantan 5 Provinsi Bali 6 Pemerintah Provinsi Aceh 7 Pemerintah Provinsi Sulawesi 8 Pemerintah Provinsi
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat 10 Provinsi Gorontalo 11 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 12 Lampung 13 Pemerintah Provinsi Sumatera 1 Pemerintah Provinsi Kalimantan 15 Pemerintah Provinsi 16 Pemerintah Kalimantan Selatan 17 Pemerintah Provinsi Jambi 18 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur 1 Provinsi 20 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara 21 Kalimantan Timur 22 Pemerintah Provinsi Sulawesi Sarat
Pemerintah Provinsi Sulawesi Pemerintah Provinsi Maluku Pemerintah Provinsi Kalimantan
26 Kepulauan Riau 27 Pemerintah Provinsi Sengkulu 28 Pemerintah Provinsi Papua
Pemerintah Provinsi Maluku Pemerintah Provinsi Papua
KETENTUAN PERSYARATAN DAN KURIKULUM DIKLAT NON-GELAR un 2018
I Jadwal Pelaksanaan
Oiklat dilaksanakan selama 10 hari kurun waktu tentatif antara bulan Maret-November 2018 jadwal pelaksanaan dan Institusi pelaksana dikat akan kami unggah laman di wwwwpusbindiklatrenbappenasgojd)
II Persyaratan Umum
1 Pendidikan minimal S 1 (khusus provinsi Papua dan Papua Barat minimal 03) 2 Masa kerja minimal 2 tahun terhitung mulai tanggal diangkat Pegawai
(ASN) minimal golongan Ilia pangkat Muda provinsi dan Barat minimal Pengatur Tingkat IIlId)
3 Umur maksimal 2 tahun memasuki masa pensiun 4 Berkelompok dengan jumlah disesuaikan dengan sektor-sektor yang
prioritas di (minimal 2 dan 5 orang termasuk 1 orang dari Bappeda team leader)
5 atau Aparatur Sipil (ASN) yang menangani perencanaan ProvinsilKabupatenKota (Bappeda
6 Oiusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian serendah-rendahnya Pejabat Eselon II atasan langsungnya
7 Pengusulan calon diklat mohon dapat mempertimbangkan komposisi gender
III Pelamaran Untuk memfasilitasi pelamaran ini hal-hal menjadi acuan 1 BKOBadiklatBappeda menyebarluaskan
Pusbindiklatren dan meminta usulan calon peserta kepada seluruh dan di daerahnya
Calon Pendaftar Oiklat Non-Gelar Tahun 2018 melakukan pendaftaran online secara individual melalui laman wwwpusbindiklatrenbappenasgo
3 Surat pengusulan nama calon peserta diklat dikirim dengan melampirkan formulir bertanda asli dan dokumen-dokumen pendukungnya
4 usulan dan langsung atau melalui pas kepada Kepala Pusbindiklatren JI Proklamasi No 70 Jakarta Pusat 10320
IV Pembiayaan Diklat Non-Gelar Tahun 8 Pelaksanaan pelatihan ini akan dilaksanakan dengan mekanisme pembiayaan cost sharing III dengan berikut 1 Oukungan pembiayaan yang dikeluarkan oleh Pusbindiklatren
meliputi biaya pelatihan materi pelatihan konsumsi transpor lokal (antar jemput dari penginapan tempat diklat) Oukungan yang harus oleh Instansi adalah perjalanan pulang pergi Instansi asal ke tempat diklat (PP) dan uang saku
V Kehadiran Untuk sesi dua jam pelajaran Uampel) dan satu jampel 45 menit Tingkat kehadiran peserta dalam Inl minimal 90 apabila kurang 90 maka peserta tidak berhak mendapatkan sertifikat
VI Metode Pelatihan Sesuai dengan tujuan yang akan program diklat ini maka metode diklat yang akan digunakan belajar dengan metode untuk orang dewasa dengan perbandingan 30 teori dan 70 praktek yang terdiri dari
makalah Diskusi kelompok kerja dan presentasi
VII Metode Evaluasi pelaksanaan pelatihan dilakukan oleh pelaksana diklat dan harus
disampaikan kepada setelah pelatihan Evaluasi mencakup evaluasi terhadap kinerja
terhadap diklat dan terhadap J-
kualitas materi pelatihan
KURIKULUM DlKLAT PPD-RPJMD TAHUN 2018
A Pendahuluan Pad a terdapat aspek penting di dalam manajemen pembangunan nasional yaitu sisi perencanaan pelaksanaan dan evaluasi Ketiga aspek ini saling mendukung sama lainnya SIS I perkuatan perlu
proses penyusunan perencanaan kapasitas kelembagaan serta ketersediaan dan kapasitas data statistik Dari sisi proses perencanaan untuk mewujudkan rencana pembangunan yang baik perlu integrasi sinkronisasi dan sinergi antardaerah antarruang antarwaktu antarfungsi pemerintah serta antara
pelaksanaan Untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut di maka perlu upaya untuk peningkatan kapasitas SDM khususnya SDM di tingkat dan di tingkat daerah Salah satu strateginya adalah dengan melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Penyusunan Dokumen Perencanaan
B Tujuan Pelatihan PPD RPJMD Pendidikan pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan staf daerah dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
C Tujuan Khusus Pelatihan PPD RPJMD Sedangkan khusus pendidikan pelatihan ini a Meningkatkan pengertian dan pemahaman perencanaan
pembangunan daerah b Meningkatkan pengertian pemahaman peserta proses penyusunan
