TINDAK PIDANA PERBARENGAN (CONCURSUS) PERSPEKTIF...

TINDAK PIDANA PERBARENGAN (CONCURSUS) PERSPEKTIF

HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

(Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 863 / Pid. B / 2015 / PN. Dps)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh :

AFRIKAL

NIM : 1113045000047

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

2017 M / 1438 H

iv

ABSTRAK

Afrikal, NIM 1113045000047, Tindak Pidana Perbarengan (Concursus)

Perpsektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan

Mahkamah Agung RI No. 863 / Pid. B / 2015 / PN. Dps. Strata Satu (S1), Program

Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas

Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2017 M / 1438 H, 65 Halaman

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar hukuman bagi pelaku

tindak pidana perbarengan (concursus). Hal ini penulis kaji berdasarkan sudut

pandang hukum positif dan hukum Islam, baik hukuman menurut hukum pidana

positif ataupun hukum pidana Islam.

Adapun penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis yang mengungkapkan

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori yang menjadi

objek penelitian. Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan Analisis

Kualitatif dengan mencari data baik dari buku, jurnal, ataupun artikel yang

berkaitan dengan penelitian penulis. Adapun sumber hukum penulis gunakan

adalah bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan metode

yuridis-normatif.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, diketahui bahwa hukuman bagi

pelaku yang melakukan satu tindak pidana berbeda dengan hukuman yang

diberikan kepada pelaku yang melakukan lebih dari satu tindak pidana, dan dalam

Islam juga berbeda dalam memberikan hukuman bagi pelaku yang melakukan

beberapa tindak pidana. Seperti halnya dalam hukum Islam untuk menjatuhkan

hukuman tindak pidana perbarengan/ gabungan tindak pidana yaitu jika seseorang

pelaku yang melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana, Kekerasan

Terhadap Anak, dan Eksploitasi Ekonomi maka hukumannya di Qisas dan

hukuman lainnya menjadi gugur.

Kata Kunci : Perbarengan Tindak Pidana, Hukum Positif, Hukum Islam

Pembimbing I : Dr. Alfitra, SH, M. Hum

Pembimbing II : Ali Mansur, MA

v

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq, dan

hidayah-Nya serta memberikan berkah, kasih sayang, dan karunianya sehingga

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul TINDAK PIDANA

PERBARENGAN (CONCURSUS) PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Analisis Putusan Mahkamah Agung

RI No. 863 / Pid. B / 2015 / PN. Dps). Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad

SAW yang telah mengantarkan umatnya dari kegelapan dunia kezaman peradaban

ilmu pengetahuan.

Penulis sangat bahagia dan bersyukur karena dapat menyelesaikan tugas akhir

dalam jenjang pendidikan Strata Satu (S1) yang penulis tempuh, telah selesai. Serta

penulis tidak lupa meminta maaf apabila didalam penulisan skripsi ini ada yang

kurang berkenan dihati para pembaca karena penulis menyadari bahwa penulis

masih jauh dari kesempurnaan

Selanjutnya penulis menyadari bahwa skripsi ini tidaklah mungkin dapat

tercapai tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu sebagai

ungkapan rasa hormat yang amat mendalam. Penulis mengucapkan terimakasih.

Kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Dede Rosyada, MA, Rektor Universitas Islam Negri Syarif

Hidayatullah Jakarta.

2. Dr. H. Asep Saepudin Jahar, P, hd. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Dr. H. M. Nurul Irfan, MA, dan Nur Rohim, LLM. Kepala dan Sekretaris Prodi

Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta.

4. Pembimbing Akademik dan seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

5. Dosen pembimbing Skripsi Dr. Alfitra, SH, M. Hum dan Ali Mansur, MA yang

selalu memberi pengarahan, pembelajaran yang baru bagi saya dengan penuh

pengikhlasan, kesabaran, dan keistiqomahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

vi

6. Terkhusus kepada orang tua yang sangat saya cintai dan saya sayangi. Ayahanda

tercinta Halimil Hakim dan ibunda tercinta Alisuna Nurlis yang selalu

mendoakan dan memberikan semangat kepada ananda untuk menyelesaikan

skripsi ini, serta telah mengorbankan seluruh hidupnya untuk membahagiakan

dan membesarkan penulis hingga saat ini. Tidak akan pernah dan mustahil

mampu membayar apa yang telah diberikan selama ini. Kedua orang tua yang

selalu menjadi sumber inspirasi penulis dalam menjalankan kehidupan dan

menyelesaikan skripsi ini.

7. Trimakasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Paman dan bibi

penulis yaitu H. Aliyul Azim dan Ibu Dede, Hakim dan Bunde, Sapri dan Siti

Izna, yang telah membimbing, mendukung dan membantu membiayai

perkuliahan penulis sampai penulis bisa menyelesaikan perkuliahan ini.

8. Kepada kakak tercinta Mezi Melisra dan Imisliana yang selalu mensupport,

memberikan semangat dan selalu mendoakan penulis, serta juga buat adik

penulis Nabila Abel yang yang ikut mendoakan penulis dan tentunya selalulah

menjadi adik yang dibanggakan.

9. Trimkasih buat saudara-saudara penulis, Fauzul Azim, Jaky Riswanto, Al-Hikni,

Yutra Rinawati, Windyanarti Presta, Almukromin, Ahmad Jamil, dan juga

terimakasih juga buat saudara-saudara yang lainnya yang tidak disebutkan satu

persatu.

10. Trimakasih juga buat teman-teman Jurusan Hukum Pidana Islam UIN Jakarta,

angkatan 2013 yang telah mensupport penulis dalam perkuliahan dan juga

dalam penulisan skripsi ini.

11. Trimaksih buat orang-orang terdekat penulis yaitu teman-teman kosan Anharfi,

double ipong yaitu Irfan dan Alfan, dan trimaksih juga buat Siti Dahriah yang

selalu memberikan motivasi dan juga menemani selama proses pembuatan

skripsi ini,

12. Trimakasih juga buat sahabat-sahabat yang ikut serta membantu dalam

penulisan skripsi ini yaitu, Alpen, Aldi, Anwar, Andri, bewok, Johar, Neng

Hajatun, Dini Nurfitria dan tentunya tidak lupa juga trimaksih yang sebesar-

besarnya buat kakanda Surya Jaya, Mutiara Tani, dan Bujang Pasaman.

vii

Semoga amal baik mereka semua dibalas berlipat ganda oleh Allah SWT.

Sungguh hanya Allah SWT yang membalas kebaikan mereka dengan kebaikan

berlipat ganda.

Jakarta, 19 Desember 2017

Afrikal

viii

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.........................................................................i

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN....................................................ii

LEMBAR PERNYATAAN..................................................................................iii

ABSTRAK.............................................................................................................iv

KATA PENGANTAR...........................................................................................v

DAFTAR ISI.......................................................................................................viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah...................................................................1

B. Identifikasi Masalah.........................................................................5

C. Pembatasan dan Rumusan Masalah.................................................6

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian........................................................6

E. Review Kajian Terdahulu................................................................6

F. Metode Penelitian............................................................................7

G. Sistematika Penulisan......................................................................9

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PER

BARENGAN (CONCURSUS) PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Perspektif Hukum Pidana Positif

1. Pengertian Tindak Pidana Perbarengan......................................11

2. Dasar Hukum Tindak Pidana Perbarengan.................................12

3. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Perbarengan...............................17

4. Teori Perbarengan Tindak Pidana..............................................19

B. Perspektif Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Tindak Pidana Perbarengan......................................21

2. Dasar Hukum Tindak Pidana Perbarengan.................................21

3. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Perbarengan...............................22

4. Teori Perbarengan Tindak Pidana..............................................25

ix

BAB III PENGGABUNGAN HUKUMAN TINDAK PIDANA PENG-

ANIAYAAN DAN PEMBUNUHAN MENURUT HUKUM

PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM


1. Tindak Pidana Penganiayaan......................................................29

2. Tindak Pidana Pembunuhan ......................................................31

3. Penggabungan Hukuman Tindak Pidana Penganiayaan dan

Pembunuhan...............................................................................33


1. Tindak Pidana Penganiayaan......................................................34

2. Tindak Pidana Pembunuhan.......................................................37

3. Penggabungan Hukuman Tindak Pidana Penganiayaan dan

Pembunuhan...............................................................................41

BAB IV ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR. 863 /

PID. B / 2015 / PN. DPS PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Deskripsi Kasus..............................................................................43

1. Kronologi Kasus........................................................................43

2. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa.....................................................48

B. Putusan Hakim Mahkamah Agung.................................................50

C. Analisis Putusan Mahkamah Agung Perspektif Hukum Pidana

Positif dan Hukum Pidana Islam.....................................................52

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan....................................................................................63

B. Saran..............................................................................................64

DAFTAR PUSTAKA...........................................................................................65

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengertian istilah delik dalam hukum pidana positif sama dengan penggunaan

istilah jarimah dalam hukum Islam. Jarimah mempunyai arti larangan-larangan

syara’ yang diancam dengan hukuman Had, Qisas, atau Ta’zir.1 Larangan yang

dimaksud adalah mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan

perbuatan yang diperintahkan, karena perintah dan larangan tersebut datang dari

syara’ maka perintah dan larangan tersebut hanya ditujukan kepada orang yang

mukallaf.

Ditinjau dari unsur-unsur jarimah atau tindak pidana, objek utama kajian fiqh

jinayah dapat dibedakan menjadi tiga bagian: yang pertama, al-rukn al-syari atau

unsur formil ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan

sebagai pelaku jarimah jika ada undang-undang yang secara tegas melarang dan

menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana. Yang kedua, al-rukn al madi atau

unsur materiil ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan

pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan sebuah jarimah, baik yang bersifat

positif (aktif dalam melakukan sesuatu) maupun yang bersifat negatif (pasif dalam

melakukan sesuatu). Yang ketiga, al-rukn al-adabi atau unsur moril ialah unsur

yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila,

anak dibawah umur atau sedang berada di bawah ancaman.2

Selain itu berkaitan dengan asas keadilan, seseorang harus di anggap tidak

bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan dan tidak terdapat

unsur keraguan sedikitpun menyatakan dengan tegas kesalahannya itu. Sejalan

dengan kaidah Ushul Fiqh, yaitu al-ashl bara’ah al-dzimmah (pada dasarnya setiap

orang terbebas dari berbagai tuntutan hukum). Maka, dalam hukum pidana Islam

asas praduga tak bersalah ini lebih tepatnya berupa asas yang menyatakan bahwa

seseorang harus tetap dianggap tidak bersalah sebelum diputus oleh majlis hakim

1 A. Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976, Cet. ke-2) h. 9. 2 M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 2-3.,

2

dalam sidang pengadilan bahwa yang bersangkutan telah nyata bersalah tanpa unsur

keraguan.3

Terwujudnya stabilitas dalam setiap hubungan dalam masyarakat dapat

dicapai dengan adanya sebuah hukum yang bersifat mengatur (relegen/anvullen

recht) dan peraturan hukum yang bersifat memaksa (dwingen recht) setiap anggota

masyarakat agar taat dan mematuhi hukum. Setiap hubungan kemasyarakatan tidak

boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada

dan berlaku dalam masyarakat.

Sanksi yang berupa hukuman (pidana) akan dikenakan kepada setiap

pelanggar peraturan hukum yang ada sebagai reaksi terhadap perbuatan melanggar

hukum yang dilakukannya. Akibatnya ialah peraturan-peraturan hukum yang ada

haruslah sesuai dengan asas-asas keadilan dalam masyarakat. Untuk menjaga agar

peraturan-peraturan hukum dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh

anggota masyarakat.4

Setiap pelaku tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

yang dengan sengaja melakukan kesalahan dengan melanggar aturan hukum. Hal

inilah yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana sebagai suatu mekanisme

dimana pelaku kejahatan harus bertanggung jawab didepan hukum sesuai dengan

kesalahan yang dilakukannya.5

Dalam kehidupan manusia adakalanya sering ditemukan seseorang

melakukan perbuatan pidana tidak hanya murni satu jenis tetapi juga terdapat niat

untuk melakukan satu macam jarimah, namun yang terjadi justru beberapa jarimah

yang dilakukannya. Sebagai contoh, pada suatu malam A yang tidak mempunyai

Surat Izin Mengemudi, bahwa ia boleh mengemudi mobil, menjalankan

kendaraannya dalam kota dengan kecepatan yang lebih dari 40 km/jam, tanpa

memasang lampu. Dalam hal ini A telah melakukan tiga jenis pelanggaran: 1)

menjalankan kendaraan tanpa mempunyai Surat Izin Mengemudi, 2) melampaui

3 M. Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Amzah, 2016), h.18. 4 Sudarsono, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995, Cet. ke2), h. 48. 5 Maulana Hasan Wadong, Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta:

Gramedia Widiaksara Indonesia, 2006), h. 13.

3

batas kecepatan mobil yang diperbolehkan dalam kota, dan 3) tidak memasang

lampu pada waktu malam hari.

Dari kasus ini timbul pertanyaan, bagaimanakah hukuman yang harus

dijatuhkan? Apakah A akan dijatuhi tiga hukuman sekaligus karena menggandakan

tiga pelanggaran ataukah ia dijatuhi hanya satu hukuman saja tetapi yang terberat?.6

Dari contoh tersebut dapat diketahui bahwa telah terjadi suatu penggabungan tindak

pidana atau perbarengan (concursus), dimana satu orang telah melakukan beberapa

peristiwa pidana. Gabungan melakukan tindak pidana dalam hukum positif sering

diistilahkan delik concursus7 yang diatur dalam bab VI buku 1 KUHP pasal 63–71.

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 63 ayat (1) KUHP, yaitu:

“Kalau sesuatu perbuatan termasuk dalam lebih dari satu ketentuan pidana,

maka hanya salah satu dari aturan itu yang dipakai, jika pidana berlain maka

yang dipakai ialah ketentuan yang terberat pidana pokoknya”.

Dari pasal tersebut orang yang melakukan dua atau beberapa tindak pidana

sekaligus dapat dikatakan melakukan peristiwa pidana gabungan sebagaimana

dimaksud oleh pasal di atas.8

Sementara itu dalam hukum Islam gabungan melakukan tindak pidana ini

menjadi perdebatan di kalangan para ulama, sebagaimana diketahui bahwa dalam

Syariat Islam terdapat bermacam-macam dan berbeda-beda dalam masalah

pidananya, sehingga boleh dikatakan bahwa untuk satu jenis pidana tertentu ada

hukumnya tersendiri, seperti mencuri dengan hukuman potong tangan,

pembunuhan dengan Qisas, Zina dengan Rajam dan lain-lain. Namun perlu ditinjau

kembali bahwa tidak semua peristiwa pidana itu ada ketentuannya dalam Nash Al

Qur’an maupun Al-hadis. Maka dalam hal ini para hakim diberikan wewenang

untuk memberikan hukuman atas tindak pidana yang dilakukan secara berbarengan

atau bersamaan.

6 E. Utrecht, Hukum Pidana II, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994), h. 137. 7 Concursus diatur dalam pasal 63 sampai dengan 71 KUHP, dalam KUHP gabungan

melakukan tindak pidana sering diistilahkan dengan Samenloop van Strafbare Feiten yaitu

satu orang yang melakukan beberapa peristiwa pidana. 8 R. Soesilo, KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (Bogor:

Polikeia, 1981), h. 68.

4

Dalam hukum Islam dicontohkan dengan kasus pencurian yang diikuti

dengan pemerkosaan dan pembunuhan. Dalam hal ini apakah ia akan dijatuhi tiga

hukuman sekaligus yaitu hukuman potong tangan, Rajam dan kemudian hukuman

Qisas, ataukah ia hanya akan menjalani salah satu hukuman yang terberat saja yakni

hukuman Qisas. Para ulama berbeda pendapat mengenai bagaimana pemberian

hukuman bagi gabungan perbuatan ini. Bagaimana Islam memandang masalah ini

tentu berbeda dengan pandangan KUHP dalam menyelesaikan gabungan perbuatan

ini, dimana hal ini berkaitan erat dengan masalah pemberian pidana yang nantinya

akan dijatuhkan.

Seperti yang kita ketahui, bahwa pembunuhan merupakan suatu perbuatan

atau tindakan yang tidak manusiawi dan atau suatu perbuatan yang tidak

berperikemanusiaan, karena pembunuhan merupakan suatu tindak pidana terhadap

nyawa orang lain tanpa mempunyai rasa kemanusiaan. Pembunuhan juga

merupakan suatu perbuatan jahat yang dapat mengganggu keseimbangan hidup,

keamanan, ketentraman, dan ketertiban dalam pergaulan hidup bermasyarakat.

Oleh karena itu, pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang tercela, ataupun

tidak patut.

Seperti halnya studi kasus yang akan penulis bahas tentang tindak pidana

pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Margriet Christina Megawe alias tely

terhadap anak angkatnya yaitu: Engeline Margriet Megawe yang baru berusia 8

tahun, dan adapun unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh ibu angkat dari

Engeline yaitu terdakwa Margriet Christina Megawe alias Tely telah terbukti secara

sah dan meyakinkan bersalah melakukan Pembunuhan Berencana, melakukan

Eksploitasi ekonomi, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan

penelantaran dan Memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan

anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat

fungsi sosialnya.

