KELEMBAGAAN DALAM PEMBANGUNAN

EKONOMI

Pengertian Kelembagaan

• Kelembagaan berkaitan dengan proses, kelembagaan merujuk kepada

upaya untuk mendesain pola interaksi antar pelaku ekonomi sehingga

mereka bisa melakukan kegiatan transaksi.

• Kelembagaan berkosentrasi untuk menciptakan efisiensi ekonomi

berdasarkan struktur kekuasaan ekonomi, politik dan sosial antarpelakunya

• Ekonomi kelembagaan selalu bertujuan untuk menciptakan representasi

yang menyeluruh dari proses ekonomi, baik di dalam maupun bagian

sistem sosial yang kompleks dan interaksi yang terjadi di dalamnya. (Kapp)

Neo Klasik VS Ekonomi Kelembagaan

• Pandangan NEOKLASIK menganggap pasar berjalan secara sempurna

tanpa biaya apapun karena pembeli memiliki informasi yang sempurna dan

penjual saling berkompetisi sehingga menghasilkan harga yang rendah.

• Tetapi dunia nyata faktanya adalah sebaliknya, di mana informasi,

kompetisi, sistem kontrak, dan proses jual beli-ASIMETRIS. Biaya-beli bisa

sangat ASIMETRIS. Inilah yang menimbulkan adanya biaya transaksi, yang

sekaligus bisa didefinisikan sebagai biaya untuk melakukan proses

negosiasi, pengukuran, dan pemaksaan pertukaran.

Perbandingan Ekonomi Neoklasik dan Ekonomi Kelembagaan

Elemen Ekonomi Neoklasik Ekonomi Kelembagaan

Pendekatan Materealisitis Idealistis

Satuan Observasi Komoditas dan Harga Transaksi

Tujuan Individu Diri Sendiri (Self-Interest) Diri Sendiri dan Orang lain

Hubungan dengan Ilmu – Ilmu Sosial yang lain

Hanya Ilmu ekonomi Hampir semua ilmu sosial

Konsep Nilai Nilai dalam pertukaran Nilai dalam penggunaan

Konsep ekonomi Mirip ilmu – ilmu alam Pendekatan budaya

Data Kebanyakan kuantitatif Kebanyakan kualitatif

Sistem Tertutup Terbuka

Peranan Memberikan pilihan Merekomendasikan pilihan

Delapan Aspek Ekonomi Kelembagaan

1. Ekonomi kelembagaan cenderung menekankan pada proses evolusioner

melalui penolakannya terhadap teori ekonomi Neoklasik yang percaya

terhadap mekanisme penyesuaian otomatis (Automatic Adjusment

Mechanism) lewat perubahan – perubahan dalam sistem harga

2. Ahli – ahli kelembagaan menolak pandangan Neoklasik mengenai pasar bebas

dan pasar yang efesien (free and efficient market). Mereka mengutamakan

pandangan tentang eksistensi kelembagaan yang mengandalikan adanya

tindakan kolektif dari individu – individu di dalam masyarakat

Lanjutan…..

3. Ide penting yang dibuat ekonom kelembagaan adalah faktor teknologi tidaklah “given”. Teknologi merupakan proses perubahan yang berkesinambungan dan hal itu menyebabkan perubahan penting pula. Dengan pandangan itu, teknologi bisa menentukan ketersediaan dan keterjangkauan sumber daya fisik (physical resources)

4. Ahli kelembagaan mengkampanyekan pandangan yang menyatakan bahwa sumber daya dialokasikan melalui struktur kelembagaan yang bermacam – macam dan dalam beragam hubungan kekuasaan yang hidup di masyarakat. Faktanya di NSB sebagian besar sumber daya hanya dipegang oleh elite lokal dan di dalam kantor para politisi (political offices). Bahkan sering kali terjadi kolusi antara elite usahawan lokal dan pemegang kekuasaan terhadap proses alokasi sumberdaya negara.

Lanjutan…….