RPJMN dan RP~IMD c Agar peserta mampu menyusun RP~IMD dan Renstra SKPD d Agar peserta mampu mengevaluasi RPJMD dan Renstra SKPD e peserta dapat mensinergikanmengintegrasikanmensinkronisasikan
perencanaan dengan perencanaan pusat (RPJMD dengan RPJMN)
D Keluaran (Output) Pelatihan PPD RPJMD Keluaran (output) yang diharapkan dari diklat PPD-RPJMD dan Renstra SKPD ini adalah dan mampu menyusun kerangka rancangan RPJMD dan Renstra SKPD
Kurikulum RPJMD 1 Konsep Ha~k~Pembangunan
a Amanat UUD 1 b Pembangunan Manusia c Pendekatan Hak d Perencanaan Berkelanjutan e PP No 17 Tahun 7
2 Cara Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah nomor Permendagri nomor 0) a RPJMN b RPJMD
C Penyurunan SKPD Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
3 Manajemen Kinerja a Konsep Kerangka Logika (Logical Framework) b Anggaran Berbasis Kinerja c Perumusan Visi Misi d Perumusan Tujuan dan Sasaran e Strategi Arah Kebijakan f Perumusan Program
4 Tata Penganggaran Daerah a Identifikasi Daerah b Identifikasi Aset c Pengeluaran Daerah
5 Analisis dan Identifikasi Lingkungan Strategis a Identifikasi Analisis Lingkungan
i Identifikasi dan Analisis Lingkungan ii Identifikasi dan Analisis Lingkungan Internal
b Identifikasi
Pembangunan
i Identifikasi dan Analisis Isu Strategis Global (IT Perspectives) Ii Identifikasi Isu (Economic amp
Perspectives)
6 dan Analisis a Teknik Analisis Keuangan b Teknik dan Analisis Penentuan Tujuan Sasaran (Targeting) c dan Proyeksi (Projection) d Teknik dan Penentuan Indikator Kinerja e Teknik dan Analisis Penentuan Prioritas Program dan Kegiatan (Programming) f Teknik Anggaran (Budgeting)
PUSBINDIKlATREN BAPPENAS FORMUUR PENDAFTARAN CALON PESERTA BEASISWA NON GELAR
2
DAIAM NEGERI
1 Nama (sesuaiijazahterakhir) NIP
(L
3 Alamatrumah
KabKotaprov Kode Pos
( )
4 e-mail address
S Namainstansiasal
6 Nama Unit Kerja
7 Alamat Unit Kerja
Kode Pos
( )
8 Jabatansekarang Gol
9 TMT PNS 100 padaGol IIIa
10 PendidikanTerakhir S1 S2 S3 PT
Fakultas (SIS2S3)
Lulustahun (SIS2S3) IPK skala
1 L rl-aultgtmiddotual proses pellmaran program diklat Pusbindiklatren YaTidak
12 Pilihandiklat yang akandiikuti
13
v~ ifli ~~~ baJw)j infor~ au ~~ ~gta JQcov~ ~~lA1o-r~y~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ y~ oieJv p~e-t1
Menyetujui Pejabat Eseon II 20
bersangkutan
ttd ltd ( J C ) Nama]elas Nama]elas
KOP INSTANSI (SuratKesediaanCost-Sharing)
(tempattglblnthn)
Nomor Lamp (berkas) Hal KesediaanPembiayaanDiklat
an 1 Sdr X Sdr Y
3SdrZ
Yth Sdr Kapusbindiklatren Bappenas
Jakarta
Sehubungan surat Kapusbindiklatren Bappenas nomor 2013 tentang ketentuan pembiayaan cost sharing untuk non gelar dalam yang dikelola oleh Pusbindiklatren Bappenas bersama ini kami mengusulkan keikutsertaan Sdr X Z denganpengaturanbiayasebagaiberikut
No NamaPes erta
Item Mandatory
dalam Rp)
Item Voluntary
(dalam Rp)
(Total) Rp)
1 2 3
X Y Z
Atasperhatiandankerjasamanyadiucapkanterimakasih
( ) N1P
Tembusan 1 Gubernur BupatiW alikota 2 PenyelenggaraDiklat 3 PPNSestamaBappenas 4 Pesertadiklat yang bersangkutan
Mandatory adalahporsipendanaan yang menjadikewajibaninstansiasalberupa a Transport kedatangandankepulangankelokasistudi
Uangsaku
Voluntary adalahporsipendanaan yang Se(areISUKaI
Kepala BappedaBKDSKPD Provinsi
1 Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 3 Pemerintah Provinsi Tengah
Pemerintah Provinsi Kalimantan 5 Provinsi Bali 6 Pemerintah Provinsi Aceh 7 Pemerintah Provinsi Sulawesi 8 Pemerintah Provinsi
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat 10 Provinsi Gorontalo 11 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 12 Lampung 13 Pemerintah Provinsi Sumatera 1 Pemerintah Provinsi Kalimantan 15 Pemerintah Provinsi 16 Pemerintah Kalimantan Selatan 17 Pemerintah Provinsi Jambi 18 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur 1 Provinsi 20 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara 21 Kalimantan Timur 22 Pemerintah Provinsi Sulawesi Sarat
Pemerintah Provinsi Sulawesi Pemerintah Provinsi Maluku Pemerintah Provinsi Kalimantan
26 Kepulauan Riau 27 Pemerintah Provinsi Sengkulu 28 Pemerintah Provinsi Papua
Pemerintah Provinsi Maluku Pemerintah Provinsi Papua
KETENTUAN PERSYARATAN DAN KURIKULUM DIKLAT NON-GELAR un 2018
I Jadwal Pelaksanaan
Oiklat dilaksanakan selama 10 hari kurun waktu tentatif antara bulan Maret-November 2018 jadwal pelaksanaan dan Institusi pelaksana dikat akan kami unggah laman di wwwwpusbindiklatrenbappenasgojd)
II Persyaratan Umum
1 Pendidikan minimal S 1 (khusus provinsi Papua dan Papua Barat minimal 03) 2 Masa kerja minimal 2 tahun terhitung mulai tanggal diangkat Pegawai
(ASN) minimal golongan Ilia pangkat Muda provinsi dan Barat minimal Pengatur Tingkat IIlId)
