Kelompok 1 Perbarengan Tindak Pidana

21
KELOMPOK 1 1. Neldian Saputra (1312011359) 2. Farizky Arif Prazada (1312011362) 3. I Wayan Wirakarsa (1312011363) 4. Wahyu Novarianto (1212011381) 5. Ramadhani Lil Alamin (1412011349) 6. Rado Widi Nugraha (1412011345) 7. Rahmat Agung P. (1412011346) 8. Raka Prayoga Putra P. (1412011348) 9. M. Rega (1412011281) 10.Nanda Aji Nugraha (1412011304) 11.Olan Burnanda (1412011328) 12.Rega Reyhansyah (1412011359) 13.Rachmad Septiawan (1412011344) PERBARENGAN TINDAK PIDANA

description

Tugas Mata Kuliah Hukum Pidana Tahun 2015 Fakultas Hukum Universitas Lampung

Transcript of Kelompok 1 Perbarengan Tindak Pidana

Page 1: Kelompok 1 Perbarengan Tindak Pidana

KELOMPOK 1

1. Neldian Saputra (1312011359)2. Farizky Arif Prazada (1312011362)3. I Wayan Wirakarsa (1312011363)4. Wahyu Novarianto (1212011381)5. Ramadhani Lil Alamin (1412011349)6. Rado Widi Nugraha (1412011345)7. Rahmat Agung P. (1412011346)8. Raka Prayoga Putra P. (1412011348)9. M. Rega (1412011281)10. Nanda Aji Nugraha (1412011304)11. Olan Burnanda (1412011328)12. Rega Reyhansyah (1412011359)13. Rachmad Septiawan (1412011344)

PERBARENGAN TINDAK PIDANA

Page 2: Kelompok 1 Perbarengan Tindak Pidana

KELOMPOK 1

14. Rangga Dwi Saputra (1412011351)15. M. Sendy Maulana (1412011286)16. Ravidi Ramadhani (1412011356)17. Rahmat Zulfikar (1412011347)18. Prabowo Pamungkas (1412011337)19. Rd. Wafin Gafara E. (1412011358)20. Nur Setiawan (1412011321)21. Novis Ramadhan (1412011318)22. Rb. Yosea Handianto (1412011357)23. Niko Alexander (1412011311)24. Ojie Bagastova (1412011327)

PERBARENGAN TINDAK PIDANA

Page 3: Kelompok 1 Perbarengan Tindak Pidana

PANDANGAN PERBARENGAN TINDAK PIDANA (CONCURSUS/ SAMENLOOP)

Pendapat yang memandang persoalan Concursus sebagai masalah tentang pemberian pidana.Penganut: Hazewinkel Suringa

Pendapat yang memandang persoalan Concursus sebagai bentuk khusus dari tindak pidana.Penganut: Pompe, Mezger, dan Moeljatno

Page 4: Kelompok 1 Perbarengan Tindak Pidana

PENGATURAN CONCURSUS/ SAMENLOOP

DALAM KUHP

Perbarengan Peraturan(Concursus Idealis/

Eendaadse Samenloop)Pasal 63 KUHP

Perbarengan Berlanjut(Voortgezette Handeling/ Delictum Continuatum)

Pasal 64 KUHP

Perbarengan Perbuatan(Concursus Realis/

Merdaadse Samenloop)Pasal 65-71 KUHP

Page 5: Kelompok 1 Perbarengan Tindak Pidana

Concursus Idealis

Apabila seseorang melakukan satu perbuatan, tetapi masuk dalam beberapa peraturan hukum pidana, sehingga orang itu dianggap melakukan beberapa tindak pidana

PENGERTIAN CONCURSUS/ SAMENLOOP

Diatur di dalam Pasal 63 KUHP:(1) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

(2) Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur juga dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus dikenakan.

