Kelompok 3_Siklus Angg Pemda

8/16/2019 Kelompok 3_Siklus Angg Pemda

1/14

Siklus Penyusunan dan Penetapan APBD

MAKALAH

UNTUK MEMENUHI TUGAS

Mata Kuliah Sistem Informasi Akuntansi Sektor Publik

Yang dibina oleh Ibu ur!an Anda!ani" SE#" M#Si#" Ak#

$isusun %leh &

Ahmad Hikam Hida!aturrahman '()*+*(**'''*(,

$imas -idlo Hanantiko '()*+*(**'''*.'

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIERSITAS BRA!IJA"A

MALAN#

$%&'


2/14

A( Siklus An))a*an Pe+e*inta, Dae*a,

AP/$ disusun sesuai dengan kebutuhan 0en!elenggaraan 0emerintahan dan

kemam0uan 0enda0atan daerah# $alam 0elaksanaan tugas1tugas 0emerintahan" 0emerintah

melaksanakan kegiatan keuangan dalam siklus 0engelolaan anggaran !ang se2ara garis besar

terdiri dari&

'# Siklus Pen!usunan dan Peneta0an AP/$3

+# Siklus Pelaksanaan dan Penatausahaan AP/$3

(# Siklus Pela0oran dan Pertanggung4a5aban AP/$#

Ketika berbi2ara mengenai siklus anggaran 0emerintah daerah maka Pen!usunan dan

Peneta0an Anggaran dilakukan ' tahun sebelum tahun anggaran ber4alan# Kemudian

0elaksanaan Anggaran dilaksanakan ' tahun saat tahun anggaran ber4alan# Selan4utn!a

6a0oran Pertanggung4a5aban 0elaksanaan AP/$ dila0orkan tia0 semester 78 bulan sekali9#

Pen!usunan AP/$ ber0edoman ke0ada -en2ana Ker4a Pemerintah $aerah dalam

rangka me5u4udkan 0ela!anan ke0ada mas!arakat untuk ter2a0ain!a tu4uan bernegara#

$alam men!usun AP/$" 0enganggaran 0engeluaran harus didukung dengan adan!a

ke0astian atas tersedian!a 0enerimaan dalam 4umlah !ang 2uku0# Penda0atan" belan4a dan

0embia!aan daerah !ang dianggarkan dalam AP/$ harus berdasarkan 0ada ketentuan

0eraturan 0erundang1undangan dan dianggarkan se2ara bruto dalam AP/$#

B( Siklus Penyusunan dan Penetapan APBD

Pen!usunan Anggaran Penda0atan dan /elan4a $aerah selalu diatur dengan 0eraturan

0erundang1undangan dalam 0embuatann!a# $imulai dengan Undang1undang ': Tahun

+**( tentang Keuangan Negara" kemudian di0er4elas dengan Peraturan Pemerintah Nomor ),

Tahun +**) tentang Pengelolaan Keuangan $aerah" serta diarahkan 0elaksanaann!a dengan

Permendagri Nomor '( Tahun +**8 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan $aerah# Selain

itu" setia0 Tahunn!a Pemerintah melalui Menteri $alam Negeri mengeluarkan Permendagri

tentang Pedoman Pen!usunan Anggaran Penda0atan dan /elan4a $aerah untuk tahun

anggaran berikutn!a#


3/14

/erdasarkan Permendagri No# )+ Tahun +*')" Pen!usunan AP/$ Tahun Anggaran

+*'8 didasarkan 0rinsi0 sebagai berikut&

'# Sesuai dengan kebutuhan 0en!elenggaraan Urusan Pemerintahan !ang men4adi

ke5enangan daerah3

+# Tertib" taat 0ada ketentuan 0eraturan 0erundang1undangan" efisien" ekonomis" efektif"

bertanggung 4a5ab dengan mem0erhatikan rasa keadilan" ke0atutan dan manfaat

untuk mas!arakat3

(# Te0at 5aktu" sesuai dengan taha0an dan 4ad5al !ang telah diteta0kan dalam 0eraturan