3 Umur maksimal 2 tahun memasuki masa pensiun 4 Berkelompok dengan jumlah disesuaikan dengan sektor-sektor yang
prioritas di (minimal 2 dan 5 orang termasuk 1 orang dari Bappeda team leader)
5 atau Aparatur Sipil (ASN) yang menangani perencanaan ProvinsilKabupatenKota (Bappeda
6 Oiusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian serendah-rendahnya Pejabat Eselon II atasan langsungnya
7 Pengusulan calon diklat mohon dapat mempertimbangkan komposisi gender
III Pelamaran Untuk memfasilitasi pelamaran ini hal-hal menjadi acuan 1 BKOBadiklatBappeda menyebarluaskan
Pusbindiklatren dan meminta usulan calon peserta kepada seluruh dan di daerahnya
Calon Pendaftar Oiklat Non-Gelar Tahun 2018 melakukan pendaftaran online secara individual melalui laman wwwpusbindiklatrenbappenasgo
3 Surat pengusulan nama calon peserta diklat dikirim dengan melampirkan formulir bertanda asli dan dokumen-dokumen pendukungnya
4 usulan dan langsung atau melalui pas kepada Kepala Pusbindiklatren JI Proklamasi No 70 Jakarta Pusat 10320
IV Pembiayaan Diklat Non-Gelar Tahun 8 Pelaksanaan pelatihan ini akan dilaksanakan dengan mekanisme pembiayaan cost sharing III dengan berikut 1 Oukungan pembiayaan yang dikeluarkan oleh Pusbindiklatren
meliputi biaya pelatihan materi pelatihan konsumsi transpor lokal (antar jemput dari penginapan tempat diklat) Oukungan yang harus oleh Instansi adalah perjalanan pulang pergi Instansi asal ke tempat diklat (PP) dan uang saku
V Kehadiran Untuk sesi dua jam pelajaran Uampel) dan satu jampel 45 menit Tingkat kehadiran peserta dalam Inl minimal 90 apabila kurang 90 maka peserta tidak berhak mendapatkan sertifikat
VI Metode Pelatihan Sesuai dengan tujuan yang akan program diklat ini maka metode diklat yang akan digunakan belajar dengan metode untuk orang dewasa dengan perbandingan 30 teori dan 70 praktek yang terdiri dari
makalah Diskusi kelompok kerja dan presentasi
VII Metode Evaluasi pelaksanaan pelatihan dilakukan oleh pelaksana diklat dan harus
disampaikan kepada setelah pelatihan Evaluasi mencakup evaluasi terhadap kinerja
terhadap diklat dan terhadap J-
kualitas materi pelatihan
KURIKULUM DlKLAT PPD-RPJMD TAHUN 2018
A Pendahuluan Pad a terdapat aspek penting di dalam manajemen pembangunan nasional yaitu sisi perencanaan pelaksanaan dan evaluasi Ketiga aspek ini saling mendukung sama lainnya SIS I perkuatan perlu
proses penyusunan perencanaan kapasitas kelembagaan serta ketersediaan dan kapasitas data statistik Dari sisi proses perencanaan untuk mewujudkan rencana pembangunan yang baik perlu integrasi sinkronisasi dan sinergi antardaerah antarruang antarwaktu antarfungsi pemerintah serta antara
pelaksanaan Untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut di maka perlu upaya untuk peningkatan kapasitas SDM khususnya SDM di tingkat dan di tingkat daerah Salah satu strateginya adalah dengan melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Penyusunan Dokumen Perencanaan
B Tujuan Pelatihan PPD RPJMD Pendidikan pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan staf daerah dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
C Tujuan Khusus Pelatihan PPD RPJMD Sedangkan khusus pendidikan pelatihan ini a Meningkatkan pengertian dan pemahaman perencanaan
pembangunan daerah b Meningkatkan pengertian pemahaman peserta proses penyusunan
RPJMN dan RP~IMD c Agar peserta mampu menyusun RP~IMD dan Renstra SKPD d Agar peserta mampu mengevaluasi RPJMD dan Renstra SKPD e peserta dapat mensinergikanmengintegrasikanmensinkronisasikan
perencanaan dengan perencanaan pusat (RPJMD dengan RPJMN)
D Keluaran (Output) Pelatihan PPD RPJMD Keluaran (output) yang diharapkan dari diklat PPD-RPJMD dan Renstra SKPD ini adalah dan mampu menyusun kerangka rancangan RPJMD dan Renstra SKPD
Kurikulum RPJMD 1 Konsep Ha~k~Pembangunan
a Amanat UUD 1 b Pembangunan Manusia c Pendekatan Hak d Perencanaan Berkelanjutan e PP No 17 Tahun 7
2 Cara Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah nomor Permendagri nomor 0) a RPJMN b RPJMD
C Penyurunan SKPD Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
3 Manajemen Kinerja a Konsep Kerangka Logika (Logical Framework) b Anggaran Berbasis Kinerja c Perumusan Visi Misi d Perumusan Tujuan dan Sasaran e Strategi Arah Kebijakan f Perumusan Program
4 Tata Penganggaran Daerah a Identifikasi Daerah b Identifikasi Aset c Pengeluaran Daerah
5 Analisis dan Identifikasi Lingkungan Strategis a Identifikasi Analisis Lingkungan
i Identifikasi dan Analisis Lingkungan ii Identifikasi dan Analisis Lingkungan Internal
b Identifikasi
Pembangunan
i Identifikasi dan Analisis Isu Strategis Global (IT Perspectives) Ii Identifikasi Isu (Economic amp