Sebagaimana dakwaan Kesatu Primair melanggar pasal 340 KUHP, dan

Dakwaan Kedua melanggar 76 I jo Pasal 88 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang

Perubahan atas Undang–Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

5

Anak, dan Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 76 B jo Pasal 77 B UU RI No. 35

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang–Undang RI No. 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak dan Dakwaan Keempat melanggar Pasal 76 A huruf a

jo Pasal 77 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang

RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.9

Bagaimana KUHP dalam menyelesaikan kasus tersebut tentunya sangat

berbeda sekali dengan Islam memandang masalah ini, maka dimana hal ini

berkaitan erat dengan masalah pemberian pidana yang nantinya akan dijatuhkan.

Adanya perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif dalam

menyelesaikan masalah ini menjadikan dasar bagi penyusun untuk mengadakan

penelitian lebih lanjut yaitu dengan cara membandingkan antara keduanya sehingga

nampak adanya segi-segi persamaan dan perbedaan antara keduanya.

Dari pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan

judul “TINDAK PIDANA PERBARENGAN (CONCURSUS) PERSPEKTIF

HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Analisis

Putusan Mahkamah Agung RI No. 863 / Pid. B / 2015 / PN. Dps.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang masalah diatas, dapat

diidentifikasi beberapa masalah, seperti tindak pidana perbarengan (concursus) di

Indonesia dan pandangan hukum Islam tentang perbarengan (concursus), dan

sanksi pidana perbarengan (concursus) dalam perspektif hukum pidana positif dan

hukum pidana Islam. Dari berbagai masalah diatas, tidak semua permasalahan

tersebut menjadi fokus kajian dalam penelitian ini, serta hasil identifikasi yang

benar dan baik mampu memperlihatkan bahwa cakupan masalah yang mau diteliti

dirasakan terlalu luas, kompleks, sangat rumit, dan berjalin sebagian rupa dengan

masalah-masalah lainnya. Akibatnya, peneliti menyadari bahwa masalah yang

diteliti perlu diberi pembatasan, Adapun fokus kajian terhadap berbagai masalah

tersebut akan dibahas pada permasalahan selanjutnya.

9 Putusan Mahkamah Agung Nomor 863/Pid.B/2015/PN. Dps

6

C. Pembatasan dan Rumusan Masalah

Adapun batasan masalah yang akan menjadi pokok kajian dalam penelitian

ini yaitu Sanksi pidana perbarengan (concursus) dalam perspektif hukum pidana

positif dan hukum pidana Islam.

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian

ini adalah :

1. Bagaimana Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana

Perbarengan (Concursus)?

2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam Terhadap Sanksi dalam Putusan Mahkamah

Agung RI No. 863 / Pid. B / 2015 / PN. Dps?

D. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis mengangkat judul ini adalah :

a. Untuk Mengetahui Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap

Tindak Pidana Perbarengan (concursus)?

b. Untuk Mengetahui Perspektif Hukum Islam Terhadap Sanksi dalam Putusan

Mahkamah Agung RI No. 863 / Pid. B / 2015 / PN. Dps?

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah:

a. Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan gambaran secara

umum tentang tindak pidana perbarengan (concursus) di Indonesia.

b. Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk mempermudah pembaca dalam

memahami tindak pidana perbarengan (concursus).

c. Hasil penelitian ini dapat memberikan beberapa pengetahuan dibidang

hukum Islam tentang tindak pidana perbarengan (concursus).

E. Review Kajian Terdahulu

Dalam mendukung penelitian ini, peneliti telah menemukan beberapa skripsi,

karya ilmiah, jurnal ataupun artikel yang pernah ditulis oleh para penulis

sebelumnya yang berkaitan dengan penulisan judul skripsi ini. Meskipun berkaitan,

7

tulisan-tulisan yang telah ditulis oleh para penulis terdahulu tersebut terdapat

perbedaan sudut pandang, judul maupun pokok masalah yang diteliti, sehingga

tidak ada kesamaan didalam penyusunan skripsi ini. Beberapa penelitian yang

diteliti oleh peneliti terdahulu yang telah ada, ialah:

Skripsi yang ditulis oleh Agung Satria Negara yang diberi judul “Tinjauan

Yuridis Terhadap Concursus Dalam Delik Kesusilaan Dan Delik Pencurian”

(Studi kasus putusan No. 491/Pid.B/2012/PN. Mks), Konsentrasi Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2013.

Skripsi yang di tulis oleh Kurniawan Respati Sudarsono yang diberi judul

“Analisis Konstruksi Hukum Penuntut Umum Dalam Menyusun Dakwaan

Terhadap Tindak Pidana Yang Mengandung Perbarengan Dan Implikasi

Yuridisnya” (Studi kasus Nomor 22/Pid.B/2009/PN. TL Di Pengadilan Negri

Trenggalek), Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010.

Oleh karena itu, bedasarkan beberapa skripsi ataupun karya ilmiah yang telah

diteliti oleh peneliti terdahulu, peneliti belum menemukan penelitian yang fokus

kepada “Tindak Pidana Perbarengan (Concursus) Perspektif Hukum Pidana

Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI No.

863 / Pid. B / 2015 / PN. Dps”.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan juga pendekatan kualitatif yang mana

merupakan sebuah penelitian yang menekankan analisis proses dari proses berfikir

secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan dan fenomena yang

diamati, dan senatiasa menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif tidak

berarti tanpa menggunakan dukungan dari data Pendekatan kuantitatif, tetapi lebih

ditekankan pada kedalaman berfikir formal dari peneliti dalam menjawab

permasalahan yang dihadapi.10 Sedangkan, penelitian kuantitatif merupakan salah

10 Imam Gunawan, Metode Penelitian kualitatif teori dan praktik, (Jakarta: Bumi Aksara,

2013), 80.

8

satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana dan terstruktur

dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Namun dari dua

pendekatan penelitian tersebut, pendekatan yang penulis gunakan yaitu pendekatan

kualitatif yang mana metode yang membahas tentang analisis Putusan Mahkamah

Agung RI No. 863 / Pid. B / 2015 / PN. Dps tentang sanksi perbarengan tindak

pidana perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana islam.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi

kepustakaan. Merupakan metode tunggal yang digunakan dalam penelitian

normatif.11 Studi kepustakaan merupakan upaya pengidentifikasian secara

sistematis dan melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen yang memuat

informasi. Berkaitan dengan tema, objek, dan masalah dalam suatu penelitian.

Adapun sumber data yang peneliti gunakan yakni:

a. Bahan hukum primer yaitu sumber data utama yang dapat dijadikan jawaban

terhadap masalah penelitian.12 Dalam skripsi ini penulis menggunakan Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Fiqh Jinayah, Pidana Islam di

Indonesia, AL-Tasry’ al-Jina’i al –Islamia karangan Abdul Qadir Audah.

b. Bahan hukum sekunder, yang penulis gunakan dalam skripsi ini yaitu kitab-

kitab terjemahan Hadis, artikel-artikel, buku-buku yang berkaitan dengan

penulisan dan makalah-makalah.

3. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif. Analisis data

yang digunakan adalah analisis yuridis-normatif yang berarti membahas doktrin-

doktrin atau azaz-azaz dalam ilmu hukum. Penelitian yang menggunakan teknik

analisis yuridis-analisis yuridis-normatif yang berarti membahas doktrin-doktrin

atau azaz-azaz dalam ilmu hukum. Penelitian yang menggunakan teknik analisis

yuridis-normatif yang merupakan penelitian yang mengacu pada norma-norma

11 Hukum Normatif adalah hukum yang bedasarkan teori yang telah ada, dan dikembangkan

berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus utama pembahasan dalam penelitian yang

dilakukan. 12 Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 158

9

hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undang dan putusan pengadilan.

Serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

4. Teknik Penulisan

Adapun teknik penulisan yang dipakai penulis bersumber dari buku pedoman

penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Syarif

Hidayatullah Jakarta. Contoh kerangka acuan penulisan skripsi dari akademik

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta

2017.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian skripsi ini, secara umum terbagi

menjadi lima bab, diantaranya sebagai berikut :

BAB I : Membahas tentang Pendahuluan yang menjelaskan gambaran

secara umum isi dari penelitian, yang terdiri atas cakupan (A)

Latar Belakang Masalah, (B) Identifikasi Masalah, (C)

Pembatasan dan Rumusan Masalah, (D) Tujuan dan Manfaat

Penelitian, (E) Review Kajian Terdahulu, (F) Metodologi

Penelitian, (G) Sistematika Penulisan.

BAB II : Membahas tentang bagaimana Tinjauan Umum Tentang Tindak

Pidana Perbarengan (Concursus) Perspektif Hukum Pidana

Positif dan Hukum Pidana Islam.

BAB III : Membahas tentang Penggabungan Tindak Pidana Penganiayaan

dan Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum

Pidana Islam.

BAB IV : Membahas tentang Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam

Terhadap Sanksi Tindak Pidana Perbarengan (Concursus),

(Analisis Putusan M akamah Agung RI No. 863 / Pid. B / 2015 /

PN. Dps). Dalam kasus ini penulis juga menjeskan tentang dasar

hukum dan sanksi terhadap pelaku perbarengan tindak pidana.

10

BAB V : Membahas tentang Kesimpulan dan saran-saran dari penulis.

Adapun isi dari kesimpulan adalah tentang tanggung jawab dari

rumusan masalah. Bagian kedua adalah saran. Saran merupakan

rekomendasi penulis kepada dunia ilmu pengetahuan di bidang

hukum khususnya hukum acara pidana. Penutup ini di tempatkan

pada bagian akhir penulisan skripsi ini.

11

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERBARENGAN

(CONCURSUS) PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM

PIDANA ISLAM


1. Pengertian Tindak Pidana Perbarengan

Delik perbarengan perbuatan merupakan perbuatan pidana yang berbentuk

khusus, karena beberapa perbuatan pidana yang terjadi hakikatnya hanya dilakukan

oleh satu orang (samenloop van strafbare feiten). Samenloop/concursus dapat

diterjemahkan dengan kata Gabungan atau Perbarengan. Perbarengan adalah

terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang dimana tindak pidana yang

pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang pertama dengan

tindak pidana yang berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim.1

Pada pengulangan juga terdapat lebih dari satu tindak pidana yang dilakukan

oleh satu orang. Perbedaan pokoknya adalah bahwa pada pengulangan tindak

pidana yang dilakukan pertama atau lebih awal telah diputus oleh hakim dengan

mempidana pada sipembuat, bahkan telah dijalaninya baik sebagian atau

seluruhnya. Sedangkan pada perbarengan syarat seperti pada pengulangan tidaklah

diperlukan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pengertian

gabungan melakukan tindak pidana maka perlu diketahui bagaimana pendapat para

sarjana hukum dala m memberikan definisi mengenai gabungan melakukan tindak

pidana ini. Dalam KUHP, gabungan melakukan tindak pidana sering diistilahkan

dengan concursus atau samenloop yaitu orang yang melakukan beberapa peristiwa

pidana.2

Mas’ad Ma’shum memberikan definisi gabungan melakukan tindak pidana

ini dengan beberapa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang.3

1 Mahsur Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 134.

2 E. Utrecht, Hukum Pidana II (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994), h.137.

3 Mas’ad Ma’shum, Hukum Pidana I (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga

1989), h. 122.

12

Mr. Karni, memakai istilah ”delik yang tertindih tepat” karena pada

concursus nampak beberapa delik yang tertindih tepat yang ditimbulkan oleh

perbuatan si pembuat.4

2. Dasar Hukum Tindak Pidana Perbarengan

Perbarengan tindak pidana merupakan perbuatan pidana yang sangat

merugikan kepentingan hukum, dimana pelakunya harus dihukum lebih berat dari

pelaku yang hanya melakukan satu tindak pidana. Gabungan melakukan tindak

pidana (concursus) diatur dalam KUHP mulai dari pasal 63 sampai 71 buku I Bab

VI.5 Adapun bunyi pasal-pasal yang menjadi dasar hukum dari gabungan

melakukan tindak pidana ini, adalah:

a. Pasal 63 tentang Concursus Idealis

(1) Jika sesuatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka

hanyalah satu saja dari ketentuan-ketentuan itu yang dipakai, jika pidana

berlainan, yang dikenakan yang memuat ancaman pokok yang paling

berat.

(2) Jika sesuatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum,

diatur pula dalam aturan pidana khusus, maka ketentuan pidana khusus

itu sajalah yang digunakan.

Sedangkan ayat 2 menjelaskan apabila ada sesuatu perbuatan yang

dapat dipidana menurut ketentuan pidana yang khusus di samping pidana

yang umum, maka ketentuan pidana yang khusus itulah yang dipakai. Ini

sesuai dengan slogan kuno yang berbunyi lex specialis derogat lex

generalis.

b. Pasal 64 tentang Vorgezette Handeling

(1) Kalau antara beberapa perbuatan ada perhubungannya, meskipun

perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau

pelanggaran, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang

berturut-turut, maka hanyalah satu ketentuan pidana saja yang digunakan

ialah ketentuan yang terberat pidana pokoknya.

4 Zaenal Abidin, dkk, Hukum Pidana (Penerbitan Bersama Prapantja Jakarta dan Taufiq

makasar), h. 105. 5 Lihat Pasal 63-71 KUHP

13

(2) Begitu juga hanya satu ketentuan pidana yang dijalankan, apabila orang

disalahkan memalsukan atau merusak uang dan memakai benda, yang

terhadapnya dilakukan perbuatan memalsukan atau merusak uang itu.

(3) Akan tetapi jikalau kejahatan yang diterangkan dalam pasal 364, 373, 379

dan pasal 407 ayat pertama dilakukan dengan berturut-turut, serta jumlah

kerugian atas kepunyaan orang karena perbuatan itu lebih dari Rp. 25,-

maka dijalankan ketentuan pidana pasal 362, 372, 378, atau 406.

Pasal 64 menjadi dasar hukum bagi perbuatan berkelanjutan yaitu

antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya berkaitan. Tindak pidana

yang dikategorikan sebagai perbuatan pidana yang berkelanjutan seperti

pencurian ringan (pasal 364), penggelapan ringan (pasal 373),

penggelapan biasa (pasal 372) selanjutnya beberapa penipuan ringan

(pasal 379), penipuan biasa (pasal 378), perusakan barang (pasal 407 ayat

1) dan juga perusakan barang biasa (pasal 406).

c. Pasal 65 tentang Concursus Realis

(1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai

perbuatan yang berdiri sendiri se hingga merupakan beberapa kejahatan,

yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya

satu pidana.

(2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang

diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana

yang terberat ditambah sepertiganya.

Dalam pasal 65 adalah bentuk gabungan beberapa kejahatan

(concursus realis). Apabila terdapat seseorang yang melakukan beberapa

kejahatan, akan dijatuhi satu hukuman saja apabila hukuman yang

diancamkan adalah sejenis hukuman mana tidak boleh lebih dari

maksimum bagi kejahatan yang terberat ditambah dengan sepertiganya. P

Pasal 65 ini membahas tentang gabungan kejahatan yang

hukumannya sejenis.

14

d. Pasal 66 KUHP

(1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai

perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan,

yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan

pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi

maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

(2) Dalam Pidana denda adalah hal itu dihitung menurut lamanya maksimum

pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu.

Pasal 66 menjadi dasar hukum bagi gabungan beberapa perbuatan

(concursus realis) bedanya hukuman yang diancamkan bagi kejahatan-

kejahatan itu tidak sejenis. Maka dari itu hukuman yang dijatuhkan tidak

hanya satu melainkan tiap-tiap perbuatan itu dikenakan hukuman, namun

jumlah semuanya tidak boleh lebih dari hukuman yang terberat

ditambah dengan sepertiganya bagi hukuman denda diperhitungkan

hukuman kurangan penggantinya.

e. Pasal 67 KUHP

“Jika orang dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, disamping itu

tidak boleh dijatuhkan pidana lain lagi kecuali pencabutan hak-hak tertentu,

dan pengumuman keputusan hakim.”

Pasal 67 dijelaskan bahwa hukuman kurungan dan hukuman denda

tidak dapat dijatuhkan berdampingan dengan hukuman mati atau hukuman

seumur hidup yang dikenakan.

f. Pasal 68 KUHP

(1) Berdasarkan hal-hal dalam pasal 65 dan 66, tentang pidana tambahan

berlaku ketentuan aturan sebagai berikut:

a. Pidana-pidana pencabutan hak yang sama dijadikan satu, yang

lamanya, sekurang-kurangnya dua tahun, dan paling banyak lima

tahun melebihi pidana pokok hanya pidana denda saja, maka lamanya

pencabutan hak paling sedikit dua tahun dan paling lama lima tahun.

b. Pidana-pidana pencabutan hak yang berlainan, dijatuhkan sendiri-

sendiri tanpa dikurangi.

c. Pidana merampas barang-barang tertentu, begitu juga dengan halnya

pidana kurungan pengganti karena barang-barang tidak diserahkan,

dijatuhkan sendiri-sendiri tanpa dikurangi.

15

(2) Jumlah pidana kurungan pengganti jumlahnya tidak boleh melebihi

delapan bulan.

Pasal di atas berbicara mengenai apabila seorang hakim akan

menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu

yang sama jenisnya. Lamanya pencabutan harus sama dengan lamanya

hukuman penjara atau hukuman kurungan yang dijatuhkan, ditambah

dengan sedikit-dikitnya dua tahun dan selama-lamanya lima tahun.

Apabila hukuman tersebut tidak sama jenisnya, pencabutan hak itu

dijatuhkan pada tiap-tiap kejahatan yang dituduhkan, tanpa

dikurangi. Demikian pula apabila dijatuhkan hukuman tambahan berupa

perampasan barang-barang tertentu dari hukuman kurungan pengganti itu

tidak diserahkan, maka tiap-tiap hukuman harus dijatuhkan tanpa

dikurangi, sementara itu hukuman pengganti lainnya tidak boleh lebih dari

delapan bulan.

g. Pasal 69 KUHP

(1) Perbandingan beratnya pidana pokok yang tidak sejenis, di tentukan

menurut urutan dalam pasal 10.

