KEBIJAKAN AMIR SJARIFUDDIN TERHADAP

ANGKATAN PERANG TAHUN 1946-1948

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Sastra

Program Studi Ilmu Sejarah

Oleh :

Y.Anjar Triantara

NIM : 994314020

PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH

JURUSAN ILMU SEJARAH

FAKULTAS SASTRA

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

2009

MOTTO

• Dalam kehidupan ini ada kawan yang memuji dan ada lawan yang

menguji

• Love is no something, only but some the live’s idea because live without

the idea

Isn’t useful, and the idea without love would die.

• Jangan kau tangisi hari kemarin, karena hidup adalah perjuangan tanpa

henti

• The only way to have a friend is to be one.

• Kekuatan cinta adalah rasa ingin memiliki dimana rasa itu ada pasti

ada cinta.

• Jangan pernah takut sama bayangan kita sendiri sebab kita tidak akan

bisa maju dalam menyikapi jaman.

• “Tentu saja banyak wanita di dunia, beberapa diantaranya cantik.

Namun di mana lagi akan kudapatkan wajah yang setiap raut, bahkan

setiap kerutannya, mengingatkan pada memori-memori paling indah

dan manis dalam hidupku” Karl Marx.

PERSEMBAHAN

Dengan segala rasa cinta dan rasa syukur kepeda Tuham YME skripsi ini di

persembahkan kepada:

1. Bapak (Sugiyanto HS) dan Ibu (Maria Warsiyem) yang tercinta atas

pendampingan dan dukungan spritual dan material.

2. Untuk Istriku yang tercinta Bernadeta Pindah Herwati yang selalu mendukungku

pada setiap saat, dimana suka maupun duka kau selalu ada di hatiku.

3. Untuk anak-anakku yang Ganteng Alvin dan Maxi Bapak semoga sukses selalu

dalam mengarungi hidup ini.

4. Untuk kakakku Dodok, Wawan makasih banget atas motifasinya selalu.

5. Untuk Mereka yang terkasih dalam Tuhan Yesus yang kucintai.

6. Untuk bangsaku yang harus bangkit, terus jangan menyerah dalam hidup.

ABSTRAK

Judul :Kebijakan Amir Sjarifuddin Terhadap Angkatan Perang Tahun 1946-

1948.

Oleh : Y. Anjar Triantara

Permasalahan yang dibahas antara lain : faktor-faktor pendorong berdirinya

angkatan perang , perkembangan angkatan perang pada masa pemerintahan Amir

Sjarifuddin pada tahun 1946-1948, dan bentuk konkret kebijakan Amir Sjarifuddin.

Tujuan penulisan adalah untuk mendeskripsikan tentang angkatan perang yang

muncul akibat dari kolonialisme dan fasisme, setelah Amir Sjarifuddin menjabat

menjadi menteri pertahanan maka akan di alihkan fungsikan dan tujuannya menjadi

tentara berorientasi revolusioner.

Metode penulisan mengunakan metode sejarah, yaitu proses menguji dan

menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau, untuk

menghasilkan suatu tulisan sejarah, maka ada beberapa langkah yaitu : pemilihan

subyek, pengumpulan sumber, kritik sumber, analisis data, dan penulisan.Pendekatan

yang digunakan adalah pendekatan Politik dan social. Penulisan ini mengunakan

metode deskripti analisis.

Kebijakan Amir Sjarifuddin terhadap angkatan perang adalah suatu bentuk

dari indoktrinnasi politik, sebab langkah tersebut berguna untuk menguasai nilai-nilai

keamanan dan pertahanan negara. Langkah yang dilakukan Amir, merupakan

usahanya supaya dapat menghilangkan unsur fasisme Jepang dalam diri tentara

rakyat.Pembentukan Pepolit dalam badan pendidikan yaitu untuk memberikan bekal

tentara tentang bagaimana mereka bisa loyal terhadap pemerintah dan tidak bertindak

sendiri tanpa ada perintah dari pusat.

Amir Sjarifuddin adalah tokoh yang sangat menentang nilai-nilai fasisme

Jepang , sebab pernah merasakan sendiri menjadi tawanan Jepang pada waktu itu.

Rasa benci yang begitu dalam akan diwujudkannya setelah ia menjadi menteri

pertahanan, dan memberikan konsepsi menyangkut ketentaraan supaya ditanamkan

pada aspek pertahanan dan keamaman. Maka banyak sekali masalah-masalah yang

dihadapinya semasa menjabat menteri. Usaha yang dilakukannya untuk

mengabungkan antara pamerintah dengan tentara dan tidak ada perbedaan dalam

berpolitik serta bertangung jawab dengan badan pekerja dan KNIP, karena mendapat

mandat dari Presiden Soekarno, saat pemerintahan dalam keadaan kacau.

ABSTRACT

Title ; The Amir Sjarifuddin’s policy of armed forces in 1946 until 1948.

By : Y. Anjar Triantara.

The problems that discussed for example : supporting factors the formed of

armed forces, the growth of armed forces on the governance of Amir Sjarifuddin in

1946-1948, and the concrete form of Amir Sjarifuddin’s policy. This writing target to

describe about armed forces which appear because the effect of colonialism and

fascism, after Amir Sjarifuddin become a Minister of Defender it will be displaced

function and the target is become the army orient revolutionary.

The writing method is using the history method, it is a process to test and analyze

the critically record and an old world omission, to produce a history article, so there

are some steps they are : subject election, gathering sources, criticize the source,

analyze the data, and writing. The approach that used is political and social approach.

This writing is use the analyze description method.

Amir Sjarifuddin’s policy of armed forces is a from of political endocrines.

Because, the step is use to master defence and security values state. The step that

conducted by Amir, is representing his effort to eliminate the element of Japan

fascism on people military. Forming Pepolit in education institute is to give the

military’s knowledge how they loyal to the government and do not take any actions

without order from the center.

Amir Sjarifuddin is a figure who opposing the values of Japan fascism, because

he has felt become the Japan captive in the past. The deep hates will realize after he

become a Minister of Defence, and give the conception concerning to army that

inculcated on defence and security aspect. So there are a lot of problems that faced

when he become a Minister of Defence. The effort that he does is joining the

government with military and there is not a difference in politic and responsibility

with labour institute and KNIP, because getting mandate from President Soekarno,

when the governance in disorder condition.

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma :

Nama : Y. Anjar Triantara

Nomor Mahasiswa : 994314020

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, aya memberikan kepada perpustakaan

Universitas Sanata Dharma karya ilmiah yang berjudul : KEBIJAKAN AMIR

SJARIFUDDIN TERHADAP ANGKATAN PERANG TAHUN 1946-1948

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan

kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan,

mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolayan dalam bentuk Pangkalan data,

mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media

lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun

memberikan royalti kepada saya selam tetap mencantumkan nama saya sebagai

penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal 2 Juni 2008

Menyatakan

( Y. Anjar Triantara)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan YME atas berkat dan karunianya, sehingga penulis

dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Kebijakan Amir Sjarifuddin Terhadap

Angkatan Perang Tahun 1946-1948.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan meraih gelar sarjana sastra di

Unversitas Sanata Dharma, Fakultas Sastra, Jurusan Ilmu Sejarah.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari

bantuan berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan

ucapan terimakasih kepada :

1. Ketua Jurusan Ilmu Sejarah Universitas Sanata Dharma, yang telah memberikan

ijin atas penulisan skripsi ini.

2. Ketua Progaram Studi Ilmu Sejarah Univesitas Sanata Dharma, yang telah

memberikan kesempatan dalam penulisan ini.

3. Bapak Prof. Dr. P.J. Soewarno, S.H., selaku pembimbing I yang telah

membimbing dan mengoreksi skripsi ini hingga selesai.

4. Bapak Drs. H. Purwanta M.A, selaku pembimbing akademik yang telah

memberikan dukungan, bimbingan kepada penulis selama menyelesaikan tugas

belajar.

5. Para Dosen Ilmu Sejarah, yang telah banyak memberikan bekal pengetahuan dan

bimbingan bagi penulis selama menyelesaikan tugas belajar.

6. Staf Perpustakaan USD yang telah memberikan pelayanan kepada penulis untuk

mendapatkan referensi.

7. Teman-teman mahasiswa Ilmu Sejarah angkatan 99, serta semua sahabat atas

dukungan, persahabatan, kerjasama dan kebersamaanya selama penulis

menyelesaikan studi di Univesitas Sanata Dharma.

Penulis menyadari atas kekurangan dan kelemahan terhadap penulisan skripsi

ini.Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun

sebagai upaya penyempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan bagi

Univesitas Sanata Dharma Yogyakarta khususnya.

Yogyakarta, 24 November 2007

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul .................................................................................................... i

Halaman Persetujuan Pembimbing...................................................................... ii

Halaman Pengesahan .......................................................................................... iii

Halaman Motto ................................................................................................... iv

Halaman Persembahan........................................................................................v

Pernyataan Keaslian Karya .................................................................................vi

Abstrak ...............................................................................................................vii

Abstract ..............................................................................................................viii

Lembar pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah

untuk kepentingan akademis ............................................................................... ix

Kata Pengantar....................................................................................................x

Daftar Isi.............................................................................................................xii

BAB I PENDAHULUAN...................................................................................1

A. Latar Belakang Masalah ....................................................................1

B. Rumusan masalah..............................................................................5

C. Tujuan Penelitian...............................................................................5

D. Manfaat Penelitian.............................................................................6

E. Tinjauan Sumber ...............................................................................6

F. Landasan Teori..................................................................................10

G. Hipotesis ...........................................................................................12

H. Metode dan Pendekatan Penelitian.....................................................15

1. Pengumpulan Data.......................................................................15

2. Analisis Data ...............................................................................17

I. Sistematika Penulisan ........................................................................19

BAB II FAKTOR-FAKTOR PENDORONG BERDIRINYA ANGKATAN

PERANG ................................................................................................21

A. Faktor Politik.....................................................................................26

B. Faktor Ekonomi.................................................................................29

C. Faktor Sosial .....................................................................................32

BAB III PERKEMBANGAN ANGKATAN PERANG PADA MASA

PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN AMIR SJARIFUDDIN

PADA TAHUN 1946-1948 ...................................................................36

A. Awal Mula Amir Sjarifuddin Masuk dalam Politik ............................36

1. Menjadi wakil Badan Pekerja ......................................................36

2. Tujuan dan Langkah Badan Pekerja .............................................43

B. Amir Sjarifuddin Menjadi Menteri Pertahanan ..................................44

1. Pelaksanaan Kekuasaan ...............................................................44

C. Amir Sajrifuddin Merencanakan Reorganisasi Pemerintahan .............45

1. Hubungan Militer Tentara Rakyat Dengan Tentara Reguler .........45

2. Pendidikan Militer dalam angkatan Perang (Pepolit) ....................46

BAB IV BENTUK KONKRIT KEBIJAKAN AMIR SJARIFUDDIN ................49

A. Hubungan Angkatan Perang Dengan Amir Sjarifuddin ......................49

B. Angkatan Darat Sebagai Kekuatan Politik Pasif.................................58

BAB V KESIMPULAN.....................................................................................66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah.

Dalam sejarah bangsa Indonesia, proklamasi kemerdekaan dan perang

kemerdekaan akan tercatat sebagai puncak-puncak yang berkilau dan merupakan

dasar dari perjuangan. Keinginan untuk mengakhiri penjajahan akaibat dari

imperalisme Jepang dan Belanda adalah sama usianya dengan penjajahan itu

sendiri sebab : sejak permulaan penjajahan dengan mengadakan pemberontakan-

pemberontakan dan kemudian usaha-usaha itu dilanjutkan dengan bentuk

pergerakan nasional. Baru dalam tahun 1949 maka memperoleh pengakuan dunia

terhadap kemerdekaan.1

Adanya situasi vacuum of power di Indonesia itu menimbulkan persoalan:

bagaimana proklamasi kemerdekaan akan dilakukan. Di satu pihak, Sukarno dan

Hatta serta lain-lainnya dalam menghadapi saat-saat seperti itu belum mau

melakukan Proklamasi dengan berbagai pertimbangannya sendiri. Di lain fihak

kalangan pemuda yang bergerak di bawah tanah seperti Sjahrir, Chairul Saleh

dan lainya mendesak kepada Sukarno dan Hatta yang mereka pandang sebagai

pemimpin agar supaya proklamasi kemerdekaan dilakukan secepat mungkin dan

sekarang itu juga tanpa menghubung-hubungkannya dengan pertemuan semacam

di Dalat

1 T.B Simatupang, 1954, Pelopor Dalam Perang, Pelopor Dalam Damai, Jajaran Pustaka Militer,

Jakarta.hlm. 47.

Sukarno sebagai Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia kemudian

mengundang badan tersebut untuk bersidang membicarakansaat proklamasi.

Setelah melihat keragu-raguan serta kelunakan sikap yang ada pada Sukarno dan

Hatta untuk menyatakan Proklamasi dan merasa khawatir kalau Panitia

Persiapanmenjadi ragu-ragu serta lunak pula, maka para pemuda yang bergerak

di bawah tanah segera memutuskan untuk mengadakan tindakan pressure yang

keras.

Pada tanggal 16 Agustus 1945, malam hari kalangan pemuda tersebut dengan

pimpinan Sukarni “menculik” Sukarno dan Hatta ke basis pertahanan pasukan

Pembela Tanah Air (PETA) di luar Jakarta, Rengasdengklok. Di situ pemimpin

itu dipaksa oleh anak buahnya agar Sukarno-Hatta mengumumkan Proklamasi

Kemerdekaan secepat-cepatnya pada saat itu juga. Para pemuda itu tidak mau

mendasarkan pengumuman proklamasi pada pertimbangan hasil pertemuan

Jepang , sebab Jepang telah tidak berkuasa di wilayah Indonesia sedangkan

Sekutu tidak berada di wilayah Indonesia. Sukarni memberikan jaminan kepada

Sukarno-Hatta, bahwa sebanyak puluhan ribu pemuda bersenjata siap bergerak

ke Jakarta mengiringi proklamasi.2

Ada tiga hal yang menyebabkan propaganda kemerdekaan Indonesia

mendapatkan pengakuan dunia antara tahun 1945 samapai 1949. yang pertama

ialah kekuatan yang ada pada kita, baik moral maupun material. Yang kedua

ialah keadaan internasional yang mengandung syarat-syarat yang menguntungkan

bagi propaganda, dan yang ketiga ialah kedudukan Belanda dalam tahun 1945

2 Goerge McT, Kahin, 1966, Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia, Sinar Harapan, Jakarta. Hlm.

135.

yang terlalu lemah, baik moral maupun material untuk menegakkan kembali

kekuasaannya di Indonesia.

Pemahaman sejarah Indonesia kita selanjutnya khususnya dalam

perkembangan Angkatan Perang , perjuangan kemerdekaan akan tetap

merupakan sumber inspirasi dan sumber perkembangan tradisi. Bagi Angkatan

Perang sejarah perjuangan kemerdekaan itu mengandung pula bahan-bahan

untuk mengembangkan teori-teori tentang masalah taktik dan organisasi. Oleh

sebab itu kita harus berusaha untuk mencatat perjuangan kemerdekaan selengkap

mungkin.

Di dalam sebuah negara hubungan antara sipil dan militer harus dilihat dalam

kerangka sistem politiknya yang berlaku, baik dari segi kewibawaannya maupun

dari jenis pemerintahannya. Untuk menkaitkan interaksi sipil dan militer dengan

tingkat kebudayaan politik di dalam masyarakat maka perlu pembentukan sistem

politik.

Setelah berakhirnya pemerintahan Jepang maka Sukarno mencoba untuk

membentuk pemerintahan yang baru ,agar dapat menjalankan pemerintahan

dengan baik. Pada waktu itu pemerintahan Sukarno menghadapi dua masalah

yang mendesak :menjernihkan posisinya terhadap tentara Jepang yang masih

berada di Indonesia; dan menegakkan wibawa pemerintah.

Munculnya masalah antara tentara reguler dangan tentara laskar adalah

sebagai hal yang dilatari dengan pencarian makan dan duwit. Jadi tentara pada

umumnya tidak suka sama laskar bukan atas dasar politik, tetapi karena merasa

bahwa laskar punya senjata yang seharusnya mereka miliki, jadi ini konflik yang

mendasar.3

Pada saat minggu-minggu pertama sesudah proklamasi kemerdekaan kita

berhasil merebut kembali dan menjadi modal perjuangan selajutnya berupa

penguasaan daerah-daerah di Indonesia, sekalipun tidak seluruhnya. Cita-cita

kemerdekaan telah tersebar luas dikalangan rakyat, selama pendudukan Jepang

dan paling sedikit setengah juta pemuda-pemuda yang bersedia untuk membela

Republik dengan mempertaruhkan jiwanya dan kebanyakan diantaranya telah

memperoleh latihan militer selama pendudukan Jepang, memberikan dasar cukup

kuat untuk perjuangan Republik selanjutnya.