Perspectives)
6 dan Analisis a Teknik Analisis Keuangan b Teknik dan Analisis Penentuan Tujuan Sasaran (Targeting) c dan Proyeksi (Projection) d Teknik dan Penentuan Indikator Kinerja e Teknik dan Analisis Penentuan Prioritas Program dan Kegiatan (Programming) f Teknik Anggaran (Budgeting)
PUSBINDIKlATREN BAPPENAS FORMUUR PENDAFTARAN CALON PESERTA BEASISWA NON GELAR
2
DAIAM NEGERI
1 Nama (sesuaiijazahterakhir) NIP
(L
3 Alamatrumah
KabKotaprov Kode Pos
( )
4 e-mail address
S Namainstansiasal
6 Nama Unit Kerja
7 Alamat Unit Kerja
Kode Pos
( )
8 Jabatansekarang Gol
9 TMT PNS 100 padaGol IIIa
10 PendidikanTerakhir S1 S2 S3 PT
Fakultas (SIS2S3)
Lulustahun (SIS2S3) IPK skala
1 L rl-aultgtmiddotual proses pellmaran program diklat Pusbindiklatren YaTidak
12 Pilihandiklat yang akandiikuti
13
v~ ifli ~~~ baJw)j infor~ au ~~ ~gta JQcov~ ~~lA1o-r~y~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ y~ oieJv p~e-t1
Menyetujui Pejabat Eseon II 20
bersangkutan
ttd ltd ( J C ) Nama]elas Nama]elas
KOP INSTANSI (SuratKesediaanCost-Sharing)
(tempattglblnthn)
Nomor Lamp (berkas) Hal KesediaanPembiayaanDiklat
an 1 Sdr X Sdr Y
3SdrZ
Yth Sdr Kapusbindiklatren Bappenas
Jakarta
Sehubungan surat Kapusbindiklatren Bappenas nomor 2013 tentang ketentuan pembiayaan cost sharing untuk non gelar dalam yang dikelola oleh Pusbindiklatren Bappenas bersama ini kami mengusulkan keikutsertaan Sdr X Z denganpengaturanbiayasebagaiberikut
No NamaPes erta
Item Mandatory
dalam Rp)
Item Voluntary
(dalam Rp)
(Total) Rp)
1 2 3
X Y Z
Atasperhatiandankerjasamanyadiucapkanterimakasih
( ) N1P
Tembusan 1 Gubernur BupatiW alikota 2 PenyelenggaraDiklat 3 PPNSestamaBappenas 4 Pesertadiklat yang bersangkutan
Mandatory adalahporsipendanaan yang menjadikewajibaninstansiasalberupa a Transport kedatangandankepulangankelokasistudi
Uangsaku
Voluntary adalahporsipendanaan yang Se(areISUKaI
KETENTUAN PERSYARATAN DAN KURIKULUM DIKLAT NON-GELAR un 2018
I Jadwal Pelaksanaan
Oiklat dilaksanakan selama 10 hari kurun waktu tentatif antara bulan Maret-November 2018 jadwal pelaksanaan dan Institusi pelaksana dikat akan kami unggah laman di wwwwpusbindiklatrenbappenasgojd)
II Persyaratan Umum
1 Pendidikan minimal S 1 (khusus provinsi Papua dan Papua Barat minimal 03) 2 Masa kerja minimal 2 tahun terhitung mulai tanggal diangkat Pegawai
(ASN) minimal golongan Ilia pangkat Muda provinsi dan Barat minimal Pengatur Tingkat IIlId)
3 Umur maksimal 2 tahun memasuki masa pensiun 4 Berkelompok dengan jumlah disesuaikan dengan sektor-sektor yang
prioritas di (minimal 2 dan 5 orang termasuk 1 orang dari Bappeda team leader)
5 atau Aparatur Sipil (ASN) yang menangani perencanaan ProvinsilKabupatenKota (Bappeda
6 Oiusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian serendah-rendahnya Pejabat Eselon II atasan langsungnya
7 Pengusulan calon diklat mohon dapat mempertimbangkan komposisi gender
III Pelamaran Untuk memfasilitasi pelamaran ini hal-hal menjadi acuan 1 BKOBadiklatBappeda menyebarluaskan
Pusbindiklatren dan meminta usulan calon peserta kepada seluruh dan di daerahnya
Calon Pendaftar Oiklat Non-Gelar Tahun 2018 melakukan pendaftaran online secara individual melalui laman wwwpusbindiklatrenbappenasgo
3 Surat pengusulan nama calon peserta diklat dikirim dengan melampirkan formulir bertanda asli dan dokumen-dokumen pendukungnya
4 usulan dan langsung atau melalui pas kepada Kepala Pusbindiklatren JI Proklamasi No 70 Jakarta Pusat 10320
IV Pembiayaan Diklat Non-Gelar Tahun 8 Pelaksanaan pelatihan ini akan dilaksanakan dengan mekanisme pembiayaan cost sharing III dengan berikut 1 Oukungan pembiayaan yang dikeluarkan oleh Pusbindiklatren
meliputi biaya pelatihan materi pelatihan konsumsi transpor lokal (antar jemput dari penginapan tempat diklat) Oukungan yang harus oleh Instansi adalah perjalanan pulang pergi Instansi asal ke tempat diklat (PP) dan uang saku
V Kehadiran Untuk sesi dua jam pelajaran Uampel) dan satu jampel 45 menit Tingkat kehadiran peserta dalam Inl minimal 90 apabila kurang 90 maka peserta tidak berhak mendapatkan sertifikat
VI Metode Pelatihan Sesuai dengan tujuan yang akan program diklat ini maka metode diklat yang akan digunakan belajar dengan metode untuk orang dewasa dengan perbandingan 30 teori dan 70 praktek yang terdiri dari
makalah Diskusi kelompok kerja dan presentasi
VII Metode Evaluasi pelaksanaan pelatihan dilakukan oleh pelaksana diklat dan harus
disampaikan kepada setelah pelatihan Evaluasi mencakup evaluasi terhadap kinerja
terhadap diklat dan terhadap J-
kualitas materi pelatihan
KURIKULUM DlKLAT PPD-RPJMD TAHUN 2018
A Pendahuluan Pad a terdapat aspek penting di dalam manajemen pembangunan nasional yaitu sisi perencanaan pelaksanaan dan evaluasi Ketiga aspek ini saling mendukung sama lainnya SIS I perkuatan perlu
