KATA PENGANTAR -...

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Unit VII Way Waya (2016 – 2025) Page v

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan ridho-Nya maka

penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan

Hutan Lindung (RPHJP-KPHL) Unit VII Way Waya Kabupaten Lampung Tengah

dapat terselesaikan dengan baik sebagaimana yang diharapkan.

Kegiatan Penyusunan RPHJP-KPHL Unit VII (Way Waya) merupakan salah satu

tugas pokok dan fungsi serta tanggungjawab yang harus dilaksanakan oleh seorang

Kepala KPHL yang disyahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Selanjutnya RPHJP ini sebagai pedoman dalam melaksanakan pengelolaan KPHL

Unit VII (Way Waya).

Penyusunan RPHJP KPHL Unit VII (Way Waya) ini mengacu pada Peraturan

Direktur Jendral Planologi Kehutanan Nomor : P.5/VII-WP3H/2012, tanggal 14 Mei

2012 tentang Petunjuk Teknis Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan

Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan

Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP). Penyusunannya berdasarkan pada hasil tata

hutan dan mengacu pada rencana kehutanan mulai dari rencana kehutanan tingkat

nasional, rencana kehutanan tingkat provinsi dan juga rencana kehutanan tingkat

kabupaten dengan memperhatikan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan

juga kondisi lingkungan di tingkat tapak.

Dalam penyusunan RPHJP ini tentu masih jauh dari sempurna walaupun telah

dilakukan diskusi terfokus di tingkat kabupaten serta dilanjutkan dengan konsultasi

publik di tingkat kabupaten oleh karena itu saran dan masukan yang bersifat

membangun terus diharapkan demi penyempurnaan di masa yang akan datang.

Penyusun mengucapkan terima kasih kepada Dirjen Planologi Kehutanan melalui

Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XX yang sudah memfasilitasi

penyusunan RPHJP ini, demikian juga kepada tim pakar dari Universitas Lampung

(Dr. Agus Setiawan) yang sudah memberikan pendampingan dan bimbingan selama

proses penyusunan RPHJP ini hingga selesai, terima kasih juga kami sampaikan

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Unit VII Way Waya (2016 – 2025) Page vi

kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan serta saran-

saran dalam penyusunan ini diantaranya: Pusat Pengendalian Pembangunan

Kehutanan Regional I Sumatera, Sekretariat Nasional KPH, Kepala Dinas Kehutanan

dan Perkebunan Kabupaten Lampung Tengah beserta jajarannya, teman-teman

anggota asosiasi KPHL, NGO, masyarakat, dan semua pihak yang sudah

mendukung penyelesaian RPHJP ini tepat pada waktunya.

Akhirnya semoga RPHJP KPHL Unit VII (Way Waya) Kabupaten Lampung

Tengah ini bermanfaat dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari di wilayah

KPHL Unit VII (Way Waya) Kabupaten Lampung Tengah.

Lampung Tengah, Desember 2015

Plh.Kepala KPHL Unit VII (Way Waya) Kabupaten Lampung Tengah

Hendro, BSc.F NIP.19620903 198903 1 007

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Unit VII Way Waya (2016 – 2025) BAB I - 1

BAB I

1.1. Latar Belakang

Hutan merupakan sumberdaya alam yang dianugrahkan Tuhan untuk

kelangsungan semua makhluk ciptaannya. Hutan merupakan bagian dari sistem

pengatur tata air, tanah dan udara untuk kehidupan di bumi yang sulit tergantikan.

Hutan sebagai salah satu sistem pendukung kehidupan, penting dikuasai oleh

negara dan dimanfaatkan sebesar besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Mengingat peran atau fungsinya yang sangat penting, hutan harus dikelola

secara baik, arif dan bijaksana, yaitu sesuai dengan kondisi dan peruntukannya.

Pengelolaan hutan tidak dapat disamakan dengan sumberdaya alam lainnya,

pengelolaan sumberdaya hutan ditujukan untuk mengoptimalkan manfaatnya bagi

kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan fungsi, sifat dan karakteristik

kawasan hutan, yaitu fungsi ekonomi/produksi, fungsi ekologis, dan fungsi sosial

budaya.

Prinsip pengelolaan hutan untuk mewujudkan keberlanjutan fungsi hutan saat

ini adalah sustainable forest ecosystem. Pergeseran paradigma pengelolaan hutan

ini didasarkan pemahaman bahwa sebagian besar nilai hutan adala berupa jasa-jasa

lingkungan hutan, baik yang bersifat tangible maupun intangible.

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan suatu sistem pengelolaan

hutan berdasarkan satu satuan wilayah yang berbasis ekosistem, yang di dalamnya

memuat prinsip-prinsip kelestarian hutan, tindakan administrasi, dan tindakan

organisasi untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang prospektif, sehat dan lestari.

Seluruh kawasan hutan terbagi ke dalam KPH yang meliputi Kesatuan Pengelolaan

Hutan Produksi (KPHP), Kesatuan Pengelolaan Hutan lindung (KPHL) dan Kesatuan

Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK). Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Provinsi,

sesuai kewenangannya (menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2014)

bertanggung jawab terhadap pembangunan (KPH) dan infrastrukturnya.


Kesatuan Pengelolan Hutan (KPH) berperan penting bagi pembangunan

kehutanan. Adanya KPH di tingkat tapak akan bermanfaat bagi upaya pembenahan

tata kelola kehutanan, mendorong terwujudnya desentralisasi nyata bidang

kehutanan, optimalisasi akses masyarakat terhadap hutan serta merupakan salah

satu jalan bagi resolusi konflik. Selain itu keberadaan KPH dapat menjamin

penyelenggaraan pengelolaan hutan yang tepat lokasi, tepat sasaran, tepat

kegiatan, tepat pendanaan serta memungkinkan ditanganinya wilayah-wilayah “open

acces” yang hingga saat ini belum ditangani.

Keberadaan KPH menjadi semakin kuat dengan dikeluarkannya Peraturan

Pemerintah No. 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008.

Pembentukan kelembagaan KPH merupakan prioritas pembangunan nasional dalam

Inpres No. 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan.

Peraturan Pemerintah tersebut mengarahkan seluruh pengelolaan hutan di

Indonesia dilaksanakan oleh sebuah organisasi kelembagaan Kesatuan Pengelolaan

Hutan (KPH). Pengelolaan hutan, sesuai dengan fungsi pokok dan peruntukannya

dapat dilakukan secara efektif dan efisien sarta lestari sesuai dengan kondisi

ekologis, sosial dan ekonomi serta budaya masyarakat sekitar hutan. Kegiatan

pengelolaan yang akan dilakukan oleh KPH meliputi: 1) Tata hutan dan penyusunan

rencana pengelolaan hutan, 2) Pemanfaatan hutan dalam hal pemantauan dan

pengendalian terhadap pemegang izin, 3) Pemanfaatan hutan di wilayah tertentu, 4)

Rehabilitasi hutan dan reklamasi, dan 5) Perlindungan hutan dan konservasi alam.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK. 68/Menhut-

II/2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan

Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi

Lampung, Kabupaten Lampung Tengah memiliki 1 unit KPHL yaitu KPHL Unit VII

(Way Waya) dengan luas 24.337 ha.

Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah mendukung terbentuknya

KPHL dengan harapan KPH bersama pemegang izin (HKm) dapat melaksanakan

pengelolaan KPHL Way Waya secara optimal (aspek ekonomi, aspek sosial dan

aspek lingkungan).

Sebagai sebuah institusi pengelola ditingkat tapak dimana salah satu fungsi

dan tugas dari organisasi KPH yaitu menyelenggarakan pengelolaan hutan berupa

tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, maka KPHL Way Waya

harus mempunyai Rencana Pengelolaan yang merupakan rencana induk penggerak

seluruh kegiatan yang mengarahkan pada pencapaian tujuan dari pengelolaan hutan


yang telah ditetapkan. Rencana pengelolaan yang terdiri dari rencana pengelolaan

jangka panjang dan jangka pendek ini memuat setidaknya tujuan, strategi, rencana

kegiatan serta target yang ingin dicapai dalam pengelolaan hutan itu sendiri.

Tentunya, di dalam penyusunan rencana pengelolaan ini, KPH harus mengacu pada

Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) dan Rencana Kehutanan Tingkat

Daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten/kota dan memperhatikan aspirasi, nilai

budaya masyarakat setempat serta kondisi lingkungan.

Sejak ditetapkannya menjadi Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL)

Unit VII oleh Menteri Kehutanan, KPHL Way Waya Lampung Tengah direncanakan

segera melaksanakan proses penyusunan RPHJP dengan difasilitasi oleh

Kementrian Kehutanan melalui Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah

XX Lampung – Bengkulu. Penyusunan dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas

Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lampung Tengah dan Dinas Kehutanan

Provinsi Lampung.

Langkah awal yang ditempuh dalam penyusunan RPHJP adalah dengan

pelaksanaan inventarisasi hutan dan penyusunan tata hutan wilayah KPHL Unit VII

Way Waya Lampung Tengah yang dilaksanakan oleh Tim BPKH Wilayah Wilayah XX

Lampung – Bengkulu dan didampingi oleh KPHL, selain itu juga dilakukan

pengumpulan data dan informasi terkait lainnya yang nantinya dibutuhkan dalam

penyempurnaan penyusunan RPHJP KPHL Way Waya Lampung Tengah agar lebih

baik.

Oleh karena itu, melalui kegiatan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan

Jangka Panjang (RPH-JP) KPHL Unit VII Way Waya Lampung Tengah ini diharapkan

informasi dan data yang dimiliki oleh KPHL Unit VII Way Waya Lampung Tengah

yang meliputi kondisi kawasan biofisik, sosial, ekonomi, kelembagaan yang

dilengkapi dengan isu dan permasalahan serta tantangan yang dihadapi, dapat

tersusun sebagai sebuah baseline data yang menjadi dasar di dalam penentuan

prioritas pengelolaan.

Penyusunan RPHJP KPHL Unit VII Way Waya Lampung Tengah sangat

penting karena hasilnya merupakan dokumen yang akan dijadikan sebagai pedoman

dan acuan pelaksanaan pengelolaan atau pembangunan kehutanan tingkat tapak di

wilayah KPHL Unit VII Way Waya Lampung Tengah sepuluh tahun kedepan dan

memberikan hasil yang sesuai dengan visi dibentuknya KPHL yaitu Pengelolaan

hutan lestari secara berkelanjutan dan mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat.


1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang

(RPHJP) KPHL Unit VII Way Waya Lampung Tengah ini adalah untuk dapat dijadikan

sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pengelolaan hutan pada wilayah kelola

KPHL Unit VII Way Waya Lampung Tengah selama 10 (sepuluh) tahun kedepan,

mulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2025.

Adapun yang menjadi tujuan dari penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan

Jangka Panjang (RPHJP) KPHL Unit VII Way Waya ini adalah sebagai berikut:

a. Tersedianya dokumen rencana pengelolaan hutan yang akan dijadikan

sebagai pedoman dan acuan di dalam penyelenggaraan pengelolaan

hutan di wilayah KPHL Unit VII Way Waya Lampung Tengah.

b. Tersedianya dokumen rencana pengelolaan hutan yang berisi strategi dan

arah pengelolaan yang layak terap untuk memberikan manfaat sosial,

ekonomi dan ekologi yang berkelanjutan melalui pengelolaan kawasan

hutan dan seluruh potensi yang ada secara komprehensif dengan tetap

memperhatikan dan mempertimbangkan kekhasan dan kearifan lokal yang

ada.

c. Tersedianya dokumen rencana pengelolaan dengan tata waktu yang jelas

sehingga kegiatan pengelolaan hutan dapat dilaksanakan secara efektif

dan efisien untuk memberikan hasil yang optimal.

d. Untuk dijadikan sebagai dasar di dalam penyusunan Rencana

Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (Rencana Pengelolaan Tahunan) dan

rencana-rencana teknis pengelolaan lainnya di wilayah KPHL Unit VII Way

Waya Lampung Tengah.

1.3. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai dalam RPHJP KPHL Unit VII Way Waya

Lampung Tengah adalah:

1. Mengembalikan fungsi lindung dalam wilayah kelola KPHL Unit VII Way

Waya Lampung Tengah yang optimal melalui peningkatan presentase

penutupan vegetasi hutan dan peningkatan nilai hasil hutan kayu dan

bukan kayu.

2. Merumuskan visi, misi dan tujuan spesifik dalam pengembangan konsep

KPHL Unit VII Way Waya Lampung Tengah 10 tahun ke depan.


3. Memperkuat kelembagaan masyarakat penggarap yang dapat

berkeloborasi dengan pemegang izin dan atau KPH dalam pengelolaan

KPHL Unit VII Way Waya pada zona – zona tertentu.

4. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan dalam

mendukung revitalisasi hutan dan optimalisasi pemanfaatan hutan yang

berwawasan lingkungan.

5. Membangun jaringan/hubungan, kerjasama, dan harmonisasi para pihak

dalam pengelolaan, perlindungan, dan pengamanan hutan serta

pemasaran hasil hutan

6. Rencana rehabilitasi lahan kritis dengan penanaman jenis tanaman

MPTS yang mempunyai potensi HHBK dengan memberdayakan

masyarakat sekitar baik dalam penanaman maupun pemanfaatan HHBK

secara berkolaboratif dengan pemegang izin, NGO maupun pihak –

pihak lainnya.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang

(RPHJP) KPHL Unit VII Way Waya Lampung Tengah meliputi :

1. Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, maksud dan tujuan,

sasaran, ruang lingkup dan batasan pengertian.

2. Deskripsi kawasan, yang mengandung informasi tentang wilayah KPHL

Way Waya Unit VII Lampung Tengah, terdiri dari risalah wilayah,

potensi wilayah KPHL Unit VII, data sosekbud masyarakat, kondisi

posisi KPHL Unit VII dalam perspektif tata ruang wilayah dan

pembangunan daerah dan isu strategis, kendala dan permasalahan.

3. Visi dan misi, yang berisi tentang visi dan misi Dinas Kehutanan dan

Perkebunan Kabupaten Lampung Tengah, visi dan misi KPHL Unit VII

Way Waya Lampung Tengah sendiri, strategi pengelolaan hutan dan

tujuan serta sasaran KPHL Unit VII Way Waya Lampung Tengah.

4. Analisis dan proyeksi, yang memuat analisa data dan informasi yang

tersedia saat ini baik data primer maupun sekunder serta proyeksi

kondisi wilayah KPHL Unit VII Way Waya Lampung Tengah dimasa

yang akan datang.


5. Rencana kegiatan, yang memuat :

a. inventarisasi berkala wilayah kelola serta penataan hutannya,

b. pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu,

c. pemberdayaan masyarakat,

d. penyelenggaran rehabilitasi pada areal KPHL Unit VII Way Waya

Lampung Tengah,

e. Pembinaan dan pemantauan pemanfaatan hutan dan penggunaan

kawasan hutan pada areal berizin

f. pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rehabilitasi,

g. penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam,

h. penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas antar

pemegang izin, instansi dan pemangku kepentingan,

i. penyediaan dan peningkatan kapasitas SDM,

j. penyediaan pendanaan,

k. pengembangan pangkalan data (data base)

l. rasionalisasi wilayah kelola,

m. review rencana pengelolaan (minimal 5 tahun sekali)

n. pengembangan investasi.

6. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

7. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

8. Penutup.

9. Lampiran, yang berisi peta wilayah KPHL Unit VII Way Waya Lampung

Tengah, peta penutupan lahan sesuai ketentuan, peta DAS sesuai

kondisi wilayah kerja, peta sebaran potensi wilayah KPHL Unit VII Way

Waya Lampung Tengah dan aksesibilitas, peta penataan hutan berupa

zona/blok dan petak, peta penggunaan lahan sesuai dengan ketentuan,

peta tanah, iklim dan geologi.

Pada awal rencana pengelolaan adalah inventarisasi berkala yang akan

mengetahui potensi – potensi yang berada di dalam wilayah kelola KPHL Unit

VII Way Waya, potensi – potensi yang dimaksud dianalisa dan ditelaah secara

ekonomi dan ekologi untuk dikembangkan melalui pemberdayaan masyarakat

sehingga dapat tercipta suatu kondisi dimana masyarakat sekitar merasakan

manfaat langsung dari keberadaan hutan, kelestarian/lingkungan hutan dan

kesejahteraan masyarakat meningkat. Pada daerah konflik, KPHL Unit VII

berkolaborasi dan mendorong pemegang izin untuk merangkul masyarakat


penggarap dalam pengelolaan yang saling menguntungkan sesuai dengan

ketentuan – ketentuan yang berlaku.

Berkenaan dengan pendanaan KPHL Unit VII akan membangun hubungan

harmonis dengan Bappeda Kabupaten untuk sumber APBD, Pemerintah

Provinsi, NGO, UPT – UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Republik Indonesia dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat.

Pembangunan jaringan dengan berbagai pihak merupakan prioritas KPHL

Unit VII Way Waya dalam melaksanakan pengelolaan antara lain dengan

pihak Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten, Dinas Kehutanan

Provinsi Lampung, kepolisian, TNI, Kejaksaan, LSM/Pers, Tokoh

Masyarakat/adat, Kesbangpol Kabupaten, Kesbangpol Provinsi, Bappeda

Provinsi, Kecamatan, Kepala Desa, dan Pemegang Izin sehingga tujuan

pengelolaan hutan bisa optimal. Pada Tahun ke delapan KPHL Unit VII Way

Waya Lampung Tengah diharapkan berperan dalam penambahan PAD

Kabupaten dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tetap

memperhatikan kelestarian lingkungan/hutan.

1.5. Batasan Pengertian

1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi

sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan

alam dan lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

2. Kawasan Hutan adalah Wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan

oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap

(UU 41 Tahun 1999).

3. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai

perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air,

mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan

memelihara kesuburan tanah.

4. Pengurusan Hutan meliputi kegiatan penyelenggaraan yaitu perencanaan

kehutanan, pengelolaan hutan, penelitian dan pengembangan pendidikan dan

latihan serta penyuluhan kehutanan dan pengawasan (UU 41 tahun 1999)

pembentukan wilayah pengelolaan hutan dan penyusunan rencana

kehutanan.

5. Perencanaan kehutanan meliputi kegiatan inventarisasi hutan, pengukuhan

kawasan hutan, penatagunaan, kawasan hutan


6. Penataan Hutan adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan,

mencakup pengelompokan sumberdaya hutan sesuai dengan tipe ekosistem

dan potensi yang terkandung di dalamnya dengan tujuan untuk memperoleh

manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari.

7. Pengelolaan Hutan adalah kegiatan yang meliputi tata hutan dan penyusunan

rencana pengelolaan hutan; pemanfaatan hutan; penggunaan kawasan hutan;

rehabilitasi dan reklamasi hutan; perlindungan hutan dan konservasi alam.

8. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan,

memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan bukan kayu serta

memungut hasil hutan bukan kayu secara optimal dan adil untuk

kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.

9. Penggunaan kawasan hutan merupakan penggunaan untuk kepentingan

pembangunan di luar kehutanan tanpa mengubah status dan fungsi pokok

kawasan hutan.

10. Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya untuk memulihkan,

mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya

dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga

kehidupan tetap terjaga.

11. Reklamasi hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali

lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal

sesuai dengan peruntukannya.

12. Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan

hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan

manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta

mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan

atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang

berhubungan dengan pengelolaan hutan.

13. Tata Batas dalam wilayah KPHL Unit VII Way Waya adalah melakukan

penataan batas dalam wilayah kelola KPHL Unit VII Way Waya berdasarkan

pembagian Blok dan petak.

14. Inventarisasi hutan adalah rangkaian kegiatan pengumpulan data untuk

mengetahui keadaan dan potensi sumber daya hutan serta lingkungannya

secara lengkap.

15. Blok adalah bagian wilayah KPHL Unit VII Way Waya yang dibuat relatif

permanen untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan.


16. Blok Pemanfaatan adalah wilayah yang dikelola dengan tujuan pemanfaatan

hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan.

17. Blok Lindung adalah wilayah yang dikelola dengan tujuan pengawetan

keanekaragaman hayati dan fungsi konservasi dalam hal ini yang akan

dikelola oleh KPHL Unit VII Way Waya melalui kesepakatan dengan

pemegang izin.

18. Petak adalah bagian dari blok dengan luasan tertentu dan menjadi unit usaha

pemanfaatan terkecil yang mendapat perlakuan pengelolaan atau silvikultur

yang sama.

19. Kesatuan Pengelolaan Hutan selanjutnya disebut KPH Unit VII Way Waya

adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya

yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.

20. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung selanjutnya disebut KPHL adalah KPH

yang luas wilayahnya seluruh atau sebagian besar didominasi kawasan hutan

lindung.

21. Para pihak adalah pengelola KPHL Unit VII Way Waya, perwakilan

pemerintah yang berwenang, serta perwakilan masyarakat penerima manfaat

dan dampak pengelolaan KPHL Unit VII Way Waya. Partisipasi parapihak

dapat berupa penyampaian informasi sebagai bentuk penyampaian informasi

paling rendah, sampai dengan keterlibatan parapihak pada setiap tahapan

proses penyusunan rencana pengelolaan.

22. KPHL Unit VII adalah wujud awal dari KPHL Unit VII yang secara bertahap

dikembangkan menuju situasi dan kondisi aktual organisasi KPHL Unit VII

ditingkat tapak.

23. Resort Pengelolaan Hutan adalah kawasan hutan dalam wilayah kelola KPHL

Unit VII yang merupakan bagian dari wilayah KPHL Unit VII yang dipimpin

oleh Kepala Resort KPHL Unit VII dan bertanggungjawab kepada Kepala

KPHL Unit VII.

24. Wilayah tertentu antara lain adalah wilayah hutan yang situasi dan kondisinya

belum menarik bagi pihak ketiga untuk mengembangkan pemanfaatannya

berada di luar areal ijin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan.

25. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang adalah rencana pengelolaan

hutan pada tingkat strategis berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun atau selama

jangka benah pembangunan KPHL Unit VII Way Waya.


26. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek adalah rencana pengelolaan

hutan berjangka waktu 1 (satu) tahun pada tingkat operasional berbasis

petak/blok.

27. Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat HHBK adalah hasil hutan

hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidaya

kecuali kayu yang berasal dari hutan.

28. Pemanfaatan Jasa Lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi

jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi

utamanya.

29. Ekowisata adalah suatu bentuk perjalanan wisata ke area alami yang

dilakukan dengan tujuan mengkonservasi lingkungan dan melestarikan

kehidupan dan kesejahteraan penduduk setempat.

30. Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah hutan negara yang pemanfaatan

utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat.

31. Izin Usaha Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) adalah izin usaha

yang diberikan untuk memanfaatkan sumber daya hutan pada kawasan

hutan lindung

32. Pemberdayaan Masyarakat Setempat adalah upaya untuk meningkatkan

kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan

manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan

kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan

masyarakat setempat.

33. Masyarakat Setempat adalah kesatuan sosial yang terdiri dari warga

Negara Republik Indonesia yang tinggal di dalam dan/atau di sekitar

hutan, yang bermukim di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang

memiliki komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharian yang

bergantung pada hutan dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap

ekosistem hutan.

34. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang

kehutanan.

35. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah

yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil

perusahaan/pengolahan kekayaan daerah dn penjualan asset tetap daerah

serta jasa giro dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan

ketentuan – ketentuan yang berlaku.


36. TGHK adalah singkatan dari Tata Guna Hutan Kesepakatan

37. Pergub adalah Peraturan yang disahkan oleh Gubernur dan berlaku untuk

daerah provinsi.

38. Perda adalah peraturan daerah bisa ditingkat Kabupaten Maupun Provinsi

yang pengesahan melalui paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

39. Perbup adalah Peraturan yag disahkan oleh Bupati dan berlaku untuk daerah

Kabupaten bersangkutan

BAB II

2.1 Risalah Wilayah KPHL

2.1.1 Letak, Luas, dan Batas-batas

Secara administrasi berada diwilayah Kabupaten Lampung Tengah

Provinsi Lampung, dimana KPHL ini terletak dan terbagi pada 3

kecamatan yaitu kecamatan Sendang Agung, Kecamatan Pubian dan

Kecamatan Selagai Lingga dengan luas kawasan hutan sebesar 24.337

hektar. Dengan batas-batas sebagai berikut :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Utara.