Dapat dikatakan sesudah prokalamasi tersusun pula dasar-dasar kekuatan

yang berusaha akan menghancurkan Republik. Dasar-dasar kekuatan yang

berusaha akan menghancurkan republik itu diletakan pada penguasaan daerah

diluar Jawa dan Madura oleh Belanda, dan menempatkan pasukan-pasukan di

kota-kota besar pada minggu pertama sesudah proklamasi. Pasukan-pasukan itu

kemudian disusul oleh pasukan Belanda dengan kejadian-kejadian selanjutnya

melalui Linggarjati, Serangan Belanda yang pertama, Renville, Serangan

Belanda yang kedua, dan Persetujuan Rum-van Royen serta KMB adalah

perkembangan dari keadaan yang tercipta setelah proklamasi kemerdekaan

3 Benedict Andeson,1999, Revolusi Pemuda , tentang Revolusi Kemerdekaan, dalam Mencari

demokrasi. ISAI, Jakarta . hal. 24.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut diatas, dapat dirumuskan beberapa

permasalahan sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor pendorong berdirinya Angkatan Perang ?

2. Bagaimana perkembangan Angkatan Perang pada masa pemerintahan Amir

Sjarifuddin pada tahun 1946-1948 ?

3. Bagaimana bentuk-bentuk konkrit kebijakan Amir Sjarifuddin tentang

Angkatan Perang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk menambah pengetahuan tentang kebijakan yang diambil oleh Amir

Sjarifuddin alam Angkatan Perang tahun 1946-1948 terhadap perkembangan

pemerintahan Indonesia pada saat itu. Dalam kaitannya dengan pertahanan

sipil-militer.

2. Tujuan Khusus

a. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis, faktor-faktor pendorong

kebijakan Amir Sjarifuddin.

b. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis, perkembangan Angkatan

Perang dengan munculnya sebuah kebijakan.

c. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis, bentuk konkrit terhadap

kebijakan-kebijakan Amir Sjarifuddin

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang kebijakan Amir

Sjarifuddin terhadap Angkatan Perang 1946-1948. Dan melihat realitas yang

ada kondisi Angkatan Perang pada saat itu.

2. Bagi Universitas Sanata Dharma.

Penelitian, ini diharapkan akan dapat membantu wawasan dan

melengkapi karya tulis Ilmiah di Universitas Sanata Dharma.

3. Bagi Dunia Ilmu Pengetahuan.

Penelitian, ini dapat menambah wawasan dan memperkaya khasanah ilmu

pengetahuan tentang kebijakan Amir Sjarifuddin terhadap Angkatan Perang.

E. Tinjauan Sumber

Dalam penulisan ini penulis mengguraikan sumber tertulis berupa buku-buku

yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penulisan sejarah

sumber-sumber yang digunakan di bagi menjadi 2 yaitu sumber primer dan

sumber sekunder. Sumber primer berupa buku-buku dan arsip yang berisi tentang

data-data asli sebagai hasil dari kesaksian pelaku-pelaku peristiwa itu sendiri,

yaitu menyangkut tentang kebijakan Amir Sjarifuddin terhadap Angkatan Perang.

Sedang sumber-sumber sekunder berupa majalah dan buku-buku sebagai sumber

pelengkap untuk membahas permasalahan, merupakan kesaksian dari seorang

yang tidak terlihat langsung dalam peristiwa tersebut.

Buku-buku sebagai acuan pokok atau sumber primer antara lain; buku yang

berjudul Nasionalisme Dan Revolusi Di Indonesia, karangan Goerge Mc Turnan

Kahin, yang merupakan terjemahan dan diterbitkan oleh Sebelas Maret

University Press, berkerja sama dengan Pustaka Sinar Harapan tahun 1995.

Dalam buku ini menguraikan pengetahuan faktual serta cerita (naratif) deskriptif

mengenai proses perkembangan pergerakan nasional, pendudukan Jepang, dan

pergolakan serta perjuangan bangsa Indonesia masa Revolusi.

Buku Pelopor Dalam Perang Pelopor Dalam Damai, karangan T.B

Simatupang, diterbitkan oleh Jajasan Pustaka Militer, 1945. Dalam buku ini

meguraikan perjalanan sejarah Angkatan Perang dari awal masa kedudukan

Jepang, Belanda dan bentuk-bentuk serta langkah-langkah yang dilakukan oleh

Angkatan Perang dalam pembangunan pertahanan untuk Negara Republik

Indonesia.

Buku Tentara Nasional Indonesia, Jilid Pertama dan Kedua karangan Abdul

Haris Nasution, diterbitkan oleh Seruling Masa, Jakarta, 1968. Dalam buku ini

menguraikan tentang masa liberalisme ABRI/ TNI selau mengemukakan untuk

kembali ke UUD 1945 sebagai suatu syarat mutlak untuk mengatasi kesukaran-

kesukaran dalam Negara dan dengan demikian diharapkan bersatunya potensi

nasioanal untuk Ampera.Kewajiban ABRI/TNI sebgai tulang punggung Negara

selamanya harus tetap memperkuat dan mempertahankan kemerdekaan dan

kedaulatan.

Sumber sekunder yaitu; Buku berjudul Politik Militer Indonesia 1945-

1967,Menuju Dwi Fungsi ABRI, karangan Ulf Sundhausen dan diterbitkan oleh

LP3ES tahun 1986.Dalam buku ini menguraikan tentang pemahaman arah

mengenai hubungan sipil-militer di Negara-negara yang sedang berkembang

pada umumnya, dengan menyelidiki sebab campur tangan militer di Indonesia.

Buku Perkembangan Militer Dalan Politik Di Indonesia, 1945-1966.

Karangan Yahya A. Muhaimin dan diterbitkan oleh Gajah mada Universitas

Press.Dalam buku ini menguraikan tentang bagaimana untuk dapat memahami

hubungan antara politik militer di Indonesia dengan mengunakan gaya bahasa

lain”mengapa tentara Indonesia memainkan peranan politik sampai kemudian

memegang oposisi dominan,dan bagaimana proses perkembangan itu

berlangsung”.

Buku Revolusi Pemuda Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-

1946. Karangan Ben Anderson dan diterbitkan oleh Pustaka Sinar Harapan

Jakarta. Dalam buku ini menguraikan tentang asalnya revolusi di Indonesia

mengungkapkan sifat-sifat khas yaitu dengan memasukan melalui analisa Marxis

yang konvesional atau dipandang baik dari segi “keterasingan para cerdik pandai

maupun frustasi terhadap harapan-harapan yang semakin memuncak”, Ia

menjelaskan pusat dari kekuatan revolusi dalam tahap awal yaitu kemerdekaan,

bahkan yang menentukan adalah tangan pemuda Indonesia.

Buku Perintah Presiden Sukarno, Rebut Kembali Madiun, Siliwangi

Menumpas Pemberontakan PKI/Muso 1948, karangan Hirmawan Soetanto dan

diterbitkan oleh Pustaka harapan Jakarta, 1994. Dalam buku ini menguraikan

tentang nilai pragmatis yang merupakan suatu nilai sejarah sangat bermanfaat

untuk menghidupkan sejarah agar tidak menjadi deretan kronologis sejarah yang

mati dan tiada arti. Bagi TNI sejarah merupakan ilmu pengetahuan untuk benar-

benar dapat dirasakan manfaatnya bagi pengembangan tugas yang

dihadapi.Dapat dikatakan gerak juang Siliwangi merupakan perjalanan sejarah

militer yang pada saatnya menjadi bagian dari sejarah.

Buku Perjuangan Politik Bangsa Indonesia, Linggarjati, karangan K.M.L

Tobing, diterbitkan oleh Gunung Agung Jakarta, 1986. Dalam buku ini

menguraikan perjuangan politik kemerdekaan yang dilalui hanyalah unsur yang

lahir dari potensi bangsa, secara formal mereka tidak memiliki sarana dan ilmu

yang dapat diandalkan. Perjuangan politik revolusi dipastikan pada puncak

peristiwa yang sangat mempengaruhi perjuangan kemerdekaan dengan demikian

lebih jelas diperoleh gambaran tentang tidak adanya tolak ukur moral dalam

politik materialisme terhadap generasi penerus.

Buku Menentang Mitos Tentara Rakyat, karangan Coen Husain Pontoh,

Resist Book, Yogyakarta, 2005. Dalam buku ini menguraikan persoalan

dwifungsi ABRI diartikan masuk dalam politik praktis yang mengenai fungsi

pertahanan dan merumuskan arah politik nasional. Legitimasi penempatan posisi

militer yang setara dengan pemerintahan sipil, melihat ruang gerak tentara

sebagai alat negara dan nilai-nilai pertahanan nasional.

Perbedaan yang mendasar adalah statement dan jalan pikiran antara penulis

dan pembaca cukup berbeda, sebab daya serap masing-masing peryataan yang di

cerna dalam pikiran antara buku yang satu dengan yang lain sangat

seknifikan.Jadi kemungkinan untuk alasan pemilihan judul atau topik memang

kurang ada dukungan dari sumber-sumber yang ada. Alangkah baiknya apabila

ada rekan mahasiswa yang mau memperbaikainya dengan membandingkan

kembali atau melihat kembali kekurangan dan kelebihan yang perlu untuk di

jelaskan kembali.

F. Landasan Teori

Dalam penulisan skripsi ini, yang dibahas adalah kebijakan Amir Sjarifuddin

terhadap Angkatan Perang tahun 1946-1948.Maka dalam usaha mencari jawaban

atau pengertian yang berhubungan dengan judul Skripsi agar lebih mudah

pemahamannya.

Dalam penulisan ini yang akan diperjelas adalah bentuk-bentuk kebijakan

yang diambil oleh Amir terhadap Angkatan Perang, dan kondisi juga strukturisasi

Angkatan Perang pada saat sebelum dan sesudah menjadi Menteri Pertahanan.

Kebijakan adalah rangkaian konsep dasar yang menjadi garis besar rencana

dalam pelaksanaan suatu perjalanan, itu merupakan tujuan atau prinsip pedoman

untuk menjamin usaha mencapai sasaran.4 Maka dapat dilihat menurut Anderson

telaah rincinya mengenai periode ini merupakan salah satu sumber utama

mengenai hubungan antara tentara dan kabinet sosialis yang pertama ,niat Amir

untuk memberikan indoktrinasi politik kepada tentara itu didasarkan pada

pengalaman pribadinya dengan orang-orang Jepang di masa pendudukan, dan

hasratnya agar tentara Indonesia tidak mengembangkan apa yang dianggap

sebagai nilai-nilai yang militeristik dan otoriter dari tentara Kekaisaran dengan

kemampuannya untuk mencampuri urusan politik.5

4 Kamus Besar Bahasa Indonesia , Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, 1993, Balai

Pustaka, Jakarta. 5 ULF Sundhaussen,1986, Politik Militer Indonesia 1945-1967, Menuju Dwifungasi ABRI, :LP3ES

Jakarta. hlm.45-46.

Bentuk kebijakan tersebut yaitu dengan memberikan pendidikan politik

kepada korps perwira tentara, baik dalam upaya yang sangat tulus untuk

’mendemokrasikan’ dan ‘mensosialkan’ pandangan mereka , maupun dengan

sendirinya memperkuat kedudukan terhadap komandan-komandan yang dekat

kepada Sudirman. Melakukan kampanye memberikan ‘keyakinan politik’ kepada

tentara dengan upaya untuk mengikat mereka kepada pemerintahan, tidak

sekedar sebagai alat sembarang pemerintah yang kebetulan sedang berkuasa,

melainkan juga memberikan pendidikan ideologis kepada mereka untuk berada

dalam jangkuan golongan yang berorientasi sosialis yang dipimpin oleh Amir

Sjarifiuddin.6

Pada tanggal 19 Febuari 1946 Amir mengumumkan bahwa staf pendidikan

telah dibentuk dalam lingkungan kementrianya, tugasnya adalah untuk meletakan

garis-garis pedoman bagi pendidikan politik tentara. Staf pendidikan dikepalai

oleh Soekono Djojopraktiknjo, seorang bekas pegawai kantor pos,dan anggota

partai sosialis terdiri dari 3 orang sosialis lainya, tiga politisi Islam dari Masjumi

dan Dr. Mustopo orang yang agak eksentrik dan bekas komandan BKR Surabaya.

Dengan demikian hanya golongan Sosialis dan Masjumi yang terwakili dalam

staf pendidikan. Kecuali Mustopo yang pernah menjabat komandan bataliyon

PETA, tidak seorangpun yang berpendidikan militer. Walaupun demikian

Soekono diberi pangkat letjen yang merupakan pangkat yang disandang oleh

Oerip Sumoharjo pada waktu itu sebagai Kepala Staf di Markas Besar Tentara

6 Ben Anderson,1988, ‘Revoluisi Pemuda’ Pendudukan jepang perlawanan di jawa 1944-1988, Sinar

Harapan, Jakarta. hlm. 359..

dan semua orang lainya mendapat pangkat mayor jendral setaraf dengan

panglima divisi.

Bentuk konkrit dari kebijakan yang dilakukan oleh Amir Sjarifuddin adalah

rasa ketidak puasan terhadap tentara yang kurang begitu loyal dengan Negara

karena mereka merupakan bagian terpenting dari pemerintahan Republik

Indonesia. Secara de fakto angkatan perang merupakan unsur utama dalam

pemerintahan, sebab itu adalah kangkah kuat untuk menunjukan bahwa negara

itu maju dan berkembang apabila bisa diakui oleh negara lain secara de

yure.Hubungan diplomasi antar negara menjadikan kuat akan pengakuan

kekuasaan yang mutlak bahwa Indonesia itu ada, bukan dari hadiah dari Belanda

melainkan perjuangan kedaulatan dan kekuatan militer juga diplomasi politik.

G. Hipotesis

Dari uraian diatas maka diambil hipotesis sebabai berikut:

1. Kalau berdirinya angkatan perang menandai awal munculnya tentara regular

dan laskar rakyat, maka pemerintah akan mendirikan angkatan perang.

Jatuhnya pemerintahan Jepang di Indonesia menyebabkan munculnya

gerakan pemuda yang terjalin pada organisasi-organisasi perjuangan yang

dikenal dengan nama “lasykar”. Kurangnya persenjataan,tidak terlatih,

ketidakdisiplinan ,dan tidak memiliki pemimpin yang berpengalaman.

Faktor politik, merupakan bentuk sedang keterkaitan antara pemrintah

dengan tentara baik langsung maupun tidak langsung. Tetapi pada

kenyataannya tentara laskar atau rakyat berdiri sendiri dan tidak mau

diperintah oleh pemerintah, karena sering berselisih paham dengan

pemerintah Sukarno dan tidak mau menerima perintah dari pemimpin

nasional yang tidak bersikap tegas dalam menentang pendaratan pasukan-

pasukan Sekutu dan Belanda. Demikian juga pemerintah menekan semangat

mereka para pemuda yang tergabung dalam lascar rakyat untuk bertindak.

2. Kalau Amir Sjarifuddin mengangap faktor politik penting, maka diadakan

reorganisasi struktur pemerintahan dan tentara yang mencakup biro perjuang.

Mereka yang sudah masuk dalam pendidikan militer Amir sehingga

tergabung dalam wadah perjuangan.

Idiologi yang ada adalah bagaimana antara tentara dan Negara saling

berhubungan tidak ada jurang pemisah yang sangat tajam, sebab langkah

yang ditempuh oleh Amir ialah mempolitikkan tentara dan menjadikan alat

negara yang tangguh.

Perkembangan angkatan perang pada masa pemerintahan Amir

Sjarifuddind dengan dilakukannya reorganisasi dalam struktur pemerintahan

antara tentara dan laskar rakyat dalam satu wadah politik, yang berupa

penghabungan anatara keduannya digabungkan menjadi satu untuk sistem

pertahanan. Membentuk sebuah “Biro Perjuangan”di dalam lingkungan

kementerian yang bertangungjawab atas urusan kelaskaran. Berbagai badan

perjuangan yang ada pada waktu itu di organisasikan menjadi brigade-brigade

ditempatkan di bawah pengaruh Biro perjuangan yang juga membentuk

inspektorat di daerah-daerah.

Dalam hal ini Amir tidak saja berhasil untuk tetap mengontrol atas bagian

terbesar dari pasukan, dia juga telah mengembangkan sebuah konsep untuk

menempatkan tentara reguler dibawah pengaruhnya, tujuannya itu hendak

dicapai dengan melalui indoktrinasi politik. Pembentuk staf pendidikan

membawakan korps Pepolit yang tugasnya adalah meletakkan pedoman bagi

pendidikan politik tentara dalam pembentukkan pemerintahan. Pedoman

tersebut merupakan arah dan tujuan yang sesungguhnya dari kebijakan

Menteri Pertahanan.

3. Kalau Amir Sjarifuddin menganggap tentara rakyat bermafaat dalam sistem

politik pertahanan dan keamanan maka dia akan megabungkan tentara rakyat

dan tentara reguler dalam angkatan perang Indonesia.

Kebijakan angkatan perang yang diambil oleh Amir Sjarifuddin dengan

mengantikan sistem politik militer yang ada menjadi suatu kekuatan politk

untuk membangun sebuah negara. Langkah-langkah yang ditempuh dengan

melihat kinerja tentara yang kurang begitu loyal terhadap pemerintah tentang

arti kedaulatan bersifat menyeluruh. Usaha yang dilakukan Amir yaitu,

pendidikan politik untuk tentara merupakan usaha pemerintah untuk

gabungan kedua belah pihak untuk mewujudakan dindoktinasi politik dalam

pemerintahan.

