KATA PENGANTAR...i KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan...

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang

telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga

tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir

Tahun 2018 dapat kami selesaikan, Laporan Kinerja

Instansi Pemerintahan Dinas Tenaga Kerja disusun

sesuai peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan

pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan organisasi perangkat daerah

selama tahun 2018, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk

menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan

yang baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 memuat informasi tentang

penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta

pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Dinas

Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir yaitu: “Terwujudnya Tenaga Kerja

Propesional dan Kesejahteraan serta guna mendukung terwujudnya Masyarakat

Kabupaten yang lebih Sejahtera Tahun 2018” sesuai yang telah ditetapkan dalam

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir dengan kurun

waktu 1 sampai dengan 5 tahun.

Hasil capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir tidak

terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak. Akhir kata, kami sampaikan

terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta

partisipasi dalam penyusunan LAKIP Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir

Tahun 2018.

ii

Semoga LAKIP Dinas Tenaga Kerja Tahun 2018 ini dapat menjadi sarana

evaluasi atas pencapaian kinerja yang nantinya akan diperoleh manfaat dan umpan

balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja pada masa yang akan datang.

Bagansiapiapi, Januari 2019

iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ....................................................................................................... i

IKHTISAREKSEKUTIF ................................................................................................... v

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................ 1

1.1 .. LATAR BELAKANG ....................................................................................... 1

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN ................................................................................ 2

1.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS TENAGA ....................................... 3

KERJA KABUPATEN ROKAN HILIR

1.3.1 . Tugas Pokok ............................................................................................ 3

1.3.2 Fungsi ...................................................................................................... 3

1.4 KELEMBAGAAN ............................................................................................ 19

1.4.1 Struktur Organisasi .................................................................................. 19

1.4.2 Sumber Daya Manusia ............................................................................. 22

1.4.2.1 Menurut Pangkat dan Golongan ................................................. 22

1.4.2.2 Menurut Tingkat Pendidikan ...................................................... 22

1.4.3 Sarana dan Prasarana ............................................................................... 23

1.4.4 Keuangan ................................................................................................. 23

1.4.5 Sistem Penyajian ...................................................................................... 24

BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN .............................................. 25

2.1 RENCANA STRATEGIS ................................................................................... 25

2.1.1 Visi ............................................................................................................ 25

2.1.2 Misi ............................................................................................................ 25

2.1.3 Tujuan dan Sasaran Menengah Pelayanan Dinas Tenaga Kerja ............... 26

2.2 INDIKATOR KINERJA (IKU) .......................................................................... 28

2.3 RENCANA KINERJA TAHUN 2018 ................................................................ 32

2.3.1 Sasaran ...................................................................................................... 31

2.3.2 Program dan Kegiatan .............................................................................. 35

2.4 PERJANJIAN KINERJA .................................................................................... 38

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DINAS TENAGA KERJA ......................... 40

KABUPATEN ROKAN HILIR

3.1 PENGUKURAN KINERJA ............................................................................... 40

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA ....................................... 53

iv

3.2.1 Analisis Capaian Kinerja Sasaran I ........................................................... 54

3.2.2 Analisis Capaian Kinerja Sasaran 2 ........................................................... 56




3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN ..................................................................... 71

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN ................................................................................................... 74

4.2 PERMASALAHAN DAN SOLUSI .................................................................... 75

v

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir

Tahun 2018 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan

berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan

dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Revisi Rencana Strategis Dinas

Tenaga Kerja Kab. Rokan Hilir Tahun 2016 - 2021. Di dalamnya memuat

gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahun 2018 yang diukur

berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Tenaga Kerja

Kab. Rokan Hilir.

LAKIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana

yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja

kedepan. Dengan langkah ini Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir dapat

senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek

penyelenggarakan pemerintah yang baik.

Sebagaimana disampaikan, bahwa untuk mencapai sasaran Dinas Tenaga

Kerja Kab. Rokan Hilir Tahun 2017 (sebelum Reviu) ditetapkan 5 (lima)

Program dan 25 (dua puluh lima) kegiatan, 5 (lima) sasaran strategis, 15 (Lima

belas) Indikator kinerja sedangkan setelah Reviu Tahun 2018 ditetapkan 5 (lima)

Program dan 25 (dua puluh lima) kegiatan, 5 (lima) sasaran strategis, 17 (Tujuh

belas) Indikator kinerja

Dalam rangka mencapai tujuan dan mewujudkan pembangunan Dinas

Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir menetapkan program dan sasaran kegiatan

yang telah di tetapkan pada tahun 2018 menetapkan 5 (lima) Program dan 25

(dua puluh lima) kegiatan, dengan anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL)

sejumlah 3.063.782.703 dengan realisasi sebesar 2.750.251.829 (89%) dan

Belanja Langsung (BL) sebesar 4.353.257.500 dengan realisasi 1.695.754.225

(39%).

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Peningkatan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna,

bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Instruksi Presiden No. 7 Tahun

1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Penyusunan

penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

berdasarkan Peraturan Menteri Penertiban Aparatur Negara Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi.

Kewajiban Instansi Pemerintah untuk berakuntabilitas kinerja secara

internal sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia

Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP),

berdasarkan amanat tersebut, seluruh Instansi Pemerintah di tingkat Pusat dan

Daerah dari entitas tertinggi hingga unit kerja setingkat eselon II setiap tahun

menyampaikan Laporan Kinerjanya kepada unit kerja yang berada pada tingkat

lebih tinggi secara berjenjang. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang

dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran,

melalui pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai

hasil analisis terhadap pengukuran kinerja kemampuannya dalam pencapaian visi

dan misi dan tujuannya. Pembangunan bidang ketenagakerjaan merupakan bagian

integral yang tidak dapat terpisahkan dari pembangunan nasional yang bertujuan

untuk menyediakan lapangan kerja dan lapangan usaha yang produktif dan

berkelanjutan, sehingga setiap angkatan kerja dapat memperoleh pekerjaan dan

kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten

Rokan Hilir tahun 2018 merupakan wujud akuntabilitas dan transparansi

pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja

Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016-2021 dan Rencana Kinerja Tahunan 2018

yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2018.

2

Penyusunan LAKIP Dinas Tenaga Kerja 2018 ini pada dasarnya

merupakan kewajiban yang menjadi keharusan Instansi Pemerintah dalam

memberikan penjelasan secara tertulis mengenai pertanggungjawaban terhadap

Kinerja/Realisasi yang telah dilakukan selama Tahun 2018.

LAKIP Tahun 2018 merupakan bagian dari informasi Pengukuran Kinerja

dalam melaksanakan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja tahun 2016-2021

adalah dokumen evaluasi dalam mendapatkan umpan balik peningkatan kinerja

pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh dinas

tenaga kerja dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui visi,

misi, tujuan dan sasaran strategis.

Target kinerja yang harus dicapai Tahun 2018, yang merupakan

penjabaran dari Visi, Misi dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana

Strategis (Renstra) tahun 2012-2016 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018.

Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong Instansi Pemerintah

dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan

program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang

berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan LAKIP Tahun 2018 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten

Rokan Hilir adalah sebagai penjabaran dari Visi Dan Misi Dinas Tenaga Kerja

yang terwujud dalam tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan-

kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan pada Tahun

2018. Sehingga Lakip ini dijadikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada

publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam

rangka mencapai visi dan misi Organisasi.

Tujuan penyusunan LAKIP Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir

Tahun 2018 adalah bertujuan untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja

dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat

pertanggungjawaban secara periodik. Sehingga diharapkan rekomendasi yang

dihasilkan dari LAKIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan

3

kebijakan dan strategi yang akan datang agar pencapaian program dan kebijakan

dapat ditingkatkan dari tahun ke tahun.

1.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS TENAGA KERJA

KABUPATEN ROKAN HILIR

Tugas Pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir

Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi

dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir Sebagai Berikut:

1.3.1 Tugas Pokok

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir Mempunyai tugas

“membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Kabupaten dibidang

ketenagakerjaan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan dibidang

Ketenagakerjaan”.

1.3.2 Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud Dinas Tenaga Kerja

Kabupaten Rokan Hilir mempunya fungsi sebagai berikut :

a. Penyusunan Program dan kegiatan dinas dalam jangka pendek menengah dan

jangka panjang;

b. Perumusan kebijakan teknis di Kesekretariat, Bidang Pelatihan Kerja dan

Produktivitas Tenaga Kerja, Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Bidang

Hubungan Industrial;

c. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi Kesekretariat,

Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Bidang Penempatan

Tenaga Kerja dan Bidang Hubungan Industrial;

d. Penyelenggaraan urusan Kesekretariat, Urusan Pemerintah dan Pelayanan

Umum dibidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Bidang

Penempatan Tenaga Kerja dan Bidang Hubungan Industrial;

e. Pengkoordinasian terhadap dinas terkait yang berkenaan dengan tugas pokok

dan fungsi dinas;

4

f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dinas sebelum dan sesudah

otahun anggaran;

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di atas, tugas masing-masing

bidang Dinas Tenaga Kerja dirinci sebagai berikut :

a. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas

pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang pengelolaan

kesekretariatan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud,

Sekretariat mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan Dinas Tenaga Kerja;

b. pengkoordinasian Penyusunan Program Kerja dengan berpedoman kepada

Program Kerja Tahunan yang lalu yang sesuai dengan petunjuk pimpinan;

c. penghimpun permasalahan tentang rencana kerja, umum, hubungan

masyarakat, perlengkapan kantor (aset), kepegawaian, Program dan

Keuangan;

d. penganalisaan kebijakan/program-program kegiatan Dinas Tenaga Kerja yang

akan disusun menjadi program kerja dinas;

e. pembinaan terhadap pegawai dinas;

f. pengkoordinasian terhadap dinas terkait yang berkenaan dengan tugas pokok

dan fungsi dinas;

g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dinas sebelum dan sesudah

tahun anggaran;

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan

fungsinya.

Sekretariat membawahi :

1. Sub Bagian Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian

yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi sekretariat di bidang

umum dan kepegawaian serta keuangan. Untuk melaksanakan tugas pokok, Sub

Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

5

- menyusun rencana kerja Sub Bagian dengan mempedomani rencana kerja

tahunan dan petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas Sub

Bagian;

- membuat konsep usulan pengadaan peralatan kantor, perbaikan peralatan

kerja dan kendaraan dinas untuk diajukan kepada pimpinan;

- mengatur pelayanan tamu dengan cara menyediakan tempat pertemuan dan

keperluan tamu sesuai dengan petunjuk atasan;

- mengatur penyediaan peralatan ruang rapat dan kegiatan lainnya agar

kegiatan dapat terlaksana dengan baik;

- menghimpun laporan tahunan pelaksanaan kegiatan dengan cara melakukan

kerjasama dengan semua staf untuk bahan laporan;

- mengkoordinasi kegiatan administrasi surat-surat masuk, pendistribusian,

pencatatan dengan mempedomani ketentuan yang ada untuk kelancaran

proses administrasi surat menyurat;

- menyusun, menyimpan dan memelihara data kebijakan pemerintah agar tetap

dalam keadaan baik dan mudah menemukan kembali;

- memelihara kebersihan, ketertiban, kenyamanan, keserasian dan penyediaan

keperluan di ruang kerja pimpinan dengan cara menata dan mengatur sesuai

perintah dan keinginan pimpinan;Mengatur dan menata surat-surat yang akan

ditandatangani pimpinan dengan cara mengelompokkan dan memilah-milah

sesuai dengan masing-masing jenisnya;

- mengusulkan kepangkatan dan kenaikan pangkat pegawai, mutasi kenaikan

gaji berkala, pensiun pegawai;

- menyusun dan membuat laporan daftar hadir pegawai, Daftar Urut

Kepangkatan (DUK), Karis/Karsu dan Karpeg serta pendataan pegawai;

- menginventarisasi dan membuat usulan pegawai yang akan mengikuti

pelatihan penjenjangan DIKLATPIM IV, III, II dan Diklat Teknis Fungsional

serta pendidikan formal yang telah memenuhi syarat;

6

- menyampaikan Analisis Jabatan (Anjab), Analisa Beban Kerja (ABK),

Standar Operasional Prosedur (SOP), Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan

Promosi jabatan di lingkungan dinas;

- mengatur administrasi dan pengusulan pemberian penghargaan dan tanda jasa

kepada Pegawai Negeri Sipil dengan mempedomani ketentuan yang ada

untuk meningkatkan semangat kerja Pegawai Negeri Sipil;

- menyusun Laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

serta mendata inventaris barang;

- mengevaluasi pelaksanaan tugas di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

secara berkala untuk bahan perbaikan dan penyusunan program kerja dimasa

yang akan datang;

- mengumpulkan, mengolah data dan menyampaikan laporan keuangan untuk

pembuatan laporan tahunan kepada atasan;

- menyerahkan hasil-hasil temuan pemeriksaan kegiatan-kegiatan kepada

pimpinan kegiatan agar segera ditindaklanjuti;

- melakukan pendataan laporan keuangan kegiatan APBN dan APBD;

- menyiapkan bahan dan menyusun konsep nota keuangan belanja pegawai

dengan mempedomani data yang ada sebagai bahan penyusunan nota

keuangan bagi atasan;

- menyusun laporan pelaksanaan pembukuan anggaran rutin secara berkala

dengan mempedomani pembukuan yang telah dilakukan sebagai laporan dan

informasi bagi atasan serta bahan pertanggung jawaban;

- membuat daftar permintaan gaji pegawai, melakukan urusan pembayaran

gaji, membuat permintaan gaji pokok (impasing), rapel, honorarium

bendahara rutin dan gaji;

- menyiapkan bahan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dinas;

- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan

7

2. Sub Bagian Perencanaan Program

Sub Bagian Perencanaan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian

yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi sekretariat di bidang

perencanaan dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas pokok, Sub Bagian

Perencanaan Program mempunyai fungsi :

- menyusun rencana kerja Satuan Organisasi perangkat daerah (Renja SKPD)

tahunan;

- memberi petunjuk dan arahan pada bawahan dengan cara lisan atau tulisan

untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- mempersiapkan bahan-bahan untuk Musyawarah Rencana Pembangunan

Daerah (MUSRENBANGDA);

- mengkoordinir usulan rencana program/kegiatan di unit kerja melalui bidang

masing-masing untuk diteruskan ke BAPPEDA;

- menyusun dokumen RAPBD, APBD dan APBDP dari hasil pembahasan

Bidang/Bagian dan Seksi untuk diteruskan ke BAPPEDA;

- mengkoordinasikan penyampaian laporan program/kegiatan secara berkala di

unit kerja dari masing-masing pimpinan kegiatan;

- mempersiapkan bahan evaluasi pelaksanaan dengan cara menyiapkan

blangko-blangko yang telah dipersiapkan;

- mengumpulkan dan mengolah data yang berkenan dengan program kegiatan

dari bidang, bagian dan balai (UPT) untuk penyusunan kebijakan di unit

kerja;

- melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan

tahunan;

- menyusun Laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Program;

- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

8

B. Bidang Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja

Bidang Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang

Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi

Dinas di bidang Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja. Untuk

melaksanakan tugas pokok, Bidang Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga

Kerja mempunyai fungsi:

- perumusan rencana kegiatan tahunan;

- penyiapan dan penyusunan kebijakan teknis yang menyangkut Bidang

Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja;

- pengkoordinasian, evaluasi, inventarisasi bimbingan dan pembinaan teknis

pelatihan Kerja dan Produktivitas tenaga kerja.

- Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan

Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas :

- menyiapkan bahan petunjuk teknis pelatihan Kerja dan produktivitas tenaga

kerja;

- menyiapkan bahan pendaftaran dan perizinan Lembaga pelatihan kerja

kepada LPKS (Lembaga Pelatihan Kerja Swasta);

- Melakukan pembinaan terhadap Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS);

- menyiapkan bahan pengembangan dan pelaksanaan pelatihan tenaga kerja

serta uji keterampilan kerja;

- menyiapkan bahan pembinaan, pelatihan pemagangan dan peningkatan

produktivitas tenaga kerja;

- menyiapkan bahan layanan informasi pelatihan dan penyediaan data

produktivitas;

- menyiapan bahan penyuluhan produktivitas tenaga kerja;

- menyiapkan pengukuran produktivitas tenaga kerja;

- menyiapkan konsultasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi produktivitas

pada perusahaan kecil;

9

- menyiapakan arahan dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada Kepala

Seksi;

- melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas

dan fungsinya.

Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja membawahi :

1. Kepala Seksi Penyuluhan dan Pelatihan mempunyai tugas :

- melakukan pengumpulan dan penyusunan bahan perumusan pengembangan

dan pelaksanaan pelatihan kerja serta uji keterampilan kerja diseksi

penyuluhan dan pelatihan;

- melakukan penyelenggaraan pelatihan kerja;

- melakukan pemasaran program, fasilitas pelatihan, hasil produksi dan

lulusan pelatihan;

- melakukan Pengukuran dan Penyuluhan Produktivitas tenaga kerja;

- melakukan standarisasi kualifikasi produktivitas tenaga kerja;

- melakukan layanan pembinaan dan penyediaan data produktivitas;

- melakukan penyiapan pembinaan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja;

- melakukan pemberian layanan informasi pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;

- melakukan peningkatan produktivitas tenaga kerja;

- melakukan monitoring dan evaluasi pada Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

(LPKS);


2. Seksi Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

Kepala Seksi Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta mempunyai tugas :

- melakukan pengumpulan bahan pelaksanaan bimbingan ketenagakerjaan

dan pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS);

10

- melakukan pengumpulan dan penyusunan bahan pengembangan dan

pelaksanaan pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;

- melakukan sertifikasi instruktur ketenagakerjaan;

- melakukan penyelenggaraan pelatihan instruktur Lembaga Pelatihan Kerja

Swasta (LPKS);

- melakukan pemberian izin dan pembinaan instruktur Lembaga Pelatihan

Kerja Swasta (LPKS);

- melakukan pembinaan, pengukuran, standarisasi dan penyuluhan

produktivitas instruktur Lembaga Pelatihan Kerja Swasta(LPKS);

- melakukan pemberian layanan informasi pelatihan dan produktivitas

instruktur Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS);


3. Seksi Pendaftaran dan Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

Kepala Seksi Pendaftaran dan Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

mempunyai tugas :

- melakukan pengumpulan bahan perumusan kebijakan dibidang pendaftaran

dan perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS);

- melakukan pengumpulan bahan pendaftaran dan perizinan Lembaga Pelatihan

Kerja Swasta (LPKS);

- melakukan pengumpulan, bimbingan, penyusunan dan pelaksanaan

pendaftaran dan perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS);

- melakukan pembinaan lembaga pelatihan kerja serta uji keterampilan kerja;

- melakukan penyiapan bahan pemberian izin lembaga pelatihan swasta;

- melakukan sertifikasi bagi tenaga kerja;

- melakukan standarisasi kualifikasi Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)

dan sertifikasi;

11

- melakukan layanan informasi, pembinaan dan penyediaan data Lembaga

Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) dan sertifikasi;


C. Bidang Penempatan Tenaga Kerja

Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu kepala

dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dibidang penempatan

tenaga kerja.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Kepala Bidang Penempatan

Tenaga Kerja mempunyai fungsi sebagai berikut:

- perumusan rencana dan program kegiatan tahunan;

- penyiapan dan penyusunan kebijakan teknis yang menyangkut informasi

penempatan tenaga kerja;

- pengkoordinasian, penyelarasan dan penyerasian kegiatan Bidang

Penempatan Tenaga Kerja.

Bidang Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas:

- menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penempatan tenaga kerja;

- menyiapkan bahan pelaksanaan dan penempatan penyaluran tenaga kerja

dalam dan luar negeri;

- melakukan pelayanan antar kerja instansi pemerintah dan swasta;

- melakukan Penerbitan izin LPTKS (Lembaga Penempatan Tenaga Kerja

Swasta) dalam lingkungan didaerah;

- mengelola informasi pasar kerja di daerah;

- melaksanakan pelayanan pemberian kartu AK I, AK II, AK III, AK IV, AK

V, Angkatan Kerja Lokal (AKL) dan Angkatan Kerja Antar Daerah (AKAD);

- menyiapkan perlindungan dan penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di

luar negeri (Pra dan Purna penempatan) di daerah;

- menyiapkan penerbitan dan perpanjangan IMTA (Izin Mempekerjakan

Tenaga Asing);

12

- menyiapkan pelaksanaan perluasan tenaga kerja mandiri;

- menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis penempatan tenaga kerja

wanita, penyandang cacat, tenaga kerja lokal/setempat, tenaga kerja antar

daerah dan tenaga kerja asing.


dan fungsinya

Bidang Perluasan Tenaga Kerja membawahi :

1. Seksi Pelayanan Antar Kerja

Kepala Seksi Pelayanan Antar Kerja mempunyai tugas :

- melakukan penyiapan pengumpulan bahan peraturan perundang-undangan,

kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya

yang berhubungan dengan informasi tentang Pelayanan Antar Kerja;

- melakukan pelayanan pendaftaran pencari kerja, dengan mencatat data

pribadi pencari kerja dalam buku registrasi;

- melakukan pelayanan pemberian kartu AK 1, AK II, AK III, AK IV dan AK

V;

- melakukan pencatatan dan pengklafikasian data pencari kerja menurut

pendidikan, jenis kelamin, umur serta pengalaman kerja yang dimiliki oleh

pencari kerja;

- melakukan pengumpulan dan pengolahan data pencari kerja untuk

penyusunan naskah informasi persediaan tenaga kerja;

- menyebarluaskan informasi persediaan tenaga kerja kepada masyarakat

pengguna tenaga kerja dan melalui kunjungan ke perusahaan-perusahaan;

- melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang

tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

- melakukan penyiapan pelayanan antar kerja umum, khusus, bimbingan

jabatan dan analisis jabatan;



13

- menyiapkan bimbingan usaha mandiri untuk daya gunaan tenaga kerja muda

terdidik dan tenaga kerja muda mandiri profesional;

- menyiapkan rencana, bahan dan pedoman penyuluhan dan bimbingan jabatan

pada pencari kerja perusahaan dan lembaga lainnya untuk mengetahui

persyaratan dalam menduduki jabatan yang sesuai dengan bakat minat dan

keterampilan serta analisis jabatan;

- menyebarluaskan informasi pasar/bursa kerja melalui papan pengumuman,

pamflet, media cetak, elektronik, buklet atau kaflet;

- mengumpulkan data lowongan kerja dan data pencari kerja untuk

pembuatan/penyusunan naskah informasi pasar kerja;

- melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pendayagunaan tenaga kerja

cacat, lanjut usia dan wanita;


2. Seksi Pengelolaan Penempatan Tenaga Kerja

Kepala Seksi Pengelolaan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas:



yang berhubungan dengan pengelolaan penempatan tenaga kerja;

- meneliti dan melakukan penelitian tentang Rencana Penggunaan Antar Kerja

Antar Daerah (RPTKAD) dengan membubuhkan persetujuan pada RPTKAD,

serta meneliti draf perjanjian kerja yang akan diterapkan dan melakukan

konsultasi dengan Bidang Hubungan Industrial dan Perselisihan Hubungan

Industrial;

- melakukan penyiapan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi

yang berhubungan dengan pengelolaan penempatan tenaga kerja mengenai

Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Tenaga

Kerja Indonesia (TKI) keluar negeri;

14

- melakukan pengolahan dan penyiapan data pencari kerja sesuai dengan

persyaratan lowongan pekerjaan untuk disampaikan kepada pengguna tenaga

kerja;

- melakukan penyiapan perumusan pedoman dan petunjuk teknis di bidang

pengelolaan penempatan tenaga kerja;

- meneliti dan melakukan proses permohonan rekrut dalam rangka penyediaan

calon tenaga kerja dan proses Surat Persetujuan Penempatan terhadap

pelaksanaan penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (SPP

AKAD);

- melakukan proses perizinan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta

(LPTKS);

- melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan dan penyiapan bahan

petunjuk pemecahan masalah mengenai AKL, AKAD, TKI dan LPTKS;

- melakukan proses perizinan bagi pelaksana Penempatan Tenaga Kerja

Indonesia (PPTKIS), penempatan Angkatan Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja

Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN);



- mencari dan menghimpun data lowongan kerja dan persyaratan jabatan dari

perusahaan, mencatat dalam buku register sebagai bahan antar kerja;

- melakukan pengolahan data pencari kerja dan informasi lowongan yang

tersedia selanjutnya memanggil pencari kerja untuk memberikan penjelasan

tentang lowongan yang sesuai pada pencari kerja dan klasifikasinya;

- menghubungkan antar pencari kerja dengan instansi dengan perusahaan yang

membutuhkan dengan memberi pengantar dan menghubungi perusahaan

pengguna tenaga kerja;

- melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap Pelaksana

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) meliputi tempat

penampungan TKI dan Perizinan PPTKIS;

15

- melakukan penyiapan bahan proses pemberian izin tenaga kerja asing serta

pendataan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)di daerah;


3. Seksi Perluasan dan Kesempatan Kerja

Kepala Seksi perluasan dan kesempatan kerja mempunyai tugas:



yang berhubungan dengan perluasan kerja dan kesempatan kerja;

- memberikan pembinaan dan bimbingan pelaksanaan dan penempatan tenaga

kerja pemuda, wanita, penyandang cacat, dan usia lanjut bekerja sama dengan

instansi terkait;

- memberikan penyuluhan dan bimbingan usaha mandiri, terapan teknologi

tepat guna, teknologi padat karya, Tenaga Kerja Pemuda Mandiri Profesional

(TKPMP) dalam rangka perluasan kerja dan kesempatan kerja;

- menyiapkan bahan perluasan kesempatan kerja dan memberikan penyuluhan

kepada masyarakat tentang Teknologi Tepat Guna (TTG) serta memberikan

bimbingan dan praktek penggunaan agar tercipta pengembangan potensi

wilayah serta pendayagunaan tenaga kerja penganggur dan setengah

penganggur;

- merencanakan tenaga kerja daerah dan perluasan kerja;

- memberikan penyuluhan dan bimbingan usaha mandiri, terapan Teknologi

Tepat Guna (TTG), Padat Karya, Tenaga Kerja Pemuda Mandiri Profesional

(TKPMP) dan Tenaga Kerja Sarjana (TKS) dalam rangka perluasan kerja dan

kesempatan kerja;

- menyiapkan bahan penerbitan, perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga

Asing (IMTA) yang lokasi kerja dalam daerah;

- melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembentukan dan penggunaan

tenaga kerja sukarelawan;

16

- melakukan penyiapan bahan perluasan kerja mandiri padat karya teknologi

tepat guna dan sektor informal;


D. Bidang Hubungan Industrial

Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam

merumuskan dan melaksanakan kebijakan di Bidang Hubungan Industrial.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Hubungan

Industrial mempunyai fungsi sebagai berikut :

- perumusan rencana dan program kegiatan setiap tahunnya;

- penyiapan dan penyusunan kebijaksanaan teknis yang menyangkut Hubungan

Industrial;

- perumusan, pengkajian, penetapan pengesahan peraturan perusahaaan dan

pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang beroperasi di

daerah;

- perumusan, pengkajian dalam pencegahan dan penyelesaian perselisihan

Hubungan Industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang

Hubungan Industrial mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- melaksanakan pembinaan lembaga hubungan industrial yang dinamis, serasi

dan harmonis antar pekerja, majikan dan pemerintah;

- melaksanakan pemantauan, menampung dan membantu penyelesaian

berbagai masalah perburuhan dan perselisihan perburuhan;

- melaksanakan arahan dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada para

Kepala Seksi di Bidang Hubungan Industrial;

- memberikan arahan dan mengadakan rapat dengan staf dalam rangka

pelaksanaan tugas di Bidang Hubungan Industrial;

- melaksanakan pemantauan pembuatan pengesahan peraturan perusahaan dan

pendaftaran perjanjian kerja bersama perusahaan di daerah;

17

- memberikan arahan dalam pencegahan dan penyelesaian perselisihan

Hubungan Industrial, Mogok Kerja, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK),

Survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan Penutupan Perusahaan yang

bermasalah di daerah;

- melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap perusahaan di daerah;


dan fungsinya

Bidang Hubungan Industrial membawahi :

1. Seksi Norma dan Syarat Kerja

Kepala Seksi Norma dan Syarat Kerja mempunyai tugas:

- meneliti tugas yang akan dikerjakan dengan cara membaca disposisi, isi surat

masuk program kerja yang ada untuk menentukan prioritas tugas;

- membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing

agar tugas yang ada dapat dilaksanakan tepat waktu;

- memberi petunjuk kepada bawahan secara lisan atau tertulis sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;

- melakukan pembinaan pada perusahaan swasta/BUMN/BUMD;

- melakukan pembinaan dan inventarisasi pelaksanaan persyaratan kerja tentang

Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP) dan Kesepakatan Kerja

Bersama (KKB);

- menyusun dan meneliti Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan sembilan harga

bahan pokok;

- menyiapkan bahan dan rencana sidang komisi pengupahan dalam rangka

penetapan upah minimum;

- melakukan dan pembinaan dan penerapan norma kerja, hubungan kerja dan

purna kerja;

- melakukan pembinaan Koperasi Pekerja/ Buruh, serikat pekerja dan serikat

buruh;

18

- menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi setiap bulannya untuk sebagai

bahan informasi dan laporan pada atasan;


2. Seksi Perselisahan Hubungan Industrial

Kepala Seksi Perselisihan Hubungan Industrial mempunyai tugas:

- menerima, menginventarisasidan menyelesaikan masalah perburuhan sesuai

dengan Undang-Undang No 21 tahun 2000;

- menyiapkan bahan pembinaan tata cara penyelesaian Pemutusan Hubungan

Kerja (PHK) dan perselisihan perburuhan;

- memantau/ menyelesaikan keresahan/unjuk rasa /permogokan tenaga kerja

yang diakibatkan kebijaksanaan perusahaan/pemerintahan.

- menyiapkan bahan pendataan perusahaan milik swasta di daerah;

- menyiapkan bahan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial sebagai

akibat dari penutupan perusahaan;


3. Seksi Kelembagaan dan Kerjasama Hubungan Industrial

Kepala Seksi Kelembagaan dan Kerjasama Hubungan Industrial mempunyai

tugas:

- menyiapkan bahan pembinaan dan penerapan Jaminan Sosial, aspek

kesejahteraan tenaga kerja di perusahaan;

- menyiapkan bahan pendidikan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) secara

komprehensif di perusahaan;

- melakukan pembinaan dan arahan pada bawahan dengan cara lisan dan

tulisan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- menyiapkan bahan pembinaan kepada Lembaran Kerja Sama (LKS) Bipartit

dan Lembaran Kerja Sama (LKS) Tripartit daerah;

- membuat laporan rutin dan berkala tentang pelaksanaan tugas;

19

- melakukan monitoring dan evaluasi tentang pelaksanaan penyuluhan

organisasi pekerja/Buruh maupun pendidikan Hubungan Industrial Pancasila

(HIP) Komprehensif;

- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan

1.4 KELEMBAGAAN

Kelembagaan dalam organisasi menjadi faktor utama dalam menentukan

untuk mencapai keberhasilan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan

Hilir.K.elembagaan menyangkut aspek organisasi, sumber daya manusia serta

sarana dan prasarana yang memadai.