0erundang1undangan3

.# Trans0aran" untuk memudahkan mas!arakat mengetahui dan menda0atkan akses

informasi seluas1luasn!a tentang AP/$3

)# Partisi0atif" dengan melibatkan mas!arakat3 dan

-( Tidak bertentangan dengan ke0entingan umum" 0eraturan 0erundangundangan !anglebih tinggi dan 0eraturan daerah lainn!a#

Pen!usunan anggaran di daerah telah diatur dengan Peraturan Menteri $alam Negeri

nomor '( Tahun +**8 dan untuk Pen!usunan AP/$ tahun anggaran +*'8 diatur dalam

Peraturan Menteri $alam Negeri Nomor )+ Tahun +*') !ang disa4ikan dalam bentuk tabel#

Pemerintah $aerah mem0un!ai 4ad5al 0en!usunan anggaran !ang disusun oleh /a00eda

dengan teta0 ber0edoman 0ada Permendagri tersebut#

&( Mus*en.an) Desa


4/14

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) desa adalah forum

musyawarah tahunan 0ara 0emangku ke0entingan 7stakeholders9 desa untuk men!e0akati

-en2ana Ker4a Pembangunan $esa 7-KP $esa9 tahun anggaran !ang diren2anakan#

Musrenbang desa dilakukan setia0 bulan ;anuari 1 Pebruari dengan menga2u ke0ada

dokumen -en2ana Pembangunan ;angka Menengah $esa 7-P;M $esa9# Setia0 desa

diamanatkan untuk men!usun dokumen ren2ana ) tahunan !aitu -P;M $esa dan dokumen

ren2ana tahunan !aitu -KP $esa#

Musrenbang adalah forum 0eren2anaan 70rogram9 !ang diselenggarakan oleh

lembaga 0ublik" !aitu 0emerintah desa" beker4asama dengan 5arga dan 0ara 0emangku

ke0entingan lainn!a# Musrenbang !ang bermakna akan mam0u membangun kese0ahaman

tentang ke0entingan dan kema4uan desa" dengan 2ara memotret 0otensi dan sumber1sumber

0embangunan !ang tersedia baik dari dalam mau0un luar desa#

Pembangunan tidak akan bergerak ma4u a0abila salah satu sa4a dari tiga kom0onen

tata 0emerintahan 70emerintah" mas!arakat" s5asta9 tidak ber0eran atau berfungsi# Karena

itu" Musrenbang 4uga meru0akan forum 0endidikan 5arga agar men4adi bagian aktif dari tata

0emerintahan dan 0embangunan#

Konse0 stakeholders di tingkat ke2amatan untuk

menda0atkan masukan mengenai kegiatan 0rioritas 0embangunan di

5ila!ah ke2amatan terkait !ang didasarkan 0ada masukan dari hasil Musrenbang

desa>kelurahan" serta men!e0akati ren2ana kegiatan lintas desa>kelurahan di ke2amatan !ang

bersangkutan#

http://info-anggaran.com/kamus/musrenbang/http://info-anggaran.com/kamus/kecamatan/http://info-anggaran.com/kamus/kecamatan/http://info-anggaran.com/kamus/kecamatan/http://info-anggaran.com/kamus/kecamatan/http://info-anggaran.com/kamus/musrenbang-kelurahan/http://info-anggaran.com/kamus/musrenbang-kelurahan/http://info-anggaran.com/kamus/musrenbang-kelurahan/http://info-anggaran.com/kamus/kecamatan/http://info-anggaran.com/kamus/kecamatan/http://info-anggaran.com/kamus/kecamatan/http://info-anggaran.com/kamus/musrenbang-kelurahan/http://info-anggaran.com/kamus/musrenbang-kelurahan/http://info-anggaran.com/kamus/kecamatan/http://info-anggaran.com/kamus/musrenbang/