Bentuk konkrit yaitu dengan mengantikan sistem politik pertahanan

keamanan melalui reorganisasi dan rasionalisasi angkatan perang dalam

struktur pemerintahan yakni mengabungkan antara tentara rakyat dangan

tentara sipil, menjadi lembaga pertahanan negara. Pengantin nama dan fungsi

tentara rakyat menjadi BKR,TKR TRI dan TNI.

H. Metode dan Pendeketan Penelitian

Metode.

1. Pengumpulan Data

Penulisan ini memiliki 2 ciri yaitu pertama mengandung praspektif

historis dan kedua bersifat politik. Oleh karena itu data yang digunakan harus

memenuhi dua kriteria tersebut.Pertama, mengandung prespektif historis

berarti data yang digunakan berupa kumpulan fenomena-fenomena yang

dibatasi dalam ruang dan waktu. Berarti data pada penulisan ini berdasarkan

pada fenomena yang terjadi dalam suatu tempat dan dibatasi oleh waktu.

Kedua, sifat dari penulisan ini adalah politik sehingga data yang digunakan

berupa pertanyaan-pertanyaan atau tulisa mengenai hubungan pemerintahan

dan angkatan perang.

Data pada penulisan ini diperoleh melalui studi pustaka. Studi pustaka

merupakan suatu metode penulisan dimana penulis mengali dan mengolah

data yang sudah berbentuk tulisan atau pertanyaan menjadi suatu

historiografi. Ini berarti menandakan bahwa data yang digunakan sudah ada

kemudian mencari, mempelajari, dan memperdalam.

Dalam penulisan sejarah, sumber-sumber yang digunakan dibagi menjadi

2 yaitu sumber primer dan sumber sekunder.Sumber primer adalah kesaksian

dari seorang saksi dengan mata kepala sendiri menyaksikan peristiwa

tersebut atau pelaku-pelaku peristiwa itu sendiri. Sedangkan sumber sekunder

adalah kesaksian dari seorang yang tidak mengunakan mata kepala sendiri

atau dari seorang yang tidak menyaksikan sendiri dalam peristiwa yang

dikisahkannya.

Langkah berikutnya adalah kritik sumber. kritik sumber merupakan tahap

setelah pengumpulan data. Kritik bertujuan untuk mengetahui sejauh mana

kredibilitas sumber.Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kritik adalah

pengujian terhadap data pada penulisan sejarah.7

Kritik sumber pada penulisan sejarah merupakan sesuatu yang harus

dilakukan. Hal ini untuk mengindari adanya kepalsuan dan keberpihakan

suatu sumber dan data pada penulisan ini. Sumber primer di dapatkan dari

Buku karya Kahin, T.B Simatupang, Nasution, sebab mereka sendiri

mengalami dan menyaksikan bagaimana peristiwa tersebut. Sebagin besar

merupakan sumber sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber

yang merupakan pengunaan sumber lain. Jadi, sumber ini merupakan sumber

kedua, yaitu, buku karya Ben Anderson, Ulf Sundhausen,Yahya A.

Muhaimin, Hirmawan Soetanto, K.M. L Tobing, oleh karena itu penulis

memperlakukan sumber sedemikian rupa sehingga hasilnya mendekati

kebenaran.

Salah satu cara yang ditempuh penulis untuk kritik interen adalah

membandingkan antar sumber.Bila parbandingan ini kesemuanya ke arah

metodologi topik yang akan dibahas maka sumber tersebut diakuki

7Louis Gottschalk, Mengerti Sejarah (terj.Nugroho Notosusanto),1983, Universitas Indonesia Pres,

Jakarta. hlm. 75.

kredibilitasnya, sedangkan untuk melakukan kritik ekstern sumber tertulis

dilakukan dengan meneliti jenis tulisan, gaya bahasanya, setelah itu baru

diteliti isinya,apakah isi pernyataan, fakta-fakta dan ceritanya dapat

dipercaya, untuk itu perlu pula di identifikasi penulisannya hal ini

menyangkut apakah seorang panulis ini berkompeten terhadap masalah-

masalah.

Sumber primer adalah sumber yang didapatkan dari kejadian tersebut dan

bukan dari manipulasi keadaan atau pada waktu peristiwa berlangsung

terjadi. Seperti tokoh-tokoh yang menulis buku tersebut dan mengalami

sendiri peristiwa itu, dan melihat realita yang ada. Sepeti Nasution,

Simatupang dan kahin. Perjalanan sejarah perjuangan yang ditulis oleh

tokoh-tokoh tersebut merupakan sumber primer, sebab di karenakan menjadi

dasar baik secara ruang dan waktu.

2. Analisis Data

Data yang telah diseleksi dan diuji dilanjutkan dengan analisis. Analisis

merupakan tahap yang paling penting dan menentukan dalam suatu

penulisan. Jenis analisa ditentukan oleh sifat data yang dikumpulkan.Apabila

data yang dikumpulkan itu berwujud kasus-kasus maka analisanya bersifat

kualitatif.8

Hasil analisis akan menunjukkan tingkat keberhasilan suatu penulisan.

Penulis berusaha menempatkan data secermat mungkin supaya hasil

penulisan ini bisa mendekati keadaan yang sebenarnya. Pengolahan data

8 Koentjaraningrat,1993, Metode-metode Penelitian Masyarakat, : P.T. Gramedia Pustaka Utama,

Jakarta. hlm. 296.

secara cermat diharapkan mampu mengurangi subjektivitas yang biasanya

muncul dalam sebuah historiografi,

sebab sejarah dalam arti objektif (peristiwa) yang diamati dan dirumuskan

dalam pikiran subjek tidak akan pernah murni tetapi lebih diberi warna sesuai

kacamata subjek.9

Penulisan ini mengunakan model deskriftif analisis, sumber-sumber yng

dikumpulkan kemudian dianalisis, sehingga dapat digunakan untuk

memecahkan permasalahan yang sedang diteliti. Melalui model penulisan

tersebut diharapkan dapat menghasilkan suatu tulisan sejarah yang dapat

dipercaya.

Pendekatan.

Sebagai permasalahan inti dari metodologi dalam ilmu sejarah dapat tersebut

masalah pendekatan. Penggambaran mengenai suatu peristiwa di lihat dari segi

mana kita memandangnya, dimensi mana yang diperhatikan, unsur-unsur mana

yang di ungkapkan. Pendekatan politikologis menyoroti struktur kekuasaan, Jenis

pemimpin, hierarki sosial, pertentangan kekuasaan dan lain-lain. Dengan bantuan

pengetahuan konsep dan teori ilmu-ilmu sosial, yaitu sosiologi, antropologi, dan

ilmu politik.10

Pendekatan yang digunakan adalah sejarah politik, sebab di sini mengupas

tentang kiprah orang yang berkuasa pada waktu itu. Termasuk dalam teori

orang-orang besar. Sebagai permasalahan inti dari metodologi dalam ilmu sejarah

9 Sartono Kartodirdjo,1992, Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi sejarah, : Gramedia, Jakarta.

hlm.62. 10 Ibid, hlm.4 dan 166

dapat disebut masalah pendekatan. Pengambaran kita mengenai suatu peristiwa

sangat tergantung pada pendekatan, ialah dari segi mana kita memandangnya,

dimensi mana yang di perhatikan, unsur-unsur mana yang diungkapkan.

Dalam menghadapi gejala histories yang kompleks, diperlukan penyaringan

data yang diperlukan. Maka suatu seleksi akan dipermudah dengan adanya

konsep-konsep yang berfungasi sebagai kriteria, antara lain teori-teori ilmu-ilmu

sosial, yaitu ilmu politik. Maka kerangka konseptual referensi lebih luas dan

analisis lebih mendalam. Di sini sejarah politik dalam bentuk sejarah analitis

akan mampu menerangkan kejadian politik secara lebih mendalam. Melihat

sistem politik berserta proses dan stuktur politik yang terdapat didalamnya maka

hal ini membawa implikasi motodologis ialah mencakup pendekatan sistem.

Konsep yang dipergunakan ialah bentuk-bentuk dari teori-teori ilimu-ilmu

sosial yang mendukung konsep penganalisanya maupun bentuk dasar dari gejala

sejarah yang komplek. Sejarah politik menjadi acuan pokok yang bisa

menunjukan langkah nyata untuk membentuk sebuah kerangka berfikir.

I. Sistematika Penulisan

Penulisan ini akan disusun dengan sistematika sebagai berikut; Bab I adalah

latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjuan

pustaka, landasan teori, hipotesa, metode dan pendekatan.

Bab II, Antara lain berisi : Faktor-faktor pendorong munculnya angkatan

perang, ditinjau dari Faktor politik,ekonomi dan sosial yang mendasar.

Bab III, berisi : Perkembangan Angkatan Perang dengan munculnya

kebijakan pemerintah pada masa pemerintahan Amir Sjarifuddin tersebut.

Bab IV, berisi : Bagaimana bentuk-bentuk konkrit kebijakan yang telah

dilaksanakan Amir Sjarifuddin.

Bab V, Berisi : Penutup dan kesimpulan.

BAB II

FAKTOR – FAKTOR PENDORONG BERDIRINYA

ANGKATAN PERANG

Proklamasi kemerdekaan adalah merupakan suatu tindakan yang revolusioner.

Dengan kata bahwa kita menyatakan berdirinya suatu negara nasional yang meliputi

seluruh wilayah yang sebelumnya terkenal sebagai Hindia-Belanda. Maka

proklamasi sebagai tolak ukur utama dimana menghapus hak-hak kehidupan Belanda

di Indonesia. Kebebasan negara Indonesia setelah proklamasi memberikan nuansa

kepada rakyat berasa bahwa negara berdaulat sebagai tuan rumah, yang telah lepas

dari kekuasaan Jepang dan Belanda. Tujuan dari proklamasi kemerdekaan ialah

memberikan kebebasan hak untuk dapat berkarya yang lebih sempurna, kecerdasan

tinggi dan kesejahteraan serta kebahagiyaan cukup besar kepada manusia

Indonesia.11

Akar dari perjuangan bangsa Indonesia yang dilakukan oleh para pemuda ialah

mendesak pemerintah untuk bertindak memproklamasi kemerdekaan dengan cara

paling efektif dan militan.12 Pada waktu itu pemuda merupakan golongan yang

istimewa didalam masyarakat kita, baik di desa maupun dari golongan terpelajar

yang pernah mengikuti latihan militer, semuanya merasakan adanya ikatan khusus

yaitu untuk memelopori perjuangan kemerdekaan. Dapat dikatakan para pemuda

disemua tempat berkumpul memelopori penaikan bendera Merah Putih,dan merebut

11 T.B, Simatupang, 1945, Pelopor Dalam Perang Pelopor Dalam Damai, Yayasan Pustaka Militer,

Jakarta hlm 25 12 T.B Simatupang, ibid, hlm. 109.

kembali kekuasaan dikantor-kantor milik Jepang serta melucuti senjata-senjata

tentara jepang untuk membentuk barisan-barisan pemuda bersenjata.

Istilah laskar dapat diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan soldier, militia,

atau army. Namun pada masa revolusi fisik istilah itu bermakna satuan bersenjata di

luar tentara regular, yang pada umumnya berkonotasi pada orientasi politik

tertentu.13

Dalam sejarah laskar sejak semula adalah sejarah yang bersifat aspirasi politik,

yaitu menuju Indonesia merdeka. Ketika Jepang mendarat di tanah Jawa, para aktivis

nasionalis curiga pada niat baik “saudara tua” itu memutuskan untuk melawan dua

arah. Pertama,golongan Soekarno-Hatta yang memilih berjuang secara resmi di atas

tanah (terang-terangan); dan kedua golongan pemuda yang bergerak dibawah tanah

(secara diam-diam) Dalam kenyataannya bahwa Hatta dan Sjahrir, bertemu dan

membicarakan strategi yang harus ditempuh dalam penegakan pemerintahan sangat

berlainan dan menyebabkan perang idiologi untuk membentuk suatu stabilitas

pertahanan. Hasilnya Soekarno-Hatta akan berkerja sama dengan jepang, sedangkan

Sjahrir akan menempuh garis non-kooperasi.

Mengenai gerakan bawah tanah Kahin14dan Anderson

15 menjelaskan pada masa

pendududkan Jepang terdapat empat kekutan bawah tanah. Pertama terbersar adalah

gerakan bawah tanah Amir Sjarifuddin, seorang bekas ketua gerakan rakyat

Indonesia (Gerindo), yang paling konsisten melawan fasisme, dan merupakan

13 Robert B. Crib, 1999, Gejolak Revolusi di Jakarta 1945-1949 Pergulatan antara Otonomi dan

Hegemoni, P.T. Pustaka uatama graffiti. Jakarta. Hlm. 61. 14 Goerge, McT. Kahin,1995, Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia. Sinar Harapan Indonesia.,

Jakarta. Hlm141-143 15 benedict R.O.G. Anderson, 1988, Revolusi pamuda Pendududkan Jepang dan Perlawanan di Jawa

1944-1946, Harta Mitra Pustaka Kayu, Jakarta. Hlm 58-71.

kekuatan yang ditakuti oleh jepang. Kedua, gerakan yang dipimpin oleh Soetan

Sjahrir. Ketiga, adalah gerakan bawah tanah Persatuan Mahasiswa, di Jakarta

terutana di fakultas kedokteran. Keempat, gerkan bawah tanah yang diketuani oleh

Sukarni , yang bermarkas diasrama angkatan baru Indonesia.jalan Menteng Raya 31

Jakarta.

Tujuan utama dari keempat gerakan bawah tanah adalah masuk ke dalam Peta

dan ke dalam organisasi-organisasi yang dibentuk oleh Jepang. Ada dua tujuan

utama dari perembesan itu :16

1. Sebanyak mungkin memegang kendali dalam unit-unit semua organisasi itu lewat

pemegang posisi kunci yang dapat dipercaya.

2. Menggiring anggotanya ke arah anti Jepang dan Pro Sekutu, terutama

menyiapkan mereka untuk bangkit melawan Jepang bila invasi sekutu bakal

datang.

Perembesan gerakan bawah tanah di imbangi dengan mendapat lahan yang subur

pada gelora pemuda, terutama setelah Jepang takluk pada Sekutu. Pemuda-pemuda

itu merasa terpangil untuk menyelamatkan revolusi dan membela kehormatan

Republik. Mereka rela mengenyampingkan kepentingan dan kenikmatan pribadinya

demi tegaknya republik yang baru merdeka.

Dalam sejarah bangsa Indonesia Proklamasi Kemerdekaan dan perang

kemerdekaan akan menjadi dasar untuk membangun sebuah negara yang kuat.,

apabila terdukung oleh dibentuknya angkatan perang kuat. Keinginan untuk

membentuk pertahanan negara dilakukan dengan berbagi faktor yaitu; faktor

16 Ibid. hlm 144.

politik,ekonomi,sosial yang cukup kuat agar terbentuklah angkatan perang. Ada tiga

hal yang dapat menyebabkan perjuang bangsa Indonesia ; pertama kekuatan pada

diri sendiri (baik moral maupun material), kedua keadaan Internasional saat itu

menguntungkan perjuangan, ketiga kedudukan Belanda saat itu sangat lemah baik

moril maupun materiel, maka langkah tersebut untuk menegakan kembali kekuasaan

di Indonesia.

Perkembangan angkatan perang dalam sejarah bangsa Indonesia dan khususnya

berdirinya angkatan perang ialah perjuangan kemerdekaan akan merupakan sumber

inspirasi dan sumber perkembangan tradisi. Karena pada waktu itu sangat menjujung

tinggi kebersamaan dalam berjuang untuk mengusir penjajah baik Jepang maupun

Belanda. Terliahat dari sistem komado yang dilakukan oleh penguasa atau bentuk

feodalisme yang cukup dominan dalam kehidupan masyarakat. Bagi angkatan

perang sejarah perjuangan itu mengandung pula bahan-bahan untuk mengembangkan

teori-teori tentang taktik dan organisasi. Oleh sebab itu berusaha mencatat sejarah

perjuangan kemerdekaan dengan selengkap mungkin dan jujur.

Dalam periode minggu-minggu pertama sesudah proklamasi kemerdekaan

pemuda berhasil merebut modal perjuangan selanjutnya berupa senjata dan

pengusaan daerah-daerah yang luas di Indonesia, meskipun tidak seluruhnya. Cita-

cita kemerdekaan yang tersebar luas di kalangan rakyat selama pendudukan Jepang,

jadi paling sedikit setengah juta pemuda yang bersedia untuk membela Republik

dengan mempertahankan jiwanya. Mereka semua diantaranya telah memperoleh

latihan militer selama pendudukan Jepang, memberikan dasar-dasar cukup kuat

kepada perjuangan Republik selanjutnya.