1.4.1 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12Tahun

2016 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas

Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Struktur Organisasi Dinas Tenaga

Kerja Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat;

c. Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;

d. Bidang Penempatan Tenaga Kerja;

e. Bidang Hubungan Industrial;

Kelompok Jabatan Fungsional;

1. Sekretaris terdiri dari :

a. Sub Bagian Ketatausahaan;

b. Sub Bagian Perencanaan Program

2. Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

a. Seksi Penyuluhan dan Pelatihan;

b. Seksi Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;

c. Seksi Penadaftaran dan Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja

Swasta.

20

3. Bidang Penempatan Tenaga Kerja

a. Seksi Pelayanan Antar Kerja;

b. Seksi Pengelolaan Penempatan Tenaga Kerja;

c. Seksi Perluasan dan KesempatanKerja;

4. Bidang Hubungan Industrial

a. Seksi Norma dan Syarat Kerja;

b. Seksi Perselisihan Hunbungan Industrial;

c. Seksi Kelembagaan dan Kerjasama Industrial;

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS TENAGA KERJA

KEPALA DINAS

SEKSI PENYULUHAN DAN PELATIHAN

SEKSI PEMBINAAN LEMBAGA

PELATIHAN KERJA SWASTA

SEKSI PENDAFTARAN DAN PERIZINAN

LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA

SEKRETARIS

BIDANG PELATIHAN KERJA DAN

PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL SUBBAG PROGRAM

DANPERENCANAAN

BIDANG

PENEMPATAN TENAGA KERJA

SEKSI

PELAYANAN ANTAR KERJA

SEKSI PENGELOLAAN

PENEMPATAN TENAGA

KERJA

SEKSI PERLUASAN DAN

KESEMPATAN KERJA

SUBBAG KETATAUSAHAAN

BIDANG HUBUNGAN

INDUSTRIAL

BIDANG NORMA DAN SYARAT

KERJA

SEKSI PERSELISIHAN

HUBUNGAN INDUSTRIAL

SEKSI KELEMBAGAAN DAN

KERJASAMA HUBNGAN

INDUSTRIAL UPT

22

1.4.2 Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Tenaga Kerja

Kabupaten Rokan Hilir didukung oleh personel/Sumber Daya Manusia sebanyak

48 (empat puluh delapan) orang, terinci sebagai berikut:

1.4.2.1 Menurut Pangkat dan Golongan

Dilihat dari tingkat pendidikan komposisi terbanyak adalah pegawai

berpendidikan sarjana (S1) yaitu 11 (sebelas) orang atau sebesar 45 % dari

seluruh pegawai, sedangkan urutan ke dua adalah pegawai berpendidikan SMA

yaitu 7 (tujuh) orang atau sebesar 29% dari seluruh pegawai. Dengan demikian

jumlah ini tidak memadi meningkatkan SDM, saat ini beberapa pegawai yang

berasal dari SMA tengah melanjutkan pendidikan ke jenjang S1. Untuk

meningkatkan kualitas pendidikan, diharapkan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir

membuka kesempatan yang lebih luas melalui program beasiswa pegawai.

1.4.2.2 Menurut Tingkat Pendidikan

N

O Pegawai Pendidikan Normal Diklat

PNS TKK/

Honor S2 S1 D3 D2 SMA SMP

Penjenjangan

Fungsi

onal Diklat

PIM I

Diklat

PIM II

Diklat

PIM III

Diklat

PIM

IV

24 24 2 11 3 1 7 - - - 7 5 -

NO PANGKAT GOLONGAN JUMLAH

(1) (2) (3) (4)

1 Pembina Tk I IV/b 1

2 Pembina IV/a 5

3 Penata Tk I III/d 6

4 Penata III/c 2

5 Penata Muda Tk I III/b 1

6 Penata Muda III/a 2

7 Pengatur Tk I II/d 1

8 Pengatur II/c 6

9 Pengatur Muda Tk I II/b -

10 Pengatur Muda II/a -

11 Tenaga Honor - 24

Jumlah 48

23

Berdasarkan jenis jabatannya, dapat dilihat Dinas Tenaga Kerja

Kab.Rokan Hilir yang menduduki jabatan struktural sebanyak 15 orang.

sedangkan pegawai Dinas Tenaga Kerja Kab. Rohil terbanyak berada pada

golongan III, yaitu mencapai 45% dari seluruh pegawai. Demikian pula halnya

dengan golongan IV yang mencapai 25% dari seluruh pegawai Dinas Tenaga

Kerja Kab.Rohil. Dengan demikian dari segi golongan kepangkatan, jumlahnya

dianggap kurang cukup memadai dikarenakan tidak adanya pejabat yang

menduduki eselon II ( Kepala Dinas Definitif ).

1.4.2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Kerja

No Unit Kerja Jumlah

% L P

1 Kepala 1 - 3.85

2 Sekretariat 6 6 46.15

3 Bidang Hubungan Industrial 4 1 19.23

4 Bidang Penempatan Tenaga Kerja 3 1 15.38

5 Bidang Pelatihan Kerja dan

Produktivitas Tenaga Kerja 2 2

15.38

Jumlah 16 10 100

1.4.3 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir yang

digunakan cendrung kurang mencukupi/mendukung kegiatan- kegiatan di dinas

seperti Air Conditioner (AC), Komputer/Laptop, printer, mesin fotocopy serta

Kendaraan Dinas untuk Operasional baik roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat).

1.4.4 Keuangan

NO Kode

Rekening Uraian Anggaran (Rp)

Reaalisasi

(Rp)

Persentas

e (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 5.1 Belanja Tidak

Langsung

3.063.782.703 2.750.251.829 89

2 5.2. Belanja Langsung 4.353.257.500 1.695.754.225 39

24

1.4.5 Sistem Penyajian

Dalam laporan akuntabilitas ini disajikan data kegiatan maupun sumber

pembiayaan yang bersifat strategis, yaitu data kegiatan pembangunan

sebagaimana tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2018. Strategis di sini

dimaksudkan dalam kegiatan yang mempunyai bobot strategis dalam kaitannya

dengan pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten

Rokan Hilir.

Laporan akuntabilitas kinerja ini terdiri dari 4 (empat) bab dengan sistematika

sebagai berikut :

BAB 1 Pendahuluan, Menguraikan tentang :Latar Belakang,

Maksud dan Tujuan, Tugas Pokok Fungsi Dinas Tenaga

Kerja Kabupaten Rokan Hilir, Kelembagaan dan

Sistematika Penyajian.

BAB 2 Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja.

BAB 3 Akuntabilitas Kinerja Menguraikan Tentang : Pengukuran

Kinerja, Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja, Serta

Akuntabilitas Keuangan

BAB 4 Penutup Menguraikan Tentang Tinjauan Secara Umum

Terhadap Kinerja Yang Telah Dicapai Termasuk Upaya

Strategis Untuk Meningkatkan Kinerja Dinas Tenaga

Kerja Kabupaten Rokan Hilir Di Tahun Mendatang.

25

BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis merupakan suatu proses perencanaan yang

berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu, berisi visi,

misi, tujuan sasaran dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan

program. Perencanaan strategis juga merupakan langkah awal yang harus

dilakukan oleh Instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan

strategis, baik lokal, nasional maupun global dan tetap berada dalam tantangan

Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan

perencanaan strategis yang jelas dan sinergis

Dokumen Perencanaan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir Tahun

2016-2021 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan

dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang

menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal,

yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan

yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan

secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran

pembiayaan.

2.1.1 Visi

Visi merupakan rumusan umum keaadaan yang diinginkan pada akhir

periode perencanaan, visi Dinas Tenaga Kerja adalah “ terwujudnya Tenaga Kerja

Profesional guna mendukung terwujudnya Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir

yang lebih sejahtera.

2.1.2 Misi

Misi 1 : Meningkatkan Pelayanan Kesejahteraan Tenaga Kerja;

Misi 2 : Meningkatkan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja;

Misi 3 : Meningkatkan Hubungan Industrial yang harmonis dan perlindungan;

Misi 4 : Mewujudkan Kinerja Organisasi yang Baik

26

2.1.3 Tujuan dan Sasaran Menengah Pelayanan Dinas Tenaga Kerja

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan

untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan masalah dan menangani

isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan jangka menengah Dinas Tenaga Kerja

Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja Melalui Pelatihan Keterampilan.

2. Meningkatkan Kesempatan Kerja.

3. Meningkatkan Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.

4. Meningkatkan Pelayanan Publik dan Administrasi Perkantoran.

5. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur.

6. Pembinaan dan Pengembangan Karier Pegawai.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang

diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat

dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran

memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja

Kabupaten Rokan Hilir serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator

kinerja. Berikut di bawah ini tujuan , sasaran, indikator kinerja sebelum dan

sesudah REVIU:

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Jangka Menengah Pelayanan Dinas

Tenaga Kerja Tahun 2016-2021

(SEBELUM DAN SETELAH REVIU TAHUN 2018)

Tujuan Sasaran Indikator Kinerja

Sebelum

Revisi Setelah Revisi

Sebelum


Sebelum


1 2 3 4 5 6

MISI 1 : Meningkatkan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja

Meningkatkan

kualitas dan

produktivitas

tenaga kerja

melalui

pelatihan

keterampilan

Meningkatkan

kualitas dan

produktivitas

tenaga kerja

melalui

pelatihan

keterampilan

Meningkatnya

Kompetensi

Tenaga Kerja

Meningkatnya

Kompetensi

Tenaga Kerja

Presentase

Tenaga Kerja

Yang

Kompeten (%)

Presentase

Tenaga Kerja

Yang

Kompeten (%)

Jumlah Calon

Wirausaha

Baru (orang)

Jumlah Calon

Wirausaha

Baru (orang)

27

Tujuan Sasaran Indikator Tujuan

Sebelum


Sebelum

Reviu

Setelah

Reviu Sebelum Reviu Setelah Reviu

1 2 3 4 5 6

MISI 2 : Meningkatkan Penempatan Tenaga Kerja

Meningkatka

n Penempatan

tenaga kerja

dan perluasan

kesempatan

kerja

Meningkatkan

Penempatan

tenaga kerja dan

perluasan

kesempatan

kerja

Menurunnya

Tingkat

Pengangguran

Terbuka

Menurunnya

Tingkat

Pengangguran

Terbuka

Tingkat

Pengangguran

Terbuka (%)

Jumlah Angka

Pengangguran

terhadap

Angkatan Kerja

Meningkatnya

Penempatan

Tenaga Kerja

Meningkatnya

Penempatan

Tenaga Kerja

Tingkat

Partisipasi

Angkatan Kerja

(%)

Jumlah

Penempatan

Tenaga Kerja

Jumlah Lowongan

Pekerjaan Baru

Jumlah Lowongan

Pekerjaan Baru

Presentase

Pencari Kerja

Terdaftar Yang

Ditempatkan

Presentase

Pencari Kerja

Terdaftar Yang

Ditempatkan

Persentase

Penyerapan

Tenaga Kerja

Lokal

Persentase

Penyerapan

Tenaga Kerja

Lokal

MISI 3 : Meningkatkan pembinaan Perluasan Kesempatan Hubungan Industrial dan

Perlindungan Tenaga Kerja

Meningkatkan

perlindungan dan

pengembangan

lembaga

ketenagakerjaan

Meningkatk

an

perlindunga

n dan

pengembang

an lembaga

ketenagakerj

aan

Meningkatnya

Perlindungan

Ketenagakerjaa

n

Meningkatnya

Perlindungan

Ketenagakerja

an

Prosentase

Perusahaan Yang

Berkasus Tentang

Ketenagakerjaan

Prosentase

Perusahaan Yang

Berkasus Tentang

Ketenagakerjaan

Prosentase

Perusahaan Yang

Berkasus Tentang

Ketenagakerjaan

Prosentase

Perusahaan Yang

Berkasus Tentang

Ketenagakerjaan

Persentase Kasus

Yang

Diselesaikan

Melalui Perjanjian

Bersama (PB)

Persentase Kasus

Yang

Diselesaikan

Melalui Perjanjian

Bersama (PB)

Persentase

Pekerja/Buruh

Yang Menjadi

Peserta Program

Jamsostek

Persentase

Pekerja/Buruh

Yang Menjadi

Peserta Program

Jamsostek

Jumlah

Perusahaan Yang

Melaksanakan

Peraturan

Ketenagakerjaan

Jumlah

Perusahaan Yang

Melaksanakan

Peraturan

Ketenagakerjaan

28

Tujuan Sasaran Indikator Tujuan

Sebelum

Revisi

Setelah

Revisi

Sebelum

Reviu Setelah Reviu

Sebelum

Reviu Setelah Reviu

1 2 4 6 3

MISI 4 : Meningkatkan Kinerja Organisasi yang Baik

Meningkatkan

Kinerja dan

Pelayanan

Organisasi

Meningkatk

an Kinerja

dan

Pelayanan

Organisasi

Meningkatn

ya Kualitas

Pelayanan

dan Kinerja

Organisasi

Meningkatnya

Kualitas

Pelayanan dan

Kinerja

Organisasi

Durasi/lamany

a pengurusan

AK2

Durasi/lamanya

pengurusan AK2

Indeks

Kepuasan

Masyarakat

(IKM)

Indeks Kepuasan

Masyarakat

(IKM)

Nilai Evaluasi

AKIP

Disnaker

Nilai Evaluasi

AKIP Disnaker

Persentase

temuan yang

ditindaklanjuti

Persentase temuan

yang

ditindaklanjuti

Nilai Maturitas

SPIP Disnaker

Persentase

Laporan

Keuangan yang

diselesaikan tepat

waktu

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata

pemerintah yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara

Pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang

Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah,

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan

sasaran strategis instansi pemerintah, adapun IKU Dinas Tenaga Kerja Kabupaten

Rokan Hilir sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini.

