KEBIJAKAN PEMERINTAH muhson

5/14/2018 KEBIJAKAN PEMERINTAH muhson - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/kebijakan-pemerintah-muhson 1/8

KEBIJAKAN PEMERINTAH MENYEDIAKAN LAPANGAN PEKERJAAN UPAYA

MENANGANI PENGANGGURAN

DI KABUPATEN MALANG

(Penelitian di Kantor Departemen Tenaga Kerja)

Untuk memenuhi tugas mata kuliah Metode Penelitian Administrasi Publik

Dosen Pembimbing Bapak Sarwono, Dr. M.Si

Oleh:

Muhson Syaifudin

(0810313119)

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2009



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasar proyeksi Institute for Development Economics and Finance (Indef), tingkat

pengangguran dan kemiskinan pada 2009 akan mencapai 9,5% dan 16,3%. angka tersebut jauh di atas

target pemerintah,yaitu tingkat pengangguran dan kemiskinan masingmasing 7–8% dan 12,5%.Proyeksi

itu juga jauh di atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004–2009 dengan

target angka pengangguran dan kemiskinan masing-masing 5,1% dan 8,2%. ”Lonjakan angka kemiskinan

dan pengangguran bermula dari hantaman krisis global terhadap kegiatan ekonomi domestik,” ujar Modjo

dalam paparan bertajuk ”Krisis Finansial, Kontestasi Politik, dan Prospek Ekonomi 2009”di Jakarta pada

27 november lalu. Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, per Februari 2008 tingkat

pengangguran terbuka mencapai 8,46%,atau 9,43 juta orang. Angka itu turun 1,29% (1,12 juta orang )

dibanding Februari 2007, 9,75% (10,55 juta orang). Meskipun angka pengangguran turun pada tahun

2008 tetapi pengangguran masih menjadi sebuah pekerjaan bagi pemerintah untuk menangani masalah

tersebut. Ikhsan Modjo menjelaskan,jumlah pengangguran berpotensi meningkat lantaran krisis saat ini

berbeda dengan tahun 1997-1998.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim, pada Desember 2005 menunjukkan, angka penganggurandi Jatim mencapai 1.082.221 orang, dan Desember 2006 meningkat menjadi 1.575.299 orang dari total

jumlah penduduk Jawa Timur yang mencapai 37.478.737 orang, yang berarti angka pengangguran

bertambah sekitar setengah juta orang. Kepala Sub Dinas Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Disnaker

Jatim, Rahayu, di Surabaya, Rabu, mengemukakan, persoalan yang terjadi setiap tahun pada

ketenagakerjaan di Jawa Timur adalah, jumlah angkatan kerja baru jauh lebih besar di banding

pertumbuhan lapangan kerja produktif, dan rendahnya investasi baru. Itu terjadi, karena berbagai alasan

politik, ekonomi, dan keamanan, serta ketidakseimbangan antara kualitas tenaga kerja yang tersedia

dengan tenaga kerja yang dibutuhkan.

Data terbaru BPS menunjukkan, jumlah angkatan kerja pada 2006 mencapai 19.244.959 orang,

terdiri dari 12.150.544 laki-laki dan 7.094.415 perempuan, sedangkan jumlah angkatan kerja yang

tertampung pada 2006 sebesar 17.669.660 orang, terdiri dari 11.336.933 laki-laki dan 6.332.727

perempuan. Sementara itu, pekerja di sektor buruh di Jatim saat ini mencapai, 4.372.722 orang, berusaha



mandiri tanpa bantuan 3.012.129 orang, bekerja dengan bantuan RT, 3.747.503 orang, pekerja bebas di

sektor pertanian 1.777.830 orang, pekerja bebas non pertanian 931.235 orang dan pekerja tidak dibayar

mencapai 3.236.362 orang.

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Malang sebanyak 1,3 juta orang dan pemerintah KabupatenMalang hanya dapat menekan pengangguran sebesar 5% untuk tahun ini.

Menurut Djaka Ritamtama, Kepala Disnaker Kabupaten Malang, dari angka 1,3 juta jumlah angkatan

kerja yang ada di Kabupaten Malang, 14% sudah masuk dalam sektor perindustrian dan 68% tergabung

dalam sektor pertanian, sementara sisanya merupakan angkatan kerja yang masih belum mendapatkan

pekerjaan. Hal tersebut didapat dinas tenaga kerja setelah melakukan pengecekan di Badan Pusat

Statistik, mengenai berapa jumlah angkatan kerja dan dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja yang

telah terserap. Djaka menambahkan, angka pengangguran di kabupaten Malang diprediksi mencapai 234

ribu.Sekarang ini krisis menghantam tidak hanya sektor padat modal, melainkan juga padat karya.