Selanjutnya dalam minggu pertama telah tersusun pula dasar-dasar kekuatan

yang barusaha akan mnghancurkan republik. Dasar-dasar kekuatan itu diletakan

kepada penguasaan daerah di luar Jawa dan Madura oleh Belanda dan menempatkan

pasukan-pasukan sekutu di seuruh kota-kota besar pada minggu pertama sesudah

proklamasi, pasukan itu kemudian di susul oleh pasukan Belanda.17

Kejadian-kejadian selanjutnya mulai Linggarjati, serangan Belanda pertama,

Renvile, serangan Belanda kedua, dan persetujuan Rum-van Royen, serta KMB

adalah perkembangan dari keadaan yang tercipta pada minggu-minggu pertama

sesudah Proklamasi Kemerdekaan. Perjuangan kemerdekaan membuktikan bahwa

negara Barat tidak dapat lagi memaksakan kekuasaannya terhadap bangsa Timur,

dengan mempergunakan angkatan laut,angkatan darat, angkatan udara. Suatu bangsa

yang mempunyai keisyafan nasional yang meluas dikalangan rakyat yang telah

memiliki kemahiran kemilteran dan senjata tidak dapat lagi dijajah. Pencobaan

untuk menjajah hanya akan melahirkan chaos, hal ini adalah penting bagi hubungan

antar negara-negara sedang berkembang dan negara maju pada waktu akan datang.

Pemakaian tenaga pemuda yang jumlahnya lebih dari setengah juta dan pemakain

senjata-senjta rampasan dari Jepang tidak dapat diatur dengan efisiens oleh karena

tidak diadakan suatu organisasi yang sangup memimpin meliputi semua tenaga-

tenaga dalam waktu singkat. Tenaga manusia dan senjata disusun dalam beratu-ratus

pasukan yang masing-masng bertindak sendiri. Pertentangan-pertentangan pribadi

antar daerah dan pusat, serta faktor politik, kurangnya tenaga kerja yang

17 Ibid, hlm.99.

berpengalaman dalam pekerjaan mengatur dan memimpin organisasi militer yang

besar.

Pengalaman-pengalaman yang membuktikan bahwa untuk melawan pasukan-

pasukan Belanda yaitu diperlukan pasukan bernilai tinggi mempunyai persenjataan

yang kuat,dan dapat bertindak seperti mobil.Yakni bergerak dari satu daerah ke

daerah lain untuk menyerang kedudukan musuh. Di samping itu diperlukan pasukan

yang terpencar di semua daerah-daerah, bertugas untuk memberikan perlindungan

kepada pamongpraja agar bisa meneruskan pemerintahan dimana-mana. Oleh sebab

itu diadakanlah reorganisasi dan rasionalisasi dalam angkatan perang.

Suasana persatuan antara rakyat dan laskar-laskar begitu kental karena bersama

rakyat mereka membela dan mempertahankan kemerdekaan,sebab pemuda-pemuda

yang tergabung dalam laskar rakyat lebih militan dan lebih radikal melawan tentara

Sekutu maupun NICA.mereka cepat mendapat dukungan dari rakyat dari pada

tentara regular. Badan perjuangan (laskar) yang sesunguhnya merupakan lambang

dari rakyat yang bersenjata, dengan kata lain, tentara yang lahir dari rakyat , besar

barsama rakyat, dan revolusi adalah laskar rakyat. menurut Anderson.18

A. Faktor Politik

Angkatan perang dilahirkan oleh Proklamasi kemerdekaan adalah anak

kandung dari revolusi. Oleh sabab itu apabila kita hendak memahami fungsi

angkatan perang , maka muncul pertanyaan : apakah fungsi angkatan perang kita

dalam hubungan cita-cita Proklamasi kemerdekaan dan revolusi. Tentu saja ada

kaitanya karena merupakan suatu mata rantai yang saling berhubungan. Dapat

18 Ibid. hlm 294.

dijelaskan bentuk dari angkatan perang bukan merupakan tujuan dalam dirinya,

malainkan tidak untuk kepentingan anggota-anggotanya saja tetapi sebagai alat

dari negara yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan oleh

negara maka angkatan perang adalah alat untuk memajukan kepentingan rekyat

dan sebagai alat abadi dari rakyat.

Pengertian angkatan perang mengenai fungsinya ialah bersumber dari

UUD 1945 bagian dari pembukaan yang berisi hal berikut: “kemudian dari

pada itu untuk membentuk sustu pemerintahan negara Indonesia yang

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdasakan

kehidupan bangsa, dan ikut melakukan keteriban dunia yang berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial , maka disusunlah

kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar

negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susuna negara Republik

Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada : Ketuhanan

Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia

dan kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusywaratan

perwakilan , serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh

rakyat Indonasia.”

Disini dapat kita pahami pemerintah menjalankan pertahanan keluar dan

memelihara keamanan serta ketertiban dalam negeri. Tentara merupakan alat

Juga sarana pelatihan keprajuritan bagi rakyat, yang dimaksud adalah dalam

hubungan wajib-militer dan wajib-latih, ini berarti negara membuktikan latihan

keprajuritan kepada rakyat dapat dipergunakan dengan sadar dan sistematis

sebagai bagian dari usaha untuk mecerdaskan kehidupan bangsa.

Sebelum pendudukan Jepang keinginan untuk merdeka telah memperoleh

bentuk yang nyata berupa pergerakan nasional dan memperoleh isi terang sebagai

cita-cita untuk mewujudkan demokrasi di Indonesia. Saat tentara pernah menjadi

bagian dari tentara pasukan Jepang yang merupakan tulang punggung satu-

satunya dalam organisasi tidak menyerah, atau dengan kata lain ialah tenaga-

tenaga yang mempunyai kemahiran militer untuk bertempur dan semangat

berjuang yang luas tersebar, terutama dikalangan pemuda-pemuda. Akan tetapi

tidak ada suatu pusat atau suatu staf umum yang memimpin dan mengtur

seluruhnya; tidak ada rangka organisasi, tidak ada saluran untuk memimpin dan

mengawasi seluruhnya. Banyak pemuda-pemuda yang mau bertempur

mengunakan juga senjata-senjata tetapi tidak ada organisasi yang mengaturnya.

Apa yang dijalankan oleh Jepang pendidikan bidang militer di Indonesia selama

zaman pendudukan masih sangat jauh bagi persiapan untuk mendirikan suatu

Tentara Nasional. Tidak ada suatu keseimbangan di dalam usaha Jepang antara

pembentukan pasukan-pasukan dan penyebarluasan kemahiran militer pada

suatu pihak dan usaha untuk mempersiapkan personil yang akan memimpin

seluruhnya itu pada pihak lain kondisi demikian mempunyai pengaruh yang

masih akan lama terasa dalam perkembangan angkatan perang Indonasia yang

didirikan sesudah Proklamasi Kemerdekaan.

Melalui bebagai organisasi semi militer dan organisasi militer, di antaranya

Peta kemahiran militer dan sifat-sifat militan tersebar luas di kalangan bangsa

Indonesia, terutama di kalangan pemuda-pemuda. Hal ini sangat besar artinya

bagi perjuangan kemerdekaan.

Penyebarluasan kemahiran militer selama penddudukan Jepang berlansung

dengan tentara Jepang sebagai satu-satunya organisasi sentral yang mengawasi

dan memimpin kegiatan-kegiatan militer bangsa Indonesia yaitu rakyat Indonesia

termasuk Peta, dipersiapkan hanya untuk membantu tentara Jepang secara

sedaerah demi sedaerah.

Dengan hilangnya tentara Jepang dalam susunan diatas, sesudah kapitalisme

Jepang, ditambah lagi dengan dibubarkanya batalyon-batalyon Peta sebagai

batalyon yang teratur, maka usaha-usaha untuk mendirikan angkatan perang yang

mempunyai pusat dapat mengatur dan mengawasi semua pasukan, merupakan

syarat mutlak bagai organisasi militer dari tiap-tiap negara, dan harus dimulai

dari permulaan sekali.19

Faktor politik yang terdapat di negara Indonesia pada waktu itu meliputi,

keadaan geografis, kemampuan keuangan, tingkat kecerdasan dan semangat

rakyat, keadaan perekonomian, tingkat kemajuan teknik dan industri. Semua ini

sangat menentukan dalam pemecahan masalah pembentukan angkatan perang.

Dalam kenyataan revolusi melahirkan kediktatoran, oleh karena itu tidak

heran lagi apabila tidak ada hubungan baik antara pejabat-pejabat politik dan

pemimpin militer.Jalannya perjuangan kemerdekaan terutama sesudah serangan

militer Belanda kedua, dimana hampir semua pemimpin-pemimpin politik

tertawan atau tidak dapat lagi berbuat apa-apa sedangkan angkatan perang

melanjutkan perjuangan bersama rakyat di desa-desa dan memperkuat lagi

perasaan kalangan anggota-anggota angkatan perang bahwa mereka tidak dapat

dianggap alat saja, yang hanya menjalankan keputusan saja tetapi bukan

mengenai jalannya perjuangan.

B. Faktor Ekonomi

19 Ibid, hlm. 263-276.

Setelah kemerdekaan negara Indonesis mengalami berbagai rintangan yang

memang menjadi dasar untuk bisa maju mencapai kedaulatan. Sangat jelas akibat

revolusi ini menyebabkan sistem perekonomian Indonesia mengalami

kemerosotan, karena situasi negara yang belum jelas atas pengakuan secara de

fakto ataupun de yure dalam dunia Internasional. Maka muncul banyak sekali

bekas-bekas tentara KNIL dan PETA, yang secara ekonomi mereka pernah

bekerja dan ikut organisasi pertahanan yang dipimpin oleh Belanda dan Jepang.

Sebagai negara yang.merdeka dan berdaulat rakyat Indonesia akan tetap

menhadapi masalah pertahanan. Karena masalah pertahana negara Indonesia

sesudah pengakuan kedaulatan harus ditinjau dalam hubungan yang lebih luas.

Dapat dikatakan bahwa keadaan ekonomi pada waktu itu memang dibawah

pemerintahan Jepang, akibatnya segala hal yang berhubungan dengan nilai-nilai

pertahanan tidak bisa digerakan secara luas.

Ada jaminan bahwa tanah yang akan dibagikan oleh petani itu akan terbatas

kepada hak milik dari orang asing yang menjadi musuh, dan dari bangsawan-

bangsawan yang menjadi antek Belanda. Tak seorang pun akan kehilangan tanah

yang diperlukan untuk sumber nafkahnya sendiri, tetapi setiap jengkal yang

melebihi keperluan itu akan diberikan kepada orang-orang miskin dan yang

tidak mempunyai tanah. Penguasaan buruh atas perusahaan akan membantu

meningkatkan produksi dan mengembangkan dukungan politik bagi rezim

revolusioner, tetapi kaum buruh juga akan dilibatkan dalam suatu organisasi

politik yang terkoordinasi supaya kegiatan mereka dapat dikaitkan dengan

rencana ekonomi berjuang.

Hubungan pembagian tanah dengan Angkatan Perang adalah jelas sesuai

dengan hak milik masing-masing dari tentara,sebab sudah dari aturan yang

ditetapkan oleh pemerintah pada waktu itu (Belanda) setiap anggota tentara

Belanda mendapatkan haknya terhadap pemilikan tanah, jadi apabila hak tersebut

melebihi hak kepemilikan mendapatkan sangsi yaitu untuk orang-orang yang

tidak memiliki tanah (orang-orang miskin).

Hubungan buruh dengan Angkatan Perang adalah bertolak dari peningkatan

produksi pangan membuat keadaan ekonomi menjadi lebih baik karena

penguasan buruh atas perusahaan akan membantu meningkatkan produksi dan

mengembangkan aspek politik,sebab kaum buruh merupakan motorisasi ekonomi

politik dalam pemerintahan.Langkah yang ditempuh yaitu peningkatan produksi,

penambahan lahan pangan, peningkatan pertahanan dan keamanan.

Jatuhnya pemerintahan Jepang membuat bangsa Indonesia bangkit kembali

untuk membentuk tentara pertahanan yang kuat, guna menjalankan roda

perekonomian pada berbagai bidang.Munculnya rasa dan jiwa kemerdekaan oleh

rakyat Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan, mengakibatkan adanya rasa

kesatuan yang tumbuh pada kalangan masyarakat, karena kebebasan untuk

membela pemerintah republik menjadi lebih kuat serta bersemangat. Pengambil

balik oleh sistem pemerintahan, menjadikan aspek ekonomi tumbuh berkembang

dari terkecil menjadi besar. Langkah yang dilakukan oleh para pemuda dalam

menciptakan sistem ekonomi yang maju terlihat dari usaha-usaha meraka untuk

membentuk pemerintahan berdaulat, tidak ada pemisahan fungsi dari nilai

kesatuan dan keadilan untuk merdeka.

Dalam aspek ekonomi pemerintahan Indonesia berusaha untuk

mensejahterakan petani dan buruh melalui berbagai usaha-usaha yang dilakukan

terutama dalam bidang pertanian seperti peningkatan produksi

pangan.Peningkatan perekonomian demi tercapainya tujuan maka dilakukan

peningkatan kebutuhan Angkatan Perang dalam sektor pangan,peningkatan taraf

hidup dan kesejahteraan.Jadi usaha yang dilakukan oleh Pemerintah untuk

meningkatkan kesejahteraan Angkatan Perang melalui perbaikan ekonomi

(peningkatan pertanian) dan prasarana kebutuhan pangan untuk tentara maupun

petani.

C. Faktor sosial

Pada tingkat pemerintahan negara, organisasi harus menjamin bahwa segi

pertahanan selalu cukup diperhatikan dalam mengambil keputusan-keputusan

penting mengenai nasib negara. Selanjutnya haruslah terjamin bahwa semua

sumber kekuatan negara dipersiapkan dan apabila perlu dapat dikerahkan dalam

waktu yang singkat dan teratur untuk kepentingan pertahanan negara.

Pada tingkat angkatan perang, organisasi harus menjamin bahwa ketiga

angkatan dari angkatan perang dibangun,dipelihara dan dipergunakan menurut

pokok-pokok pikiran yang sama, sebab ketiga-tiganya pada akhirnya dipelajari

dari sumber yang sama dan ketiganya diperuntukkan tujuan sama.

Sudah barang tentu organisasi angkatan perang harus disesuikan dengan

tugas-tugas yang dihadapi. Penetapan kekuatan dari masing-masing angkatan

haruslah tergantung dari peran yang ditentukan bagi masing-masing angkatan

dalam memenuhi tugas harus diselasaikan oleh angkatan perang.

Perlu untuk di catat hal yang dihadapi oleh tentara pada waktu ini dan masa

depan yaitu ; tugas keamanan dalam negeri, memberikan sumbangan untuk

mencapai stabilitas di Indonesia, memberikan sumbangan dalam usaha

pembangunan, mempersiapkan diri untuk pertahan rakyat, meletakkan sendi-

sendi bagi pembanguna angkatan perang.

Angkatan perang harus terdiri dari tenaga-tenaga sukarelawan dan tenaga

wajib-militer. Ketentuan ini harus dilengkapkan dengan ketentuan lebih lanjut

tentang cara menerima tenaga-tenaga sukarela tentang syarat yang harus mereka

penuhi.

Adanya nilai rasa tentang wajib-militer dan latihan militer merupakan bentuk

konkrit dari angkatan perang dalam mewujudkan suatu pertahanan yang kolektf

di dalam angkatan perang. Kemungkinan terjadi pembedeaan fungsi dan tujuan

adalah kendala yang ditanganai oleh para anggota-anggota angkatan perang..

Peralihan fungsi pada masa pemerintahan Jepang diganti dengan system

pemerintahan Republik terbukti dari proklamasi kemerdekaan Indonesia yang

dipelopori oleh para pemuda-pemuda yang anti Jepang (fasisme). Ini semua

memberikan kontribusi terhadap pemerintahan Indonesia selanjutnya. Jalannya

proklamasi mempunyai nilai kepuasan yang total dan utuh agar tercapainya

kedaulatan yang mutlak. Munculnya fasisme dan kolonialisme di Indonesia

sudah berkurang akibat dari usaha-usaha para pemuda-pemuda Indonesia untuk

mendapatkannya kebebasan hak berbangsa dan bernegara.

Sikap militan yang dilakukan oleh para pemuda dalam menegakkan kembali

Indonesia, adalah reaksi dari rasa perjuangan untuk merdeka, bebas dari

penjajahan dan kebersamaan untuk meciptakan keadilan sosial bagi seluruh

rakyat Indonesia. Ada dua hal yang penting sesudah pengakuan kedaulatan, yaitu

menegakkan stabilitas dengan mengusahakan adanya harmoni antara

pemerintah,masyarakat dan angkatan perang.

Jadi, fakor berdirinya angkatan perang menandai awal dari munculnya

tentara regular dan laskar rakyat. Berdirinya angkatan perang ini dapat

dicerminkan dengan beberapa faktor pendorong, yang ditinjau dari faktor politik

menuntut pertahanan yang kuat maka pemerintah akan mendirikan angkatan

perang. Jatuhnya pemerintahan Jepang di Indonesia menyebabkan munculnya

gerakan pemuda yang terjalin pada organisasi-organisasi perjuangan yang

dikenal dengan nama “laskar”. Kurangnya persenjataan, tidak terlatih,

ketidakdisiplinan, dan tidak memiliki pemimpin yang berpengalaman.

Maka, faktor berdirinya angkatan perang didorong oleh faktor antara lain;

faktor politik, untuk menjelaskan keberadaan laskar rakyat pertama harus

melihat bagaimana metode perlawanan yang dilakukan oleh rakyat ketika

menghadapi tentara pendudukan Jepang, terutama gerakan bawah tanahnya,

Kedua ialah mengabungkan pada gairah dan gelora pemuda yang menyala-nyala

yang tidak bisa ditampung oleh suatu organisasi bersenjata yang teratur, disiplin

dan hirarkis. ditunjukan dengan adanya pengakuan de fakto dan de yure oleh

pemerintah Indonesia dengan munculnya proklamasi kemerdekaan sebagai

tonggak perjuangan untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan dari pihak luar.