5. Teori kelembagaan merupakan nilai (value) yang tidak melihat harga –

harga relatif (relative prices) namun nilai kepentingan terhadap

kelembagaan, struktur sosial dan perilaku

6. Kultur dan kekuasaan menentukan cara bagaimana individu berperilaku.

Individu – individu diikat oleh masyarakat melalui norma-norma dan nilai

– nilai sehingga mereka cenderung bertindak secara kolektif dari pada

individual. Pandangan ini tentu mereduksi keyakinan ekonomi neoklasik

tentang perilaku untuk memaksimalkan kepentingan pribadi

Lanjutan…..

7.Ahli ekonomi kelembagaan lebih :pluralis atau demokratis dalam

orientasinya”. Dia menyatakan bahwa pandangan neoklasik kerap kali

menerima struktur seperti apa adanya dan berdasarkan hal itu

menganggap struktur sosial dan kekuasaan juga telah ada dengan

sendirinya

8. Ekonom kelembagaan melihat ekonomi merupakan cara pandang yang

menyeluruh dan mencoba untuk menjelaskan aktivitas ekonomi dalam

perspektif multidisipliner

Tiga Kelompok Utama Penentu Daya Saing Negara Versi Michael Porter

Key for Factor driven economies

Insititusi

Infrastruktur

Makroekonomi

Kesehatan dan pendidikan

Key for Efficiency-driven economies

Pelatihan dan pendidikan tinggi

Keseimbangan pasar (barang, tenaga kerja,

keuangan)

Kesiapan teknologi

Key for Innovation driven economies

Perusahaan berpengalaman

Inovasi

Biaya Transaksi

Biaya transaksi muncul karena terjadinya kegiatan ekonomi di antara pelaku ekonomi yang ada dalam masyarakat.

Jenis Transaksi (Bromley 1989)

1. Transaksi Komoditas

Sebagian besar teori ekonomi terkait dengan hubungan komoditas, yaitu mengenai

pembelian dan penjualan barang dan jasa. Domain ini disebut transksi komoditas.

2. Transkasi Kelembagaan.

Domain kedua adalah mengenai pengembangan keteraturan, struktur, stabilitas, dan

prediksi proses pasar yang teratur dimana komoditas bergerak. Domain ini adalah domain

mengenai transaksi atas aturan main yang disebut transaksi kelembagaan (institusi).

Oliver Williamson

Menyederhanakan biaya transaksi dalam bisnis.

1. Analisis biaya-biaya yang timbul akibat adanya kontrak (eksplisit/implisit)

dalam dunia bisnis. Kontrak sangat penting karena menjadi dasar

pengambilan keputusan.

2. Kelembagaan menentukan karakter dan besaran biaya transaksi. Setiap

perusahaan menginginkan biaya yang rendah.

3. Harga pertama-tama menentukan, tetapi kemudian yang menentukan

adalah transaksi kelembagaan.

Bagaimana biaya transaksi terjadi dalam

kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia?

Biaya Transaksi di Negara sedang Berkembang

• Biaya ekonomi riil sering kali sulit ditentukan karena informasi yang tidak

lengkap

• Biaya transaksi menjadi tinggi

• Interest aktor ekonomi sangat tinggi memegang peranan daripada elemen

harga

• Aktor ekonomi cenderung mencari pengaruh pada kekuatan-kekuatan politik

sehingga dapat memonopoli dan cenderung memelihara monopoli tersebut.

• Biaya ekonomi ditambah biaya rent seeking cenderung tinggi

Permasalahan Kelembagaan di Era Otonomi Daerah (Indonesia)

1. Kuatnya semangat memungut retribusi, pajak maupun pungutan

lainnya dengan kurang memperhatikan pelayanan public yang optimal

2. Rendahnya akuntabilitas pemerintahan daerah ataupun DPRD

Modal Sosial (Sosial Capital)

• Modal sosial sebagai agregat sumber daya actual ataupun potensial yang

diikat untuk mewujudkan jaringan yang awet (durable) sehingga

melembagakan hubungan persahabatan (acquitance) yang saling

menguntungkan (Bourdie-1980).