(2) Jika hakim memilih antara beberapa pidana pokok, maka dalam

perbandingan hanya pidana yang terberat saja yang dipakai.

(3) Perbandingan beratnya pidana pokok yang sejenis ditentukan menurut

maksimumnya masing-masing.

(4) Perbandingan lamanya pidana-pidana pokok yang sejenis ditentukan

menurut maksimumnya masing-masing.

Sebagaimana diketahui bahwa hukuman terdiri dari dua macam

yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan yang ketentuannya terdapat

dalam pasal 10, apabila terdapat dua hukuman yang berbeda maka

diharapkan dipilih hukuman yang terberat, perbandingan lamanya

hukuman yang tidak sejenis ditentukan oleh maksimumnya.

h. Pasal 70 KUHP

(1) Jika ada perbarengan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 65 dan 66

antara pelanggaran dengan kejahatan, maupun pelanggaran dengan

16

pelanggaran, maka dijatuhkan pidana bagi tiap pelanggaran itu

dijatuhkan pidana sendiri-sendiri tanpa dikurangi.

(2) Untuk pelanggaran, jumlah pidana kurungan dan pidana kurungan

pengganti, tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan. sedangkan

jumlah pidana kurungan pengganti, paling banyak delapan bulan.

Pasal 70 memuat tentang Perbarengan kejahatan dengan

pelanggaran atau pelanggaran dengan pelanggaran. Maka dalam hal ini

setiap kejahatan harus dijatuhi hukuman tersendiri begitu juga dengan

pelanggaran harus dijatuhkan hukuman sendiri-sendiri. Apabila terdapat

hukuman kurungan maka hal ini tidak lebih dari satu tahun empat bulan

sedang apabila mengenai hukuman kurungan pengganti denda tidak boleh

lebih dari delapan bulan.

i. Pasal 70 bis

“Ketika menerapkan pasal 65, 66 dan 70 maka kejahatan-kejahatan yang

berdasarkan dalam pasal 302, ayat (1), 352, 364, 373, 379, dan 482 dianggap

sebagai pelanggaran, tetapi jika dijatuhkan pidana penjara atas kejahatan-

kejahatan itu, jumlah paling banyak delapan bulan.”

Untuk menjalankan peraturan dalam pasal 65, 66, dan 70 maka untuk

kejahatan ringan harus dijatuhi hukuman sendiri-sendiri, dengan ketentuan

apabila dijatuhi hukuman penjara maka tidak boleh lebih dari delapan bulan.

j. Pasal 71 KUHP

(1) Jika seseorang telah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi

karena melakukan kejahatan atau pelanggaran sebelum ada putusan

pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhatikan pada pidana yang akan

dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalan bab ini mengenai

hal perkara-perkara diadili pada saat yang sama.

Perbuatan yang dilakukan dalam bentuk gabungan tidak senantiasa

dapat diadili sekaligus dalam waktu yang sama. Dari pasal-pasal di atas

maka dapatlah diketahui bagaimana sistem pemberian hukuman bagi

pelaku tindak pidana gabungan.

17

3. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Perbarengan

Perbarengan hukuman terjadi ketika terdapat gabungan melakukan tindak

pidana. Gabungan melakukan tindak pidana hanya ada ketika seseorang melakukan

beberapa tindak pidana sebelum ada ketetapan hukum final terhadap satu atau lebih

perbuatan-perbuatan itu. Dalam hukum positif terdapat tiga bentuk gabun gan

melakukan tindak pidana, yaitu:

a. Perbarengan Aturan (Concursus idealis)

Perbarengan peraturan yaitu suatu perbuatan yang masuk kedalam lebih

dari satu aturan pidana. Sistem pemberian pidana yang dipakai adalah sistem

absorbsi.6 Perbarengan aturan diartikan sebagai seseorang yang dalam

kenyataan sebenarnya hanya melakukan satu perbuatan pidana yang

dilakukannya tersebut jika dilihat dari sudut yuridis ternyata dapat dipandang

sama dengan telah melanggar dua atau lebih aturan hukum pidana.

Perbarengan aturan sendiri diatur dalam KUHP pasal 63 ayat (1) dan ayat (2).

Perbarengan Aturan terjadi apabila seorang melakukan satu tindak

pidana tetapi dengan melakukan satu tindak pidana itu ia memenuhi rumusan

dari beberapa ketentuan pidana. Contohnya: perkosaan yang dilakukan

dimuka umum, selain melanggar 2857 sekaligus pelanggaran pasal 2818

tentang kesusilaan.

Terdapat tiga model sanksi yang akan di jatuhkan kepada terdakwa

dalam perbarengan aturan, yaitu:

1. Jika sanksi pidana yang terdapat dalam beberapa aturan hukum pidana

yang dilanggar oleh terdakwa tersebut sama bobot dan jenisnya, maka

cukup dikenakan salah satunya saja.

6 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, cet. ke-2 (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 179. 7 Pasal 285 KUHP berbunyi: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena

melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.” 8 Pasal 281 KUHP berbunyi : “Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun

delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah : 1. Barang

siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan; 2. Barang siapa dengan sengaja

dan didepan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melangar

kesusilaan.”

18


yang dilanggar oleh terdakwa tersebut berbeda bobot dan jenisnya, maka

bobot dan jenis yang paling berat yang dijatuhkan.


yang dilanggar oleh terdakwa tersebut tercantum didalam ketentuan

hukum pidana umum dan ketentuan hukum pidana khusus, maka sanksi

pidana yang dijatuhkan adalah yang terdapat dalam ketentuan hukum

pidana khusus.9

b. Perbuatan Berlanjut (Voortgezette Handeling)

Perbuatan berlanjut itu sendiri terdiri dari perbuatan pidana yang

masing-masing adalah berdiri sendiri, akan tetapi mempunyai pertalian satu

sama lain. Jadi masing-masing perbuatan pidana itu mempunyai tempat,

waktu dan daluarsanya sendiri-sendiri.10

Dikatakan terjadinya perbuatan berlanjut jika seseorang yang dalam

kenyataannya memang melakukan beberapa perbuatan pidana, tetapi antara

perbuatan pidana yang satu dengan perbuatan pidana yang lainnya masing-

masing saling berhubungan erat satu sama lain karena bersumber dari satu

niat jahat pelaku, maka beberapa perbuatan pidana tersebut secara hukum

dianggap sebagai perbuatan berlanjut.11 Untuk perbuatan berlanjut diatur

dalam KUHP pasal 64 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Berdasarkan rumusan pasal diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan

berlanjut memiliki dua unsur. Pertama, adanya perbuatan baik berupa

kejahatan maupun pelanggaran. Kedua, antara perbuatan yang satu dengan

perbuatan yang lain terdapat hubungan yang sedemikian rupa, sehingga harus

dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Selanjutnya, para ahli hukum pidana memiliki kesepahaman pendapat

bahwa untuk terjadinya perbuatan berlanjut harus memenuhi tiga syarat atau

ciri-ciri pokok yang merupakan satu-kesatuan, yaitu:

9 Mahsur Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 136. 10 Roeslan Saleh, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, (Jakarta: Aksara Baru, 1981), h.

111. 11 Mahsur Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, h., 138.

19

1. Harus adanya satu keputusan kehendak si pembuat, dalam arti rentetan

beberapa perbuatan pidana yang terjadi harus timbul dari satu kehendak

atau niat jahat.

2. Beberapa perbutan pidana yang dilakukan haruslah sejenis atau paling

tidak sama kualifikasi deliknya.

3. Jarak waktu antara melakukan perbuatan pidana yang satu dengan

perbuatan pidana yang lain tidak boleh terlalu lama atau harus tidak dalam

tenggang waktu yang lama.12

c. Perbarengan Beberapa Perbuatan (Concursus Realis)

Perbarengan perbuatan terjadi jika seseorang yang melakukan dua atau

lebih kejahatan sehingga oleh karenanya ia secara hukum dipandang telah

melanggar d ua atau lebih aturan pidana, atau dengan kata lain, seseorang

melakukan beberapa perbuatan yang tidak ada hubungannya satu sama lain

dan masing-masing merupakan tindak pidana sendiri.13 Perbarengan

beberapa perbuatan diatur dalam Pasal 65 sampai pasal 71 KUHP.

4. Teori Perbarengan Tindak Pidana

Pada dasarnya teori perbarengan tindak pidana dimaksudkan untuk

menentukan pidana apa dan berapa ancaman maksimum pidana yang dapat

dijatuhkan terhadap seseorang yang telah melakukan lebih dari satu tindak pidana.

Dalam KUHP terdapat empat teori yang dipergunakan untuk memberikan hukuman

bagi pelaku tindak pidana Perbarengan,14 yaitu:

a. Teori Penyerapan Biasa (Absorptie Stelsel)

Teori ini terdapat dalam pasal yang khusus mengenai gabungan

perbuatan lahir (semu atau concursus idealis). Jadi, hanya aturan pidana yang

paling berat hukuman pokoknya yang dijatuhkan. Pasal tersebut berbunyi

sebagai berikut:

1. Jika sesuatu perbuatan dapat dihukum karena beberapa aturan pidana,

hanya satu saja dari aturan-aturan itu yang dijalankan. Jika hukumannya

berlainan, yang dijalankan ialah hukuman yank paling berat hukuman

pokoknya.

12 Mahsur Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, h., 139. 13 Mahsur Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, h., 136. 14 Mas’ad Ma’shum, Hukum Pidana I, h. 124-125.

20

2. Jika suatu perbuatan dapat dihukum karena aturan pidana umum dan

aturan pidana khusus, maka hanya pidana khusus itulah yang dijalankan.

b. Teori Penyerapan Keras (Vercherpte absobrtie stelsel)

Teori ini terdapat dalam pasal 65 mengenai perbuatan nyata (concursus

realis) yang diancam hukuman pokok yang semacam. Jadi, salah satu

hukuman saja yang dijatuhkan dan hukuman tersebut bisa diberatkan dengan

ditambah sepertiga dari maksimum hukuman yang seberat-seberatnya. Pasal

tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jika ada golongan beberapa perbuatan, yang masing-masingnya dipandang

sebagai suatu perbuatan bulat dan masing-masingnya merupakan

kejahatan yang terancam dengan hukuman pokok yang sama, maka hanya

satu hukuman saja yang dijatuhkan.

2. Maksimum hukuman itu ialah jumlah maksimum yang diancamkan atas

tiap-tiap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari yang paling berat

ditambah sepertiga.

c. Teori berganda yang dikurangi (gematigde cumulatie stelsel)

Gabungan perbuatan nyata (concursus realis) yang terancam hukuman

pokok yang tidak sama. Pasal 66 tersebut berbunyi sebagai berikut:

“jika ada gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus

dipandang sebagai perbuatan bulat yang masing-masing merupakan

kejahatan yang terancam dengan pokok yang tidak semacam, maka

dijatuhkan tiap-tiap hukuman itu, akan tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi

hukuman yang terbesar ditambah sepertiganya.”

Dalam praktiknya, teori penyerapan keras yang dianut oleh pasal 65

kalau berpegang kepada pendapat pertama tidak berbeda dengan teori yang

dianut oleh pasal 66.

d. Teori Berganda biasa

Semua hukuman yang dijatuhkan tidak dikurangi. Teori gabungan ini

dianut oleh pasal 67, yang ayat 1 yang berfungsi sebagai berikut:

“jika ada gabungan secara yang termaksud dalam pasal 65 dan 66 antara

pelanggaran dengan kejahatan, atau antara pelanggaran dengan pelanggaran,

maka dijatuhkan hukuman bagi tiap-tiap pelanggaran itu dengan tidak

dikurangi.”15

15 Abdul Qadir Audah, Ensklopedia Hukum Pidana Islam, (Bogor: Kharisma ilmu, 2011), h.

141-142.

21


1. Pengertian Tindak Pidana Perbarengan

Pada dasarnya dalam hukum Islam dikenal bahwa setiap kejahatan atau

jarimah telah mempunyai ketetapan hukumnya masing-masing. Keberagaman jenis

hukuman yang terdapat dalam hukum Islam seringkali menjadikan permasalahan

ketika terdapat seseorang yang melakukan beberapa jarimah atau jarimah ganda.

Dalam hukum Islam, gabungan hukuman terkenal dengan istilah ت عاددالعقبت (berbilangnya hukuman) dan جت معالعقبة .(terkumpulnya beberapa hukuman) الإ

Menurut A. Hanafi adalah seseorang yang memperbuat beberapa macam

jarimah dimana masing-masingnya belum mendapatkan putusan akhir.16

Menurut Abdul Qadir Audah adalah gabungan jarimah dikatakan ada ketika

seseorang melakukan beberapa macam jarimah yang berbeda dimana dari masing-

masing perbuatan tersebut belum mendapatkan putusan akhir dari seorang hakim.17

2. Dasar Hukum Tindak Pidana Perbarengan

Adapun ayat-ayat Al-qur’an yang berkaitan atau menjadi dasar hukum tindak

pidana perbarengan (concursus) yaitu:

a. Q.s. Al-Māidah (5): 33:

ورسولهوي اجزاؤاالمذ ينيار بونالله فساد اأني قت ملواإ نم الأرض أويصلمبواأوت قطمعسعونفي لافأوينفوام نالأ موأرجلهمم نخ ن ياوأيد يه الد في زي ذل كلهمخ رة لهمرض الأخ في

عذابعظ يم

Artinya: “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi

Allah dan Rasul-Nya danmembuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka

dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal

balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu

(sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan diakhirat mereka

beroleh siksaan yang besar”.

16 Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta:Bulan Bintang, 1990), h. 326. 17 Abdul Qadir Audah, Al-Tasyri al-Jina’i al-Islamy, h., h.744.

22

b. Q.s. Al-An'am (6): 160:

اومنجآ لسنة ف لهعشرأمثاله وهملايظلمونلسمي ئة فلايجزىإ لاممث لهاءب منجآءب

Artinya: “Barangsiapa membawa amal yang baik maka baginya (pahala)

sepuluh kali lipat amalnya; dan barangsiapa yang membawa perbuatan yang

jahat maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbangdengan

kejahatannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan)”.

c. Q.s. Asy-Syura (42): 40:

ث لهافمنعفاوأصلح الظمال وجزآؤاسي ئةسي ئة م م ينفأجرهعلىالله إ نمهلاي ب

Artinya: Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka

barang siapa mema'afkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan)

Allah.Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim.

3. Bentuk-bentuk Gabungan Tindak Pidana

Gabungan melakukan tindak pidana dalam Perspektif hukum Islam hanya ada

ketika seseorang melakukan beberapa jarimah sebelum ada ketetapan hukum final

terhadap satu atau lebih perbuatan-perbuatan itu. maka ada tiga kategori di bawah

ini, yaitu:

a. Gabungan Beberapa Jarimah yang Terdapat Ancaman Pidana Mati

Imam asy-Syafi’i mengatakan bahwa seseorang yang melakukan

gabungan beberapa tindak pidana baik yang di dalamnya terdapat hukuman

mati ataupun tidak maka semua hukuman yang diancamkan harus

dilaksanakan. Sementara itu sebagian fuqaha berpendapat bahwa selain

hukuman mati berarti gugur dan hanya hukuman mati saja yang dilaksanakan.

Pendapat ini menurut Ibnu Mas’ud, Atha’, as-Sya’bi, an Nakhaiy, al-Auza’iy,

imam Ahmad bin Hanbal, imam Malik dan imam Abu Hanifah.18

18 Muh. Abu Zahrah, al_uquubah: al Jarimah wa al Uqubah fi al Fiqh al Islam (Beirut: Dar

al Fikr, t.t.), h. 298.

23

Golongan Hambaliyah, Hanafiyah dan malikiyah mengatakan bahwa

hukuman tersebut saling memasuki (at Tadāhul) yaitu antara hukuman yang

satu dengan yang lainnya saling masuk sehingga pelakunya hanya dikenai

satu hukuman yaitu hukuman mati saja sebagai hukuman yang terberat.

Pendapat ini juga didukung oleh Ibrahim al-Nakha’i bahwa hukuman

dicukupkan dengan pelaksanaan hukuman mati, sebab adanya kumpulan hak-

hak Allah yang murni dan maksud dari hukuman itu sendiri adalah untuk

peringatan. Dengan dijatuhkannya hukuman mati maka kebutuhan untuk

peringatan tersebut dirasa sudah cukup.19

Dalam masalah ini, pendapat Imam asy-Syafi’i dirasa cukup berat

dalam menentukan hukuman terhadap pelanggaran beberapa jarimah. Imam

asy-Syafi’i tidak mengakui adanya teori saling memasuki bahwa apabila

terjadi gabungan beberapa jarimah yang hukumannya berbeda-beda maka

hukuman tersebut harus dilaksanakan satu persatu dan hukuman tersebut

tidak dapat untuk memasuki antara sebagian pada sebagian yang lain.

b. Gabungan Beberapa Jarimah yang Tidak Terdapat Ancaman Pidana Mati

Jarimah zina ghairu mukhson, pencurian, minum khamr yang berulang

kali dan masing-masing belum mendapatkan keputusan akhir. Dalam masalah

ini terdapat dua pendapat, yaitu:

1) bahwa semua hukuman harus dilaksanakan. Alasannya yaitu sebab dari

adanya gabungan melakukan jarimah itu berbeda-beda dan lebih dari satu.