Faktor ekonomi adanya mobilisasi sistem ekonomi ketidakmampuan dalam

pemulihan sistem perekonomian rakyat untuk bebas dalam melakukan aktifitas

ekonomi, baik secara langsung dan tidak langsung. Rakyat diberi kebebasan

untuk mengolah lahan produksi dengan adanya pembagian tanah kepada petani-

petani miskin untuk mewujudkan hak buruh menguasai produksi. Keterkaitan

hubungan antara petani dan buruh dalam mobilisasi system ekonomi kuat, karena

petani memegang peranan ekonomi dan aktifitas ekonomi sedangkan buruh

hanyalah fasilitator saja dikarenakan hak buruh dan petani sama memegang

peranan ekonomi rakyat. Faktor sosial, adanya kebebasan dalam mengikuti wajib

militer tidak ada batasan baik petani atau buruh dalam mengikuti pendidikan

militer. Kebebasan yang diberikan oleh para anggota angkatan perang tidak

dilihat dari asal mulanya tetapi rasa akan cinta tanah air untuk mewujudkan nilai-

nilai keadilan dan persatuan.

BAB III

PERKEMBANGAN ANGKATAN PERANG

PADA MASA PEMERINTAHAN AMIR SJARIFUDDIN

PADA TAHUN 1946-1948

A. Awal Mula Amir Sjarifuddin Masuk dalam Politik

1. Menjadi Wakil Badan Pekerja

Pada tanggal 5 Oktober 1945 pemerintah menelurkan dekrit tentang

dibentuknya Badan Keamana Rakyat atau BKR. Badan keamana rakyat

berfungsi sebagai alat untuk menjamin keamanan dalam negeri. Ini

merupakan awal terbentuknya angkatan perang. Kemudian diganti dengan

TKR yaitu Tentara Keamana Rakyat berfungsi sebagai alat bersenjata yang

diatur oleh oraganisasi militer dan besifat sentralistis.

Menjelang akhir September 1945 telah menjadi jelas bahwa BKR bukan

lagi merupakan organisasi-organisasi yang efektif atau berguna untuk

mengatsi masalah militer. Ketidakpastian mengenai kesatuan-kesatuan militer

melemahkan menjadikan mereka untuk menciptakan ketegangan-ketegangan

dengan pemimpin sipil yang resmi membawakannya.

Selain itu mengalirnya senjata-senjata Jepang ke dalam tangan-tangan

pemuda, yang kebanyakan bukan anggota BKR, memakasa kabinet Sukarno

memikirkan dengan susnguh-sunguh mengenai penggantian BKR itu dengan

suattu organisasi yang lebih hirarkis dan teknis militer , langsung dibawah

pengawasanya.

Pada bulan November 1945 pemerintah republik menyusun pimpinana

tentara Yogyakarta, sedangkan kementrian luar negari tetap tinggal di Jakarta

memperlihatkan wajah diplomasi, sedangkan Yogyakarta memperlihatkan

wajah militer Akan sering terjadi perbedaan paham mengenai saling ketidak

percayaan diantar kedua belah pihak yang menuduh pandangan orang dalam

picik, sedangkan kurangnya percaya diri dari pemerintah akan kekuatan

sendiri.

Kekuatan republik berpokok pada pemuda-pemuda sejak proklamasi

kemerdekaan telah mempelopori perjuangan untuk menegakkan dan

membela negara Indonesia. Terlihat dari bergabungnya para pemuda yang

meninggalkan bangku sekolah, pekerjaan sawah dan ladangnya menjadi satu

wadah badan perjuangan.

Dalam kenyataannya meskipun sudah ada hubungan bekas perwira-

perwira KNIL, dengan pemimpin-pemimpin tinggi pemerintah, dalam segi

lain kedududkam mereka masih sangat lemah. Akhirnya Penggabungan

anggota bekas KNIL yang telah cerai-berai adalah faktor cukup penting

dalam perjuangan untuk mengusai Angkatan Darat baru. Masalah yang

dihadapi oleh Urip dan kelompoknya bukan saja dibubarkanya peta oleh

Jepang dan perkembangan cepat dari gerakan pemuda bersenjata, tetapi tidak

ada badan pengawas pusat yang efektif untuk mewujudkan rencanaya..

Dari segi lain bekas anak buah Peta mendapat latihan lapangan yang

cukup intensif dan kurangnya pendidikan formal mereka mengenai sejarah

dan strategi militer, dan juga karena Peta tidak mempunyai kesatuan-kesatuan

diatas tingkat batalyon, atau staf pusat, akibatnya kurang mamapu untuk

melayanai eselon-eseon tentara nasional yang baru untuk melawan veteran

KNIL. Di tengah sepektrum ini berdiri bekas anak buah peta, yang walaupaun

mempunyai beberapa ciri profesionalisme dan pandangan militernya orang

KNIL cenderung setidak-tidaknya pada tahap-tahap awal revolusi untuk

merasakan suatu ikatan batin dengan badan perjuangan, karean dua golongan

itu telah tumbuh dari pengalaman yang sama dan sekarang sama-sam

mengalami bahaya dalam penderitaan digaris depan. Baru lama kemudian

setelah mengalami kekalahan-kekalah yang parah dari Belanda , bekas anak

buah Peta dan KNIL mulai meninggalkan ketidakpercayaan dan iri hati

mereka , dan berkerja sama menentang badan perjuangan , melucuti dan

membubarkan mereka guna menggabungkannya dalam struktur komando

yang semakin hirarkis.

Adanya permasalahan-permasalah yang seolah-olah kesulitan ditimbulkan

oleh keanekaragaman dan persaingan dari golongan-golongan kader perwira

berbeda. Maka Urip masih juga dihadapkan kepada kenyataan bahwa staf

yang baru itu sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk menguasai

pembagian senjata dalam tentara nasional yang baru , seperti yang dikatakan

oleh Nasution tentang perkembangan tentara nasional tumbuh dari bawah

keatas bukan dari atas kebawah. Fakta ini lebih banyak dari faktor lainnya

yang mempengaruhi politik militer pada waktu itu dan menentukan garis-

garis perkembangan TKR selanjutnya.

Munculnya permasalahan pokok legitimasi antara tentara dan badan

perjuangan sangat erat hubungannya dengan adanya laskar rakyat, sebab

keduanya merupakan satu unsur untuk membentuk badan pertahanan

keamanan rakyat. Sesuai dengan pembagian kekuasaan dan fungsi maka

pemimpin tentara merasa terpaksa untuk cepat-cepat menentukan peranan

dan tugas-tugasnya sendiri berhadapan dengan laskar supaya membatasi

konflik dan persaingan.

Pada tanggal 6 Desember Urip Sumoharjo mengeluarkan pengumuman

istimewa mengenai hubungan antara TKR dan laskar,sebab menjadi pokok

perdebatan yang terus berkembang dalam waktu ini. Untuk menghilangkan

salah paham dan keraguan yang sedang timbul antara barisan rakyat dengan

TKR atau sebaliknya, Maka akan di uraikan sebagai berikut;

a. TKR adalah sebagian dari masyarakat yang diserahkan kewajiban untuk

mempertahankan kesatuan republik Indonesia; untuk sanggup memenuhi

kewajiban ini sebaiknya tentara dibebaskan dari pekerjaan lain kecuali

pertahanan negara dan hidupnya ditanggung oleh masyarakat.

b. Hak dan kewajiban untuk mempertahankan keamanan keluar dan

kedalam bukanlah monopoli tentara. Sesungguhnya dalam usaha untuk

mempertahankan negara, masyarakat seluruhnya yang berjuang dengan

tentaranya, tenaga produksinya, tenaga pengangkutannya dan kerelaan

untuk berkorban.

c. Banyak diantara rakyat yang merasa tidak puas untuk melakukan

pekerjaanya sehari-hari yaitu pekerjaan biasa dan mereka membentuk

laskar-laskar, barisan, gerakan-gerakan perjuangan yang semuanya

membuktikan kemampunnya untuk turut serta dengan aktif dalam usaha

menjamin kesentosaan negeri.

d. Pembentukan laskar rakyat telah dianjurkan oleh TKR, apabila kita harus

menetang penjajahan maka tidak cukup untuk memajukan tentara saja,

rakyat seharusnya berjuang dengan tentara sebagai tulang punggungnya.

e. Adanya persiapan dalam berjuang;

1) Pembentukan barisan yang disiplin dan mempunyai pimpinan yang

rapi.

2) Latihan dan persenjataan

3) Rencana perjuangan dan latihan koordinasi diantara semua golongan

yang berjuang.

f. Laskar rakyat tetap merupakan organisasi-organisasi rakyat. TKR tidak

mencampuri pemilihan pimpinan dan aturan rumah tangga, TKR tidak

akan melucuti senjata rakyat tetapi ingin mempersatukannya. 20

Akan tetapi, meskipun ada pengumuman ini ketegangan dan persaingan

berlangsung terus karena manipulasi-manipulasi politik dan kelangkaan

sumber masih ada.Dalam sejumlah daerah berbagai badan perjuangan

setempat cukup sadar terhadap kepentingan mereka bersama sehingga

mampu membentuk struktur kepemimpinana federatif melalui langkah

dengan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan mereka. Dengan demikian

mereka dapat betul-betul mengimbangi kesatuan-kesatuan tentara setempat,

20 Benedict R. O. G. Anderson,1988, Revolusi Pemuda Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa

1944-1946, Sinar Harapan, Jakarta ,hlm, 295-296

yang sering tidak begitu baik terorganisasi.Hubungan yang sebenarnya

antara badan perjuangan dan tentara di setiap daerah cenderung dalam jangka

panjang untuk berbeda sesuai dengan keterpaduan ideologi dan organisasi

militer , serta kekuatan-kekuatan dari saingan mereka.

Sikap yang ingin ditunjukan oleh Urip tentang keadaan rasa tidak senang

mulai tumbuh dan berkembang di kalangan tentara, dimana para perwira

tentara mendesak agar kalangan militer mengambil prakarsa untuk

mereorganisasikan pimpinan puncak lembaga pertahanan jika pemerintah

bersikap tak acuh. Ketiadaan kerja sama dan koordinasi nantinya akan

menimbulkan krisis besar yang pertama dalam hubungan sipil dengan militer.

Pemindahan markas besar tentara ke Yogyakarta dan pemerintahan di

Jakarta akan menyebabkan dampak hubungan dengan sipil-militer menjadi

sangat sulit dalam menentukan kebijakan yang akan diambil dari masing-

masing badan tersebut.

Masuknya Sri Sultan Hamengku Buwono IX dalam pencalonan menjadi

menteri pertahanan dan Sudirman menjadi panglima tentara yang

memperoleh dukungan dari para perwira Jawa, membuat reaksi keras dari

Sjahrir karena dalam kenmyataan itu Soekarno menyuruhnya untuk

membentuk parlemen baru guna membenahi sistem pemerintahan

presisdensil kacau. Konsekwensi yang dilakukan oleh Soekarno terhadap

Sjahrir tentang wewenang dalam legistatif dengan persetujuan presiden

membentuk kabinet parlementer diketuai oleh Sjahrir dan Wakil Amir

Sjarifuddin. Sjahrir memperkenalkan kabinetnya dengan menteri pertahanan

di duduki oleh Amir Sjarifuddin meskipun kenyataanya sudah di jabat oleh

Sri Sultan.HB IX. Hal ini mengakibatkan sikap konfrontasi terhadap

tentara.21

Motif Sjarir untuk berkonfrontasi dengan tentara kareana hak sebagai

perdana menteri sudah di akui oleh parlemen dan pemerintah sebab ini

merupakan syarat yang di ajukan oleh Sjahrir sebelum masuk dalam

parlemen. Usaha Sjahrir ini merupakan langkah untuk menegakan supermasi

sipil atas militer,oleh sebab itu tindakan tentara untuk memilih menteri

pertahanan harus di tolak sebagai soal prinsip.

Ada tiga alasan mengenai dwitunggal Sjahrir dan Amir yang telah

memasukan anti fasis dengan sengketa mereka dalam tentara,22 pertama

memperkuat kedudukan mereka dalam menghadapi sekutu:suatu sikap tegas

terhadap perwira didikan Jepang akan memperjelas lagi bahwa kabinet baru

terdiri dari orang-orang yang telah menolakuntuk bekerja sama dengan

Jepang, kedua mengecam tentara sebagai fasis Jepang dimaksudkan untuk

mencegah para perwiranya menjadi terlalu mandiri dengan jalan

menunjukkan kesalahan mereka di masyarakat, ketiga bahwa antara Amir dan

Sjahrir adalah benci Jepang dan sistem politiknya.

Adanya badan pekerja yang disetujui oleh Soekarno, sebagai badan yang

bertujuan untuk mengubah KNIP menjadi badan dengan fungsi-fungsi

legistaif bertanggungjawab secara keseluruhan. Maka badan tersebut memilih

21 George, McT. Kahin, 1995, Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia, Sinar Harapan, Jakarta, hlm.

243-244 22 Ulf SundHaussen, 1986, Politik Militer Indonesis 1945-1967 Menuju Dwifungsi TNI, LP3ES,

Jakarta. Hlm. 36-37.

Sjahrir dan Amir Sjarifuddin menjadi pemimpin sesuai dengan keinginana

para pemuda menginginkan reorganisasi KNIP.

Untuk menghindari salah pengertian status dan fungsinya tanggal 17

Oktober, Presiden mengeluarkan, tentang tugas dan kewajiban badan pekerja

sebagai berikut; 23

a. Ikut ambil bagian dalam menyusun Garis-garis Besar Haluan Negara,

berarti bersama-sama presiden, menanamkan dasar Garis-garis Besar

Haluan Negara yang luas. Namun badan pekerja tidak berhak ikut

campur dalam perincian usaha pencarian kebijakan tersebut karena ini

adalah hak tunggal presiden.

b. Bersama-sama dengan presiden , menyusun hukum-hukum yang bertalian

dengan semua bidang pemerintahan. Hukum-hukum tersebut harus

dijalankan oleh pemerintah, yaitu presiden dibantu para menteri dan para

pejabat pembantu masing-masing.

2. Tujuan dan langkah Badan Pekerja

Pertimbangan pokok yang mendasari perubahan perubahan srtuktur

pemerintahan dan praktek yang diprakarsai oleh Sjahrir dan para pengikutnya

adalah keinginan untuk menyelamatkan Republik itu dari apa yang mereka

pandang sebagai penyimpangan yang buruk kea rah pemerintahan otoriter

serta organisasi politik yang otoriter dan totaliter. Secara khusus mereka

23 Loc. cit. Hlm. 192-193.

berusaha untuk menghancurkan organisasi yang hebat sedang dibina oleh

Subarjo dan beberapa koleganya, baik di dalam maupun diluar kabinetnya.

Pada prinsipnya perubahan-perubahan di pemerintahan ini dijadikan

sarana untuk mencapai tujuan akhir politik. Di balik kebijakan ini masih ada

suatu pertimbangan yang penting namun bersifat sekuler, yaitu keinginan

untuk sedapat mungkin menghapus noda kolaborator dari pemerintah, karena

mereka yakin bahwa cara ini akan memperkuat kedudukan Internasional

republik ini dalam megadakan perundingan dengan Belanda.

Langkah yang ditempuh oleh badan pekerja yaitu pertama, mempertegas

pengawasan yang memadai dari pemerintah pusat atas KNI setempat (lokal)

dan menyelaraskan aktivitas pemerintah pusat dengan aktivitas KNI

setempat. Kedua,dengan mengusulkan perundang-undangan berikutnya yaitu

menyarankan agar system partai tunggal di ganti dengan sistem multi-partai

di mana semua aliran politik yang berkepentingan punya perwakilan .24

B. Amir Sjarifuddin Menjadi Menteri Pertahanan

1. Pelaksanaan kekuasaan

Persiapan yang dilakukan oleh Amir Sjarifuddin dalam menjabat menjadi

menteri pertahanan adalah menggabungkan antara tentara rakyat dengan

tentara sipil dalam satu wadah, dan mendapat pendidikan secara politik.

Sentralisasi kekuasaan yang dilakukan oleh Amir merupakan usahanya dalam

24 Ibid. hlm 193-194

mewujudkan satu tentara yang solid dan tangguh untuk dapat

mempertahankan negara dalam maupaun luar.

Pembebasan unsur-unsur militeristik gaya Jepang oleh Amir dalam

angkatan perang menjadi kuat didukung dengan adanya pendidikan terhadap

tentara. Membentuk biro perjuangan ialah untuk bertanggung jawab atas

segala unsur kelaskaran, karena inisiatif ini untuk mengatur kebebasan

laskar-laskar.Berbagai badan perjuangan yang ada pada waktu itu

diorganisasikan menjadi brigade-brigade dan di beri nama Tentara Nasional

Indonesia Masyarakat. Brigade-brigade itu ditempatkan dibawah pengarahan

biro perjuangan yang juga membentuk inspektorat di daerah-daerah.