5/14

Masukan itu sekaligus sebagai dasar 0en!usunan -en2ana

Pembangunan Ke2amatan !ang akandia4ukan ke0ada SKP$ !ang ber5e5enang sebagai

dasar 0en!usunan -en2ana Ker4a Satuan Ker4a Perangkat $aerah 0ada tahun

berikutn!a# Musrenbang ke2amatan dilakukan setia0 tahun 0ada bulan ?ebruari dengan

luaran beru0a $okumen -en2ana Pembangunan Ke2amatan serta masukan untuk

-en4a SKP$ Ke2amatan#

6embaga 0en!elenggaran!a adalah ke2amatan dan /a00eda# Ke2amatan bertugas

untuk men!ia0kan teknis 0en!elenggaraan Musrenbang ke2amatan serta mem0ersia0kan

dokumen -an2angan -en2ana Pembangunan Ke2amatan# /a00eda bertugas untuk

mengorganisasi 0en4ad5alan seluruh Musrenbang ke2amatan" mem0ersia0kan Tim Pemandu"

dan dokumen1dokumen !ang rele@an untuk 0en!elenggaraan Musrenbang ke2amatan#

0( Penyusunan Ren1a SKPD

Pen!usunan AP/$ didasarkan 0ada 0eren2anaan !ang sudah diteta0kan terlebih dahulu"

mengenai 0rogram dan kegiatan !ang akan dilaksanakan# /ila dilihat dari 0ers0ektif

5aktun!a" 0eren2anaan di tingkat 0emerintah daerah dibagi men4adi tiga kategori !aitu&

-en2ana ;angka Pan4ang $aerah 7-P;P$9 meru0akan 0eren2anaan 0emerintah daerah untuk

0eriode +* tahun3 -en2ana ;angka Menengah $aerah 7-P;M$9 meru0akan 0eren2anaan 0emerintah daerah untuk 0eriode ) tahun3 dan -en2ana Ker4a Pemerintah $aerah 7-KP$9

meru0akan 0eren2anaan tahunan daerah# Sedangkan 0eren2anaan di tingkat SKP$ terdiri

dari& -en2ana Strategi 7-enstra9 SKP$ meru0akan ren2ana untuk 0eriode ) tahun3 dan

-en2ana Ker4a 7-en4a9 SKP$ meru0akan ren2ana ker4a tahunan SKP$# Proses 0en!usunan

0eren2anaan di tingkat satker dan 0emda da0at diuraikan sebagai berikut&

'# SKP$ men!usun ren2ana strategis 7-enstra1SKP$9 !ang memuat @isi" misi"

tu4uan" strategi" kebi4akan" 0rogram dan kegiatan 0embangunan !ang bersifat

indikatif sesuai dengan tugas dan fungsin!a masing1masing#

+# Pen!usunan -enstra1SKP$ dimaksud ber0edoman 0ada ren2ana 0embangunan

4angka menengah daerah 7-P;M$9# -P;M$ memuat arah kebi4akan keuangan

daerah" strategi 0embangunan daerah" kebi4akan umum" dan 0rogram SKP$"

lintas SKP$" dan 0rogram ke5ila!ahan#

http://info-anggaran.com/kamus/kecamatan/http://info-anggaran.com/kamus/skpd/http://info-anggaran.com/kamus/musrenbang/http://info-anggaran.com/kamus/musrenbang/http://info-anggaran.com/kamus/kecamatan/http://info-anggaran.com/kamus/kecamatan/http://info-anggaran.com/kamus/skpd/http://info-anggaran.com/kamus/kecamatan/http://info-anggaran.com/kamus/kecamatan/http://info-anggaran.com/kamus/bappeda/http://info-anggaran.com/kamus/kecamatan/http://info-anggaran.com/kamus/kecamatan/http://info-anggaran.com/kamus/kecamatan/http://info-anggaran.com/kamus/kecamatan/http://info-anggaran.com/kamus/bappeda/http://info-anggaran.com/kamus/bappeda/http://info-anggaran.com/kamus/musrenbang-kecamatan/http://info-anggaran.com/kamus/musrenbang-kecamatan/http://info-anggaran.com/kamus/musrenbang-kecamatan/http://info-anggaran.com/kamus/musrenbang/http://info-anggaran.com/kamus/kecamatan/http://info-anggaran.com/kamus/kecamatan/http://info-anggaran.com/kamus/kecamatan/http://info-anggaran.com/kamus/skpd/http://info-anggaran.com/kamus/musrenbang/http://info-anggaran.com/kamus/kecamatan/http://info-anggaran.com/kamus/kecamatan/http://info-anggaran.com/kamus/skpd/http://info-anggaran.com/kamus/kecamatan/http://info-anggaran.com/kamus/kecamatan/http://info-anggaran.com/kamus/bappeda/http://info-anggaran.com/kamus/kecamatan/http://info-anggaran.com/kamus/kecamatan/http://info-anggaran.com/kamus/kecamatan/http://info-anggaran.com/kamus/bappeda/http://info-anggaran.com/kamus/musrenbang-kecamatan/http://info-anggaran.com/kamus/musrenbang/http://info-anggaran.com/kamus/kecamatan/