Berbilangnya (lebih dari satu) sebab membuat hukuman tidak dapat saling

memasuki atau digabung karena sebabnya juga berbeda-beda.20

Namun ulama berbeda pendapat mengenai hukuman mana yang

harus dilaksanakan terlebih dahulu. Syafi’iyah dan Hanabilah

melaksanakan hukuman yang paling ringan terlebih dahulu seperti had

minum khamr, had zina, pemotongan tangan untuk jarimah pencurian.

19 Wahbah al Zuhaili, al Fiqh al Islam wa Adillatuhu (Beirut: Dar al Fikr, t.t. , Jilid IV), h.

169. 20 Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muh. Ibn Qudamah, Al Mughni (Riyad:

Maktabah al Riyadi al Haditsah, t.t.), h. 299.

24

Hukuman potong dalam jarimah pencurian ini dapat saling memasuki

dengan hukuman potong tangan pada jarimah hirabah dengan perampasan

harta.

Sementara Malikiyah berpendapat bahwa hukuman potong harus

didahulukan dari pada hukuman jilid. Hanafiyah menyerahkan pemilihan

untuk menentukan hukuman mana yang akan dijatuhkan terlebih dahulu

kepada pemerintah. Apabila pemerintah menghendaki hukuman zina

didahulukan maka hukuman zina akan dilakukan, atau menghendaki

hukuman potong tangan yang didahulukan dan seterusnya.

Mereka beralasan bahwa had zina dan had pencurian ditetapkan

dengan Nash Al-Qur’an, sehingga mereka mengakhirkan hukuman minum

khamr dari pada hukuman zina dan pencurian karena jarimah minum

khamr ditetapkan dengan Sunnah Nabi. Dalam melaksanakan hukuman-

hukuman tersebut tidak berbarengan, tetapi dilaksanakan satu persatu

dalam waktu yang berbeda. Hal itu dikhawatirkan menimbulkan efek yang

tidak diharapkan dari penjatuhan hukuman yang sekaligus.21

2) Keadaan dimana terdapat gabungan beberapa jarimah22 yang hukumannya

merupakan hak Allah dan sekaligus hak hamba. Dalam hal ini terdapat tiga

hal, yaitu:

a) Di antara hukuman-hukuman tersebut tidak terdapat ancaman pidana

mati

Dalam hal ini dicontohkan hukuman untuk jarimah minum

khamr dan jarimah qodhaf23.

Hanabilah, Syafi’iyah dan Hanafiyah mengatakan bahwa

seluruh hukuman harus dilaksanakan karena berbilangnya (lebih dari

satu) sebab jika sebabnya lebih dari satu jenis maka musababnya tidak

diragukan lagi pasti lebih dari satu juga atau berbilang.

21 Wahbah al Zuhaili, al Fiqh al Islam wa Adillatuhu, h., 169. 22 Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh syara’baik perbuatan itu mengenai jiwa,

harta benda, atau lainnya. 23 Jarimah qodhaf adalah menuduh orang baik-baik berzina atau menafikkan nasabnya

lihat Ensklopedia Hukum Pidana Islam .

25

Sebagian Malikiyah berpendapat bahwa hudud yang

hukumannya sejenis, yaitu hukuman cambuk, bisa saling memasuki

atau digabungkan, alasannya yaitu ketika seseorang mabuk maka ia

dapat mengeluarkan kata-kata yang dapat menimbulkan fitnah.

Adapun hukuman selain itu tidak bisa digabungkan.

b) Di antara hukuman-hukuman tersebut terdapat ancaman pidana mati

Jumhur Ulama yang mengatakan bahwa jarimah yang di

dalamnya terdapat hak-hak Allah, maka hak Allah tersebut masuk ke

dalam hukuman mati. Adapun yang terdapat di dalamnya hak-hak

Adami maka harus dijatuhkan seluruhnya.24 Hukuman mati disini

kedudukannya sebagai hukuman had25 ataupun karena Qisas.

Apabila di dalam gabungan tersebut terdapat hukuman mati dan

hukuman-hukuman yang lain, maka hukuman lain harus didahulukan

dari pada hukuman mati. Dalam hal ini hak Adam didahulukan dari

pada hak Allah. Menurut Imam asy-Syafi’i jika hukuman-hukuman

yang ada dalam hak anak Adam adalah lebih ringan maka wajib

dilaksanakan.

c) Bertemunya dua hak pada satu ancaman yang akan dikenai hukuman

Sebagai contoh, terdapat dua hukuman yaitu Qisas dan rajam26,

dalam hal ini Jumhur Ulama sepakat untuk mendahulukan Qisas dari

pada rajam. Alasannya yaitu hukuman Qisas dapat dijadikan sebagai

penguat hukuman terhadap pemenuhan hak adami.27

4. Teori Perbarengan Tindak Pidana

) a. Teori Saling Melengkapiن زار يةالتمدخل (Teori saling melengkapi adalah ketika terjadi gabungan perbuatan (tindak

pidana), hukuman-hukumannya saling melengkapi sehingga karena kondisi ini

24 Wahbah al Zuhaili, al Fiqh al Islam wa Ad illatuhu, h., 170. 25 Had adalah sesuatu yang didefenisikan dengan adanya pembatasan (tahsir) dan

mencakup segala sesuatu serta menghalangi sesuatu yang lain untuk memasukinya dan

keluar darinya. 26 Rajam adalah siksaan hukuman mati bagi pelanggar hukum dengan cara dilempari batu. 27 Wahbah al Zuhaili, al Fiqh al Islam wa Adillatuhu, h., 170.

26

semua perbuatan tersebut dijatuhi satu hukuman, seperti halnya melakukan satu

perbuatan.28

Teori tersebut didasarkan atas dua pertimbangan:

1. Meskipun jarimah yang dilakukan berganda tetapi semuanya itu jenisnya

sama. Maka sudah sewajarnya jika pelaku hanya dikenakan satu macam

hukuman saja. Contohnya pencurian berulang-ulang.

2. Meskipun perbuatan-perbuatan yang dilakukan berganda berbeda

macamnya, namun hukumannya bisa saling melengkapi dan cukup satu

hukuman yang di jatuhkan untuk melindungi kepentingan yang sama.

Misalnya seseorang yang makan bangkai, darah dan daging babi cukup

dijatuhi satu hukuman karena hukuman tersebut dijatuhkan untuk

mencapai satu tujuan yaitu melindungi kepentingan seseorang dan juga

melindungi kepentingan masyarakat.29

) b. Teori Penyerapanن زار يةالجب (Pengertian penyerapan ialah menjatuhkan satu hukuman yang

mengakibatkan hukuman-hukuman yang lain tidak dapat dijatuhkan. Dalam hal

ini, hukuman tersebut tidak lain adalah hukuman mati, dimana pelaksanaan

hukuman tersebut dengan sendirinya menyerap hukuman-hukuman lain.30 Di

kalangan fuqaha’ belum ada kesepakatan tentang penerapan teori penyerapan.

Adapun Para Ulama berpendapat dalam memberikan hukuman dalam teori

penyerapan ini sebagai berikut:

Imam Malik berpendapat bahwa setiap hukuman hudud31 yang berkumpul

dengan hukuman mati sebagai hak allah (seperti tindak pidana murtad) atau

dengan hukuman Qisas32 sebagai hak seseorang maka hukuman hudud tersebut

28 Abdul Qadir Audah, Ensklopedia Hukum Pidana Islam, h., 143. 29 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika,

2004), h. 168. 30 Abdul Qadir Audah, Ensklopedia Hukum Pidana Islam, h., 144. 31 Hudud adalah hukuman yang telah ditetapkan sebagai hak Allah SWT atau hukuman

yang telah ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat. Dikatakan sebagai hak Allah

SWT karena hukuman hukuman ini tidak bisa digugurkan, baik oleh individu maupun

masyarakat. Lihat Ensklopedia Hukum Pidana Islam, h. 41. 32 Qisas yaitu mengenakan sebuah tindakan (Sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti

tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut (terhadap korban) Lihat Fiqih Jinayah M.

Nurul Irfan dan masyrofah h. 4.

27

tidak dapat dilaksanakan (karena hukuman mati telah menyerap hukuman hudud

tersebut) kecuali pada tindak pidana qadzaf, hukumannya telah dilaksanakan,

kemudian dibunuh.

Imam Ahmad bin Hanbal, berpendapat apabila berkumpul dua tindak

pidana hudud sebagai hak allah dan didalamnya ada hukuman mati, seperti

mencuri dan berzina muhshan33, atau meminum-minuman keras dan membunuh

ketika melakukan perampokan (hirabah)34, maka hanya hukuman mati saja yang

dilaksanakan, sedang hukuman-hukuman lain gugur. Bila hukuman hudud

berkumpul dengan hak-hak manusia (adamy) maka hak-hak manusia tersebut

harus dilaksanakan terlebih dahulu, sedangkan hak-hak Allah diserap oleh

hukuman hukuman mati, baik hukuman mati tersebut sebagai hukuman hudud

maupun Qisas.

Imam Abu Hanifah, pada dasarnya apabila terdapat gabungan hak manusia

dengan hak Allah (hak masyarakat umum), hak manusialah yang didahulukan

karena manusia membutuhkan haknya. Bila hak tersebut sudah terlaksana, hak

Allah terhapus karena kondisi darurat. Jika hak Allah masih bisa dilaksanakan

dan hak Allah ini lebih dari satu, satu hak (hukuman) saja yang dijatuhkan, yaitu

hak yang dapat menggugurkan hak hukuman yang lain.

Hal ini sesuai dengan sabda Nabi,

“Hindarkanlah hukuman hudud semampu mungkin”

Jika seseorang membunuh lalu berzina gair muhsan lalu meminum-

minuman keras, dia hanya dijatuhi hukuman mati sebagai hukuman Qisas,

sedangkan hukuman zina dan meminum minuman menjadi gugur.35

Menurut Imam asy-Syafi’i tidak mengakui adanya teori penyerapan.

Menurutnya, semua hukuman harus dijatuhkan selama tidak saling melengkapi

(tadakhul). Caranya ialah dengan mendahulukan hukuman hak manusia yang

33 Zina Muhson adalah orang yang sudah baliq, berakal, merdeka, dan bercampur dengan

orang yang sudah menikah dengan sah. Sedangkan hukumannya adala di rajam. Lihat

Ensklopedia Hukum Pidana Islam 34 Hirabah adalah keluar (rumah) untuk mengambil harta dengan cara paksa. Lihat

Ensklopedia Hukum Pidana Islam 35 Abdul Qadir Audah, Ensklopedia Hukum Pidana Islam, h., 145.

28

bukan hukuman mati, kemudian hak Allah (hak masyarakat) yang bukan

hukuman mati. Contohnya, apabila pada diri seseorang laki-laki berkumpul

beberapa hukuman had, seperti had zina ghair muhsan, had qazaf, had pencurian

had gangguan keamanan dengan membunuh, serta hukuman Qisas karena

membunuh, urutan penjatuhan hukuman-hukuman tersebut: had qazaf (delapan

puluh dera), kemudian ditahan (dikurung) sampai sembuh untuk kemudian

dijatuhi had zina (seratus dera), kemudian ditahan lagi sampai sembuh untuk

kemudian dipotong tangannya karena pencurian, terkakhir dijatuhi hukuman

mati sebagai hukuman atas gangguan keamanan. Kalau pelaku mati saat

menjalani hukuman-hukuman yang sebelumnya hapuslah hukuman-hukuman

berikutnya.36

36 Abdul Qadir Audah, Ensklopedia Hukum Pidana Islam, h., 146.

29

BAB III

PENGGABUNGAN HUKUMAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

DAN PEMBUNUHAN MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF DAN

HUKUM PIDANA ISLAM


1. Tindak Pidana Penganiayaan

a. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Dalam kamus umum Bahasa Indonesia yang merumuskan bahwa

penganiayaan berasal dari kata “Aniaya” yang berarti melakukan perbuatan

sewenang-wenang seperti melakukan penyiksaan dan penindasan. Berdasarkan

batasan pemaparan diatas, penganiayaan dapat diartikan sebagai perbuatan yang

dapat mengakibatkan orang lain menderita atau merasakan sakit.1 Tindak pidana

penganiayaan atau mishandeling itu diatur dalam Bab ke-XX Buku ke- II KUHP,

yang dalam bentuknya yang pokok diatur dalam pasal 351 KHUP

Dari rumusan Pasal 351 KUHP orang dapat mengetahui, bahwa Undang-

Undang hanya berbicara mengenai penganiayaan tanpa menyebutkan unsur-unsur

dari tindak pidana penganiayaan itu sendiri, kecuali hanya menjelaskan bahwa

kesengajaan merugikan kesehatan (orang lain) itu adalah sama dengan

penganiayaan.

Atau penganiayaan itu ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau

menimbulkan luka pada tubuh orang lain.2

b. Jenis-jenis Penganiayaan

Berdasarkan Buku Bab ke-XX Buku ke-II KUHP yang mengatur tentang

tindak pidana penganiayaan yaitu mulai dari Pasal 351 KUHP sampai dengan Pasal

358 KUHP, maka Jenis-jenis penganiayaan dapat diklasifikasikan atas 5 (lima)

jenis, yaitu:

1 W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: PN Balai Pustaka,

1987), h. 481. 2 P.A,F Lamintang, Theo Lamintang, Kejahatan terhadap nyawa, tubuh, & kesehatan,

(Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 131-132.

30

1. Penganiayaan Biasa

Jenis penganiayaan biasa ini diatur dalam Pasal 351 KUHP yang

rumusannya sebagai berikut:

(1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 2

(dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya

Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah).

(2) Jika perbuatan itu menjadikan luka-luka berat, si tersalah dihukum

selama-lamanya 5 (lima) tahun.

(3) Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara

selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.

(4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan

sengaja.

(5) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.

2. Penganiayaan Ringan

Jenis penganiayaan ringan ini diatur dalam Pasal 352 KUHP, yang


(1) Selain dari pada apa yang tersebut dalam Pasal 353 KUHP dan Pasal

356 KUHP, maka penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau

halangan untuk tidak melakukan jabatan atau pekerjaan sebagai

penganiayaan ringan, dihukum penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan

atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratur

rupiah). Hukuman ini boleh ditambah dengan sepertiga, bila kejahatan

itu dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada

dibawah perintahnya.

(2) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.

3. Penganiayaan Yang Direncanakan Terlebih Dahulu

Jenis penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu ini diatur

dalam Pasal 353 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut:

(1) Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu

dihukum penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.

(2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, si tersalah dihukum penjara

selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.

(3) Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya ia dihukum penjara

selama-lamanya 9 (sembilan) tahun.

31

4. Penganiayaan Berat

Jenis penganiayaan berat ini diatur dalam Pasal 354 KUHP, yang


(1) Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dihukum karena

penganiayaan berat, dengan hukuman penjara selama-lamanya 8

(delapan) tahun.

(2) Jika perbuatan menjadikan kematian orangnya, si tersalah dihukum

penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun.

5. Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu

Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu ini diatur

dalam Pasal 355 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut:

(1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih

dahulu, dihukum penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun.

(2) Jika perbuatan itu menyebabkan kematian orangnya, si tersalah

dihukum selama-lamanya 15 (lima belas) tahun.3

2. Tindak Pidana Pembunuhan

a. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana yang dewasa ini berlaku telah disebut sebagai suatu

pembunuhan.

Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan

sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang

lain dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat

berupa meninggalnya orang lain tersebut.

Kiranya sudah jelas bahwa yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu

sebenarnya ialah kesengajaan menimbulkan akibat meninggalnya orang lain.4

b. Jenis-jenis Pembunuhan

Undang-undang telah mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang

kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang itu dalam buku ke II Bab

ke-XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas pasal, yakni dari pasal 338 sampai dengan

pasal 350.

3 Lihat KUHP Pasal 351-355. 4 P.A,F Lamintang, Theo Lamintang, kejahatan terhadap nyawa, tubuh, & kesehatan, h. 1.

32

Dalam pengaturan mengenai ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-

kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa seseorang, undang-undang telah

bermaksud membuat perbedaan antara berbagai kejahatan yang dapat dilakukan

orang terhadap nyawa orang dengan memberi kejahatan tersebut dalam lima jenis

kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang masing-masing sebagai berikut:

1) Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. dalam

pengertiannya yang umum, tentang kejahatan yang mana pembentuk

undang-undang selanjutnya juga masih membuat perbedaan antara

kesengajaan menghilangkan nyawa orang yang tidak direncanakan lebih

dahulu yang telah diberinya nama doodslag5 dengan kesengajaan

menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan lebih dahulu yang

telah disebutnya moord.6 Doodslag diatur dalam pasal 338 KUHP

sedangkan moord diatur dalam pasal 340 KUHP.

2) Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa seseorang anak yang

baru dilahirkan oleh ibunya sendiri. Tentang kejahatan ini selanjutnya

pembentuk undang-undang masih membuat perbedaan antara kesengajaan

menghilangkan nyawa seseorang anak yang baru dilahirkan ibunya sendiri

yang dilakukan tanpa direncanakan terlebih dahulu dengan kesengajaan

menghilangkan nyawa seorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya

sendiri yang dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu. Jenis kejahatan

yang disebutkan terdahulu itu oleh pembentuk undang-undang telah disebut

sebagai kinderdoodslag7 dan diatur dalam pasal 341 KUHP, adapun

kejahatan yang disebutkan kemudian adalah kindermoord8 dan diatur dalam

pasal 342 KUHP.