Page 6: Kelompok 1 Perbarengan Tindak Pidana

Contoh Concursus Idealis:

a.Memperkosa di jalan umum. Melanggar Pasal 285 KUHP tentang perkosaan, dan Pasal 281 KUHP tentang melanggar kesusilaan di muka umum.

b. Mengendarai mobil dalam keadaan mabuk pada malam hari tanpa lampu penerangan. Melanggar Pasal 492 KUHP dan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Page 7: Kelompok 1 Perbarengan Tindak Pidana

Voortgezette Handeling

Apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan perbuatan berdiri sendiri (kejahatan atau pelanggaran), tetapi diantara perbuatan itu ada hubungannya satu sama lain sebagai satu perbuatan berlanjut.

PENGERTIAN CONCURSUS/ SAMENLOOP

Diatur di dalam Pasal 64 KUHP:(1) Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Page 8: Kelompok 1 Perbarengan Tindak Pidana

Unsur-unsur Voortgezette Handeling, yaitu:

1. Seseorang melakukan beberapa perbuatan2. Perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran3. Antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Persyaratan sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu:

1.Harus ada satu keputusan kehendak2. masing-masing perbuatan harus sejenis3. tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampau lama

Page 9: Kelompok 1 Perbarengan Tindak Pidana

Contoh dari perbuatan berlanjut atau Voortgezette Handeling:

a.Memalsukan mata uang dan sekaligus mengedarkan mata uang palsu tersebut

b. Karyawan melakukan pencurian di toko tempat ia bekerja berkali-kali. Lalu, suatu ketika ia tertangkap, dan dituntut satu pasal saja, yaitu tentang penggelapan

Page 10: Kelompok 1 Perbarengan Tindak Pidana

Concursus Realis

Apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan perbuatan berdiri sendiri (kejahatan atau pelanggaran), tetapi tidak perlu perbuatan itu berhubungan satu sama lain atau tidak perlu sejenis.

PENGERTIAN CONCURSUS/ SAMENLOOP

Perbuatan dikatakan Concursus Realis, apabila:

a.Seseorang melakukan beberapa perbuatanb. Masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana dan tidak perlu sejenisc. Diantara perbuatan-perbuatan yang dilakukan belum ada putusan hakim yang berkekuatan tetap

Page 11: Kelompok 1 Perbarengan Tindak Pidana

Pasal-Pasal yang Mengatur Concursus Realis

PASAL 65 KUHP(1)Dalam hal perbarengan, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, hingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana.(2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boeh melebihi dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

PASAL 66 KUHP(1) Dalam hal perbarengan, beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

Page 12: Kelompok 1 Perbarengan Tindak Pidana

Pasal-Pasal yang Mengatur Concursus Realis

PASAL 66 KUHP(2) Denda dalam hal itu dihitung menurut lamanya maksimum kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu.

PASAL 70 KUHP(1)Jika ada perbarengan, seperti disebut dalam Pasal 65 dan 66 KUHP, baik perbarengan pelanggaran dengan kejahatan, maupun pelanggaran, maka untuk tiap-tiap pelanggaran dijatuhkan pidana sendiri-sendiri tanpa dikurangi.(2) Mengenai pelanggaran, jumlah lamanya kurungan dan kurungan pengganti paling banyak adalah satu tahun empat bulan, sedangkan jumlah lamanya kurungan pengganti, paling banyak adalah delapan bulan.

Page 13: Kelompok 1 Perbarengan Tindak Pidana

SISTEM PEMIDANAAN CONCURSUS

IDEALIS

1. Menurut Pasal 63 ayat (1) KUHP, sistem pemidanaan yang digunakan adalah Sistem Absorbsi, yaitu sistem yang hanya dikenakan satu pidana pokok yang terberat.

2. Apabila hakim menghadapi pilihan antara dua pidana pokok sejenis yang ancaman maksimumnya sama, maka ditetapkan pidana pokok maksimum dengan pidana tambahan yang paling berat.