Indikasinya, krisis tidak hanya memukul sektor produksi yang tidak diperdagangkan (non-tradable)

seperti perbankan dan keuangan. Tetapi juga memukul sektor tradable seperti manufaktur, maupun tekstil

dan produk tekstil (TPT). masalah pengangguran berdampak luas terhadap kehidupan sosial dan politik

yang pada gilirannya akan memukul balik kestabilan makro-ekonomi3 yang telah dicapai dengan susah

payah. Masalah pengangguran berdampak luas terhadap kehidupan sosial dan politik, merupakan

kekhwatiran kita bersama. Dampak negatip dari masalah pengangguran seperti beragamnya tindakan

kriminal, anak jalanan, pengemis, prostitusi, perdagangan anak, aborsi, pengamen dan sebagainya sudahmenjadi patologi sosial atau kuman penyakit sosial yang menyebar bagaikan virus kanker yang sulit

diberantas. Pengangguran erat kaitannya dengan kemiskinan dan kemelaratan. Saat ini yang dibutuhkan

adalah bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran, dengan memformulasikan

sebuah kebijakan-kebijakannya mampukah pemerintah menangani masalah pengangguran yang semakin

lama semkin bertambah dalam hal ini yang berkaitan dengan penciptaan lapangan pekerjaan.

B. Perumusan Masalah

Dosen di Universitas Sultan Agung Tirtayasa (Untirta) mengatakan bahwa pengangguran masih

tinggi karena permintaan kerja sangat sedikit dibandingkan tenaga kerja yang tersedia.

Masyarakat sangatlah mendambakan tersedianya banyak lapangan pekerjaan karena keadaan

seperti ini berarti dapat dihasilkannya output yang tinggi dan diperolehnya pendapatan yang tinggi pula.



Di samping itu, banyak kelompok masyarakat yang menganggap bekerja itu mempunyai nilai tersendiri.

Jika angka penganggguran tinggi, maka akan banyak output yang hilang, pendapatan menurun, dan

mmasyarakat menderita batin karena hilangnya rasa harga diri.

Pentingnaya masalah pengangguran tenaga kerja kesempatan kerja) dari segi ekonomi dan kerugian besar

yang diakibatkan oleh pengangguran merupakan segi-segi masalah yang ditinjau dalam analisis siklus

ekonomi.

Dalam masalah pengangguran terdapat dua tafsiran yang berbeda. Menurut pihak yang

memandang upah fleksibel, orang menganggur karena ia memilih untuk tidak bekerja dengan tarif yang

sedang berlaku. Dalam hal ini, pekerja yang menganggur lebih memilih pada kenikmatan atau kegiatan-

kegiatan bukan-pasar dari pada bekerja dengan tingkat upah yang berlaku. Tafsiran yang lain adalah

pandangan bahwa pengangguran merupakan akibat dari tingkat upah yang kaku, tidak fleksibel, atau dari

mekanisme pasar yang tidak pernah bertemu. Penciptaan lapangan kerja yang tak mampu

mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja baru itu menyebabkan angka pengangguran. Yang

menjadi tantangan utama pemerintah sekaligus bangsa Indoensia sekarang ini adalah bagaimana cara

mengatasi terus menerusnya jumlah pengangguran kususnya di Kabupaten Malang.

Dari karakteristik diatas dapat disimpulkan bahwa masalah timbulnya pengangguran disebabkan

karena semakin bertambahnya pertumbuhan manusia yang tidak di imbangi oleh banyaknya lapangan

pekerjaan yang tersedia. Selain itu pengangguran juga timbul karena banyak perusahaan pasar dalam

pemberian upah terhadap pegawainya tidak sesuai dengan tarif yang berlaku sehingga pekerja memilih

untuk menganggur. Sehingga peneliti dapat menarik sebuah permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam menangani masalah pengangguran yang semakin lama

semakin bertambah?

2. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat

yang semakin bertambah, sebagai upaya menangani masalah pengangguran?

3. Bagaimanakah kaitan kebijakan pemerintah dalam upaya menangani masalah pengangguran

dengan dengan kemandirian masyarakat Kabupaten Malang dalam menciptakan lapangan

pekerjaan sendiri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa saja kebijakan pemerintah dalam upayA mengentas masalah

pengangguran.



2. Untuk menjelaskan upaya pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan sebagi

upaya untuk menangani masalah pengangguran selama ini.

3. Serta untuk mengetahui kaitan kebijakan pemerintah dengan Masyarakat Kabupaten

Malang dalam menciptakan lapangan pekerjaan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan teori administrasi publik dan untuk

perkembangan administrasi publik kedepannya. Karena bagi administrasi publik merupakan

langkah konstruktif bagi administrasi yang demokratis serta kebijakan yang berkualitas. Diman

kebijakan yang berkualitas adalah kebijakan yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak, kebijakan

yang menguntungkan rakyat serta layak bagi masyarakat.