5 Doodslag adalah salah satu jenis pembunuhan yang merupakan dalam bentuk pokok.

Maksud dalam bentuk pokok adalah bahwa dalam pembunuhan tersebut tidak memuat

unsur-unsur yang meringankan maupun memberatkan/ Pembunuhan biasa. 6 Moord adalah salah satu jenis pembunuhan dimana memuat unsur yang memberatkan/

Pembunuhan berencana. 7 Kinderdoodslag adalah dengan sengaja tidak direncanakan lebih dahulu membunuh

anaknya pada waktu dilahirkan atau tidak beberapa lama sesudah anaknya pada waktu

dilahirkan atau tidak beberapa lama sesudah dilahirkan, karena takut ketahuan, bahwa ia

sudah melahirkan anak. Kejahatan ini dinamakan makar mati atau membunuh biasa anak. 8 Kindermoord adalah pembunuhan ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah

dilahirkan dengan direncanakan lebih dahulu.

33

3) Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain atas

permintaan yang bersifat tegas dan sungguh-sungguh dari orang itu sendiri,

yakni sebagaimana telah diatur dalam pasal 344 KUHP.

4) Kejahatan berupa kesengajaan mendorong orang melakukan bunuh diri atau

membantu orang lain melakukan bunuh diri sebagai mana telah diatur dalam

pasal 345 KUHP.

5) Kejahatan berupa kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita

atau menyebabkan anak yang berada dalam kandungan meninggal dunia.9

Pengguguran kandungan itu oleh pembentuk undang-undang telah disebut

dengan kata afdrijving.10

3. Penggabungan Hukuman Tindak Pidana Penganiayaan dan Pembunuhan

Dalam tindak pidana penganiayaan disertai melakukan pembunuhan masuk

kedalam Tindak Pidana Perbarengan yaitu Perbarengan peraturan (concursus

Idealis) yaitu suatu perbuatan yang masuk kedalam lebih dari satu aturan pidana.

Sistem pemberian pidana yang dipakai adalah sistem absorbsi.11 Perbarengan

aturan diartikan sebagai seseorang yang dalam kenyataan sebenarnya hanya

melakukan satu perbuatan pidana yang dilakukannya tersebut jika dilihat dari sudut

yuridis ternyata dapat dipandang sama dengan telah melanggar dua atau lebih

aturan hukum pidana. Perbarengan aturan sendiri diatur dalam KUHP pasal 63 ayat

(1) dan ayat (2).

Perbarengan Aturan terjadi apabila seorang melakukan satu tindak pidana

tetapi dengan melakukan satu tindak pidana itu ia memenuhi rumusan dari beberapa

ketentuan pidana. Contohnya: penganiyaan yang berujung kematian,

Adapun bentuk pemberian sanksi dalam Concursus Realis atau Perbarengan

Perbuatan telah diatur dalam pasal 63 ayat (1) dan (2) KUHP:

a. Jika sanksi pidana yang terdapat dalam beberapa aturan hukum pidana yang

dilanggar oleh terdakwa tersebut sama bobot dan jenisnya, maka cukup

dikenakan salah satunya saja.

9 P.A,F Lamintang, Theo Lamintang, kejahatan terhadap nyawa, tubuh, & kesehatan, h. 11-

12. 10 Afdrijving adalah pengguguran kandungan. 11 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011, cet. ke-2), h. 179.

34

b. Jika sanksi pidana yang terdapat dalam beberapa aturan hukum pidana yang

dilanggar oleh terdakwa tersebut berbeda bobot dan jenisnya, maka bobot dan

jenis yang paling berat yang dijatuhkan.

c. Jika sanksi pidana yang terdapat dalam beberapa aturan hukum pidana yang

dilanggar oleh terdakwa tersebut tercantum didalam ketentuan hukum pidana

umum dan ketentuan hukum pidana khusus, maka sanksi pidana yang

dijatuhkan adalah yang terdapat dalam ketentuan hukum pidana khusus.


1. Tindak Pidana Penganiayaan

a. Pengertian Tindak Tidana Penganiayaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “Penganiayaan” disebut sebagai

perbuatan yang menyakiti atau menganiaya manusia atau binatang, kezaliman,

penindasan, dan menyakitkan.

Menurut Abdul Qadir Audah bila ditarik dalam konteks kejahatan atau

jinayah yang berkenaan dengan tubuh (penganiayaan). Ia memberikan pengertian

penganiayaan sebagai tindak penyerangan yang tidak sampai mematikan seperti

pelukaan dan pemukulan.12

Menurut Madjloes, yang dimaksud dengan penganiayaan dalam hukum Islam

adalah dengan sengaja melakukan perbuatan sehingga menimbulkan cidera atau

cacat pada seseorang yang terkena perbuatan itu.13

Jadi dapat kita simpulkan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat ialah

perlakuan sewenang-wenang yang dilakukan oleh seseorang untuk menyakiti orang

lain atau menyiksa orang yang mengakibatkan luka parah pada seseorang yang

teraniaya, akan tetapi perbuatan tersebut tidak sampai menimbulkan kematian.

Ayat Al-Qur’an juga menjelaskan tentang tindak pidana penganiayaan, hal

tersebut dijelaskan didalam Q.s. Al-Maidah (5): 45:

نا عليهم فيهآأن الن فس بلن فس وال ذأن بلأأذأن والس ن عي بلعي والأنف بلأنف والأأ وكت ب أ فمن تصدق به ف هأو ك أ لهأ ومن لم يحكأم بمآأ بلس ن والأرأوح قصاصأ فأأولائك نزل اللهأ فارةأ

هأمأ الظالمأون

12 Abdul Qadir Audah, Al-Tasyri Al-jinai Al-Islami (Beirut: Dar Al-kutub,1963), h, 63. 13 Madjloes, Pengantar Hukum Pidana Islam (Jakarta: CV. Amelia, 1980), h. 35.

35

Artinya: “Dan Kami telah menetapkan terhadap mereka di dalamnya (At

Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung

dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun)

ada qishaashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishaash)nya, maka

melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak

memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu

adalah orang-orang yang zalim.”

b. Jenis-jenis Penganiayaan

Adapun jenis-jenis penganiayaan, yaitu sebagai berikut:

1) Penganiayaan berupa memotong atau merusak anggota tubuh korban,

seperti memotong tangan, kaki, dan jari, mencabut kuku, mematahkan

hidung, mematahkan zakar/testis, mengiris telinga, merobek bibir,

mencongkel mata, melukai pelupuk dan bagian ujung mata, merontokkan

dan mematahkan gigi, serta menggunduli dan mencabut rambut kepala,

janggut, alis, atau kumis.

2) Menghilangkan fungsi anggota tubuh korban, walaupun secara fisik masih

utuh, misalnya, merusak pendengaran, membutakan mata, menghilangkan

fungsi daya penciuman dan rasa, membuat korban bisu, membuat korban

impoten dan mandul, serta membuat korban tidak dapat menggerakkan

tangan dan kakinya (lumpuh). Tidak hanya itu, penganiayaan dari sisi

psikis, seperti intimidasi dan teror, sehingga korban menjadi stres atau

bahkan gila, juga termasuk dalam kategori itu.

3) Penganiayaan fisik dibagian kepala dan wajah korban, dalam bahasa arab,

terdapat perbedaan istilah antara penganiayaan dibagian kepala dan tubuh.

Penganiyaan dibagian kepala disebut Al-Syajjaj, sedangkan dibagian

tubuh disebut Al-Jirahah. Lebih jauh, Abu Hanifah secara khusus

memahami bahwa istilah Al-Syajjaj hanya dipakai pada penganiayaan

fisik dibagian kepala dan wajah, tepatnya dibagian tulang, seperti tulang

dahi, kedua tulang pipi, kedua tulang pelipis, dan tulang dagu. Abu

Hanifah tidak menggunakan istilah ini untuk pemganiayaan terhadap kulit

kepala dan wajah. Sementara itu, ulama-ulama fiqh pada umumnya tidak

hanya membatasi pada penganiayaan bagian tulang kepala dan wajah,

tetapi semua jenis penganiayaan yang melukai bagian tersebut:

36

Dengan merinci jenis-jenis luka dibagian kepala dan wajah, Abu

Hanifah mengemukakan sebelas istilah yang berbeda satu sama lain, yaitu

sebagai berikut:

a) Al-Kharishah, yaitu pelukaan pada bagian permukaan kulit kepala

yang tidak sampai mengeluarkan darah.

b) Al-Damii’ah, yaitu pelukaan yang berakibat keluar darah, tetapi

hanya menetes seperti dalam tetesan air mata.

c) Ad-Daamiyyah/Ad-Damighad, yaitu pelukaan berakibat darah

bercucuran keluar cukup deras.

d) Al-Badi’ah, yaitu pelukaan yang berakibat terkoyak nya atau

terpotong nya daging dibagian kepala korban

e) A-Mutalahamah, yaitu pelukaan yang berakibat terpotongnya

daging bagian kepala lebih banyak dan lebih parah dibanding pada

kasus Al-Badi’ah.14

f) Al-Samhaq, yaitu Pelukaan yang berakibat terpotongnya daging

sehingga nampak lapisan antara kulit dan tulang kepala. Istilah ini

disebut juga Al-Syajjah.

g) Al-Mudhihah, yaitu pelukaan yang lebih parah dari pada Al-Samhaq.

Tulang korban mengalami keretakan kecil, seperti goresan jarum.

h) Al-Hasyimah, yaitu pelukaan yang mengakibatkan remuknya tulang

korban.

i) Al-Mangalah yaitu penganiayaan yang mengakibatkan tulang

korban menjadi remuk dan bergeser dari tempatnya semula.

j) Al-Amah yaitu penganiayaan yang mengakibatkan tulang menjadi

remuk dan bergeser, sekaligus tampak lapisan tipis antara tulang

tengkorak dan otak

k) Al-Damighah yaitu penganiayaan yang lebih parah dari pada Al-

Amah. Lapisan tipis antara tulang tengkorak dan otak menjadi robek

dan menembus otak korban.15

14 M. Nurul Irfan, Masyrofah, Fiqh Jinayah, h., 12. 15 Ibid, 12.

37

4) Peganiayaan dibagian tubuh korban, jenis yang disebut dengan istilah Al-

Jarh ini, terdiri dari dua macam, yaitu Al-Ja’ifah dan Ghair Al-Ja’ifah.

Maksud dari Al-Ja’ifah ialah pelukaan yang menembus perut atau dada

korban. Adapun yang disebut Ghair Al-Ja’ifah ialah semua jenis peukaan

yang tidak berhubungan dengan bagian tubuh korban

5) Penganiayaan yang tidak termasuk kedalam empat kategori diatas.

Penganiayaan ini tidak mengakibatkan timbulnya bekas luka yang tampak

dari luar tetapi mengakibatkan kelumpuhan, penyumbatan darah,

gangguan saraf, atau luka dalam dibagian organ vital.16

2. Tindak Pidana Pembunuhan

a. Pengertian Tindak Tidana Pembunuhan

Dalam Bahasa Arab, pembunuhan disebut “al-qatlu” yang artinya

mematikan. Pembunuhan termasuk kedalam dosa besar. Karena, pembunuhan

merupakan perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain.17

Pengertian pembunuhan menurut Zainuddin Ali adalah suatu aktivitas yang

dilakukan oleh seseorang dan/atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang

dan/atau beberapa orang meninggal dunia.18

Pengertian pembunuhan menurut Ahmad Wardi Muslich adalah perbuatan

seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik

perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja.19

Ayat Al-Qur’an juga telah menjelaskan dilarangnya melakukan tindak pidana

pembunuhan, hal tersebut dijelaskan didalam Q.s. Al-An’am (6): 151:

ئ ا وبلوالدين إحس قأل ت عالوا أتلأ ماحرم ربكأم عليكأم ألاتأ كأم م ن ان ولات قت ألأوا أأولاد شركأوا به شي هأم ولات قربأوا ال ها ومابطن ولات ق إملاق ننأ ن رزأقأكأم وإي ت ألأوا الن فس الت حرم فواحش ماظهر من عقلأون اللهأ إلابلق ذلكأم وصاكأم به لعلكأم ت

16 Ibid, 13. 17 Andi Hamzah, Terminologi hukum pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 29. 18 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 24. 19 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 136-137.

38

Artinya: “Katakanlah (Muhammad), "Marilah kubacakan apa yang

diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu

mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang

ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut

kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan

janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak

di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa

yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab)

yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu

memahami(nya).”

Dan Ayat Al-Qur’an juga menjelaskan didalam sejarah kehidupan umat

manusia, pembunuhan pertama kali dilakukan oleh Qabil terhadap Habil. Dua-

duanya adalah anak dari Nabi Adam A.S. Peristiwa tersebut dijelaskan oleh Allah

SWT dalam Q.s. Al-Maidah (5): 27-31:

من الأخر قال واتلأ عليهم ن بأ ابن ءادم بلق إذ ق رب ق أربن ف ت أقأب ل من أحدها ولم ي أت قبل ا ي ت قبلأ اللهأ من المأتقي لن مآأن بباسط يدي لئن بسطت إل يدك لت قت أ {27}لأق ت ألنك قال إن

إن أأريدأ أن ت بأوأ بثي وإثك ف تكأون من {28}إليك لأق ت ألك إن أخافأ الله رب العالمي يه ف قت لهأ فأصبح من فطوعت لهأ ن فسأهأ ق تل أخ {29}أصحاب النار وذلك جزآؤأا الظالمي

يهأ كيف ي أواري سوءة أخيه قال يوي لت {30}الاسرين ف ب عث اللهأ غأراب ي بحثأ ف الأرض ليأ {31}ادمي أعجزتأ أن أكأون مثل هذا الغأراب فأأواري سوءة أخي فأصبح من الن

Artinya: “Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam (Habil dan

Qabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan

korban, maka diterim a salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak

diterima dari yang lain(Qabil). Ia berkata (Qabil):"Aku pasti membunuhmu!".

Berkata Habil:"Sesungguhnya Allah hanya menerima (korban) dari orang-

orang yang bertaqwa". (27) Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu

kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akanmenggerakkan

tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada

Allah, Rabb seru sekalian alam". (28) Sesungguhnya aku ingin agar kamu

kembali dengan (membawa) dosa (membunuh) ku dan dosamu sendiri, maka

kamu akan menjadi penghuni nereka, dan yang demikian itulah pembalasan

bagi orang-orang yang zalim". (29) Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya

menganggap mudah membunuh saudaranya, sebab itu dibunuhnyalah, maka

jadilah ia seorang diantara orang-orang yang merugi. (30) Kemudian Allah

menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan

kepadanya (Qabil) bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat

39

saudaranya. Berkata Qabil:"Aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu

berbuat seperti burung gagak ini lalu aku dapat menguburkan mayat

saudaraku ini" Karena itu jadilah dia seorang di antara orang-orang yang

menyesal.(31)”

b. Jenis-jenis Pembunuhan

Tidak setiap pelaku tindak pidana pembunuhan pasti diancam sanksi Qisas,

tetapi harus diteliti mengenai motivasi, cara, faktor pendorong, dan teknis

melakukan pembunuhan. Hal ini sangat penting dilakukan karena jarimah

pembunuhan oleh para ulama fiqh dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu: 1.

Pembunuhan sengaja, 2. Pembunuhan semi sengaja, 3. Pembunuhan tersalah.20

Hukum Islam mengatur tindakan penghilangan nyawa manusia ada tiga

macam, yaitu sebagai berikut:

1. Pembunuhan Sengaja ( ق تلأ العمد) Pembunuhan sengaja adalah tindak pidana pembunuhan terencana

menggunakan alat yang dapat mematikan, baik berupa benda tumpul seperti

kayu batu maupun benda tajam seperti pisau dan sejenisnya.21

Al-Qur’an telah menjelaskan dasar penghukuman bagi pelaku tindak

pidana pembunuhan sengaja dalam Q.s. Al-Baqarah (2): 178:

لى الأر بلأر والعبدأ يأي ها الذين ءامنأوا كأتب عليكأمأ القصاصأ ف بلعبد والأأنثى بلأأنثى القت أ فات باعأ بلمعرأ أ م ن رب كأم وف وأداء إليه بحسان ذلك تخ فمن عأفي لهأ من أخيه شيءأ فيفأ

ورحة فمن اعتدى ب عد ذلك ف لهأ عذاب أليمأ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash

berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang

merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka

barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah

(yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang

diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang

baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan

suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya

siksa yang sangat pedih.”

20 M. Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam, h., 35. 21 Wahbah Zuhaili, Al-fiqhu As-Syafi’i Al-Muyassar, h. 154.

40

2. Pembunuhan Tidak Sengaja ( ق أتلأ شبه العمد)

Pembunuhan tidak sengaja adalah pelaku tidak berencana melakukan

pembunuhan. Misalnya dia melempari sesuatu seperti tembok, hewan, atau

pohon lalu lemparan tersebut mengenai orang atau dia terjatuh dari tempat

yang tinggi dan menimpa orang yang dibawahnya hingga tewas

Al-Qur’an telah menjelaskan dasar penghukuman bagi pelaku tindak

pidana pembunuhan tidak sengaja dalam Q.s. An-Nisa (4): 92:

أ من ق تل مأؤمن ا خطئ ا ف تحريرأ رق ب وماكان لمأؤمن أن ي قتأل مأؤمن ا إلا خطئ ا و ة مؤمنة وديةأأ ف مأسلمة إل أهله إلا أن يصدقأوا فإن كان ق بة مأؤمنة تحريرأ ر من ق وم عدأو لكأم وهأو مأؤمنأ

أ فدي ن هأم م يثاقأ نكأم وب ي أ مسلمة إل أهله وتحريرأ وإن كان من ق وم ب ي ق بة مؤمنة فمن لم ر ةأد فصيامأ شهرين مأت تابعي ت وبة م ن الله ا حكيم اي وكان اللهأ عليم

Artinya: "Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang

mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan

barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia

memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat

yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka

(keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir)

yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah

si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si

terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa

yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa

dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan

adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

3. Pembunuhan Semi Sengaja Atau Sengaja Tapi Keliru (ق تلأ الطإ) Pembunuhan semi sengaja atau sengaja tapi keliru adalah berencana

melakukan pembunuhan dengan alat yang biasanya tidak mematikan.