29

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Tahun 2016-2021 Sebelum

Reviu

No SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA UTAMA

FORMULASI SUMBER

DATA

1 Meningkatny

a Kompetensi

Tenaga Kerja

Presentase Tenaga

Kerja Yang Kompeten

(%)

Jumlah Tenaga Kerja yang

terlatih/Jumlah Tenaga Kerja

yang terdaftar x 100 %

DISNAKER

Jumlah Calon

Wirausaha Baru

(orang)

Calon Wirausaha Baru DISNAKER

2 Menurunnya

Tingkat

Pengangguran

Terbuka

Tingkat Pengangguran

Terbuka (%)

Jumlah Pegangguran/Jumlah

Angkatan Kerja x 100 %

DISNAKER

Tingkat Partisipasi

Angkatan Kerja (%)

Jumlah Angkatan

Kerja/Jumlah Penduduk Usia

Kerja x 100 %

DISNAKER

3 Meningkatny

a Penempatan

Tenaga Kerja

Jumlah Lowongan

Pekerjaan Baru

Lowongan pekerjaan baru PERUSAHA

AN

Presentase Pencari

Kerja Terdaftar Yang

Ditempatkan

Jumlah Pencari kerja yang

ditempatkan/Jumlah Pencari

Kerja yang terdaftar x 100 %

DISNAKER

Persentase Penyerapan

Tenaga Kerja Lokal

Jumlah Tenaga Kerja

Lokal/Tenaga Kerja

Keseluruhan x 100 %

PERUSAHA

AN

4 Meningkatny

a

Perlindungan

Ketenagakerj

aan

Prosentase Perusahaan

Yang Berkasus

Tentang

Ketenagakerjaan

Jumlah Perusahaan yang

berkasus/jumlah perusahaan

x 100 %

DISNAKER

Prosentase Kasus Yang

Diselesaikan Melalui

Perjanjian Bersama

(PB)

Jumlah Kasus yang

dilaporkan/jumlah kasus

yang diselesaikan x 100 %

DISNAKER

Prosentase

Pekerja/Buruh Yang

Menjadi Peserta

Program Jamsostek

Jumlah Tenaga Kerja yang

terdaftar/jumlah tenaga kerja

yang mengikuti jamsostek x

100 %

PERUSAHA

AN

Jumlah Perusahaan

Yang Melaksanakan

Peraturan

Ketenagakerjaan

Perusahaan Yang

Melaksanakan Peraturan

Ketenagakerjaan

PERUSAHA

AN

5 Terwujudnya

Peningkatan

Kualitas

Pelayanan

Publik

Durasi/lamanya

pengurusan Kartu AKI

SOP Pembuatan Kartu AK I

berdurasi 20 menit

DISNAKER

Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)

Pelayanan OPD terhadap

masyarakat baik dan

memuaskan

MASYARA

KAT

Sumber Data: Dinas Tenaga Kerja Kab. Rokan Hilir 2018

30

Pada tanggal 4 April sampai dengan 6 April 2018 Bagian ORPAD & RB

(Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Daerah dan Reformasi Birokrasi)

Sekretariat Kab. Rokan Hilir Melaksanakan Reviu IKU RENSTRA SKPD, yang

dilakukakan Tim Reviu Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Hasilnya atau Rekomendasi Tim

Menpan sebagai berikut:

Tabel 2.3

Rincian Target Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Kab. Rohil

Hasil REVIU Tahun 2018

Sumber Data: Dinas Tenaga Kerja Kab. Rokan Hilir 2018

N

o TUJUAN INDIKATOR KINERJA

TARGET KINERJA PADA TAHUN

KE-

2017 2018 2019 2020 2021

1 Meningkatkan kualitas

dan produktivitas

tenaga kerja melalui

pelatihan keterampilan

Presentase Tenaga Kerja Yang

Kompeten (%)

52% 54% 56% 58% 60%

Jumlah Calon Wirausaha Baru

(orang)

50 org 75 org 100

org

125

org

150

org

2 Meningkatkan

Penempatan tenaga

kerja dan perluasan

kesempatan kerja

Jumlah Angka Pengangguran

Terhadap Angkatan Kerja

8,8% 8,6 % 8,4% 8,2% 8%

Jumlah Penempatan Tenaga Kerja 63,71

%

63,9% 64% 64,15

%

64,30

%

Jumlah Lowongan Pekerjaan Baru 100

loker

150

loker

200

loker

250

loker

300

loker

Presentase Pencari Kerja Terdaftar

Yang Ditempatkan

10% 15% 20% 25% 30%

Persentase Penyerapan Tenaga Kerja

Lokal

25% 30% 35% 40% 45%

3 Meningkatkan

perlindungan dan

pengembangan

lembaga

ketenagakerjaan

Prosentase Perusahaan Yang

Berkasus Tentang Ketenagakerjaan

30% 25% 23% 22% 20%

Persentase Kasus Yang Diselesaikan

Melalui Perjanjian Bersama (PB)

50% 55% 60% 65% 70%

Persentase Pekerja/Buruh Yang

Menjadi Peserta Program Jamsostek

85% 88% 89% 91% 92%

Jumlah Perusahaan Yang

Melaksanakan Peraturan

Ketenagakerjaan

10 Prs 12 Prs 15 Prs 17 Prs 20 Prs

4 Meningkatkan Kinerja

dan Pelayanan

Organisasi

Durasi/lamanya pengurusan AK1 20

menit

20

menit

20

menit

20

menit

20

menit

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Baik baik sangat

baik

sangat

baik

sangat

baik

Nilai Evaluasi AKIP Disnaker C CC CC B B

Persentase temuan yang

ditindaklanjuti

60% 70% 80% 90% 100%

Nilai Maturitas SPIP Disnaker n/a Level

2

Level

3

Level

3

Level

3

Persentase Laporan Keuangan yang

diselesaikan tepat waktu

100% 100% 100% 100% 100%

31

2.2.1 Sasaran

Sasaran adalah yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun tertentu.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, sehingga penetapan sasaran harus

selaras dan mempunyai hubungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan

dalam renstra. Sasaran harus spesifik dan terukur berdasarkan indikator kinerja

tertentu setiap akhir tahun dan pencapaian sasaran harus diukur pencapaian

kinerjanya.

Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan

Hilir selama tahun 2018 (Setelah Reviu) dengan indikator dan target capaiannya

adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4.

Reviu Sasaran Dinas Tenaga Kerja Kab. Rokan Hilir

No SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET


1 Meningkatnya Kompetensi

Tenaga Kerja

Presentase Tenaga Kerja Yang Kompeten (%) 54%

Jumlah Calon Wirausaha Baru (orang) 75 org


2 Menurunnya Tingkat

Pengangguran Terbuka

Jumlah Angka Pengangguran terhadap Angkatan Kerja 8,6 %

Jumlah Penempatan Tenaga Kerja 63,9%

3 Meningkatnya Penempatan

Tenaga Kerja

Jumlah Lowongan Pekerjaan Baru 150 loker

Presentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan 15%

Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Lokal 30%

MISI 3 : Meningkatkan pembinaan Perluasan Kesempatan Hubungan Industrial dan Perlindungan

Tenaga Kerja

3 Meningkatnya

Perlindungan

Ketenagakerjaan

Prosentase Perusahaan Yang Berkasus Tentang

Ketenagakerjaan

25%

Persentase Kasus Yang Diselesaikan Melalui Perjanjian

Bersama (PB)

55%

Persentase Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta

Program Jamsostek

88%

Jumlah Perusahaan Yang Melaksanakan Peraturan

Ketenagakerjaan

12 prs


4 Meningkatnya Kualitas

Pelayanan dan Kinerja

Organisasi

Durasi/lamanya pengurusan AK1 20 menit

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Baik

Nilai Evaluasi AKIP Disnaker CC

Persentase temuan yang ditindaklanjuti 70%

Nilai Maturitas SPIP Disnaker Level 2

Persentase Laporan Keuangan yang diselesaikan tepat

waktu

100%

32

2.3 RENCANA KINERJA TAHUN 2018

Rencana Kinerja (Renja) merupakan penjabaran dari Rencana Strategis

(Renstra). Renja disusun setiap tahun dan memuat informasi tentang :

a. Sasaran yang ingin dicapai dalam tahun bersangkutan

b. Indikator kinerja dan target capaiannnya

c. Program & Kegiatan

Tabel 2.5

Rencana Kinerja (RENJA)Tahun 2018

No Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Pagu

Indikatif Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

(%) Tolak Ukur

Target

(%)

BELANJA

LANGSUNG

4.321.000.000

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

1.902.704.900

01 Penyediaan jasa

surat menyurat

Penerimaan dan

Pengeluaran serta

Pendistribusian surat

menyurat

100

Surat

Terkoordinirnya

pembuatan surat dan

pendistribusian surat

menyurat

100

Surat

20,000,000

02 Penyediaan jasa

komunikasi,

sumber daya air

dan listrik

Pendistribusian

Pembayaran air dan

listrik

12

bln

Terpenuhinya

Pembayaran air dan

listrik kantor disnaker

12

bln

230,000,000

08 Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

Pembayaran honor

tenaga jasa

kebersihan Disnaker

4

org

terlaksananya

pembayaran honor

tenaga jasa

kebersihan

4 org 13,200,000

10 Penyediaan Alat

Tulis Kantor

Tersedianya alat tulis

kantor

1

thn

terpenuhinya

penyediaan alat tulis

kantor

1 thn 150,000,000

11 Penyediaan

Barang Cetakan

dan Penggandaan

Tersedianya barang

cetakan dan

penggandaan

1

thn

Terpenuhinya barang

cetakan dan

penggandaan

1 thn 150,000,000

12 Penyediaan

Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Tersedianya

komponen instalasi

listrik/penerangan

pembangunan kantor

1

thn

Terlaksananya

pelaksanaan tugas

dikantor

1 thn 59,425,000

14 Penyediaan

Peralatan Rumah

tangga

Tersedianya peralatan

kebersihan dan bahan

pembersih

1

thn

Kebersihan kantor

dan perkarangan

1 thn 50,009,900

15 Penyediaan Bahan

Bacaan dan

Peraturan

Perundang-

undangan

Tersedianya surat

kabar/majalah

1

thn

Bertambahnya bahan

bacaan bagi aparatur

1 thn 86,700,000

33

N

o Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Pagu

Indikatif

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolak Ukur

Targ

et

(%)

Tolak Ukur

Targ

et

(%)

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

1.902.704.900

17 Penyediaan

Makanan dan

minuman

Tersedianya

makanan dan

minuman

1thn Terwujudnya

ketersediaan

makanan dan

minuman

1thn 170,000,000

18 Rapat-rapat

Koordinasi dan

Konsultasi Keluar

Daerah

Kunjungan dalam

rangka rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi keluar

daerah

1 thn Terwujudnya rapat-

rapat koordinasi

dan konsultasi

1 thn 339,170,000

19 Penyediaan Jasa

Tenaga

Administrasi

Kantor

Pembayaran honor

tenaga honorer

Disnaker

31

org

Terlaksananya

Pembayaran honor

tenaga honorer

31

org

115,800,000

20 Rapat-rapat

Koordinasi dan

Konsultasi Dalam

Daerah

Kunjungan dalam

rangka rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi dalam

daerah

1 thn Terciptanya

kelancaran tugas-

tugas koordinasi

dan konsultasi

dalam daerah

1 thn 518,400,000

Penyelesaian

Pembayaran Gaji

Tenaga

Administrasi

Kantor Bulan

Oktober,

November,

Desember Tahun

Anggaran 2017

Terpenuhinya

Penyelesaian

Pembayaran Tenaga

Administrasi

Perkantoran

31

org

Penyelesaian

Pembayaran Gaji

Tenaga

Administrasi

Kantor

31

org

0

Penyelesaian

Pembayaran

Penyediaan Jasa

Kebersihan

Perkantoran

Bulan Oktober,

November

Desember Tahun

Anggaran 2017

Terpenuhinya

Penyelesaian

Pembayaran

Penyediaan Jasa

Kebersihan

Perkantoran

4

org

Penyelesaian

Pembayaran

Penyedian Jasa

Kebersihan

Perkantoran

4

org

0

34

N

o Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Pagu

Indikatif

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolak Ukur

Targ

et

(%)

Tolak Ukur Targe

t (%)

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana Aparatur

316.624.000

23 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Mobil Jabtan

Jumlah kendaraan

mobil jabatan

1

Unit

Terpeliharanya

mobil jabatan

1

Unit

141,624,000

24 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan

dinas/operasional

1

Unit

Terpeliharanya

kendaraan

dinas/operasion

al

1

Unit

100,000,000

28 Pemeliharaan

Rutin Berkala

Peralatan Gedung

Kantor

Perbaikan alat-alat

penunjang sarana

dan prasarana kantor

1 thn Peralatan kantor

terawat dengan

baik

1

thn

75,000,000

Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

500.000.000

1 Pendidikan dan

Pelatihan Formal

Aparatur yang

mengikuti

kursus/pelatihan/bim

tek

12

org

Aparatur yang

jabatannya

sesuai

kompetensi

12

org

500,000,000

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan

307.201.100

01 Penyusunan

Laporan Capaian

Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

(LAKIP, LPPD,

LKPJ)

Laporan kinerja

SKPD, LAKIP,

LPPD dan LKPJ

3

Dok

Terlaksananya

pelaporan

administrasi

SKPD

3

Dok

81,441,100

04 Penyusunan

Laporan Akhir

Tahun

Laporan administrasi

keuangan

1

Dok

Terlaksananya

pelaporan

administrasi

keuangan

secara kontiniu

1

Dok

76,000,000

05 Evaluasi Renja Dokumen evaluasi

renja 2017

1

Dok

Tersedianya

laporan hasil

evaluasi

rencana kerja

1

Dok

73,380,000

05 Penyusunan

RKA/DPA SKPD

Dokumen

RKA/DPA

2

Dok

Terlaksananya

pelaporan

administrasi

SKPD

2

Dok

76,380,000

35

N

o Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Pagu

Indikatif Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target

(%) Tolak Ukur

Targe

t (%)

KETENAGAKERJAAN

Program

Peningkatan

Kualitas dan

Produktivitas

Tenaga Kerja

132.040.000

09 Monitoring,

Evaluasi dan

Pelaporan sistem

Pelaporan

Organisasi

Perangkat daerah

bidang

ketenagakerjaan

Buku pelaporan

ketenagakerjaan

10

Buku

Terlaksananya

penyusunan

pelaporan SKPD

10

Buku

132,040,000

Program

Peningkatan

Kesempatan Kerja

638.050.000

08 Pameran Bursa

Kerja (Job Fair)

Jumlah

perusahaan yang

membuka

lowongan kerja

untuk mengurangi

pengangguran

20 Prs. Terlaksananya

pameran bursa

kerja (Job Fair)

20

Prs.

638,050,000

Program

Perlindungan

Pengembangan

Lembaga

Ketenagakerjaan

524.380.000

09 Kegiatan Dewan

Pengupahan

Kabupaten Rokan

Hilir

Sidang Dewan

Pengupahan

Kabupaten Rokan

Hilir

6

sidang

Terlaksananya

Rapat-rapat

Dewan

Pengupahan dan

usulan UMK

Tahun 2018

6

sidan

g

524,380,000

2.3.1 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan merupakan aktifitas yang dilakukan untuk mencapai

tujuan. Program adalah kumpulan kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan

terpadu guna untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Sedangkan kegiatan

adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu dengan memanfaatkan sumber

daya yang ada. Kegiatan juga diukur dengan indikator kinerja yang dapat diukur

dengan ukuran kualitatif dan kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian

suatu kegiatan, sehingga penilaian terhadap kinerja menjadi akurat dan objektif.

36

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir Tahun

2016-2020, maka telah ditetapkan Rencana Kerja Tahun 2018 terdapat 5 (lima)

program dan 25 (dua puluh lima) kegiatan pilihan yang menjadi indikator utama

target kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir.

Adapun penjabaran program dan kegiatan, Dinas Tenaga Kerja

Kabupaten Rokan Hilir tetap memperhatikan Visi Misi organisasi, dokumen-

dokumen perencanaan daerah.

Tabel 2.6

Program dan Kegiatan APBD 2018

NO PROGRAM/KEGIATAN DANA (Rp.) REALISASI

KEUANGAN (Rp.) %

I POKOK 3,058,787,500.00 1,473,585,325.00 159.52

A PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN 1,902,704,900.00 1,138,349,155.00 59.83

1 Penyediaan jasa surat menyurat 20,000,000.00 16,775,500.00 83.88

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

230,000,000.00 78,910,753.00 34.31

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 13,200,000.00 33,000,000.00 250.00

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 150,000,000.00 97,019,976.00 64.68

5 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

150,000,000.00 104,216,450.00 69.48

6 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

59,425,000.00 23,165,500.00 38.98

7 Penyediaan Peralatan Rumah tangga 50,009,900.00 10,749,000.00 21.49

8 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan

86,700,000.00 50,570,000.00 58.33

9 Penyediaan Makanan dan minuman 170,000,000.00 45,210,000.00 26.59

10 Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi Keluar Daerah

339,170,000.00 296,933,000.00 87.55

11 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi

Kantor

1,158,000,000.00 205,700,000.00 17.76


Konsultasi Dalam Daerah

518,400,000.00 137,059,000.00 26.44

B PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

316,624,000.00 150,846,530.00 47.64

1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil

Jabtan 141,624,000.00 65,473,952.00 46.23

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional 100,000,000.00 62,532,578.00 62.53

3 Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan

Gedung Kantor 75,000,000.00 22,840,000.00 30.45

37

NO PROGRAM/KEGIATAN DANA (Rp.) REALISASI

KEUANGAN (Rp.) %

C PROGRAM PENINGKATAN

KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR

500,000,000.00 24,010,000.00 4.80

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 500,000,000.00 24,010,000.00 4.80

D PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA

DAN KEUANGAN

339,458,600.00 160,379,640.00 47.25

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

(LAKIP, LPPD, LKPJ)

81,441,100.00 39,935,600.00 49.04

2 Evaluasi Renja 73,380,000.00 14,961,800.00 20.39

3 Penyusunan Laporan Akhir Tahun 76,000,000.00 38,057,740.00 50.08

4 Penyusunan RKA/DPA SKPD 76,380,000.00 35,167,000.00 46.04

5 Penyelesaian Biaya Cetak Penyusunan

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi SKPD/Pihak Ketiga

16,087,500.00 16,087,500.00 10.00


Pelaporan Keuangan Akhir

Tahun/Kepada Pihak Ketiga

16,170,000.00 16,170,000.00 100.00

II URUSAN 1,294,470,000.00 222,168,900.00 99.53

E PROGRAM PENINGKATAN

KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS

TENAGA KERJA

132,040,000.00 100,884,900.00 76.40

1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

sistem Pelaporan Organisasi Perangkat

daerah bidang ketenagakerjaan

132,040,000.00 100,884,900.00 76.40

F PROGRAM PENINGKATAN

KESEMPATAN KERJA 638,050,000.00 0.00 0.00

1 Pameran Bursa Kerja (Job Fair) 638,050,000.00 0.00 0.00

G PROGRAM PERLINDUNGAN DAN

PENGEMBANGAN LEMBAGA

KETENAGAKERJAAN

524,380,000.00 121,284,000.00 23.13

1 Kegiatan Dewan Pengupahan

Kabupaten Rokan Hilir

524,380,000.00 121,284,000.00 23.13

38

2.4 PERJANJIAN KINERJA

Dokumen Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan

penugasan dari pimpinan Instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan Instansi

yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan Indikator kinerja utama

(IKU). Penetapan Kinerja yang dituangkan dan ditandatangin dalam Perjanjian

Kinerja antara Kepala SKPD dengan Bupati Rokan Hilir merupakan wahana

proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang ingin dihasilkan.