Hasil yang diharapkan dari penelitian mengenai kebijakan pemerintah dalam menangani

masalah pengangguran adalah:

1. Dari hasil penelitian ini kita dapat mengetahui masalah pengangguran yang menjadi

sebuah fenomena di Negara kita selama ini, dan bagaimana peran pemerintah yang

memformulasikan kebijakan untuk menangani masalah pengangguran tersebut,

dengan formulasi kebijakannya. Dan dengan diadakannya penelitian ini diharapkanmampu memperoleh jalan keluar yang lebih baik bagi pemerintah agar mampu

memformulasikan kebijakannya dengan baik.

2. Sebagai para calon administrator kita dapat belajar dari penelitian ini bagaimana

cara kita nantinya ketika memimpin suatu pemerintahan untuk mewujudkan sebuah

kebijakan yang adil dan demokratis serta administrasi yang baik terutama dalam

menangani masalah pengangguran.

BAB II



A.KAJIAN TEORI

A.Teori Man power Planning

Setiap proyek konstruksi selalu diawali dengan proses perencanaan. Perencanaan dapat

didefinisikan sebagai peramalan masa yang akan datang dan perumusan kegiatan-kegiatan yang akan

dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan berdasarkan peramalan tersebut. (Ervianto, 2003).

Agar proses ini dapat berjalan dengan baik, maka langkah awal yang harus ditentukan dahulu yaitu

menetapkan sasaran utama yang akan dicapai. Dalam menetapkan sasaran utama ada beberapa hal yang

perlu diperhatikan antara lain sasaran yang ditetapkan harus realistis, spesifik, terukur dan terbatas waktu.

(Maylor, 1996). Realistis disini artinya bahwa sasaran tersebut memungkinkan untuk dicapai, spesifik

artinya sasaran harus jelas, terukur artinya asaran tersebut memiliki ukuran keberhasilan dan terbatas

waktu artinya untuk mencapai sasaran tersebut ada durasi pencapaian. Proses perencanaan dalam suatu

proyek konstruksi sangat penting dilakukan karena dengan melakukan proses perencanaan yang baik

diharapkan akan dapat memudahkan proses pengendalian dalam pelaksanaan di lapangan, sehingga

pelaksanaan dari suatu proyek konstruksi akan dapat terbimbing ke arah sasaran yang akan dicapai.

Namun pada kenyataannya di lapangan tidak pernah dijumpai suatu proyek konstruksi yang

semua proses pelaksanaannya berjalan sesuai dengan perencanaan, terutama bagi proyek yang besar dan

kompleks. Hal ini disebabkan antara lain karena pada waktu menyusun perencanaan belum cukup tersedia

data-data dan informasi yang diperlukan sehingga bahan untuk membuat perencanaan sebagian besar atas

perkiraan dan asumsi keadaan yang akan datang. Oleh karena itu kemungkinan perubahan atau

penyimpangan dari perencanaankan selalu terjadi. (Soeharto, 1995). Selain itu juga perubahan atau

peyimpangan yang terjadi dalam proyek konstruksi disebabkan karena karakteristik dari proyek onstruksi

itu sendiri yaitu dimana jenis dan intensitas dari kegiatan proyek berubah cepat sepanjang siklusnya,

sehingga dibutuhkan suatu penyesuaian agar dapat mengikuti tuntutan perubahan kegiatan yang sedang

berlangsung.

Bentuk perencanaan dalam suatu proyek konstruksi dapat bermacam- macam seperti perencanaan

prosedur, perencanaan anggaran biaya, perencanaan standar pengukuran hasil dan lain-lain. Namun ada

salah satu bentuk dari perencanaan yang sering dilakukan dalam proyek konstruksi yaitu perencanaan

mengenai perkiraan jenis dan jumlah sumber daya yang dibutuhkan dalam suatu proyek konstruksi.

Perkiraan jenis dan jumlah sumber daya menjadi sangat penting dalam mencapai keberhasilan proyek

sesuai dengan tujuannya. Kontribusi sumber daya dalam perencanaan memungkinkan perumusan suatu

rencana atau beberapa rencana yang memberikan gambaran secara menyeluruh tentang metode konstruksi

yang akan digunakan dalam mencapai tujuan. (Ervianto, 2003). Salah satu jenis dari sumber daya yang



perlu dilakukan perencanaan secara detail dan terperinci dalam mencapai keberhasilan dari suatu proyek

konstruksi yaitu tenaga kerja. Dengan adanya perencanaan tenaga kerja yang baik dalam suatu proyek

konstruksi diharapkan akan dapat membantu dalam proses pelaksanaan di lapangan

Kebutuhan Tenaga Kerja

Untuk menentukan kebutuhan tenaga kerja pada suatu proyek konstruksi sangat diperlukan suatu

perencanaan yang matang, dimana perencanaan yang dilakukan harus memperhatikan antara jumlah

tenaga kerja dengan jumlah pekerjaan yang ada pada suatu proyek konstruksi. Hal ini dimaksudkan yaitu

agar jumlah tenaga kerja yang tersedia bisa optimal untuk suatu jenis pekerjaan konstruksi sehingga

pekerjaan konstruksi yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar. Untuk melakukan perencanaan

kebutuhan tenaga kerja diperlukan suatu data berupa kuantitas pekerjaan yang didapatkan dari Bill of