Misalnya memukul seseorang dengan tongkat yang ringan atau cambuk dan

sebagainya yang tidak mematikan, lalu dia tewas.22

Sementara itu, sanksi pembunuhan semi sengaja atau tersalah berupa

diat mukhaffafah atau diat ringan, bukan diat mughallazhah atau diat berat

22 Wahbah Zuhaili, Al-fiqhu As-Syafi’i Al-Muyassar, h., 154.

41

sebab diat mughallazhah diantaranya diberlakukan pada pembunuhan

sengaja yang dimaafkan pihak keluarga korban.23

3. Penggabungan Hukuman Tindak Pidana Penganiayaan dan Pembunuhan

Tindak pidana penganiayaan disertai melakukan pembunuhan dalam jarimah

perbarengan termasuk dalam Teori Penyerapan ( ن زاريةأ الب) Pengertian penyerapan

ialah menjatuhkan satu hukuman yang mengakibatkan hukuman-hukuman yang

lain tidak dapat dijatuhkan. Dalam hal ini, hukuman tersebut tidak lain adalah

hukuman mati, dimana pelaksanaan hukuman tersebut dengan sendirinya menyerap

hukuman-hukuman lain.24

Di kalangan fuqaha’ belum ada kesepakatan tentang penerapan teori

penyerapan. Adapun Para Ulama berpendapat dalam memberikan hukuman dalam

teori penyerapan ini sebagai berikut:

Imam Malik berpendapat bahwa setiap hukuman hudud yang berkumpul

dengan hukuman mati sebagai hak allah (seperti tindak pidana murtad) atau dengan

hukuman Qisas sebagai hak seseorang maka hukuman hudud tersebut tidak dapat

dilaksanakan (karena hukuman mati telah menyerap hukuman hudud tersebut)

kecuali pada tindak pidana qazaf, hukumannya telah dilaksanakan, kemudian

dibunuh.25

Imam Ahmad bin Hanbal, berpendapat apabila berkumpul dua tindak pidana

hudud sebagai hak allah dan didalamnya ada hukuman mati , seperti mencuri dan

berzina muhshan, atau meminum-minuman keras dan membunuh ketika melakukan

perampokan (hirabah)26, maka hanya hukuman mati saja yang dilaksanakan,

sedangkan hukuman-hukuman lain gugur. Bila hukuman hudud berkumpul dengan

hak-hak manusia (adamy) maka hak-hak manusia tersebut harus dilaksanakan

terlebih dahulu, sedangkan hak-hak Allah diserap oleh hukuman hukuman mati,

baik hukuman mati tersebut sebagai hukuman hudud maupun Qisas.27

23 M. Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam, h., 38. 24 Abdul Qadir Audah, Ensklopedia Hukum Pidana Islam, (Bogor: Kharisma ilmu, 2011),

h. 144. 25 Abdul Qadir Audah, Ensklopedia Hukum Pidana Islam, h., 145. 26 Hirabah adalah pembegalan atau pencurian besar. Pembegalan adalah pengambilan

harta secara besar-besaran. Lihat Ensklopedia Hukum Pidana Islam 27 Abdul Qadir Audah, Ensklopedia Hukum Pidana Islam, h., 145.

42




Allah terhapus karena kondisi darurat. Jika hak Allah masih bisa dilaksanakan dan

hak Allah ini lebih dari satu, satu hak (hukuman) saja yang dijatuhkan, yaitu hak

yang dapat menggugurkan hak hukuman yang lain.



(tadakhul). Caranya ialah dengan mendahulukan hukuman hak manusia yang bukan

hukuman mati, kemudian hak Allah (hak masyarakat) yang bukan hukuman mati.

Contohnya, apabila pada diri seseorang laki-laki berkumpul beberapa hukuman

had, seperti had zina ghair muhsan, had qazaf , had pencurian had gangguan

keamanan dengan membunuh, serta hukuman Qisas karena membunuh, urutan

penjatuhan hukuman-hukuman tersebut: had qazaf (delapan puluh dera), kemudian

ditahan (dikurung) sampai sembuh untuk kemudian dijatuhi had zina (seratus dera),

kemudian ditahan lagi sampai sembuh untuk kemudian dipotong tangannya karena

pencurian, terkakhir dijatuhi hukuman mati sebagai hukuman atas gangguan

keamanan. Kalau pelaku mati saat menjalani hukuman-hukuman yang sebelumnya

hapuslah hukuman-hukuman berikutnya.28

Jadi dari penjelasan diatas, maka penggabungan hukuman terhadap pelaku

tindak pidana penganiayaan lalu melakukan pembunuhan ada perbedaan pendapat

dikalangan Para Ulama, namun ulama seperti Imam Malik, Imam Ahmad bin

Hanbal, Imam Abu Hanifah dari tiga ulama ini satu pendapat bahwasanya untuk

pelaku pembunuhan dan penganiayaan akan di lakukan tindak pidana Qisas saja

dan untuk tindak pidana penganiayaan tidak dilaksanakan lagi karena sudah di serap

oleh hukuman Qisas.

Sedangkan lain halnya, Imam asy-Syafi’i berpendapat bahwasanya untuk

pelaku tindak pidana pembunuhan dan pelaku tindak pidana penganiayaan harus

dilaksanakan hukumnya satu persatu karena Imam asy-Syafi’i tidak mengenal teori

penyerapan hukuman maka semua hukuman itu harus diterapkan.

28 Abdul Qadir Audah, Ensklopedia Hukum Pidana Islam, h.,146.

43

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 863 / PID. B /

2015 / PN. DPS. PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM

PIDANA ISLAM

A. Deskripsi Kasus

Dalam putusan perkara pidana yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung,

Penulis mendapatkan data dari putusan Mahkamah Agung terkait Tindak Pidana

Perbarengan (Concursus) yakni terdakwa melakukan melakukan Pembunuhan

Berencana, Memperlakukan anak secara diskriminatif/ Penganiayaan yang

mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga

menghambat fungsi sosialnya dan melakukan Eksploitasi ekonomi. Dalam kasus

ini terdakwa Margriet Christina Megawe alias Tely, tempat lahir Kalimantan

Timur, Umur/Tanggal lahir 60 Tahun/ 03 Maret 1955, Jenis kelamin Perempuan,

Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jln. Sedap Malam, Nomor: 26 Denpasar

Timur Kota Denpasar, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga.

1. Kronologi Kasus

Bahwa terdakwa Margriet Christina Megawe alias Tely pada tanggal 16 Mei

2015 bertempat di rumah terdakwa di Jl. Sedap Malam No. 26 Denpasar atau pada

suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Denpasar, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa

orang lain, yang dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bermula dari lahirnya korban seorang anak perempuan pada tanggal 19 Mei

2007 di salah satu klinik di Tibubeneng Canggu Kabupaten Badung dari pasangan

Achmad Rosyidi di KTP tertulis Rosidik dan Hamidah, setelah anak perempuan

tersebut berumur 3 hari selanjutnya kedua orang tua kandungnya pada tanggal 21

Mei 2007 menyerahkan anak perempuan tersebut kepada terdakwa Margriet

Christina Megawe selanjutnya terdakwa memberi nama Engeline Margriet

Megawe, dan atas penyerahan tersebut dibuatkan Akta Pengakuan Pengangkatan

Anak Nomor: 18 tanggal 24 Mei 2007 dihadapan notaris Anneke Wibowo yang

44

berkedudukan di Jl. Teuku Umar No. 174 Denpasar, namun oleh terdakwa Akta

tersebut tidak ditindak lanjuti dengan prosedur pengangkatan anak sampai

memperoleh Penetapan Pengadilan.1

Selama korban tinggal di rumah terdakwa di Jl. Sedap Malam No. 26

Denpasar tersebut korban tidur satu kamar dengan terdakwa dan yang tinggal dalam

rumah tersebut selain terdakwa bersama korban juga tinggal saksi Agustay Handa

May karena bekerja di rumah terdakwa dengan tugas- tugas membersihkan rumah,

memberikan makan ayam dan anjing peliharaan terdakwa, selain itu juga tinggal

Susiani dan Rahmad Handono kost di rumah terdakwa tersebut.2

Pada tanggal 15 Mei 2015 terdakwa telah memukul korban sehingga kedua

telinga dan hidung korban mengeluarkan darah, dan untuk menutupi perbuatan

terdakwa dengan semua akibat hukumnya terdakwa merencanakan untuk

menghilangkan nyawa korban yaitu pada 16 Mei 2015 bertempat di kamar terdakwa

dan juga kamar korban sekitar pukul 12.30 Wita, terdakwa telah memukul korban

dengan tangan kosong berkali kali-kearah wajah dan juga menjambak rambut

korban dan membenturkan kepala korban ke tembok sehingga korban Engeline

menangis dan berkata “MAMA CUKUP MA LEPAS MA” dan terakhir saksi

Agustay Handa May hanya mendengar “MAMA MAMA”.

Selanjutnya saksi Agustay Handa May membuka pintu kamar terdakwa dan

melihat terdakwa sedang memegang rambut korban dengan kedua tangannya

dengan keras dengan posisi tubuh korban miring menghadap ke tempat tidur,

kakinya menyentuh lantai, tangan kirinya tergulai lemas ke lantai akan tetapi posisi

kepalanya setinggi tempat tidur, selanjutnya terdakwa membanting kepala korban

ke lantai sehingga korban jatuh di lantai dengan kepala bagian belakang membentur

lantai, setelah itu korban tergulai lemas di lantai, selanjutnya saksi Agustay Handa

May dengan posisi berjongkok mengangkat bagian leher korban dengan tangan

kirinya sambil bertanya kepada terdakwa “BUK ALASAN APA IBU MEMUKULI

ENGELINE SEPERTI INI”, namun tiba-tiba terdakwa dengan menggunakan

1 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 863 / Pid. B / 2015 / PN. Dps, h. 6. 2 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 863 / Pid. B / 2015 / PN. Dps, h. 7.

45

tangan kirinya memegang tangan kanan saksi Agustay Handa May, sehingga saksi

Agustay Handa May meletakkan korban di lantai dengan kondisi korban saat itu

tidak berdaya lagi, matanya terbuka tetapi tidak bergerak, hanya jari tengah dan jari

manis tangan kiri korban saja yang bergerak lalu saksi Agustay Handa May berdiri.

Saat saksi Agustay Handa May berdiri terdakwa mendekatkan mukanya ke saksi

Agustay Handa May sambil berbisik “TOLONG KAMU JANGAN KASIH TAU

SIAPA-SIAPA KALAU AKU MEMUKUL ENGELINE, DAN TOLONG KAMU

JANGAN SAMPAI BUKA RAHASIA INI KALAU KAMU TIDAK BUKA

RAHASIA INI SAYA KASIH KAMU UANG RP. 200.000.000,- TANGGAL 24

AKU KASIH UANGNYA, LANGSUNG KAMU PULANG KE SUMBA DAN

JANGAN PERNAH KEMBALI-KEMBALI LAGI.

Setelah terdakwa membisikkan kata-kata tersebut di telinga saksi Agustay

Handa May, lalu terdakwa meminta saksi Agustay Handa May mengambil sprei

yang berada di kamar saksi Agustay Handa May dengan mengatakan “KAMU

AMBIL DULU KAIN SPREI YANG ADA DIKAMARMU” kemudian saksi

Agustay Handa May mengambil kain sprei dan membawanya ke kamar terdakwa.

Sesampainya di kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa meminta saksi

Agustay Handa May membuka kain sprei tersebut kemudian terdakwa memegang

ujung kain sprei yang masih saksi Agustay Handa May pegang, kemudian terdakwa

meminta saksi Agustay Handa May untuk meletakkan korban di atas kain sprei

saksi Agustay Handa May mengangkat korban dengan tangan kiri di bawah kepala

korban dan tangan kanan di bawah badannya, setelah itu saksi Agustay Handa May

meletakkan badan korban di atas sprei dengan posisi tidur miring, kemudian

terdakwa menekukkan kedua kaki korban kearah dada. Selanjutnya terdakwa

mengatakan kepada saksi Agustay Handa May untuk mengambil tali yang berada

di bawah lemari korban , lalu saksi Agustay Handa May berjalan ke pintu belakang

dan ada lemari persis di depan pintu menghadap keluar

Saat tali tersebut diserahkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa

mengatakan “PINJEM PISAUMU” dan saksi Agustay Handa May menjawab “YA

BU”, kemudian saksi Agustay Handa May keluar lagi lewat pintu kamar dan

46

mengambil sebilah pisau pegangan kayu ada lakban hitamnya ditempat cuci tangan,

selanjutnya terdakwa menggunakan pisau tersebut untuk memotong tali warna

coklat sedangkan tali warna biru dipotong sekitar ± 1 meter dengan menggunakan

korek api gas (warna kuning) kemudian ujung-ujungnya dibakar dengan

menggunakan korek gas.3

Bahwa kemudian terdakwa meminta saksi Agustay Handa May mengikatkan

tali tersebut di leher korban, selanjutnya saksi Tay Handa May melilitkan tali

tersebut di leher korban dengan cara tali biru digabung dengan tali warna coklat,

setelah gabungan tali tersebut menjadi satu dan panjang lalu saksi Agustay Handa

May melilitkan tali tersebut di leher korban sebanyak 2 (dua) kali.

Kemudian terdakwa meminta saksi Agustay Handa May untuk mengambil

boneka yang ada di laci lemari korban setelah itu saksi Agustay Handa May keluar

kamar terdakwa dan membuka lemari dengan kedua tangan dan mengambil boneka

Barbie rambut warna putih dilaci nomor 2 (dua), lalu membawanya ke kamar

terdakwa dan menyerahkannya kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa meletakkan

boneka tersebut di atas dada korban. Kemudian terdakwa menginjak kaki kanan

korban.

Bahwa kemudian terdakwa meminta saksi Agustay Handa May untuk

membuka baju yang dikenakannya untuk diletakkan diatas badan korban,

selanjutnya saksi Agustay Handa May membuka baju yang dipakainya tersebut dan

diletakkan di atas tubuh korban. Selanjutnya terdakwa meminta saksi Agustay

Handa May membuka celana dalam yang dipakai korban lalu terdakwa dengan

memegang tangan kanan saksi Agustay Handa May menarik celana dalam yang

dipakai korban sampai celananya lepas.

Selanjutnya terdakwa meminta saksi Agustay Handa May untuk memperkosa

korban namun saksi Agustay Handa May tidak melakukannya dan berlari keluar

kekamarnya sendiri. Setelah dikamarnya saksi Agustay Handa May mencuci tangan

dikamar mandi kemudian mengganti celana yang dipakainya yaitu celana Jeans

pendek warna hitam dan mengambil kain korden warna merah, selanjutnya saksi

3 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 863 / Pid. B / 2015 / PN. Dps, h. 9.

47

Agustay Handa May membawa celana jeans dan korden tersebut ke kamar terdakwa

lalu celana tersebut oleh saksi Agustay Handa May diletakkan di atas tubuh korban

sedangkan korden warna merah diletakkan dibawah punggung korban dengan

posisi memanjang.

Kemudian terdakwa menanyakan rokok kepada saksi Agustay Handa May

dan setelah dijawab “ada” selanjutnya terdakwa meminta saksi Agustay Handa May

untuk membakar rokok tersebut dan setelah rokok terbakar terdakwa meminta saksi

Agustay Handa May untuk menyulutkan rokok yang sudah terbakar tersebut ke

bagian tubuh korban, namun saksi Agustay Handa May membuang rokok tersebut,

selanjutnya terdakwa mengambil rokok yang sudah terbakar tersebut dan

menyulutkannya ke bagian tubuh korban, selanjutnya terdakwa meminta saksi

Agustay Handa May untuk membungkus semua tubuh korban dan saksi Agustay

Handa May langsung membungkus tubuh korban dengan cara mengikat ujung sprei

dengan posisi silang.

Kemudian terdakwa meminta saksi Agustay Handa May menggali lubang

yang sudah ada di dekat kandang ayam yang baru dibuat oleh saksi Agustay Handa

May, lalu saksi Agustay Handa May langsung menuju kebelakang pekarangan

rumah terdakwa, kemudian dengan menggunakan cangkul menggali lubang yang

sudah ada kira–kira sedalam lutut saksi Agustay Handa May.