• Modal sosial sebagai sumber daya yang diraih oleh pelakunya melalui

struktur sosial yang spesifik, kemudian digunakan untuk memburu

kepentingannya, dimana modal sosial tersebut diciptakan lewat

perubahan – perubahan dalam hubungan antarpelakunya (Baker-2000)

Lanjutan……

• Modal sosial sebagai seperangkat elemen structural sosial yang mempengaruhi

relasi antar manusia dan sekaligus sebagai input atau argument bagi fungsi

produksi dan manfaat (Schiff-1999)

• Modal sosial adalah teman, kolega dan lebih umum kontak lewat siapapun yang

membuka peluang bagi pemanfaatan modal ekonomi dan sosial (Burt-1997)

• Modal sosial dapat ditentukan sebagai akumulasi beragam tipe dari sosial,

psikologi, budaya, kelembagaan dan asset yang tidak terlihat yang

mempengaruhi perilaku kerjasama (Uphoff-1999)

Lanjutan…..

• Modal sosial sebagai gambaran organisasi sosial. Seperti jaringan dan kepercayaan sosial yang memfasilitasi koordinasi dan kerja sama yang paling menguntungkan (Putnam-1995)

4 Cara pandang modal sosial (Woolcock & Narayan-2000)

1. Pandangan komunitarian

• Pandangan ini menyamakan modal sosial dengan organisasi local, seperti klub, asosiasi

dan kelmpok – kelompok sipil

• Komunitarian menganggap modal sosial sebagai sesuatu yang secara inheren baik dan

memandang eksistensinya selalu bernilai positif bagi kesejahteraan komunitas

• Pandangan ini menyertakan seluruh anggotanya memetik keuntungan

• Cara pandang ini diakui telah memberikan kontribusi yang besar dalam membantu

analiss tentang kemiskinan dengan memusatkan ikatan sosial sebagai instrument untuk

membantu kaum miskin mengelola resiko dan kerentanan

Pandangan jaringan/ jejaring

• Pandangan ini menghubungkan dua level, sisi atas (upside) dan sisi bawah (downside), yang

menekankan pentingnya asosiasi vertical dan horizontal di antara orang – orang dan relasinya

dengan entitas organisasi lain, seperti kelompok komunitas dan perusahaan.

• Konsep ini mengoperasikan dua sifat penting modal sosial yaki sebagai ikatan dan jembatan.

• Dikatakan sebagai ikatan karena kekuatan hubungan di dalam komunitas data memberikan

sebuah identitas dan tujuan bersama kepada setiap keluarga dan komunitas

• Dikatan sebagai jembatan bermakna adanya kelemahan ikatan antarkomunitas seperti keragaman

sosial yang dipicu perbedaan agama, kelas, etnisitas, gender dan status sosial ekonomi, dimana

ikatan horizontal yang kuat dapat menjadi basis bagi kepentingan sectarian dalam arti sempit

Pandangan Kelembagaan

• Pandangan ini berargumentasi bahwa vitalitas jaringan komonitas dan

masyarakat sipil merupakan produk sistem politik, hukum dan

lingkungan kelembagaan.

• Perspektif kelembagaan menganggap kapasitas kelompok-kelompok

sosial untuk melakukan aksi menurut kepentingan kolektifnya

tergantung pada mutu kelembagaan foral dimana kelompok tersebut

tinggal

Pandangan Sinergi

• Pandangan ini kurang lebih berupaya untuk mengintegrasikan konsep jejaring dan

kelembagaan

• Pelopor pandangan ini, menyimpulkan bahwa sinergi antara pemerintah dan

masyarakat/warga negara didasarkan atas prinsip komplementaritas dan kelekatan.

• Komplementaritas merujuk pada hubungan yang saling menguntungkan antara public

dengan privat dan diwujudkan dalam kerangka kerja legal yang melindungi hak-hak asosiasi,

misalnya kamar dagang memfasilitasi pertukaran antara asosiasi komunitas dan kelompok-

kelompok bisnis

• Semnetara itu, kelekatan mengacu kepada sifat dan luas iktan yang dapat menghubungkan

warga negara dengan pejabat publik