Perencanaan Kinerja yang dilakukan berguna untuk menyusun perioritas kegiatan

yang dibiayai dari sumber dana terbatas.

Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategi, Indikator kinerja Utama

beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja 2018

dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, RKPD 2018, Reviu IKU dan APBD.

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir telah menetapkan Perjanjian Kinerja

Tahun 2018 (Diuraikan garis besar perjanjian kinerja SKPD) Sebelum dan Setelah

REVIU sebagai berikut :

Tabel 2.7

Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2018 (Sebelum Reviu)

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

1 Meningkatnya

Kompetensi Tenaga

Kerja

Presentase Tenaga Kerja Yang Kompeten (%) 54%

Jumlah Calon Wirausaha Baru (orang) 75 org

2 Menurunnya Tingkat

Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 8,6%

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) 63,9%

3 Meningkatnya

Penempatan Tenaga

Kerja


Presentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan 15%

Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Lokal 30%

4 Meningkatnya

Perlindungan

Ketenagakerjaan

Prosentase Perusahaan Yang Berkasus Tentang

Ketenagakerjaan

25%

Prosentase Kasus Yang Diselesaikan Melalui Perjanjian

Bersama (PB)

55%

Prosentase Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta

Program Jamsostek

88%

Jumlah Perusahaan Yang Melaksanakan Peraturan

Ketenagakerjaan

12

perusahaan

5 Terwujudnya

Peningkatan Kualitas

Pelayanan Publik

Durasi/lamanya pengurusan Kartu AK I 20 menit


Nilai Evaluasi AKIP Disnaker CC

Persentase temuan yang ditindaklanjuti 70%

39

Setelah di REVIU dari jumlah 15 (lima belas) indikator menjadi 17 (tujuh belas)

indikator, sebagaimna dibawah ini :

Tabel 2.8

Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kab. Rokan Hilir

(Setelah Reviu)

No Sasaran Indikator Kinerja Target

1 meningkatnya kompetensi tenaga

kerja

Persentase Tenaga Kerja yang Kompeten

(%)

54%

Jumlah Calon Wirausahawan Baru

(orang)

75 org

2 menurunnya tingkat pengangguran

terbuka

Jumlah Angka Pengangguran terhadap

Angkatan Kerja

8,6%

Jumlah Penempatan Tenaga Kerja 63,9 %

3 meningkatnya penempatan tenaga

kerja


Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang

ditetapkan

15%


Lokal

30%

4 meningkatkan perlindungan

ketenagakerjaan

Persentase Perusahaan yang Berkasus

tentang Ketenagakerjaan

25%

Persentase Kasus yang diselesaikan

melalui Perjanjian Bersama (PB)

55%

Persentase Pekerja/Buruh yang menjadi

Peserta Jamsostek

88%

Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan

Peraturan Ketenagakerjaan

12 prs

5 meningkatnya kualitas pelayanan

dan kinerja organisasi

Durasi Lamanya Penyusunan AK I 20 menit


Nilai Evaluasi Nilai AKIP CC

Persentase Temuan yang Ditindaklanjuti 70%

Nilai Maturisasi SPIP Disnaker Level 2



100%

40

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN ROKAN HILIR

TAHUN 2018

Akuntabilitas kinerja merupakan media untuk menguraikan hasil

pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja. Dalam bab ini

akan diuraikan mengenai keberhasilan, kegagalan, hambatan/kendala dan

permasalahan yang dihadapi, serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil

oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir untuk lebih meningkatkan

kinerja dimasa yang akan datang.

Penilaian mencakup tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing

Indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja yaitu

Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja.

Adapun penilaian dimaksud disajikandengan urutan sebagai berikut :

1. Pengukuran Kinerja

2. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja

3. Akuntabilitas Keuangan

3.1. Pengukuran Kinerja

Istilah “kinerja” merupakan terjemahan dari reformance yang sering

diartikan oleh para cendikiawan sebagai prestasi penampilan atau unjuk kerja.

Kinerja adalah sepadan dengan prestasi kerja actual Performance, yang

merupakan hasil secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai

dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan

kepadanya. Husein Umar (2008:78), membagi aspek penilaian kinerja sebagai

berikut :

a) Kualitas Pekerja

b) Kuantitas Pekerja

c) Kerja Sama

d) Inisiatif

e) Kehandalan / Tanggung Jawab tentang pekerjaan

f) Kejujuran

41

Faktor yang mempengaruhi kinerja antara lain :

1. Kemampuan Kerja yaitu kapasitas seorang individu untuk mengerjakan

berbagai tugas dalam suatu pekerjaan (Robbin, 2007 :11).

2. Motivasi Kerjayaitu keadaan dalam diri seorang yang mendorong keinginan

individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai suatu

tujuan (Sukanto Reksohardiprojo dan T. Hani Handoko, 2004:78).

3. Disiplin Kerja yaitu kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua

peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku (Melayu S.P. Hasibuan,

2001:190).

Pengukuran Kinerja Dinas Tenaga Kerja dilaksanakan sesuai Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian Indikator Kinerja Strategis

diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing,

sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas

indikator sasaran strategis yang dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas

capaian indikator kinerja sasaran.

Penilaian capaian kinerja didasarkan pada Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam laporan ini, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten

Rokan Hilir dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target

kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian

tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran

yang ditetapkan dalam dokumen Reviu Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja

Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016-2021.

Hasil Reviu yang dilaksanakan Tim Kemmenpan & RB pada Tanggal 4

April - 6 April 2018 disarankan adanya Perubahan di Pengukuran Tujuan Dinas

Tenaga Kerja dan Indikator Kinerja Dari tujuan misi 2 (dua) sebagai berikut:

42

Tabel 3.1 Pengukuran Tujuan Tahun 2017 ( Sebelum Reviu)

NO TUJUAN INDIKATOR TUJUAN CAPAIAN

(%)

1 Meningkatkan kualitas dan

produktivitas tenaga kerja

melalui pelatihan keterampilan

Pelatihan Keterampilan yang

Berskala Nasional

0%

2 Meningkatkan penempatan

tenaga kerja dan perluasan

Kesempatan Kerja

Peningkatan Penempatan Tenaga

Kerja dan Perluasan

0%

3 Meningkatkan perlindungan dan

pengembangan lembaga

ketenagakerjaan

Adanya Lembaga

Ketenagakerjaan yang

Bersertifikat

0%

4 Meningkatkan kinerja dan

pelayanan organisasi

Peningkatan Kualitas Pelayanan

dan Kinerja Organisasi

0%

Tabel 3.2 Pengukuran Tujuan Tahun 2018 ( Setelah Reviu)

No Tujuan Indikator Tujuan Capaian

(%)

1 Meningkatkan Kualitas dan

Produktivitas Tenaga Kerja

Melalui Pelatihan

Keterampilan

Meningkatnya Kualitas dan

Produktivitas Tenaga Kerja

141 %

2 Meningkatkan Kesempatan

Kerja

Tingkat Pengangguran

Terbuka (%)

16,57 %

Tingkat Partisipasi Angkatan

Kerja

24,52%

3 Meningkatkan Perlindungan

dan Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

Adanya Lembaga

Ketenagakerjaan yang

Bersertifikat

127 %

4 Meningkatnya Kualitas


Organisasi

Peningkatan Kualitas


Organisasi

66,6 %

43

A. Pengukuran Kinerja Sasaran

Pengukuran kinerja sasaran tahun 2018 dilakukan dengan cara

membandingkan antara realisasi indikator kinerja sasaran di tahun 2018. Dengan

target dari indikator kinerja di tahun 2018, sebagaimana pada Renstra Dinas

Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir.

Catatan : Indikator kinerja sasaran adalah Indikator Kinerja Utama / Indikator

Kinerja Kepala SKPD ( Pejabat eselon II).

Tabel 3.3 Pengukuran Sasaran Tahun 2018(Setelah Reviu)

No Sasaran Indikator Kinerja Target

Realisasi

Ditahun

2018

Capaian

(%)

1 meningkatnya

kompetensi

tenaga kerja

Persentase Tenaga Kerja yang

Kompeten (%)

54% 84% 155%

Jumlah Calon Wirausahawan Baru

(orang)

75 org 95 org 127%

2 menurunnya

tingkat

pengangguran

terbuka

Jumlah Angka Pengangguran terhadap

Angkatan Kerja

8,6% 51,9 % 16,57%

Jumlah Penempatan Tenaga Kerja 63,9

%

15,67% 24,52%

3 meningkatnya

penempatan

tenaga kerja

Jumlah Lowongan Pekerjaan Baru 150

loker

9 loker 0,06 %

Persentase Pencari Kerja Terdaftar

yang ditetapkan

15% 16 % 106 %


Lokal

30% 4,7 % 15,6 %

4 meningkatkan

perlindungan

ketenagakerja

an

Persentase Perusahaan yang Berkasus

tentang Ketenagakerjaan

25% 13% 52%

Persentase Kasus yang diselesaikan

melalui Perjanjian Bersama (PB)

55% 8% 14%

Persentase Pekerja/Buruh yang menjadi

Peserta Jamsostek

88% 64% 73%

Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan

Peraturan Ketenagakerjaan

12 prs 14 prs 116%

5 meningkatnya

kualitas

pelayanan

dan kinerja

organisasi

Durasi Lamanya Penyusunan AK I 20

menit

20 menit 100%

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Baik n/a n/a

Nilai Evaluasi Nilai AKIP CC - -

Persentase Temuan yang

Ditindaklanjuti

70% n/a n/a

Nilai Maturisasi SPIP Disnaker Level 2 n/a n/a



100% 100% 100%

44

B. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama RENSTRA

Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten

Rokan Hilir setelah dilakukan Reviu oleh Tim Asisten Menpan Kabupaten Rokan

Hilir, Tetap mengacu pada Dokumen RPJMD 2016-2021 Kabupaten Rokan Hilir,

Permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi menjadi perhatian

dalam menyusun reviu target kinerja.

IKU adalah target utama yang merupakan indikator kelompok program

Urusan Pemerintah yaitu indikator inti, tugas pokok dan fungsi pemerintah di

bidang Ketenagakerjaan, adapun realisasi pencapaian target sebagaimana di

bawah ini :

Tabel 3.4

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2014-2018

INDIKATOR

KINERJA

HASIL TAHUN 2018 %

Capai

an

Target

Akhir

Tahun

RPJMD

(2021)

%

Capa

ian 2014 2015 2016 2017 Target Realisa

si

Presentase

Tenaga Kerja

Yang

Kompeten (%)

n/a n/a n/a 0,21

%

54% 84 155% 60% 140

%

Jumlah Calon

Wirausaha Baru

(orang)

n/a n/a n/a n/a 75 org 95 127% 150 org 63%

Jumlah Angka

Pengangguran

terhadap

Angkatan Kerja

n/a n/a n/a 0,61

%

8,6% 51,9 % 16,57

%

8% 15,4

1 %

Jumlah

Penempatan

Tenaga Kerja

n/a n/a n/a 0,55

%

63,9% 15,67

%

24,52

%

64,30% 24,3

7%

Jumlah

Lowongan

Pekerjaan Baru

n/a n/a n/a n/a 150

leker

9

Loker

6% 300

loker

3%

Presentase

Pencari Kerja

Terdaftar Yang

Ditempatkan

n/a n/a n/a n/a 15% 16% 106% 30% 53%

Persentase

Penyerapan

Tenaga Kerja

Lokal

n/a n/a n/a n/a 30% 4,7 % 15,6

%

45% 10,4

%

Prosentase

Perusahaan

Yang Berkasus

Tentang

Ketenagakerjaa

n

n/a n/a n/a 60% 25% 13 52% 20% 65%

45

INDIKATOR

KINERJA

HASIL TAHUN 2018 %

Capai

an

Target

Akhir

Tahun

RPJMD

(2021)

%

Capaia

n 2014 2015 2016 2017 Target Realisasi

Persentase

Kasus Yang

Diselesaikan

Melalui

Perjanjian

Bersama (PB)

n/a n/a n/a 12% 55% 8 14% 70% 11%

Persentase

Pekerja/Buruh

Yang Menjadi

Peserta

Program

Jamsostek

n/a 63% 63% 64% 88% 64 73% 92% 69%

Jumlah

Perusahaan

Yang

Melaksanakan

Peraturan

Ketenagakerjaa

n

n/a n/a n/a 33% 12 prs 14 116% 20

perusah

aan

70%

Durasi/lamanya

pengurusan

AK1

20

mnt

20

mnt

20

mnt

20

mnt

20 mnt 20

menit

100% 20

menit

100%

Indeks

Kepuasan

Masyarakat

(IKM)

n/a n/a n/a n/a Baik n/a n/a sangat

baik

n/a

Nilai Evaluasi

AKIP Disnaker n/a CC B B CC - - B -

Persentase

temuan yang

ditindaklanjuti

n/a n/a n/a n/a 70% n/a n/a 100% n/a

Nilai Maturitas

SPIP Disnaker n/a n/a n/a n/a Level 2 n/a n/a Level 3 n/a

Persentase

Laporan

Keuangan yang

diselesaikan

tepat waktu

n/a n/a n/a n/a 100% 100% 100% 100% 100%

Rata-rata Capaian Kinerja Tahun 2018 - 53,27

% -

42,59%

46

Tabel 3.5

Capaian Kinerja Sasaran Dinas Tenaga Kerja Tahun 2014 - 2018

No SASARAN INDIKATOR

KINERJA

Rata-rata

Capaian

Sasaran

Tahun

2018

n/a <100% =100% >100%


1 Meningkatnya

Kompetensi

Tenaga Kerja

Presentase Tenaga

Kerja Yang

Kompeten (%)

155% - - - meningkat

=154 %

Jumlah Calon

Wirausaha Baru

(orang)