Bahwa pada saat saksi Agustay Handa May hendak selesai membuat lubang,

terdakwa memanggil saksi Agustay Handa May “GUS KOK KAMU LAMA

SEKALI” dan saksi Agustay Handa May jawab “SABAR BU”, kemudian terdakwa

kembali masuk ke kamar lewat pintu depan kamarnya dan saksi Agustay Handa

May masuk lewat pintu belakang (pintu geser), dan sesampainya saksi Agustay

Handa May di kamar terdakwa kemudian terdakwa meminta saksi Agustay Handa

May untuk membawa bungkusan tubuh korban ke belakang lewat pintu belakang

(pintu geser) sedangkan terdakwa keluar lewat pintu depan, dan sesampainya

terdakwa dan saksi Agustay Handa May dengan membawa tubuh korban di dekat

lubang lalu saksi Agustay Handa May meletakkan bungkusan yang berisi tubuh

korban di sebelah lubang, kemudian saksi Agustay Handa May langsung

48

memasukkan bungkusan yang berisi tubuh korban ke dalam lubang yang sudah

tersedia tersebut.

Kemudian terdakwa meminta saksi Agustay Handa May untuk mengubur

bungkusan yang berisi tubuh korban tersebut dan saksi Agustay Handa May

langsung menutup lubang itu dengan menggunakan cangkul menggaruk tanah di

pinggiran lubang menutupnya tidak sampai datar, setelah itu terdakwa meminta

saksi Agustay Handa May untuk mengambil bambu-bambu sisa membuat kandang

ayam, kemudian saksi Agustay Handa May mengambil sisa–sisa bambu di dekat

kandang dan meletakkannya di atas tanah tempat mengubur korban ENGELINE.

Selain itu terdakwa juga meminta saksi Agustay Handa May untuk mengambil

keranjang warna merah dekat tempat mencuci botol, kemudian saksi Agustay

Handa May pergi mengambil keranjang tersebut, setelah itu terdakwa memintanya

untuk meletakkan keranjang tersebut di sebelah bambu-bambu yang sudah saksi

Agustay Handa May taruh sebelumnya.

Kemudian terdakwa pergi mengambil makanan ayam lalu melemparkannya

ke atas tempat kuburan korban katanya “BIAR TIDAK KETAHUAN KALAU

DISINI ADA BEKAS GALIAN”, dan saksi Agustay Handa May pergi

meninggalkan tempat tersebut menuju ke kamarnya sendiri. Dan saat saksi Agustay

Handa May di kamarnya sendiri, terdakwa memanggil saksi Agustay Handa May

dan mengatakan “KALAU BU SUSIANI DAN PAK HANDONO PULANG

KAMU PURA-PURA TANYAIN TENTANG KEBERADAAN ENGELINE

DAN SAYA NANTI KELUAR PURA-PURA NANYA KE TETANGGA”.4

2. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa

Berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Bahwa terdakwa telah didakwa

oleh penuntut umum dengan dakwaan yakni:

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dengan susunan dakwaan gabungan antara

Kumulatif dengan Subsidiaritas, sehingga dengan susunan dakwaan yang demikian

tersebut, maka Majelis Hakim berkewajiban mempertimbangkan seluruh dakwaan

4 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 863 / Pid. B / 2015 / PN. Dps, h. 12.

49

kumulatif dan dengan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yang

sebelum mempertimbangkan dakwaan subsidair dan selanjutnya, bila mana

dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu

dipertmbangkan lagi.

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kumulatif Kesatu yang dikombinasikan

dengan dakwaan Subsidiaritas, Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan:

a. Dakwaan Primair melanggar pasal 340 KUHP

b. Dakwaan Subsidair melanggar pasal 338 KUHP

c. Dakwaan Lebih Subsidair melanggar pasal 76 C jo pasal 80 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dalam dakwaan

Kumulatif Kedua, Ketiga dan Keempat, terdakwa telah didakwa melakukan

perbuatan.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Jaksa Penuntut

Umum cukup alasan untuk menolak seluruh materi pembelaan baik yang

diajukan oleh Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya, oleh karena itu

semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum, baik dakwaan Kumulatif Kesatu

Primair, dakwaan Kumulatif Kedua, dakwaan Kumulatif Ketiga dan dakwaan

Kumulatif Keempat, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka

Terdakwa untuk itu haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatan yang

dilakukannya:

1) Bahwa selama pemeriksaan persidangan, Majelis tidak menemukan hal-

hal pada diri Terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar

maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum

dari perbuatan yang dilakukannya, sehingga Terdakwa tersebut tetap dapat

dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan sudah sepantasnya untuk

dijatuhi pidana.

Sebelum menjatuhkan pidana akan di pertimbangkan terlebih dahulu

hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa :

50

a) Yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa terhadap korban yang notabene anak angkatnya

termasuk perbuatan yang sangat keji.

- Perbuatan Terdakwa telah memutus harapan orang tua kandung

korban untuk menjadikan kehidupan korban lebih baik dikemudian

hari.

- Perbuatan Terdakwa telah memutus harapan bangsa ini untuk

menjadikan korban sebagai salah satu sumber daya dalam

membangun Negara Republik Indonesia ini untuk lebih baik di masa

mendatang.

- Terdakwa tidak mau mengakui perbuatannya.

b) Yang meringankan :

- Tidak ada ;

2) Berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tesebut di

atas, dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tidak saja

mengedepankan pertimbangan dari sisi yuridis formalnya, akan tetapi

secara komprehensif Majelis juga harus mengedepankan pertimbangan

dari sisi sosiologis dan filosofisnya, sehingga lamanya pidana yang

dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan

Majelis sudah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa

dan diharapkan dapat memberikan efek jera dan pembelajaran bagi

masyarakat lainnya.

B. Putusan Hakim Mahkamah Agung

Pada perkara ini, setelah mendengar pembacaan surat dakwaan, keterangan

saksi-saksi dan terdakwa, setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan

dalam persidangan oleh penuntut umum dipengadilan tingkat pertama yaitu

Pengadilan Negri Denpasar telah memutuskan dengan putusan Mahkamah Agung

Nomor 863 / Pid. B / 2015 / PN. Dps yang berbunyi sebagaimana termuat dalam

amar putusan:

51

1. Menyatakan Terdakwa Margriet Christina Megawe alias Tely telah terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan

Berencana, Melakukan Eksploitasi Terhadap Anak, Menelantarkan Anak dan

Perlakuan Diskriminasi Terhadap Anak”.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Margriet Christina Megawe alias Tely

oleh karena itu dengan pidana penjara selama seumur hidup.

3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

4. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

a. 1 (satu) lembar formulir surat pendaftaran murid baru SD Negeri 12 Sanur

tahun ajaran 2013 /2014 atas nama Engeline Margriet Megawe yang ditanda

tangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 12 Sanur atas nama Ketut Ruta Spd.

b. 1 (satu) exemplar foto copy salinan pengakuan pengangkatan anak No. 18

tanggal 24 Mei 2007 yang sudah dilegalisir yang dikeluarkan oleh notaris

Anneke Wibowo, SH

c. 1 (satu) buah ember warna merah tanpa pegangan , dengan ukuran diameter

35 cm dan tinggi 30 cm, yang digunakan Engeline untuk mengangkut dan

memberi ayam makan.

d. 1 (satu) buah gayung warna biru ada pegangan,dengan ukuran diameter 14cm

dan tinggi 13cm, yang digunakan korban Engeline untuk mengambil

makanan ayam dari karung ke ember kemudian diambil makanan ayam dari

ember ketempat makanan ayam dikandang.

Dirampas untuk dimusnahkan:

1) 1 (satu) sprei warna putih ukuran 120 X 200.

2) 1 (satu) daster anak tanpa krah warna putih motif bola bola biru.

3) 1 (satu) boneka Barbie.

4) 1 (satu) celana dalam anak warna orange.

5) 1 (satu) kain korden warna merah motif batik.

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu

rupiah).5

5 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 863 / Pid. B/ 2015 / PN. Dps, h. 439.

52

C. Analisis Putusan Mahkamah Agung Perspektif Hukum Pidana Positif dan

Hukum Pidana Islam

1. Perspektif Hukum Pidana Positif

Berdasarkan fakta yang telah terungkap dipersidangan, maka dapatlah

dianalisis bahwa kejadian pembunuhan terhadap Engeline Margriet Megawe dapat

dikategorikan kepada tindak pidana pembunuhan berencana dengan kesengajaan

merampas nyawa orang lain.

Sedangkan pembunuhan berencana menurut kitab undang-undang hukum

pidana (KUHP) diatur dalam pasal 340 KUHP yang berbunyi: “barang siapa dengan

sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dipidana

karena pembunuhan yang direncanakan (moord) dengan pidana mati, atau penjara

seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun”.6 Pembunuhan berencana yaitu

kejahatan merampas nyawa manusia lain atau membunuh, setelah dilakukan

perencanaan mengenai waktu atau metode dengan tujuan memastikan pembunuhan

untuk menghindari penangkapan.7

Adapun unsur-unsur terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan

melanggar Pasal 340 KUHP dengan unsur sebagai berikut:

a. Unsur "Barang Siapa"

Yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang yang dapat

dipandang sebagai subyek hukum, yang dalam kondisi sehat jasmani dan

rohani, orang tersebut memiliki kecakapan dan kemampuan untuk bertindak

serta bertanggungjawab dihadapan hukum, Terdakwa Margriet Christina

Megawe alias Tely yang dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut

Umum, dari awal persidangan selalu menyatakan dirinya sehat dan pula

diawal persidangan dapat dengan jelas menerangkan identitas dirinya.

6 Lihat pasal 340 KUHP. 7 Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, (Jakarta: PT. Raja Grafindo

Persada, 2002), h. 82.

53

b. Unsur “Dengan Sengaja”

Untuk menentukan adanya suatu “kesalahan”dalam suatu tindak pidana

termasuk dalam perkara pembunuhan, diisyaratkan adanya suatu unsur

“dengan sengaja” (opzetelijke) yaitu harus ada hubungan antara sikap batin

pelaku (Mens rea) dengan wujud perbuatan maupun akibatnya (Actus reus).

Bahwa selanjutnya dalam buku Memory Van Toelighting (MvT) dijelaskan

bahwa pidana tersebut dijatuhkan hendaknya kepada barang siapa melakukan

perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui

Teori Kehendak (Wilstheorie) dikemukakan oleh Von Hippel, antara

lain menyatakan bahwa kesengajaan adalah kehendak membuat suatu

tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu, akibat

dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut.

Dalam kasus ini tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa

merupakan tindakan kesengajaan melakukan pembunuhan dalam keadaan

sadar dan tidak dalam keadaan dibawah tekanan.

c. Unsur “Dengan Rencana Terlebih Dahulu”

Pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal KUHP pada

pokoknya adalah pembunuhan dalam arti pasal 338 KUHP ditambah dengan

adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu, sehingga oleh karenanya pula

ancaman dalam pasal pembunuhan berencana lebih berat dari pembunuhan

dalam arti pasal 338 KUHP.

Adanya “perencanaan terlebih dahulu” dalam suatu tindak pidana dapat

dimaknai sebagai suatu sikap sipelaku yang memiliki waktu yang cukup

untuk berpikir antara timbulnya kehendak/niat dengan pelaksanaan

perbuatannya dengan cara bagaimana perbuatan itu akan dilakukan termasuk

memikirkan juga cara bagaimana agar kemudian orang tidak mengetahui

kalau telah terjadi suatu tindak pidana dan tidak dapat mengungkap siapa

pelaku ataupun bahkan mengarahkan agar orang lain dianggap sebagai pelaku

dari tindak pidana tersebut.

54

Dalam perencanaan masalah waktu tidaklah dapat dipastikan

batasannya, karena hal tersebut bersifat relatif, bisa panjang bisa juga pendek

tergantung kemampuan orangnya, apalagi berkaitan dengan tindak pidana

pembunuhan yang sudah tentunya harus faham bagian-bagian vital dari tubuh

manusia yang secara singkat dapat mewujudkan niatnya tersebut, atau bahkan

dalam waktu yang relatif tersebut ada waktu bagi pelaku untuk

mengurungkan kehendaknya. Untuk terdakwa tindakan pembunuhan yang

dilakukan merupakan pembunuhan berencana.

d. Unsur “Merampas Nyawa Orang Lain”

Fakta sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ke 2 dan

unsur ke 3 tersebut di atas yang berkaitan dengan awal tanggal 16 Mei 2015

diberitakan oleh Terdakwa hilangnya korban ENGELINE MARGRIET

MEGAWE, sedangkan faktanya korban ditemukan sudah menjadi mayat

terkubur di belakang kandang ayam di rumah tempat tinggal Terdakwa.

Bahwa adanya fakta yang bertolak belakang antara yang diberitakan

Terdakwa dengan kejadian yang sesungguhnya, maka dalam kaitan dengan

perkara aquo, Terdakwa telah melakukan pembohongan publik dan

memanipulasi keadaan, sehingga fakta tentang kondisi kepribadian dan

kejiwaan Terdakwa yang demikian tersebut sangatlah tepat dan tidak perlu

diragukan lagi untuk digolongkan sebagai cerminan sosok yang bercirikan

sering berbohong, memanipulatif dan curang, sebagaimana hasil pemeriksaan

yang dilakukan ahli psikologi forensik dr. Lely Setyawati, Sp. Kj, terhadap

diri Terdakwa. Bahwa benar menurut keterangan ahli polygraph untuk

pemeriksaan berikutnya Terdakwa menolak untuk diperiksa lagi. Bahwa

benar seseorang yang menolak diperiksa dengan Lie Detector karena dia

membela diri atau takut akan sesuatu.

Jadi, dapat dikatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa adalah

tindak pidana pembunuhan dengan kesengajaan, bukan itu saja terdakwa juga

secara berbarengan melakukan tindak pidana eksploitasi ekonomi, dan kekerasan/

penganiayaan terhadap anak.

55

Dengan adanya tiga tindak pidana yang berbarengan yang belum mempunyai

putusan akhir atau perbarengan melakukan tindak pidana dengan beberapa

perbuatan yang dilakukan oleh seseorang.8 Maka tindak pidana yang dilakukan oleh

terdakwa adalah tindak pidana perbarengan (concursus), Walaupun dalam surat

putusan tersebut tidak menerangkan dan mencantumkan dasar-dasar hukum lainnya

yang menguatkan posisi tindak pidana perbarengan (concursus), tetapi kasus

tersebut masuk kedalam tindak pidana perbarengan. Oleh sebab itu, pasal yang tepat

dalam menjelaskan dan menjadi pertimbangan adalah Pasal 63 dan 64 KUHP

tentang perbarengan peraturan (Concursus Idealis) yang menjadi landasan penulis

untuk menganalisis kasus tersebut.

Dalam menentukan dasar hukum terdakwa Margriet Christina Megawe alias

Tely, penulis lebih fokus kepada pasal 63 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“Kalau sesuatu perbuatan termasuk dalam lebih dari satu ketentuan pidana, maka

hanya salah satu diantara aturan itu yang dipakai, jika pidana berlain maka yang

dipakai ialah ketentuan yang terberat pidana pokoknya”.9

Dalam bentuk perbarengan peraturan (Concursus Idealis) untuk Sistem

pemberian pidana yang dipakai adalah sistem Asorbsi Stelsel.10 Adapun yang

dimaksud dengan Sistem Absorbsi Stelsel dalam sistem penjatuhan pidana ialah

pidana yang terberat di antara beberapa pidana yang diancamkan.11

Atas dasar pemaparan diatas penulis mendapatkan kesimpulan dalam kasus

tindak pidana perbarengan (Concursus) yang dilakukan oleh terdakwa Margriet

Christina Megawe alias Tely sesuai dengan putusan Pengadilan Negri Denpasar

Nomor 863 / Pid. B/ 2015 / PN yang menjatuhkan hukuman seumur hidup.

Sesuai dengan pasal yang dilanggar oleh terdakwa sebagai berikut

Memperhatikan ketentuan pasal 340 KUHP, pasal 76 I jo pasal 88 Undang-Undang

Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 tahun

2002 tentang Perlindungan Anak , pasal 76 B jo pasal 77 B Undang-Undang Nomor

8 Mas’ad Ma’shum, Hukum Pidana I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 122. 9 Lihat pasal 63 KUHP. 10 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, h. 179. 11 Mas’ad Ma’shum, Hukum Pidana I, h., 124.

56

35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 tahun 2002

tentang Perlindungan Anak, pasal 76 A huruf a jo pasal 77 Undang-Undang Nomor

35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002

tentang Perlindungan Anak.12

Terdakwa Margriet Christina Megawe alias Tely melanggar pasal

pembunuhan berencana, pasal eksploitasi ekonomi kepada anak dibawah umur, dan

pasal kekerasan terhadap anak. Dalam semua pasal tersebut hukuman terberat ialah

hukuman pasal 340 KUHP yaitu pembunuhan berencana yaitu hukumannya dengan

pidana mati, atau penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun”. Maka

sesuai dengan dasar hukum Concursus Idealis maka hukuman yang diterapkan

kepada terdakwa adalah hukuman seumur hidup sedangkan hukuman yang lainnya

menjadi gugur.