Suatu perbandingan mengenai jumlah personil antar pasukan yang berada

di bawah komando biro perjuangan dan markas besar tentara sampai tingkat

tertentu menunjukan kekuatan Amir Sjarifuddin lebih dominan sebab berhasil

untuk tetap memegang kontrol atas sebagain besar dari pasukan , dia juga

mengembangkan sebuah konsep untuk menempatkan tentara regular dibawah

pengaruhnya. Tujuan itu hendak di capai melalui indoktrinasi politik.

C. Amir Sjarifuddin Merencanakan Reorganisasi Pemerintahan

1. Hubungan militer tentara rakyat dengan tentara regular

Hubungan militer tentara rakyat dengan tentara regular adalah berbeda

karena, masing-masing merasa mempunyai kekuatan sendiri yang dapat

digunakan untuk melawan penjajahan. Tentara rakyat sangat militan sebab

mereka tidak ada yang mengkoordinir apa saja yang dilakukan adalah untuk

kepentingan bersama, sedangkan tentara regular adalah tentara bekas didikan

Jepang atau Belanda yang pernah mengenyam pendidikan militer yang

cukup.Mereka berfikir sistematis karena langkah-langkah yang dilakukan

menjadi dasar selanjutnya.Kurangnya pendidikan formal dalam tentara rakyat

menjadikan mereka bertindak sesuai dengan pikiran dan tujuan mereka tanpa

ada rencana yang matang untuk mejalankan tugas sebaik mungkin. Jadi

Semula Amir sangat berniat untuk memberikan pendidikan politik kepada

korp perwira tentara baik dalam upaya yang sangat tulus untuk”

mendemokrasikan dan mensosialkan” pandangan mereka dengan sendirinya

untuk memperkuat kedudukanya sendiri tethadap komandan-komandan yang

dekat dengan Sudirman.

Kampanye untuk membrikan kekuatan politik kepada tentara terlihat

sebagai suatu upaya untuk mengikat mereka kepada pemerintah, tidak

sekedar sebagai alat sembarang pemerintah yang kebetulan sedang berkuasa,

melainkan juga untuk memberikan pendididkan ideologis kepada mereka

sehingga untuk seterusnya akan berada dalam jangkauan golongan yang

berorientasi sosialis yang dipimpin oleh Amir.25

2. Pendidikan Militer dalam Angkatan Perang (Pepolit)

Pada tanggal 19 Febuari1946 Amir Sjarifudin mengumumkan sebuah staf

pendidikan telah dibentuk di dalam lingkungan kementeriannya, tugasnya

adalah untuk meletakkan garis-garis pedoman bagi pendidikan politik tentara.

Dalam pengumuman itu dikemukakan bahwa; pendidikan itu materinya tidak

25 Anderson, op. cit.hlm. 359.

akan berupa pandangan-pandangan politik dari satu partai politik atau

pendapat dari satu golongan, melainkan ideologi yang sudah tercakup dalam

UUD. Garis-garis besar ideologi ini akan ditetapkan oleh sebuah komisi

untuk menjamin bahwa seluruh materi yang diberikan kepada anggota-

anggota tentara akan mempunyai landasan ideoligi yang terdapat dalam

UUD. Di antara para pendidiknya akan terdapat juga ahli-ahli mengenai

agama Islam,sehingga segala propaganda bagi tentara di dalam staf

pendidikan akan dapat diselaraskan dengan ajaran agama.

Staf pendidikan dikepalai oleh Soekono Djojopratiknjo, seorang bekas

pegawai kantor pos dan anggota partai sosialis, juga politisi islam tiga orang

dari masjumi. Dengan demikian hanya golongan sisoalis dan masjumi yang

menjadi staf pendidikan. Walaupun demikian Soekono mendaptkan pangkat

letnan jendral yaitu pangkat yang sama seperti pernah di sandang oleh Urip

sebagi kepala staf di Markas Besar Tentara, dan semua orang yang lain

mendapat pangkat mayor jendral, setaraf dengan panglima devisi.Staf

pendidikan membawakan korps pepolit( pendidikan politik tentara) yang

terdiri dari 55 opsir politik semuanya diambil dari Pesindo sampai partai-

partai lain yang memprotes pengangkatan yang sepihak itu. Mereka disebar

keseluruh Indonesia kepada tiap-tiap devisi diperbantukan lima orang,

kedudukan mereka dalam devisi bebas sama sekali dari panglima devisi,

untuk menjamin agar indoktrinasi dapat dilaksanakan bebas dari campur

tangan markas Besar Tentara.

Masalah yang dihadapi oleh staf pendidikan ialah bagaimana mereka

masuk dalam Markas besar Tentara dan para panglima devisi, banyak perwira

yang memprotes keberadaan perwira pepolit campur tangan dalam devisi-

devisi.Sebaba pada waktu itu Markas Besar belum siap untuk mengajukan

suatu pemecahan , maka para panglima devisi menentukan sikapnya sendiri

dalam persoalan.sementara sejumlah panglima mengijinkan opsir-opsir

politik untuk memperoleh pengaruh didalam devisi mereka, yang lainnya

mencegah melaksanakan tugas mereka sendiri.

Perkembangan angkatan perang pada masa pemerintahan Amir

sjarifuddin yaitu dengan memberikan pendidikan politik bagi tentara untuk

dapat maju bukan sekedar sebagai pertahanan melainkan bisa masuk dalam

politik tanpa ada perbedaan mendasar.Pendidikan politik yang di berikan oleh

Amir adalah memberikan pendidikan politik bagi tentara baik sipil maupun

militer bisa mendapatkan hak sama dalam politik.

Membentuk biro perjuangan yang mengetengahkan bidang poltik bagi

tentara, untuk masuk dalam pemerintahan tanpa ada batasan, yang jelas guna

mewujudkan stabilitas politik yang berkembang sesuai dengan keinginan

Amir Sjarifuddin sebagai menteri pertahanan

Amir Sjarifuddin membawahi tentara rakyat sebagai langkah awal

masuknya unsur politiknya dalam pemerintahan melalui pepolit yang

dibentuk agar pendidikan tentara dapat berkembang dengan cepat sesuai

ideologi dan indoktrinasi politik.

BAB IV

BENTUK KONKRET KEBIJAKAN ANGKATAN PERANG AMIR

SJARIFUDDIN

A. Hubungan Angkatan Perang dengan Amir Sjarifuddin

Angkatan perang adalah bentuk penggabungan dari berbagai jenis laskar-

laskar rakyat yang bergabung menjadi satu, untuk melawan Jepang dan Belanda

yang ada di Indonesia. Amir Sjarifuddin melihat hubungan antara tentara rakyat

dengan tentara regular tidak baik, sebab mereka merasa belum ada pemimpin

yang bisa mengatur dan mengkoordinir bagaimana bentuk-bentuk sistem

pertahanan yang baik, melalui pendidikan militer.

Langkah yang dilakukan oleh Amir Sjarifuddin adalah tidak akan

memberikan jarak antara tentara rakyat dan regular untuk mendapatkan hak

dalam politik.Meskipun masing –masing tentara memilki dasar pendidikan yang

berbeda yaitu model Peta dan KNIL, tapi oleh Amir mereka diberikan

indoktrinasi politik yang sifatnya demokratis tidak berbentuk fasis dan

memberikan bentuk strukturisasi dalam tentara untuk membentuk hirarkisiatas

dalam angkatan perang.26

Untuk menjelaskan keberadaan laskar rakyat, kita pertama harus melihat

bagaimana metode perlwanan yang dilakukan oleh tentara ketika menghadapi

kedudukan Jepang, terutama gerakan bawah tanahnya., sedangkan kedua ialah

26 Ulf Sundhaussen, 1986, Politik Militer Indonesia 1945-1967 Menuju dwifungsi TNI, LP3ES,

Jakarta, hlm. 53-55

menghubungkan bagaimana semangat dan yang menyala-nyala yang tidak bisa

ditampung oleh suatu organisasi bersenjata yang teratur, disiplin, dan hirarkis.

Dalam pandangan Amir Sjarifuddin setelah menempati sejumlah angkatan

udara dan angkatan laut di bawah pengawasanya langsung, juga mengembangkan

korps polisi mobil menjadi suatu pasukan tempur militer yang tangguh. Dalam

hal ini Amir tidak saja berhasil untuk tetap memegang kontrol atas bagian

terbesar dari pasukan yang ada didalam angkatan perang Indonesis.Maka ia juga

akan mengembangkan konsep untuk menempatkan tentara reguler di bawah

pengaruhnya. Tujuan ini hendak dicapai melalui indoktrinasi politik.

Pidato yang di lakukan oleh Amir Sjarifuddin pada tanggal 17 November

1945, menyebutkan tentang keberadaan tentara bekas KNIL dan Peta adalah

tentara tanpa ada keyakinan politik dan anggota-anggotanya hanya serdadu

bayaran. Pandangan kiri Amir tentang tentara yang berbau komunis yaitu tentara

harus menjadi sebuah tentara dengan suatu ideologi dan dengan landasan politik

yang kuat , sehingga mereka akan mengetahui dengan pasti kewajiban-kewajiban

dan hak-hak mereka dalam zaman revolusi

Sejak semula pendidikan yang di berikan Amir untuk tentara adalah cita-cita

untuk bisa mnegambil semua kedudukan yang ada dalam Markas Besar Tentara,

di bawah pengaruhnya. Tetapi kenyataan para perwira yang ada sangat sulit

dipengaruhi sebab mereka tidak suka melihat tentara rakyat dimasukkan dalam

satu devisi. Sikap penolakan oleh para perwira terhadap campur tangan pepolit

dalam tubuh devisi-devisi dalam tentara.27

27 Ibid, hlm. 44-45.

Keterlibatan Sudirman terhadap angkatan perang adalah upaya untuk

mempertahankan tentara memberikan ruang gerak Amir Sjarifuddin yang sempit,

dalam usahanya ingin menguasai angkatan perang.Amir merasa bahwa Sudirman

adalah lawan yang sulit untuk ditaklukan, karena pengaruhnya dalam angkatan

perang cukup tinggi

Adanya tawaran tentara agar tetapkan batasan yang tegas mengenai peran,

fungsi dan progresif semua pihak yang bersangkutan, yakni tentara, pemerintah

dan organisasi-organisasi kelaskaran., dalam jangka pendek akan menguntungkan

Sudirman, tetapi dalam jangka panjang juga akan memberikan manfaat kepada

pemerintah dan Negara secara keseluruhan.

Ketiadaan koordinasi dan otonomi fungsional adalah merupakan ancaman

tidak hanya bagi kemampuan pertahanan Republik yang masih muda tetapi juga

bagi sistem politik itu sendiri.Ketiadaan koordinasi telah memaksa semua

organisasi dan lembaga yang terlibat dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan

pertahanan untuk memperluas lingkup kegiatan dan perhatian mereka sehingga

mencakup pula fungsi-fungsi yang ada disetiap tatanegara sudah diberi batasan-

batasan baik.

Kedudukan sementara kabinet berupaya untuk mencampuri hirarki dan

struktur militer juga mengotak-atik peran utamanya sebagai alat pertahanan

tentara regular dan pasukan-pasukan tidak resmi , akibat tidak adanya batasan

tegas mengenai fungsi. Keterlibatam untuk membela adalah melanggar progratif

kaum politisi untuk mengariskan kebijakan negara.

Gejala yang mendasar mencerminkan perselisihan antara pemerintah dan

tentara mengenai peranan pihak kaum politisi adalah perdebatan, bukan

mengenai soal apakah militer harus berperan politik atau tidak melainkan

mengenai soal bagaimana peran politik itu seharusnya. Amir Sjarifuddin

berpendapat bahwa ‘ tentara revolusioner harus berpartisipasi secara luas dalam

politik agar tidak menjadi sekedar alat mati di tangan pemerintah sebagaimana

halnya dengan tentara Kolonial dulu’ . Disini Amir melihat kedudukan tentara

pada waktu itu cuma sebagai pertahanan saja tidak bisa masuk dalam

pemerintahan atau dalam politik , yang dapat memberikan peranan cukup luas

dalam mewujudkan sistem pertahanan nasional.

Pemilihan Sultan sebagai menteri keamanan rakyat oleh militer dua hari

sebelum pembentukan kabinet Sjahrir, di terima sebagai tantangan pribadi dan

langsung kepada perdana menteri, yang mengumumkan keinginannya untuk

mengangkat Amir Sjarifuddin menduduki posisi tersebut, dan menjelaskan

dengan tegas bahwa tidak akan menerima apa yang dianggapnya sebagai suatu

pola gaya Jepang yang militeristik.28 Ahkirnya tentara mundur meskipun setelah

banyak kata-kata pedas saling di lemparkan. Akan tetapi mengenai kedudukan

Sudirman , tentara tidak akan mau bergeser sedikitpun, dan akhirnya pada

tanggal 18 Desembar hampir enam minggu setelah konpensasi Yogyakarta,

pemerintah Sjarir dengan rasa enggan mengumumkan pengangkatannya secara

resmi sebagai panglima besar.

28 Benedict R.O.G. Anderson, 1988, Revolusi Pemuda Pendudukan Jepang dan Perlawanan Di Jawa

19944-1946, Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 276-277.

Pelantikan kabinet baru menjadikan masalah baru di tandai pertentangan dan

persaingan yang akan berlangsung lama antara pemerintah dengan komando

tinggi militer. Sudirman dan kawan-kawannya merasa tersinggung karena

tuduhan-tuduhan yang terselubung dari pemerintah dengan menggabungkan

keputusan bentuk militerisme dan fasisme,dan merasa terhina akan penangguhan

yang lama untuk menegaskan pengangkatan Sudirman sebagai panglima besar.

Langkah yang dilakukan oleh Amir dan Sjahrir dalam tubuh tentara adalah

untuk mengerogoti kewibawaan Sudirman dan juga membatasi langkah-langkah

nya agar terjadi permusuhan di markas besar.Oleh sebab itu Sudirman dijadikan

daya tarik untuk berbagai golongan politik yang menentang pemimpin-pemimpin

kabinet.

Akan tetapi di belakang persaingan-persaingan ini nampak dua pandangan

yang berbeda mengenai apa yang sepantasnya menjadi watak dan peran tentara

nasional.Konsepsi yang dirumuskan oleh Amir setelah menjabat menjadi

menteri, yaitu membahas watak TKR, Amir menekankan perbedaan yang ia lihat

antara Angkatan Darat baru dan dua Angkatan Darat “Indonesia” sebelumnya

KNIL dan Peta . Dengan sengit ia memberikan ciri kepada KNIL sebagai tentara

bayaran yang anggota-anggotanya rela digunakan oleh pemerintah Belanda

untuk menindas bangsanya sendiri. Sementara Peta hanya sekedar alat Jepang

untuk mencapai tujuan-tujuan kolonialnya.

Sebaliknya pemuda Indonesia yang masuk Tentara Keamanan Rakyat

mempunyai dasar dan keyakinan politk, Keyakinan ingin mengembangkan apa

saja yang ada padanya untuk menjaga keamanan negara, sudah tentu jauh

bedanya dengan kedua tentara yang sudah kita gambarkan diatas.Di sini Amir

menarik kontras antara pemuda Nazi dan pemuda Rusia selama perang yang

mempertalikan keberhasilan Rusia kepada keyakinan-keyakinan politik yang

tangguh dari Tentara Merah. Keyakinan pemuda-pemuda yang masuk Tentara

Keamanan Rakyat pada waktu itu semangatnya mirip pemuda Rusia yang masuk

Tentara Merah.29

Sikap yang dilakukan oleh Amir Sajrifuddin dalam angkatan bersenjata

Indonesia ialah menekankan perlunya jiwa kerakyatan, sebab pengaruh-pengaruh

kejiwaan dari latihan Jepang terhadap pemuda dan tentara Indonesia. Karena itu

sejak semula ia bermaksud untuk mendidik korps perwira Angkatan Darat secara

politik, kedunnya untuk “mendemokrasikan”dan “mensosialisasikan” pandangan

mereka dan juga membangun wewenangnya sendiri sebagai menteri keamanan

rakyat berhadapan dengan markas besar tentara.

Gerakan untuk memberikan keyakinan-keyakinan politik kepada tentara

dimaksudkan sebagai suatu upaya bukan hanya untuk menghubungkan korps

perwira dengan erat kepada pemerintah yang sedang berkuasa, tetapi juga

memberikan mereka suatu orientasi ideology yang akan membuat mereka tetap

berada dalam jangkuan golongan-golongan sosialis.

Pola tentara merah yang dikutip dalam pengumuman Amir bukan dipilih

begitu saja, meskipun hanya sedikit mungkin hanya sedikit saja ia mempunyai

pengertian yang jelas bagaimana dalam prakteknya Tentara Merah itu

diorganisasikan, Amir Sjarifuddin menganggapnya sebagai tentara patriotik dan

29 Ibid. hlm. 278.

militan yang diilhami dengan tujuan-tujuan sosialis,dan di bawah bimbingan

politik secara tetap dari suatu partai pemerintah yang kuat.

Ditinjau dalam prespektif politik dapat dimengerti bahwa tentara nasional

adalah tentara rakyat, lebih demokratis dan bersifat sama-rata sama-rasa

dariapada yang dimiliki oleh partai politik.kalau membayangkan tentara sebagai

kekuatan yang revolusioner yang tidak lepas dari solidaritas nasioanl.Jiwa

revolusioner adalah usaha-usaha untuk mewujudkan stabilisasi pertahanan

nasioal yang utuh dan kompleks terciptanya tujuan nasional.