Quantity. Kuantitas pekerjaan ini nantinya akan dijadikan pedoman dalam menentukan jumlah tenaga

kerja yang diperlukan. Kuantitas pekerjaan merupakan suatu data yang pada umumnya terdiri dari dua hal

yaitu volume dan unit yang menjelaskan banyaknya volume dari tiap-tiap item pekerjaan, dimana

semakin besar volume dari suatu item pekerjaan maka semakin banyak pula kebutuhan tenaga kerja yang

diperlukan untuk meyelesaikan pekerjaan tersebut. Dalam menentukan kebutuhan tenaga kerja, ada

banyak acuan yang dapat digunakan antara lain produktivitas tenaga kerja dan SNI 2002. Produktifitas

dapat didefinisikan sebagai hubungan antara barang yang dihasilkan (output ) dan jumlah tenaga kerja,

modal, tempat, dan sumber daya alam yang Tersedia untuk menghasilkan barang.

B. HIPOTESIS

Dari tahun ke tahun jumlah pengangguran di Indonesia bukannya turun tapi malah semakin naik.

Banyaknya jumlah pengangguran disebabkan karena tidak tersedianya lapangan pekerjaan yang layak dan

juga banyaknya angkatan kerja yang terPHK. Masalah pengangguran di Indonesia semakin hari semakin

meningkat. Dimana pertambahan jumlah tenaga kerja tidak sebanding dengan pertambahan jumlah

lapangan kerja. Dalam masalah pengangguran terdapat dua tafsiran yang berbeda. Menurut pihak yang

memandang upah fleksibel, orang menganggur karena ia memilih untuk tidak bekerja dengan tarif yang

sedang berlaku. Dalam hal ini, pekerja yang menganggur lebih memilih pada kenikmatan atau kegiatan-

kegiatan bukan-pasar dari pada bekerja dengan tingkat upah yang berlaku. Tafsiran yang lain adalah

pandangan bahwa pengangguran merupakan akibat dari tingkat upah yang kaku, tidak fleksibel, atau dari

mekanisme pasar yang tidak pernah bertemu. Selain itu terjadinya masalah pengangguranm

pengangguran



BAB III

METODE PENELITIAN

A.Metode Penelian Kualitatif

Dalam penelitian tentang kebijakan pemerintah dalam menangani masalah pengangguran

yang terkait pengadaan lapangan pekerjaan di Kantor Dinas Ketenagakerjaan peneliti

menggunakan metode penelitian kualitatif diskriptif serta metode kualitatif yaitu :

Sumber Data :

a) Sumber data penelitian ini berasal dari internal perusahaan, yang berupa \data primer

yaitu data yang diperoleh langsung dari perusahaan sebagai sumbernya. Data didapat

juga melalui wawancara dengan nara sumber atau informan yang terkait, yaitu orang-

orang yang ikut ambil bagian di dalam proses kebijakan pemerintah dalam

merencanakan lapangan pekerjaan baru untuk menangani masalah pengangguran seleksi

seperti pemerintah daerah, Dinas ketenagakerjaan. Sedangkan data sekunder membantu

memberi keterangan, atau data pelengkap sebagai pembanding berupa referensi yang di

dapat dari subtansi tersebut.

Metode pengumpulan Data:

a) metode wawancara, dengan melakukan sesi tanya jawab pada pihk atau subtansi

yang terkaityang berhubungan dengan kebijakan pemerintah dalam lapangan

pekerjaan dalam upaya mengatasi masalah pengangguran. Wawancara dilakukan

mengenai masalah penyebab terjadinya pengangguran dan tindakan pemerintah

untuk memformulasikan kebijakan dalam menyediakan lapangan pekerjaan baru.

b) Dokumentasi ,Artinya mengumpulkan laporan-laporan dan catatan-catatan serta

data yang mendukung penelitian ini. Dokumentasi berupa catatan dan dangata

mengenai banyaknya pengangguran. Dan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia.

KEBIJAKAN PEMERINTAH muhson

Documents

Transcript of KEBIJAKAN PEMERINTAH muhson