Page 14: Kelompok 1 Perbarengan Tindak Pidana

3. Apabila menghadapi pilihan antara dua pidana pokok tidak sejenis, maka penentuan pemidanaan yang terberat berdasarkan urutan jenis pidana, seperti dalam Pasal 10 KUHP

4. Dalam Pasal 63 ayat (2) diatur ketentuan khusus yang menyimpang dari prinsip umum dalam ayat (1). Dalam hal ini berlaku adagium “lex specialis derogat legi generali”, yaitu undang-undang/ peraturan yang khusus menyampingkan undang-undang/ peraturan yang umum.

Page 15: Kelompok 1 Perbarengan Tindak Pidana

SISTEM PEMIDANAAN VOORTGEZETTE

HANDELING

1. Menurut Pasal 64 ayat (1) KUHP, yaitu Sistem Absorbsi (hanya dikenakan satu aturan pidana) dan jika berbeda-beda dikenakan ketentuan ancaman pidana pokok yang terberat

2. Menurut Pasal 64 ayat (2), yaitu ketentuan khusus dalam hal pemalsuan dan perusakan mata uang

Page 16: Kelompok 1 Perbarengan Tindak Pidana

3. Menurut Pasal 64 ayat (3) merupakan ketentuan khusus dalam hal kejahatan-kejahatan ringan yang terdapat dalam Pasal 354 KUHP tentang pencurian ringan, Pasal 373 KUHP tentang penggelapan ringan, Pasal 379 KUHP tentang penipuan ringan, dan Pasal 407 ayat (1) KUHP tentang perusakan barang ringan, yang dilakukan sebagai perbuatan berlanjut.

Apabila nilai kerugian yang muncul dari kejahatan ringan yang dilakukan sebagai perbuatan berlanjut itu lebih dari Rp250,-, maka menurut Pasal 64 ayat (3) dikenakan aturan pidana yang berlaku untuk kejahatan biasa. Jadi, kalau melakukan pencurian ringan berlanjut, maka tuntutannya menjadi pencurian biasa.

Page 17: Kelompok 1 Perbarengan Tindak Pidana

SISTEM PEMIDANAAN CONCURSUS

REALIS

1. Untuk Concursus Realis berupa kejahatan yang diancam pidana pokok sejenis, berlaku Pasal 65 KUHP, yaitu hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan jumlah maksimum pidana tidak boleh lebih dari maksimum terberat ditambah sepertiga

Page 18: Kelompok 1 Perbarengan Tindak Pidana

Contoh Kasus terhadap Concursus Realis (Pidana Pokok Sejenis)

A melakukan tiga jenis kejahatan dengan ancaman pidana:

4 tahun 5 tahun 9 tahun Ancaman pidana paling berat

Sehingga, 9 tahun + (1/3 x 9) tahun =9 tahun + 3 tahun =12 tahun

Jadi, ancaman maksimum pidana yang dapat dijatuhkan kepada A adalah 12 tahun

Page 19: Kelompok 1 Perbarengan Tindak Pidana

SISTEM PEMIDANAAN CONCURSUS

REALIS

2. Untuk Concursus Realis berupa kejahatan yang diancam pidana pokok tidak sejenis berlaku Pasal 66 KUHP, yaitu Sistem Kumulasi, artinya semua jenis ancaman pidana untuk tiap-tiap kejahatan dijatuhkan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga

Page 20: Kelompok 1 Perbarengan Tindak Pidana

Contoh Kasus terhadap Concursus Realis (Pidana Pokok Tidak Sejenis)

A melakukan dua jenis kejahatan dengan ancaman pidana:

9 bulan kurungan

2 tahun penjara

Ancaman pidana paling berat

Sehingga, 2 tahun + (1/3 x 2 tahun) =2 tahun + 8 bulan =24 bulan+ 8 bulan =32 bulanJadi, ancaman maksimum pidana yang dapat dijatuhkan kepada A adalah 32 bulan, bukan jumlah keseluruhannya, yaitu 2 tahun + 9 bulan = 33 bulan

Page 21: Kelompok 1 Perbarengan Tindak Pidana

TERIMA KASIH

KELOMPOK 1 PERBARENGAN TINDAK PIDANA