proses penyusunan perencanaan kapasitas kelembagaan serta ketersediaan dan kapasitas data statistik Dari sisi proses perencanaan untuk mewujudkan rencana pembangunan yang baik perlu integrasi sinkronisasi dan sinergi antardaerah antarruang antarwaktu antarfungsi pemerintah serta antara
pelaksanaan Untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut di maka perlu upaya untuk peningkatan kapasitas SDM khususnya SDM di tingkat dan di tingkat daerah Salah satu strateginya adalah dengan melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Penyusunan Dokumen Perencanaan
B Tujuan Pelatihan PPD RPJMD Pendidikan pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan staf daerah dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
C Tujuan Khusus Pelatihan PPD RPJMD Sedangkan khusus pendidikan pelatihan ini a Meningkatkan pengertian dan pemahaman perencanaan
pembangunan daerah b Meningkatkan pengertian pemahaman peserta proses penyusunan
RPJMN dan RP~IMD c Agar peserta mampu menyusun RP~IMD dan Renstra SKPD d Agar peserta mampu mengevaluasi RPJMD dan Renstra SKPD e peserta dapat mensinergikanmengintegrasikanmensinkronisasikan
perencanaan dengan perencanaan pusat (RPJMD dengan RPJMN)
D Keluaran (Output) Pelatihan PPD RPJMD Keluaran (output) yang diharapkan dari diklat PPD-RPJMD dan Renstra SKPD ini adalah dan mampu menyusun kerangka rancangan RPJMD dan Renstra SKPD
Kurikulum RPJMD 1 Konsep Ha~k~Pembangunan
a Amanat UUD 1 b Pembangunan Manusia c Pendekatan Hak d Perencanaan Berkelanjutan e PP No 17 Tahun 7
2 Cara Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah nomor Permendagri nomor 0) a RPJMN b RPJMD
C Penyurunan SKPD Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
3 Manajemen Kinerja a Konsep Kerangka Logika (Logical Framework) b Anggaran Berbasis Kinerja c Perumusan Visi Misi d Perumusan Tujuan dan Sasaran e Strategi Arah Kebijakan f Perumusan Program
4 Tata Penganggaran Daerah a Identifikasi Daerah b Identifikasi Aset c Pengeluaran Daerah
5 Analisis dan Identifikasi Lingkungan Strategis a Identifikasi Analisis Lingkungan
i Identifikasi dan Analisis Lingkungan ii Identifikasi dan Analisis Lingkungan Internal
b Identifikasi
Pembangunan
i Identifikasi dan Analisis Isu Strategis Global (IT Perspectives) Ii Identifikasi Isu (Economic amp
Perspectives)
6 dan Analisis a Teknik Analisis Keuangan b Teknik dan Analisis Penentuan Tujuan Sasaran (Targeting) c dan Proyeksi (Projection) d Teknik dan Penentuan Indikator Kinerja e Teknik dan Analisis Penentuan Prioritas Program dan Kegiatan (Programming) f Teknik Anggaran (Budgeting)
PUSBINDIKlATREN BAPPENAS FORMUUR PENDAFTARAN CALON PESERTA BEASISWA NON GELAR
2
DAIAM NEGERI
1 Nama (sesuaiijazahterakhir) NIP
(L
3 Alamatrumah
KabKotaprov Kode Pos
( )
4 e-mail address
S Namainstansiasal
6 Nama Unit Kerja
7 Alamat Unit Kerja
Kode Pos
( )
8 Jabatansekarang Gol
9 TMT PNS 100 padaGol IIIa
10 PendidikanTerakhir S1 S2 S3 PT
Fakultas (SIS2S3)
Lulustahun (SIS2S3) IPK skala
1 L rl-aultgtmiddotual proses pellmaran program diklat Pusbindiklatren YaTidak
12 Pilihandiklat yang akandiikuti
13
v~ ifli ~~~ baJw)j infor~ au ~~ ~gta JQcov~ ~~lA1o-r~y~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ y~ oieJv p~e-t1
Menyetujui Pejabat Eseon II 20
bersangkutan
ttd ltd ( J C ) Nama]elas Nama]elas
KOP INSTANSI (SuratKesediaanCost-Sharing)
(tempattglblnthn)
Nomor Lamp (berkas) Hal KesediaanPembiayaanDiklat
an 1 Sdr X Sdr Y
3SdrZ
Yth Sdr Kapusbindiklatren Bappenas
Jakarta
Sehubungan surat Kapusbindiklatren Bappenas nomor 2013 tentang ketentuan pembiayaan cost sharing untuk non gelar dalam yang dikelola oleh Pusbindiklatren Bappenas bersama ini kami mengusulkan keikutsertaan Sdr X Z denganpengaturanbiayasebagaiberikut
No NamaPes erta
Item Mandatory
dalam Rp)
Item Voluntary
(dalam Rp)
(Total) Rp)
1 2 3
X Y Z
Atasperhatiandankerjasamanyadiucapkanterimakasih
( ) N1P
Tembusan 1 Gubernur BupatiW alikota 2 PenyelenggaraDiklat 3 PPNSestamaBappenas 4 Pesertadiklat yang bersangkutan
Mandatory adalahporsipendanaan yang menjadikewajibaninstansiasalberupa a Transport kedatangandankepulangankelokasistudi
Uangsaku
Voluntary adalahporsipendanaan yang Se(areISUKaI
V Kehadiran Untuk sesi dua jam pelajaran Uampel) dan satu jampel 45 menit Tingkat kehadiran peserta dalam Inl minimal 90 apabila kurang 90 maka peserta tidak berhak mendapatkan sertifikat
VI Metode Pelatihan Sesuai dengan tujuan yang akan program diklat ini maka metode diklat yang akan digunakan belajar dengan metode untuk orang dewasa dengan perbandingan 30 teori dan 70 praktek yang terdiri dari
makalah Diskusi kelompok kerja dan presentasi
VII Metode Evaluasi pelaksanaan pelatihan dilakukan oleh pelaksana diklat dan harus
disampaikan kepada setelah pelatihan Evaluasi mencakup evaluasi terhadap kinerja
terhadap diklat dan terhadap J-
kualitas materi pelatihan
KURIKULUM DlKLAT PPD-RPJMD TAHUN 2018
A Pendahuluan Pad a terdapat aspek penting di dalam manajemen pembangunan nasional yaitu sisi perencanaan pelaksanaan dan evaluasi Ketiga aspek ini saling mendukung sama lainnya SIS I perkuatan perlu
proses penyusunan perencanaan kapasitas kelembagaan serta ketersediaan dan kapasitas data statistik Dari sisi proses perencanaan untuk mewujudkan rencana pembangunan yang baik perlu integrasi sinkronisasi dan sinergi antardaerah antarruang antarwaktu antarfungsi pemerintah serta antara
pelaksanaan Untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut di maka perlu upaya untuk peningkatan kapasitas SDM khususnya SDM di tingkat dan di tingkat daerah Salah satu strateginya adalah dengan melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Penyusunan Dokumen Perencanaan
B Tujuan Pelatihan PPD RPJMD Pendidikan pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan staf daerah dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
C Tujuan Khusus Pelatihan PPD RPJMD Sedangkan khusus pendidikan pelatihan ini a Meningkatkan pengertian dan pemahaman perencanaan
pembangunan daerah b Meningkatkan pengertian pemahaman peserta proses penyusunan
RPJMN dan RP~IMD c Agar peserta mampu menyusun RP~IMD dan Renstra SKPD d Agar peserta mampu mengevaluasi RPJMD dan Renstra SKPD e peserta dapat mensinergikanmengintegrasikanmensinkronisasikan
perencanaan dengan perencanaan pusat (RPJMD dengan RPJMN)
D Keluaran (Output) Pelatihan PPD RPJMD Keluaran (output) yang diharapkan dari diklat PPD-RPJMD dan Renstra SKPD ini adalah dan mampu menyusun kerangka rancangan RPJMD dan Renstra SKPD
Kurikulum RPJMD 1 Konsep Ha~k~Pembangunan
a Amanat UUD 1 b Pembangunan Manusia c Pendekatan Hak d Perencanaan Berkelanjutan e PP No 17 Tahun 7
2 Cara Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah nomor Permendagri nomor 0) a RPJMN b RPJMD
C Penyurunan SKPD Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
3 Manajemen Kinerja a Konsep Kerangka Logika (Logical Framework) b Anggaran Berbasis Kinerja c Perumusan Visi Misi d Perumusan Tujuan dan Sasaran e Strategi Arah Kebijakan f Perumusan Program
4 Tata Penganggaran Daerah a Identifikasi Daerah b Identifikasi Aset c Pengeluaran Daerah
5 Analisis dan Identifikasi Lingkungan Strategis a Identifikasi Analisis Lingkungan
i Identifikasi dan Analisis Lingkungan ii Identifikasi dan Analisis Lingkungan Internal
b Identifikasi
Pembangunan
i Identifikasi dan Analisis Isu Strategis Global (IT Perspectives) Ii Identifikasi Isu (Economic amp
Perspectives)
6 dan Analisis a Teknik Analisis Keuangan b Teknik dan Analisis Penentuan Tujuan Sasaran (Targeting) c dan Proyeksi (Projection) d Teknik dan Penentuan Indikator Kinerja e Teknik dan Analisis Penentuan Prioritas Program dan Kegiatan (Programming) f Teknik Anggaran (Budgeting)
PUSBINDIKlATREN BAPPENAS FORMUUR PENDAFTARAN CALON PESERTA BEASISWA NON GELAR
2
DAIAM NEGERI
1 Nama (sesuaiijazahterakhir) NIP
(L
3 Alamatrumah
KabKotaprov Kode Pos
( )
4 e-mail address
S Namainstansiasal
6 Nama Unit Kerja
7 Alamat Unit Kerja
Kode Pos
( )
8 Jabatansekarang Gol
9 TMT PNS 100 padaGol IIIa
10 PendidikanTerakhir S1 S2 S3 PT
Fakultas (SIS2S3)
Lulustahun (SIS2S3) IPK skala
1 L rl-aultgtmiddotual proses pellmaran program diklat Pusbindiklatren YaTidak
12 Pilihandiklat yang akandiikuti
13
v~ ifli ~~~ baJw)j infor~ au ~~ ~gta JQcov~ ~~lA1o-r~y~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ y~ oieJv p~e-t1
Menyetujui Pejabat Eseon II 20
bersangkutan
ttd ltd ( J C ) Nama]elas Nama]elas
KOP INSTANSI (SuratKesediaanCost-Sharing)
(tempattglblnthn)
Nomor Lamp (berkas) Hal KesediaanPembiayaanDiklat
an 1 Sdr X Sdr Y
3SdrZ
Yth Sdr Kapusbindiklatren Bappenas
Jakarta
Sehubungan surat Kapusbindiklatren Bappenas nomor 2013 tentang ketentuan pembiayaan cost sharing untuk non gelar dalam yang dikelola oleh Pusbindiklatren Bappenas bersama ini kami mengusulkan keikutsertaan Sdr X Z denganpengaturanbiayasebagaiberikut
No NamaPes erta
Item Mandatory
dalam Rp)
Item Voluntary
(dalam Rp)
(Total) Rp)
1 2 3
X Y Z
Atasperhatiandankerjasamanyadiucapkanterimakasih
( ) N1P
Tembusan 1 Gubernur BupatiW alikota 2 PenyelenggaraDiklat 3 PPNSestamaBappenas 4 Pesertadiklat yang bersangkutan
Mandatory adalahporsipendanaan yang menjadikewajibaninstansiasalberupa a Transport kedatangandankepulangankelokasistudi
Uangsaku
Voluntary adalahporsipendanaan yang Se(areISUKaI