6/14

(# Pemda men!usun ren2ana ker4a 0emerintah daerah 7-KP$9 !ang meru0akan

0en4abaran dari -P;M$ dengan menggunakan bahan dari -en4a SKP$ untuk

4angka 5aktu satu tahun !ang menga2u ke0ada -en4a Pemerintah#

.# -en4a SKP$ meru0akan 0en4abaran dari -enstra SKP$ !ang disusun berdasarkan e@aluasi 0en2a0aian 0elaksanaan 0rogram dan kegiatan tahun1tahun

sebelumn!a#

2( Mus*en.an) Ka.upaten 3 K4ta

Mus!a5arah Peren2anaan Pembangunan 7Musrenbang9 dilakukan setia0 tahun

sebelum memasuki anggaran tahun berikutn!a# Musrenbang Kabu0aten>Kota dia5ali

dengan musrenbang 0ada tingkat desa dan selan4utn!a tingkat ke2amatan# Pada 0rinsi0n!a"

usulan disusun dan disam0aikan se2ara ber4en4ang>bertingkat mulai dari le@el -T>-"

$esa>Kelurahan dan Ke2amatan# $ata usulan dari semua $esa>Kelurahan !ang telah

terkum0ul" akan digodok dan dimus!a5arahkan" hasil mus!a5arah ke2amatan ini dituangkan

dalam satu dokumen beru0a daftar usulan kegiatan ke2amatan !ang akan diusulkan 0ada

Musrenbang tingkat Kabu0aten>Kota#

Pada taha0 Musrenbang Kabu0aten>Kota" semua as0irasi !ang masuk melalui musrenbang Ke2amatan akan ditam0ung bersamaan dengan usulan kegiatan dari

setia0 Satuan Ker4a Perangkat $aerah 7SKP$9# ?orum ini meru0akan 0embahasan usulan

usulan !ang masuk" 4uga meru0akan sarana dan fasilitas untuk melakukan koordinasi

antara Ke2amatan dengan SKP$ !ang bersangkutan khususn!a untuk melakukan

singkronisasi terhada0 usulan1usulan kegiatan setia0 ke2amatan# Usulan ke2amatan akan

dikelom0okkan dan disesuaikan dengan 4enis kegiatan SKP$ !ang ber5enang untuk

mengakomodir usulan tersebut# Pada taha0 ini SKP$ akan melakukan @erifikasi terhada0

usulan ke2amatan sebelum dituangkan dalam daftar usulan kegiatan SKP$# Program >usulan

kegiatan !ang telah lolos 0ada taha0 @erifikasi akan dituangkan dalam -en2ana Ker4a Satuan