Langkah politik Amir Sjarifuddin dalam tubuh tentara, setelah menjabat

menjadi menteri pertahanan mengumumkan akan membentuk staf pendidikan

dalam TKR. Lamgkah ini menurut penjelasan resmi adalah jawaban kepada

keinginan rakyat bahwa: “ tentara mesti menjadi tentara yang berideologi dan

cukup dasar politiknya, sehingga yakin akan kewajibannya dan haknya didalam

jaman revolusi ini. Isi pendidikan itu tidak bercorak politik suatu partai atau

pendapat satu golongan, tetapi ideology yang telah tertera dalam Undang-undang

dasar. Garis-garis dari hal pendidikan itu akan ditentukan oleh komisi, sehingga

dijamin, bahwa segala bahan yang akan disampaikan kepada para anggota tentara

berdasarkan ideologi yang terdapat di dalamUndang-undang dasar. Diantara para

pendidik terdapat juga ahli agama Islam dalam Staf pendidikan itu segala

propaganda bagi tentara dapat disesuaikan dengan dasar keagamaan”.30

Tugas staf pendidikan adalah membuat setiap prajurit sadar akan perannya

sebagai mana apa yang dinamakan oleh Presiden alat negara. Pelajaran yang

30 Ibid. hlm 280.

diberikan oleh staf pendidikan berbagai mata pelajaran yang seragam untuk

seluruh tentara. Semua media penghubung akan digunakan untuk menanamkan

gagasan yang benar, sementara korps perwira akan diberikan latihan khusus

sebagai guru.Hal penting lagi yaitu masuknya staf pendidikan akan menjadi

bagian dari kementrian pertahanan, bukan lagi bagian dari markas besar tentara.

Kepemipinan dalam Staf pendidikan terdiri dari tujuh anggota yaitu;

Soekono Djojopartiknjo, Anwar Tjokroaminoto, Wijono, dr. Mustopo, Faried

Ma’ruf, H. Abdul Mukti, dan Sumarsono.Dalam kelompok ini partai Sosialis dan

Masyumi diwakili secara baik, sementara organisasi-organisasi politik lainnya

sama sekali tidak. Dalam lingkungan tentara perkembangbiakan yang pesat

terjadi dengan bermunculannya kelompok-kelompok pemuda yang berskala kecil

setempat dan tidak tetap, sifatnya sebagian militer dan sebagian politik yang sulit

untuk dipisahkan satu dengan lainnya. Pemikiran yang semakin banyak diberikan

kepada pemusatan dan penyaluran tenaga pemuda ke dalam bentuk organisasi

baru, lebih patuh dan tunduk pada pemerintah pusat.

Gerakan pemuda adalah suatu bentuk ancaman bagi pemerintah yang ingin

mengkonsolidasikan wewenangnya dan merundingkan suatu penyelesaian

terhadap Belanda, tetapi upaya untuk berhasil sangat terbatas. Usaha Amir dalam

kongres yang menyatakan tentang suatu gerakan (persatuan) pemuda Indonesia

yang bersifat fusi berazas sosialites bertujuan menegakkan negara republik

Indonesia berdasarkan kedaulatan rakyat.

Keputusan yang dilakukan Oleh Amir, dalam sidang untuk memberika pidato

tentang ;’hai pemuda jika kamu memegang bedil di tangan kanan, maka haruslah

tangan kirimu memegang sabit”. Ini adalah langkah yang akan digunakan oleh

Amir untuk menciptakan bentuk tentara yang akan mendukungnya dalam

pemerintahan. Propaganda politik yang dilancarkan oleh Amir didalam angkatan

perang memberikan dampak yang tidak memuaskan sebagian banyak yang tidak

mau untuk mengikuti langkah-langkah dan ideologi yang akan ditempuh oleh

Amir. Masuknya unsur dalam tentara mengakibatkan masalah-masalah baru baik

secara diplomatik maupun pemerintahan. Usaha yang dilakukan Amir untuk

mengabungkan tentara dengan pemerintahan dalam satu komando yang

dipertanggungjawabkan pada badan pekerja dan KNIP, secara diplomasi dan

politk mempunyai peranan yang sama.

Bentuk konkret kebijakan Amir Sjarifuddin yaitu, memberikan pendidikan

politik dalam tentara dan memasukan indoktrinasi politik militer untuk

menciptakan tentara yang handal seperti Tentara Merah. Reorganisasi tentara

dalam pemerintahan, berdampak hubungan politik antar tentara rakyat dan

tentara sipil.

Kedudukan tentara dan pemerintah yang cukup jauh oleh Amir Sjarifuddin di

persempit dengan memasukan unsur militer dalam pemerintahan, guna

mendukung usahanya untuk menguasai angkatan perang di Indonesia. Tetapi

langkah tersebut tidak begitu memuaskan, sebab banyak sekali yang harus

dilakukan oleh Amir untuk mewujudkan usahanya, seperti memberikan

pendidikan politik, kepada para perwira-perwira didalam markas besar tentara.

B. Angkatan Darat Sebagai Kekuatan Politik Pasif

Apa sebenarnya yang memotivasi terjunnya angkatan darat ke area politik?

Apakah sekedar menyelamatkan rakyat dan bangsa ini dari tepi jurang

keruntuhannya ataukah ada motivasi politik tertentu yang mendorong angkatan

darat berpolitik praktis.Pernyataan-pernyataan ini harus diajukan untuk menguji

klaim-klaim tentang motivasi kemurniaan angkatan darat dalam mengabdikan

dirinya pada kedaulatan rakyat.

Menurut pendapat Ruth T. McVery seorang pakar tentang Indonesia

mengatakan, sejak semula Angkatan Darat menolak supermasi pemerintahan

sipil, terutama kendali sipil dalam urusan militer. Penolakan asas supermasi sipil

ini bisa dilacak pada masa awal-awal pembentukan TNI, terutama karena

pengaruh didikan militer Jepang pada eks-Peta.

Dalam tradisi kemiliteren Jepang, kedudukan seorang perwira tergantung

penilaian bawahnya bukan pada pemerintahan bawahanya. Dalam relasi sipil-

militer keyakinan ini melahirkan pandangan sesuai warisan militer Jepang tidak

wajib orang militer untuk tunduk pada pemerintahan sipil. Hal ini memang sesuai

dengan keadaan politik di Jepang pada masa Perang Dunia II, bahwa militer

merupakan lembaga yang paling dominan secara politik.

Di bawah bimbingan tradisi fasisme Jepang ,ketika kemerdekaan

diproklamasikan segara tampak bahawa angkatan darat yang didominasi oleh

eks-Peta tak mau tunduk sepenuhnya pada pemerintah sipil.Namun demikian

selain soal warisan fasisme jepang, ketidakpatuhan itu juga disebabkan

kecurigaan yang berlebihan terhadap upaya-upaya pemerintah terutama kabinet

sosialis dalam menata hubungan antara pemerintah dengan militer.Kecurigaan itu

semakin memuncak, jika mereka mengenang kembali ungkapan Perdana Menteri

Sjahrir, yang dimuat dalam brosur berjudul Perdjoeangan Kita. Dalam pamflet

politik itu Sjahrir sebagai seorang anti fasis dengan keras, tegas dan tajam

menyatakan ketidak-setujuannya terhadap antek-antek yang saat itu sedang

berkuasa dan kecenderungan militerisme di kalangan rakyat. berikut adalah

supermasi pamflet itu;

“Tahun-tahun yang kemudian ini, kita terlalu merasakan kekuatan militer.

Tak kurung hal ini dan didikan militer yang diberikan kepada pemuda-

pemuda serta rakyat kita umumnya, dapat menimbulkan kekeliruan, seolah-

olah perjuangan kita ini perjuangan militer.Hanya pengertian tentang dasar

kemasyarakatan pejuang kita ini, dapat menghindarkan kekeliruan ini.

Dalam perjuangan kita yang berupa dan memakai alat negara Indonesia,

kita terpaksa harus mengadakan alat perjuangan kenegaraan, yaitu bala

tentara. Itu tak boleh berarti bahwa kita menjadi abdi kenegaran atau

menjadi abdi kemiliteran, alias fasis dan militeris. Batas-batas hal ini dengan

semangat revolusi kerakyatan kita, harus ditajamkan sehingga jangan kita

membunuh semangat serta revolusi kita oleh karena ikita sesat pada

militerisme dan fasisme”31

Serangan telak Sjarir itu begitu menghujam ulu hati tentara sehingga

dirasakan sebagai sesuatu yang sangat menyakitkan Sudah tentu tudingan keras

itu mereka tolak, sehingga konfrontasi antara tentara dan pemerintah sipil,

khususnyadengan kabinet-kabinet Sosialis, bersemi sudah. Ketika menelaah masa

awal kemerdekaan,di mana sistem presisdensil diganti dengan sistem perlementer

pada 14 november 1945, TNI memandang bawha sistem parlementer ternyata

tidak menguntungkan kelangsungan hidup Negara dan bangsa. Bagi mereka

liberalisme Baratadalah sebuah prilaku politik yaitu ditandai oleh kekacauan,

pemberontakan, disintegrasi.

31 Ibid. hlm. 22-223.

Konfrontasi pertama antara perwira TNI dengan pemerintah sipil di bawah

pimpinan Sjarir, dimulai ketika para perwira angkatan darat tersebut

menyelenggarakan konfrensi militer pertama di Yogyakarta, pada 12 November

194. Di kota itu, mereka menggakat Jendral Sudirmandan Sri-Sultan HB IX,

masing-masing sebagai Panglima Besar Tentara dan Menteri Pertahana. Dan

sesuai trasisi kemiliteran jepang pengangkatan para pemimpin puncak TNI itu

tidak dikonsultasikan pada pemerintahan sipil di Jakarta. Di pihalk lain

pemerintah yang agak tidak mengerti hasil keputusan para perwira angkatan

darat, pada tanggal 14 mengangkat Urip Sumohardjo, sebagai panglima angkatan

darat dan Amir Sjarifuddin, sebagai Menteri Pertahanan

Perbedaan ini menimbulkan konflik. Terjadi tarik menarik antara kedua belah

pihak, yang kemudian diselesaikan dengan jalan kompromi. Pemerintah akhirnya

memerima jendral Sudirman sebagai Panglima Besar dan sebagai imbalannya

angkatan darat melepaskan jabatan menteri pertahanan dari Sri-Sultan HB IX

kepada Amir Sjarifuddin. Menurut Ulf Sundhaussen ada tiga hal yang

menyebabkan kenapa Sjarir menolak hasil pilihan tentara. 32Pertama hak Perdana

Menteri untuk memilih anggota-anggota kabinetnya sudah diakui di kalangan

parlemen dan pemerintah; kedua, guna menegakan bentuk pemerintahan yang

demokratis berarti menegakkan supremasi sipil dan militer oleh sebab itu

tindakan tentara untuk memiih Menteri Pertahanan harus ditolak sebagai suatu

prinsip.; ketiga, sjarir sudah terikat janji untuk memberikan jabatan Menteri

Pertahanan kepada Amir sjarifuddin yang telah memperlihatkan perhatiannya

32 Ulf Sundhaussen Op. Cit, hlm. 35.

kepada unsure militer ketika ia masih menjadi menteri penerangan dalam

pemerintahan Soekarno.

Di lain pihak motivasi tebtara untuk memilih sendiri pemimpinnya, menurut

Salim Said, merupakan konsekuensi dari tentara yng membentuk dirinya sendiri

dan lemahnya institusi-institusisi sipil. Tetapi kita coba mamasuki jantung

semangat TNI yang didomina eks-Peta, pemilihan pemimpin tentara pada tanggal

12 november itu dicerminkan usaha mereka untuk merealisasikan gagasan

kemiliteran Japang dalam kebudayaan Indonesia. Menurut Andeson menulis;

“Peta telah disusun dengan tradisi Jepang dan dengan trasisi itu, paling

sedikit pada zaman terakhir kekaisaran Jepang, kepala angkatan darat yang

efektif (kastaf) dipilih melalui perundingan dikalangan perwira-perwira

senior tanpa diikutsertakanya orang sipil siapapun juga. Selain itu Kastaf

tidak menjadi cabinet joang , melainkan langsung dilaporkan kepada

Kaisar.Seajak semula Sudirman berusaha keras untuk berbuat sesui dengan

tradisi ini. menganggap dirinya setingkat dengan pemimpin-pemimpin

cabinet, tidak berada dibawah mereka, dan dalam tafsiran perannya ini ia

mendapat dukungan kuat dari dalam tentara”33

Kompromi teryata tidak meredakan ketegangan, apalagi menyelesaikan

konflik antara pemerintah sipil dengan angkatan darat.materi perseturuan malah

telah beralih pada urusan bagaimana seharusnaya kedudukan tentara dalam

negara. Pemerintah sipil lewat Kementerian Pertahanan yang djabat oleh Amir

Sjarifuddin mengajukan konsepsi menyangkut ketentaraan sebagai berikut;

Tentara Belanda dan jepang karena berjiwa kolonial gampang bertindak

fasis, sewenang-wenang dan kejam terhadp rakyat. ini dipermudah karena untuk

menjadi opsir mesti dipenuhi syarat-syarat ijazah yang hanya dapat dipenuhi

orang-orang mampu artinya, orang yang biasanya berkepentingan banyak dengan

33 Anderson, Op Cit. hlm. 275.

si penjajah atau orang-orang yang biasanya tidak bergaul dengan rakyat biasa.

Keadaan di jaman penjajahan itu pasti membawa bekas di jaman republik. Oleh

karena itu tentara perlu didemokratisasikan.ikhtiar ini sekarang dapat dilihat di

Negara-negara lain di mana pemerintah dapat dipengaruhi oleh organisasi masa,

yaitu organisasi buruh, tani , dan pemuda progresif.

Jalan supaya dapat didemokratisasi :

1. Memperbesar upaya tentara menjadi volk-leger (tentara rakyat)artinya tentara

bagi rakyat bisa dengan ;

a. Mendidik tentara dengan asas-asas demokrasi supaya tentara dicintai

rakyat dan menjauhkan diri dari sifat membenci bangsa lain. Yang

dibenci adalah imperialismenya bangsa-bangsa lain.

b. Menghilangkan tinggkah kalu colonial dan fasis di kalangan tentara.

c. Memperbaiki dan memperbanyak pendidikan umum dan pemberantasan

buta huruf di kalangan tentara.

2. Cara promosi (naik pangkat) harus didemokratiskan, artinya supaya

dikalangan opsir juga ditahan atau disamakan dengan orang-orang yang

asalnya dari buruh dan tani, maka supaya promosi dimudahkan, yaitu

mempermudah promosi dari pangkat-pangkat rendahan dengan tidak

terutama menekankan ijazah dan sudahberapa tahun lamanya di tentara

penjajahan Belanda kemudian tentara Jepang dan lalu di tentara republik,

tetapi didasarkan atas jasa dalam pertempuran.

3. Tentara tidak boleh bertindak sendiri-sendiri, melainkan menjalankan politik

pemerintah.

4. Mempererat hubungan antara tentara, laskar dan rakyat dengan kewajiban

tentar dan laskar berkerja guna keperluan umum untuk rakyat di waktu yang

lapang (membentu panen, membantu pabrik, memperbaiki jalan)

5. menjamin tentara dan laskar sepenuhnya dalam hal kesejahteraan,

perlengkapan lainya, dan juga alat pengangkutan.

6. Menghargai jasa para pahlawan di garis depan dengan sepenuhnya sebagai

berikut :

a. Keluarga mereka harus dicukupi akan hal jaminan dan keluarga pahlawan

yang gugur dapat jaminan luar biasa.

b. Mereka harus dicukupi dalam hal makanan dan pakaian.

c. Mengubah cara kerja supaya langsung memberi manfaat bagi prajurit.

7. Memberi hukuman yang patut kepada prajurit dan opsir yang terbukti

a. Tidak memenuhi kewajiban dalam mempertahankan garis depan.

b. Melakukan korupsi.

c. Dengan sengaja menganjurkan cara-cara fasisme dan kolonial dalam

tentara.34

Konsepsi Amir Sjarifuddin ini ditanggapi dingin dan sinis oleh kalangan

tentara. Sudirman sendiri sebagai panglima yang dipilh oleh bawahannya selalu

berusaha untuk bersikap otonom dari pemerintah. Karena itu para pemimpin

angkatan darat juga mempunyai konsepsi sendiri mengenai kedudukan tentara

revolusi yang harus berpolitik secara luas dan bukan yang mati dari pemerintah.

34 Soe, Hok Gie, 1997, Orang-orang di Persimpangan Kiri jalan, Bantang Budaya, Yogyakarta, hm.

91-93.

Tentara juga menggulirkan wacana banhwa soal pertahanan negara bukanlah

semata-mata urusan politik, aspek militer harus perlu diperhitungkan. Dan dalam

penyusunan pertahanan negara harus disusun suatu organisasi tentara yang

efisien dan mempunyai garis komando yang ketat. Bertempur bukan semata-mata

soal keberanian belaka, tetapi soal perhitungan yang cermat dan teliti untuk

menghindari korban yang minimal guna meraih kemenangan. Tentara juga

melihat bahwa dengan didikan laskar-laskar bersenjata di samping rakyat, akan

merupakan hambatan dalam perjuangan besenjata. Mereka laskar-laskar

bersenjata, ini bertempur tidak atas dasar komando yang sentral dan perhitungan

yang teliti, tatapi atas komando garis induknya, yaitu partai politik. Atau juga

atas dasar pertimbangan sesuka hati para komandannya sehingga, hal ini jelas

belawanan dengan kehendak untuk membangun sebuah organisasi militer yang

efisien, yang menganut garis komando yang ketat dan disiplin.