KURIKULUM DlKLAT PPD-RPJMD TAHUN 2018
A Pendahuluan Pad a terdapat aspek penting di dalam manajemen pembangunan nasional yaitu sisi perencanaan pelaksanaan dan evaluasi Ketiga aspek ini saling mendukung sama lainnya SIS I perkuatan perlu
proses penyusunan perencanaan kapasitas kelembagaan serta ketersediaan dan kapasitas data statistik Dari sisi proses perencanaan untuk mewujudkan rencana pembangunan yang baik perlu integrasi sinkronisasi dan sinergi antardaerah antarruang antarwaktu antarfungsi pemerintah serta antara
pelaksanaan Untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut di maka perlu upaya untuk peningkatan kapasitas SDM khususnya SDM di tingkat dan di tingkat daerah Salah satu strateginya adalah dengan melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Penyusunan Dokumen Perencanaan
B Tujuan Pelatihan PPD RPJMD Pendidikan pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan staf daerah dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
C Tujuan Khusus Pelatihan PPD RPJMD Sedangkan khusus pendidikan pelatihan ini a Meningkatkan pengertian dan pemahaman perencanaan
pembangunan daerah b Meningkatkan pengertian pemahaman peserta proses penyusunan
RPJMN dan RP~IMD c Agar peserta mampu menyusun RP~IMD dan Renstra SKPD d Agar peserta mampu mengevaluasi RPJMD dan Renstra SKPD e peserta dapat mensinergikanmengintegrasikanmensinkronisasikan
perencanaan dengan perencanaan pusat (RPJMD dengan RPJMN)
D Keluaran (Output) Pelatihan PPD RPJMD Keluaran (output) yang diharapkan dari diklat PPD-RPJMD dan Renstra SKPD ini adalah dan mampu menyusun kerangka rancangan RPJMD dan Renstra SKPD
Kurikulum RPJMD 1 Konsep Ha~k~Pembangunan
a Amanat UUD 1 b Pembangunan Manusia c Pendekatan Hak d Perencanaan Berkelanjutan e PP No 17 Tahun 7
2 Cara Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah nomor Permendagri nomor 0) a RPJMN b RPJMD
C Penyurunan SKPD Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
3 Manajemen Kinerja a Konsep Kerangka Logika (Logical Framework) b Anggaran Berbasis Kinerja c Perumusan Visi Misi d Perumusan Tujuan dan Sasaran e Strategi Arah Kebijakan f Perumusan Program
4 Tata Penganggaran Daerah a Identifikasi Daerah b Identifikasi Aset c Pengeluaran Daerah
5 Analisis dan Identifikasi Lingkungan Strategis a Identifikasi Analisis Lingkungan
i Identifikasi dan Analisis Lingkungan ii Identifikasi dan Analisis Lingkungan Internal
b Identifikasi
Pembangunan
i Identifikasi dan Analisis Isu Strategis Global (IT Perspectives) Ii Identifikasi Isu (Economic amp
Perspectives)
6 dan Analisis a Teknik Analisis Keuangan b Teknik dan Analisis Penentuan Tujuan Sasaran (Targeting) c dan Proyeksi (Projection) d Teknik dan Penentuan Indikator Kinerja e Teknik dan Analisis Penentuan Prioritas Program dan Kegiatan (Programming) f Teknik Anggaran (Budgeting)
PUSBINDIKlATREN BAPPENAS FORMUUR PENDAFTARAN CALON PESERTA BEASISWA NON GELAR
2
DAIAM NEGERI
1 Nama (sesuaiijazahterakhir) NIP
(L
3 Alamatrumah
KabKotaprov Kode Pos
( )
4 e-mail address
S Namainstansiasal
6 Nama Unit Kerja
7 Alamat Unit Kerja
Kode Pos
( )
8 Jabatansekarang Gol
9 TMT PNS 100 padaGol IIIa
10 PendidikanTerakhir S1 S2 S3 PT
Fakultas (SIS2S3)
Lulustahun (SIS2S3) IPK skala
1 L rl-aultgtmiddotual proses pellmaran program diklat Pusbindiklatren YaTidak
12 Pilihandiklat yang akandiikuti
13
v~ ifli ~~~ baJw)j infor~ au ~~ ~gta JQcov~ ~~lA1o-r~y~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ y~ oieJv p~e-t1
Menyetujui Pejabat Eseon II 20
bersangkutan
ttd ltd ( J C ) Nama]elas Nama]elas
KOP INSTANSI (SuratKesediaanCost-Sharing)
(tempattglblnthn)
Nomor Lamp (berkas) Hal KesediaanPembiayaanDiklat
an 1 Sdr X Sdr Y
3SdrZ
Yth Sdr Kapusbindiklatren Bappenas
Jakarta
Sehubungan surat Kapusbindiklatren Bappenas nomor 2013 tentang ketentuan pembiayaan cost sharing untuk non gelar dalam yang dikelola oleh Pusbindiklatren Bappenas bersama ini kami mengusulkan keikutsertaan Sdr X Z denganpengaturanbiayasebagaiberikut
No NamaPes erta
Item Mandatory
dalam Rp)
Item Voluntary
(dalam Rp)
(Total) Rp)
1 2 3
X Y Z
Atasperhatiandankerjasamanyadiucapkanterimakasih
( ) N1P
Tembusan 1 Gubernur BupatiW alikota 2 PenyelenggaraDiklat 3 PPNSestamaBappenas 4 Pesertadiklat yang bersangkutan
Mandatory adalahporsipendanaan yang menjadikewajibaninstansiasalberupa a Transport kedatangandankepulangankelokasistudi
Uangsaku
Voluntary adalahporsipendanaan yang Se(areISUKaI
C Penyurunan SKPD Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
3 Manajemen Kinerja a Konsep Kerangka Logika (Logical Framework) b Anggaran Berbasis Kinerja c Perumusan Visi Misi d Perumusan Tujuan dan Sasaran e Strategi Arah Kebijakan f Perumusan Program