Ker4a Perangkat daerah 7-en4a1SKP$9#

'( Penetapan RKPD

a# -KP$ memuat ran2angan kerangka ekonomi daerah" 0rioritas" 0embangunan

dan ke5a4iban daerah" ren2ana ker4a !ang terukur dan 0endanaann!a" baik

http://info-anggaran.com/kamus/musrenbang/http://info-anggaran.com/kamus/musrenbang-kabupatenkota/http://info-anggaran.com/kamus/musrenbang-kabupatenkota/http://info-anggaran.com/kamus/musrenbang/http://info-anggaran.com/kamus/musrenbang/http://info-anggaran.com/kamus/kecamatan/http://info-anggaran.com/kamus/kecamatan/http://info-anggaran.com/kamus/kecamatan/http://info-anggaran.com/kamus/kecamatan/http://info-anggaran.com/kamus/kecamatan/http://info-anggaran.com/kamus/musrenbang/http://info-anggaran.com/kamus/kabupaten/http://info-anggaran.com/kamus/kabupaten/http://info-anggaran.com/kamus/musrenbang-kabupatenkota/http://info-anggaran.com/kamus/musrenbang-kecamatan/http://info-anggaran.com/kamus/musrenbang-kecamatan/http://info-anggaran.com/kamus/skpd/http://info-anggaran.com/kamus/kecamatan/http://info-anggaran.com/kamus/kecamatan/http://info-anggaran.com/kamus/skpd/http://info-anggaran.com/kamus/kecamatan/http://info-anggaran.com/kamus/kecamatan/http://info-anggaran.com/kamus/kecamatan/http://info-anggaran.com/kamus/skpd/http://info-anggaran.com/kamus/skpd/http://info-anggaran.com/kamus/skpd/http://info-anggaran.com/kamus/skpd/http://info-anggaran.com/kamus/kecamatan/http://info-anggaran.com/kamus/kecamatan/http://info-anggaran.com/kamus/skpd/http://info-anggaran.com/kamus/skpd/http://info-anggaran.com/kamus/musrenbang/http://info-anggaran.com/kamus/musrenbang-kabupatenkota/http://info-anggaran.com/kamus/musrenbang/http://info-anggaran.com/kamus/kecamatan/http://info-anggaran.com/kamus/kecamatan/http://info-anggaran.com/kamus/kecamatan/http://info-anggaran.com/kamus/kecamatan/http://info-anggaran.com/kamus/musrenbang/http://info-anggaran.com/kamus/kabupaten/http://info-anggaran.com/kamus/musrenbang-kabupatenkota/http://info-anggaran.com/kamus/musrenbang-kecamatan/http://info-anggaran.com/kamus/skpd/http://info-anggaran.com/kamus/kecamatan/http://info-anggaran.com/kamus/skpd/http://info-anggaran.com/kamus/kecamatan/http://info-anggaran.com/kamus/kecamatan/http://info-anggaran.com/kamus/skpd/http://info-anggaran.com/kamus/skpd/http://info-anggaran.com/kamus/kecamatan/http://info-anggaran.com/kamus/skpd/http://info-anggaran.com/kamus/skpd/


7/14

!ang dilaksanakan langsung oleh 0emda mau0un ditem0uh dengan mendorong

0artisi0asi mas!arakat#

b# Ke5a4iban daerah sebagaimana dimaksud di atas adalah mem0ertimbangkan

0restasi 2a0aian standar 0ela!anan minimal sesuai dengan 0eraturan 0erundang1undangan#

2# -KP$ disusun untuk men4amin keterkaitan dan konsistensi antara

0eren2anaan" 0enganggaran" 0elaksanaan" dan 0enga5asan#

d# Pen!usunan -KP$ diselesaikan selambat1lambatn!a akhir bulan Mei tahun

anggaran sebelumn!a#

e# -KP$ diteta0kan dengan 0eraturan ke0ala daerah#

f#

-( Pe+.a,asan dan Kesepakatan KUA 5Ke.i1akan U+u+ APBD6

Proses 0en!usunan KUA adalah sebagai berikut&

a# Ke0ala daerah berdasarkan -KP$ men!usun ran2angan kebi4akan umum AP/$

7-KUA9#

b# Pen!usunan -KUA ber0edoman 0ada 0edoman 0en!usunan AP/$ !ang

diteta0kan oleh Menteri $alam Negeri setia0 tahun# Sebagai 2ontoh untuk bahan

0en!usunan AP/$ Tahun +*'8 Menteri $alam Negeri telah menerbitkan

Permendagri Nomor )+ Tahun +*') tertanggal ', ;uni +*') tentang Pedoman

Pen!usunan Anggaran Penda0atan dan /elan4a $aerah Tahun Anggaran +*'8#

2# Ke0ala daerah men!am0aikan -KUA tahun anggaran berikutn!a" sebagai

landasan 0en!usunan -AP/$" ke0ada $P-$ selambat1lambatn!a 0ertengahan

bulan ;uni tahun anggaran ber4alan#

d# -KUA !ang telah dibahas ke0ala daerah bersama $P-$ dalam 0embi2araan

0endahuluan -AP/$ selan4utn!a dise0akati men4adi Kebi4akan Umum AP/$

7KUA9#

e# Substansi KUA>KUPA men2aku0 hal1hal !ang sifatn!a kebi4akan umum dan

tidak men4elaskan hal1hal !ang bersifat teknis#

7( Pe+.a,asan dan Kesepakatan PPAS 5P*i4*itas dan Pla84n An))a*anSe+enta*a6


8/14

Untuk 0en!usunan ran2angan AP/$" di0erlukan adan!a urutan Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara 7PPAS9# PPAS meru0akan 0rogram 0rioritas dan 0atokan batas

maksimal anggaran !ang diberikan ke0ada SKP$ untuk setia0 0rogram sebagai a2uan dalam

0en!usunan -KA1SKP$# Proses 0en!usunan dan 0embahasan PPAS men4adi PPA adalah

sebagai berikut&

a# /erdasarkan KUA !ang telah dise0akati" 0emda dan $P-$ membahas ran2angan

0rioritas dan 0lafon anggaran sementara 7PPAS9 !ang disam0aikan oleh ke0ala

daerah#

b# Pembahasan PPAS#

2# Pembahasan PPAS dilaksanakan dengan langkah1langkah sebagai berikut &

• Menentukan skala 0rioritas dalam urusan 5a4ib dan urusan 0ilihan

•

Menentukan urutan 0rogram dalam masing1masing urusan• Men!usun 0lafon anggaran sementara untuk masing1masing 0rogram#

d# KUA dan PPAS !ang telah dibahas dan dise0akati bersama ke0ala daerah dan $P-$

dituangkan dalam nota kese0akatan !ang ditandatangani bersama oleh ke0ala daerah

dan 0im0inan $P-$#

e# Ke0ala daerah berdasarkan nota kese0akatan menerbitkan 0edoman 0en!usunan

ren2ana ker4a dan anggaran SKP$ 7-KA1SKP$9 sebagai 0edoman ke0ala SKP$

men!usun -KA1SKP$#

/erdasarkan ketentuan !ang ter2antum dalam Pasal ,: a!at 7+9 Permendagri Nomor

'( Tahun +**8" ke0ala daerah men!am0aikan ran2angan PPAS ke0ada $P-$ untuk dibahas

bersama antara TAP$ dan 0anitia anggaran $P-$ 0aling lambat minggu kedua bulan ;uli

dari tahun anggaran ber4alan# Setelah dise0akati bersama PPAS tersebut diteta0kan sebagai

Prioritas dan Plafon Anggaran 7PPA9 0aling lambat 0ada akhir bulan ;uli tahun anggaran

ber4alan#

9( Penyusunan RKA:SKPD dan RAPBD

$okumen 0en!usunan anggaran !ang disam0aikan oleh masing1masing satuan ker4a

0erangkat daerah 7SKP$9 !ang disusun dalam format -en2ana Ker4a dan Anggaran 7-KA9

SKP$ harus betul1betul da0at men!a4ikan informasi !ang 4elas tentang tu4uan" sasaran" serta

korelasi antara besaran anggaran 7beban ker4a dan harga satuan9 dengan manfaat dan hasil

!ang ingin di2a0ai atau di0eroleh mas!arakat dari suatu kegiatan !ang dianggarkan#

Satuan Ker4a Perangkat $aerah dalam men!usun -KA1SKP$ harus menga2u ke0ada

dokumen Kebi4akan Umum Anggaran 7KUA9 dan 4uga Prioritas dan Plafon anggaran 7PPA9#


9/14

Selain itu SKP$ 4uga harus ber0edoman ke0ada -enstra dan 4uga -en4a SKP$ !ang dibuat

dengan menga2u ke0ada -KP$# Setelah -KA1SKP$ dibuat kemudian diserahkan ke0ada

Tim tekhnis dari TAP$ untuk melakukan @erifikasi -KA1SKP$# Berifikasi !ang telah

dilakukan kemudian akan disam0aikan dalam forum TAP$ sebelum dilakukan 0en!usunan