Penjelasan Soeparjo Roestam, mantan ajudan Sudirman menjelaskan sikap

tentara terhadap pemerintah; “ Tentara (maksudnya Sudirman) tidak menyangkal

posisinya sebagai alat negara tetapi bersama dengan itu tentara juga merasa

dirinya sebagai pejuang kemerdekaan seperti banyak kelompok pejuang

kemerdekaan yang lain diluar tentara. (Sayangnya) pemerintah menganggap

tentara sebagai alat Negara. Perbedaan pendapat antara tentara dan pemerintah

sangat disadari Sudirman. Seringkali ia membahas hal itu dengan kami.

Sudirman tidak ingin dipermainkan. Ia tidak ingin kalau pemerintah hanya

memberi perintah. Ia menghendaki musyawarah. Ia tidak ingin melaksanakan

perintah tanpa mengetahui mengapa perintah itu diberikan.”

Jika kita lihat secara cermat kedua konsepsi ini terlihat jelas betapa dalamnya

jurang perbedaan di antara mereka. Kementerian pertahanan menghendaki agar

tentara mengikuti politik pemerintah, sementara tentara berpendapat, mereka

bukan alat mati pemerintah. Pemerintah berusaha mewujudkan sebuah tentara

yang demokratis tapi, tentara menginginkan suatu organisasi militer yang efisien,

dengan pola kepemimpinan yang sentralistis berdasarkan garis komando yang

ketat. Pemerintah berharap agar tentara dan laskar bisa berkerja sama, sedangkan

tentara menghendaki agar laskar dibubarkan atau dilebur dalam tentara regular.

Dengan jurang perbedaan yang sangat prinsipil ini, kompromi menjadi barang

langka dan mahal harganya.

BAB V

KESIMPULAN

Kebijakan adalah bentuk sikap yang diambil oleh Amir Sjarifuddin terhadap

angkatan perang di Indonesia.. Sebab pada waktu itu secara politik pemerintah

mengalami disintegrasi antara tentara dan pemerintah. Ini dipicu oleh sikap tentara

yang tidak mau dikontrol oleh pemerintah, dan mereka merasa bahwa tentara punya

wewenang sendiri untuk bisa mengatur gerak dan langkah apa yang harus diambil

oleh tentara itu sendiri.

Unsur kecurigaan antara pemerintah dengan tentara membuat jurang pemisah

yang cukup tajam. Akibatnya banyak sekali tentara rakyat yang melakukan tindakan-

tindakan yang sangat merugikan rakyat itu sendiri. Kurangnya kesadaran akan peran

tentara dalam masyarakat membuat semakin jauh hubungan mereka dengan

organisasi-organisasi kemasyarakatan.

Kelemahan yang ditimbulkan oleh pemerintah akibat kesewenang-wenangan dari

tentara karena mengakibatkan banyak masalah yang muncul di tubuh tentara. Sikap

sadar diri dikalangan anggota-anggota tentara akan fungsi dan tujuan

mereka,membuat semakin sulit untuk di kendalikan. Langkah yang di tempuh oleh

Amir Sjarifuddin sebagai Menteri pertahanan ingin memberikan peluang bagi tentara

untuk masuk dalam dunia politk dan ikut berperan serta dalam mengatur

pemerintahan.

Adanya faktor pendorong terhadap angkatan perang adalah setelah peranan

pemerintah Jepang di Indonesia mulai berkurang akibat dari datangnya sekutu yang

dibantu oleh Inggris yang akan masuk di Indonesia mengakibatkan kondisi politik,

sosial dan ekonomi pada waktu itu cukup memprihatinkan. Dapat dikatakan

lemahnya nilai-nilai pertahanan pada masa itu sangat mudah sekali terjadi

pembrontakan-pembrontakan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia , sebab merasa

terusik dalam benak mereka akan kemerdekaan yang utuh.. Masuknya unsur

militerisme Jepang ditentara Indonesia sangat kuat, karena jiwa-jiwa fasisme eks-

Peta sangat dominan. Dan juga unsur kolonialisme Belanda yang ada juga

mempengaruhi pola pikir masyarakat terutama para tentara atau perwira yang

merasakan didikan Jepang dan Belanda.

Secara politik kementrian pertahanan menghendaki agar tentara mengikuti politik

pemerintah,sementara tentara berpendapat, mereka bukan alat mati

pemerintah.Pemerintah berusaha untuk mewujudkan sebuah tentara yang demokratis

tapi, tentara menginginkan suatu organisasi yang efisien, dengan pola

kepemimpinan yang sentralistik berdasarkan garis komando yang kuat. Pemerintah

berharap agar tentara dan laskar bisa bekerja sama,sedangkan tentara menghendaki

agar laskar dibubarkan atau dilebur kedalam tentar regular.

Langkah konkret yang ditempuh Amir Sjarifuddin adalah dengan mendirikan

badan pekerja bersama Sjahrir untuk melakukan oposisi terhadap pemerintah agar

terwujud apa yang di inginkan pemerintah harus memberikan wewenangnya untuk

bekerja sama dengan KNIP untuk membuat kebijakan-kebijakan yang akan diambil

oleh pemerintah..

Pentingnya badan pendidikan tentara sebenarnya merupakan rekomendasi dari

pertemuan TKR di Yogyakarta. Karena dianggap sebagai kebutuhan yang masuk

akal, tetapi ketika rekomendasi itu mau dijalankan oleh Amir Sjarifuddin yang

menganut supermasi sipil, tentara memandang badan pendidikan itu menyimpang

dari rekomendasi.

Kecurigaan angkatan darat melihat Pepolit, dalam penjelasan pemerintah

menyebutkan bahwa staf pepolit bertugas mencetak setiap prajurit agar sadar akan

peranannya sebagai apa yang dinamakan oleh Presiden alat negara. Usaha untuk

menempatkan tentara sebagi sekedar alat negara itulah yang ditolak oleh angkatan

darat, karena sejak semula mereka tidak mau jadi alat mati di tanggan sipil.

Indoktrinasi terhadap tentara akibat dari konsepsi Amir, sebagai menteri

pertahanan memberikan permusuhan yang tajam diantara mereka yang ingin berdiri

sendiri tanpa ada campurtangan dari pemerintah. Oleh sebab itu muncul kecurigaan-

kecurigaan yang ada dalam kubu pemerintah dengan tentara akan semakin sulit untuk

terpusatkan.

Keinginan Amir Sjarifuddin membentuk tentara yang sesuai dengan tentara

Rusia, yang memberikan loyalitasnya terhadap pemerintah agar tercipta suasana

yang sama-rasa sama-rata, yang adil menurut pendapat tersebut. Sebenarnya itu sulit

sebab menduduki kursi dan menjalankan roda pemerintahan adalah tujuan utama

Amir, untuk menguasai seluruh angkatan perang yang ada di markas besar tentara

dan perwira-prewira tentara yang berpengaruh di dalamnya.

Dari pemahaman penulis tentang kebijakan Amir terhadap Angkatan Perang

terbukti jelas bab II yang menunjukkan suatu pola hubungan dalam kubu tentara.

Langkah ini merupakan bagaimana mencari peluang dalam penganalisaan

keterkaitan antara perkembangan dari masa sebelum dan sesudah terbentuknya

Angkatan Perang. Sedangkan bab I II dan IV, menunjukkan hubungan keterkaitan

meskipun hanya terbukti sebagian oleh penulis tetapi semuanya ini merupakan

bagian dari pembandingan-pembandigan unsur dan bentuk dari berbagai pernyataan

buku-buku. Jadi apabila ada penulis lain ingin memperbaikinya maka saya akan

berterimakasih atas sumbangan dan kritikannya untuk menemukan hal yang baru lagi

dalam strategi dan pembentukan Angkatan Perang.

DAFTAR PUSTAKA

Anderson, Ben

1988 : Revolusi Pemuda., Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946,

Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Coen, Huasain Pontoh,

2005 : Menentang Mitos Tentara Rakyat, Resist Book, Yogyakarta.

Gottschalk, Louis,

1983 : Mengerti Sejarah, terj. Nugroho Notosusanto, Univesitas Indonesia press,

Jakarta.

Koencaraningrat,

1993 : Metode-metode Penelitan Masyarakat, P.T Gramedia Pustaka Utama,

Jakarta.

Kuntowijoyo,

1995 : Pengantar Ilmu Sejarah, Yogyakarta, Yayasan Bandung Budaya.

Moedjanto,G,

1989 : Indonesia Abad Ke-20, jilid 2, Dari Perang Kemerdekaan Pertama Sampai

PELITA III, Kanisius, Yogyakarta.

Mc Turnan, Kahin, Goerge

1995 : Nasionalisme Dan Revolusi Di Indonesia , terj Nationalism And Revolution

In Indonesia, UNS Press dan Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Nasution, A.H.

1977 : Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia, Jilid 2, Diplomasi Atau bertempur,

Angkasa, Bandung.

………………….,

1977 : Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia, Jilid 3 , Dilplomasi Sambil

Bertempur, Angkasa, Bandung.

…………………..,

1977 : Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia, Jilid 4 , Periode Linggarjati,

Angkasa, Bandung.

……………………,

1968 : Tentara Nasional Indonesia, Jilid 1 dan 2, Seruling Masa, Jakarta.

Sartono kartodirdjo,

1992 : Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah, PT Gramedia, Jakarta

------------------------,

1982 : Pemikiran Dan Perkembangan Historiografi Indonesia, suatu alternative, PT

Gramedia, Jakarta.

Simatupang,T.B

1981 : Pelopor Dalam Perang Pelopor Dalam Damai, Yayasan Pusataka Militer,

Jakarta.

…………………….,

1960 : Pemerintah Masyarakat Angkatan Perang”Pidato-pidato dan karangan-

karangan tahun 1955-1958”, P.T. Indra, Jakarta.

…………………….,

1956 : Soal-Soal Politik Militer Di Indonesia,Gaya Raya Limited, Jakarta.

Soe, hok Gie,

1997 : Orang-orang di Persimpangan Kiri jalan, Bentang Budaya , Yogyakarta.

Salim Said,

2001, Militer Indonesia dan Politik Dulu, Kini dan Kelak, Pusataka Pintar harapan,

Jakarta.

Sundhaussen, ULF.

1986 : Politik Militer Indonesia 1945-1967, menuju dwifungsi ABRI, LP3ES,

Jakarta.

Yahya A. Muhaimin,

1982 : Perkembangan Militer Dalam Politik Di Indonesia 1945-1966, Gadjah Mada

University Press, Yogyakarta.

Lampiran I

Reorganisasi tentara dimulai dengan keluarnya maklumat Presiden

Soekarno pada tanggal 25 Januari 1946 yang merubah Tentara Keselamatan

Rakyat menjadi Tentara Republik Indonesia. Dengan ini ditegaskan bahwa

TKR harus menyesuaikan dirinya sebagai alat negara, alat Republik Indonesia

yang harus patuh kepada pemimpin negara, yakni Pemerintah Republik

Indonesia.

Maklumat itu berbunyi sebagai berikut :

Kami Presiden Republik Indonesia, setelah mendengar nasehat dari Dewan

Kementerian yang berapat di Yogyakarta pada tanggal 24 Januari 1946; menimbang ,

bahwa di dalam saat perjuangan politik negara Republik Indonesia sekarang mesti

diperhatikan kesatuan susunan ketentaraan.

Menetapkan :

1. Nama Tentara Keselamatan Rakyat, dahulu Tentara Keamanan Rakyat, dirobah

jadi Tentara Republik Indonesia.

2. Tentara Republik Indonesia adalah satu-satunya organisasi militer negara

Republik Indonesia.

3. Tentara Republik Indonesia akan disusun atas dasar militer internasional.

4. Tentara Keselamatan Rakyat yang sekarang, yang mulai hari pengumuman

maklumat ini disebut Tentara Republik Indonesia, akan diperbaiki susunannya

atas dasar dan bentuk ketentaraan yang sempurna.

5. Untuk melaksanakan pekerjaan yang disebut di dalam fatsal 4, maka oleh

pemerintah akan diangkat sebuah panitia, yang terdiri dari para ahli militer dan

ahli lain yang dianggap perlu.

Presiden Republik Indonesia

ttd

Soekarno.

Menteri pertahanan

td

Amir Sjarifuddin.

(Dr. A.H. Nasution, Sekitar Perang Kemerdekaan, Indonesia, 1977, Angkasa,

Bandung, hlm. 123-124.)

Lampiran II

Keanggotaan kabinet Sjarifuddin yang semula adalah sebagai

berikut :

Kedudukan Nama Partai

Perdana Menteri Amir Sjarifuddin Sosialis

Wakil Perdana Menteri Dr. A.K. Gani PNI

Wakil Perdana Menteri Setiadjit Buruh

Menteri Dalam Negeri Wondoamiseno PSII

Wakil Menteri Dalam Negeri Mr. Abdulmajid Sosialis

Menteri Luar Negeri Hadji Agoes Salim Non-Partai

Wakil Menteri Luar Negeri Mr. Tamzil Sosialis

Wakil Menteri Perekonomian Kasimo katolik

Wakil Menteri Perekonomiaan Dr. A. Tjokronegoro Sosialis

Menteri Pertahanan Mr. Amir Sjarifuddin Sosialis

Wakil Menteri Pertahanan Arudjikartawinata PSII

Menteri Pendidikan Mr. Ali Sastroamijoyo PSII

Menteri keuangan Mr. A.A. Maramis PNI

Wakil menteri Keuangan Dr. Ong Eng Djie Sosialis

Menteri Penerangan Sjahbudin Latif PSII

Wakil Menteri Penerangan Setiadi Non-partai

Menteri Perhubungan Ir. Juanda Non-Partai

Menteri Perkerjaan Umum Ir. Moch Enoch Non-Partai

Wakil Menteri pekerjaan umum Ir. Laoh PNI

Menteri Kesehatan Dr. J. Leimena Kristen

Wakil Menteri Kesehatan Dr. Satrio Buruh

Menteri Sosial Suprojo Buruh

Wakil Menteri Sosial Sukoso Wirjosaputro PSII

Menteri Kehakiman Mr. Susanto Tirtoprojo PNI

Menteri Agama Kiaji Achmad Asj’ri PSII

Wakil Menteri Agama H. Anwarudin PSII

Menteri Perburuhan Nona S.K. Trimurti Buruh

Wakil MenteriPerburuhan Mr. Walipo PNI

Menteri Negara Sri Sultan HB Non-Partai

Menteri Negara Wikanan Kongres

pemuda

Menteri Negara Sojas Legiun

Petani

Menteri Negara Siauw Giok Tjhan Komunitas

Cina

Menteri Negara Maruto Marusman PKI

(Goerge , McT . Kahin, Nasionalisme Dan Revolusi di Indonesia,1995 Sinar

Harapan Jakarta, hlm. 265-266.)

Lampiran III

PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG

Presiden Republik Indonesia , Panglima Tertinggi Angkatan Perang

Mengingat : Putusan Panitia Pembentukan Organisasi Tentara Nasional

Indonesia.

Menimbang : Bahwa pada saat ini telah tiba waktunya untuk meresmikan

berdirinya Tentara nasioanl Indonesia ;

Menetapkan : I. Mulai tanggal 3 Juni 1947, kami syahkan dengan resmi

berdirinya Tentara Nasional Indonesia.

II. Segenap anggota angkatan Perang yang ada sekarang dab

segenap anggota Laskar yang sudah atautidak tergabung di

dalam Biro Perjuanganmulai saat ini dimasukan serentak ke

dalam Tentara Nasional Indonesia.

III. Pemimpin Tertinggi dari Tentara Nasional Indonesia terdiri

dari :

1. Kepala : Panglima Besar Angkatan Perang.

2. Anggota : Letnan-Jenderal Urip Sumoharjo.

3. Anggota : Laksamana-Muda Nazir.

4. Anggota : Sutomo.

5. Anggota : Ir. Sakirman.

6. Anggota : Jokosuyono.

IV. Pucuk Pimpinan Tentara Nasional Indonesia menjalankan tugas

kewajiban yang mengenai siasat dan organisasi Tentara

Nasional Indonesia sedang berjalan;

V. Semua satuan-satuan Angkatan Perang dan satuan-satuan laskar

yang mulai hari tanggal penetapan ini menjelma menjadikan

satu Tentara Nasional Indonesia diwajibkan taat dan tunduk

pada segal perintah dan instruksi yang dikeluarkan oleh Pucuk

Pimpinan Tentara Nasional Indonesia.

Ditetapkan dan dikeluarkan di Yogyakarta pada tanggal 3 Juni 1947.

Presiden Republik Indonesia

Panglima Tertinggi Angkatan Perang

ttd

Soekarno

Menteri Pertahanan

ttd

Amir Sjarifuddin

(Dr. A.H. Nasution, Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia, Jilid 4, Periode

Linggarjati,1977, Angkasa, Bandung, hlm.445