127% - - - meningkat

=127 %


2 Menurunnya

Tingkat

Pengangguran

Terbuka

Jumlah Angka

Pengangguran

terhadap

Angkatan Kerja

16,57% - Meningkat

dari tahun

sebelumnya = 15,6 %

- -

Jumlah

Penempatan

Tenaga Kerja

24,52% - Meningkat dari tahun

sebelumnya

= 23,97 %

- -

Meningkatnya

Penempatan

Tenaga Kerja

Jumlah Lowongan

Pekerjaan Baru

6 % - Meningkat dari tahun

sebelumnya

= 6 %

- -

Presentase Pencari

Kerja Terdaftar

Yang

Ditempatkan

106 % - - - Meningkat

= 106 %

Persentase

Penyerapan

Tenaga Kerja

Lokal

15,6 % - Meningkat

dari tahun sebelumnya

= 15,6 %

- -

MISI 3 : Meningkatkan pembinaan Perluasan Kesempatan Hubungan Industrial dan

Perlindungan Tenaga Kerja

3 Meningkatnya

Perlindungan

Ketenagakerja

an

Prosentase

Perusahaan Yang

Berkasus Tentang

Ketenagakerjaan

52% - - - Meningkat

= 19 %

Persentase Kasus

Yang Diselesaikan

Melalui Perjanjian

Bersama (PB)

14% - Menurun

= 56 %

- -

Persentase

Pekerja/Buruh

Yang Menjadi

Peserta Program

Jamsostek

73% - Menurun

= 21 %

- -

Jumlah

Perusahaan Yang

Melaksanakan

Peraturan

Ketenagakerjaan

116 % - Menurun

= 34 %

- -

47

No SASARAN INDIKATOR

KINERJA

Rata-

rata

Capaian

Sasaran

Tahun

2018

n/a <100% =100% >100%


4 Meningkatnya

Kualitas

Pelayanan dan

Kinerja

Organisasi

Durasi/lamanya

pengurusan AK2

100 % - - 100% -

Indeks Kepuasan

Masyarakat

(IKM)

n/a

n/a - - -

Nilai Evaluasi

AKIP Disnaker

200 % - - - 200%

Persentase

temuan yang

ditindaklanjuti

n/a n/a - - -

Nilai Maturitas

SPIP Disnaker

n/a n/a - - -

Persentase

Laporan

Keuangan yang

diselesaikan

tepat waktu

100 %

- - 100% -

Dalam misi I terdapat satu sasaran dan dua indikator kinerja, dengan rata-

rata capaian sasaran mengalami peningkatan, hal ini disebabkan adanya kenaikan

jumlah presentase tenaga kerja yang kompeten yang didapat dari adanya

pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh lembaga- lembaga swasta. Adapun

lembaga swasta yang dimaksut adalah ; LPK Alang Komputer (kejuruan

computer); LPK Syaf Com Education (kejuruan computer); LPK Start Komputer

(kejuruan computer); LPK Khirina Bimkom (kejuruan computer); LPK Yusri-i3

(kejuruan tata busana salon & tata rias pengantin).

Misi 2 merupakan misi capaian dalam RPJMD yang terdiri dari jumlah

pengangguran terhadap angkatan kerja atau dikenal dengan jumlah pengangguran

terbuka (TPT). Dari tabel di atas disimpulkan bahwa Jumlah Pengangguran

Terhadap Angkatan Kerja Di Kabupaten Rokan Hilir mengalami kenaikan setiap

tahunnya, hal ini disebabkan karena jumlah lowongan pekerjaan lebih sedikit

dibandingkan pencari kerja, dimana pekerja berkeinginan bekerja pada upah yang

berlaku (UMK) tetapi tidak mendapatkan lowongan pekerjaan.

48

Tabel 3.6

Pencapaian Target Misi RENSTRA Setelah Reviu Tahun 2018

Misi

Jumlah

Indikator

Sasaran

Rata-rata

Capaian

Misi

Tingkat Pencapaian Misi

Melebihi

(>100%)

Tercapai

('=100%)

Tidak

Tercapai

(<100%)

Tidak Ada

1 2 141 % 2 - - -

2 5 33,93 % 1 4 -

3 4 63,75% 1 - 3 -

4 6 66% 1 2 - 3

Jumlah 17 108.42% 5 2 7 3

Kemudian selanjutnya kinerja pencapaian dirinci menurut kategori pencapaian

indikator sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.7

Kategori Pencapaian Indikator Sasaran RENSTRA

Dinas Tenaga Kerja Tahun 2018

Sasaran

Jumlah

Indikator

Sasaran

Rata-rata

Capaian

Sasaran

Tingkat Pencapaian Target

Melebihi

(>100%)

Tercapai

('=100%)

Tidak

Tercapai

(<100%)

Tidak

Ada

Sasaran 1 2 141 % 2 - - -

Sasaran 2 2 20,54 % - - 2 -

Sasaran 3 3 42,53 % 1 - 2 3

Sasaran 4 4 63,75% 1 - 3 -

Sasaran 5 6 66% 1 2 - 3

Jumlah 17 66,76% 5 2 6 6

Untuk mengukur keseluruhan Kinerja Dinas Tenaga Kerja tercermin atau

sudah terwakili dalam empat misi, 5 (lima) sasaran dan 17 (tujuh belas) indikator

sebagaimana dijelaskan diatas. Misi yang disusun dalam RENSTRA Dinas

Tenaga Kerja merupakan jawaban “Mengapa Dinas Tenaga Kerja Menjadi salah

satu Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir”. Disnaker menangani

Permasalahan Ketenagakerjaan dari awal yaitu pengangguran dan pencari kerja,

kemudian setelah tidak mendapatkan pekerjan yaitu pekerja yang terkena

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan tenaga kerja kurang produktif,

49

penangannya diakomodir dalam Misi 2 (dua) “ Meningkatkan Penempatan Tenaga

Kerja”. Kemudian penanganan ketika sedang bekerja atau disebut during

Employment yaitu Melindungi perusahaan dan pekerja ketika sedang bekerja,

dicerminkan dalam Misi 3 (tiga) ‘Meningkatkan Pembinaan Perluasan

Kesempatan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja dengan sasaran

Meningkatkan Perlindungan Ketenagakerjaan”.

Misi 4 (empat) Meningkatkan Kinerja Organisasi yang Baik dengan

prinsip Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (good governance), satu sasaran

yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja organisasi dengan 6 (enam

indikator).

C. Pengukuran Kinerja Program dan Kegiatan

Pengukuran kinerja program dan kegiatan tahun 2018 dilakukan dengan

cara membandingkan realisasi indikator kinerja program dan kegiatan di tahun

2018, dengan target dari indikator kinerja program dan kegiatan di tahun 2018,

sebagaimana di Renja Tahun 2018 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir.

Catatan : Indikator kinerja program (outcome) adalah indikator kinerja pejabat

eselon III, dan indikator kinerja kegiatan (output) adalah indikator kinerja pejabat

eselon IV.

50

Tabel 3.8 Pengukuran KinerjaProgram dan Kegiatan

N

O Program/Kegiatan

Target Tahun

2018

Realisasi

Tahun 2018

Capaia

n %

A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat 400 surat 400 surat 100%

2 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

12 bulan 12 surat 100%

3 Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

4 org 4 orang 100%

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 bulan 12 bulan 100%

5 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

12 bulan 12 bulan 100%

6 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor


7 Penyediaan Peralatan Rumah

tangga


8 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan


9 Penyediaan Makanan dan

minuman



Konsultasi Keluar Daerah


11 Penyediaan Jasa Tenaga

Administrasi Kantor

31 orang 31 orang 100%


Konsultasi Dalam Daerah


51

NO Program/Kegiatan Target Tahun

2018

Realisasi

Tahun 2018

Capaia

n %

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil

Jabtan

1 unit 1 unit 100%

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

1 unit 1 unit 100%

3 Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan

Gedung Kantor


C Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 25 orang 16 orang 64 %

D Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

(LAKIP, LPPD, LKPJ)

1 laporan 1 laporan 100%

2 Evaluasi Renja 1 laporan 1 laporan 100%

3 Penyusunan Laporan Akhir Tahun 1 kegiatan 1 kegiatan 100%

4 Penyusunan RKA/DPA SKPD 12 bulan 12 bulan 100 %


Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi SKPD/Pihak Ketiga



Pelaporan Keuangan Akhir

Tahun/Kepada Pihak Ketiga


II URUSAN

E Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

sistem Pelaporan Organisasi Perangkat

daerah bidang ketenagakerjaan

10 buku 0 buku 0%

F Program Peningkatan Kesempatan Kerja

1 Pameran Bursa Kerja (Job Fair) 20 prs 0 prs 0%

G Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

1 Kegiatan Dewan Pengupahan

Kabupaten Rokan Hilir

12 sidang 1 sidang 8,3 %

52

Dari data diatas memperlihatkan bahwa kinerja pada bagian Urusan

Ketenagakerjaan; Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga

Kerja; Program Peningkatan Kesempatan Kerja; Program Perlindungan

dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, masih sangat rendah, dengan

rata- rata capaian kinerja sebesar 8,3 %. Menurut Mangkunegara (2002:22),

kinerja adalah sepadan dengan prestasi kerja actual performance, yang merupakan

hasil secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang Aparatur dalam

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Tingkat Capaian Kinerja Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas

Tenaga kerja sebesar 0 % dengan Predikat Kerja Sangat Rendah (0%),

sedangkan Rata- rata Capaian Realisasi Keuangan sebesar Rp. 100.884.000

(realisasi fisik 76,4% ) dengan Pagu APBD Rp. 132.040.000 ( Sisa Dana

APBD Rp. 31.155.100,- ), hal ini memperlihatkan bahwa kinerja Program

Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja untuk Kegiatan

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Sistem Pelaporan Organisasi (target

Kinerja 10 buku) Sangat Rendah yaitu tidak adanya buku yang terealisasi

yaitu sebanyak 10 Buku.

2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Program Peningkatan Kesempatan Kerja dengan Anggaran APBD

Rp.638.050.000 Realisasi Keuangannya adalah sebesar 0% dengan

memperoleh Rata-rata Capaian Kinerja Sangat Rendah yaitu 0%, dengan

Predikat Kinerja 0% (Sangat Rendah). Ketidak berhasilan Program

Peningkatan Kesempatan Kerja disebabkan oleh kegiatan Pameran Bursa

Kerja (Job Fair) Tidak dijalankan (dimatikan) yang mengakibatkan tidak

adanya kinerja pada Bidang Penempatan Tenaga kerja.

53

3 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Tingkat Capaian Kinerja Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan sebesar 8,3 % (Sangat Rendah) yaitu tidak terpenuhinya

target akhir Rentra yaitu 12 sidang dengan Realisasi Kinerja 1 (satu) Sidang.

Adapun pagu APBD yang tersedia untuk Kegiatan Dewan Pengupahan Tahun

2018 sebesar Rp. 524.380.000,- dengan Realisasi Keuangan yaitu Rp.

121.284.000,-

3.2. Evaluasi Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi Kinerja analisis pencapaian indikator kinerja bertujuan

mengetahui perbandingkan antara target dan realisasi, serta kemajuan dan kendala

yang dijumpai dalam pencapaian misi, dinilai dan dipelajari untuk perbaikan atau

penyempurnaan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. selain

itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efesiensi dengan cara

membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi.

Analisis ini menggambarkan tingkat efesiensi yang dilakukan oleh instansi

dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input

tertentu.

Selanjutnya dilakukan pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang

menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau

dampak. Analisis Sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja dengan Indikator yang

telah di-Reviu menjelaskan faktor pendukung keberhasilan pencapaian target dan

faktor penghambatan atau permasalahan target yang tidak tercapai. 17

(tujuh belas) target kinerja diatas, merupakan turunan dari target misi 2 (dua)

dengan sasaran Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka yaitu Tingkat

Pengangguran Terbuka (%); Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%).

Pengukuran kinerja yang telah di-Reviu, analisis pencapaian kinerja dalam

pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

54

3.2.1. Analisis Capaian Kinerja Sasaran 1

Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja mempunyai 2 (dua) indikator kinerja

sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.9 Meningkatkan Kompetensi Tenaga Kerja

N

o

Indikator

Kinerja Satuan

Capaian

2017

Tingkat Pencapaian

Target 2018

Presentase

Capaian

Kinerja

Kategori

Target Realisasi

1 Presentase

Tenaga Kerja

yang

Kompeten

(%)

% 0,61% 54 84 155 Melebihi

Target

2 Jumlah

Calon

Wirausaha

Baru (orang)

Orang 0,55% 75 95 127 Melebihi

Target

Grafik 3.1 Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja

Persentase Tenaga Kerjayang Kompeten (%) Jumlah Calon Wirausaha

Baru (orang)

0.61%

0.55%

156%

127%

Tahun 2017 Tahun2018

55

a) Indikator Presentase Tenaga Kerja Kerja yang Kompeten

Indikator Presentase Tenaga Kerja yang Kompeten adalah cerminan

kinerja bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, rumusan yang

terkandung dalam target tersebut adalah Jumlah Tenaga Kerja yang

terlatih/Jumlah Tenaga Kerja yang terdaftar x 100 %. Rumusan ini didapat dari

pengertian Kompetensi Tenaga Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu

yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan/keahlian dan sikap kerja sesuai

dengan standar kompetensi yang ditetapkan. Pencari kerja terdaftar yang memiliki

Sertifikat Pelatihan dari Lembaga Swasta dianggap sudah mempunyai kompetensi

dibidangnya, walaupun tanpa adanya kegiatan pelatihan dari Disnaker untuk

dilakukan pelatihan atau di uji kompetensi, Permasalahannya yang mereka

butuhkan adalah peluang kerja sesuai dengan kompetensi kerja yang dimilikinya.

Upaya selanjutnya yang harus dilakukan dalam meningkatkan kompetensi

tenaga kerja agar pencari kerja di terima di dunia kerja, adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Lembaga Pelatihan Kerja melalui

pembinaan sertifikat.

2. Mendorong majunya pendidikan formal, karena merupakan salah satu

persyaratan untuk bekerja dalam suatu perusahan, serta melalui pendidikan

non formal, berupa keterampilan khusus, kemampuan berkomunikasi serta

diarahkan untuk menjadi lulusan sekolah yang mampu menciptakan suatu

lapangan kerja.

3. Meningkatkan kegiatan pelatihan kerja

Pengangguran kebanyakan disebabkan oleh masalah tenaga kerja yang tidak

terampil dan ahli.Perusahaan lebih menyukai calon pegawai yang sudah

memiliki keterampilan atau keahlian.

b). Indikator Jumlah Calon Wirausahaan Baru

Jumlah calon wirausaha baru di tahun 2018 sebanyak 95 (Sembilan puluh

lima) orang dengan capaian sebesar 127% (melebihi target 2018 sebesar 75 orang)

sedangkan di tahun 2017 jumlah calon wirausaha baru yaitu sebanyak 0 % ( tidak

ada calon wirausaha baru) hal ini menunjukan terjadi peningkatan calon

wirausaha baru.

56

Untuk mencapai target tersebut pada umumnya yang di lakukan adalah

melakukan pelatihan sesuai tupoksi bidangnya. Namun di disnaker Kab. Rokan

Hilir tidak mengadakan kegiatan pelatihan tenaga kerja melainkan hasil dari

dukungan pelatihan lembaga swasta yang menghasilkan Tenaga Kerja yang

besertifikat dan memiliki kompetensi untuk membuka usaha baru.

Masalah penggangguran menjadi sedikit terpecahkan apabila muncul

keinginan untuk menciptakan lapangan usaha sendiri atau berwirausaha. Cara ini

berpeluang besar dalam mengurangi pengangguran dalam masyarakat. Menjadi

wirausaha tidak menuntut pendidikan yang tinggi, namun yang dibutuhkan sedikit

modal dan keuletan serta keterampilan dalam menjalankan usahanya.

Upaya Selanjutnyayaitu meningkatkan penciptaan wirausaha baru dengan

mendorong sikap kewirausahaan para pencari kerja.


Pengangguran terjadi bila pekerja berkeinginan bekerja pada upah yang

berlaku tetapi tidak mendapatkan lowongan pekerjaan. Oleh karena itu yang

paling pokok adalah perlu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan demikian

akan memberikan peluang kesempatan kerja baru atau dapat memberikan

kesempatan industri untuk meningkatkan output, peningkatan output tentunya

akan meningkatkan penggunaan faktor produksi. Dan Tenaga Kerja adalah salah

satu faktor produksi, peningkatan kebutuhan faktor produksi tenaga kerja

berdampak pada berkurangnya jumlah pengangguran.