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pringsewu dan

Tanggamus.

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat.

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sendang Agung.

Tabel 1. Wilayah Administrasi Kecamatan yang berhubungan dengan KPHL Way Waya.

No. Kecamatan Ibukota

Luas Wilayah

Kecamatan

terhadap

Kabupaten

Jumlah

Kampung/Kelurahan

Km2 % Kampung Kelurahan

1 Selagai

Lingga

Negeri Katon 173,88 3,63 13 -

2 Pubian Negeri

Kepayungan

161,64 3,37 19 -

3 Sendang

Agung

Sendang

Agung

108,89 2,27 9 -

Jumlah 444,41 9,27 41 -

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Unit VII Way Waya (2016 – 2025) BAB II - 2

2.1.2 Pembagian Blok

KPHL Unit VII Way Waya terbagi menjadi 3 blok, yaitu :

a. Blok pemanfaatan

Blok pemanfaatan yang ada di wilayah KPHL Unit VII Way Waya

merupakan wilayah yang telah dimanfaatkan dan dikelola oleh masyarakat

yang telah memperoleh izin ataupun yang saat ini sedang dalam proses

pengurusan izin usaha pemanfaatan hutan. Dan tentunya blok daerah

yang akan dimanfaatkan oleh KPHL sebagai unit kelolanya dengan luas ±

18.042 hektar.

b. Blok perlindungan

Penetapan blok perlindungan sebagai upaya pelestarian dan perlindungan

sumber air. Blok perlindungan merupakan daerah sempadan sungai dan

bagian dari kawasan hutan yang dianggap memiliki fungsi lindung bagi

areal sekitarnya dengan luas ± 5.500 hektar.

c. Blok pemberdayaan.

Blok pemberdayaan merupakan bagian dari wilayah tertentu yang berada

diperbatasan kawasan atau berada di sekitar pemukiman penduduk

dengan luas ± 795 hektar.

2.1.3 Kondisi Geofisik

2.1.3.1 Fisiografi

Secara fisiografi KPHL Unit VII (Way Waya) terletak di 04” 05’ 55,14 s.d

07” 29’ 31,24 Lintang Selatan dan 104” 17’ 58,00 s.d 104” 48’ 06,48 Bujur

Timur dengan ketinggian wilayah antara 500-1200 mdpl. Grup dataran

menyebar pada bagian barat yang merupakan sisa dataran yang terbentuk

di sisi Timur Pegunungan Bukit Barisan. Bagian-bagian yang tahan

terhadap erosi membentuk bukit-bukit kecil yang muncul diantara dataran

sekelilingnya. Tingkat topografi bervariasi dari mulai dataran dengan

keluasan 70% sedangkan pada lereng dengan kemiringan antara 20 -


40˚ mencapai 30 %. Pada kondisi topografi tingkat kelerangan curam dan

terjal mencapai 10%. Pada kondisi semacam ini tidak dilakukan budidaya

dan masuk dalam zona perlindungan.

2.1.3.2 Tanah

Jenis tanah yang ada pada KPHL Unit VII mayoritas adalah Latosol coklat

tua. Umumnya disebut oleh masyarakat setempat adalah jenis tanah

hitam gembur dan sebagian adalah jenis tanah berpasir dan lempung.

Latosol, yaitu tanah yang telah mengalami pelapukan intensif, warna

tanah tergantung susunan bahan induknya dan keadaan iklim. Latosol

berasal dari batuan vulkan intermedier, tanah ini subur, dan dimanfaatkan

untuk pertanian dan perkebunan. Tanah ini berbentuk pada iklim basah

dengan curah hujan 2000 - 7000 mm/tahun, dengan bulan kering kurang

dari 3 bulan, terletak pada topografi bergelombang, berbukit dan

bergunung pada elevansi 100 - 700 m dpl. Solumnya dalam (1,5 - 10 m)

dengan warna coklat hingga kuning. reaksi tanah masam sampai agak

masam (pH 4.5 - 6.5) dan kepekaan terhadap erosi kecil. Jenis tanah ini

cocok untuk tanaman sayur-sayuran, buah-buahan, kebun karet, dan

lada. Tanah latosol memiliki kadar liat lebih dari 60%, remah sampai

gumpal, gembur, warna tanah seragam dengan dengan batas-batas

horison yang kabur, solum dalam (lebih dari 150 cm), kejenuhan basa

kurang dari 50%, umumnya mempunyai epipedon kambrik dan horison

kambik.

2.1.3.4 Geologi

Grup dataran tuffa masam menempati penyebaran yang luas ke arah

timur daerah KPHL Way Waya. Dataran tuffa masam dibedakan dari grup

dataran karena perbedaan yang mencolok bahan induk serta karakteristik

tanah secara kimiawi. Bentuk lahan keduanya sama, meskipun di dataran

tuffa masam kadang-kadang dijumpai lebih banyak sisa-sisa erosi yang

resisten. Ketinggiannya berkisar dari 50 sampai 500 meter di atas

permukaan laut. Grup volkan yang dijumpai di daerah ini memiliki

karakteristik yang masih mempertahankan bentuk spesifiknya. Sebaran


daerah grup volkan di daerah ini terdapat di bagian barat dengan luasan

yang relatif sempit.

2.1.3.5 Iklim

Curah hujan merupakan salah satu unsur iklim yang paling penting dalam

bidang kehutanan dan merupakan unsur masukan yang penting dalam

proses hidrologi di suatu wilayah. Dari data curah hujan dapat diperoleh

informasi jenis tanaman yang dapat diusahakan di wilayah tersebut. Dalam

pengelolaan/konservasi tanah, curah hujan merupakan salah satu unsur

terpenting yang digunakan untuk menduga besarnya potensi erosi pada

suatu wilayah. Rata-rata curah hujan tahunan pada Stasiun Curah Hujan

Sindang Asri sebesar 2.389 mm per tahun dengan jumlah 6 bulan basah

(curah hujan > 100 mm) dan bulan kering (< 60 mm) 6 bulan secara

berturut-turut. Rata-rata penyinaran matahari sebesar 56%, dengan

suhu rata-rata minimum sebesar 22,5o C dan suhu rata-rata maksimum

sebesar 31,8o C. Rata-rata kelembaban udara berkisar antara 70 – 84 %,

sedangkan kecepatan angin berkisar antara 4 – 5 knot. Dengan demikian,

tipe iklim berdasarkan klasifikasi iklim Oldeman pada stasiun tersebut

merupakan tipe iklim C.

2.1.3.6 Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Hidrologi

Berdasarkan pembagian daerah aliran sungai lokasi KPHL Unit VII ini

sebagian besar termasuk ke dalam DAS Way Seputih, hanya sebagian

kecil daerah yang masuk kedalam DAS Way Sekampung dan DAS Tulang

Bawang.

Hidrologi, khususnya lokasi Kawasan Hutan Lindung yang termasuk

didalam DAS Way Seputih memiliki debit sungai maksimum yang terjadi

mulai bulan November sampai dengan Januari dengan warna air sungai

keruh sampai coklat tua kekuningan. Debit air sungai minimum pada

umumnya terjadi sektar bulan Maret sampai dengan Juni. Kemampuan

drainase tanah tergolong sedang.


Tingkat erosi di beberapa wilayah KPHL Unit VII Way Waya ini cukup

tinggi, hal ini dapat ditandai dengan cukup luasnya lahan kritis, semakin

tipisnya lapisan humus tanah, demikian juga pada daerah-daerah dengan

permukaan tanah miring sering ditemui gejala erosi permukaan dan erosi

parit yang cukup serius, dimana hal ini diikuti dengan tingginya

sedimentasi.

2.1.4 Aksesibilitas Kawasan

Aksesibilitas ke batas Kawasan Hutan Lindung di KPHL Unit VII Way

Waya Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung menuju Ibu Kota

tergolong baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya sarana perhubungan

darat yang menghubungkan ibu kota provinsi, kabupaten, kecamatan dan

Kampung-Kampung dalam wilayah kerja KPHL. Jalan darat yang ada

berupa jalan beraspal dan dapat dilewati kendaraan baik roda empat

maupun roda dua. Dengan demikian mobilisasi penduduk dari Kampung-

Kampung ke ibu kota kecamatan, kabupaten dan provinsi dapat berjalan

dengan lancar. Sedangkan di akses ke dalam kawasan Hutan Lindung di

KPHL Unit VII Way Waya hanya bisa ditempuh oleh kendaraan roda dua.

2.1.5 Sejarah Wilayah KPHL

2.1.5.1. Penetapan Kawasan Hutan

Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk atau ditetapkan

oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Penetapan Kawasan Hutan di Kabupaten Lampung Tengah merupakan

salah satu bagian Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi Lampung yang

ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan

Nomor 256/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000 secara keseluruhan

seluas ± 1.004.735 Ha.

Penetapan wilayah KPHL Unit VII Way Waya seluas 24.337 hektar

berdasarkan surat keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia

Nomor SK.68/Menhut-II/2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Penetapan

Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan


Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Lampung, meliputi area

seluas ± 518.913 ha terdiri dari 9 unit KPHL seluas ± 277.690 ha dan 7

unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) seluas ± 241.223 ha.

2.1.5.2. Pemegang Izin di KHPL Unit VII Way Waya

Saat ini di wilayah kerja KPHL Unit VII Way Waya terdapat 24 Kelompok

Tani Pengelola yang telah memegang Izin IUPHKm seluas 5.792 Ha yang

terdiri dari 1.787 KK dari Bupati Lampung Tengah pada tahun 2010.

Kelompok Tani yang telah mendapatkan Penetapan Areal Kerja (PAK)

untuk Izin HKm dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia pada tahun

2013 sebanyak 8 Gapoktan seluas 7.343,859 Ha yang terdiri dari 4.204

KK. Sedangkan untuk kelompok tani baru yang sedang mengusulkan izin

HKm sebanyak 9 kelompok tani dengan luas ± 4.905,75 Ha yang terdiri

dari 2.849 KK.

2.2 Potensi Wilayah KPHL Unit VII (Way Waya)

2.2.1 Penutupan Vegetasi

Penutupan Vegetasi di wilayah kerja KPHL Unit VII Way Waya tergolong

rapat, karena sebagian besar berupa hutan buatan dan hutan tutupan

alam. Vegetasi hutan yang didominasi jenis tumbuhan berkayu jenis

Sonokeling, medang, afrika, pasang, meranti, durian, nangka, petai,

alpukat, puspa, mahoni, cempaka, albasia, karet, kemiri, manggis, jengkol,

randu, waru, asem, plampain, pulai, beringin, bayur, dan lain-lain jenis

tumbuhan berkambium. Sebagian wilayah ditemukan vegetasi jenis kopi

dan coklat yang ditanam perambah, dan semak belukar.

2.2.2 Potensi Hasil Hutan

Berdasarkan fungsinya sebagai Hutan Lindung, maka potensi hasil hutan

sebagian besar merupakan hasil hutan bukan kayu seperti getah, buah-

buahan serta komoditi tanaman Kopi dan Coklat.


2.2.4 Keberadaan Flora dan Fauna Langka

Keberadaan Flora dan fauna langka di KPHL Way Waya bisa dikatakan

sudah mulai berkurang hal ini dikarenakan pada era tahun 1999-2001

pernah terjadi pembukaan lahan besar-besaran yang dilakukan oleh

masyarakat, sehingga berdampak punahnya flora dan fauna langka yang

ada dikawasan hutan tersebut. Hanya beberapa jenis fauna langka seperti

spesies burung, ular, dan biawak yang masih bisa ditemui.

2.2.5 Potensi Jasa Lingkungan dan Wisata Alam

Potensi Jasa Lingkungan dan Wisata Alam di KPHL Way Waya sangat

berpeluang dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kondisi bentang alam pada sebagian wilayah yang masih primer,

memungkinkan untuk dikelola menjadi sumber pendapatan bagi

masyarakat, KPH dan Pemerintah nantinya. Pemanfaatan Jasa

Lingkungan pada hutan pada hutan lindung adalah bentuk usaha yang

memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan baik tidak merusak

lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya . Kegiatannya dapat

berupa: usaha wisata alam, usaha olahraga tantangan, usaha

pemanfaatan air, usaha perdagangan karbon (Carbon Trade) atau usaha

penyelamatan hutan dan lingkungan . Pemanfaatan jasa lingkungan yang

diusahakan berupa pemanfaatan sumberdaya air untuk kepentingan

konsumsi rumah tangga dan pengembangan listrik atau mikrohydro untuk

memenuhi kebutuhan listrik anggota kelompok. Dimana dalam

penyelenggaraan pemanfaatan jasa lingkungan hutan dilakukan berbasis

peran serta masyarakat dan para pihak sejak pemikiran awal sampai

dengan pengambilan keputusan, maupun pelaksanaan kegiatan yang

mencakup tahapan perencanaan, pembangunan, peningkatan, operasi,

pemeliharaan, dan rehabilitasi. Partisipatif tersebut mempersyaratkan

adanya rasa saling mempercayai, keterbukaan, rasa tanggungjawab, dan

mempunyai rasa ketergantungan (interdependency) di antara sesama

para pihak (stake holder). Masing-masing stakeholder harus jelas

kedudukan dan tanggung jawab yang harus diperankan, serta yang juga


cukup penting dalam pemanfaatan jasa lingkungan hutan adanya

distribusi pembiayaan dan keuntungan yang proporsional di antara pihak-

pihak yang berkepentingan. Pemanfaatan jasa lingkungan hutan secara

bertahap tidak tergantung sepenuhnya pada pembiayaan Pemerintah

baik melalui Anggaran Negara atau Anggaran Daerah untuk pembiayaan

pelayanan bagi pemanfaat yang komersial dan tidak komersial, kecuali

dalam batasan tertentu yang ditujukan bagi kepentingan sosial,

kesejahteraan dan keselamatan umum, menumbuhkan partisipasi swasta

dan masyarakat melalui kerjasama pengelolaan pemanfaatan jasa

lingkungan berdasar kaidah-kaidah pengusahaan yang sehat. Beberapa

Potensi yang memungkinkan untuk dikembangkan adalah :

1. Curup Bilik

Air Terjun Curup Bilik berlokasi di

dusun Harapan Jaya kampung

Gedung Harta Kecamatan Selagai

Lingga. Objek Wisata ini berada

diantara lereng perbukitan dengan

kondisi alam yang masih alami. Air

Terjun Curup Bilik memiliki ketinggian sekitar 3 meter dan bercabang dua,

karena masyarakat sekitar sebagian pendatang terutama suku sunda

maka dinamakan Air Terjun Curup Bilik (Bilik = Dinding).

2. Curup Tujuh

Objek Wisata Air Terjun Curup Tujuh

merupakan wisata alami yang

berlokasi di kampung Marga Jaya

Kecamatan Selagai Linggga. Air

Terjun tersebut mempunyai Tujuh

Tingkatan terjunan air sehingga


disebut dengan Air Terjun Curup Tujuh. Uniknya tingkatan air terjun

terbentuk dengan sendirinnya diantara arus air yang mengalir sampai ke

dasar tebing, sehingga mengundang pesona tersendiri pada objek ini.

3. Danau Telogo Rejo

Potensi wisata yang tidak kalah

menarik adalah Danau Telogo Rejo.

Danau ini terbentuk secara alami di

daerah perbukitan yang masih banyak

di tumbuhi pepohonan sehingga

terlihat menambah keindahan

pemandangan alam. Lokasi Danau Telogo Rejo berada di kampung

Sendang baru kecamatan Sendang Agung. Kondisi alam nya masih alami

me mungkin kan pengunjung untuk berekreasi ke sini, apalagi memiliki

udara yang sejuk karena berada di perbukitan. Karena masyarakat sekitar

sebagian besar para pendatang terutama suku jawa, maka dinamakan

Danau Telogo Rejo yang artinya Danau Telaga Bagus.

4. Taman Rekreasi keluarga

Taman rekreasi keluarga yang

dikelola oleh Kelompok Tani Karya

Bersama 22 di kampung marga Jaya

Kecamatan Selagai Lingga. Dimana

pada awalnya lokasi ini merupakan

persawahan yang kemudian

dikembangkan dengan sistem agroforestry dan silvofishery yang

dimanfaatkan sebagai salah satu objek wisata unggulan setempat.

Tempat ini juga menyediakan hiburan memancing bagi para pengunjung

yang memiliki hobi dalam memancing.


2.3 Sosial Ekonomi dan Sosial Budaya Budaya

2.3.1 Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar dan di Dalam Kawasan

Hutan

2.3.1.1. Penduduk

Pada tahun 2010 berdasarkan hasil sensus penduduk yang dilakukan oleh

Badan Pusat Statistik maka jumlah penduduk di 3 Kecamatan yang

berbatasan langsung dengan wilayah kerja KPHL Way Waya adalah

sebesar 107.741 jiwa dengan tingkat kepadatan 756 jiwa/km2 . Kecamatan

dengan jumlah penduduk yang terbesar adalah Kecamatan Pubian

sedangkan kecamatan yang terkecil adalah kecamatan Selagai Lingga.

Jika dibandingkan sepuluh tahun yang lalu, maka jumlah penduduk

mengalami peningkatan sebesar 4.871 jiwa. Artinya pertumbuhan

penduduk rata-rata adalah sebesar 0.43 % pertahun. Sehingga jika di

proyeksikan hingga tahun 2031 maka jumlah penduduk di Kabupaten

Lampung Tengah menjadi 125.311 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat

pada Tabel 2 dibawah.

Tabel 2. Jumlah penduduk kecamatan yang mencakup KPHL Unit VII Way Waya

No. Kecamatan

Jumlah Penduduk Eksisting Proyeksi Jumlah Penduduk

2000 2005 2010 2016 2021 2026 2031

1 Selagai Lingga 0 32.150 31.233 33.135 34.808 36.565 38.411

2 Pubian 0 40.741 40.531 41.962 43.193 44.460 45.765

3 Sendang Agung 0 34.716 35.977 37.381 38.592 39.843 41.135

Jumlah - 107.607 107.741 112.478 116.593 120.868 125.311

Tabel 3. Kepadatan penduduk kecamatan yang mencakup KPHL Unit VII Way Waya

No. Kecamatan

Luas/Area (km2)

Kepadatan Penduduk (jiwa/km2)

2000 2005 2010 2016 2021 2026 2031

1 Selagai Lingga 173,88 0 185 180 191 200 210 221

2 Pubian 161,64 0 252 251 260 267 275 283

3 Sendang Agung 108,89 0 319 330 343 354 366 378

Jumlah 444,41 - 756 761 794 821 851 882


2.3.1.2. Keagamaan

Banyaknya transmigran dan imigran dari berbagai daerah yang masuk ke

Kabupaten Lampung Tengah telah menyebabkan penduduknya memiliki

keragaman budaya dan agama. Salah satu dari keragaman agama ini,

tentunya dibutuhkan prasarana ibadah. Secara keseluruhan jumlah

fasilitas peribadatan terbanyak adalah mushola dan mesjid dikarenakan

banyak penganut agama Islam. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian

besar penduduk yang ada di Kabupaten Lampung Tengah memeluk

agama Islam dimana tempat peribadatannya tidak hanya berupa Masjid

Jami’i (yang dapat digunakan untuk melaksanakan sholat Jum’at secara

berjama’ah) namun juga berdiri bangunan langgar/ surau/mushola yang

dipergunakan untuk keperluan ibadah dengan jema’ah yang lebih kecil

dalam lingkup keluarga/lingkungan.

2.3.1.3. Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan yang saat ini disekitar wilayah KPHL Way Waya dapat

dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Sarana pendidikan dikecamatan yang mencakup KPHL Unit VII Way Waya

No Kecamatan Fasilitas Pendidikan Eksisting Tahun 2008

SD SLTP SLTA

1 Selagai Lingga 26 10 1

2 Pubian 31 9 0

3 Sendang Agung 24 8 2

Jumlah 81 27 3

2.3.2.4. Mata Pencaharian

Mata Pencaharian anggota kelompok adalah bertani (berkebun) kopi,

kakao karena komoditi ini dianggap paling cocok di daerah ini. Sebagai

penunjang ekonomi keluarga sebagian masyarakat ada pula yang

menanam pala wija dan sayur mayur. Sebagian lagi ada juga sebagai

pedagang keliling, ojek, usaha perikanan, peternakan dan ada pula yang

hanya sebagai buruh tani.


2.3.2.5. Tingkat Pendapatan

Tanaman kopi sebagai tanaman utama yang dibudidayakan oleh

masyarakat menjadi komoditas yang sangat menentukan tingkat

kehidupan petani. Berdasarkan hasil survei diketahui bahwa produksi

tanaman kopi yang dapat dihasilkan oleh petani berkisar antara 500

sampai 1.000 kg/ha dan dengan harga antara Rp. 12.500,- sampai dengan

Rp. 17.000,- /kg. Dengan tingkat produksi dan tingkat harga tersebut

petani dapat memperoleh penghasilan rumah tangga berkisar antara Rp.

1.000.000,- sampai Rp. 40.000.000,-/tahun.

2.3.2.6. Kegiatan Sosial Masyarakat

Masyarakat disekitar KPHL Way Waya aktif di Kegiatan sosial bidang

organisasi lainnya seperti: Karang Taruna, Remaja Islam Masjid,

Kelompok-kelompok pengajian, rukun kematian, klub-klub sepak bola dan

kegiatan sosial lainnya.

2.3.2 Konflik Lahan dan Keadaan Perambahan

Konflik Lahan dan Perambahan di KPHL Way Waya pernah terjadi secara

administrasi Pemerintahan dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat

yang mengklaim sebagian Register 39 yang berada di Kabupaten

Lampung Tengah merupakan wilayah administrasi Kabupaten Lampung

Barat dengan munculnya istilah Register 39 B. Namun seiring waktu,

masyarakat Lampung Barat sendiri dan Pemerintah Kabupaten Lampung

Barat dalam hal ini Dinas Kehutanan setempat, mengakui bahwasanya

daerah tersebut merupakan wilayah administrasi Kabupaten Lampung

Tengah.

Masuknya kembali wilayah yang sempat di klaim sebagai wilayah

Kabupaten Lampung Barat ke wilayah Kabupaten Lampung Tengah

memunculkan beberapa persoalan baru terkait keberadaaan perambah

hutan yang berada dan tinggal di dalam kawasan hutan serta perlunya


perbaikan hutan diwilayah tersebut yang selama ini proses pembinaan dan

pengelolaan hutan yang dilaksanakan berbeda dengan yang dilaksanakan

di Kabupaten Lampung Tengah. Namun beberapa kelompok masyarakat

yang tergabung didalam Gapoktan Wana Marta telah sepakat untuk

mengikuti aturan main yang berlaku di wilayah Kabupaten Lampung

Tengah. Selain permasalahan diatas permasalahan lain yang perlu

disikapi adalah masih terdapatnya bangunan semi permanen pada

beberapa titik didalam kawasan yang apabila dibiarkan terus berada

disana akan memunculkan kecemburuan dari masyarakat lainnya yang

telah pindah tempat tinggal dan keluar dari kawasan hutan.

2.3.3 Keberadaan Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun

temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan

pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan

hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi,

politik, sosial, dan hukum. Jika yang diasumsikan sebagai masyarakat

hukum adat sesuai definisi diatas, wilayah kerja KPHL Way Waya tidak

memiliki masyarakat hukum adat. Karena adat yang terbentuk dan berada

di wilayah KPHL Way Waya merupakan Hukum adat masyarakat yang

dibawa dari daerah asalnya yang mengatur tata kehidupan dan prilaku

bermasyarakat pada masyarakat tersebut. Karena sebagian besar

masyarakat yang mengelola kawasan hutan di wilayah KPHL Way Waya

merupakan masyarakat pendatang.

2.3.4 Posisi KPHL Unit VII dalam Tata Ruang Wilayah dan Pembangunan Daerah Lampung Tengah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah nomor 1

tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung

Tengah tahun 2011 – 2031 yang telah disahkan, wilayah KPHL Way Waya

masuk dalam kawasan hutan lindung. Didalam proyeksi yang telah ada

dalam perda tersebut juga disebutkan bahwa wilayah KPHL way Waya


merupakan kawasan yang berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan

di Kabupaten Lampung Tengah.

2.4 Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan

Kegiatan budidaya yang sudah ada di Kawasan Hutan Lindung

mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup juga dapat

mengganggu fungsi lindung dari kawasan tersebut. Untuk itu fungsi

sebagai Kawasan Hutan Lindung harus dikembalikan secara bertahap

disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penguatan manajemen kawasan dan pemantapan blok lindung pada

kawasan HL untuk mendukung kawasan konservasi di atasnya sangat

diperlukan. Melakukan kegiatan reboisasi pada lahan-lahan kritis melalui

kerjasama dengan berbagai lembaga peduli hutan, lintas instansi

pemerintah dan masyarakat setempat diharapkan dapat memperbaiki dan

menjaga fungsi lindung dari kawasan hutan tersebut. Kegiatan

Inventarisasi kawasan hutan yang rusak dan penegakan hukum bagi

kegiatan illegal logging dengan penanganan (represif, persuasif, dan

preventif) secara kontinu diharapkan dapat mendorong perambah yang

masih ada tergabung pada areal HKm yang sudah direncanakan. Program

pengembangan dan pemantapan kawasan hutan lindung diharapkan dapat

meningkatkan dan mengembangkan cakupan kawasan program HKm

pada kawasan hutan lindung yang sudah rusak/alih fungsi non hutan

sehingga kawasan hutan dapat dimanfaatkan secara efektif.

Selain itu, dengan memperhatikan fungsi lindung, kawasan yang

bersangkutan, dapat dilakukan eksplorasi mineral dan air tanah serta

kegiatan lain yang berkaitan dengan pencegahan bencana alam. Apabila

ternyata di Kawasan Lindung terdapat indikasi adanya sumber daya

mineral, kandungan air tanah, atau kekayaan lainnya yang bila diusahakan

dinilai amat berharga bagi Pemerintah, maka kegiatan budidaya di

Kawasan Lindung tersebut dapat diizinkan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.


2.5 Posisi Areal Kerja dalam Tata Ruang Wilayah dan Pembangunan Daerah

Kawasan Hutan Lindung yang berada di Register 39 dan Register 22 pada

KPHL Waya. Dalam rangka menjaga kelestarian alam dan sesuai dengan

aturan dari pemerintah pusat melalui Permen PU nomor 16 tahun 2009

untuk dapat menyediakan ruang bagi paru-paru udara sebesar 30% dari

luas Kabupaten/Kota salah satu bentuknya adalah berupa keberadaan

hutan. Mengandalkan program pemerintah dan inisiatif masyarakat dalam

perbaikan lingkungan hutan (rehabilitasi) sangat kecil keberhasilannya

dalam menjaga dan melestarikan keberadaan hutan. Maka dengan adanya

penetapan blok lindung pada masing-masing wilayah KPHL diharapkan

tidak akan adanya perambahan dan pengalihfungsian kawasan ini pada

masa mendatang.

2.6. Isu Strategis, Kendala, dan Permasalahan

2.6.1. Tata Batas Kawasan

a. Belum dilakukannya inventarisasi potensi sumberdaya hutan secara

komprehensif di tingkat blok maupun petak.

b. Banyak hilangnya patok batas kawasan hutan.

c. Masih terdapat perluasan garapan oleh masyarakat setempat yang

dilakukan pada beberapa titik blok perlindungan.

d. Belum adanya informasi komprehensif tentang hutan dan kehutanan

sebagai bahan masukan bagi pengambil kebijakan dalam

melaksanakan investasi.

e. Belum terjaminnya kualitas data dan Peta sebaran lahan kritis.

f. Belum tersedianya citra satelit yang menggambarkan penutupan

vegetasi kawasan hutan sebagai bahan evaluasi.


2.6.2. Keanekaragaman Hayati

a. Konservasi, rehabilitasi, pemanfaatan, dan pengkayaan sumberdaya

serta sistem ekologis secara berkelanjutan dengan didukung

optimalisasi pengawasan sumberdaya hutan belum berjalan dengan

baik.

b. Belum adanya kesepahaman antara masyarakat pengelola dan

pemerintah dalam menjaga keanekaragaman hayati.

c. Belum terjalinnya kerjasama melalui penelitian dan pengembangan

kehutanan dengan kerjasama Badan penelitian dan pengembangan

daerah, dan lembaga penelitian perguruan tinggi dan Balitbang

Kementerian dalam hal pelestarian keanekaragaman hayati.

d. Masih kurangnya minat para pengelola untuk mengaktifkan

produktifitas sumber benih dan menggali potensi sumber benih yang

menjadi endemik daerahnya.

2.6.3. Koordinasi dengan pihak terkait (stakeholders)

a. Belum berjalannya pengawasan secara merata terhadap pengelolaan

kawasan sehingga beberapa kelompok pengelola merasa belum

mendapatkan keadilan dan merasa diperhatikan, hal ini mengurangi

tingkat kepercayaan kepada KPH dalam penerapan aturan.

b. Belum terjalin sinergitas antara pemerintah, dunia usaha, dan

masyarakat serta komunitas pemerhati lingkungan hidup.

c. Masih adanya elemen masyarakat (LSM) yang bersikap kontradiktif

terhadap upaya pengelolaan RHL.

d. Belum optimalnya dukungan sistem perencanaan, sistem informasi,

inventarisasi, pengolahan data dan litbang bidang kehutanan serta

jaringan kerjasama dengan seluruh stakeholder dalam pembangunan

kehutanan.


2.6.4. Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu

a. Belum optimalnya dukungan sistem perencanaan, sistem informasi,

inventarisasi, pengolahan data dan litbang bidang kehutanan serta

jaringan kerjasama dengan seluruh stakeholder dalam pembangunan

kehutanan sehingga pemanfaatan hasil hutan tidak optimal.

b. Rapatnya tutupan vegetasi di Kawasan Hutan Lindung oleh tanaman

kayu sehingga pemanfaatan hasil hutan bukan kayu belum optimal;

c. Lemahnya fasilitasi terhadap potensi hasil hutan bukan kayu (HHBK),

sehingga belum memberikan nilai tambah;

d. Belum adanya role model lokal (silvikultur, kesinambungan

kelembagaan dll) yang didasarkan pada kearifan lokal masyarakat

setempat.

e. Sistem pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat belum sesuai

dengan peruntukanya antara kawasan budidaya dan kawasan lindung

untuk mendukung kelestarian fungsi kawasan hutan, baik sebagai

fungsi lindung (penyangga kehidupan) maupun fungsi produksi Non

kayu/ HHBK.

f. Masih kurangnya pembinaan dalam rangka peningkatan penerimaan

PNBP bidang Kehutanan, meliputi ; PSDH dan retribusi hasil hutan.

g. Belum dilakukan penyusunan data sumber daya alam, baik data

potensi maupun data daya dukung kawasan ekosistem dan

penyusunan NSDH (Neraca Sumber Daya Hutan) yang baik.

h. Belum tersedianya data dan informasi potensi wisata, jasa lingkungan

dan sumber daya hutan di wilayah KPHL Way Waya.

i. Belum terpenuhinya kebutuhan penyuluh masyarakat (PKSM)

sekaligus meningkatkan pengetahuan di bidang kehutanan terutama

potensi HHBK.


2.6.5. Perlindungan Kawasan

a. Belum diterapkannya aturan main yang telah dibuat oleh kelompok

sebagai pondasi dasar dalam hal perlindungan hutan.

b. Lemahnya pemahaman pemanfaatan hasil hutan oleh kelompok

masyarakat, sehingga kerap terjadi tindak pidana kehutanan.

c. Masih terjadinya perambahan di hulu DAS/Sub DAS dan di sekitar

mata air.

d. Tingkat ketergantungan masyarakat terhadap pemanfaatan kawasan

hutan masih tinggi sehingga masyarakat masih mencari celah untuk

membuka areal garapan baru.

e. Masih ada masyarakat / perambah yang bermukim secara menyebar

di setiap umbulan/talang sebagai penggarap kawasan hutan.

f. Belum tersedianya sarana prasarana operasional polisi kehutanan

(polhut) yang memadai dilapangan.

2.6.6. Pemberdayaan Masyarakat

a. Peningkatan kesejahteraan masyarakat baik di dalam maupun di luar

sekitar kawasan hutan melalui pembinaan usaha ekonomis, dan

pemberdayaan dan pembinaan kelompok LMDH dan kelompok tani

hutan

b. Peningkatan kepedulian, kesadaran dan pemberdayaan masyarakat

bagi upaya pelestarian sumber daya hutan dan pelestarian

lingkungan, sehingga diharapkan mampu mengamankan dan

mengawal pembangunan yang berkelanjutan

c. Banyaknya masyarakat sekitar hutan yang masih miskin dan belum

memperoleh akses dalam mengembangkan usahanya.

d. Perlunya mengikutsertakan masyarakat dalam rangka menanggulangi

permasalahan kerusakan sumberdaya hutan dan perlunya pelibatan

peran serta perempuan dalam pembangunan kehutanan.


2.6.7. Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya

Manusia

a. Bagaimana kelembagaan KPH dapat diperkuat dan dikembangkan

secara terencana sehingga bisa menjalankan perannya dan fungsinya

sebagai bentuk penterjemahan atas jiwa dan semangat desentralisasi

bidang kehutanan sehingga KPH dapat melakukan pengelolaan hutan

di tingkat tapak dengan baik.

b. Dalam upaya pengembangan sumberdaya manusia yang dilakukan

perlunya pembinaan pada pengurus dan anggota tiap bulan bulan

dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan

kelembagaan kelompok.

c. Kemampuan wira usaha KPH dan masyarakat harus dibangun

berbasis pengelolaan sumberdaya alam lestari sehingga mampu

menciptakan pasar dan yang perdagangan yang lebih berkadilan.

d. Belum berjalannya Tugas pokok dan fungsi KPH Hal ini sebagai

konsekuensi logis dari belum mengacu pengelola KPH pada norma

standar prosedur dan kriteria KPH, termasuk juga personil sumber

daya manusia yang minim, dana operasional kegiatan yang tidak

dimiliki serta sarana dan prasarana penunjang yang belum memadai.

e. Masih terkendalanya rencana pengembangan usaha kelompok

melalui koperasi yakni penyiapan akta pendirian serta persyaratan lain

yang diperlukan termasuk modal awal, sebagai langkah untuk

memanfaatkan potensi hasil hutan bukan kayu untuk kesejahteraan

anggota yang selama ini dikelola oleh para tengkulak dan pemilik

modal. Pelatihan manajemen usaha akan dilakukan kepada anggota

agar dapat mewujudkan koperasi yang mandiri dan menguntungkan

seluruh anggota.

f. Lemahnya database (data dasar) kehutanan sehingga akan

menyulitkan pengambilan keputusan.

g. Belum tersedianya perencanaan kehutanan yang akan menuntun

aparatur dan para pihak dalam pemanfaatan sumberdaya hutan.


h. Lemahnya kemampuan manajerial aparatur KPHL dalam pengelolaan

hutan.

2.6.8. Penanggulangan Potensi Kebakaran Hutan

a. Masih diperlukannya peningkatkan pengamanan dan perlindungan

hutan dari bahaya kebakaran dan perambahan/ pendudukan (enclave)

hutan.

b. Masih diperlukannya upaya pembangunan posko terpadu pencegahan

perambahan hutan dan Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan

serta pembentukan Satgas-Satgas Perambahan dan Kebakaran hutan

di wilayah kerja KPHL.

c. Sampai saat ini penanggulangan kebakaran hutan sebatas upaya

pemadaman api pada saat kebakaran terjadi, sedangkan

perencanaan menyeluruh dalam penanggulangan kebakaran hutan

dan lahan belum dilakukan.

2.6.9. Kemitraan dan Kolaborasi Pegelolaan

a. Akses petani kehutanan terhadap sumber permodalan masih kurang.

b. Aksesibilitas masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan masih

kurang.

c. Belum tersedianya informasi minat kerjasama dengan masyarakat /

swasta & terlaksananya pembinaan terhadap peluang usaha

masyarakat swasta diwilayah KPHL.

d. Kurang optimalnya peran serta badan usaha di sektor kehutanan.

e. Belum adanya kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan investor

dalam pengelolaan hutan di KPHL Way Waya.

f. KPHL belum melakukan pengelolaan secara kolaboratif bersama

masyarakat dalam pemanfaatan jasa lingkungan yang mempunyai

peluang cukup besar dan menjanjikan serta kompetitif di wilayah

KPHL.

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Unit VII (Way Waya) 2016 – 2025) BAB III - 1

BAB III

3.1 Visi dan Misi Dinas Kehutanan dan Perkebunan

3.1.1 Visi Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Terwujudnya kelestarian hutan dan lahan serta agribisnis kehutanan

perkebunan yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

3.1.2. Misi Dinas Kehutanan dan Perkebunan

1. Memantapkan kepastian status kawasan hutan serta kualitas data dan

informasi kehutanan.

2. Meningkatkan pengelolaan hutan dan pembangunan agribisnis

perkebunan yang berkelanjutan untuk memperkuat kesejahteraan

masyarakat.

3. Memantapkan penyelenggaraan perlindungan dan konservasi

sumberdaya alam.

4. Memelihara dan meningkatkan fungsi dan daya dukung daerah aliran

sungai (DAS) sehingga dapat meningkatkan optimalisasi fungsi

ekologi, ekonomi dan sosial DAS.

5. Meningkatkan ketersediaan produk teknologi dasar dan terapan serta

kompetisi SDM dalam mendukung penyelenggaraan pengurusan

kehutanan dan perkebunan secara optimal.

3.2 Visi dan Misi KPHL Unit VII (Way Waya)

3.2.1. Visi KPHL Unit VII (Way Waya)

Pengelolaan hutan lestari secara berkelanjutan dan mandiri untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3.2.2. Misi KPHL Unit VII (Way Waya)

1. Membangun wilayah dan kelembagaan KPHL Unit VII (Way Waya)

yang mantap.

Naskah Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Unit V Sungai Buaya Kab. Mesuji (2015 – 2024) BAB III - 2

2. Memperkuat kelembagaan KPH dalam mengemban misi pengelolaan

kawasan hutan.

3. Pengelolaan sumberdaya hutan dan lahan yang optimal secara

partisifatif, kolaboratif, lestari dan berkelanjutan.

4. Pengembangan produk barang (kayu dan non kayu) dan jasa

kehutanan yang ramah lingkungan, kompetitif dan bernilai tambah

serta berbasis kearifan lokal.

5. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan hutan yang

adil dan bertanggung jawab demi kesejahteraan masyarakat.

6. Pelestarian dan perlindungan sumberdaya hutan pada kawasan KPHL

Unit VII (Way Waya)

3.3 Tujuan KPHL Unit VII (Way Waya)

1. Memaksimalkan fungsi kawasan sebagai penyangga lingkungan.

2. Peningkatan kemampuan SDM Aparatur KPH.

3. Meningkatkan Penyadaran para pemangku kepentingan melalui

sosialisasi dan penyuluhan kehutanan.

4. Meningkatkan penerimaan daerah dan pendapatan masyarakat dari

jasa lingkungan.

5. Memanfaatkan hutan secara optimal sesuai dengan fungsi dan

peruntukannya untuk mendorong pengembangan ekonomi berbasis

kehutanan.

6. Meningkatkan aspek pemasaran baik itu HHBK, jasa lingkungan dan

ekowisata di tingkat nasional dan internasional melalui website KPH,

Kabupaten Lampung Tengah, Asosiasi KPH yang telah ada.

7. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan

(Mendorong pola kemitraan).

8. Memberikan akses pengelolaan hutan kepada masyarakat sekitar dan

dalam kawasan hutan melalui Kemitraan dan Izin HKm.

9. Mengembangkan teknik agroforestry dalam pemanfaatan lahan hutan

yang menyediakan ragam kebutuhan masyarakat.

Naskah Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Unit V Sungai Buaya Kab. Mesuji (2015 – 2024) BAB III - 3

10. Merehabilitasi hutan yang kurang produktif atau kritis (melalui evaluasi

RKU/RKT Pemegang izin HKm).

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Unit VII (Way Waya) Lampung Tengah (2016 – 2025) BAB IV - 1

BAB IV

4.1. Analisa Strategis dan Faktor Penentu Keberhasilan

Analisa lingkungan strategis dan faktor penentu keberhasilan, meliputi

faktor lingkungan internal dan faktor lingkungan eksternal sebagai berikut :

4.1.1. Lingkungan Internal

A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan yang dimiliki oleh KPHL Unit VII (Way Waya) diantaranya

adalah:

1) Legalitas formal Kelembagaan KPHL Unit VII (Way Waya) dan struktur

organisasi yang jelas.

2) Potensi kawasan KPHL Unit VII (Way Waya) dengan

keanekaragaman hayati dan ekosistem yang ada di dalamnya.

3) Adanya potensi jasa lingkungan dan ekowisata yang terdapat dalam

kawasan hutan KPHL Unit VII (Way Waya).

4) Wilayah pengelolaan yang luas dan ditetapkan oleh Menteri

Kehutanan.

5) Dukungan dari pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.

B. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan yang dimiliki oleh KPHL Unit VII (Way Waya) diantaranya

adalah:

1) Masih banyak kawasan yang belum ditata batas

2) Rendahnya kontribusi sektor kehutanan dalam pendapatan asli

daerah Lampung Tengah.

3) Masih rendahnya pemahaman multipihak terhadap KPHL.

4) Belum lengkapnya data potensi Kawasan KPHL Unit VII (Way Waya).

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Unit VII (Way Waya) 2016 – 2025 BAB IV - 2

5) Kurangnya sumberdaya manusia pada Unit Pengelola KPHL Unit VII

(Way Waya).

6) Hubungan dan koordinasi dengan pihak – pihak terkait belum

terbangun dengan baik

7) Kurangnya sarana dan prasarana operasional

8) Pendanaan yang belum mencukupi pelaksanaan kegiatan

4.1.2. Lingkungan Eksternal

A. Peluang (Opportunities)

Peluang yang dimiliki oleh KPHL Unit VII (Way Waya) diantaranya adalah

:

1) Dukungan kebijakan pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah untuk

mewujudkan pengelolaan hutan melalui pengelolaan hutan berbasis

KPHL Unit VII (Way Waya).

2) Perangkat Peraturan Perundang-undangan serta kebijakan

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

3) Dukungan lembaga-lembaga kemasyarakatan terhadap pengelolaan

hutan berbasis masyarakat.

4) Meningkatnya minat masyarakat terhadap usaha kehutanan bukan

kayu.

5) Dukungan Program Pendidikan dan Pelatihan Teknis Kehutanan dari

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

B. Ancaman (Threat)

Beberapa ancaman terhadap KPHL Unit VII (Way Waya) adalah :

1) Terdapat potensi tambang dalam wilayah KPHL Unit VII (Way Waya).

2) Terancamnya sumber daya flora dan fauna.

3) Meningkatnya jumlah penduduk yang memanfaatkan kawasan hutan

(merambah).


4) Rendahnya Kesadaran masyarakat dan pengusaha dalam pelestarian

alam.

5) Tingginya kebutuhan lahan untuk kegiatan di luar Kehutanan

6) Kurang sejahtera dan rendahnya tingkat pendidikan masyarkat di

dalam dan disekitar hutan.

4.1.3. Strategi Memakai Kekuatan Untuk Memanfaatkan Peluang

1) Memantapkan kelembagaan KPHL Unit VII (Way Waya).

2) Mengembangkan pemanfaatan keanekaragaman hayati.

3) Mengembangkan pemanfaatan HHBK dan Jasa Lingkungan.

4) Pemantapan wilayah kelola yang didukung oleh regulasi

5) Mempromosikan dan memasarkan potensi hasil hutan dan jasa

lingkungan

6) Memperkuat kelembagaan KPHL Unit VII (Way Waya)

7) Melindungai keanekaragaman hayati yang dilindungi seseuai dengan

peraturan perundang – undangan

8) Menjalin kemitraan dengan NGO untuk mengembangkan KPHL Unit

VII (Way Waya)

9) Menjalin kemitraan dengan NGO untuk mengembangkan Jasa

Lingkungan

10) Menjalin kemitraan dengan NGO untuk melestarikan keanekaragaman

hayati

11) Mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam

pengelolaan hutan

12) Mengoptimalkan pemanfaatan potensi bukan kayu sehingga bernilai

ekonomi dengan memberdayakan masyarakat

13) Menigkatkan pemanfaatan jasa lingkungan dengan memberdayakan

massyarakat sekitar

14) Pengiriman staf dalam Diklat Kementerian Ligkungan Hidup dan

Kehutanan

15) Pengembangan SDM untuk pemanfaatan dan perlindungan

keanekargaman hayati, yang mampu melakukan pendekatan


partisipatif, serta mengikuti pelatihan-pelatihan pada Diklat

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan pada berbagai

peluang pelatihan instansi lain yang relevan baik pemerintah maupun

swasta.

4.1.4. Strategi Menanggulangi Kendala/Kelemahan Dengan Memanfaatkan Peluang

1) Kegiatan Tata Batas melalui kordinasi dengan UPT Kementerian

dengan sumber anggaran APBN atau APBD

2) Sosialisasi kesepahaman dengan masyarakat tentang pentingnya

pelestarian hutan

3) Mengembangkan usaha – usaha produktif berbasis kehutanan

4) Melakukan sosialisasi tentang KPHL Unit VII (Way Waya) kepada

semua pihak

5) Membangun data base KPHL Unit VII (Way Waya)

6) Pengembangan dan penambahan SDM sesuai dengan analisa

kebutuhan tenaga pada KPHL Unit VII (Way Waya)

7) Kerjasama dengan pemegang izin dan pihak terkait dala pembinaan

dan pendampingan kelompok masyarakat kemitraan

8) Kerjasama penningkatan kualitas SDM pengelola KPHL Unit VII (Way

Waya).

9) Berkolaborasi dengan pemegang izin dalam pemanfaatan potensi

bukan kayu yang memberdayakanmasyarakat sekitar

10) Monitoring dan Evaluasi kegiatan yang dilaksanakan oleh pemegang

izin

11) Menyelesaikan konflik kehutanan dengan masyarakat bekerjasama

dengan pemerintah daerah.

12) Peningkatan kualitas SDM dengan mengirimkan staf KPHL Unit VII

(Way Waya) untuk mengikuti program pelatihan yang relevan pada

Diklat Teknis Kehutanan, pengembangan SDM secara terus menerus

sesuai kebutuhan KPHL Unit VII (Way Waya).

13) Melaksanakan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan

kepada masyarakat termasuk sosialisasi tentang KPHL Unit VII (Way

Waya) dan bersinergi dengan dinas untuk mensosialisasikan KPHL


Unit VII (Way Waya) kepada berbagai pihak termasuk lingkup SKPD

Kabupaten Lampung Tengah, kepada masyarakat sekitar.

4.1.5. Strategi Memakai Kekuatan Untuk Mengatasi

Tantangan/Ancaman

1. Meningkatkan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kehutanan terkait

jasa lingkungan, ekowisata, perlindungan dan pemanfaatan hutan dan

pengelolaan hutan lestari, keanekaragaman hayati dan manfaatnya

untuk kehidupan masyarakat.

2. Pengoptimalan pemanfaatan jasa lingkungan dan ekowisata dengan

melibatkan masyarakat setempat

3. Mendorong pengelolaan hutan berbasis kemasyarakatan dan

penggunaan spesies lokal.

4.1.6. Strategi Memperkecil Kelemahan dan Mengatasi Tantangan/ Ancaman

1. Melengkapi dan memperbaharui Data Base yang berisi data flora dan

fauna, daftar masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan

hutan, serta pendataan penduduk yang memanfaatkan kawasan

hutan.

2. Melakukan tata batas kawasan hutan pada KPHL Unit VII (Way Waya)

bersama pihak2 terkait.

3. Melaksanakan konservasi keanekaragaman hayati satwa tertentu dan

mengembangkan program perlindungan flora dan fauna secara

partisipatif.

4. Berperan dalam pengentasan kemiskinan dengan melibatkan

Masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan.

5. Melakukan sosialisasi KPHL Unit VII (Way Waya) kepada masyarakat

sekitar hutan.

4.2. Analisa SWOT

SWOT merupakan perangkat umum yang digunakan sebagai langkah

awal dalam proses pembuatan keputusan dan perencanaan strategis

dalam berbagai terapan. Analisis SWOT menjawab dua pertanyaan


dimana organisasi saat ini dan ke arah mana organisasi ini akan dibawa.

Jadi analisis SWOT dapat memproyeksikan situasi masa depan dan

membantu organisasi dalam menentukan strategi yang tepat untuk

memanfaatkan kemampuannya dalam meraih atau merespon peluang

dan meminimalkan ancaman dalam mencapai tujuan.

Analisis SWOT merupakan alat bantu analisis dalam menstrukturkan

masalah dengan melakukan analisis terhadap lingkungan strategis, yaitu

lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Kombinasi dari faktor-faktor

dalam lingkungan internal kepada faktor-faktor dalam lingkungan

eksternal, akan menghasilkan strategi makro dalam pencapaian misi

perencanaan jangka panjang. Strategi merupakan langkah-langkah yang

berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Masing-masing misi akan memiliki tujuan yang memuat manfaat dan hasil

capaian masa depan sehingga mengapa misi tersebut diperlukan.

Cara-cara untuk pencapaian misi tersebut akan dirumuskan dalam

strategi yang berisikan kebijakan. Kebijakan adalah arah atau tindakan

yang diambil untuk mencapai tujuan dengan sasaran yang berisikan

program-program indikatif jangka panjang. Program adalah instrumen

kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan untuk

mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran

maupun waktu pentahapan pekerjaan.


Tabel 5.1. Strategi Kombinasi Strength (Kekuatan) dan Opportunity (Peluang) dalam Analisis SWOT

S – O

Legalitas formal

kelembagaan KPHL Unit

VII (Way Waya) dan

struktur orgnisasi yang

jelas

Potensi kawasan KPHL Unit

VII (Way Waya) dengan

keanekaragaman hayati dan

ekosistem yang ada di

dalamnya.

Adanya potensi jasa

lingkungan dan ekowisata

yang terdapat dalam

kawasan KPHL Unit VII

(Way Waya)

Wilayah kelola yang

luas dan ditetapkan

oleh menteri

Letak kabupaten

Lampung Tengah yang

strategis

Dukungan Kebijakan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah untuk mewujudkan pengelolaan hutan berbasis KPHL Unit VII (Way Waya).

Memantapkan kelembagaan KPHL Unit VII (Way Waya).

Mengembangkan pemanfaatan keanekaragaman hayati.

Mengembangkan pemanfaatan HHBK dan jasa lingkungan.

Pemantapan wilayah kelola yang didukung oleh regulasi yang lebih inggi

Mempromosikan dan memasarkan potensi hasil hutan dan jasa lingkungan.

Perangkat peraturan perundang-undangan serta kebijakan Peme-rintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Memperkuat kelembagaan KPHL Unit VII (Way Waya).

Melindungi keanekaragaman hayati yang dilindungi sesuai dengan peraturan perundang – undangan

Mengembangkan pemanfaatan HHBK dan jasa lingkungan.

Mendorong tersusunnya regulasi yang mengakomodir peran KPHL Unit VII (Way Waya) dalam pengelolaan hutan yang lebih jelas

Dukungan lembaga-lembaga kemasyarakatan terhadap pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

Menjalin kemitraan dengan NGO untuk mengembangkan KPHL Unit VII (Way Waya).

Menjalin kemitraan dengan NGO untuk pengembangan jasa lingkungan.

Menjalin kemitraan dengan NGO untuk melestarikan keanekaragaman hayati.

Bekerja sama dan menjalin kemitraan dengan NGO dalam pengelolaan hutan

Mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan.

Meningkatnya minat masyarakat terhadap usaha kehutanan bukan kayu.

Pengembangan hasil hutan non kayu berupa sarang walet,lebah madu, dan hasil lainnya.

Mengoptimalkan pemanfaatan potensi bukan kayu sehingga bernilai ekonomi

Meningkatkan pemanfaatan jasa lingkungan dengan memberdayakan masyarakat sekitar.

Meningkatkan peran serta masyarkat dalam pengelolaan hutan

Membantu pangsa pasar dan promosi usaha kehutanan bukan kayu

Dukungan Program Pendidikan dan Pelatihan Teknis Kehutanan dari Kementerian Kahutanan;

Mengirim staf mengikuti pelatihan pada Diklat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Membangun keterampilan staf dalam pemanfaatan dan perlindungan keanekargaman hayati

Membangun keterampilan dalam pemanfaatan potensi jasaa lingkungan dan jasa lingkungan

Meningkatkan kualitas dan kemampuan SDM KPHL Unit VII (Way Waya) melalui diklat

Menguatnya peran pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan hutan

Membangun dukungan baik dana maupun SDM dari pemerintah daerah dalam pengelolaan hutan

Mengembangkan pemanfaatan dan perlindungan keanekaragaman hayati bersama pemerintahan daerah

Mengembangkan pemanfaatan jasa lingkungan bersama pemerintah daerah

Koordinasi dan harmonisasi serta dukungan pihak – pihak terkait


Tabel 5.2. Strategi Kombinasi Kekuatan (Strength) dan Ancaman (Threat) dalam Analisis SWOT

S - T

Legalitas formal

kelembagaan KPHL Unit

VII (Way Waya) dan

struktur orgnisasi yang

jelas

Potensi kawasan KPHL Unit

VII (Way Waya) dengan

keanekaragaman hayati dan

ekosistem yang ada di

dalamnya.

Adanya potensi jasa

lingkungan dan ekowisata

yang terdapat dalam

kawasan KPHL Unit VII

(Way Waya)

Wilayah kelola yang

luas dan ditetapkan

oleh menteri

Letak kabupaten

Lampung Tengah yang

strategis

Terdapat potensi tambang dalam wilayah KPHL Unit VII (Way Waya).

Mencegah pertambangan pada kawasan HP melalui koordinasi multi pihak.

Mendorong usaha produktif yang lebih lestari tanpa harus melakukan penambanga.

Mengoptimalkan pengelolaan hutan berbasis ekowisata dan HHBK.

Memantau dan mencegah penambangan ilegal

Mengelola hutan dengan melibatkan masyarakat.

Terancamnya sumber daya

flora dan fauna.

Mendorong rehabilitasi

hutan berbasis species

lokal.

Mendorong rehabilitasi hutan

hkhususnya Blok Lindung

berbasis species lokal.

Rehabilitasi dan Reklamasi

kawasan hutan.

Mencegah kegiatan

yang mengancam

sumberdya flora dan

fauna yang dilindungi

Meningkatkan

kegiatan pengawasan

melalui patroli rutin di

Unit VII (Way Waya)

Meningkatnya jumlah

penduduk yang

memanfaatkan kawasan

hutan (merambah)

Membangun ekonomi

masyarakat berbasis

hasil hutan

Membangun ekonomi

masyarakat berbasis

keanekaragaman hayati

Melibatkan masyarakat

dalam pemanfaatan jasa

lingkungan

Pembinaan dan

pemberdayaan

masyarakat sekitar

melalui kemitraan

Sosialisasi pentingnya

fungsi Kawasan Hutan

terhadap Lingkungan

dan kehidupan

Rendahnya kesadaran

masyarakat dan pengusaha

dalam pelestarian alam.

Melakukan sosialisasi

dan penyuluhan

pengelolaan hutan

lestari

Memberikan penyuluhan

tentang keanekargaman

hayati dan manfaatnya untuk

kehidupan masyarakat

Melakukan sosialisasi dan

penyuluhan jasling dan

HHBK kawasan hutan

Sosialisasi kepada

masyarakat sekitar

pentingnya pelestarian

alam

Tingginya kebutuhan lahan untuk kegiatan diluar Kehutanan

Mendorong usaha pro-duktif yang lebih lestari tanpa harus melakukan penambang-an

Optimalisasi manfaat kawasan hutan

Mencegah pertambangan pada kawasan Hutan Lindung

Mendorong kegiatan kemitraan melalui tumpang sari

Kurang sejahtera dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di dalam dan disekitar hutan.

Mengembangkan program pemanfaatan hutan pro-poor.

Mengoptimalkan potensi keanekaragaman hayati.

Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan jasa lingkungan

Peningkatan kesejahteraan dengan memberdayaan masyarakat melalui kemitraan


Tabel 5.3. Strategi kombinasi Kelemahan (Weakness) dan Peluang (Opportunity) dalam Analisis SWOT

W – O Masih banyak kawasan belum ditata batas

Sebagian besar wilayah sudah dibebani ijin HKm

Rendahnya kontribusi sek-tor kehutanan terhadap pen-dapatan asli daerah Lampung Tengah

Masih rendahnya pemahaman multipihak terhadap

KPHL Unit VII (Way Waya)

Belum lengkap-nya data potensi kawasan

Kurangnya sumber daya manusia pada unit Pengelola


Hubungan dan koordinasi dengan pihak terkait belum terbangun dengan baik

Kurangnya Sarpras Opersional


Pendanaan yang belum mencukupi kegiatan


Mengusulkan kegiatan tata batas melalui koordinasi dengan BPKH XX menggunakan dana APBN dan APBD

Membangun kesepaham-an dengan masyarakat tentang pelestarian hutan

Mengembangkan usaha usaha produktif berbasis kehutanan

Melakukan sosialisasi tentang

KPHL Unit VII (Way Waya)secara terus menerus kepada semua pihak

Membangun data base


Pengembangan SDM secara terus menerus sesuai kebutuhan


Penambahan sarpras melaui pendanaan dari pusat dan daerah serta donatur yang tidak mengikat

Berkoordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swasta untuk mendukung kegiatan KPHL UNIT VII (WAY WAYA)

Perangkat peraturan perundang-undangan serta kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Mengimplementasikan berbagai aturan dalam pengelolaan hutan

Melaksanakan berbagai kebijakan yang mendukung pola pengelolaan hutan partisipatif/ dorangan kemitraan kepada pemegang izin

Menerapkan peraturan yang ada untuk meningkatkan kontribusi sektor kehutanan dalam pendapatan asli daerah

melaksanakan sosialisasi berbagai kebijakan kehutanan kepada pihak pihak terkait

Menghim-pun berbagai peraturan kebijakan pengelolaan hutan

memanfaatkan berbagai kebijakan yang ada untuk me-ningkatkan SDM KPHL UNIT VII (WAY WAYA)

Penambahan sarpras berdasarkan regulasi yang ada














Dukungan lembaga-lembaga kemasyarakatan terhadap pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

Kerjasama dalam pembinaan dan pendampingan kelompok masyarakat kemitraan

melaksanakaan pendampingan program kemitraan dengan masyarakat dalam pengelolaan hutan

Kerjasama dengan NGO dan dana donor terkait pengeloaan hutan demi peningkatan APBD dari sektor Kehutanan

Pembangunan Hubungan dan kerjasama dengan lembaga kemasyarakatan dalam identifikasi dan inventarisasi potensi kawasan hutan

Kerjasama peningkatan kualitas SDM pengelola


Pembangunan hubungan dan kerjasama dengan lembaga kemasyarakatan dalam pengelolaan hutan

Meningkatnya minat masyarakat terhadap usaha kehutanan bukan kayu.

Melakukan kerjasama tata hutan Blok Resort terkait kegiatan investasi pada.

Berkolaborasi dengan pemegang izin dalam pemanfaatan potensi hasil hutan bukan kayu

Menyediakan informasi peluang investasi sektor kehutanan.

Melakukan so-sialisasi terus menerus kepa-da semua pihak termasuk kepada investor.

Mengoptimalkan potensi HHBK yang bernilai bisnis dengan memberdayakan masyarakat

Kerjasama dengan NGO dan investor terkait pengelolaan hutan.

Membina hubungan dengan stakeholders dalam pengembangan potensi hasil hutan bukan kayu

Penambahan sarpras operasional yang mendukung pengembangan hasil bukan kayu

Berkoordinasi dengan pusat, daerah, dan swasta dalam pembinaan/pendampingan masyarakat

Dukungan Program Pendidikan dan Pelatihan Teknis Kehutanan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kahutanan;

Sosialisasi batas kawasan yang telah ada

Peningkatan kemampuan SDM melalui diklat pengelolaan pada wilayah yang telah dibebani izin

Pembentukan koperasi terkait pengelolaan hasil hutan non kayu

Sosialisasi KPHL Unit VII (Way Waya)

Pengikutserta-an SDM untuk diklat dalam rangka peningkatan kemampuan

Mengoptimalkan SDM yang ada dan berkoordinasi dengan pusat dan daerah dalam rangka














penambahan personil

Menguatnya peran pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan hutan

Pelibatan pihak – pihak terkait dari unsur pemda, tokoh masyarakat dan pihak terkait lainnya dalam review tata batas

Monitoring dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan oleh pemegang izin

Berkolaborasi dengan pemegang izin HKm dalam penigkatan hasil produksi sehinngga PSDH meningkat

Sosialisasi keberadaan Unit VII (Way Waya) ke pada para pihak dengan pelibatan UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Fasilitasi Kemenhut dalam pemenuhan data

Mengirim-kan staf KPHL Unit VII (Way Waya) untuk mengikuti program pelatihan yang relevan pada DIKLAT Teknis Kehutanan


Bersinergi dengan pemerintah daerah dalam penataan batas hutan

Membangun hutan dengan berbasis memberdayakan masyarakat sekitar

Dukungan regulasi yang berpihak kepada peran KPHL Unit VII (Way Waya)

Mensosialisasikan peran KPHL Unit VII (Way Waya) kepada daerah daerah sekitar kawasan hutan

Bekerjasa-ma dengan pemerintah daerah dalam penanganan masalah hutan


Tabel 5.4. Strategi Kombinasi Kelemahan (Weakness) dan Ancaman (Threat) Dalam Analisis SWOT

W – T Masih banyak kawasan belum ditata batas

Seluruh wilayah sudah dibebani ijin HKm

Rendahnya kontribusi sektor kehutanan terhadap pendapatan asli daerah Lampung Tengah

Masih rendahnya pemahaman multipihak terhadap KPHL Unit VII (Way Waya)


Kurangnya sumber daya manusia pada unit Pengelola KPHL Unit VII (Way Waya)


Kurangnya Sarpras Opersional KPHL Unit VII (Way Waya)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Terancamnya

sumber daya

flora dan fauna.

Pengukuhan tata batas dengan melibatkan pihak2 terkait

Berkolaborasi dengan pemegang izin dalam perlindungan flora dan fauna

Berkolaborasi dengan pemegang izin HKm dalam peningkatan produksi dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan

Melakukan sosialisassi tentang KPHL Unit VII (Way Waya) dan perlindungan terhadap flora dan fauna yang dilindungi

Identifikasi dan inventarisasi flora dan fauna yang ada di Unit VII (Way Waya)

Mengoptimalkan SDM yang ada dan memberdayakan masyarakat sekitar dalaam perlindungan flora dan fauna

Pelibatan stakeholders dalam perlindungan flora dan fauna

di KHPL Unit VII (Way Waya)

Penambahan sarpras operasional yang mendukung perlindungan flora dan fauna

Menjalin kerjasama dengan pihak – pihak yang perduli dengan kelesatarian flora dan fauna

Meningkatnya

jumlah

penduduk yang

memanfaatkan

kawasan hutan

(merambah)

Review dan pemeliharaan pal batass

Mendorong pemegang izin member-dayakan masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui kemitraan

Melakukan sosialisasi KPHL Unit VII (Way Waya) kepada masyarakat miskin

Pemberdaya-an masyarakat sekitar dalam rehabilitasi hutan

Melakukan pendataan keluarga miskin yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan

Mengoptimal-kan SDM yang ada dalam sosialisasi atau penyuluhan terhadap masyarakat

Membangun koordinasi dengan stakeholders dalam melakukan penyuluhan terhadap masyarakat

Penambahan sarpras operasional yang mendukung kegiatan penyuluhan

Berkoordinasi dengan pemerintah pusat, peme-rintah daerah dan pihak – pihak yang perduli akan kelestarian hutan

Rendahnya

kesadaran

masyarakat dan

pengusaha

dalam

pelestarian

alam.

Sosialisasi dan ajakan kepada masyarakat melalui program perlindungan flora dan fauna secara partisipatif

Berkolaborasi dengan pemegang izin untuk melakukan sosialisasi tentang pelestarian alam

Sosialisasi untuk pemahaman masyarkat pentingnya fungsi kawasan hutan bagi lingkungan dan ekonomi masyarakat serta penyumbang PAD

Sosialisasi tentang peran KPHL Unit VII (Way Waya) dalam pelestarian alam dan meningkatkan kesadaran masyarkat akan kelestarian linngkungan

Melakukan identifikasi dan sosialisasi terhadap masyarakat dan monitoring terhadap kegiatan pengusaha

Pelibatan stakeholders dan tokoh masyarakat dalam sosialisasi

Membangun hubungan dengan lembaga kemasyarakatan dalam sosialisasi


Tingginya kebutuhan lahan untuk kegiatan diluar Kehutanan

Mengem-bangkan pola pemanfaatan kawasan untuk tujuan khusus

Monitoring dan evaluasi kegiatan pemgang izin untuk mengoptimal-kan manfaat kawasan hutan

Melakukan sosialisasi pentingnya fungsi kawasan hutan dan proaktif bersama pemegang izin dalam pengelolaan hutan

Melakukan pendataan penduduk yang memanfaat-kan kawasan

Penambahan sarpras operasional yang mendukung kegiatan HHBK

Kurang sejahtera dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di dalam dan disekitar hutan.

Mengembang-kan pola pemanfaatan kawasan untuk tujuan khusus

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat sekitar

Menggiatkan penyuluhan kehutanan

Mendorong pemegang izin HKm untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilan dalm berbagai bidang.

Identifikasi dan inventarisasi sosial ekonomi masyarakat sekitar

Pemberdaya-an atau pelibatan masyarakat sekitar dalam identifikasi sosial ekonomi masyarakat

Membangun koordinasi dan kerjasama dengan stakeholders dalam peningkatan kesejahteraan masyarkat sekitar

Penambahan sarpras operasional yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat sekitar


Tabel 6. Koherensi Antara Visi, Misi, Tujuan, Kombinasi Faktor (Strategi) dan Sasaran Program Indikatif

VISI

“Pengelolaan hutan lestari secara berkelanjutan dan mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat”

Misi Tujuan Kombinasi Faktor (Strategi)

Sasaran Program

I. Membangun wilayah dan kelembagaan KPHL Unit VII (Way Waya) yang mantap

1. Memaksimalkan fungsi kawasan sebagai penyangga lingkungan

1. Memantapkan tata batas hutan bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui UPT dan pemegang izin serta pemerintah daerah

1. Wilayah kelola KPHL Unit VII (Way Waya), patok batas dan patok blok pengelolaan

2. Berkolaborasi dengan pemegang izin dan sakeholders dalam pengamanan dan perlindunngan kawasan hutan

2. Peningkatan eksistensi kawasan

3. Mengembangkan program perlindungan flora dan fauna secara partisipatif.

3. Mempertahankan flora dan fauna enedemik

4. Melestarikan hutan dengan membangun kesepahaman dengan masyarakat tentang pelestarian hutan dan mendorong keluarnya PERDA perlindungan hutan

4. Kelestarian suplai jasa lingkungan

II. Memperkuat kelembagaan KPH dalam mengemban misi pengelolaan kawasan hutan

1. Peningkatan kemampuan SDM Aparatur KPH

1. Pengembangan SDM untuk pemanfaatan dan perlindungan keanekargaman hayati, melakukan pendekatan partisipatif, serta mengikuti pelatihan pelatihan pada Diklat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan pada berbagai peluang pelatihan lain yang relevan

1. Pengembangan dan Pemantapan skill aparat KPHL Unit VII (Way Waya)


2. Membangun Data Base KPHL Unit VII (Way Waya) berisi data social, ekonomi, kebijakan, dan fisik, termasuk daftar keluarga miskin yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan, data flora dan fauna, serta pendataan penduduk yang memanfaatkan kawasan hutan

2. Peningkatan akurasi informasi dalam pengelolaan hutan.

2. Meningkatkan Penyadaran para pemangku kepentingan melalui sosialisasi dan penyuluhan kehutanan

Menggiatkan sosialisasi dan penyuluhan kehutanan terkait, KPHL Unit VII (Way Waya), jasa lingkungan, perlindungan dan pemanfaatan hutan, pengelolaan hutan lestari, keanekaragaman hayati dan manfaatnya untuk kehidupan masyarakat, peraturan perundang-undangan, kebijakan kehutanan, dan perdagangan Carbon kepada pihak pihak yang berkepentingan

Peningkatkan pemahaman tentang peran jasa lingkungan dan pengelolaan hutan lestari

III. Pengelolaan sumberdaya hutan dan lahan yang optimal secara partisifatif, kolaboratif, lestari dan berkelanjutan;

1. Meningkatkan penerimaan daerah dan pendapatan masyarakat dari jasa lingkungan

1. Mengoptimalkan pemanfaatan jasa lingkungan melalui penjagaan fungsi tangkapan air, mempromosikan jasa lingkungan, mengembangkan pola pola pembayaran jasa lingkungan, memasarkan hasil hutan non kayu dengan melibatkan masyarakat terutama rumah tangga miskin serta mengoptimalkan jasa lingkungan sebagai sumber penerimaan KPHL Unit VII (Way Waya)

1. Peningkatkan peran serta masyarakat daerah dalam pengelolaan hutan

2. Meningkatkan kontribusi sektor kehutanan dalam pendapatan asli daerah dengan mengaplikasikan berbagai peraturan yang ada

2. KPHL Unit VII (Way Waya) sebagai penyumbang PAD


3. Melakukan kajian dampak pertambangan terhadap kawasan hutan dan mencegah mencegah pertambangan pada kawasan HP sebelum ada kajian akademik dan mendorong usaha produktif yang lebih lestari tanpa harus melakukan penambangan

3. Penghimpunan sumberdana dan sumberdaya stakeholders

2. Memanfaatkan hutan secara optimal sesuai dengan fungsi dan peruntukannya untuk mendorong pengembangan ekonomi berbasis kehutanan,

1. Mengembangkan pemanfaatan, perlindungan, dan kelestarian keanekaragaman hayati.

1. Peningkatan nilai ekonomi hutan

2. Membangun ekonomi masyarakat berbasis hasil hutan dan keanekaragaman hayati

2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan

3. Menciptakan manfaat ekonomi hutan sesuai fungsinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekita hutan

IV. Pengembangan produk barang (kayu dan non kayu) dan jasa kehutanan yang ramah lingkungan, kompetitif dan bernilai tambah serta berbasis kearifan lokal

1. Meningkatkan aspek pemasaran baik itu HHBK, jasa lingkungan dan ekowisata di tingkat nasional dan internasional melalui website KPH, Kabupaten Lampung Tengah, Asosiasi KPH yang telah ada

1. Kegiatan pembuatan dan pengorganisasian website KPHL Unit VII (Way Waya) yang memuat semua informasi pengelolaan yang sudah dilakukan oleh KPHL Unit VII (Way Waya), salah satunya kawasan wisata

1. Website Dinas Kehutanan

2. Kegiatan pemasaran yang dilakukan adalah mempermudah proses publikasi potensi sumberdaya alam yang ada dan yang telah diolah oleh Unit V Lampung Tengah terhadap publik.

2. Tersosialisasikannya manfaat keberadaan KPHL Unit VII (Way Waya), hasil produksi beserta nilai tambahnya.

V. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan hutan yang adil

1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan

1. Mengembangkan pola pola pemanfaatan hutan yang mendorong meningkatnya fungsi

1. Peningkatan kelestarian ekonomi dan ekologi hutan


dan bertanggung jawab demi kesejahteraan masyarakat

(Mendorong pola kemitraan)

kawasan dan juga menjadi sumber sumber pendapatan masyarakat

2. Mengentasan kemiskinan dengan melibatkan keluarga miskin dalam rehabilitasi hutan dan melibatkan masyarakat miskin dalam kegiatan pemanfaatan hasil hutan, serta mengembangkan agroforestry

2. Berkurangnya keluarga miskin di sekitar hutan

3. Mengeluarkan masyarakat dari keterisoliran

3. Daerah terpencil

2. Memberikan akses pengelolaan hutan kepada masyarakat sekitar dan dalam kawasan hutan melalui kemitraan dan izin Hkm.

Mengurangi konflik kehutanan dan meningkatkan manfaat hutan bagi masyarakat

1. Membangun ekonomi masyarakat berbasis hasil hutan dan keanekaragaman hayati

2. Menyelesaikan konflik kehutanan dengan masyarakat bekerjasama pihak – pihak tekait

3. Membangun Pola kemitraan bersama Pemgang izin dan pihak – pihak terrkait.

3. Mengembangkan teknik agroforestry dalam pemanfaatan lahan hutan yang menyediakan ragam kebutuhan masyarakat

1. Tersedianya teknik agroforestry di tingkat masyarakat

1. Pemanfaatan jasa lingkungan terkait perdagangan Carbon dengan mempersiapkan masyarakat sekitar hutan


2. Melakukan penanaman pohon pada kawasan yang diokupasi dengan pola agroforestry dan menyiapkan mekanisme REDD + untuk memberikan insentif pengelolaan hutan jangka panjang kepada masyarakat

VI. Pelestarian dan perlindungan sumberdaya hutan pada kawasan KPHL Unit VII (Way Waya)

1. Merehabilitasi hutan yang kurang produktif atau kritis (melalui evaluasi RKU/RKT Pemegang izin HKm)

1. Merevitalisasi fungsi kawasan hutan yang ada dalam wilayah kerja KPHL Unit VII (Way Waya).

1. Meningkatkan produksi hasil hutan non-kayu yang dijadikan produk unggulan.

2. Melakukan reboisasi pola penuh maupun pengkayaan dengan kombinasi tanaman tanaman kehidupan/MPTS,

1. Peningkatan peran sektor kehutanan dalam PAD

3. Meningkatkan produksi penanaman tanaman penghasil HHBK melalui budidaya species lokal, penyediaan bibit, dengan menjalin kemitraan bersama masyarakat sekitar kawasan.

1. Peningkatan produksi HHBK bernilai ekonomi tinggi.

4. Mengembalikan kondisi tutupan kawasan hutan dengan tanaman multi guna.

2. Peningkatan tutupan hutan

5. Menyusun panduan panduan investasi sektor kehutanan, menyediakan informasi peluang investasi sektor kehutanan, serta merancang pola investasi tiga pihak; masyarakat, investor, dan KPHL Unit VII (Way Waya)

Naskah Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Unit VII (Way Waya) 2016 – 2025 BAB IV - 19

4.3. Proyeksi

Kondisi hutan dan pengelolaan hutan di Kabupaten Lampung

Tengah tidak bisa dipisahkan dari kecendrungan-kecendrungan isu terkait

pengelolaan hutan masa depan. Oleh sebab itu pengelolaan hutan dalam

wilayah kerja KPHL Unit VII (Way Waya) harus diproyeksikan pada

kecendrungan-kecendrungan regional, nasional dan global tersebut. Isu-

isu tersebut mencakup spektrum yang cukup luas yaitu sosial, ekonomi,

budaya, politik dan lingkungan.

4.3.1 Blok Lindung pada KPHL Unit VII (Way Waya)

Blok Lindung pada kawasan KPHL Unit VII (Way Waya) merupakan

blok yang difungsikan sebagai perlindungan tata air, perlindungan satwa,

dan perlindungan keanekaragaman hayati lainnya.

Kriteria blok lindung ini antara lain:

1. Termasuk dalam kriteria kawasan lindung dan

2. Pada RKTN/RKTP/RKTK dimungkinkan masuk dalam kawasan untuk

perlindungan hutan alam dan kawasan rehabilitasi.

Proyeksi ekologi 10 tahun ke depan untuk blok lindung dapat

berupa:

- Perencanaan dan penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan

dengan sasaran dihasilkannya peta perencanaan dan rehabilitasi

kawasan yang dijadikan dasar pengelolaan kawasan blok lindung, baik

secara ekonomi, sosial dan budaya; terdapatnya pengaturan produksi

pada kawasan blok lindung yang direncanakan sesuai daya dukung

kawasan KPHL Unit VII (Way Waya); dan terehabilitasinya lahan-lahan

kritis pada kawasan blok lindung dengan berbagai jenis pohon

unggulan lokal (endemik) dan komersial.

- Identifikasi dan Inventarisasi blok lindung dan tata batas kawasan

KPHL Unit VII (Way Waya) dengan output tersedianya data potensi

hutan pada kawasan blok lindung; terdefinisikanya masing-masing

peruntukan kawasan blok lindung beserta batas-batasnya pada


kawasan KPHL Unit VII (Way Waya); dan adanya fakta bahwa

sebagian besar blok lindung pada KPHL Unit VII (Way Waya) sudah

mengalami degradasi akibat perambahan sehingga hanya tersisa

beberapa petak saja yang masih terlindungi dengan baik dan lestari.

- Pengukuhan dan pemantapan blok lindung pada KPHL Unit VII (Way

Waya) bersama – sama dengan pemegang izin (Kelompok Tani Hkm

dan atau Gapoktan) dengan sasaran terwujudnya kesepahaman

bersama terhadap blok lindung agar pengelolaan atau

pemanfaatannya secara ekonomi, sosial dan budaya tidak

mempengaruhi fungsi ekologi kawasan tersebut; dan terwujudnya

pengelolaan blok lindung yang memperhatikan aspek ekonomi, ekologi,

dan sosial dengan memperhatikan keberadaan masyarakat sekekitar.

4.3.2 Blok Pemanfaatan pada KPHL Unit VII (Way Waya)

Blok pemanfaatan di kawasan KPHL Unit VII (Way Waya) merupakan

kawasan yang diperuntukan untuk kegiatan kehutanan. Blok pemanfaatan

yang ada di wilayah KPHL Unit VII Way Waya merupakan wilayah yang

telah dimanfaatkan dan dikelola oleh masyarakat yang telah memperoleh

izin ataupun yang saat ini sedang dalam proses pengurusan izin usaha

pemanfaatan hutan. Dan tentunya blok daerah yang akan dimanfaatkan

oleh KPHL sebagai unit kelolanya dengan luas ± 18.042 hektar

4.3.3 Blok Pemanfaatan untuk Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan P.39/Menhut-II/2013 tentang pemberdayaan masyarakat

melalui kemitraan pada kawasan hutan yang belum dibebani izin

pemanfaatan maka kemitraan bisa dilakukan antara KPHL Unit VII (Way

Waya) dengan masyarakat.

Kriteria blok ini, adalah:

1. Belum dibebani izin pemanfaatan

2. Belum menarik minat pihak ketiga untuk memanfaatkannya.


3. Wilayah tertentu yang berada diperbatasan kawasan atau berada di

sekitar pemukiman penduduk

Proyeksi 10 tahun ke depan untuk blok pemberdayaan dapat berupa:

o Membentuk dan membina kelompok-kelompok masyarakat di bidang

kehutanan berbasis Dusun/kelompok sebagai mitra pemegang izin

dalam pengelolaan hutan dengan sasaran masyarakat mandiri sesuai

komoditas unggulan setempat dalam upaya memanfaatkan blok

pemberdayaan.

o Pelatihan dan pendampingan pengelolaan komoditas kehutanan dan

penanganan pasca panennya dengan sasaran meningkatnya

kemampuan manajerial dan teknis masyarakat dalam pengelolaan

komoditas kehutanan untuk meningkatkan produktifitas dan kualitas

produk

o Pengembangan potensi lainnya yang mempunyai nilai bisnis sebagai

hasil tambahan masyarakat dan kemandirian KPHL Unit VII (Way

Waya).

BAB V

Rencana pengelolaan hutan di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan

Lindung (KPHL) Unit VII (Way Waya) tahun 2016—2025 sesuai dengan

arahan Peraturan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Nomor:

P.5/VII-WP3H/2012 dan kondisi KPHL Unit VII (Way Waya) adalah

sebagai berikut:

5.1. Inventarisasi Berkala Wilayah Kelola serta Penataan Hutan

Kegiatan inventarisasi pada seluruh kawasan KPHL Unit VII (Way

Waya) dilakukan bersama pemegang izin HKm yang bertujuan

mengumpulkan dan menyajikan data lapangan terkini, sesuai dengan

perubahan – perubahan yang terjadi pada tingkat tapak. Dinamika

tersebut akan terukur bila dilakukan inventarisasi berkala terhadap

potensi, karakteristik bentang alam, kondisi sosial ekonomi, serta data

informasi lainnya

Kegiatan tersebut pelaksanaannya diseluruh blok pengelolaan agar

data yang tersaji pada pemegang izin HKm dan KPHL Unit VII (Way

Waya) sinkron. Kegiatan ini dilaksanakan secara kolaboratif antara

pemegang izin HKm dan KPHL Unit VII (Way Waya) dengan sumber

anggaran dari pemegang izin HKm / APBD / APBN. Secara lebih

sepesifik, inventarisasi ditujukan untuk mendapatkan data dan informasi

yang berkaitan dengan potensi sumber daya hutan. Potensi sumber daya

hutan ini meliputi sumber daya biofisik dan sosial ekonomi.

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Unit VII (Way Waya) 20165 – 2025) BAB V - 2

Tabel 7. Jumlah Plot Inventarisasi Hutan dalam Blok Pengelolaan

Uraian Jumlah Lokasi (Resort)

Blok Lindung 5.500 Ha Selagai Lingga, Sendang

Agung, Pubian

Blok Pemanfaatan HHBK 18.042 Ha Selagai Lingga, Sendang

Agung, Pubian

Blok Pemberdayaan 795 Ha Selagai Lingga, Sendang

Agung Pubian

Grand Total 24.337 Ha

Dalam melaksanakan inventarisasi maka diperlukan survei

lapangan untuk mengumpulkan data dan informasi secara spesifik dari

komponen-komponen penyusun sumber daya alam hayati dan ekosistem,

yang mencakup pengukuran atas jenis, populasi, penyebaran, sex-ratio,

kerapatan/kelimpahan populasi, status kelangkaan, permasalahan dan

sebagainya dari potensi dan kekayaan sumber daya alam hayati dan

ekosistem, termasuk sosial ekonomi budaya masyarakat di dalam dan di

sekitar kawasan KPHL Unit VII (Way Waya). Kegiatan survei lapangan

pada seluruh kawasan akan diselesaikan bertahap maksimal dalam tiga

tahun dengan selang waktu lima tahun sekali.

Inventarisasi potensi dilakukan melalui tahapan kegiatan eksplorasi dan

survei lapangan. Praktek kegiatan eksplorasi, survei, inventarisasi,

evaluasi/penilaian dan monitoring mencakup pengetahuan dan

keterampilan yang berhubungan dengan penggunaan metoda dan teknik

dalam pelaksanaan kegiatan.

Tujuan dilaksanakannya inventarisasi berkala wilayah kelola dan

penataan hutan yaitu tergambarnya kondisi riil dan tersedianya data

sumberdaya hutan serta lingkungan secara lengkap; Adanya pengakuan

dan kepastian hukum batas wilayah KPHL Unit VII (Way Waya) dan

kepastian wilayah yang dapat dikelola oleh KPHL Unit VII (Way Waya)


Adapun rencana sub-kegiatannya sebagai berikut.

1. Koordinasi dan sinkronisasi wilayah kelola dengan pemegang izin

HKm dalam penataan hutan terkait dengan rencana pengembangan

HHBK dan kemitraan

2. Sosialisasi tata batas kawasan KPHL Unit VII (Way Waya) pada lokus

desa sekitar Kawasan KPHL Unit VII (Way Waya)

3. Orientasi batas luar kawasan KPHL Unit VII (Way Waya) agar

terbentuk kesepahaman wilayah kawasan KPHL Unit VII (Way Waya).

4. Pemeliharaan pal batas untuk mencegah terjadinya hal–hal yang

merugikan.

5. Inventarisasi potensi kayu, HHBK, vegetasi, jasa lingkungan dan

sosial ekonomi sebagai dasar dalam penyusunan rencana bisnis

6. Review pal batas blok dan petak yang telah dilakukan oleh pemegang

izin HKm untuk mempermudah monitoring dan evaluasi kegiatan yang

telah dilakukan pemegang izin HKm yang akan disinkronkan dengan

fungsi kawasan dan daya dukung lahan

7. Identifikasi dan inventarisasi keanekaragaman satwa untuk melindungi

atau menjaga keanekaragaman hayati agar tidak punah.

5.2. Pemanfaatan Hutan Pada Wilayah Tertentu

Pada area Kawasan KPHL Unit VII (Way Waya) telah dibebani izin

HKm, KPHL Unit VII (Way Waya) akan berkoordinasi dan berkolaborasi

dengan pemegang izin HKm dalam pengoptimalan manfaat kawasan

hutan terutama blok lindung yang tidak termanfaatkan.

Pada kondisi wilayah tertentu yang belum dibebani izin pada

wilayah KPHL Unit VII (Way Waya), maka KPHL Unit VII (Way Waya)

akan berkoordinasi dengan pemegang izin HKm dalam rangka

optimalisasi pemanfaatan kawasan dengan mendorong pelibatan atau

pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan pada hasil hutan kayu dan

getah karet serta KPHL Unit VII (Way Waya) akan berkolaborasi dengan


pemegang izin HKm untuk mengembangkan potensi HHBK, Jasling–

Ekowisata, dan pengembangan kawasan untuk pendidikan dan penelitian.

1) Pengembangan Hasil Hutan Non-kayu

Hasil Hutan Non-kayu yang dapat dikembangkan pada KPHL Unit

VII (Way Waya) adalah hasil sampingan dari jenis tanaman MPTS, lebah

madu, tanaman obat, rotan dan Jasa Lingkungan. Pemanfaatan Hasil

Non-kayu KPHL Unit VII (Way Waya) diarahkan pada lokasi yang dekat

masyarakat dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Alasannya

karena tingginya minat masyarakat untuk ikut dalam mengelola hutan dan

tingkat konflik ataupun potensi konflik yang terdapat dalam kawasan

dimaksud.

Pemanfaatan hasil hutan non-kayu akan dilakukan dengan satu

atau lebih sistem silvikultur, sesuai dengan karakteristik sumber daya

hutan dan lingkungannya. Usaha pemanfaatan meliputi kegiatan

pemanenan, pemasaran hasil, pengayaan, penanaman, pemeliharaan

sesuai dengan rencana pengelolaan hutan yang telah ditetapkan.

Pemanfaatan hasil hutan non-kayu di KPHL Unit VII (Way Waya)

dikelola melalui sistem pengelolaan lestari (PHL). Konsep PHL

menekankan pada usaha pemanfaatan hasil hutan non-kayu dengan

mempertimbangkan kelestarian fungsi ekosistem hutan dan fungsi sosial

secara terus menerus. Ketiga fungsi tersebut harus terkait satu sama lain

dan harus dikelola secara proporsional dan terintegrasi.

Kegiatan pengelolaan dan pengembangan tanaman kayu penghasil

produk non-kayu di kawasan KPHL Unit VII (Way Waya) diarahkan pada :

a. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lampung Tengah

pada umumnya dan masyarakat disekitar wilayah KPHL Unit VII (Way

Waya) pada khususnya.

b. Peningkatan pelayanan publik terutama pada penyediaan sarana

pasca panen bagi masyarakat sekitar wilayah KPHL Unit VII (Way

Waya) dan untuk kepentingan pembangunan.


Dalam pengembangan pemanfaatan hasil hutan non-kayu di

kawasan KPHL Unit VII (Way Waya), diperlukan strategi, regulasi dan

langkah-langkah seperti :

a. Analisis sosial ekonomi dan budaya masyarakat.

b. Pemetaan dan analisis kelayakan dari pengembangan pemanfaatan

hasil hutan non-kayu.

c. Prospek bisnis/kecenderungan pasar, termasuk identifikasi kelompok

sasaran atau pihak-pihak yang merupakan penerima manfaat dan

keuntungan komersial dari potensi hasil hutan non-kayu.

d. Analisis kebijakan dalam penyelenggaraan pemanfaatan hasil hutan

non-kayu.

e. Konsep atau model kerjasama pengelolaan pemanfaatan hasil hutan

non-kayu yang akan dikembangkan.

f. Sistem mekanisme pelibatan dan partisipatif dari para pihak dalam

penyelenggaraan pemanfaatan hasil hutan non-kayu..

g. Kontribusi pemanfaatan hasil hutan non-kayu bagi pemberdayaan

masyarakat lokal.

h. Mekanisme pembagian manfaat dan keuntungan antara KPHL Unit VII

(Way Waya) dengan para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan

pemanfaatan hasil hutan non-kayu di dalam kawasan KPHL Unit VII

(Way Waya).

Para pihak yang terlibat dalam kerjasama ini antara lain PHKA,

Pemerintah Provinsi, Bappeda, Dinas Kehutanan, Dinas Pekerjaan

Umum, Dinas Koperasi, Dinas Perindustrian, Dinas Pariwisata dan

Kebudaayan, Badan Penanaman Modal, Badan Lingkungan Hidup,

Camat, Desa, BPD, Kelompok Masyarakat Lainnya, Lembaga Swadaya

Masyarakat, dan Lembaga Penelitian dan Pendidikan.

Pengusahaan kegiatan pemanfaatan hasil hutan non-kayu di KPHL

Unit VII (Way Waya) ditujukan untuk mengoptimalkan fungsi pemanfaatan


sumber daya alam di kawasan KPH, menjamin keberlanjutan upaya

pelestarian ekosistem di dalam kawasan KPHL Unit VII (Way Waya).

Selain pemanfaatan hasil hutan non-kayu dari blok pemanfaatan,

pemanfaatan hasil hutan non-kayu juga dapat dilakukan pada kawasan

(blok) lindung.

Akan tetapi potensi hasil hutan non-kayu pada blok lindung pada

areal yang dapat digunakan untuk pemanfaatan adalah rendah, sebagian

besar adalah kawasan hutan alami. Oleh sebab itu kegiatan silvikultur

perlu dilakukan dengan menanam spesies kayu endemik untuk

penyelamatan jenis – jenis yang hampir punah namun juga dapat

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pihak yang terlibat dalam kegiatan pemanfaatan hasil hutan non-

kayu harus mendapatkan layanan yang optimal agar pemanfaatan SDH

dapat berkembang secara optimal, hal tersebut dapat dicapai melalui

upaya-upaya kemudahan untuk mendapatkan informasi mengenai sistem

insentif yang disediakan oleh KPHL Unit VII (Way Waya), kejelasan

informasi mengenai produk hasil hutan non-kayu yang dikemas secara

menarik, apik, lengkap dan mudah dimengerti. Peranan regulasi dan

perangkat pelaksanaan penyelenggaraan pemanfaatan kayu serta bentuk

layanan yang disediakan KPHL Unit VII (Way Waya) bagi pihak yang

terlibat kegiatan pemanfaatan hasil hutan non-kayu dengan dukungan

ketersediaan sarana, prasarana dan fasilitas pendukung lainnya.

a. Pengelolaan kegiatan pemanfaatan hasil hutan non-kayu termasuk

membangun kerangka kelembagaan dan model kerjasama kolaboratif

antara KPHL Unit VII (Way Waya) dengan para pihak dalam

pengusahaan dan investor. Penyusunan strategi dan program untuk

menjaring pengusaha berinvestasi di KPHL Unit VII (Way Waya)

dengan mekanisme komunikasi antara KPHL Unit VII (Way Waya)

dengan pengusaha dan investor serta meningkatkan kepercayaan

publik terhadap KPHL Unit VII (Way Waya).


Beberapa kegiatan jangka panjang untuk mensukseskan program ini,

antara lain :

a. Pengembangan produk hasil hutan non-kayu.

b. Peningkatan investasi pengusahaan kegiatan pemanfaatan hasil

hutan non-kayu.

c. Peningkatan pelayanan dan pengelolaan kegiatan pemanfaatan

hasil hutan non-kayu.

d. Pengembangan jaringan pengusahaan.

e. Membangun mekanisme kontribusi pemanfaatan hasil hutan non-

kayu.

f. Membangun sarana dan prasarana pengembangan kegiatan

pemanfaatan hasil hutan non-kayu.

g. Pengembangan sistem informasi pelayanan publik.

2) Pemanfaatan Jasling-Ekowisata

Merupakan upaya pendayagunaan potensi obyek ekowisata

dengan tetap memperhatikan prinsip keseimbangan antara kepentingan

pemanfaatan dan pelestarian alam. Kegiatan ekowisata dan rekreasi di

dalam wilayah KPHL Unit VII (Way Waya) diarahkan pada beberapa

kegiatan sebagai berikut :

a. Inventarisasi dan identifikasi obyek dan daya tarik ekowisata dalam

kawasan KPHL Unit VII (Way Waya);

b. Inventarisasi, identifikasi dan analisis sosial ekonomi dan budaya

masyarakat, kecenderungan pasar, kebijakan sektor kepariwisataan

daerah dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang

berada di sekitar kawasan;

c. Pengembangan obyek ekowisata tetap memperhatikan aspek sosial

ekonomi dan budaya masyarakat, kecenderungan pasar, kebijakan

sektor kepariwisataan daerah dan ketersediaan sarana dan prasarana

pendukung di sekitar kawasan;


d. Pengembangan kerjasama dengan masyarakat luas dalam upaya

pemanfaatan potensi obyek ekowisata kawasan KPH dan diarahkan

pada upaya peningkatan penyediaan lapangan kerja dan peluang

berusaha bagi masyarakat sekitar kawasan dan pihak investor.

e. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung

pelayanan dan pendayagunaan jasa lingkungan.

f. Pengembangan ekonomi kerakyatan dengan melihat potensi pasar

pengembangan jasa lingkungan.

g. Pengembangan kerjasama dengan masyarakat luas dalam upaya

pemanfaatan potensi jasa lingkungan yang diarahkan pada upaya

peningkatan penyediaan lapangan kerja dan peluang berusaha bagi

masyarakat sekitar kawasan.

Beberapa lokasi ekowisata potensial yang bisa dikembangkan di wilayah

KPHL Unit VII (Way Waya) adalah:

a. Ekowisata Pemancingan

b. Wisata pengamatan keanekaragaman satwa (bird watching).

c. Wisata pemandian air.

Pengembangan ekowisata di wilayah KPHL Unit VII (Way Waya)

diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan pada

pengelolaan kawasan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat di

sekitar kawasan. Inventarisasi dan identifikasi potensi ekowisata di dalam

kawasan KPHL Unit VII (Way Waya) perlu dilakukan sebagai langkah

awal untuk pengembangan lebih lanjut. Selanjutnya hal yang perlu

dilakukan adalah kajian sosial budaya masyarakat sekitar kawasan, kajian

pasar untuk mengidentifikasi potensi pengunjung, kajian pengembangan

kerjasama dengan investor dan masyarakat lokal, promosi dan

pemasaran usaha ekowisata.

Pengembangan ekowisata perlu dilakukan secara bertahap dan hati-hati

karena kehadiran pengunjung akan memberikan dampak pada lokasi

yang dikunjungi. Oleh kerena itu perlu adanya regulasi untuk memberi


rambu-rambu agar kegiatan ekowisata di kawasan KPHL Unit VII (Way

Waya) tidak menimbulkan kerusakan ekositem dan lingkungan sehingga

mengganggu fungsi pelestarian dan pengawetan alam di KPHL Unit VII

(Way Waya). Dalam membuat regulasi akan mempertimbangkan aspek

ekologi, estetika, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat lokal.

Regulasi juga diarahkan untuk mangatur kontribusi usaha ekowisata untuk

pengelolaan KPHL Unit VII (Way Waya). Paket wisata yang

dikembangkan sebaiknya mengintegrasikan potensi dan aktivitas budaya

masyarakat serta pendidikan lingkungan untuk pengunjung. Agar

ekowisata dapat berkembang maksimal, para pengunjung harus

mendapatkan layanan yang optimal dan memuaskan. Layanan yang perlu

disediakan bagi pengunjung antara lain kemudahan untuk mendapatkan

informasi mengenai objek ekowisata, ketersediaan media informasi

mengenai objek dan lokasi ekowisata yang dikemas secara lengkap,

menarik dan mudah dimengerti, pelayanan akomodasi yang memadai,

pelayanan pemanduan yang profesional dan menarik dilengkapi petunjuk

keselamatan bagi pengunjung yang mengunjungi suatu objek atau lokasi

ekowisata dalam kawasan serta ketersediaan sarana, prasarana dan

fasilitas pendukung lainnya.

Dalam pengusahaan ekowisata, KPHL Unit VII (Way Waya)

berkolaborasi dengan pemegang izin HKm dan stakeholders dari

pemerintah daerah untuk mewujudkan paket wisata yang yang terintegrasi

antara objek wisata daerah dan objek ekowisata di KPHL Unit VII (Way

Waya) sehingga keberadaan KPHL Unit VII (Way Waya) mendapat

support dari Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.

Perlu dilakukan penyusunan strategi dan regulasi pengusahaan

ekowisata yang mencakup inventarisasi dan identifikasi potensi ekowisata

di KPHL Unit VII (Way Waya), analisis sosial, ekonomi dan budaya

masyarakat, analisis pasar yaitu identifikasi kelompok atau sasaran atau

pengunjung potensi ekowisata dan kebutuhannya, pengembangan

kerjasama dengan masyarakat lokal, promosi dan pemasaran usaha

ekowisata yang dikukung oleh sistem managemen usaha wisata serta


mekanisme pelibatan para pihak dalam penyelenggaraan usaha

ekowisata. Adanya regulasi dalam penyelenggaraan ekowisata untuk

memberi rambu-rambu agar kegiatan ekowisata di kawasan KPHL Unit VII

(Way Waya) tidak mengganggu fungsi pelestarian dan pengawetan alam

di KPHL Unit VII (Way Waya), tidak menyebabkan kerusakan ekosistem

dan lingkungan di kawasan KPHL Unit VII (Way Waya) dan tidak

menggangu keberlanjutan penghidupan masyarakat setempat.

Regulasi penyelenggraan ekowisata mencakup adanya aturan

yang menjamin pelayanan, kenyamanan dan keselematan pengunjung,

kelestarian dan keselamatan ekosistem di sekitar objek ekowisata dengan

mekanisme pelibatan para pihak dan desain kerangka kelembagaan

kolaboratif dalam pengelolaan usaha ekowisata. Kontribusi usaha

ekowisata bagi pemberdayaan masyarakat lokal di sekitar objek ekowisata

yang dikembangkan dengan dukungan mekanisme pembagian manfaat

dan keuntungan antara KPHL Unit VII (Way Waya) dan para pihak yang

terlibat dalam penyelenggraan ekowisata di kawasan KPHL Unit VII (Way

Waya).

Pengembangan produk ekowisata diarahkan untuk membangun

ekowisata yang berkelanjutan, yaitu ekowisata yang berbasiskan

masyarakat serta mempunyai orientasi pada aspek konservasi

lingkungan, peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal termasuk

peningkatan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha bagi

masyarakat lokal. Disamping itu, diupayakan juga pendidikan publik,

peningkatan pendapatan daerah. Pengembangan produk ekowisata perlu

disesuaikan dengan karakteristik objek dan lokasi ekowisata, kondisi

sosial ekonomi dan budaya masyarakat setempat dan kelompok sasaran

yang menjadi target pasar dari usaha ekowisata itu sendiri. Manajemen

pengelolaan ekowisata termasuk pengembangan kerangka kelembagaan

dan model kerjasama kolaboratif.


Kegiatan-kegiatan jangka panjang dalam program ini, mencakup antara

lain:

a. Penyusunan strategi dan regulasi pengusahaan ekowisata.

b. Pengembangan produk dan pelatihan ekowisata.

c. Peningkatan investasi pengusahaan.

d. Peningkatan pelayanan dan pengelolaan ekowisata.

e. Pengembangan jaringan ekoturisme.

f. Penyebaran informasi, promosi dan publikasi.

3) Pemanfaatan kawasan pendidikan dan penelitian

Kegiatan ini berhubungan dengan upaya untuk pembangunan KPHL

Unit VII (Way Waya) untuk mengakomodasi kegiatan penelitian dan

pengembangan ilmu pengetahuan. Hasil kegiatan penelitian perlu

diarahkan dan diselaraskan dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi yang ada dan berkembang.

Kegiatan penelitian terapan umumnya diarahkan untuk memberikan

dukungan bagi upaya membantu penyelesaian masalah pengelolaan

kawasan KPHL Unit VII (Way Waya), dan penelitian murni umumnya

dilakukan dan diarahkan kepada upaya untuk pengembangan lebih lanjut

dari ilmu pengetahuan, yang dapat dilangsungkan dalam kawasan KPHL

Unit VII (Way Waya).

Semua kawasan KPHL Unit VII (Way Waya) bisa dipakai untuk lokasi

penelitian dari berbagai aspek pengelolaan sumber daya hutan, aspek

sosial ekonomi, kelembagaan, ekologi hutan sebagai bahan pertimbangan

dalam menyusun rencana kerja agar tujuan pengelolaan hutan pada

tingkat tapak KPHL Unit VII (Way Waya) bisa tercapai secara optimal.

Diharapkan dengan adanya rencana pemanfaatan untuk penelitian ini

dapat menunjang pemanfaatan, yang meliputi :

a. Output Penelitian untuk mendukung dan diperlukan untuk menunjang

pemanfaatan jenis dan satwa serta budidaya di luar kawasan, seperti

penelitian dalam menunjang pengawetan dan penangkaran jenis.


b. Penelitian yang hasilnya untuk menunjang pemanfaatan dan

budidaya, ditujukan terhadap seleksi jenis tumbuhan dan satwa

dengan kandungan unsur kimia maupun sifat genetiknya dapat

dimanfaatkan, misalnya untuk industri obat-obatan, zat pewarna, dan

lain-lain, benih atau bibit unggul dalam menunjang peningkatan

produksi pangan, sandang dan papan, perbanyakan dan peningkatan

kualitas jenis melalui rekayasa genetik.

Ketentuan tentang kegiatan penelitian di kawasan KPHL Unit VII

(Way Waya) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri atau Keputusan

Gubernur dan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku, yaitu ketentuan yang mengatur tentang tata cara dan

instansi yang berwenang memberi rekomendasi dan/atau izin untuk

melaksanakan penelitian. Kewenangan yang terkait dengan penelitian

pada saat ini dikoordinasikan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

(LIPI), tidak mengurangi kewenangan Menteri Kehutanan yang

bertanggung jawab untuk mengatur tata cara pelaksanaan penelitian yang

sasaran penelitiannya berlokasi di KPHL Unit VII (Way Waya).

Untuk mendukung pelayanan kegiatan penelitian, KPHL Unit VII

(Way Waya) berkoordinasi dan berkobaorasi dengan pemegang izin HKm

dan pihak terkait antara lain melaksanakan:

a. Identifikasi obyek penelitian mengenai tumbuhan, satwa, ekosistem,

sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat.

b. Penyiapan sistem pelayanan dan materi kegiatan penelitian.

c. Ketersediaan dan dukungan berupa penyediaan stasiun penelitian.

d. Penyiapan sistem data dasar informasi kegiatan penelitian.

e. Penyusunan rencana dan skala prioritas program penelitian.

f. Pengembangan bentuk kerjasama dalam penelitian.

g. Pengembangan sistem dokumentasi, publikasi dan promosi hasil-hasil

kegiatan penelitian maupun referensi yang terkait.


Tujuan dari pemanfaatan wilayah tertentu yaitu optimalisasi

manfaat pengelolaan seluruh kawasan KPHL Unit VII (Way Waya).

Rencana pengelolaan 10 (sepuluh) tahun kedepan yaitu Kawasan KPHL

Unit VII (Way Waya) tidak hanya menghasilkan PSDH melalui hasil hutan

non-kayu, tetapi juga dapat menghasilkan melalui pegembangan potensi–

potensi jasa lingkungan yang bernilai ekonomi dan mampu

menunjang/memberi manfaat terhadap masyarakat dalam dan disekitar

kawasan hutan.

Adapun sub kegiatan yang berkenaan dengan hal tersebut diatas:

sosialisasi pemantapan kawasan; membuat perjanjian kemitraan antara

masyarakat, pemegang izin HKm; identifikasi hasil hutan non-kayu, dan

jasa lingkungan; serta rencana bisnis jasa lingkungan.

5.3. Pemberdayaan Masyarakat

Sebagian besar masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan masih

tergantung pada sumber daya alam di dalam kawasan KPHL Unit VII

(Way Waya). Untuk itu, pihak pengelola perlu membimbing masyarakat

untuk dapat mengusahakan pengambilan sumber daya alam yang

berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat.

Dengan demikian maka kawasan dapat dikelola sekaligus memberikan

aliran hasil alam dan jasa secara berkelanjutan kepada masyarakat.

Sementara itu pengembangan usaha alternatif perlu dikembangkan

untuk membatasi pengambilan sumber daya alam. Beberapa program

yang akan dilakukan adalah penanaman dan pengayaan spesies jenis

rotan, kayu penghasil getah (jelutung, karet), buah-buahan, gaharu, obat-

obatan dan tanaman berguna lainnya di wilayah-wilayah rehabilitasi serta

lebah madu.

Salah satu kegiatan yang akan dilakukan di blok pemberdayaan

adalah pembangunan kemitraan dengan pemegang izin HKm. Alasan

ditetapkannya kawasan ini sebagai wilayah kemitraan karena 1) kawasan

Hutan sudah ada pemegang izin HKm, 2) dekat dengan permukiman

warga dan 3) terletak di kawasan hutan lindung.


Untuk mendukung kegiatan kemitraan maka diperlukan kajian mendalam

tentang potensi tanaman yang sesuai untuk dikembangkan, secara

ekologi sesuai, secara teknis mudah diusahakan, dan secara ekonomi

menguntungkan. Perlu pengembangan tanaman yang berdaya jual tinggi,

ringan, dan awet, sehingga memudahkan transportasi dan pengiriman dari

wilayah yang terpencil, misalnya bumbu, ekstrak tanaman obat dan lain-

lain.

Guna mendukung program pemberdayaan (Kemitraan) ini, maka

kegiatan-kegiatan makro jangka panjang yang direncanakan mencakup:

1) Peningkatan taraf hidup masyarakat melalui pengembangan usaha-

usaha ekonomi kehutanan non-kayu.

2) Fasilitasi pembentukan kelompok tani hutan, pendampingan,

pendidikan dan pelatihan serta studi banding pengelolaan hutan yang

melibatkan masyarakat.

3) Pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan

publik.

4) Koordinasi dan sinkronisasi program dengan lembaga dan instansi

lain lintas sektoral.

5) Penyuluhan kehutanan

Proses penyampaian informasi kepada masyarakat dapat dilakukan

dengan penyuluhan kehutanan. Proses penyuluhan kehutanan adalah

proses pengembangan pengetahuan, sikap dan perilaku kelompok

masyarakat sasaran agar mereka tahu, mau dan mampu memahami,

melaksanakan dan mengelola usaha-usaha kehutanan untuk

meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan, sekaligus mempunyai

kepedulian dan berpartisipasi aktif dalam pelestarian hutan dan

lingkungannya.

Melalui proses penyuluhan yang diperoleh, masyarakat mendapat

pemahaman dari tidak tahu menjadi tahu akan pentingnya menjaga

keutuhan kawasan hutan, sehingga masyarakat mampu melakukan


aktifitas sebagai pemenuhan kebutuhan hidup dengan menerapkan

kegiatan alternatif yang ditawarkan tanpa menimbulkan dampak yang

negatif terhadap kelestarian sumber daya hutan. Penyuluhan

sebaiknya dilakukan pada waktu yang tepat dan materi yang singkat

dan mudah dimengerti oleh masyarakat.

Pelaksanaan program penyuluhan kehutanan dapat dilakukan

bersama dengan pemegang izin HKm dan pihak-pihak terkait melalui

kegiatan sebagai berikut :

a. Penyusunan Program Penyuluhan.

b. Sosialisasi Peraturan Perundangan.

c. Sosialisasi Kawasan Konservasi.

d. Diskusi Fokus Group.

Proyeksi untuk 10 (sepuluh) tahun kedepan adalah optimalnya

manfaat Kawasan KPHL Unit VII (Way Waya) melalui pengembangan

potensi – potensi HHBK dan jasa lingkungan dengan melibatkan

masyarakat sekitar sehingga tecipta hubungan harmonis yang saling

menguntungkan dan berdampak positif terhadap kelestarian fungsi

kawasan hutan, dan peningkatan penghasilan anggota kelompok tani

hutan.

5.4 Penyelenggaraan Rehabilitasi pada areal KPHL Unit VII Way Waya

Lampung Tengah

KPHL Unit VII Way Waya semestinya memiliki fungsi sesuai

peruntukannya sebagai hutan lindung yaitu sebagai pengatur tata air,

pencegah banjir, pengendali erosi, dan penjaga kesuburan tanah. Namun

karena faktor alam dan kelalaian manusia seringkali hutan lindung

kehilangan fungsi dan mengalami kerusakan. Untuk itu perlu dilakukan

penyelenggaraan rehabilitasi pada areal KPHL Unit VII Way Waya dengan

tujuan terpulihnya sumberdaya hutan yang rusak sehingga berfungsi


optimal yang dapat memberikan manfaat, menjamin keseimbangan

lingkungan dan tata air.

Dengan upaya rehabilitasi hutan diharapkan dapat memulihkan,

mempertahankan, meningkatkan fungsi hutan sehingga daya dukung,

produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga

kehidupan tetap terjaga. Rehabilitasi yang akan dilakukan diarahkan pada

upaya :

a. Peningkatan peran vegetasi dalam pemulihan kualitas lingkungan

dalam aspek hidrologi, perlindungan tanah, stabilitas iklim mikro,

dan penghasil O2 dan penyerap gas-gas pencemar udara

b. Pelestarian sumberdaya plasma nutfah

c. Peningkatan peranan tegakan bawah dalam upaya mencegah

terjadinya erosi dan sedimentasi

Bentuk kegiatan yang akan dilakukan dalam hal ini adalah :

1. Pembuatan persemaian / kebun bibit

2. Penanaman

3. Pemeliharaan tanaman

4. Sosialisasi, monitoring dan evaluasi hasil penanaman

5.5 Pembinaan dan Pemantauan Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan Pada Areal yang berizin

Tujuan dari kegiatan pembinaan dan pemantauan bertujuan untuk

menjamin terlaksananya pengelolaan hutan yang baik oleh pemegang izin

HKm yaitu pengelolaan yang tetap menjamin fungsi lindung kawasan

hutan. Sub Kegiatan pembinaan dan pemantauan :

1. Monitoring dan evaluasi kinerja HKm.

2. Pemetaan tutupan lahan dan komoditas HKm.

3. Bimbingan teknis pengelolaan dan pembinaan areal HKm.

4. Pendampingan kelompok tani HKm dalam kemitraan.


5. Pendampingan kelompok tani HKm dalam pengolahan pasca

panen produk HKm dan pemasarannya.

Proyeksi 10 (sepuluh) tahun kedepan yaitu rencana kegiatan

pemegang izin HKm sudah memperhatikan aspek ekologi, ekonomi, dan

sosial serta bersama-sama KPHL Unit VII (Way Waya) melaksanakan

pengelolaan hutan dan memberdayakan masyarakat sekitar. Kinerja HKm

diukur dengan melihat indikasi semakin meningkatnya fungsi lindung

kawasan (semakin menurunnya erosi dan sedimentasi), meningkatnya

pendapatan petani HKm, rendahnya gangguan terhadap kawasan,

terlibatnya masyarakat dalam pengelolaan melalui kemitraan dan

meningkatnya besaran iuran PSDH pemegang izin HKm kepada

pemerintah. KPHL Unit VII (Way Waya) bersama-sama pemegang izin

HKm melakukan sosialisasi pentingnya fungsi kawasan hutan untuk

menanggulangi laju deforestasi dan degradasi hutan melalui pendekatan

kepada tokoh masyarakat, aparatur desa, dan tokoh agama desa sekitar

kawasan hutan.

5.6 Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan Rehabilitasi

Proses pembinaan dan pemantauan dalam pelaksanaan RHL

dilakukan berdasarkan peraturan–peraturan yang berlaku. Kegiatan

pertama adalah memberikan juknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan sebagai

bentuk pembinaan dan kegiatan kedua adalah sinkronisasi rencana

kegiatan dengan juknis yang telah ditetapkan sebagai bentuk

pemantauan.

Dalam konteks pembinaan pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi

terhadap blok yang sudah ada ijin HKm dan penggunaan kawasan

diarahkan untuk pembinaan teknis dan administrasi. Pembinaan teknis

menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan teknis pelaksanaan

kegiatan, sedangkan pembinaan adminsitrasi menyangkut hal-hal yang

berkaitan dengan ketentuan administrasi keuangan. Pelaksanaan

pembinaan terhadap para pemegang ijin dilaksanakan oleh organisasi

sebagai berikut:


1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q Direktur Jenderal

Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial dibantu oleh Kepala

Balai Pengelolaan DAS setempat, melaksanakan pembinaan

teknis.

2. Gubernur Lampung dibantu Kepala Dinas Kehutanan Provinsi

Lampung.

3. Kepala KPH yang dibantu oleh Kepala Resort setiap blok

pemanfaatan.

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan maka proses

pembinaan dan pengawasan meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Pembinaan dan pengawasan terhadap sipil teknis RHL yang

dilakukan oleh pemegang ijin.

2. Pembinaan dan pengawasan terhadap tata cara rehabilitasi dan

reklamasi berdasarkan juknis yang ditetapkan oleh

pemerintah/pengelola KPHL Unit VII (Way Waya)

3. Pembinaan dan pengawasan terhadap tata cara pelaporan RHL

dan administrasi keuangan oleh pemegang ijin.

4. Pembinaan dan pengawasan terhadap diseminasi kemajuan RHL

kepada semua stakeholder di KPHL Unit VII (Way Waya).

Dalam proses pemantauan terhadap kegiatan RHL maka perlu melibatkan

beberapa pihak seperti:

1. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan RHL dilakukan oleh KPHL

Unit VII (Way Waya) sesuai lokasi dan jenis kegiatan. Kegiatan ini

meliputi pengumpulan data numerik, spasial dan visual

(dokumentasi) setiap tahapan kegiatan RHL untuk kegiatan

perencanaan, persiapan lapangan, pembibitan, penanaman dan

pemeliharaan.


2. Evaluasi hasil kegiatan RHL dilaksanakan bersama oleh Pemegang

izin HKm dan KPHL Unit VII (Way Waya) sebagai sarana perbaikan

kegiatan pada masa yang akan datang.

Proyeksi KPHL Unit VII (Way Waya) dalam rencana pembinaan kegiatan

rehabilitasi atau reboisasi lahan dalam kawasan KPHL Unit VII (Way

Waya) adalah memberikan pendampingan terhadap pelaksanaan

rehabilitasi dengan memberdayakan masyarakat sekitar agar tujuan

rehabilitasi bisa tercapai dan fungsi kawasan hutan tetap terjaga.

5.7 Penyelenggaraan Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam

Pada dasarnya perlindungan kawasan hutan yang telah dibebani izin

merupakan tanggung jawab pemegang izin HKm, tetapi berdasarkan fakta

di lapangan bahwa 25% dari Kawasan KPHL Unit VII (Way Waya) telah

mengalami kerusakan berat karena konsep pengelolaan belum

dilaksanakan secara benar oleh pemegang izin HKm.

Berkenaan dengan hal tersebut KPHL Unit VII (Way Waya)

berencana berkoordinasi dan berkolaborasi, baik dengan pemegang izin

HKm maupun stkeholders dalam perlindungan kawasan hutan. Kegiatan

ini dimaksudkan agar terjadi harmonisasi antar semua stakeholders

sehingga perlindungan kawasan KPHL Unit VII (Way Waya) bisa

terlaksana secara optimal dan mencapai target yang diinginkan.

Rencana kegiatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam

dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan pemegang izin HKm, terdiri

dari 4 fokus kegiatan, yaitu pengelolaan kawasan inti/blok perlindungan

sebagaimana di kawasan konservasi, pengelolaan keanekaragaman

hayati, pengendalian kebakaran hutan dan perlindungan kawasan dari

aktivitas ilegal.

Pengelolaan konservasi dimaksudkan sebagai upaya untuk

mewujudkan pengelolaan kawasan KPHL Unit VII (Way Waya) yang

didasarkan pada status hukum yang kuat, pengelolaan data dan informasi

yang berbasiskan kawasan, mengembangkan pembinaan


keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, serta meningkatkan peran

serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan

keanekaragaman hayati dan produk-produk tumbuhan dan satwa liar

dimaksudkan untuk menjaga, mengawetkan dan mempercepat pemulihan

jenis dan populasi di dalam kawasan. Kegiatan direncanakan diawal

dengan inventarisasi blok lindung dan keanekaragaman hayati yang

terdapat didalamnya sebagai data awal untuk melakuan kegiatan

perlindungan dan pengawetan flora dan fauna yang terdapat di Kawasan

KPHL Unit VII (Way Waya). Untuk kegiatan pada blok ini KPHL Unit VII

(Way Waya) akan berkoordinasi dengan pemegang izin HKm sebagai

upaya kolaborasi penyelamatan atau pengawetan keanekaragaman hayati

serta pemanfaatan yang tidak mengganggu fungsi lindung ekosistem yang

ada.

Pemanfaatan jasa lingkungan dan ekowisata ditujukan untuk

mengembangkan pemanfaatan produk-produk jasa lingkungan, memacu

pengembangan pemanfaatan kawasan untuk tujuan wisata dan lain

sebagainya.

Fokus kegiatan pengendalian kebakaran hutan dimaksudkan untuk

mencegah, memadamkan kebakaran hutan yang terjadi di dalam kawasan

KPHL Unit VII (Way Waya) serta melakukan tindakan-tindakan

penanganan pasca kebakaran hutan. Upaya ini dilaksanakan baik secara

internal maupun dengan melatih dan melibatkan masyarakat yang ada di

dalam dan sekitar kawasan KPHL Unit VII (Way Waya). Pengendalian

kebakaran hutan dan lahan difokuskan pada lahan-lahan masyarakat

yang berada di dalam kawasan KPHL Unit VII (Way Waya) maupun yang

berbatasan langsung dengan wilayah KPHL Unit VII (Way Waya)

Perlindungan Kawasan dari Aktivitas ilegal dilakukan dengan

berkoordinasi dengan pemegang izin HKm, dinas yang membidangi

kehutanan baik tingkat kabupaten dan Provinsi, Kemnterian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan dan Aparat Penegak Hukum baik dari kepolisian,

TNI, ataupun Kejaksaan.


Gangguan keamanan kawasan terbesar adalah akibat dari aktifitas

manusia dapat berupa perambahan kawasan, penyerobotan lahan,

pencurian kayu, tanpa ijin di dalam kawasan, perburuan atau

penangkapan satwa liar, perusakan fasilitas dan lain-lain. Usaha

pencegahan dan penanggulangan gangguan dilaksanakan sesuai dengan

bentuk gangguannya.

Pencegahan dilakukan sebagai langkah awal untuk tidak munculnya

gangguan kawasan dari aktivitas yang bersifat illegal. Hal yang lebih

diutamakan dalam pencegahan adalah pendekatan terhadap masyarakat

yang berada di sekitar kawasan agar timbul suatu pemahaman bahwa

perlindungan kawasan menjadi tanggung jawab bersama. Selain

pencegahan, perlindungan kawasan dilakukan dengan penanggulangan

apabila terjadi pelanggaran hukum di dalam kawasan. Kegiatan

penanggulangan dilakukan dengan melibatkan aparat pemerintah

setempat bersama-sama dengan aparat penegak hukum lainnya.

Pengamanan kawasan dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan

dalam bentuk dan pelaksanaan yang berbeda-beda. Untuk mendukung

program ini, beberapa kegiatan umum untuk jangka panjang dapat

ditempuh dengan:

a. Patroli Rutin,

b. Operasi Illegal Logging,

c. Operasi Perambahan Kawasan,

d. Operasi Perladangan Liar,

e. Operasi Perburuan Satwa Liar,

f. Operasi Mandiri dan Gabungan,

g. Koordinasi Perlindungan dan Pengamanan.

5.8 Penyelenggaraan Koordinasi, Sinkronisasi dan Sinergitas antar Pemegang Izin, instansi dan pemangku kepentingan

Kondisi di lapangan saat ini sudah ada perizinan yang dikeluarkan di

dalam wilayah kerja KPHL Unit VII (Way Waya). Di masa datang seseuai

dengan rencana kelola yang sedang disusun ini maka akan ada keperluan


pemberian izin untuk pemanfaatan hasil hutan non-kayu dan jasa-jasa

hutan lainnya. Dalam hal ini pengelola KPHL Unit VII (Way Waya) perlu

membangun koordinasi dengan berbagai pihak. Koordinasi dalam hal ini

adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada

satuan-satuan yang terpisah (Dinas, Kementerian atau bidang-bidang

fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara

efisien.

Untuk memudahkan KPHL Unit VII (Way Waya) dalam pengelolaan

izin pemanfaatan di setiap blok KPHL Unit VII (Way Waya) maka

diperlukan koordinasi dan sinkronisasi antara pengelola KPHL dengan

para calon pemegang izin pemanfaatan lainnya. Koordinasi dan

sinkronisasi merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan

KPHL Unit VII (Way Waya). Proses koordinasi dan sinkronisasi akan

selalu dimusyawarahkan dan dikomunikasikan mulai dari tingkat petak

sampai dengan blok dan resort pengelolaan KPHL Unit VII (Way Waya).

Koordinasi ini sangat diperlukan untuk menyamakan visi dan misi

pengelolaan serta menghindari konflik antara pengelola dan pemegang

izin HKm dan pemegang izin HKm dengan pemegang izin lainnya.

Dengan proses koordinasi dan sinkronisasi demikian, maka tujuan

pembangunan kehutanan di KPHL Unit VII (Way Waya) yang

diselenggarakan dengan azas manfaat yang lestari, kerakyatan, keadilan,

keterbukaan dan ketepaduan dalam pencapaian tujuan pengembangan

ekonomi dapat terwujud.

Proses koordinasi dilaksanakan oleh KPHL Unit VII (Way Waya)

mulai dari tingkat tapak (blok dan petak) yang dikoordinir oleh kepala

resort. Untuk blok pemberdayaan dan blok pemanfaatan KPHL Unit VII

(Way Waya) akan mensosialisasikan rencana kegiatan tahunan dan lima

tahunan ke tingkat desa dan kecamatan dalam musrenbang tingkat

kecamatan melalui tenaga pendamping lapangan. Usulan-usulan program

dan kegiatan kampung sektor kehutanan diakomodir dalam program dan

kegiatan yang bersesuaian dikoordinasikan dan disinkronisasikan agar

terjadi kerjasama yang sinergis.


Dengan proses koordinasi teknis demikian diharapkan dapat terjadi

integrasi program yang akomodatif akomodatif dan terpadu. Sedangkan

untuk blok perlindungan, semua program KPHL Unit VII (Way Waya)

disosialisasikan kepada para stakeholder yang berkepentingan.

Pembangunan hubungan atau jejaring dengan stakeholders

dilakukan dengan berkoordinasi atau berkunjung ke pihak – pihak tersebut

secara periodik dan berkelanjutan agar tercipta hubungan yang harmonis

dan saling mendukung dalam upaya pengelolaan kawasan hutan yang

baik. Pengembangan program bersama akan tercapai jika koordinasi dan

sinergi antar pihak berjalan dengan baik. Koordinasi dan sinergi

mengambil peran yang signifikan dalam mengontrol berjalan atau tidaknya

pencapaian program, baik di internal maupun di eksternal KPHL Unit VII

(Way Waya).

Koordinasi dan sinergi di internal lebih mengacu kepada standar

operasional prosedur atau prosedur kerja yang ada saat ini, sedangkan

koordinasi dan sinergi di eksternal dapat dilakukan berdasarkan

kesepakatan-kesepakatan antar pihak. Rencana strategi dalam kegiatan

dimaksud melalui sosialisasi bersama terhadap masyarakat didalam atau

disekitar kawasan hutan secara periodik atau rutin dengan stakeholders

yang berhubungan dengan masyarakat. Rapat koordinasi rutin dengan

pemegang izin HKm untuk membahas kendala-kendala dan solusinya.

Pihak-pihak terkait antara lain: Dinas Kehutanan Provinsi Lampung,

Bappeda Kabupaten Lampung Tengah, Bagian Tata Pemerintahan

Kabupaten Lampung Tengah, Bagian Pertanahan Kabupaten Lampung

Tengah, Polisi Kehutanan, Kecamatan yang berbatasan dengan kawasan

di Kabupaten Lampung Tengah, Desa yang berbatasan dengan kawasan

hutan, tokoh mayarakat, NGO, Polsek, Polres, Polda, Koramil, Kodim,

Korem, Kejaksaan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan

Lingkungan Hidup, sekolah-sekolah, UPT Kementerian Lingkungan Hidup

dan Kehutanan (BPKH, BP2HP, BPDAS, BKSDA), dirjen Planologi, dirjen

PHPL, dan pihak-pihak terkait lainnya.


Untuk menjamin koordinasi dan sinergi lebih baik, maka akan

dilakukan berbagai kegiatan kegiatan antara lain:

1) Pembentukan kelembagaan kolaboratif yang melibatkan para

pihak.

Kelembagaan yang kolaboratif dan melibatkan para pihak seperti

masyarakat, pemerintah pusat, NGO/LSM dan pihak lain yang relevan,

merupakan langkah yang baik dan memudahkan koordinasi dan sinergi

antar pihak. Kelembagaan kolaboratif berdasarkan kesetaraan masing-

masing pihak dalam mengakomodir kepentingan dan keinginan bersama

yang tertuang dalam perencanaan bersama. Perencanaan dan

implementasi kegiatannya, juga harus dibangun berdasarkan kepentingan

bersama sehingga proses koordinasi dan sinergi terus berjalan.

2) Pembangunan kolaborasi pengelolaan blok pemanfaatan dan

blok pemberdayaan antar pihak

Blok pemanfaatan dan pemberdayaan masyarakat merupakan bagian

yang harus menjadi perhatian dalam pengelolaan, karena ada interaksi

manusia pada wilayah tersebut. Disatu sisi, mengurangi tekanan terhadap

kawasan dan sisi yang lain bermanfaat langsung kepada masyarakat.

Pengelolaan blok pemanfaatan dan blok pemberdayaan masyarakat

diharapkan dapat menjembatani kepentingan semua pihak seperti investor

ataupun pihak swasta dengan masyarakat sehingga meredam konflik

sumber daya alam yang ada di masyarakat.

5.9 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas SDM

Pengelolaan kawasan KPHL Unit VII (Way Waya) sangat

membutuhkan dukungan dan kemampuan personil yang memadai.

Kapasitas personil menentukan berhasil tidaknya pengelolaan. Untuk itu

diperlukan pengembangan dan peningkatan bagi personil dari segi

pengetahuan berupa pendidikan, pelatihan-pelatihan penunjang berupa

keahlian pada bidang-bidang tertentu, dan penggalian informasi dari luar

yang dapat menambah pengalaman dan wawasan. Beberapa upaya yang


dapat dilaksanakan dalam peningkatan kapasitas staf KPHL Unit VII (Way

Waya) antara lain perbaikan jenjang pendidikan ke Strata-1 maupun S-2

yang dilakukan secara mandiri maupun program beasiswa. Di samping itu,

mengikutsertakan beberapa staf dalam program pendidikan dan pelatihan,

baik itu di Pusat atau Balai Diklat Kehutanan maupun ke lembaga-

lembaga lain serta menyertakan petugas untuk terlibat pada berbagai

program dan kegiatan di kabupaten yang terkait dalam upaya pengelolaan

KPH.

Pengelolaan kawasan hutan yang cukup luas seperti di KHPL Unit

VII (Way Waya) memerlukan Kualitas dan kuantitas SDM yang

mencukupi. Kelembagaan KPHL Unit VII (Way Waya) merupakan

organisasi tipe B esselon IV merupakan UPT Dinas Kehutanan. Pada

Tahun 2016 direncanakan peningkatan status esselon menjadi esselon III

dengan organisasi tipe A dan pada tahun 2021 ditargetkan menjadi SKPD

atau kantor sendiri. Hal tersebut dimaksudkan untuk menyongsong

kemandirian KPHL Unit VII (Way Waya) yang dapat mengelola keuangan

sendiri atau BLUD yang dikepalai oleh kepala kantor.

Pada saat ini kelembagaan KPHL Unit VII (Way Waya) dikepalai oleh

seorang esselon IV.a, kassubag TU, kepala urusan dan kepala resort

esselon IV.b yang seyogyanya didukung oleh Kelompok fungsional dan

staf. Proyeksi 10 (sepuluh) tahun kedepan kelembagaan KPHL Unit VII

(Way Waya) antara lain: Kepala Kantor, Kassubag TU yang membawahi

perencanaan, kepegawaian dan keuangan, kepala seksi Perlindungan

dan keamanan, Kepala seksi rehabilitasi, dan kepala seksi pemasaran

untuk organisasi Tipe A didukung oleh Kelompok fungsional dan staf.

Untuk menunjang pengelolaan KPHL Unit VII (Way Waya) diperlukan

jumlah SDM yang mencukupi atau sesuai dengan luasan wilayah kelola.

Untuk luasan yang ada jumlah SDM yang sesuai sekitar 25 orang dengan

asumsi per orang mengawasi 1.000 – 1.500 ha yang akan didistribusikan

ke resort-resort pengelolaan hutan dengan maksud informasi ataupun

perubahan-perubahan terkini dapat diakomodir.


Pengembangan SDM melalui diklat – diklat yang sesuai dengan

kebutuhan atau selaras dengan pengembangan/pengelolaan kawasan

KPHL Unit VII (Way Waya) seperti ahli GIS, pengumpul data dan tenaga

management pemasaran produk.

Beberapa kegiatan jangka panjang dalam program peningkatan

kapasitas personil antara lain:

1. Perbaikan jenjang pendidikan.

2. Pemetaan kompetensi.

3. Diklat SDM Pengelola KPH.

4. Pertukaran kunjungan staf pengelola.

5. Studi banding

6. Magang pegawai.

5.10 Penyediaan Pendanaan

Pendanaan pengelolaan KPHL Unit VII (Way Waya) dipenuhi dari

koloborasi dengan pemegang izin HKm (swadaya), Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)

dan dana lainnya yang tidak mengikat. Pengelolaan KPHL Unit VII (Way

Waya) yang optimal membutuhkan dana yang cukup besar mengingat

wilayah kelola yang luas. Dana tersebut tidak mungkin dicukupi hanya dari

keuangan negara. Oleh karena itu, keterlibatan pihak lain seperti

Pemerintah Provinsi untuk menyediakan dana bagi KPHL Unit VII (Way

Waya) sebagai bagian dari desentralisasi kekuasaan politik, anggaran dan

administrasi bisa menjadi alternatif pendanaan. Cara pendanaan yang

paling mudah dilakukan untuk melengkapi dana APBN adalah bermitra

dengan NGO yang sering mendapatkan bantuan dana internasional untuk

melakukan aktivitas konservasi di KPHL Unit VII (Way Waya).

Pendanaan lainnya dapat diperoleh dengan “mempromosikan”

potensi KPHL Unit VII (Way Waya). KPHL Unit VII (Way Waya) kaya akan

ragam ekosistem hutan yang mengandung keragaman hayati, memiliki

banyak sumber mata air dan jasa-jasa lingkungan lainnya. Namun

demikian potensi ini belum sepenuhnya digunakan secara optimal untuk


memperkuat pengelolaan KPHL Unit VII (Way Waya), memberdayakan

masyarakat sekitar hutan, mengembangkan ekonomi wilayah.

Beberapa potensi yang dimiliki KPHL Unit VII (Way Waya) ini dapat

dikembangkan untuk bisa mendatangkan dana melalui mekanisme

pembayaran jasa lingkungan (payment for environmental services) seperti

misalnya daya serap karbon, keindahan landscape, perlindungan DAS

dan tata air serta kekayaan keragaman hayati. Daya serap karbon dapat

diwujudkan dengan mekanisme pembayaran rehabilitasi dan restorasi

ekosistem di areal yang perlu direhabilitasi seperti bekas penyerobotan

lahan, bekas perambahan hutan, bekas kebakaran dan kerusakan hutan

lainnya. Skema perdagangan karbon juga bisa direalisasikan melalui

pengembangan program pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

Sumber lainnya mungkin dapat diperoleh dari mengembangkan

sumber pendapatan innovative, misalnya pajak dari perusahaan yang

melakukan pengambilan yang lestari hasil hutan non-kayu dari blok

tertentu di dalam kawasan KPHL Unit VII (Way Waya). Keragaman hayati,

keunikan species flora dan fauna, keindahan bentang alam dan sosial

budaya masyarakat lokal dapat dikemas dalam paket wisata yang memilik

nilai tinggi. Produk-produk yang dihasilkan dari budidaya masyarakat lokal

juga dapat dikemas dan diberi label konservasi untuk diperdagangkan di

pasar hijau. Untuk mendukung program ini, dipersiapkan kegiatan umum

untuk jangka panjang yang mencakup:

1) Pengembangan mekanisme penggalangan dana

Proses dan skema pendanaan lain dapat ditempuh dengan

penggalangan bersama melalui mekanisme yang baik dan

menguntungkan antar pihak. Secara sederhana mekanisme ini dapat

berupa aturan-aturan yang sangat memungkinkan dilaksanakan dan tidak

menyimpang dari regulasi yang sudah disepakati bersama. Selain itu

mekanisme ini juga dibangun di atas kebijakan yang berlaku.


2) Penyusunan proposal dukungan pendanaan

Proposal dukungan pendanaan terbangun berdasarkan kemampuan

KPHL Unit VII (Way Waya) saat ini dan dibandingkan dengan kekurangan

yang ada. Beberapa pemberi dana biasanya mensyaratkan dana

pendamping yang disediakan oleh pihak lain dalam implementasi

program. Kekurangan yang ada baru disusun melalui proposal yang

diinginkan. Penyusunan proposal dan mencari dukungan pendanaan

dapat dilakukan dan bersama pihak-pihak lain seperti konsultan ataupun

NGO, BUMN, Swasta.

3) Pembangunan perencanaan program bersama

Perencanaan program bersama merupakan salah satu langkah

strategis dalam menyikapi penggalangan pendanaan bersama.

Penyusunan perencanan ini lebih melihat kerjasama dengan pihak lain di

luar KPHL Unit VII (Way Waya), pihak lain tersebut berupa program-

program di pemerintah daerah (Pemda) melalui musyawarah

perencanaan pembangunan (Musrenbang), baik di tingkat kecamatan

maupun di kabupaten, ataupun penyusunan program bersama NGO

maupun pihak swasta yang tertarik dan berminat dengan sesuatu issue

ataupun obyek tertentu. Penyusunan program ini akan berjalan dengan

sharing pendanaan atau sumber daya masing-masing pihak.

4) Penyediaan sarana dan prasarana

Dalam kegiatan pengelolaan, sarana dan prasarana berfungsi untuk

menunjang kelancaran kegiatan. Agar pengelolaan berjalan lebih efektif

dan efisien maka dukungan sarana dan prasarana yang memadai

disesuaikan dengan jenis dan jumlah kebutuhan yang diperlukan. Sarana

dan prasarana di KPHL Unit VII (Way Waya) terdiri dari sarana prasarana

perkantoran pada kesekretariatan KPHL Unit VII (Way Waya), sarana

prasarana penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dan

ekosistemnya, serta sarana prasarana kegiatan dalam menunjang

perlindungan dan pengamanan kawasan.


Kelengkapan sarana dan prasarana yang diperlukan diperoleh dengan

pengadaan baru maupun pemeliharaan yang telah ada. Sarana prasarana

diperoleh dari pengusulan dalam setiap tahun anggaran kegiatan.

Kebutuhan sarana prasarana penunjang pengelolaan KPHL Unit VII (Way

Waya) mencakup:

a. Pembangunan rumah jabatan dan mess lapangan.

b. Pembangunan kantor resort lapangan berdasarkan fungsi kawasan

hutan, pondok kerja, pondok jaga dan pos jaga.

c. Pengadaan kendaraan roda 4 dan 2.

d. Pengadaan peralatan survei dan pemetaan

e. Peningkatan peralatan kantor.

f. Peningkatan perlengkapan kerja personil.

g. Pengadaan peralatan komunikasi lapangan.

h. Penyediaan sarana penunjang dan pelayanan pengelolaan ekowisata.

i. Pembangunan mini hidro dan instalasi air bersih.

j. Dana operasional kantor, pemeliharaan, perbaikan dan rehabilitasi

sarana dan prasarana.

Skema pendanaan bersumber dari APBN (Ditjen PHPL, Planologi, PHKA),

APBD, dan Anggaran lain yang tidak mengikat (NGO), sumbangan pihak

swasta sebagimana tersaji pada matriks lampiran.

5.11 Pengembangan Pangkalan Data (database)

Pangkalan data yang lengkap dan tidak kadaluwarsa sangat berguna

untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan KPHL Unit VII (Way

Waya). Selain itu pangkalan data juga bermanfaat bagi pihak luar yang

membutuhkan informasi tentang KPHL Unit VII (Way Waya) seperti para

peneliti dari universitas atau lembaga penelitian, NGO, Instansi

pemerintah, dan individu.


Oleh karena itu, dalam organisasi KPHL Unit VII (Way Waya) akan

dibuat unit khusus yang mengelola pangkalan data yang bertanggung

jawab dalam pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan penyajian

data ke dalam informasi yang siap digunakan. Data dan informasi dapat

dikumpulkan dari unit-unit pengelola di lapangan dan juga dari luar. Data

yang dikumpulkan dapat berupa analog atau manual (peta, dokumen,

laporan, data penelitian dan lain-lain), juga dapat berupa data digital

(dokumen-dokumen, data GIS dan data digital lainnya). Unit yang secara

khusus mengelola pangkalan data ini merupakan pendukung sistem

organisasi KPHL Unit VII (Way Waya) yang diperlukan untuk pengambilan

keputusan dari tingkat KPH hingga hingga unit terkecil. Beberapa kegiatan

pendukung dalam membangun program ini antara lain :

1. Pembangunan kelembagaan pangkalan data.

2. Penyediaan staf pangkalan data.

3. Pelatihan staf pangkalan data.

4. Penyiapan perangkat pangkalan data.

5. Penyusunan dan pengelolaan sistem pangkalan data.

6. Membangun manajemen sistem pusat informasi.

Pangkalan data KPHL Unit VII (Way Waya) akan difasilitasi dengan

situs/Web KPHL Unit VII (Way Waya) yang akan memuat informasi-

informasi tentang KPHL Unit VII (Way Waya): sosial, ekonomi, budaya,

jumlah SDM, rencana pengelolaan jangka panjang, rencana pengelolaan

jangka pendek dan rencana bisnis serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan

KPHL Unit VII (Way Waya).

5.12 Rasionalisasi Wilayah Kelola

Pengelolaan KPHL Unit VII (Way Waya) pada masa yang akan

datang menghadapi tantangan yang berat. Tantangan terberat adalah

bertambahnya populasi penduduk sekitar kawasan KPHL Unit VII (Way

Waya) yang dapat mempengaruhi ekosistem hutan di KPHL Unit VII (Way

Waya). Hal ini menuntut pihak pengelola KPHL Unit VII (Way Waya) untuk

melakukan kalkulasi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.


Rasionalisasi pengurusan wilayah kelola mencakup 2 aspek yaitu: 1)

Aspek fisik (kawasan) yang mencakup aspek silvikultur, tata guna hutan,

eksplorasi potensi, dan lainnya mulai dari tingkat blok sampai dengan

tingkat petak dan 2) Aspek non teknis yang meliputi rasionalisasi

kelembagaan wilayah kelola hutan (kelembagaan, organisasi, dan

personil).

Rasionalisasi wilayah kelola dari aspek fisik merupakan bentuk

penilaian kembali terhadap kawasan blok atau petak pemanfaatan dan

penggunaan kawasan hutan yang mengalami perubahan. Misalnya jika

blok inti/perlindungan sudah tidak memiliki potensi yang signifikan maka

perlu dirasionalisasi ke bentuk wilayah kelola lain atau mengoptimalkan

potensi yang tersedia. Perubahan wilayah kelola juga akan mempengaruhi

operasionalisasi personil di lapangan.

Wilayah kelola akan berbanding lurus dengan kuantitas SDM yang

ada di KPHL Unit VII (Way Waya). Pada tahap awal, dengan SDM yang

terbatas, direncanakan pengelolaan difokuskan pada pengembangan

HHBK dengan melibatkan masyarakat sekitar dan malakukan

pendampingan terhadap program kemitraan agar program tersebut dapat

berjalan sebagaimana mestinya dan menguntungkan semua pihak

dengan tetap menjamin fungsi lindung kawasan hutan.

5.13 Review Rencana Pengelolaan (minimal 5 tahun sekali)

Review rencana pengelolaan 5 tahun merupakan kegiatan evaluasi

terhadap rencana kegiatan yang telah dilakukan selama 5 tahun. Review

rencana pengelolaan dilakukan mulai dari tingkat blok pengelolaan sampai

dengan petak pengelolaan. Maksud dilakukannya review terhadap

rencana pengelolaan adalah untuk mewujudkan tatanan pengelolaan

hutan secara efisien dan lestari, melalui evaluasi terhadap seluruh

kegiatan di unit-unit pengelolaan hutan tingkat tapak (blok dan petak), dan

membentuk lembaga pengelola yang bertanggung jawab terhadap

penyelenggaraan pengurusan hutan mencakup penyelenggaraan

kehutanan, pengelolaan hutan, penelitian dan pengembangan, pendidikan


dan latihan serta penyuluhan dan pengawasan. Kegiatan yang akan

dilakukan dalam hal ini yaitu :

1. Review rencana pengelolaan KPH

2. Revisi rencana Pengelolaan KPH

3. Monitor pelaksanaan kegiatan pengelolaan

4. Evaluasi kegiatan pengelolaan

5. Pelaporan kegiatan pengelolaan

Adapun tujuan dari dilaksanakan kegiatan ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisis semua data dasar yang dipergunakan

dalam proses perencanaan terkait dengan pengelolaan kawasan

hutan di KPHL Unit VII (Way Waya).

2. Mengevaluasi efektivitas tata guna kawasan hutan di KPHL Unit VII

(Way Waya) dan kemungkinan untuk menggali potensi kawasan hutan

lainnya yang dikembangkan.

3. Membuat arahan terbentuknya blok pengelolaan/resort yang baru

sesuai dengan potensi di KPHL Unit VII (Way Waya).

4. Menganalisis kinerja organisasi KPHL Unit VII (Way Waya) di tingkat

tapak (Blok dan tapak) dan dinamika kelembagaan KPHL Unit VII

(Way Waya).

Kegiatan ini dimaksudkan sebagai dasar perbaikan terhadap kegiatan-

kegiatan yang akan datang agar tujuan yang diinginkan bisa terwujud

sebagimana diharapkan dan untuk memperbaiki kinerja KPHL Unit VII

(Way Waya) menuju pengelolaan yang lebih baik dan sesuai dengan

keadaan terbarukan di Kawasan KPHL Unit VII (Way Waya).

5.14 Pengembangan Investasi

Dalam mengembangkan investasi harus disesuaikan dengan potensi

unggulan yang terdapat di areal KPHL Unit VII Way Waya. Sehingga

keberhasilan investasi dengan daya dukung ketersediaan dan


keberlanjutan potensi yang ada dapat tercapai. Pemanfaatan yang dapat

dilakukan di areal KPHL adalah :

a) Pemanfaatan kawasan hutan

b) Pemanfaatan jasa lingkungan

c) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu

d) Pemungutan hasil hutan bukan kayu

e) Perdagangan karbon

f) dll

Dalam mengembangkan potensi dibutuhkan pengembangan investasi

sebagai pendukung keberhasilannya. Kegiatan dalam pengembangan

investasi dapat berupa :

1. Penyusunan skema strategis investasi di wilayah KPHL.

2. Pelaksanaan (implementasi) investasi wilayah KPHL dapat

berupa pembentukan koperasi pengelola hutan ataupun

kerjasama dengan pihak ketiga yang bermitra dengan KPHL Unit

VII Way Waya.

3. Menyelenggarakan KPH Expo,mengikuti pameran dan exsebisi.

4. Pelatihan forestpreneurship.

5. Pengembangan skema perdagangan carbon (REDD).

Diharapkan KPHL Unit VII Wa Waya mampu menggiring pengembangan

investasi di wilayah kelola sehingga dapat meningkatkan daya jual dan

daya saing dari potensi yang ada.

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Unit VII Way Waya (2016 – 2025) BAB VI - 1

BAB VI

Mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor 6 Tahun 2010

tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan Pada

Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan

Hutan Produksi (KPHP), Kepala KPHL Way Waya berkewajiban untuk

melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan

pengelolaan hutan di wilayah kerjanya.

6.1 Pembinaan

Pembinaan yang dimaksud di sini adalah berbagai upaya yang dilakukan

untuk menjadikan sesuatu (sasaran) lebih baik, mengarah pada tujuan

yang telah ditentukan. Kegiatan pembinaan meliputi pemberian

pedoman/juklak/juknis, dan bimbingan pelaksanaan, baik pelaksanaan

kegiatan rutin di KPHL Way Waya maupun kegiatan pemanfaatan dan

penggunaan kawasan hutan.

Sasaran pembinaan meliputi:

a) Internal KPHL Way Waya; Aspek pembinaan meliputi kelembagaan,

sumberdaya manusia (SDM), dan sarana dan prasarana, baik

administrasi (perkantoran) maupun pelaksanaan pengelolaan di

lapangan.

b) Para pemegang izin pemanfaatan kawasan hutan HKm; aspek

ekologi, aspek ekonomi, dan aspek sosial melalui monitoring dan

evaluasi rencana umum dan rencana operasional maupun evaluasi

setiap semester.

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Unit VII (Way Waya) 2016 – 2025 BAB VI - 2

Pelaksanaan kegiatan pembinaan ini adalah sebagai berikut:

a) Pembuatan dan pemberian pedoman/juklak/juknis atau standars

operational procedure (SOP) administrasi dan teknis pelaksanaan

pengelolaan lahan (budidaya dan konservasi) di lapangan.

b) Sistem pelaporan yang bersifat periodik (Laporan Tahunan) dan

Laporan Kegiatan.

c) Bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan pembuatan

percontohan (demplot), dan lain-lain sesuai dengan perkembangan

dan kebutuhan.

6.2 Pengawasan

Dalam hal ini, pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran

kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian

hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan

tersebut atau proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang

terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan KPHL Way Waya.

Hasil pengawasan diharapkan dapat menunjukkan kesesuaian dan

ketidaksesuaian antara rencana dengan pelaksanaan dan menemukan

penyebab ketidaksesuaian yang muncul.

Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadinya

penyimpangan atas rencana atau target. Berdasarkan temuan tersebut

Manajamen KPHL Way Waya dapat:

a) mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan;

b) menyarankan agar ditekan adanya pemborosan;

c) mengoptimalkan pekerjaan agar sasaran rencana dapat tercapai.

Sesuai dengan tugas dan fungsi KPH, selain pengawasan eksternal,

KPHL Way Waya akan melaksanakan pengawasan secara internal.

Pengawasan dalam bentuk ini akan dilakukan dengan cara pengawasan

atasan langsung (Kepala KPHL Way Waya) atau pengawasan melekat

(built in control) atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh staf

tertentu yang ditentukan oleh KPHL Way Waya.


Pengawasan yang akan dilakukan oleh KPHL Way Waya meliputi

pengawasan preventif mapun pengawasan represif. Pengawasan

preventif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan

sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan, sehingga dapat mencegah

terjadinya penyimpangan, sedangkan pengawasan represif adalah

pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu

dilakukan. Pengawasan represif dilakukan pada akhir tahun anggaran

melalui pemeriksaan laporan kegiatan untuk mengetahui kemungkinan

terjadinya penyimpangan.

Pengawasan akan dilaksanakan dalam bentuk pengawasan aktif, yaitu

pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan

maupun pengawasan pasif, yaitu pengawasan yang dilakukan melalui

penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggungjawaban yang

disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran. Pengawasan

akan dilakukan dengan didasarkan pada kebenaran formil maupun

kebenaran materil. Pemeriksaan keberanaran formil yaitu pemeriksaan

terhadap pengeluaran apakah telah sesuai dengan peraturan, tidak

kadaluarsa, dan hal itu terbukti kebenarannya. Pemeriksaan kebenaran

materil adalah pemeriksaan terhadap pengeluaran, apakah telah

memenuhi prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan

beban biaya yang digunakan serendah mungkin.

6.3 Pengendalian

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan pengendalian adalah upaya-upaya

atau strategi yang dilakukan untuk menjamin bahwa tujuan yang telah

ditetapkan oleh KPHL Way Waya dapat dicapai. Strategi pengendalian

yang akan ditempuh oleh KPHL Way Waya meliputi pengendalian hasil

(result control), pengendalian tindakan (action control), dan pengendalian

personil (people control).


Pengendalian hasil dilaksanakan dengan menfokuskan pada hasil dari

suatu kegiatan yang akan dicapai; yaitu dengan menerjemahkan hasil

yang akan dicapai menjadi target-target tertentu sesuai dengan kondisi

dan kemampuan KPHL Way Waya, baik kemampuan SDM, kemampuan

teknis, dan pendanaan serta skala prioritas.

Pengendalian tindakan yang akan dilaksanakan oleh KPHL Way Waya

adalah dengan menekankan pada cara-cara personil ataupun elemen

KPHL Way Waya dalam menjalankan tugas yang harus dikerjakannya.

Dalam hal ini, setiap personil atau elemen KPHL Way Waya harus

mempertanggung-jawabkan apa yang dilakukannya. Dalam

melaksanakan tindakan pengendalian ini KPHL Way Waya akan

memberikan insentif kepada personil yang melakukan pekerjaan dengan

baik dan benar (good action) dan memberikan hukuman bagi yang tidak

melakukan pekerjaan dengan baik dan benar (poor action).

Pengendalian personil (orang), yaitu pendekatan pengendalian yang

menekankan pada karakteristik orang-orang yang bekerja yang

diharapkan akan mampu menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan

suatu kegiatan yang ditentukan KPHL Way Waya. Pendekatan yang

digunakan adalah choose the right people atau memilih orang-orang yang

tepat untuk suatu kegiatan atau tugas tertentu. Pemilihan akan dilakukan

sejak proses perekrutan, yaitu dengan memilih orang yang memiliki

kompetensi yang sesuai dengan keperluan KPHL Way Waya.

BAB VII

7.1 Pemantauan

Pemantauan atau monitoring merupakan fungsi manajemen yang

dilakukan pada saat suatu kegiatan sedang berlangsung. Pemantauan

mencakup antara lain: a) penelusuran pelaksanaan kegiatan dan

keluarannya (outputs), b) pelaporan tentang kemajuan, dan c) identifikasi

masalah-masalah pengelolaan dan pelaksanaan. Monitoring akan

dilakukan oleh KPHL Way Waya terhadap semua kegiatan yang

dilaksanakan, baik kegiatan yang bersifat administratif, kegiatan rutin,

mapun yang bersifat keproyekan.

Dalam hal pemantauan, kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KPHL Way

Waya meliputi:

1) Penentuan kegiatan atau kegiatan-kegiatan dan outputnya yang harus

dipantau,

2) Penentuan pihak yang harus memantau dan kapan pemantauan

harus dilakukan,

3) Penentuan pihak atau pihak-pihak yang harus menerima laporan hasil

pemantauan.

7.2 Evaluasi

Evaluasi merupakan fungsi manajemen yang dilakukan setelah kurun

waktu tertentu atau setelah suatu kegiatan telah berlalu. Evaluasi yang

akan dilakukan oleh KPHL Way Waya meliputi evaluasi proses, evaluasi

hasil (output) dan evaluasi dampak (outcome). Evaluasi proses

dilakukan terhadap semua kegiatan yang telah dilakukan yang antara lain

mencakup bagaimana melakukannya, siapa yang menjadi penerima

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Unit VII Way Waya (2016 – 2025) BAB VII - 2

manfaat, serta apa atau bagaimana respons penerima manfaat terhadap

kegiatan yang telah dilaksanakan.

Evaluasi hasil dilakukan untuk melihat kesesuaian hasil dengan tujuan

dan evaluasi dampak dampak dilaksanakan untuk mengungkapkan siapa

sebenarnya yang memperoleh manfaat dari keberadaan program dan

berapa besar manfaatnya. Dengan kata lain, evaluasi dampak

dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana hasil/manfaat (dan dampak)

yang diharapkan oleh KPHL Way Waya telah tercapai.

Langkah-langkah yang akan ditempuh oleh KPHL Way Waya dalam

melakukan evaluasi adalah:

1) Menentukan apa yang akan dievaluasi (didasarkan pada

hasil/manfaat yang telah ditentukan dalam rencana program dan

dengan menggunakan sejumlah kecil indikator dan target kunci);

2) Menentukan baseline data yang akan digunakan untuk menentukan

keberhasilan suatu kegiatan;

3) Menentukan kapan evaluasi akan dilaksanakan,

4) Menentukan pihak pelaksana evaluasi yang independen dan objektif

(yang tidak terkait dengan pihak pengelola program);

5) Melaksanakan pembahasan laporan hasil evaluasi dengan pihak

pelaksana evaluasi dan pelaksana program;

6) Menyebarluaskan hasil evaluasi kepada pihak terkait untuk

memperoleh umpan balik;

7) Mengadakan pembahasan hasil evaluasi dengan pihak-pihak

pelaksana program dan pemangku kepentingan lain untuk

menentukan langkah-langkah penyempurnaan program yang mungkin

diperlukan.

7.3 Pelaporan

Kegiatan pelaporan merupakan bentuk pertanggungjawaban kegiatan

mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Unit VII Way Waya (2016 – 2025) BAB VII - 3

evaluasi. Pada instansi pemerintah, pelaporan seluruh kegiatan yang

dilaksanakan disampaikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP). Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk

mengkomunikasikan capaian kinerja dari suatu instansi pemerintah dalam

satu tahun anggaran, yang dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan

sasarannya. Penyampaian laporan disampaikan kepada pihak yang

memiliki hak atau yang berkewenangan meminta keterangan atau

pertanggungjawaban.

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan pelaporan adalah pelaporan hasil

monitoring yang telah dilakukan oleh Tim Pelaksana Monitoring KPHL

Way Waya. Laporan hasil monitoring KPHL Way Waya diharapkan

disusun secara ringkas dan paling tidak memuat hal-hal berikut: 1)

Pengantar, memuat pengantar penyampaian laporan hasil pemantauan

oleh Kepala KPHL, 2) ringkasan eksekutif, memuat rangkuman kegiatan

dan hasil pelaksanaan pemantauan secara keseluruhan, 3) pelaksanaan

pemantauan, memuat metodologi pemantauan yang mencakup antara

lain: tim pelaksana, proses dan prosedur pelaksanaan, dan jadwal

pelaksanaan kegiatan pemantauan, 4) lingkup kegiatan, memuat

penjelasan lingkup kegiatan pemantauan yang telah dilaksanakan, 5)

hasil monitoring, mencakup aspek-aspek berikut: pencapaian indikator

kinerja, pelaksanaan aktivitas (termasuk kendala pelaksanaan),

pelaksanaan komponen investasi (expenditure components) khususnya

mencakup procurement, dan keuangan (efisiensi dan efektivitas

anggaran), dan 6) rekomendasi, menjelaskan hal yang perlu mendapat

perhatian atau tindak lanjut baik oleh Kepala KPHL maupun oleh

pelaksana kegiatan.

Dalam lingkungan internal pelaporan disampaikan kepada Kepala KPHL

Way Waya, Bidang-Bidang yang ada di KPHL Way Waya, dan Pelaksana

Kegiatan. Sedangkan Pihak-pihak eksternal yang perlu diberi laporan

disesuaikan dengan kepentingan dan atau keterkaitan dalam kegiatan.

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Unit VII Way Waya (2016 – 2025) BAB VIII - 1

BAB VIII

Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) Kesatuan

Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Way Waya ini telah tersusun menurut kaidah

yang berlaku dan telah menyajikan data yang benar pada saat dokumen ini disusun

sebagai dasar penentuan arah pengembangan KPHL Way Waya ke depan.

Proses penyusunan telah melibatkan berbagai pihak, baik di Kabupaten Lampung

Tengah maupun di Provinsi Lampung, Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH)

Wilayah XX Lampung – Bengkulu serta pihak terkait di Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, Dewan Pakar

(Akademisi) melalui kegiatan diskusi.

Penyusunan RPHJP yang di fasilitasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan melalui UPT BPKH Wilayah XX Lampung Bengkulu yang nantinya akan

memberikan arahan secara makro dan indikatif bagi pengelolaan KPHL Way Waya

10 (sepuluh) tahun mendatang.

Untuk operasionalisasinya, rencana ini perlu diturunkan ke dalam rencana jangka

pendek seperti rencana kerja tahunan KPHL Unit VII (Way Waya). Sebagai sebuah

rencana makro, dokumen ini diharapkan dapat menyesuaikan dengan perubahan-

perubahan lingkungan strategis baik dalam jangka pendek atau jangka panjang

sehingga dapat dijadikan pegangan oleh pihak-pihak terkait dalam pengelolaan

hutan pada KPHL Way Waya. Perubahan-perubahan yang akan terjadi dapat

dimasukan ke dalam review dokumen ini untuk perbaikan pada masa mendatang.

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Unit VII Way Waya (2016 – 2025)

Lampiran : Matrik Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang

MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN JANGKA PANJANG KPHL UNIT VII WAY WAYA TAHUN 2016-2025

Program Kegiatan Tujuan Lokasi Waktu Pelaksanaan (Tahun 20.....)

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Inventarisasi berkala wilayah kelola

1. Koordinasi dan sinkronisasi wilayah kelola dengan pemegang izin HKm

Penataan hutan terkait dengan rencana pengembangan HHBK dan kemitraan

Seluruh wilayah KPH

# #

2. Sosialisasi tata batas

Diketahuinya batas kawasan # #

3. Orientasi batas luar kawasan

Terbentuk kesepahaman wilayah kawasan

# #

4. Pemeliharaan pal batas

Menjaga keutuhan kawasan hutan

#

#

#

5. Inventarisasi potensi kayu, HHBK, vegetasi, jasa lingkungan dan sosial ekonomi

Menjadi dasar dalam penyusunan rencana bisnis

Blok Pemanfaatan, Perlindungan, dan pemberdayaan

# #

#

#

6. Review pal batas blok dan petak

Mempermudah monitoring dan evaluasi kegiatan

# # #

7. Identifikasi dan inventarisasi keanekaragaman satwa

Melindungi keanekaragaman hayati dari kepunahan

Blok Pemanfaatan, Perlindungan, dan pemberdayaan

# #

#

#

Pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu

1. Pengembangan hasil hutan non kayu

Peningkatan kesejahteraan masyarakat

Blok Pemanfaatan dan pemberdayaan

# # # # # # # # #

2. Pemanfaatan jasling-ekowisata

Pendayagunaan potensi obyek ekowisata dengan tetap memperhatikan prinsip keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan pelestarian alam

Blok Perlindungan

# # # # # # # # #




16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

3. Pemanfaatan kawasan pendidikan dan penelitian

Mengakomodasi kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan

Blok Perlindungan

# # # # # # # # #

Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengembangan usaha-usaha ekonomi kehutanan non-kayu

Peningkatan taraf hidup masyarakat

Wilayah KPH # # # # # # # # # #

2. Fasilitasi pembentukan kelompok tani hutan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan serta studi banding pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat.

Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan hutan lestari

Wilayah KPH # # # # # # # # # #

3. Pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan publik.

Rencana pengelolaan berbasis masyarakat

Wilayah KPH # # # # # # # # # #

4. Koordinasi dan sinkronisasi program dengan lembaga dan instansi lain lintas sektoral

Membangun kesepahaman Kantor KPH, Dishutprov, BPKH,

BPDAS, Kementerian

# # # # # # # # # #

5. Penyuluhan Kehutanan (penyusunan program penyuluhan, sosialisasi perundangan, sosialisasi kawasan konservasi, diskusi fokus grup)

Opitimalisasi peran penyuluh sekaligus Peningkatan pemahaman masyarakat

Wilayah KPH # # # # # # # # # #

Penyelenggaraan Rehabilitasi

1. Pembuatan Persemaian/Kebun Bibit

Pemenuhan bibit berkualitas Blok Pemanfaatan dan pemberdayaan # # # # # # # # # #

2. Penanaman

Mengembalikan fungsi hutan Wilayah KPH # # # # # # # # # #




16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

3. Pemeliharaan tanaman Keberhasilan rehabilitasi Wilayah KPH # # # # # # # # # #

4. Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi

Penilaian keberhasilan rehabilitasi

Wilayah KPH # # # # # # # # # #

Pembinaan dan Pemantauan Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan Pada Areal yang berizin

1. Monitoring dan evaluasi kinerja HKm

Menjamin terlaksananya pengelolaan hutan yang baik oleh pemegang izin HKm

Wilayah KPH

# # # # # # # # # #

2. Pemetaan tutupan lahan dan komoditas HKm

Teridentifikasinya Potensi HKm

Wilayah KPH # #

#

#

#

3. Bimbingan teknis pengelolaan dan pembinaan areal HKm


Wilayah KPH # # # # # # # # # #

4. Pendampingan kelompok Tani HKm dalam Kemitraan


Wilayah KPH # # # # # # # # # #

5. Pendampingan kelompok tani HKm dalam pengolahan pasca panen produk HKm dan pemasarannya


Wilayah KPH

# # # # # # # # # #

Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan Rehabilitasi

1. Pembinaan dan pengawasan terhadap sipil teknis RHL yang dilakukan oleh pemegang ijin

Kesesuaian dengan Juknis Wilayah KPH # # # # # # # # # #

2. Pembinaan dan pengawasan terhadap tata cara rehabilitasi dan reklamasi berdasarkan juknis yang ditetapkan oleh pemerintah/pengelola KPHL Unit VII (Way Waya)

Kesesuaian dengan Juknis Wilayah KPH

# # # # # # # # # #

3. Pembinaan dan pengawasan Kesesuaian dengan Juknis Wilayah KPH

# # # # # # # # # #




16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

terhadap tata cara pelaporan RHL dan administrasi keuangan oleh pemegang ijin.

4. Pembinaan dan pengawasan terhadap diseminasi kemajuan RHL kepada semua stakeholder di KPHL Unit VII (Way Waya).

Kesesuaian dengan Juknis Wilayah KPH

# # # # # # # # # #

Penyelenggaraan Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam

1. Pengelolaan kawasan inti/blok perlindungan

Mempertahankan fungsi

lindung

Blok Perlindungan

# # # # # # # # # #

2. Pengelolaan keanekaragaman hayati

Peningkatan keanekaragam

hayati

Wilayah KPH

# # # # # # # # # #

3. Pengendalian kebakaran hutan Menjaga kelestarian hutan Wilayah KPH

# # # # # # # # # #

4. Perlindungan kawasan dari

aktivitas ilegal (Penjagaan kawasan hutan dari ilegal loging, perambah hutan, perladangan liar, perburuan satwa liar dll)

Perlindungan Kawasan hutan Wilayah KPH

# # # # # # # # # #

Penyelenggaraan Koordinasi, Sinkronisasi dan Sinergitas antar Pemegang Izin, instansi dan pemangku kepentingan

1. Pembentukan kelembagaan kolaboratif yang melibatkan para pihak.

Membangun dukungan dan

jaringan kerja daripara pihak

Wilayah KPH

# # # # # # # # # #

2. Pembangunan kolaborasi pengelolaan blok pemanfaatan dan blok pemberdayaan antar pihak

Membangun dukungan dan

jaringan kerja daripara pihak

Wilayah KPH

# # # # # # # # # #




16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas SDM

1. Perbaikan jenjang pendidikan Peningkatan Kapasitas SDM Universitas, Badan

Diklat # # # # # # # # # #

2. Pemetaan kompetensi Penempatan SDM sesuai

kemampuannya

Kantor KPH

# # # # # # # # # #

3. Diklat SDM Pengelola KPH Penyiapan SDM yang

tangguh dan profesional

Kantor KPH,

Pusdiklat dll # # # # # # # # # #

4. Pertukaran kunjungan staf pengelola

Pemahaman tentang pola

pengelolaan KPH lainnya

Kantor KPH Lainnya

# # # # # # # # # #

5. Studi banding Peningkatan Kapasitas SDM Disesuaikan dengan

kebutuhan dan potensi

# # # # # # # # # #

6. Magang pegawai Peningkatan Kapasitas SDM

Disesuaikan dengan kebutuhan dan

potensi # # # # # # # # # #

Penyediaan Pendanaan

1. Pembangunan mekanisme

penggalangan dana

Keberlangsungan KPH Kantor KPH

# # # # # # # # # #

2. Penyusunan proposal dukungan

pendanaan


# # # # # # # # # #

3. Pembangunan perencanaan

program bersama


# # # # # # # # # #




16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

4. Penyediaan sarana dan

prasarana

Keberlangsungan KPH Wilayah KPH

# # # # # # # # # #

Pengembangan pangkalan data (data base)

1. Pembangunan kelembagaan pangkalan data

Optimalisasi peran KPH dalam updating data dan informasi

Kantor KPH

# # #

2. Penyediaan staf pangkalan data Pemenuhan kebutuhan pegawai yang berkompeten

Kantor KPH

# # # # # # # # #

3. Pelatihan staf pangkalan data Peningkatan SDM Kantor KPH

# # # # # # # # #

4. Penyiapan perangkat pangkalan data

Optimalisasi perangkat pendukung

Kantor KPH

# # # # # # # # #

5. Penyusunan dan pengelolaan sistem pangkalan data

Optimalisasi sistem pangkalan data

Kantor KPH

# # #

6. Membangun manajemen pusat informasi

Membangun jejaring kerja serta feed back dari para pihak

Kantor KPH

# # #

Rasionalisasi Wilayah Kelola 1. Rasionalisasi aspek fisik

kawasan (silvikultur, tata guna hutan, eksplorasi potensi pada wilayah kelola hutan mulai dari tingkat blok sampai dengan tingkat petak)

Kesesuaian pemanfaatan dan penggunaan kawasan

Wilayah KPH

# #

#

#

2. Rasionalisasi aspek non teknis (kelembagaan, organisasi dan personil)

Kesesuaian kelembagaan Kantor KPH

# #

#

#




16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Review Rencana Pengelolaan

1. Review rencana pengelolaan KPH

Melakukan penilaian atas rencana kerja dan kinerja KPH

Kantor KPH

# #

# #

2. Revisi Rencana pengelolaan KPH


Kantor KPH

# #

#

3. Monitor pelaksanaan kegiatan pengelolaan


Wilayah KPH # # # # # # # # # #

4. Evaluasi kegiatan pengelolaan Menyusun Rencana tindak lanjut

Kantor KPH # # # # # # # # # #

5. Pelaporan kegiatan pengelolaan Akuntabilitas kinerja KPH Kantor KPH

# # # # # # # # # #

Pengembangan Investasi

1. Penyusunan skema startegi investasi di wilayah KPH

Memberikan peluang investasi di wilayah KPH dengan memperhatikan kesesuaian ekologi dan kapasitas ekosistem yang ada melalui penataan ruang kelola KPH bersama dengan masyarakat

Kantor KPH

# # #

2. Implementasi investasi pada wilayah KPH

Wilayah KPH

# # # # # # # #

3. Meyelenggarakan KPH Expo, Mengikuti pameran dan exebisi

Menyesuaikan

# # # # # # # # #

4. Pelatihan forestpreneurship

Wilayah KPH

# # # # # # # # #

5. Pengembangan skema perdagangan karbon (REDD+)

Demplot pendidikan, penelitian dan pengembangan PHL

# # # # # # # # #



Sumber dana yang digunakan berasal dari :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten (APBD II),

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi (APBD I),

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),

4. Tugas Perbantuan (TP),

5. Dana Dekonsiliasi,

6. Global found,

7. Swadaya masyarakat

8. Sumber dana lain yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Lampung Tengah, Desember 2015

Plh.Kepala KPHL Unit VII (Way Waya)

Kabupaten Lampung Tengah

Hendro, BSc.F NIP.19620903 198903 1 007

KATA PENGANTAR -...

Documents

Transcript of KATA PENGANTAR -...