1. Perspektif Hukum Pidana Islam

Dalam hukum Islam, semua tindak pidana yang menyangkut nyawa manusia

harus dipertanggung jawabkan, sesuai dengan perbuatannya baik tindak pidana itu

dilakukan dengan sengaja (Al-a’md) ataupun dengan tidak sengaja (Al-khata).13

Sementara itu, jika dikaitkan dengan materi pembahasan, dalam objek utama

kajian fiqh jinyah meliputi tiga masalah pokok yakni: Jarimah Qisas, Jarimah

hudud, Jarimah ta’zir.14 Adapun Jarimah Qisas terdiri atas jarimah pembunuhan

dan dalam putusan perkara pidana yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI

Nomor penganiayaan. 863 / Pid. B / 2015 / PN. Dps, dalam putusan tersebut

terdakwa terdapat melakukan suatu tindak pidana dalam bentuk jamak dalam satu

kasus tindak pidana atau dalam hukum Islam disebut dengan dengan istilah

ta’adudul ‘uqubat (berbilangnya hukuman) dan al-ijtimaul ‘uqubah (terkumpulnya

beberapa hukuman). Untuk menentukan apakah unsur-unsur tindak pidana yang

dilakukan oleh terdakwa, maka dalam objek utama kajian fiqh jinayah tindak

pidana dapat dibedakan atas tiga bagian, yakni:

Pertama: Al-rukn al-syar’i atau unsur formil ialah unsur yang menyatakan

bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah jika ada undang-undang

yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana.15

12 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 863 / Pid. B/ 2015 / PN. Dps, h. 436. 13 Abdul Qadir Audah, Ensklopedia Hukum Pidana Islam, h., 210. 14 M. Nurul irfan, Masyrofah, Fiqh Jinayah, h., 3. 15 M. Nurul irfan, Masyrofah, Fiqh Jinayah, h., 2.

57

Dalam unsur-unsur Al-rukn al-syar’i tersebut terdakwa Margriet Christina

Megawe alias Tely telah terbukti melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan

berencana, pasal 76 I jo pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang

Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

yaitu terdakwa melakukan tindakan Eksploitasi Terhadap Anak, Menelantarkan

Anak dan Perlakuan Diskriminasi Terhadap Anak.

Didalam Alquran juga telah menjelaskan melarang melakukan pembunuhan

apalagi melakukan tindakan pembunuhan terhadap anak seperti yang dijelaskan

dalam Q.s. Al-an’am (5): 140:

زق هم الله افتآء على الله قد ضلوا sقد خسر الذين ق ت لوا أولادهم سفها بغي علم وحرموا مار وماكانوا مهتدين

Artinya: Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka

karena kebodohan lagi tidak mengetahui, dan mereka mengharamkan apa

yang Allah telah rezkikan kepada mereka dengan semata-mata mengada-

adakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka

mendapat petunjuk.

Di dalam Q.s. An-nisa’ (4): 93: juga menjelaskan dilarangnya melakukan

pembunuhan dengan sengaja, adapun bunyi ayatnya sebagai berikut:

دا فجزآؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاب ومن ي قتل مؤمنا مت عم عظيما

Artinya: Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja,

maka balasannnya ialah jahannam, Kekal ia di dalamnya dan Allah murka

kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.

Pembubuhan juga di jelaskan dalam Q.s. Al-isra’ (17): 33:

ان فلايسرف ولات قت لوا الن فس الت حرم الله إلا بلق ومن قتل مظلوما ف قد جعلنا لولي ه سلط

ف القتل إنه كان منصورا

58

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah

(membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan

barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi

kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui

batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat

pertolongan".

Dengan adanya beberapa ayat diatas tentang larangan melakukan

pembunuhan tersebut, dengan demikian ada Nash yang secara tegas melarang bagi

umat manusia untuk melakukan pembunuhan kepada sesama umat manusia ataupun

bahkan kepada anak sekalipun maka balasannnya ialah Neraka jahannam, kekal ia

di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan

azab yang besar baginya.

Kedua, al-rukn al madi atau unsur materiil ialah unsur yang menyatakan

bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan

sebuah jarimah, baik yang bersifat positif (aktif dalam melakukan sesuatu) maupun

yang bersifat negatif (pasif dalam melakukan sesuatu).16

Dalam unsur-unsur al-rukn al madi tersebut, menyatakan seseorang dapat

dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan sebuah jarimah, dalam

proses pengadilan terdakwa Margriet Christina Megawe alias Tely telah terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan

Berencana, Melakukan Eksploitasi Terhadap Anak, Menelantarkan Anak dan

Perlakuan Diskriminasi Terhadap Anak. Serta terdakwa merupakan pelaku utama

atau bersifat positif (aktif dalam melakukan sesuatu) sehingga mengakibatkan

korban Enggeline meninggal dunia.

Disamping itu, adapun pelaku terdakwa yang bersifat negatif (pasif

melakukan sesuatu) atau dalam hukum pidana disebut dengan Penyertaan

(Delneming)17 yakni Agustay Handa May hanya membantu melakukan tindak

pidana tersebut dan dijanjikan akan mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000.000,00.

Ketiga, al-rukn al-adabi atau unsur moril ialah unsur yang menyatakan

bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak dibawah umur

atau sedang berada di bawah ancaman.18

16 Ibid, h. 2. 17 Delneming adalah berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu orang lain

melakukan tindak pidana. lihat Asas-asas Hukum Pidana Wijono Prodjodikoro, h. 108. 18 M. Nurul irfan, Masyrofah, Fiqh Jinayah, h., 3.

59

Dalam unsur-unsur al-rukn al-adabi, Didalam putusan Mahkamah Agung

tersebut bahwa terdakwa Margriet Christina Megawe alias Tely dalam surat

dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa termasuk orang yang sudah

dewasa, tidak gila, dan tidak dibawah ancaman dalam melakukan perbuatan

tersebut.19

Dari unsur-unsur jarimah dalam hukum Islam terdakwa Margriet Christina

Megawe alias Tely telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana tersebut,

bahwasanya terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka

untuk itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatan yang dilakukannya

dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut.

Setelah semua unsur-unsur terpenuhi, maka penulis menyimpulkan

bahwasanya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa merupakan

perbarengan/gabungan tindak pidana yang dilakukan dalam satu waktu dan belum

mendapatkan akhir seperti yang dijelaskan oleh Abdul Qadir Audah dan A. Hanafi,

yaitu:

Gabungan jarimah dikatakan ada ketika seseorang melakukan beberapa

macam jarimah yang berbeda dimana dari masing-masing perbuatan tersebut belum

mendapatkan putusan akhir dari seorang hakim.20 Sama halnya dengan pendapat

yang diberikan oleh A. Hanafi, yaitu: Seseorang yang memperbuat beberapa

macam jarimah dimana masing-masingnya belum mendapatkan putusan akhir.21

Terdapat tiga tindak pidana yang dilakukan secara berbarengan oleh

terdakwa Margriet Christina Megawe alias Tely, dalam hemat penulis untuk

penjatuhan hukuman terhadap terdakwa dalam perspektif hukum Islam masuk

kedalam Teori Penyerapan ( ن زارية الجب), Yang dimaksud dengan teori penyerapan

ialah menjatuhkan satu hukuman yang mengakibatkan hukuman-hukuman yang

lain tidak dapat dijatuhkan. Dalam hal ini, hukuman tersebut tidak lain adalah

19 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 863 / Pid. B/ 2015 / PN. Dps, h.1. 20 Abdul Qadir Audah, Al-Tasyri al-Jina’i al-Islamy, h., 744. 21 A. Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976, Cet. ke-2) h.

326.

60

hukuman mati, dimana pelaksanaan hukuman tersebut dengan sendirinya menyerap

hukuman-hukuman lain.22

Adapun Para Ulama berpendapat dalam memberikan hukuman dalam teori

penyerapan ini sebagai berikut:

Imam Malik berpendapat bahwa setiap hukuman hudud yang berkumpul

dengan hukuman mati sebagai hak allah (seperti tindak pidana murtad) atau dengan

hukuman Qisas sebagai hak seseorang maka hukuman hudud tersebut tidak dapat

dilaksanakan (karena hukuman mati telah menyerap hukuman hudud tersebut)

kecuali pada tindak pidana qazaf, hukumannya telah dilaksanakan, kemudian

dibunuh.

Imam Ahmad bin Hanbal, berpendapat apabila berkumpul dua tindak pidana

hudud sebagai hak allah dan didalamnya ada hukuman mati, seperti mencuri dan

berzina muhshan, atau meminum-minuman keras dan membunuh ketika melakukan

perampokan (hirabah), maka hanya hukuman mati saja yang dilaksanakan, sedang

hukuman-hukuman lain gugur.




Allah terhapus karena kondisi darurat. Jika hak Allah masih bisa dilaksanakan dan

hak Allah ini lebih dari satu, satu hak (hukuman) saja yang dijatuhkan, yaitu hak

yang dapat menggugurkan hak hukuman yang lain. Jika seseorang membunuh lalu

berzina gair muhsan lalu meminum- minuman keras, dia hanya dijatuhi hukuman

mati sebagai hukuman Qisas, sedangkan hukuman zina dan meminum minuman

menjadi gugur.



(tadakhul). Caranya ialah dengan mendahulukan hukuman hak manusia yang bukan

hukuman mati, kemudian hak Allah (hak masyarakat). Contohnya, apabila pada diri

seseorang laki-laki berkumpul beberapa hukuman had, seperti had zina ghair


61

muhsan, had qazaf, had pencurian had gangguan keamanan dengan membunuh,

serta hukuman Qisas karena membunuh, urutan penjatuhan hukuman-hukuman

tersebut: had qazaf (delapan puluh dera), kemudian ditahan (dikurung) sampai

sembuh untuk kemudian dijatuhi had zina (seratus dera), kemudian ditahan lagi

sampai sembuh untuk kemudian dipotong tangannya karena pencurian, terkakhir

dijatuhi hukuman mati sebagai hukuman atas gangguan keamanan. Kalau pelaku

mati saat menjalani hukuman-hukuman yang sebelumnya hapuslah hukuman-

hukuman berikutnya.23

Jadi, kesimpulannya untuk terpidana Margriet Christina Megawe alias Tely

dalam hukum Islam di jatuhi hukuman Qisas atau hukuman mati sedangkan

hukuman yang lai-lainnya gugur. Sesuai dengan penjelasan Q.s. Al-Baqarah (2):

178:

لى الر بلر والعبد يأي ها الذين ءامنوا كتب عليكم القصاص ف بلعبد والأنثى بلأنثى القت فات باع بلمعر م ن رب كم فيوف وأداء إليه بإحسان ذلك تخ فمن عفي له من أخيه شيء ف

ورحة فمن اعتدى ب عد ذلك ف له عذاب أليم Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash

berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang

merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa

yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang

memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi

maaf) mambayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik

(pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Rabb kamu dan suatu

rahmat. Barangsiapa yang melampui batas sesudah itu maka baginya siksa

yang sangat pedih.

Hukuman Qisas atau hukuman mati dibahas juga dalam Q.s. Al-Maidah (5):

45:

نا عليهم فيهآأن الن فس بلن فس وال ذن بلأذن والس ن عي بلعي والأنف بلأنف والأ وكت ب فمن تصدق به ف هو ك له ومن لم يحكم بمآأ بلس ن والجروح قصاص فأولائك نزل الله فارة

هم الظالمون


62

Artinya: Dan Kami telah menetapkan terhadap mereka di dalamnya (At-

Taurat) bahwasannya nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata,

hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka

(pun) ada Qisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak Qisas) nya, maka

melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak

memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu

adalah orang-orang yang zalim.

63

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebgai berikut:

1. Dalam Perspektif hukum positif, Perbarengan tindak pidana merupakan

perbuatan pidana yang sangat merugikan kepentingan hukum, dimana pelakunya

harus dihukum lebih berat dari pelaku yang hanya melakukan satu tindak pidana.

Perbarengan melakukan tindak pidana (concursus) diatur dalam pasal 63 sampai

dengan pasal 71 KUHP. Dalam penjatuhan hukuman kepada terdakwa termasuk

kedalam pasal 63 ayat (1) KUHP, yang bentuk tindak pidana perbarenganya

adalah perbarengan peraturan (Concursus Idealis) untuk Sistem pemberian

pidana yang dipakai adalah sistem Asorbsi Stelsel yaitu sistem penjatuhan pidana

yang terberat diantara beberapa pidana yang diancamkan. Maka, hukuman untuk

terdakwa yang melakukan tindak pidana perbarengan (concursus) dan tindak

pidana yang dilakukannya terdiri dari pembunuhan berencana yang disertai

dengan eksploitasi ekonomi, dan kekerasan terhadap anak yang hukumannya

penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun.

2. Dalam Perspektif hukum Islam, semua tindak pidana yang menyangkut nyawa

manusia harus dipertanggung jawabkan, sesuai dengan perbuatannya baik tindak

pidana itu dilakukan dengan sengaja (Al-a’md) ataupun dengan tidak sengaja

(Al-khata). Dalam Gabungan jarimah dikatakan ada ketika seseorang melakukan

beberapa macam jarimah yang berbeda-beda dimana dari masing-masing

perbuatan tersebut belum mendapatkan putusan akhir dari Majlis Hakim. Untuk

penjatuhan hukuman terhadap terdakwa dalam perspektif hukum Islam masuk

kedalam Teori Penyerapan ( نزارية الجب) yaitu satu hukuman yang mengakibatkan

hukuman-hukuman yang lain tidak dapat dijatuhkan. Dalam hal ini, terhadap

sanksi Putusan Mahkamah Agung RI No. 863 / Pid. B / 2015 / PN. Dps yang

terkait dengan tindak pidana perbarengan (concursus), dan hukuman kepada

terpidana dalam hukum Islam di jatuhi hukuman Qisas atau hukuman mati

sedangkan hukuman yang lain-lainnya gugur, hukuman Qisas bagi yang

64

melakukan pembunuhan juga dijelaskan dalam Q.s. Al-Baqarah (2): 178 dan

Q.s. Al-Maidah (5): 45.

B. Saran

1. Dalam kasus pembunuhan ibu terhadap anak angkat di Denpasar ini dapat

menjadi suatu pelajaran buat semua kalangan masyarakat, terutama buat seorang

ibu yang memperlakukan anak secara diskrimanatif terhadap anak hingga

mengakibatkan kematian, yang mana seharusnya untuk seorang anak yang masih

dibawah umur tidak layak diperlakukan seperti itu. Tetapi, seorang anak

haruslah dibimbing dan diperlakukan sebaik-baik mungkin sebagai mana anak

yang memiliki hak dan mendapatkan kewajiban yang semestinya dari orang

tuanya.

2. Orang tua harus menjadi sahabat buat anaknya, dengan demikian anak merasa

bebas bercerita apa saja dan orang tua juga harus bisa menjaga kontrol emosinya

karna anak hanya akan menjadi korban akibat kontrol emosi orang tua yang tidak

terkontrol.

3. Sebaiknya dari pihak yang terkait atau pemerintah dalam hal ini Departemen

Sosial dapat mensosialisasikan dan mengajak kepada setiap masyakarat ataupun

keluarga untuk selalu membimbing dan memperlakukan anak sebaik-baik

mungkin dan dijauhkan dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga, agar

kejadian-kejadian seperti Almarhumm Angeline tidak terulang kembali.

65

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur’anul Karim.

Ali, Mahsur, Dasar-dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Ali, Zainudin, Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Abidin, Zaenal, dkk, Hukum Pidana. (Penerbitan Bersama Prapantja Jakarta dan

Taufiq makasar)

Audah, Abdul Qadir, Ensklopedia Hukum Pidana Islam. Bogor: Kharisma ilmu,

2011.

Abu Zahrah, Muh al_uquubah: al-Jarimah wa al Uqubah fi al Fiqh al Islam,

Beirut: Dar al Fikr, t.t..

Al-Zuhaili, Wahbah, al Fiqh al Islam wa Adillatuhu, Beirut: Dar al Fikr, t.t., Jilid

IV

Abdullah, Abi Muhammad bin Ahmad bin Muh. Ibn Qudamah, Al Mughni, Riyad:

Maktabah al Riyadi al Haditsah, t.t

Chazawi, Adami, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa. Jakarta: PT. Raja

Grafindo Persada, 2002.

Gunawan, Imam, Metode Penelitian kualitatif teori dan praktik. Jakarta: Bumi

Aksara, 2013.

Hanafi, A, Asas-asas Hukum Pidana Islam. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2005.

Hamzah, Andi, Terminologi hukum pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

-----------, KUHP dan KUHAP. Jakarta: Rineka Cipta, 2004

Irfan, Muhammad Nurul dan Masyrofah, Fiqh Jinayah. Jakarta: Amzah, 2013.

Irfan, Muhammad Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam. Jakarta: Amzah, 2016.

Lamintang, P.A,F dan Theo Lamintang, Kejahatan terhadap nyawa, tubuh, &

kesehatan. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Madjloes, Pengantar Hukum Pidana Islam. Jakarta: CV. Amelia, 1980.

66

Ma’shum Mas’ad, Hukum Pidana I. Yogyakarta: Fakultas Syari’ah IAIN Sunan

Kalijaga, 1989.

Muslich, Ahmad Wardi, Pengantar dan Asas hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar

Grafika, 2004.

Prasetyo, Teguh, Hukum Pidana. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Poerwadarminta, W.J.S, Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: PN Balai

Pustaka, 1987.

Soesilo, R, KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal.

Bogor: Polikeia, 1981.

Saebani, Beni Ahmad, Metode Penelitian Hukum. Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Saleh, Roeslan, Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Jakarta: Aksara Baru, 1981.

Soejono dan Abdurahman, Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Rineka Cipta,

1999.

Soesilo, R, KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal.

Bogor: Polikeia, 1981.

Sudarsono, Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Rineka Cipta, 1995.

Utrecht, E, Hukum Pidana II. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994

Wadong, Maulana Hasan, Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak.

Jakarta: Gramedia Widiaksara Indonesia, 2006.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 863 / Pid. B/ 2015 / PN. Dps.

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 jo UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang

Perlindungan Anak

TINDAK PIDANA PERBARENGAN (CONCURSUS) PERSPEKTIF...

Documents

Transcript of TINDAK PIDANA PERBARENGAN (CONCURSUS) PERSPEKTIF...