4 Tata Penganggaran Daerah a Identifikasi Daerah b Identifikasi Aset c Pengeluaran Daerah
5 Analisis dan Identifikasi Lingkungan Strategis a Identifikasi Analisis Lingkungan
i Identifikasi dan Analisis Lingkungan ii Identifikasi dan Analisis Lingkungan Internal
b Identifikasi
Pembangunan
i Identifikasi dan Analisis Isu Strategis Global (IT Perspectives) Ii Identifikasi Isu (Economic amp
Perspectives)
6 dan Analisis a Teknik Analisis Keuangan b Teknik dan Analisis Penentuan Tujuan Sasaran (Targeting) c dan Proyeksi (Projection) d Teknik dan Penentuan Indikator Kinerja e Teknik dan Analisis Penentuan Prioritas Program dan Kegiatan (Programming) f Teknik Anggaran (Budgeting)
PUSBINDIKlATREN BAPPENAS FORMUUR PENDAFTARAN CALON PESERTA BEASISWA NON GELAR
2
DAIAM NEGERI
1 Nama (sesuaiijazahterakhir) NIP
(L
3 Alamatrumah
KabKotaprov Kode Pos
( )
4 e-mail address
S Namainstansiasal
6 Nama Unit Kerja
7 Alamat Unit Kerja
Kode Pos
( )
8 Jabatansekarang Gol
9 TMT PNS 100 padaGol IIIa
10 PendidikanTerakhir S1 S2 S3 PT
Fakultas (SIS2S3)
Lulustahun (SIS2S3) IPK skala
1 L rl-aultgtmiddotual proses pellmaran program diklat Pusbindiklatren YaTidak
12 Pilihandiklat yang akandiikuti
13
v~ ifli ~~~ baJw)j infor~ au ~~ ~gta JQcov~ ~~lA1o-r~y~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ y~ oieJv p~e-t1
Menyetujui Pejabat Eseon II 20
bersangkutan
ttd ltd ( J C ) Nama]elas Nama]elas
KOP INSTANSI (SuratKesediaanCost-Sharing)
(tempattglblnthn)
Nomor Lamp (berkas) Hal KesediaanPembiayaanDiklat
an 1 Sdr X Sdr Y
3SdrZ
Yth Sdr Kapusbindiklatren Bappenas
Jakarta
Sehubungan surat Kapusbindiklatren Bappenas nomor 2013 tentang ketentuan pembiayaan cost sharing untuk non gelar dalam yang dikelola oleh Pusbindiklatren Bappenas bersama ini kami mengusulkan keikutsertaan Sdr X Z denganpengaturanbiayasebagaiberikut
No NamaPes erta
Item Mandatory
dalam Rp)
Item Voluntary
(dalam Rp)
(Total) Rp)
1 2 3
X Y Z
Atasperhatiandankerjasamanyadiucapkanterimakasih
( ) N1P
Tembusan 1 Gubernur BupatiW alikota 2 PenyelenggaraDiklat 3 PPNSestamaBappenas 4 Pesertadiklat yang bersangkutan
Mandatory adalahporsipendanaan yang menjadikewajibaninstansiasalberupa a Transport kedatangandankepulangankelokasistudi
Uangsaku
Voluntary adalahporsipendanaan yang Se(areISUKaI
PUSBINDIKlATREN BAPPENAS FORMUUR PENDAFTARAN CALON PESERTA BEASISWA NON GELAR
2
DAIAM NEGERI
1 Nama (sesuaiijazahterakhir) NIP
(L
3 Alamatrumah
KabKotaprov Kode Pos
( )
4 e-mail address
S Namainstansiasal
6 Nama Unit Kerja
7 Alamat Unit Kerja
Kode Pos
( )
8 Jabatansekarang Gol
9 TMT PNS 100 padaGol IIIa
10 PendidikanTerakhir S1 S2 S3 PT
Fakultas (SIS2S3)
Lulustahun (SIS2S3) IPK skala
1 L rl-aultgtmiddotual proses pellmaran program diklat Pusbindiklatren YaTidak
12 Pilihandiklat yang akandiikuti
13
v~ ifli ~~~ baJw)j infor~ au ~~ ~gta JQcov~ ~~lA1o-r~y~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ y~ oieJv p~e-t1
Menyetujui Pejabat Eseon II 20
bersangkutan
ttd ltd ( J C ) Nama]elas Nama]elas
KOP INSTANSI (SuratKesediaanCost-Sharing)
(tempattglblnthn)
Nomor Lamp (berkas) Hal KesediaanPembiayaanDiklat
an 1 Sdr X Sdr Y
3SdrZ
Yth Sdr Kapusbindiklatren Bappenas
Jakarta
Sehubungan surat Kapusbindiklatren Bappenas nomor 2013 tentang ketentuan pembiayaan cost sharing untuk non gelar dalam yang dikelola oleh Pusbindiklatren Bappenas bersama ini kami mengusulkan keikutsertaan Sdr X Z denganpengaturanbiayasebagaiberikut
No NamaPes erta
Item Mandatory
dalam Rp)
Item Voluntary
(dalam Rp)
(Total) Rp)
1 2 3
X Y Z
Atasperhatiandankerjasamanyadiucapkanterimakasih
( ) N1P
Tembusan 1 Gubernur BupatiW alikota 2 PenyelenggaraDiklat 3 PPNSestamaBappenas 4 Pesertadiklat yang bersangkutan
Mandatory adalahporsipendanaan yang menjadikewajibaninstansiasalberupa a Transport kedatangandankepulangankelokasistudi
Uangsaku
Voluntary adalahporsipendanaan yang Se(areISUKaI
KOP INSTANSI (SuratKesediaanCost-Sharing)
(tempattglblnthn)
Nomor Lamp (berkas) Hal KesediaanPembiayaanDiklat
an 1 Sdr X Sdr Y
3SdrZ
Yth Sdr Kapusbindiklatren Bappenas
Jakarta
Sehubungan surat Kapusbindiklatren Bappenas nomor 2013 tentang ketentuan pembiayaan cost sharing untuk non gelar dalam yang dikelola oleh Pusbindiklatren Bappenas bersama ini kami mengusulkan keikutsertaan Sdr X Z denganpengaturanbiayasebagaiberikut
No NamaPes erta
Item Mandatory
dalam Rp)
Item Voluntary
(dalam Rp)
(Total) Rp)
1 2 3
X Y Z
Atasperhatiandankerjasamanyadiucapkanterimakasih
( ) N1P
Tembusan 1 Gubernur BupatiW alikota 2 PenyelenggaraDiklat 3 PPNSestamaBappenas 4 Pesertadiklat yang bersangkutan
Mandatory adalahporsipendanaan yang menjadikewajibaninstansiasalberupa a Transport kedatangandankepulangankelokasistudi
Uangsaku
Voluntary adalahporsipendanaan yang Se(areISUKaI