-AP/$# -AP/$ !ang telah disusun kemudian akan disam0aikan ke0ada $P-$ untuk

dilakukan 0embahasan dan 4uga 0eneta0an -a0erda AP/$#

;( Pe+.a,asan dan pe*setu1uan Ran/an)an Pe*da APBD den)an DPRD

-KA1SKP$ !ang telah disusun" dibahas" dan dise0akati bersama antara Ke0ala

SKP$ dan Tim Anggaran Pemerintah $aerah 7TAP$9 digunakan sebagai dasar untuk

0en!ia0an -a0erda AP/$# -a0erda ini disusun oleh 0e4abat 0engelola keuangan daerah !ang

untuk selan4utn!a disam0aikan ke0ada ke0ala daerah# -a0erda tentang AP/$ harus

dilengka0i dengan lam0iran1lam0iran berikut ini &

• -ingkasan AP/$ menurut urusan 5a4ib dan urusan 0ilihan

• -ingkasan AP/$ menurut urusan 0emerintahan daerah dan organisasi

• -in2ian AP/$ menurut urusan 0emerintahan daerah" organisasi" 0enda0atan" belan4a"

dan 0embia!aan

• -eka0itulasi belan4a menurut urusan 0emerintahan daerah" organisasi" 0rogram" dan

kegiatan

• -eka0itulasi belan4a daerah untuk keselarasan dan keter0aduan urusan 0emerintahan

daerah dan fungsi dalam kerangka 0engelolaan keuangan negara

• $aftar 4umlah 0ega5ai 0er1golongan dan 0er14abatan

• $aftar 0iutang daerah

• $aftar 0en!ertaan modal 7in@estasi9 daerah

• $aftar 0erkiraan 0enambahan dan 0engurangan aset teta0 daerah

• $aftar 0erkiraan 0enambahan dan 0engurangan aset1aset lain

• $aftar kegiatan1kegiatan tahun anggaran sebelumn!a !ang belum diselesaikan dan

dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini

• $afar dana 2adangan daerah" dan

• $aftar 0en4aman daerah#

Suatu hal 0enting !ang harus di0erhatikan adalah bah5a sebelum disam0aikan dan

dibahas dengan $P-$" -a0erda tersebut harus disosialisasikan terlebih dahulu ke0ada

mas!arakat !ang bersifat memberikan informasi tentang hak dan ke5a4iban 0emerintah

daerah serta mas!arakat dalam 0elaksanaan AP/$ 0ada tahun anggaran !ang diren2anakan#


10/14

Pen!ebarluasan dan>atau sosialisasi tentang -a0erda AP/$ ini dilaksanakan oleh Sekretaris

$aerah selaku koordinator 0engelola keuangan daerah#

&%( Ekota !ang telah disetu4ui dan ran2angan

Peraturan Ke0ala $aerah tentang Pen4abaran AP/$ sebelum diteta0kan oleh /u0ati>alikota

harus disam0aikan ke0ada Gubernur untuk di1e@aluasi dalam 5aktu 0aling lama ( 7tiga9 hari

ker4a#

E@aluasi ini bertu4uan demi ter2a0ain!a keserasian antara kebi4akan daerah dan

kebi4akan nasional" keserasian antara ke0entingan 0ublik dan ke0entingan a0aratur" serta

untuk meneliti se4auh mana AP/$ kabu0aten>kota tidak bertentangan dengan ke0entingan

umum" 0eraturan !ang lebih tinggi dan>atau 0eraturan daerah lainn!a#

Hasil e@aluasi ini sudah harus dituangkan dalam ke0utusan gubernur dan disam0aikan

ke0ada bu0ati>5alikota 0aling lama ') 7lima belas 9 hari ker4a terhitung se4ak diterimana!a

-a0erda AP/$ tersebut#

&&( Penetapan Pe*da APBD

Taha0an terakhir adalah meneta0kan ra0erda AP/$ dan ran2angan 0eraturan ke0ala

daerah tentang 0en4abaran AP/$ !ang telah die@aluasi tersebut men4adi Peraturan $aerah

tentang AP/$ dan Peraturan Ke0ala $aerah tentang Pen4abaran AP/$ 0aling lambat tanggal

(' $esember tahun anggaran sebelumn!a# Setelah itu Perda dan Peraturan Ke0ala $aerah

tentang 0en4abaran AP/$ ini disam0aikan oleh /u0ati>alikota ke0ada Gubernur terkait

0aling lama : 7tu4uh9 hari ker4a setelah tanggal diteta0kan#

&$( Penyusunan DPA SKPD

$PA1SKP$ adalah dokumen !ang digunakan sebagai dasar 0elaksanaan anggaran oleh

Ke0ala SKP$ sebagai 0engguna anggaran#-an2angan $PA1SKP$ adalah ran2angan !ang

berisi&

a# Sasaran !ang hendak di2a0ai

b# Program dan kegiatan

2# Anggaran !ang disediakan untuk men2a0ai sasaran tersebut#d# -en2ana 0enarikan dana tia01tia0 SKP$ serta 0enda0atan !ang di0erkirakan#


11/14

PPK$ memberitahukan ke0ada semua ke0ala SKP$ melalui surat 0emberitahuan untuk

men!usun ran2angan $PA1SKP$" terhitung 0aling lambat ( 7tiga9 hari setelah AP/$

diteta0kan# Ke0ala SKP$ men!erahkan ran2angan $PA1SKP$ ke0ada PPK$ 0aling lama 8

7enam9 hari ker4a#

PPK$ mengotorisasi -an2angan $PA1SKP$ dan -an2angan Anggaran Kas SKP$

kemudian diserahkan ke0ada TAP$# TAP$ kemudian melakukan @erifikasi atas ran2angan

$PA1SKP$ dan -an2angan Anggaran Kas tersebut bersama1sama dengan Ke0ala SKP$"

0aling lambat ') 7lima belas9 hari ker4a se4ak diteta0kann!a Peraturan alikota tentang

Pen4abaran AP/$#

/erdasarkan hasil @erifikasi PPK$ mengesahkan -an2angan $PA1SKP$ dengan

0ersetu4uan Sekda dan 0engesahan -an2angan Anggaran Kas SKP$ dengan 0ersetu4uan

PPK$# $PA1SKP$ !ang telah disahkan disam0aikan ke0ada Ke0ala SKP$" Satuan Ker4a

Penga5asan $aerah" dan /PK 0aling lambat : 7tu4uh9 hari ker4a se4ak tanggal disahkan#

&0( Pelaksanaan APBD

Ke0ala SKP$ berdasarkan ran2angan $PA1SKP$ men!usun ran2angan anggaran

SKP$# -an2angan anggaran kas SKP$ disam0aikan ke0ada PPK$ selaku /U$ bersamaan

dengan ran2angan $PA1SKP$# Pembahasan ran2angan anggaran kas SKP$ dilaksanakan

bersamaan dengan 0embahasan $PA1SKP$# PPK$ selaku /U$ men!usun anggaran kas

0emerintah daerah guna mengatur ketersediaan dana !ang 2uku0 untuk mendanai

0engeluaran10engeluaran sesuai dengan ren2ana 0enarikan dana !ang ter2antum dalam $PA1

SKP$ !ang telah disahkan# Anggaran kas memuat 0erkiraan arus kas masuk dan 0erkiraan

arus kas keluar !ang digunakan guna mendanai 0elaksanaan kegiatan dalam setia0 0eriode#

Siklus 0enatausahaan 0enerimaan keuangan daerah terdiri atas dua siklus !aitu siklus

0enatausahaan 0enerimaan keuangan daerah dan siklus 0enatausahaan 0engeluaran keuangan

daerah#

La+pi*an


12/14

'# Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD Peraturan Menteri $alam

Negeri Nomor )+ Tahun +*')


13/14


14/14

Da8ta* Pustaka

&( Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015

Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2016

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2! Tentang PedomanPengelolaan "euangan Daerah

3. htt#s$%%misba&hulmunir1'22.word#ress.com%213%%2%taha#*

#erencanaan*a#bd% dia&ses tanggal 2 +e#tember 21
https://misbakhulmunir1922.wordpress.com/2013/05/27/tahap-perencanaan-apbd/https://misbakhulmunir1922.wordpress.com/2013/05/27/tahap-perencanaan-apbd/https://misbakhulmunir1922.wordpress.com/2013/05/27/tahap-perencanaan-apbd/https://misbakhulmunir1922.wordpress.com/2013/05/27/tahap-perencanaan-apbd/

Kelompok 3_Siklus Angg Pemda

Documents

Transcript of Kelompok 3_Siklus Angg Pemda