Tabel 3.10

Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka

No Indikator Kinerja Satuan

Capaian

2017

Tingkat Pencapaian

Target 2018

Presentas

e Capaian

Kinerja Target Realisasi

1 Jumlah Angka

Pengangguran

terhadap Angkatan

Kerja

% 0,61% 8,6 51,9 % 16,57%

2 Jumlah Penempatan

Tenaga Kerja % 0,55% 63,9 15,67% 24,52%

57

a). Jumlah Angka Pengangguran terhadap Angkatan Kerja

Setiap Tahun tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Rokan Hilir terus

mengalami Kenaikan hal ini disebabkan persentase mereka yang ingin bekerja,

namun tidak memiliki pekerjaan disebabkan karena minimnya lapangan kerja

yang tersedia, disamping itu jumlah usia produktif rata-rata setiap tahun

mengalami peningkatan, dapat di lihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.11

Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Produktif

No Kelompok

Umur

Jumlah Penduduk Usia Produktif

2014 2015 2016 2017 2018

1 15-19 61,403 62,115 63,159 64 ,39 65,500

2 20-24 54,717 55,177 55,399 55,488 55,470

3 25-29 53,536 55,012 56,498 57,897 58,000

4 30-34 50,148 50,996 52,069 53,071 55,071

5 35-39 47,351 48,654 49,584 50,510 51,520

6 40-44 40,699 42,529 44,422 46,224 46,200

7 45-49 32,728 34,514 36,363 38,238 38,300

8 50-54 24,999 26,549 28,094 29,717 28,800

9 55-59 18,016 19,308 20,699 22,064 23,000

10 60-64 10,793 11,774 12,806 13,921 13,921

11 65-69 6,334 6 ,807 7,352 7 ,975 7,975

Total 400,724 406,628 426,445 367,130 443,757

58

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

Tahun2014

Tahun2015

Tahun2016

Tahun2017

Tahun2018



Lebih jelas dapat ditampilkan grafik peningkatan jumlah penduduk usia produktif

di bawah ini :

Grafik 3.2 Perbandingan Jumlah Penduduk Usia Produktif dari tahun 2014-2018

Pengukuran Kinerja Organisasi perlu dibandingkan dengan pencapaian kinerja

tahun-tahun sebelumnya sebagai progess report kinerja organisasi yang

bersangkutan, sebagai perbandingan disajikan capaian kinerja Tahun 2015-2018,

target tingkat pengangguran Terbuka adalah Indikator yang di tetapkan dalam

RPJMD kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016-2021.

Tabel 3.12

Jumlah Angka Pengangguran Terhadap Angkatan Kerja

Tahun 2015-2018

No Uraian Jumlah Angka Pengangguran Terhadap Angkatan Kerja

2015 2016 2017 2018

1 Realisasi 8,62 % 8,85 % 14,29 51,9 %

2 Meningkat - 0,23 % 5,44 % 37,61 %

3 Menurun - - - -

59

b). Jumlah Penempatan Tenaga Kerja

Tabel 3.13

Jumlah Penempatan Tenaga KerjaTahun 2015-2018

No Uraian Jumlah Penempatan Tenaga Kerja

2015 2016 2017 2018

1 Realisasi 56,53 % 57,61 % 35,37 15,67%

2 Meningkat - 1,08 % - -

3 Menurun - - 22,24 % 19,7%


Pada dasarnya untuk mengatasi pengangguran, perlu adanya pemberian

informasi yang cepat. Salah satu munculnya masalah pengangguran karena

pencari kerja tidak tahu perusahaan apa saja yang membuka lowongan kerja, atau

perusahaan seperti apa yang cocok dengan keterampilan yang dimiliki.

Sesuai undang-undang Nomor 17 Tahun 1981 tentang wajib lapor

Ketenagakerjaan, perusahaan mempunyai kewajiban melaporkan perkembangan

perusahaannya kepada Pemerintah melalui OPD yang membidangi

ketenagakerjaan. Permasalahan Disnaker dari tahun ke tahun mengalami kesulitan

dalam memperoleh data dari perusahaan, Sehingga mengakibatkan target kinerja

Dinas Tenaga Kerja tidak tercapai. Hal ini disebabkan karena pihak Perusahaan

mengharapkan dalam proses menyampaikan laporan hendaknya melalui Website

Resmi Dinas Tenaga Kerja sedangkan Dinas Tenaga Kerja Belum memiliki

Website Resmi.

Penyelesaiannya Bidang yang terkait harus menyusun aplikasi Sistem

Informasi Ketenagakerjaan yang berisi tentang Wajib Lapor On-line. Dengan

sistem ini diharapkan dapat memudahkan terhadap perusahaan untuk

menyampaikan laporan perusahaan melalui Web Site Wajib Lapor On-line

(Paperless), Selain itu Dinas Tenaga Kerja harus menyediakan Informasi

Lowongan Pekerjaan melalui job fair/pameran kerja melalui Bursa Kerja

60

On-Line. Bursa Kerja Online ini (BKOL) memberikan kemudahan kepada

Pengusaha melakukan Entry secara On-line lowongan pekerjaan yang tersedia.

Harapan kedepan adalah jumlah lowongan kerja yang tersedia di Kabupaten

Rokan Hilir meningkat dengan diketahuinya dan dilaksananya Wajib Lapor

Ketenagakerjaan oleh Perusahan melalui Website tersebut.

Tabel 3.14

Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja


Capaian

2017

Capaian 2018

Kategori Target Realisasi

1 Jumlah Lowongan

Pekerjaan Baru

Loker n/a 150

loker

9 loker 6 %

2 Persentase Pencari

Kerja terdaftar yang

ditempatkan

% n/a 15% 16% 106%

3 Persentase

Penyerapan Tenaga

Kerja Lokal

% 1,68% 30% 4,7 % 15,6 %


Pencapaian sasaran 4 Misi 3 disusun 4 indikator yaitu: Presentase Perusahaan

yang berkasus tentang Ketenagakerjaan; Persentase Kasus yang Diselesaikan

Melalui Perjanjian Bersama (PB); Persentase Pekerja / Buruh yang menjadi

peserta Program Jamsostek; Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Peraturan

Ketenagakerjaan. Misi ini menjadi target kinerja Bidang Hubungan Industral.

Realisasinya sebagaimana tabel dibawah ini:

61

Tabel 3.15 Meningkatkan Perlindungan Ketenagakerjaan


Capaian

2017

(%)

Tahun 2018 Capaian

2018

(%) Target Realisasi

1 Presentase

Perusahaan Yang

Berkasus Tentang

Ketenagakerjaan

persen 33% 25 13 52%

2 Prosentase Kasus

Yang Diselesaikan

Melalui Perjanjian

Bersama (PB)

Persen 70% 55 8 14

3 Prosentase

Pekerja/Buruh Yang

Menjadi Peserta

Program Jamsostek

Persen 94% 88 64 73

4 Jumlah Perusahaan

Yang Melaksanakan

Peraturan

Ketenagakerjaan

Perusa

haan

0% 12 14 117%

(mening

kat)

a) Presentase Perusahaan Yang Berkasus Tentang Ketenagakerjaan

Indikator kinerja pertama direalisasikan pada tahun 2017 sebesar 33% dan

di tahun 2018 sebesar 52% Capaian ini meningkat dari tahun sebelumnya.

Dengan rumus Jumlah Perusahaan yang berkasus/jumlah perusahaan x 100 %.

Akumulasi capaian kasus Tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 sebesar 46%

kasus. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Renstra yaitu 55%

maka persentase penurunan kasus sampai dengan tahun 2018 belum terealisasi.

Upaya selanjutnya yang harus dilakukan dalam rangka mencapai target

Indikator ini antara lain :

a. Pemantauan Tunjangan Hari Raya (THR)

b. Pengawas Potensi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Pekerja di Luar

BPJS Ketenagakerjaan

c. Penyuluhan Penegakan Hukum Norma Pengupahan

d. Pemeriksaan Penerapan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan

e. Penyelesaian Kasus Pengupahan JAMSOSTEK

62

b). Presentase Kasus Yang Diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama

(PB)

Presentase Kasus Yang Diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama (PB)

merupakan tolak ukur kinerja OPD dalam rangka menciptakan hubungan

Industrial yang selaras dan harmonis.Hubungan Industrial yang selaras dan

harmonis diwujudkan melalui minimalisir terjadinya perselisihan hubungan

industrial, artinya semakin sedikit kasus perselisihan yang terjadi maka kinerja

OPD semakin meningkat. Sedikitnya jumlah kasus merupakan salah satu indikator

bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan industrial sudah memahami

bagaimana strategi untuk menciptakan pola-pola hubungan yang selaras dan

harmonis.

Terjadinya perselisihan hubungan industrial dipengaruhi multi faktor.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perselisihan sebagaimana diungkapkan Patriek

Quinn (2003) terdiri dari sejumlah elemen, yaitu : kerangka hukum, peran dan

sikap mitra sosial adat istiadat / budaya masyarakat.

Indikator angka perselisihan hubungan industrial sebagaimana ditetapkan

dalam dokumen Renstra OPD diproyeksikan dalam bentuk persentase, dan tidak

ada informasi kondisi pada tahun 2015. Sehingga menyulitkan pengukuran kinerja

pada tahun - tahun berikutnya. Terkait dengan kondisi tersebut maka pengukuran

terhadap pencapaian kinerja OPD untuk Indikator ini dilakukan berdasarkan

jumlah perselisihan hubungan industrial yang terdata pada Bidang Hubungan

Industrial, khususnya pada Kasi Perselisihan Hubungan Industrial.

Pada tahun 2016 jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang

ditangani oleh Dinas Tenaga Kerja Kab. Rokan Hilir sejumlah 10 kasus. Jumlah

kasus pada tahun 2017 dan 2018 sejumlah 15 kasus dan 13 kasus. Berdasarkan

data-data tersebut maka diasumsikan bahwa jumlah kasus perselisihan hubungan

industrial sampai dengan tahun 2018 adalah sebanyak 38 kasus.

Faktor-faktor penyebab masih tingginya angka pengaduan/kasus yang

harus diselesaikan baik secara Perjanjian Bersama (PB), Anjuran Mediator

Provinsi, maupun Pengadilan Hubungan Industrial/PHI antara lain:

63

1. Masih minimnya sosialisasi UU No 13 Tahun 2003 tentang pada Serikat

Pekerja sehingga wawasan terhadap hak dan tanggung jawab pekerja di

perusahaan, baik oleh perusahaan maupun pemerintah.

2. Tidak dianggarkannya pada tahun 2017 dan 2018 untuk menyelesaikan

kasus baik di tingkat Kabupaten/Provinsi

3. Minimnya sosialisasi Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja

Bersama (PKB) di masing-masing perusahaan.

4. Masih adanya perusahaan yang belum memiliki Peraturan Perusahaan (PP)

maupun Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

5. Masih adanya perusahaan yang belum memiliki Lembaga Bipartit terhadap

karyawan yang semestinya dapat/bisa diselesaikan secara Internal di

Perusahaan tersebut.

Grafik 3.3

Perbandingan Kasus Masuk dan Kasus Selesai Melalui Perjanjian Bersama

Tahun 2016-2018

10

15 13

4

7

7

2016 2017 2018

Perbandingan Kasus yang Masuk dengan Kasus Selesai Melalui

Perjanjian Bersama Tahun 2016-2018

Kasus Masuk Kasus Selesai

64

c). Presentase Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program

Jamsostek

Formulasi =

Jumlah Tenaga Kerja yang terdaftar

jumlah tenaga kerja yang mengikuti jamsostek x 100 %

Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja

dalam bentuk santunan berupa uang pengganti sebagian dari penghasilan yang

hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang

dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua,

dan meninggal dunia. Jumlah pekerja 17.648 orang yang masuk menjadi peserta

Jamsostek di Kab. Rokan Hilir.Berikut daftar peserta Jamsostek Tahun 2018.

65

Tabel 3.16

Daftar Perusahaan Kabupaten Rokan Hilir 2018

(AKTIF JAMSOSTEK)

NO NAMA PERUSAHAAN ALAMAT

PERUSAHAAN

JUMLAH

TENAGA

KERJA

SEKTOR USAHA

1 PT. Salim Ivomas Pratama

Desa Balam

Sempurna 980

Perkebunan Kelapa

Sawit

(Kebun Balam) Km 21

2 PT. Salim Ivomas Pratama Desa Balai Jaya 1026

Perkebunan Kelapa

Sawit

(Kebun Sei Dua)

3 PT. Salim Ivomas Pratama Kebun Kayangan 1120

Perkebunan Kelapa

Sawit

(Kebun Kayangan)

4 PT. Salim Ivomas Pratama Kebun Kencana 629

Perkebunan Kelapa

Sawit

(Kebun Kencana)

5 PT. Gunung Mas Raya

Desa Balam

Sempurna 898

Perkebunan Kelapa

Sawit

Sei Rumbia -1 Km 31

6

PT. Gunung Mas Raya

Kebun Sei Rumbia 2

Desa Balam

Sempurna 900

Perkebunan Kelapa

Sawit

Sei Rumbia 2

7

PT. Gunung Mas Raya

Kebun

Desa balam

Sempurna 105

Perkebunan Kelapa

Sawit

Sei Bangko -2

8 PT. Cibaliung Tunggal Kebun Cibaliung 751

Perkebunan Kelapa

Sawit

Plantation

9

PT. PN V Kebun Tanah

Putih Desa Pasir Putih 424

Perkebunan Kelapa

Sawit

10

PT. PN III Kebun Sei

Meranti Sei Meranti 820

Perkebunan Kelapa

Sawit


Desa Balam

Sempurna 130

Perkebunan Kelapa

Sawit

PKS Balam

12 PT. Salim Ivomas Pratama Balai Jaya Kota 122

Perkebunan Kelapa

Sawit

PKS Sei Dua


Desa Balam

Sempurna 150

Perkebunan Kelapa

Sawit

PKS Kayanagan

14 PT. Geliga Bagan Riau

Desa Bahtera

Makmur 121

Perkebunan Kelapa

Sawit

15 PT. PN (PKS Tanah Putih) Desa pasir Putih 167

Perkebunan Kelapa

Sawit

16 PT. Sinar Perdana caraka

Desa Balai Jaya Km

38 144

Perkebunan Kelapa

Sawit

17 PT. Darma Wungu Guna Dusun Buluh Cina 89

Perkebunan Kelapa

Sawit

66


PERUSAHAAN

JUMLAH

TENAGA

KERJA

SEKTOR USAHA

18 PT. Cipta Agro Sejati PKS Desa Bakti Makmur, 86

Perkebunan Kelapa

Sawit

Kec. Bagan

Sinembah

19 PT. Kencana Andalan Desa Jayantri, Kep, 111

Perkebunan Kelapa

Sawit

Nusantara Makmur Jaya

20 Bank Mandiri Cabang

Jln. Sudirman Bagan

Batu 22 Perbankan

Bagan Batu

21

Bank Panim Cab. Bagan

batu

Jl. Sudirman Bagan

Batu 10 Perbankan

22

Bank Syariah Mandiri,

Cabang

Jl. Sudirman Bagan

Batu 16 Perbankan

bagan Batu

23 PT. BFI Finace

Jl. Sudirman Bagan

Batu 34 Jasa Keuagan

24 PT. Central Sandra Finance

Jl. Sudirman Bagan


25 PT. Adira Dinamika Multi

Jl. Sudirman Bagan


Finance

26 PT. Sinar Mitra Sepadan

Jl. Sudirman Bagan

Batu 25

Pengolahan Kelapa

Sawit

27 PT. Suria Alam Abadi

Jl. Sudirman Bagan

Batu 28 Perhotelan

(Suzuya Hotel)

28

PT. Mulya Citra

WiraPratama

Jl. Sudirman Bagan

Batu 28 Perhotelan

(Hotel Bintang Mulia)

29 PT. Suriatama Mahkota

Jl. Sudirman Bagan

Batu 111 Departemend Store

Kencana (Suzuya Deps)

30

PT. Bhakti Jaya Persada

Riau Desa Bhakti Makmur 22 Perdagangan

Kec. Bagan

Sinembah

31 PT. Oskar Saputra Jl. Lancang Kuning, 15 Pembibitan

Bagan Batu

32 PT. Lahan Tani Sakti Estate Desa Pujud 494

Perkebunan Kelapa

Sawit

33

PT. Karya Abadi Sama

Sejati Dusun Pematang 275

Perkebunan Kelapa

Sawit

PKS Genting Desa Pujud

34 PT. Hasil Karya Bumi Sejati

Dusun Kasang

Bangsawan 12

Perkebunan Kelapa

Sawit

Desa Pujud

35

PT. Tunggal Mitra P

Manggala Desa Siarang Siarang 534

Perkebunan Kelapa

Sawit

E3 Pujud

67


PERUSAHAAN

JUMLAH

TENAGA

KERJA

SEKTOR USAHA

36

PT. Tunggal Mitra P

Manggala Desa Pujud 578

Perkebunan Kelapa

Sawit

E2

37

PT. Tunggal Mitra P

Manggala

Desa Siarang

Siarang Pujud 587

Perkebunan Kelapa

Sawit

38 PT. PN V Kebun PKS

Kep. Tanjung

Medan 623

Perkebunan Kelapa

Sawit

Tanjung Medan

39

PT. PN III PKS Sei

Meranti

Desa Meranti

Makmur 181

Perkebunan Kelapa

Sawit

40 PT. Karyabadi SamaSejati

Dusun Pematang

Genting 135

Perkebunan Kelapa

Sawit

Kebun Desa Pujud

41

PT. Hasil Karya Bumi

Sejati

Dusun Kasang

Bangsawan 89

Perkebunan Kelapa

Sawit

(PKS) Desa Pujud

42 PT. Lahan Tani Sakti Desa Pujud 38

Perkebunan Kelapa

Sawit

43

Pt. Tunggal Mitra

Plantation

Desa Siarang

Siarang 131

Perkebunan Kelapa

Sawit

PKS

44

PT. Gunung Mas Raya

PKS

Desa Balam

Sempurna 157

Perkebunan Kelapa

Sawit

Sei Bangko

45

PT. Bahana Nusa

Interindo Km 21 Balam 124

Perkebunan Kelapa

Sawit

46

PT. Cevron Pasific

Indonesia Bangko Camp 117

Perkebunan Kelapa

Sawit

47

PT. Asrindo Citraseni

Satria

Bangko Camp

(Mitra PT. 301

Perkebunan Kelapa

Sawit

Cevron)

48 PT. Sclumberger Geopysic

Bangko Camp

(Mitra PT. 92

Perkebunan Kelapa

Sawit

Nusantara Cevron)

49

PT. Baker Hughes

Indonesia

Bangko Camp

(Mitra PT. 22

Perkebunan Kelapa

Sawit

Cevron)

50 PT. Dowel Anadriln

Bangko Camp

(Mitra PT. 138

Perkebunan Kelapa

Sawit

Sclumberger Cevron)

51 PT. Cahaya Riau

Bangko Camp

(Mitra PT. 61

Perkebunan Kelapa

Sawit

Cevron)

68

NO NAMA PERUSAHAAN ALAMAT PERUSAHAAN

JUMLAH

TENAGA

KERJA

SEKTOR

USAHA

54 PT. Berkat Karunia Phala Bangko Camp (Mitra PT. 26

Cevron)

55 PT. Adonara Bakti Bangsa Bangko Camp (Mitra PT. 404

Cevron)

56 PT. Mitra Prana Abadi Bangko Camp (Mitra PT. 14 Perkebunan

Sentosa Cevron) Kelapa Sawit

57 PT. Rifansi Dwi Putra Bangko Camp (Mitra PT. 46

Cevron)

58 PT. Wahanakarsa Bangko Camp (Mitra PT. 82

Swandiri Cevron)

59 PT. Sindora Seraya Kep. Bentayan 288

Perkebunan

Kelapa sawit

60 Jatim Jaya Perkasa Desa Pedamaran 100

(PKS)

61 PT. Jatim Jaya Perkasa Desa Pedamaran 1517

(Kebun)

62 PT. Daya Guna Sejahtera Jl. Sudirman Melayu Besar 121

(PKS)

63 PT. Ruas Utama Jaya Kep. Labuhan Papan 61

64

PT. Simpang Kanan

Lestarindo Dusun Suka Damai 122

Perkebunan

Kelapa sawit

65 Dwi Mitra Daya Riau Dusun Bukit Badak II, 122

Kota Parit

67 Jaya Gemilang Sukses Kel. Sedinginan 155

Kec. Tanah Putih

68 PT. Sawit Riau Makmur Desa Teluk Mega 129

69 PT. Graha Dinamika Desa Tanah Putih 9

Sejahtera

70 PT. Adi Karya Sp. Mutiara 76

71

PT. Family Angga Rocky

BS Jl. Mansoerdin RT.2/RW2, 1

72 PT. Mangido Asi Nauli Jl. Simp Benar RT.007/RW 5

73 Hotel Bagan Jl. Perniagaan Bgansiapiapi 10 Perhotelan

74 Hotel Mahera Jl. Utama Bagansiapiapi 5 Perhotelan

75 Hotel Kades Jl.Oerniagagan 5 Perhotelan

76 Hotel Kesuma Jl. Asrama Polisi 10 Perhotelan

77 Hotel Lion Jl. Mawar 39 Perhotelan

78 Hotel Grend Jl. Pelabuhan Baru 13 Perhotelan

79 Bank Riau Keori Jl. Perniagaan 27 Perhotelan

80 Bank Danamon Jl. Perniagaan 9 Perhotelan

81 Bri Cabang Bagansiapiapi Jl. Merdeka 177 Perbankan

82 PT. Federal International Jl. Perwira 50 Jasa Keuagan

Finance (PT. FIF)

TOTAL 17.648

69

d). Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Peraturan

Ketenagakerjaan

Untuk Indikator Perusahaan yang Melaksanakan Peraturan Ketenagakerjaan

Dengan target 2018 yaitu 12 perusahaan dengan realisasi 14 perusahan maka

didapat capaian kinerja sebesar 117% data ini meningkat dari data tahun

sebelumnya dengan capaian kinerja Tahun 2017 sebesar 0%.


Pencapaian sasaran 5 (lima) Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja

Organisasi, sebagaimana tabel dibawah ini :

3.17

Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Organisasi

No INDIKATOR KINERJA

Realisasi

Tahun

2016

Realisasi

Tahun2017

Target RENSTRA

Tahun

2018

1 Durasi/lamanya pengurusan AK1 20 menit 20 menit 20 menit

2 Indeks Kepuasan Masyarakat

(IKM)

n/a n/a Baik

3 Nilai Evaluasi AKIP Disnaker B B CC

4 Persentase temuan yang

ditindaklanjuti

n/a n/a 70%

5 Nilai Maturitas SPIP Disnaker n/a n/a Level 2

6 Persentase Laporan Keuangan

yang diselesaikan tepat waktu

100% 100% 100%

70

Durasi lamanya Pengurusan AK 1 rata-rata 20 (dua puluh) menit dengan

demikian Capaian kinerja tercapai sebesar 100 %. Sedangkan Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM) dari tahun-tahun sebelumnya belum pernah dilakukan

pengukuran Indeks Kepuasan kepada masyarakat, sehingga realisasi yang

diperoleh tidak ada atau tidak memenuhi target Renstra Dinas Tenaga Kerja.

Namun pada nilai Evaluasi Akip mengalami peningkatan dimulai dari tahun 2016

yaitu pada tahun 2016 memperoleh Skor baik (B) dengan nilai 64,21% dan pada

tahun 2017 bertahan dengan skor baik (B) dengan peningkatan nilai 65,59. Hasil

Evaluasi Akip yang disajikan di mulai dari tahun 2016 sampai tahun 2017

dikarenakan Pelaksanaan Program Kegiatan Tahun 2018 biasanya Dinas Tenaga

Kerja mendapatkan hasil penilaian dari Inspektorat pada Tahun 2019.

Persentase Temuan yang Ditindaklanjuti dan Nilai Maturitas SPIP Dinas

Tenaga Kerja dari Tahun 2016 tidak terdapat nilai Realisasi, namun untuk

Persentase Laporan Keuangan yang diselesaikan tepat waktu dari Tahun 2016

sampai 2017 memenuhi target akhir RENSTRA yaitu 100%.

71

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

a) Realisasi Anggaran

Untuk melaksanakan kegiatan, program dan kebijakan Dinas Tenaga Kerja

Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018, telah disediakan Belanja Tidak Langsung

sebesar Rp. 3.063.782.703,00 dan realiasasinya Rp. 2.750.251.829,00 atau 89.7%

Sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp. 4.353.257.500,00 (termasuk tunda

bayar kepada pihak ketiga) dan realisasi sampai akhir Tahun 2018 sebesar

Rp. 1.695.754.225,00 atau 39% dari anggaran yang tersedia. Rincian

perbandingan antara Anggaran dan realisasi belanja langsung dan tidak langsung

dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :

Tabel 3.18

Rencana Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2018

Menurut Jenis Belanja

Tabel 3.19

Realisasi Belanja Langsung Program / Kegiatan Tahun 2018

NO Kode

Rekening Uraian Anggaran (Rp) Reaalisasi (Rp)

Persentase

(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 5.1 Belanja Tidak

Langsung

3.063.782.703 2.750.251.829 89.7

2 5.2. Belanja Langsung 4.353.257.500 1.695.754.225 39.0

No Program Kegiatan Anggaran

(RP) Realisasi (RP)

Persentase

(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Program

Peningkatan

Kualitas dan

Produktivitas

Tenaga Kerja

1. Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan Sistem

Pelaporan Organisasi

Perangkat Daerah

Bidang

Ketenagakerjaan

Rp.

132,040,000

Rp.

100,884,900

76.4

72

No Program

Kegiatn Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp)

Persentas

e (%)

1 2 3 4 5 6

1 Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat

menyurat

20,000,000 16,775,500 83.9

2 Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya

air dan listrik

230,000,000 78,910,753 34.3

3 Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

13,200,000 33,000,000 250.0

4 Penyediaan Alat Tulis

Kantor

150,000,000 97,019,976 64.7

5 Penyediaan Barang

Cetakan dan Penggandaan

150,000,000 104,216,450 69.5

6 Penyediaan Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

59,425,000 23,165,500 39.0

7 Penyediaan Peralatan

Rumah tangga

50,009,900 10,749,000 21.5

8 Penyediaan Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundang-

undangan

86,700,000 50,570,000 58.3

9 Penyediaan Makanan dan

minuman

170,000,000 45,210,000 26.6

10 Rapat-rapat Koordinasi

dan Konsultasi Keluar

Daerah

339,170,000 296,933,000 87.5

11 Penyediaan Jasa Tenaga

Administrasi Kantor

115,800,000 205,700,000 177.6

12 Rapat-rapat Koordinasi

dan Konsultasi Dalam

Daerah

518,400,000 137,059,000 26.4

No Program Kegiatan Anggaran (RP) Realisasi (RP) Persentase

(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Program

Peningkatan

Kesempatan Kerja

1

.

Pameran

Bursa Kerja

(Job Fair)

Rp. 638,050,000 Rp. 0.00 0.0

No Program Kegiatan Anggaran (RP) Realisasi (RP) Persentase

(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Program

Perlindungan dan

Pengembangan

Lembaga

Ketenagakerjaan

1

.

Kegiatan Dewan

Pengupahan

Kabupaten

Rokan Hilir

Rp. 524,380,000 Rp.

121,284,000

23.1

73

No Program

Kegiatn Anggaran

(Rp)

Realisasi (Rp) Persentas

e (%)

1 2 3 4 5 6

1 Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

1 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Mobil

Jabtan

141,624,000 65,473,952.00 46.2

2 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

100,000,000 62,532,578.00 62.5

3 Pemeliharaan Rutin

Berkala Peralatan

Gedung Kantor

75,000,000 22,840,000.00 30.5

No Program

Kegiatn Anggaran

(Rp)


e (%)

1 2 3 4 5 6

1 Program

Peningkatan

Kapasitas

Sumber

Daya

Aparatur

1 Pendidikan dan Pelatihan

Formal

500,000,000 24,010,000.00 4.8

No Program

Kegiatn Anggaran

(Rp)


e (%)

1 2 3 4 5 6

1 Program

Peningkatan

Pengembang

an Sistem

Pelaporan

Capaian

Kinerja dan

Keuangan

1 Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD (LAKIP, LPPD,

LKPJ)

81,441,100 39,935,600 49.0

2 Penyusunan Laporan

Akhir Tahun

76,000,000 14,961,800 19.7

3 Evaluasi Renja 73,380,000 38,057,740 51.9

4 Penyusunan RKA/DPA

SKPD

76,380,000 35,167,000 46.0

5 Penyelesaian Biaya

Cetak Penyusunan

Laporan Capaian Kinerja

dan Ikhtisar Realisasi

SKPD/Pihak Ketiga

16,087,500 16,087,500 100.0

6 Penyelesaian Biaya

Cetak Penyusunan

Pelaporan Keuangan

Akhir Tahun/Kepada

Pihak Ketiga

16,170,000 16,170,000 100.0

74

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kabupaten Rokan Hilir

Tahun 2018 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja dalam rangka mencapai

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Tenaga

Kerja Kabupaten Rokan Hilir tahun 2016-2021 yang berisi uraian tentang capaian

indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan pada

Tahun 2018.

Tingkat Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir sebagian

besar masih sangat rendah, hal ini terlihat dari capaian kinerja masing-masing

bidang yang hanya mampu mencapai tertinggi 8,3% dan terendah sebesar 0 %.

Menurut Mangkunegara (2002:22), kinerja adalah sepadan dengan prestasi kerja

actual performance, yang merupakan hasil secara kualitas dan kuantitas yang

dicapai oleh seorang Aparatur dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan

tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Sedangkan jika dilihat dari

kemampuan kerja sebagian besar juga rendah, kemampuan kerja inilah yang

menunjukan adanya hubungan yang positif dan signifikan namun lemah dengan

kinerja Aparatur.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja

Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2018 yang dapat disajikan sebagai

pertanggung jawaban pelaksana tugas dan fungsi serta kinerja yang telah dicapai

berdasarkan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan

pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku.

75

4.2 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan pada

Dinas Tenaga kerja Kabupaten Rokan Hilir antara lain sebagai berikut :

1. Keterlambatan dalam penerimaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

2. Ketidak ketersediaan data yang akurat pada bidang-bidang yang menangani

ketenagakerjaan, sehingga memperlambat proses penyusunan

dokumen/laporan.

3. Kurangnya melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait sehingga data

yang diperlukan sering tidak cocok.

Dari permasalahan tersebut diatas, maka ada beberapa langkah/solusi yang

dilakukan oleh dinas Tenaga Kerja, antara lain :

1. Mempersiapkan proses administrasi sebelum DPA diterima oleh SKPD,

sehingga begitu DPA diterima langsung pekerjaan dapat dilaksanakan.

2. Melakukan monitoring & evaluasi secara kontiniu untuk mendapatkan data

yang diperlukan sehingga data yang ditampilkan dapat

dipertanggungjawabkan dan digunakan dengan sebaik baiknya.

3. Melaksanakan koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan Dinas-

dinas Terkait.

76

LAMPIRAN

KATA PENGANTAR...i KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan...

Documents

Transcript of KATA PENGANTAR...i KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan...