Kata Pengantar...i Kata Pengantar Laporan Kinerja Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun 2016...
Transcript of Kata Pengantar...i Kata Pengantar Laporan Kinerja Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun 2016...
i
Kata Pengantar
Laporan Kinerja Badan Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM) Tahun 2016 disusun sesuai dengan Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas
Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan Kinerja ini merupakan pelaksanaan dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun
2015-2019 yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Strategis
(Renstra) BKPM Tahun 2015-2019.
Capaian realisasi investasi PMDN dan PMA Tahun 2016
sebesar Rp612,8 triliun melampaui target realisasi investasi
Tahun 2016 sebesar 103,0% (dari target Rp594,80 triliun). Hal
ini merupakan pertanda yang baik dan cukup positif. Selain
karena kinerja investasi tetap menunjukkan geliat pertumbuhan
di tengah-tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan
regional, juga menunjukkan investasi memberikan dampak
berganda, antara lain peningkatan penyerapan lapangan kerja.
Makna strategis dari capaian positif realisasi investasi ini juga
memperlihatkan kepercayaan investor terhadap kondisi
fundamental ekonomi Indonesia, serta prospek pertumbuhan
ekonomi ke depan yang dapat terjaga dengan baik.
Laporan Kinerja BKPM Tahun 2016 berisi analisis
realisasi capaian kinerja sasaran strategis BKPM selama Tahun
2016 dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan
dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016. Realisasi capaian kinerja
BKPM diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama
(IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian
tujuan dan sasaran strategis. BKPM telah melaksanakan
iii
DAFTAR ISI Hal.
KATA PENGANTAR..................................................................... i DAFTAR ISI................................................................................ iii
DAFTAR TABEL......................................................................... iv DAFTAR GAMBAR …………........................................................ v IKHTISAR EKSEKUTIF............................................................... vii
BAB I PENDAHULUAN....................................................... 2 A. Latar Belakang .................................................. 2
B. Peran Strategis...............................………………... 5 C. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja................ 6
BAB II PERENCANAAN KINERJA……………………………….... 9 A. Perencanaan Strategis Tahun 2015-2019............. 9 B. Tujuan Badan Koordinasi Penanaman Modal
Tahun 2015-2019................................................ 10 C. Sasaran Strategis Badan Koordinasi Penanaman
Modal................................................................... 11
D. Program Badan Koordinasi Penanaman Modal….. 13 E. Target Realisasi Investasi Periode 2015-2019……. 14
F. Perjanjian Kinerja Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2016............................................... 15
G. Pengukuran Kinerja............................................. 15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA...................................... 19 A. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Badan
Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2016.......... 19 B. Analisis Balanced Scorecard atas Capaian Kinerja 45 C. Laporan Realisasi Anggaran................................. 59
BAB IV PENUTUP .............................................................. 64 LAMPIRAN
I. Lampiran I: DAFTAR PENGHARGAAN II. Lampiran II: PERJANJIAN KINERJA III. Lampiran III: PERNYATAAN TELAH DIREVIU
iv
DAFTAR TABEL
Tabel 1
Target Kinerja BKPM Tahun 2015-2019...............................
Hal
10 Tabel 2
Tabel 3
Perjanjian Kinerja BKPM Tahun 2016..………………………….
Bobot Perspektif...................................................................
15
16 Tabel 4 Kategorisasi Kinerja ........................................................... 17
Tabel 5 Tingkat Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2016....... 20 Tabel 6 Tingkat Capaian Sasaran Strategis 1 “Meningkatnya
realisasi penanaman modal”....................................…………
21 Tabel 7 Target dan Realisasi Investasi PMA dan PMDN per Provinsi
Tahun 2016.........................................................................
25 Tabel 8 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan
Penanaman Modal pada PTSP Pusat di BKPM Semester I
Tahun 2016.........................................................................
33 Tabel 9 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan
Penanaman Modal pada PTSP Pusat di BKPM Semester II
Tahun 2016……………......…….............................................
34 Tabel 10 Nilai Rata-Rata (NRR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) Ruang Lingkup (Unsur) Pelayanan..........................….
35 Tabel 11 Daftar Unsur Pelayanan Yang Masih Perlu
Ditingkatan.........................................................................
36
Tabel 12 Capaian Kinerja Indikator Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2016.......................................….
50
Tabel 13 Indikator EoDB……………………………………………………….. 54 Tabel 14 Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja T.A. 2016............... 59 Tabel 15 Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja Berdasarkan
Program T.A. 2016...............................................................
60 Tabel 16 Perbandingan Realisasi Belanja T.A. 2016 dan T.A. 2015..... 61 Tabel 17 Realisasi Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2015..………. 62
v
DAFTAR GAMBAR
Hal Gambar 1 Struktur Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal ……… 4 Gambar 2 Target Realisasi Investasi Periode 2015-2019……………………….. 14 Gambar 3 Perbandingan Realisasi Investasi Tahun 2015 dengan Target
Tahun 2016 dan Realisasi Investasi Tahun 2016........................
21 Gambar 4 Persebaran Nilai Realisasi Investasi Jawa dan Luar Jawa........... 23 Gambar 5 Perbandingan Realisasi Investasi PMDN dan PMA Tahun 2015
dan 2016………...........................................................................
24 Gambar 6 RealisasiI Investasi PMDN Berdasarkan Sektor Usaha………….... 28 Gambar 7 Realisasi Investasi PMDN Berdasarkan Lokasi Proyek………....... 29 Gambar 8 Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Sektor
Usaha......………...... 30
Gambar 9 Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Asal Negara........………......
30
Gambar 10 Realisasi Investasi Berdasarkan Wilayah…………………………….. 31 Gambar 11 Peta Strategi Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun
2015....................................................................………………....
46 Gambar 12 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja...........………………... 59 Gambar 13 Realisasi Belanja Periode Tahun 2012 sampai dengan Tahun
2016…………………………………………………………………………...
61
vi
Ikh
tisa
r Ek
seku
tif
IK
vii
Ikhtisar Eksekutif
Laporan Kinerja BKPM Tahun 2016 merupakan
pertanggungjawaban akuntabilitas pelaksanaan tugas dan
fungsi Lembaga sebagai perwujudan good governance dan
kebijakan yang transparan. Selain itu Laporan Kinerja ini
merupakan wujud dari kinerja dalam pencapaian visi dan misi
Presiden periode 2015-2019, sebagaimana yang dijabarkan
dalam tujuan/sasaran strategis, yang mengacu pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019
dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2015.
Analisis dalam Laporan Kinerja ini mengukur Peta
Strategis BKPM melalui sistem manajemen kinerja berbasis
balanced scorecard yang terdiri dari empat perspektif yaitu
financial perspective, customer perspective, process perspective
dan people perspective dengan bobot tertentu. Secara umum
tingkat capaian kinerja BKPM pada Tahun 2016 sudah sesuai
dengan target yang ditetapkan, dari 8 sasaran strategis dengan
12 Indikator Kinerja Utama (IKU), dimana 10 IKU mencapai
kategori “Sangat Baik” dan 2 IKU mencapai kategori “Baik”.
Capaian kinerja BKPM Tahun 2016 dalam mendukung
target menciptakan layanan satu atap untuk investasi dan
efisiensi perizinan bisnis sebagai berikut:
1. Capaian target nilai realisasi penanaman modal yaitu
sebesar Rp612,8 triliun atau 103% dari target yang telah
ditetapkan yaitu sebesar Rp594,8 triliun, yang terdiri dari
realisasi investasi PMDN sebesar Rp216,2 triliun dan
realisasi PMA sebesar Rp396,6 triliun. Makna strategis dari
viii
capaian positif realisasi investasi ini memperlihatkan
kepercayaan investor terhadap kondisi fundamental ekonomi
Indonesia, serta prospek pertumbuhan ekonomi ke depan
yang dapat terjaga dengan baik.
2. Capaian kinerja nilai realisasi penanaman modal di luar
Jawa mencapai 101,07% dari target Rp281,18 triliun yaitu
Rp284,18 triliun. Hal ini diharapkan akan lebih dapat
menciptakan pemerataan pembangunan ke berbagai daerah
khususnya di luar jawa. Untuk mendukung peningkatan
investasi di luar jawa, diperlukan kerjasama dari semua
pemangku kepentingan, termasuk instansi pemerintah
pusat dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh
Indonesia untuk lebih memberikan kemudahan bagi para
investor.
3. Selama Tahun 2016, tercatat penyerapan Tenaga Kerja
Indonesia sebanyak 1.392.398 orang, terdiri oleh PMDN
sebanyak 440.459 orang dan oleh PMA sebanyak 951.939
orang. Hal ini menunjukkan investasi menunjukkan dampak
berganda, antara lain penyerapan lapangan kerja.
4. Capaian kemudahan berusaha di Indonesia sesuai dengan
Indeks Ease of Doing Business (EoDB) 2017 adalah peringkat
91 atau naik 15 tingkatan dari tahun sebelumnya peringkat
106. Indonesia merupakan negara “top reformer” dalam
capaian Indeks EoDB. Pemerintah berkomitmen untuk
memperbaiki tingkat kemudahan berusaha melalui 14 Paket
Kebijakan Ekonomi. Sedangkan BKPM akan melanjutkan
kebijakan deregulasi melalui penyederhanaan perizinan dan
ix
kerjasama dengan perbankan nasional untuk menyediakan
pinjaman bisnis dan mendorong pembangunan
infrastruktur.
5. Dalam rangka menarik banyak investor, BKPM menyediakan
fasilitas PTSP Pusat di BKPM dengan melibatkan 23
Kementerian/Lembaga dalam satu atap dengan pelayanan
yang cepat, sederhana dan transparan. Selama Tahun 2016,
terdapat 27.590 perizinan telah dikeluarkan. Salah satu
pelayanan perizinan investasi adalah aplikasi dapat
dilakukan melalui sistem online Sistem Pelayanan Informasi
dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).
6. BKPM menyediakan fasilitas izin investasi 3 jam (I23J)
untuk memberikan pelayanan yang cepat kepada investor.
Syarat dari I23J ini adalah investor dengan minimum
investasi Rp 100 miliar (setara USD 8 juta) atau mempunyai
1.000 tenaga kerja lokal, dapat memperoleh 8+1 produk
perizinan yang terdiri dari Izin Prinsip, NPWP, Akte
Perusahaan, TDP, IMTA, RPTKA, NIK, API-P dan Surat
Ketersediaan Lahan.
7. BKPM juga menyediakan fasilitas izin investasi 3 jam (I23J)
untuk sektor infrastruktur, tanpa minimum investasi dan
tanpa minimum jumlah tenaga kerja lokal. Sektor
infrastruktur tersebut adalah sektor geotermal, produsen
listrik, dan sektor transmisi listrik.
8. BKPM menyediakan fasilitas kontruksi langsung (KLIK),
dimana investor dapat secara langsung memulai proyek
konstruksinya sebelum memperoleh izin konstruksi.
x
Terdapat 14 Kawasan Industri KLIK yang tersebar di seluruh
Indonesia (Sumatera Utara, Jawa Barat, Banten, Jawa
Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan).
9. Hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap
kualitas pelayanan sebesar 3,10 dari skala Likert 4 atau
98,41% dari target. Hasil survei ini memicu BKPM untuk
lebih meningkatkan layanan perizinan dan nonperizinan
dengan harapan mencapai kepuasan stakeholders yang
tinggi.
10. Berbagai penghargaan yang diraih oleh BKPM selama Tahun
2016 antara lain Predikat Kepatuhan Tinggi terhadap
Standar Pelayanan Publik sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik dari Ombudsman RI, Sertifikat SNI
ISO 9001:2008 Quality Management Systems-Requirements
dari Sucofindo International Certification Services,
Penghargaan atas kontribusi dalam pengelolaan Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Kementerian Keuangan RI,
dan penghargaan Pusdiklat BKPM sebagai Instansi
Pengakreditasi Diklat Teknis untuk Diklat Teknis Bidang
Penanaman Modal dari Lembaga Administrasi Negara (LAN).
Dalam rangka meningkatkan kinerja BKPM Tahun 2017, BKPM
menetapkan strategi dan kebijakan untuk menarik investor dan
meningkatkan realisasi investasi, sebagai berikut :
a. Menjaga stabilisasi ekonomi untuk menciptakan iklim
investasi yang kondusif;
b. Penyederhanaan prosedur perizinan;
c. Harmonisasi peraturan perizinan di Pusat dan Daerah;
d. Target strategi promosi;
xi
e. Mempercepat pembangunan infrastruktur;
f. Meningkatkan peran lembaga keuangan untuk memberikan
pinjaman bisnis, khususnya modal kerja kredit investasi;
g. Investasi yang humanis; dan
h. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja.
Pada Tahun 2016, penerapan monitoring dan evaluasi
secara berkala telah dijalankan dengan baik. Dengan penerapan
monitoring dan evaluasi ini dapat memonitor dan
mengendalikan capaian kinerja dan keuangan semua unit kerja
termasuk kinerja individu sehingga dapat memberi masukan
untuk perbaikan yang berkelanjutan.
Berbagai upaya perbaikan terus dilakukan untuk
meningkatkan kinerja BKPM. Terhadap capaian IKU yang masih
dibawah target terus dilakukan evaluasi dan action plan.
Penggunaan balanced scorecard sebagai alat untuk mengelola
kinerja, sangat membantu BKPM dalam menjalankan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mulai dari
penyusunan rencana kinerja sampai pelaporan kinerja.
LAPORAN KINERJA TAHUN 2016
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
1
`
`
LAPORAN KINERJA TAHUN 2016
2| BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007
tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BKPM) mempunyai tugas yang sangat
strategis dalam pemerintahan Republik Indonesia, yaitu
melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang
penanaman modal berdasarkan ketentuan perundang-
undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BKPM
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
1. pengkajian dan pengusulan perencanaan penanaman modal
nasional;
2. koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional di bidang
penanaman modal;
3. pengkajian dan pengusulan kebijakan pelayanan kebijakan
penanaman modal;
4. penetapan norma, standar dan prosedur pelaksanaan
kegiatan dan pelayanan penanaman modal;
5. pengembangan peluang dan potensi penanaman modal di
daerah dengan memberdayakan badan usaha;
6. pembuatan peta penanaman modal di Indonesia;
7. koordinasi pelaksanaan promosi serta kerjasama
penanaman modal;
8. pengembangan sektor usaha penanaman modal melalui
pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan
LAPORAN KINERJA TAHUN 2016
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
3
kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan
persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi
yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan
penanaman modal;
9. pembinaan pelaksanaan penanaman modal, dan pemberian
bantuan penyelesaian berbagai hambatan dan konsultansi
permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam
menjalankan kegiatan penanaman modal;
10. koordinasi dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu;
11. koordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan
kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia;
12. pemberian perizinan dan fasilitas penanaman modal;
13. pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang
perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan
tatalaksana, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan,
keuangan, hukum, kearsipan, pengolahan data dan
informasi, perlengkapan dan rumah tangga; dan
14. pelaksanaan fungsi lain di bidang penanaman modal sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di
atas, struktur organisasi BKPM ditetapkan sesuai dengan gambar
sebagai berikut:
`
LAPORAN KINERJA TAHUN 2016
4| BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Gambar 1. Struktur Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal
Sebagaimana struktur organisasi di atas, dalam
menjalankan tugasnya, BKPM didukung oleh 635 orang pegawai
dari berbagai bidang keahlian seperti ekonomi, manajemen,
keuangan, bisnis, hukum, teknik, teknologi informasi,
administrasi, bahasa dan lainnya. Pegawai Badan Koordinasi
Penanaman Modal tersebut ditempatkan pada 7 unit Eselon I, 28
Eselon II dan 1 Komite Penanaman Modal. BKPM
mempertimbangkan komposisi pegawai dari segi jabatan,
golongan, pendidikan dan usia/generasi serta kompetensi.
Komposisi yang berimbang merupakan dukungan dalam
pencapaian sasaran kinerja BKPM pada Tahun 2016.
Pada periode T.A. 2016 terjadi pergantian Kepala BKPM
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2016
tanggal 27 Juli 2016, yang semula dijabat oleh Bapak Franky
Sibarani digantikan oleh Bapak Thomas Trikasih Lembong.
Sekretaris Utama
Wakil Kepala BKPM
STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Kepala BKPMKomite Penanaman Modal
Deputi Bidang
Perencanaan Penanaman
Modal
Deputi Bidang
Pengembangan Iklim
Penanaman Modal
Deputi Bidang Promosi
Penanaman Modal
Deputi Bidang
Kerjasama Penanaman
Modal
Deputi Bidang
Pelayanan Penanaman
Modal
Deputi Bidang
Pengendalian
Pelaksanaan
Penanaman Modal
InspektoratDirektorat Peren-canaan Industri
Agribisnis & SDA Lainnya
Dir ektor at Der egulasi
Penanaman Modal
Dir ektor at Pengembangan
Pr omosi
Dir ektor at Ker jasama
Bilater al dan Multilater al
Direktorat
Pelayanan Aplikasi Direktorat Wilayah I
Bir o Per encanaan
Pr ogr am dan Anggar an
Pusat Pengolahan
Data dan Informasi
Dir ektor at Per encanaan
Industr i Manufaktur
Dir ektor at Pengembangan
Potensi Daer ah
Direktorat Promosi
Sektoral
Direktorat
Kerjasama Regional
Direktorat
Pelayanan PerizinanDirektorat Wilayah II
Bir o Per atur an
Per undang-un-dangan,
Humas dan TU Pimpinan
Pusat Pendidikan
dan Pelatihan
Dir ektor at Per encanaan Jasa
dan Kawasan
Dir ektor at Pember dayaan
Usaha
Direktorat Fasilitasi
Promosi Daerah
Dir ektor at Ker jasama
Dunia Usaha Inter nasional
Direktorat
Pelayanan FasilitasDirektorat Wilayah III Biro Umum
Pusat Bantuan
Hukum
Dir ektor at Per encanaan
Infr astr uktur
Direktorat Pameran
dan Sarana PromosiDirektorat Wilayah IV
LAPORAN KINERJA TAHUN 2016
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
5
B. Peran Strategis
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di
Badan Koordinasi Penanaman Modal, Instruksi Presiden Nomor
4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan
Peraturan Kepala BKPM Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di BKPM,
BKPM telah menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(PTSP) Pusat di BKPM sejak 26 Januari 2015.
Sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia pada
Rapat Terbatas Kabinet tanggal 23 Agustus 2016 mengenai
Evaluasi Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat
bahwa PTSP Pusat diharapkan memberikan pelayanan yang
cepat, terpadu dan terintegrasi. Presiden juga menekankan
bahwa koordinasi antara PTSP Pusat dan PTSP daerah harus
berjalan dengan baik. Untuk itu diperlukan adanya standarisasi
pelayanan investasi yang tersinergi dan terkoordinasi antara
PTSP Pusat dengan PTSP Daerah.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman
Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota, diamanatkan bahwa
pembinaan dan pengawasan teknis urusan pemerintahan bidang
`
LAPORAN KINERJA TAHUN 2016
6| BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
penanaman modal dan PTSP Daerah dilakukan oleh Kepala
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Namun demikian terdapat permasalahan utama yang
masih dihadapi oleh investor (penanam modal) dalam
merealisasikan investasinya baik karena permasalahan terkait
dengan perizinan dan nonperizinan maupun yang berkaitan
dengan lahan dan infrastruktur (listrik, akses jalan) di pusat dan
di daerah.
C. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja
Sistematika penyajian Laporan Kinerja BKPM Tahun 2016
adalah sebagai berikut:
1. Bab I Pendahuluan.
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan
penekanan kepada aspek strategis organisasi serta
permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi
organisasi.
2. Bab II Perencanaan Kinerja.
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja
tahun yang bersangkutan.
3. Bab III Akuntabilitas Kinerja
A. Capaian Kinerja Organisasi
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi
untuk setiap pernyataan kinerja Sasaran Strategis
Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja
organisasi.
LAPORAN KINERJA TAHUN 2016
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
7
B. Analisis Balanced Scorecard
Pada sub bab ini, capaian kinerja organisasi dianalisis
dengan menggunakan empat perspektif Balanced
Scorecard.
C. Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah
digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai
dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
4. Bab IV Penutup.
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja
organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan
dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
5. Lampiran
1) Perjanjian Kinerja Tahun 2016
2) Daftar Penghargaan
3) Pernyataan Telah Direviu
`
LAPORAN KINERJA TAHUN 2016
8| BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
LAPORAN KINERJA TAHUN 2016
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
9
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. Perencanaan Strategis Tahun 2015 - 2019
Rencana Strategis (Renstra) BKPM 2015-2019 merupakan
dokumen perencanaan dengan periode lima tahun serta
merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
Renstra BKPM 2015-2019 juga mengacu kepada dokumen
perencanaan jangka panjang maupun jangka menengah yang
telah disusun sebelumnya, antara lain Rencana Umum
Penanaman Modal (RUPM) dan Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (RTRWN), serta telah didasarkan pada dokumen
perencanaan kebijakan sektoral.
Renstra BKPM 2015-2019 telah direvisi dengan
diterbitkannya Peraturan Kepala BKPM Nomor 1 Tahun 2017
Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun
2015 Tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman
Modal Tahun 2015-2019.
Perubahan Renstra BKPM 2015-2019 dipandang perlu
karena dalam Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2015
terdapat beberapa indikator kinerja yang belum ditetapkan target
per tahun.
Revisi Renstra BKPM 2015-2019 secara rinci dapat dilihat
dalam tabel di bawah ini.
`
LAPORAN KINERJA TAHUN 2016
10| BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Tabel 1. Target Kinerja BKPM Tahun 2015-2019
TUJUAN SASARAN INDIKATOR Target
2015 2016 2017 2018 2019
Mewujudkan iklim
penanaman modal
yang berdaya saing
dalam rangka
mendorong
penanaman modal
yang berkualitas
dan berkelanjutan
Meningkatnya
realisasi
penanaman
modal
Nilai realisasi
penanaman
modal
Rp 519,5T Rp 594,8T Rp 678,8T Rp 792,5T Rp 933,0T
Rasio realisasi penanaman modal di luar Jawa
45,60% 49,10% 52,80% 57,40% 62,00%
Rasio realisasi PMDN
33,80% 35,00% 36,30% 37,60% 38,90%
Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif melalui PTSP Pusat
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal pada PTSP Pusat di BKPM
3,10 dari skala 4
3,15 dari skala 4
3,20 dari skala 4
3,25 dari skala 4
3,30 dari skala 4
B. Tujuan Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2015-
2019
Berdasarkan tugas dan fungsi BKPM dalam UU Nomor 25
Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum
Penanaman Modal, BKPM menetapkan tujuan yang akan
dicapai pada tahun 2015-2019, yaitu:
Mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing
dalam rangka mendorong penanaman modal yang
berkualitas dan berkelanjutan
Tujuan ini diarahkan pada upaya untuk memberikan
kecepatan, kemudahan, kepastian dan transparansi proses
pelayanan perizinan dan nonperizinan, mengembangkan
LAPORAN KINERJA TAHUN 2016
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
11
SPIPISE untuk mendukung penyelenggaraan PTSP di Pusat
dan Daerah, meningkatkan kepastian hukum dan
penyederhanaan prosedur perizinan dan nonperizinan,
memberikan insentif fiskal dan non fiskal yang lebih menarik
dan transparan, serta memfasilitasi penyelesaian
permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan
penanaman modal (debottlenecking).
Di samping itu tujuan ini juga disusun dalam rangka
mendorong penanaman modal pada sektor-sektor prioritas,
meningkatkan penanaman modal dan penyebarannya di
Luar Pulau Jawa, meningkatkan peran UKM dalam
perekonomian melalui kemitraan dengan usaha besar PMA
dan PMDN, meningkatkan efektivitas strategi dan upaya
promosi penanaman modal, memfasilitasi percepatan
penanaman modal dengan skema Kerjasama Pemerintah
Swasta (KPS), meningkatkan pemanfaatan kerjasama
ekonomi internasional untuk kepentingan nasional, serta
meningkatkan peran perencanaan sebagai nerve kegiatan di
unit-unit BKPM agar lebih efektif dan terintegrasi.
C. Sasaran Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal
Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, BKPM
menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yaitu:
1. Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui
kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan
pelaksanaan penanaman modal dalam rangka
`
LAPORAN KINERJA TAHUN 2016
12| BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
meningkatkan daya saing penanaman modal melalui
berbagai upaya sebagai berikut:
a. Memfasilitasi dan mengawal realisasi investasi
proyek-proyek strategis (Mega Project) yang
nilainya sangat besar dan berdampak besar ke
perekonomian Indonesia.
b. Melanjutkan dan memperkuat reformasi perizinan,
termasuk PTSP, Izin 3 Jam, dan KLIK (Kemudahan
Investasi Langsung Konstruksi).
c. Memperkuat hubungan dan memberikan bantuan
kepada PTSP Daerah dalam memberikan
pelayanan perizinan kepada investor
termasuk dalam hal penggunaan teknologi
informasi.
d. Mendorong selesainya Bilateral Investment Treaty
(BIT) dan Free Trade Area (FTA) dengan partner
strategis, seperti EU dan Australia.
e. Mendorong investasi di sektor-sektor strategis
seperti pariwisata, industri kreatif, maritim, dan
infrastruktur pendukung (seperti properti).
2. Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal
yang prima dan responsif melalui PTSP Pusat dengan
didukung oleh:
a. Tersusunnya perencanaan penanaman modal dan
rekomendasi kebijakan yang terintegrasi,
kolaboratif dan implementatif dalam rangka
LAPORAN KINERJA TAHUN 2016
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
13
peningkatan daya saing penanaman modal pada
sektor prioritas.
b. Meningkatnya iklim penanaman modal dalam
rangka peningkatan daya saing penanaman modal
antara lain melalui perbaikan kemudahan
memulai berusaha.
c. Meningkatnya daya tarik penanaman modal
melalui promosi yang terpadu dan efektif bagi
penanam modal dalam dan luar negeri yang
berpijak pada peningkatan daya saing penanaman
modal.
d. Meningkatnya kerjasama internasional untuk
mendorong investasi dan melindungi kepentingan
nasional dalam rangka peningkatan daya saing
penanaman modal.
e. Meningkatnya kinerja lembaga melalui
ketersediaan sarana, prasarana dan aparat yang
mumpuni dalam rangka menunjang tugas dan
fungsi BKPM.
D. Program Badan Koordinasi Penanaman Modal
Dalam rangka mencapai tujuan tersebut ditetapkan 3 (tiga)
program yaitu:
1. program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas
teknis lainnya;
2. program peningkatan sarana prasarana aparatur BKPM;
3. program peningkatan daya saing penanaman modal.
`
LAPORAN KINERJA TAHUN 2016
14| BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
E. Target Realisasi Investasi Periode 2015-2019
Target realisasi investasi Tahun 2016 adalah sebesar
Rp594,8 triliun. Sedangkan target realisasi investasi periode
2015-2019 sebagaimana dapat dilihat pada gambar dibawah ini:
Gambar 2. Target Realisasi Investasi Periode 2015-2019
Meningkatnya investasi PMA dan PMDN ditargetkan
mencapai Rp932,9 triliun pada Tahun 2019 dengan peningkatan
rata-rata investasi setiap tahun sebesar 15,36%.
2015 2016 2017 2018 2019
TOTAL 519,5 594,8 678,8 792,5 932,9
PMDN 175,8 208,4 246,3 297,8 363
PMA 343,7 386,4 432,5 494,7 569,9
343,7 386,4 432,5 494,7 569,9
175,8208,4
246,3297,8
363Meningkat
13,8%
Meningkat14,5%
Meningkat14,1%
Meningkat16,7%
Meningkat17,7%
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
(Rp
. Tri
lliu
n)
LAPORAN KINERJA TAHUN 2016
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
15
F. Perjanjian Kinerja Badan Koordinasi Penanaman Modal
Tahun 2016
Pada tahun 2016, BKPM menjadikan kontrak kinerja sebagai
dokumen Perjanjian Kinerja, dengan berdasarkan pada sasaran
strategis yang telah ditetapkan.
Pencapaian sasaran strategis diukur dengan Indikator
Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dapat dilihat pada Tabel
berikut ini:
Tabel 2. Perjanjian Kinerja BKPM Tahun 2016
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Target
1 Meningkatnya realisasi penanaman modal
1. Nilai realisasi penanaman modal
594,78 triliun
2. Rasio realisasi penanaman modal di luar Jawa
49.10%
3. Rasio realisasi PMDN 35.00%
2.
Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif melalui PTSP Pusat
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal pada PTSP Pusat di BKPM
3,15 dari skala 4
G. Pengukuran Kinerja
Sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Utama Nomor 40
Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kinerja di Badan Koordinasi
Penanaman Modal, pengukuran kinerja sasaran strategis
ditetapkan melalui metode balanced scorecard yang
menerjemahkan tugas, fungsi, tujuan dan strategi ke dalam
suatu Peta Strategi. Peta strategi menjabarkan strategi secara
visual, melalui sejumlah sasaran strategis yang terangkai dalam
hubungan sebab akibat dan dikelompokkan kedalam empat
`
LAPORAN KINERJA TAHUN 2016
16| BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
perspektif yaitu financial perspective, customer perspective,
process perspective dan people perspective. Masing-masing
perspektif memiliki bobot yang ditentukan sebagai berikut:
Tabel 3. Bobot Perspektif
Konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi
Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam satu Peta Strategi
ditunjukan melalui Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO)
yang mengacu pada Perjanjian Kinerja dengan formula:
NKO = ∑ (% capaian kinerja x Bobot Perspektif)
Dimana penghitungan indeks capaian kinerja tersebut adalah:
a. Apabila realisasi IKU melebihi target, dimana target yang
ditetapkan merupakan target maksimal yang dapat dicapai,
maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120.
b. Apabila realisasi IKU sama dengan target atau tidak
memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak
dilakukan konversi.
PERSPEKTIF BOBOT
Financial 30%
Customers 30%
Process 20%
People 20%
LAPORAN KINERJA TAHUN 2016
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
17
Tingkat capaian kinerja masing-masing sasaran strategis
dikelompokkan ke dalam lima kategori sebagai berikut:
Tabel 4. Kategorisasi Kinerja
No. Nilai Kode Kategori
1. 100 –ke atas Hijau Sangat Baik
2. 76–99 Hijau Muda Baik
3. 61– 75 Kuning Cukup
4. 51 – 60 Oranye Kurang
5. 50 – ke bawah Merah Buruk
`
LAPORAN KINERJA TAHUN 2016
18| BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
LAPORAN KINERJA TAHUN 2016
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
19
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Badan Koordinasi
Penanaman Modal Tahun 2016
Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan melalui
perbandingan antara target kinerja yang telah ditetapkan dalam
penetapan kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasi yang
dicapai.
Pengukuran capaian kinerja BKPM Tahun 2016 dilakukan
dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan
realisasi Indikator Kinerja Utama
(IKU) pada masing-masing
perspektif. Dari hasil pengukuran
kinerja tersebut, diperoleh data
capaian Nilai Kinerja Organisasi
(NKO) BKPM adalah sebesar
109,19%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada
masing-masing perspektif sebagai berikut:
a. Financial perspective dengan bobot 30%, capaian kinerja
99,44%;
b. Customers perspective dengan bobot 30%, capaian kinerja
112,80%;
c. Process perspective dengan bobot 20%, capaian kinerja
120,00%;
d. People perspective dengan bobot 20%, capaian kinerja
107,67%.
Hasil Capaian Nilai
Kinerja Organisasi BKPM sebesar
109,19% dengan
kategori Sangat Baik
`
LAPORAN KINERJA TAHUN 2016
20| BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Tabel 5. Tingkat Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2016
No SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR
KINERJA Target Realisasi % Kategori
1. Meningkatnya
realisasi
penanaman
modal
1. Nilai realisasi
penanaman
modal
594,78 triliun 612,8 triliun 103% Sangat Baik
2.Rasio realisasi
penanaman
modal di luar
Jawa
49,10%
46,4%
(284,1 triliun)
94,5% Baik
3.Rasio realisasi
PMDN
35,00% 35,28%
(216,2 triliun)
100,8% Sangat Baik
2. Meningkatnya
kualitas
pelayanan
penanaman
modal yang
prima dan
responsif melalui
PTSP Pusat
Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
atas pelayanan
penanaman modal
pada PTSP Pusat di
BKPM
3,15 dari skala 4 3,10 dari
skala 4
(setara 77,38)
98,41% Baik
Penjelasan capaian Indikator Kinerja Utama untuk untuk
setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:
1. Sasaran Strategis 1
“Meningkatnya realisasi penanaman modal”
Tingkat capaian Sasaran Strategis 1 yaitu “Meningkatnya
realisasi penanaman modal” ditunjukkan dengan tiga IKU
yaitu nilai realisasi penanaman modal, rasio realisasi
penanaman modal di luar Jawa, dan rasio realisasi PMDN.
Berdasarkan tiga IKU di atas, BKPM telah berhasil mencapai
Sasaran Strategis 1 Tahun 2016 sebagaimana terlihat dalam
tabel di bawah ini:
LAPORAN KINERJA TAHUN 2016
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
21
Tabel 6. Tingkat Capaian Sasaran Strategis 1 “Meningkatnya
realisasi penanaman modal”
Penjelasan dari capaian masing-masing IKU tersebut
dijabarkan dalam uraian berikut ini:
a. Nilai Realisasi Penanaman Modal
Gambar 3. Perbandingan Realisasi Investasi Tahun 2015 dan
Target Tahun 2016 dengan Realisasi Investasi Tahun 2016
Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa capaian
target nilai realisasi penanaman modal Tahun 2016 yaitu
sebesar Rp612,8 triliun atau 103,0% dari target yang telah
545,4
594,8
612,8
500
520
540
560
580
600
620
Realisasi 2015 Target 2016 Realisasi 2016
Rp
Tri
liun
No. INDIKATOR KINERJA Satuan Target Realisasi Kinerja Kategori
1 Nilai realisasi
penanaman modal Triliun (Rp) 594,78 612,8 103% Sangat Baik
2
Rasio Realisasi
penanaman modal
di luar Jawa
% 49,10%
46,4%
(284,1 triliun) 94,5% Baik
3 Rasio Realisasi
PMDN % 35,00%
35,28%
(216,2 triliun) 100,8% Sangat Baik
`
LAPORAN KINERJA TAHUN 2016
22| BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
ditetapkan yaitu sebesar Rp594,8 triliun, yang terdiri dari
realisasi investasi PMDN sebesar 216,2 triliun dan realisasi
PMA sebesar Rp396,6 triliun. Nilai realisasi investasi Tahun
2016 ini meningkat
12,36% dibanding
realisasi investasi pada
Tahun 2015 yaitu sebesar
Rp 545,5 triliun.
b. Rasio Penanaman
Modal di Luar Jawa
Pada periode Januari–Desember Tahun 2016, realisasi
investasi di Pulau Jawa sebesar Rp328,62 triliun (104,79%)
dan realisasi investasi di luar Pulau Jawa sebesar Rp284,18
triliun (101,07%). Apabila dibandingkan dengan periode
yang sama pada Tahun 2015 sebesar Rp248,7 triliun
terjadi peningkatan realisasi investasi di luar Pulau Jawa
sebesar 14,27%. Grafik persebaran realisasi investasi Jawa
dan Luar Jawa pada Tahun 2016 dibandingkan dengan
Tahun 2015 dapat dilihat pada Grafik 4 dibawah ini.
Realisasi Penanaman Modal Tahun 2016 sebesar Rp612,8
triliun atau 103% dari
target
LAPORAN KINERJA TAHUN 2016
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
23
Gambar 4. Persebaran Nilai Realisasi Investasi Jawa Dan Luar
Jawa
Pada grafik diatas dapat dilihat bahwa secara persentase
persebaran investasi di Luar Jawa pada Tahun 2016
Rp284,1 triliun (46,4 %) naik apabila dibandingkan dengan
tahun 2015 Rp248,7 triliun (45,6%). Tetapi apabila dilihat
dari capaian realisasi investasi Luar Jawa Tahun 2016
terjadi peningkatan Rp35,4 triliun atau 12,4% dari Tahun
2015. Hal ini cukup menggembirakan karena memberikan
gambaran bahwa upaya pemerintah dalam mendorong
pemerataan investasi di Luar Jawa menunjukkan hasil
yang positif.
c. Rasio Penanaman Modal Dalam Negeri
Capaian realisasi penanaman modal dalam negeri pada
Tahun 2016 juga meningkat apabila dibandingkan dengan
periode sebelumnya. Realisasi investasi PMDN pada Tahun
2016 mencapai Rp216,2 Triliun atau mencapai 35,3% dari
total realisasi investasi secara nasional (PMDN dan PMA).
296,7 T(54,4%)
328,7 T(53,6%)
248,7 T(45,6%)
284,1 T(46,4%)
50
100
150
200
250
300
350
2015 2016
RP
TR
ILIU
N
Jawa Luar Jawa
`
LAPORAN KINERJA TAHUN 2016
24| BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Nilai realisasi investasi PMDN tersebut meningkat 12,4%
dari Tahun 2015 (Rp179,4 Triliun). Persentase peningkatan
realisasi PMDN tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan
dengan peningkatan realisasi PMA pada Tahun 2016.
Capaian realisasi PMA pada tahun 2016 adalah sebesar
Rp396,6 Triliun yang apabila dibandingkan dengan tahun
2015 (Rp365,9 Triliun) maka terjadi peningkatan sebesar
20,5%. Perbandingan realisasi PMDN dan PMA pada Tahun
2015 dan 2016 dapat dilihat pada Grafik berikut:
Gambar 5. Perbandingan Realisasi Investasi PMDN dan PMA
Tahun 2015 dan Tahun 2016
Adapun target realisasi investasi per provinsi dapat dilihat
pada Tabel berikut:
179,4 T(32,9%)
216,2 T(35,3%)
365,9 T(67,1%)
396,6 T(64,7%)
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2015 2016
RP
TR
ILIU
N
PMDN PMA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2016
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
25
Tabel 7. Target dan Realisasi Investasi PMA dan PMDN
Per Provinsi Tahun 2016
No Provinsi Target
(Rp triliun) Realisasi
(Rp triliun) (%) Kategori
WILAYAH JAWA
1 DI Yogyakarta 0,98 1,22 124,49 Sangat Baik
2 DKI Jakarta 74,07 58,74 79,30 Baik
3 Jawa Barat 91 105,27 115,68 Sangat Baik
4 Jawa Tengah 27,55 38,18 138,58 Sangat Baik
5 Banten 50 52,3 104,60 Sangat Baik
6 Jawa Timur 70 72,91 104,16 Sangat Baik
TOTAL JAWA 313,60 328,62 104,79 Sangat Baik
WILAYAH LUAR JAWA
Sumatera
7 Aceh 6,47 4,3 66,46 Cukup
8 Bengkulu 2,04 1,71 83,82 Baik
9 Jambi 3,8 4,72 124,21 Sangat Baik
10 Bangka Belitung 2,61 2,92 111,88 Sangat Baik
11 Kepulauan Riau 11,37 7,6 66,84 Cukup
12 Lampung 3,5 7,21 206,00 Sangat Baik
13 Riau 18,5 18,51 100,05 Sangat Baik
14 Sumatera Barat 3,8 4,88 128,42 Sangat Baik
15 Sumatera Selatan 20,62 46,78 226,87 Sangat Baik
16 Sumatera Utara 16,5 18,76 113,70 Sangat Baik
TOTAL SUMATERA 89,21 117,39 131,59 Sangat Baik
Kalimantan
17 Kalimantan Barat 16,49 17,65 107,03 Sangat Baik
18 Kalimantan Selatan 16,57 9,58 57,82 Kurang
19 Kalimantan Tengah 15,12 13,77 91,07 Baik
20 Kalimantan Timur 30,16 22,49 74,57 Cukup
21 Kalimantan Utara 25,03 5,55 22,17 Buruk
TOTAL KALIMANTAN
103,37 69,04 66,79 Cukup
`
LAPORAN KINERJA TAHUN 2016
26| BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
No Provinsi Target
(Rp triliun) Realisasi
(Rp triliun) (%) Kategori
SULAWESI
22 Sulawesi Utara 2,5 10,31 412,40 Sangat Baik
23 Sulawesi Tengah 14,5 22,99 158,55 Sangat Baik
24 Sulawesi Selatan 12 8,43 70,25 Cukup
25 Sulawesi Tenggara 8 6,94 86,75 Baik
26 Gorontalo 1,08 2,38 220,37 Sangat Baik
27 Sulawesi Barat 1,55 0,37 23,87 Buruk
TOTAL SULAWESI 39,63 51,42 129,75 Sangat Baik
Bali & Nusa Tenggara
28 Bali 7,6 6,65 87,50 Baik
29 NTB 6,2 7,35 118,55 Sangat Baik
30 NTT 1,47 1,62 110,20 Sangat Baik
TOTAL BALI & NUSA TENGGARA
15,27 15,62 102,29 Sangat Baik
Maluku
31 Maluku 0,92 1,42 154,35 Sangat Baik
32 Maluku Utara 6,2 6,02 97,10 Baik
TOTAL MALUKU 7,12 7,44 104,49 Sangat Baik
Papua
33 Papua Barat 4,85 7,05 145,36 Sangat Baik
34 Papua 21,73 16,22 74,64 Cukup
TOTAL PAPUA 26,58 23,27 87,55 Baik
TOTAL LUAR JAWA 281,18 284,18 101,07 Sangat Baik
TOTAL TARGET &
REALISASI INVESTASI
594,80 612,80 103,03 Sangat Baik
LAPORAN KINERJA TAHUN 2016
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
27
Capaian “Sangat Baik” yang dicapai oleh beberapa provinsi
tersebut di atas disebabkan oleh terealisasinya beberapa proyek
besar, antara lain:
Proyek panas bumi PT. Pertamina Geothermal Energy di
Provinsi Lampung terealisasi sebesar Rp2,8 Triliun;
Proyek Pulp and Paper PT. Oki Pulp and Paper Mills
(Sinarmas Group) di Provinsi Sumatera Selatan terealisasi
sebesar Rp38 triliun;
Di Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu pabrik gula PT.
Sukses Mantap Sejahtera dan pertambangan PT. Amman
Mineral Nusa Tenggara;
Proyek listrik terapung (kapal listrik) sebesar US$ 200 juta
di Provinsi Sulawesi Utara;
Proyek pertambangan dan smelter nikel PT. Bintang Delapan
Mineral di Provinsi Sulawesi Tengah;
Proyek pertambangan smelter nikel PT. Feni Haltim dan PT.
Megah Surya Pertiwi serta smelter tembaga PT. Batutua
Tembaga Raya di Provinsi Maluku;
Proyek pabrik Semen Manokwari PT. SDIC Papua Cement
Indonesia dan PT. Freeport Indonesia di provinsi Papua
Barat.
Capaian “Buruk” yang dicapai oleh 2 provinsi disebabkan oleh
tingginya perencanaan/target realisasi investasi, adanya
beberapa proyek yang tertunda, dan kendala dalam
pengumpulan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
`
LAPORAN KINERJA TAHUN 2016
28| BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Selanjutnya realisasi investasi PMDN dan PMA
berdasarkan sektor usaha dapat dilihat dalam gambar
berikut itu:
1. Kumulatif realisasi investasi periode Januari sampai
dengan Desember 2016 sebesar Rp612,8 triliun,
terdiri dari realisasi PMDN sebesar Rp216,2 triliun
dan realisasi PMA sebesar Rp396,6 triliun.
2. Realisasi PMDN berdasarkan sektor usaha (5 besar)
adalah : Industri Makanan (Rp32,0 triliun); Industri
Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi (Rp30,1
triliun); Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi
(Rp26,8 triliun); Listrik, Gas dan Air (Rp22,8 triliun);
dan Tanaman Pangan Perkebunan (Rp21,0 triliun).
Gambar 6. Realisasi Investasi PMDN Berdasarkan Sektor
Usaha
LAPORAN KINERJA TAHUN 2016
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
29
3. Realisasi PMDN berdasarkan lokasi proyek (5 besar)
adalah : Jawa Timur (Rp46,3 triliun); Jawa Barat
(Rp30,4 triliun); Jawa Tengah (Rp24,1 triliun);
Banten (Rp12,4 triliun); dan DKI Jakarta
(Rp12,2triliun).
Gambar 7. Realisasi Investasi PMDN Berdasarkan Lokasi
Proyek
4. Realisasi PMA berdasarkan sektor usaha (5 besar)
adalah: Industri Logam Dasar, Barang Logam, Mesin
dan Elektronik (US$ 3,9 miliar); Industri Kimia
Dasar, Barang Kimia dan Farmasi (US$ 2,9 miliar);
Industri Kertas, Barang dari kertas dan Percetakan
(US$ 2,8 miliar); Pertambangan (US$ 2,7 miliar); dan
Industri Alat Angkutan dan Transportasi Lainnya
(US$ 2,4 miliar). Sedangkan apabila seluruh sektor
industri digabung maka terlihat industri memberikan
kontribusi sebesar US$ 16,7 miliar atau 57,6% dari
total PMA.
`
LAPORAN KINERJA TAHUN 2016
30| BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Gambar 8. Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Sektor Usaha
5. Realisasi PMA berdasarkan
asal negara (5 besar)
adalah Singapura (US$ 9,2
miliar); Jepang (US$ 5,4
miliar); Belanda (US$ 5,1
miliar); Tiongkok (US$ 2,7
miliar) dan Hong Kong
RRT (US$ 2,2 miliar).
Gambar 9. Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Asal Negara
LAPORAN KINERJA TAHUN 2016
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
31
6. Realisasi investasi berdasarkan Wilayah pada periode
Januari sampai dengan Desember 2016 adalah:
a. Wilayah Sumatera dengan realisasi investasi
sebesar Rp117,6 triliun (19,2%), terdiri dari
PMDN sebesar Rp39,8 triliun dan PMA sebesar
US$ 5,7 miliar.
b. Wilayah Jawa dengan realisasi investasi sebesar
Rp328,7 triliun (53,6%), terdiri dari PMDN
sebesar Rp126,4 triliun dan PMA sebesar US$
14,8 miliar.
c. Wilayah Kalimantan dengan realisasi investasi
sebesar Rp68,8 triliun (11,2%), terdiri dari PMDN
sebesar Rp33,6 triliun dan PMA sebesar US$ 2,6
miliar.
d. Wilayah
Sulawesi
dengan realisasi
investasi
sebesar Rp51,3
triliun (8,4%),
terdiri dari
PMDN sebesar
Rp13,6 triliun
dan PMA
sebesar US$ 2,8
miliar.
Sumatera;117,6 T
Jawa; 328,7 T
Kalimantan; 68,8 T
Sulawesi;51,3 T
Bali & Nusa Tenggara;
15,7 T
Maluku & Papua; 30,7 T
Gambar 10. Realisasi Investasi
Berdasarkan Wilayah
`
LAPORAN KINERJA TAHUN 2016
32| BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
e. Wilayah Bali dan Nusa Tenggara dengan
realisasi investasi sebesar Rp15,7 triliun (2,6%),
terdiri dari PMDN sebesar Rp2,6 triliun dan PMA
sebesar US$ 0,9 miliar.
f. Wilayah Maluku dan Papua dengan realisasi
investasi sebesar Rp30,7 triliun (5,0 %), terdiri
dari PMDN sebesar Rp0,3 triliun dan PMA sebesar
US$ 2,2 miliar.
2. Sasaran Strategis 2
“Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal
yang prima dan responsif melalui PTSP Pusat”
Dalam rangka mengukur tercapainya sasaran 2
“meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang
prima dan responsif melalui PTSP Pusat”, pada bulan Juni
2016 dan bulan Desember Tahun 2016 Badan Koordinasi
Penanaman Modal telah melakukan survei Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) terhadap stakeholders (pengguna
layanan).
Tujuan pelaksanaan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) Badan Koordinasi Penanaman Modal adalah:
a. Mengidentifikasi kelemahan atau kekuatan dari masing-
masing unit penyelenggara pelayanan publik dan
menganalisis unsur layanan apa yang sudah dan faktor
layanan apa yang perlu ditingkatkan;
LAPORAN KINERJA TAHUN 2016
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
33
b. Mengukur secara berkala tingkat kepuasan pengguna
layanan pada penyelenggaraan pelayanan yang telah
dilaksanakan oleh semua unit layanan publik di Badan
Koordinasi Penanaman Modal;
c. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil
dan langkah perbaikan pelayanan;
d. menganalisis keterkaitan antara kinerja unsur-unsur
layanan dan tingkat kepuasan pengguna layanan
(stakeholders) Badan Koordinasi Penanaman Modal.
e. Sebagai umpan balik dalam memperbaiki layanan
sehingga masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam
mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan
publik.
Hasil survei tersebut menunjukkan informasi berikut:
Tabel 8. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan
Penanaman Modal pada PTSP Pusat di BKPM
Semester I Tahun 2016
INDIKATOR KINERJA Target Realisasi* Kinerja (%) Kategori
Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) atas pelayanan penanaman
modal pada PTSP Pusat di BKPM
3,15 dari skala
4
3,10 dari
skala 4
(setara 77,38)
98,41 Baik
*Berdasarkan pengukuran keseluruhan kuesioner (150 kuesioner) yang telah diisi oleh responden.
`
LAPORAN KINERJA TAHUN 2016
34| BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Tabel 9 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan
Penanaman Modal pada PTSP Pusat di BKPM
Semester II Tahun 2016
INDIKATOR KINERJA Target Realisasi Kinerja (%) Kategori
Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) atas pelayanan penanaman
modal pada PTSP Pusat di BKPM
3,15 dari skala
4
3,10 dari
skala 4
(setara 77,38)
98,41 Baik
Berdasarkan pengukuran keseluruhan kuesioner (453 kuesioner) yang telah diisi oleh responden.
Survei kualitas penanaman modal pada periode Semester
II (Juli-Desember) Tahun 2016 menyesuaikan dengan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang
Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap
Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Berdasarkan
pengukuran keseluruhan kuesioner (453 kuesioner)
yang telah diisi oleh responden terhadap kualitas ruang
lingkup pelayanan, diperoleh hasil skor Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) dengan angka Indeks sebesar 77,38
yang menunjukkan mutu pelayanan B dengan kategori
BAIK, yaitu berada dalam nilai interval konversi Indeks
Kepuasan Masyarakat 62,51 – 81,25.
Berdasarkan penilaian terhadap survei yang telah
dilaksanakan, diperoleh hasil sebagai berikut:
LAPORAN KINERJA TAHUN 2016
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
35
Tabel 10. Nilai Rata-rata (NRR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) Ruang Lingkup (Unsur) Pelayanan
No. Ruang Lingkup (Unsur) Pelayanan NRR
(Skala 4)
1. Persyaratan Pelayanan 3,095
2. Prosedur Pelayanan 2,905
3. Waktu Pelayanan 2,871
4. Biaya/ Tarif Pelayanan 3,960
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan (Hasil dari
Pelayanan) 3,078
6. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan (Keterbukaan
Informasi) 3,089
7. Kompetensi Pelaksana (Penguasaan Materi) 3,018
8. Kompetensi Pelaksana (Keahlian) 3,024
9. Kompetensi Pelaksana (Keterampilan) 3,077
10. Kompetensi Pelaksana (Daya tanggap) 3,064
11. Perilaku Pelaksana (Kesopanan) 3,329
12. Perilaku Pelaksana (Keramahan) 3,220
13. Maklumat Pelayanan 2,980
14. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 2,884
NRR IKM Tertimbang 3,095
Setara ({3,095: 4} x 100) 77,38
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa unsur yang memiliki
Nilai Rata-Rata (NRR) tertinggi adalah Biaya Pelayanan
`
LAPORAN KINERJA TAHUN 2016
36| BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
dengan indeks sebesar 3,960. Hal ini berarti bahwa rata-
rata responden telah cukup puas dengan kejelasan
informasi dan tidak adanya pungutan biaya pelayanan
PTSP Pusat di BKPM.
Sementara itu, unsur yang memiliki Nilai Rata-Rata (NRR)
terendah adalah Waktu Pelayanan dengan indeks sebesar
2,871. Meskipun waktu pelayanan memiliki nilai NRR
terendah, unsur tersebut masih termasuk dalam kategori
Baik (interval 2,51-3,25). Dikarenakan unsur tersebut
mendapatkan nilai paling rendah diantara unsur-unsur
lain, maka perlu mendapatkan perhatian lebih agar
tercapai pelayanan publik yang berkualitas prima di BKPM.
Berikut adalah beberapa unsur pelayanan yang masih
perlu ditingkatkan, karena memiliki indeks dibawah NRR
IKM tertimbang (sebesar 3,095):
Tabel 11. Unsur Pelayanan Yang Masih Perlu Ditingkatkan
No. Ruang Lingkup
(Unsur) Pelayanan
Nilai Rata-
rata
Tertimbang
(NRR)
Kategori
Unsur Kinerja
Unit
Pelayanan
1. Waktu Pelayanan 2,871 Baik
2. Penanganan Pengaduan,
Saran dan Masukan 2,884
Baik
3. Prosedur Pelayanan 2,905 Baik
4. Maklumat Pelayanan 2,980 Baik
LAPORAN KINERJA TAHUN 2016
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
37
No. Ruang Lingkup
(Unsur) Pelayanan
Nilai Rata-
rata
Tertimbang
(NRR)
Kategori
Unsur Kinerja
Unit
Pelayanan
5. Kompetensi Pelaksana
(Penguasaan Materi) 3,018
Baik
6. Kompetensi Pelaksana
(Keahlian) 3,024
Baik
7. Kompetensi Pelaksana
(Daya Tanggap) 3,064
Baik
8. Kompetensi Pelaksana
(Keterampilan) 3,077
Baik
9.
Produk Spesifikasi Jenis
Layanan (Hasil dari
Pelayanan)
3,078
Baik
10.
Produk Spesifikasi Jenis
Layanan (Keterbukaan
Informasi)
3,089
Baik
Meskipun terdapat 10 unsur ruang lingkup pelayanan yang
dibawah nilai rata-rata tertimbang sebesar 3,095,
kesepuluh unsur tersebut masih dalam kategori baik. Hal
ini menggambarkan bahwa secara keseluruhan penilaian
masyarakat terhadap ruang lingkup pelayanan penanaman
modal PTSP Pusat di BKPM pada umumnya sudah baik
dan masyarakat sudah merasa puas dengan unsur-unsur
pada ruang lingkup pelayanan tersebut.
Hasil survei pelayanan publik yang dilaksanakan oleh PT.
Sigma Resource Indonesia sebagai pihak yang ditunjuk
`
LAPORAN KINERJA TAHUN 2016
38| BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
oleh Kemenpan RB pada tanggal 7 Oktober 2016 dengan
perolehan skor Indeks Kualitas Pelayanan (IKP) total
sebesar 2,92 (kategori Baik), namun di bawah rata-rata IKP
72 K/L sebesar 3,22. Berdasarkan analisis internal BKPM
hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain:
a. Responden pengguna layanan BKPM adalah perwakilan
dari perusahaan yang mempunyai reputasi relatif
sangat baik dan telah terbiasa mendapatkan layanan
yang terbaik, akibatnya mereka menempatkan
ekspektasi yang tinggi atas layanan di BKPM.
b. Undangan kepada responden mencantumkan bahwa
acara adalah dalam rangka evaluasi atas
penyelenggaraan pelayanan penanaman modal pada
PTSP Pusat di BKPM, tidak secara tegas menyebutkan
agenda pelaksanaan survei. Hal tersebut
mengakibatkan terdapat persepsi kekecewaan
sebagaimana diungkapkan setelah acara survei. Hal
tersebut dapat mempengaruhi penilaian tingkat
kepuasan yang diberikan oleh responden dalam
pengisian kuesioner.
c. Metode pengisian secara langsung dimana responden
harus menyisihkan waktu untuk datang ke BKPM
dapat mempengaruhi hasil penilaian. Hal ini bila
dibandingkan dengan hasil survei IKM yang
dilaksanakan Inspektorat BKPM pada semester II
Tahun 2016 menunjukkan hasil dengan kategori baik
LAPORAN KINERJA TAHUN 2016
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
39
dengan skor IKM 77,38 (3,095 dari skala 4) dimana
sebagian besar responden (358 responden dari total 453
responden) tidak perlu datang ke BKPM karena
menyampaikan kuesioner secara online.
Di samping itu BKPM telah menerima laporan dari BPKP
mengenai penjaminan kualitas atas penilaian tingkat
maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) pada BKPM Tahun 2016 sebesar 2,647
dari 5 tingkat maturitas SPIP di mana instruksi Presiden RI
minimal mencapai level 3 pada Tahun 2019.
Selain itu, untuk peningkatan kualitas pelayanan, pada
Tahun 2016, Badan Koordinasi Penanaman Modal
melanjutkan penerapan penggunaan aplikasi Sistem
Perizinan
Investasi Secara
Online (SPIPISE)
yang telah
diluncurkan
sejak Tahun
2009 dengan
penyempurnaan
secara terus-
menerus.
Melalui sistem
online,
pengajuan
permohonan izin
Aplikasi Sistem Perizinan Investasi melalui SPIPISE
www.bkpm.go.id.
Unduh berita tentang investasi:
Twitter: @BKPM Facebook: BKPM
LinkedIn: Indonesia Investment Coordinating
Board Youtube: THEBKPMVIDEO
Aplikasi BKPM pada Googleplay dan Appstore
`
LAPORAN KINERJA TAHUN 2016
40| BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
investasi cukup dengan mengakses situs BKPM di alamat
www.bkpm.go.id.
Badan Koordinasi Penanaman Modal dan
Kementerian/Lembaga lainnya berhasil meluncurkan
layanan Izin Investasi 3 Jam sebagai bagian dari PTSP
Pusat. Badan Koordinasi Penanaman Modal terus
mengadakan penyempurnaan terhadap layanan perizinan
investasi 3 jam yang awalnya investor hanya mendapatkan
3 produk perizinan + 1 Surat Ketersediaan Lahan. Sejak 1
Desember 2016, Badan Koordinasi Penanaman Modal
menambah produk perizinan yang dapat diperoleh melalui
layanan Izin Investasi 3 Jam menjadi 8 perizinan (Izin
Prinsip, NPWP, Akte Perusahaan, TDP, IMTA, RPTKA, NIK
dan API-P) + 1 Surat Ketersediaan Lahan. Sampai dengan
Desember 2016, jumlah izin yang dilayani melalui
pelayanan perizinan investasi 3 jam adalah sebanyak 183
izin dengan nilai komitmen investasi sebesar US$ 23 miliar.
Surat Keputusan Kepala BKPM Nomor 24 Tahun
2016 tentang Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi
(KLIK) mengatur 14 kawasan yang mendapatkan fasilitas
Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK), dimana
investor yang berkomitmen untuk berinvestasi di kawasan
industri tersebut dapat langsung memulai konstruksinya
setelah mendapatkan izin prinsip, sambil kemudian
mengurus izin-izin lain yang diperlukan secara paralel.
Dokumen-dokumen tersebut harus lengkap sebelum
perusahaan siap produksi komersial. Fasilitas ini dapat
LAPORAN KINERJA TAHUN 2016
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
41
mempercepat proses realisasi investasi bagi para investor
sehingga persiapannya menjadi lebih efisien.
Dalam rangka memenuhi Nawa Cita ke 6 Presiden
Republik Indonesia dengan target menciptakan layanan
satu atap untuk investasi dan efisiensi perizinan bisnis,
pelaksanaan penerbitan
perizinan usaha di tingkat
nasional akan
dilaksanakan melalui
PTSP Nasional dan
diselenggarakan di BKPM.
Dengan adanya PTSP
akan mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna
mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah,
transparan, pasti dan terjangkau. Layanan perizinan
bersifat lintas sektor dan lintas kewenangan yang
berdasarkan atas peraturan perundang-undangan baik
dalam tingkatan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,
Peraturan Presiden maupun Peraturan Menteri/Kepala
Lembaga sehingga jenis perizinan menjadi banyak dan
saling memprasyaratkan. Banyak perizinan dan prosedur
yang harus dilalui oleh penanam modal menyebabkan
jauhnya peringkat kemudahan berusaha di Indonesia.
Deregulasi dan debirokratisasi perizinan usaha
merupakan kebijakan yang diambil untuk memperbarui
proses penyelenggaraan pelayanan usaha kepada
masyarakat oleh Pemerintah untuk disempurnakan
PTSP Pusat senantiasa
berupaya meningkatkan pelayanan yang cepat,
mudah, murah, transparan, pasti dan
terjangkau
`
LAPORAN KINERJA TAHUN 2016
42| BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
melalui proses percepatan pelayanan dengan memotong
mata rantai pengaturan pelayanan dan unit organisasi
yang terlibat. Proses penyempurnaannya harus terpadu,
lintas instansi, lintas sektor, dan dikoordinasikan oleh satu
instansi Pemerintah yang memiliki kompetensi dan
kewenangan untuk mengambil keputusan final kebijakan
yang tumpang tindih, mengurangkan aturan prosedur, dan
rasionalisasi kelembagaan pemerintah. Tujuan dari
kebijakan ini adalah untuk menciptakan iklim investasi
yang berdaya saing global dan mencapai sasaran
pembangunan ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat.
Untuk mendorong ke arah perbaikan dalam perizinan di
Indonesia diperlukan penyederhanaan berbagai perizinan
baik di tingkat pusat maupun daerah yang dapat dilakukan
dengan:
1. Metode:
a) hapus, gabung, sederhana, dan limpahkan
b) penyederhanaan administrasi proses perizinan
2. Pendekatan: Perizinan yang memerlukan waktu
penyelesaian cukup lama:
a) Perizinan lahan/pertanahan
b) Perizinan Lingkungan
c) Perizinan Daerah
3. Harmonisasi :
a) Pemetaan perizinan tumpang tindih
b) Rapat koordinasi Interkem
c) Rekomendasi HGSL
LAPORAN KINERJA TAHUN 2016
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
43
BKPM telah melakukan koordinasi dengan K/L terkait
penyederhanaan perizinan pusat, antara lain :
1. Penyederhanaan lahan.
Permasalahan saat ini, persyaratan berlapis
untuk izin lokasi diperlukan ANDAL Lalu Lintas
(Lalin) dan konsultasi masyarakat dan jangka
waktu berlakunya Izin Lokasi dinilai terlalu
pendek oleh investor. Sehingga diusulkan
menghapus ANDAL Lalin sebagai persyaratan Izin
Lokasi (Menteri Perhubungan perlu mengusulkan
perubahan PP Nomor 32 Tahun 2011),
mempermudah persyaratan penerbitan izin lokasi
(Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN
perlu merevisi Peraturan Menteri Agraria/Kepala
BPN Nomor 2 tahun 1999 tentang Izin Lokasi).
2. Penyederhanaan perizinan pinjam pakai kawasan
hutan.
Permasalahan saat ini, persyaratan pinjam izin
pakai kawasan hutan yang interlocking (Izin
Usaha dan Izin Lingkungan dan syarat AMDAL)
dan kurang transparannya persyaratan dan
lamanya proses pinjam pakai kawasan hutan.
Sehingga diusulkan menghapus persyaratan Izin
Usaha dan Izin Lingkungan sebagai persyaratan
Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan penetapan
SOP baru (Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan mengubah Peraturan Nomor
P.16/Menhut- II/2014.
`
LAPORAN KINERJA TAHUN 2016
44| BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
3. Penyederhanaan Izin Mendirikan Bangunan.
Permasalahan saat ini, persyaratan berlapis
untuk IMB diperlukan ANDAL atau UKL/UPL
dan tidak seluruh bidang usaha wajib menyusun
ANDAL atau UKL/UPL dan duplikasi perizinan
hampir sejenis yang merupakan bagian
mekanikal elektrikal dari IMB seperti izin lift, izin
penangkal petir, izin instalasi listrik dan izin
genset. Usuln perbaikan adalah menghapus
persyaratan ANDAL atau UKL/UPL untuk IMB
(Menteri Pekerjaan Umum mengubah Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum Nomor
24/PRT/M/2007), duplikasi pengaturan
pedoman teknis IMB sesuai Undang-undang
Nomor 28 Tahun 2002 (Menteri Dalam Negeri
untuk dapat membatalkan/mencabut Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 dan
pengintegrasian dan penyederhanaan jenis izin
(Menteri Tenaga Kerja untuk membatalkan
Peraturan Menteri Tenaga Kerja mengenai
instalasi petir, Lift dan listrik).
LAPORAN KINERJA TAHUN 2016
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
45
B. Analisis Balanced Scorecard atas Capaian Kinerja
Dalam rangka melakukan penilaian kinerja organisasi yang
dicapai selama Tahun 2016, Badan Koordinasi Penanaman Modal
menggunakan metode Balanced Scorecard yang mempunyai
keunggulan kemudahan dan lebih realistis dalam melakukan
penilaian tingkat capaian kinerja. Penilaian tersebut dilakukan
melalui dua tahap, yaitu:
1. Peta Strategi Badan Koordinasi Penanaman Modal,
Peta Strategi dilakukan melalui 4 (empat) perspektif
penilaian dimulai dari financial, costumers, process, people
atas IKU BKPM Tahun 2016 untuk mencapai target
realisasi investasi. Peta strategi Badan Koordinasi
Penanaman Modal digambarkan dalam ilustrasi berikut:
`
LAPORAN KINERJA TAHUN 2016
46| BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Gambar 11. Peta Strategi Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2016
Meningkatnya akuntabilitas kelembagaan Meningkatnya kinerja lembaga melalui ketersediaan sarana, prasarana dan aparatur yang mumpuni dalam rangka menunjang tugas dan fungsi BKPM
Meningkatnya kerjasama internasional untuk
mendorong investasi dan melindungi kepentingan nasional dalam rangka peningkatan daya saing
penanaman modal
Meningkatnya daya tarik penanaman modal Indonesia
melalui promosi yang terpadu dan efektif bagi
penanam modal dalam dan luar negeri yang berpijak
pada peningkatan daya saing penanaman modal
Terwujudnya perencanaan PM dan penyusunan rekomendasi
kebijakan yang terintegrasi, kolaboratif, dan implementatif
dalam rangka peningkatan daya saing PM
Meningkatnya iklim PM dalam rangka peningkatan
daya saing PM
Meningkatnya Kualitas Pelayanan PM yang Prima
dan Responsif melalui PTSP Pusat
Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal
LAPORAN KINERJA TAHUN 2016
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
47
2. Evaluasi Dan Analisis Balanced Scorecard
Dalam rangka mencapai target investasi Tahun 2016
senilai Rp594,8 triliun dilakukan melalui Sasaran Kinerja,
Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Kinerja Pendukung
yang secara bersama-sama berkontribusi terhadap
tercapainya target investasi tersebut.
Berdasarkan peta strategi Badan Koordinasi Penanaman
Modal Tahun 2016, capaian kinerja tersebut dianalisis
menggunakan empat perspektif balanced scorecard yang
masing-masing diukur dengan bobot tertentu yaitu:
a. Financial Perspective dengan bobot 30%, mencakup
sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi
untuk memenuhi harapan stakeholders (pemangku
kepentingan) yang secara langsung atau tidak
langsung baik swasta maupun pemerintah memiliki
kepentingan atas output atau outcome dari suatu
organisasi. Hal ini diwujudkan melalui capaian nilai
realisasi investasi guna mendorong pertumbuhan
ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan mengurangi
kesenjangan pembangunan antar wilayah.
Dalam Sasaran Strategis 1 yaitu “meningkatnya
realisasi penanaman modal” diukur melalui 3 (tiga)
IKU, yaitu nilai realisasi penanaman modal, rasio
realisasi penanaman modal di luar Jawa dan rasio
realisasi PMDN.
`
LAPORAN KINERJA TAHUN 2016
48| BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
b. Customers Perspective dengan bobot 30%,
mencakup 2 (dua) sasaran strategis yang ingin
diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan
customers dan/atau harapan organisasi terhadap
customers. Customers (pengguna layanan) merupakan
pihak yang terkait dengan pelayanan suatu organisasi.
Perspektif ini diukur melalui 3 (tiga) indikator sebagai
berikut:
1) Sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan
penanaman modal yang prima dan responsif
melalui PTSP Pusat” diukur dengan 1 (satu) IKU
yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas
pelayanan penanaman modal pada PTSP Pusat di
BKPM.
2) Sasaran “Meningkatnya iklim penanaman modal
dalam rangka peningkatan daya saing
penanaman modal” diukur dengan dengan 2
(dua) IKU yaitu:
a. Indeks kualitas iklim penanaman modal;
b. Perbaikan kemudahan memulai usaha;
c. Process Perspective, dengan bobot 20%, mencakup
sasaran strategis yang ingin diwujudkan melalui
rangkaian proses yang dikelola organisasi dalam
memberikan layanan serta menciptakan nilai bagi
stakeholder dan customer (value chain). Upaya lain
untuk meningkatkan daya tarik penanaman modal
melakukan pemasaran investasi secara aktif dan lebih
terfokus.
LAPORAN KINERJA TAHUN 2016
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
49
Perspektif ini diukur melalui 3 (tiga) indikator sebagai
berikut:
1) Sasaran “meningkatnya kerjasama internasional
untuk mendorong investasi dan melindungi
kepentingan nasional dalam rangka peningkatan
daya saing penanaman modal” yang diukur
melalui 1 (satu) IKU, yaitu presentase
kesepakatan/perjanjian/perundingan kerjasama
penanaman modal yang telah diimplementasikan.
2) Sasaran “terwujudnya perencanaan penanaman
modal dan penyusunan rekomendasi kebijakan
yang terintegrasi, kolaboratif dan implementatif
dalam rangka peningkatan daya saing penanaman
modal” yang diukur melalui 1 (satu) IKU yaitu
Indeks Kualitas Pemetaan dan Perencanaan
Pengembangan Penanaman Modal;
3) Sasaran “Meningkatnya daya tarik penanaman
modal Indonesia melalui promosi yang terpadu dan
efektif bagi penanam modal dalam dan luar negeri
yang berpijak pada peningkatan daya saing
penanaman modal” yang diukur melalui 1 (satu)
IKU, yaitu Jumlah rencana investasi;
d. People Perspective dengan bobot 20%, mencakup
sasaran strategis yang berupa kondisi ideal atas
sumber daya internal organisasi yang ingin
diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh
organisasi untuk menjalankan proses bisnis guna
`
LAPORAN KINERJA TAHUN 2016
50| BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
menghasilkan output atau outcome organisasi yang
sesuai dengan harapan customer dan stakeholder.
Perspektif ini diukur melalui 3 (tiga) indikator sebagai
berikut:
1) Sasaran “meningkatnya kinerja lembaga melalui
ketersediaan sarana, prasarana dan aparatur
yang mumpuni dalam rangka menunjang tugas
dan fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal”
yang diukur melalui 1 (satu) IKU, yaitu Indeks
Kualitas Sarana dan Prasarana.
2) Sasaran “Meningkatnya akuntabilitas
kelembagaan” diukur melalui 2 (dua) IKU, yaitu:
a. Opini Badan Pemeriksa Keuangan;
b. Kategori SAKIP BKPM
Tingkat keberhasilan capaian kinerja Indikator Kinerja Utama
(IKU) Tahun 2016 Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
didukung oleh keberhasilan capaian kinerja unit kerja tingkat
Eselon I sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:
Tabel 12. Capaian Indikator Kinerja Utama
Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2016
No SASARAN INDIKATOR
KINERJA TARGET1)
REALISASI2) % KATEGORI
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Badan Koordinasi Penanaman Modal
109,19 Sangat Baik
Financial Perspective (30%) 99,43 Sangat Baik
Meningkatnya realisasi penanaman modal
a. Nilai realisasi penanaman modal
594,78 612,8 103 Sangat Baik
b. Rasio realisasi penanaman modal di luar Jawa
49,10% 46,4% (284,1 triliun)
94,5 Baik
c. Rasio realisasi PMDN
35,00% 35,28% (216,2 triliun)
100,8 Sangat Baik
LAPORAN KINERJA TAHUN 2016
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
51
No SASARAN INDIKATOR
KINERJA TARGET1)
REALISASI2) % KATEGORI
Customer Perspective (30%) 112,80 Sangat Baik
2
Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif melalui PTSP Pusat
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal pada PTSP Pusat di BKPM
3,15 dari skala 4 3,10 dari skala 4 (setara 77,38)
98,41 Baik
3
Meningkatnya iklim penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal
a. Indeks kualitas iklim penanaman modal;
3,1 dari skala 5 4,1 dari skala 5 120 Sangat Baik
b. Perbaikan kemudahan memulai berusaha;
8 prosedur 10 prosedur 120 Sangat Baik
Process Perspective (20%) 120,00 Sangat Baik
4
Meningkatnya kerjasama internasional untuk mendorong investasi dan melindungi kepentingan nasional dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal
Persentase kesepakatan/ perjanjian/ perundingan kerjasama penanaman modal yang telah diimplementasikan
85% dari 139 kesepakatan/
perjanjian = 118
185% dari total target
kesepakatan/ perjanjian/
perundingan = 219
120 Sangat Baik
5
Terwujudnya perencanaan penanaman modal dan penyusunan rekomendasi kebijakan yang terintegrasi, kolaboratif, dan implementatif dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal
Indeks kualitas pemetaan dan perencanaan pengembangan penanaman modal
3,0 dari skala 5 3,9 dari skala 5 120 Sangat Baik
6
Meningkatnya daya tarik penanaman modal Indonesia melalui promosi yang terpadu dan efektif bagi penanam modal dalam dan luar negeri yang berpijak pada peningkatan daya saing penanaman modal
Jumlah rencana investasi
Rp. 991,3 triliun Rp. 1.636,1 triliun 120 Sangat Baik
`
LAPORAN KINERJA TAHUN 2016
52| BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
No SASARAN INDIKATOR
KINERJA TARGET1)
REALISASI2) % KATEGORI
People Perspective (20%) 107,61 Sangat Baik
7
Meningkatnya kinerja lembaga melalui ketersediaan sarana, prasarana dan aparatur yang mumpuni dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Badan Koordinasi penanaman Modal
a. Indeks kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana;
3,0 dari skala 5 3,97 dari skala 5 120 Sangat Baik
8 Meningkatnya akuntabilitas kelembagaan
a. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
WTP WTP 100 Sangat Baik
b. Kategori Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Badan Koordinasi Penanaman Modal.
B (71)
BB3) (73)
102,82 Sangat Baik
1) Target berdasarkan revisi renstra Eselon I
2) Realisasi berdasarkan LAKIP Eselon I
3) Berdasarkan informasi lisan exit meeting evaluasi Laporan Kinerja Tahun 2015
Berdasarkan tabel di atas, dari sisi Financial Perspective,
sasaran strategis Meningkatnya Realisasi Penanaman
Modal yang diukur dengan bobot 30% memperlihatkan
capaian kinerja 99,43% (Sangat Baik). Indeks capaian
tersebut menunjukkan keberhasilan BKPM dalam
mencapai target realisasi investasi Tahun 2016 serta
penyebaran investasi ke luar Jawa. Keberhasilan tersebut
mempunyai dampak terhadap peningkatan kondisi
perekonomian di Indonesia ditandai dengan terbukanya
kesempatan berusaha, penyerapan tenaga kerja dan
peningkatan pendapatan per kapita yang pada akhirnya
dapat mendorong meningkatnya kesejahteraan
masyarakat.
LAPORAN KINERJA TAHUN 2016
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
53
Dari sisi Customer Perspective yang diukur dengan bobot
30%, capaian kinerja Badan Koordinasi Penanaman Modal
menunjukkan capaian 112,80% (Sangat Baik). Indeks
capaian tersebut menunjukkan keberhasilan kinerja Badan
Koordinasi Penanaman Modal dalam meningkatkan
kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan
responsif, mewujudkan percepatan pelaksanaan
penanaman modal, serta meningkatkan iklim penanaman
modal.
Terjaganya stabilitas ekonomi makro, pertumbuhan
ekonomi yang cukup tinggi, stabilitas politik dan
keamanan, masuknya Indonesia dalam peringkat
investment grade, dan berbagai upaya memberi citra positif
kepada opinion makers telah mendorong peningkatan daya
saing investasi Indonesia. Beberapa hasil survei lembaga
pemeringkat internasional telah menempatkan Indonesia
sebagai negara tujuan investasi, antara lain predikat
investment grade dari Rating & Investment Information Inc.
dengan outlook BBB-, Moody’s Investor Service dengan
outlook Baa3 (stable), Japan Credit Rating Agency Ltd.
dengan outlook BBB (stable), Fitch Rating dengan outlook
BBB (stable), dan Standard and Poor’s dengan outlook BB+
(positive). Pemberian peringkat dari lembaga pemeringkat
tersebut menunjukkan kepercayaan yang lebih besar
terhadap ekonomi Indonesia berdampak pada peningkatan
Foreign Direct Investment dan perbaikan iklim penanaman
modal.
`
LAPORAN KINERJA TAHUN 2016
54| BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Pemerintah Indonesia sangat serius terhadap hasil survei
kemudahan berusaha yang dilakukan oleh World Bank
setiap tahun. Penilaian tersebut mencakup 10 fokus area
perbaikan. BKPM bersama dengan K/L terkait, dan
dimonitor oleh Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian, menyusun rencana aksi yang mencakup
berbagai perbaikan di 10 indikator tersebut dengan hasil
diterbitkannya peraturan perundang-undangan sebagai
dasar hukum (legal basis) bagi setiap fokus area
kemudahan berusaha, antara lain:
Tabel 13. Indikator EoDB
No. Fokus Area Rencana Aksi
1 Starting a business
Penghapusan persyaratan modal
minimal untuk pendirian PT menjadi
diserahkan kepada para pihak,
Sebelumnya dipersyaratkan modal
minimal Rp. 50 juta untuk pendirian
PT
2 Dealing with construction
permit
Tidak lagi dipersyaratkan UKL/UPL
untuk bangunan tidak sederhana 2
lantai. Sebelumnya dipersyaratkan dan
tidak ada SOP yang jelas
3 Registering property Pengecekan sertifikat tanah dalam 1
hari, sebelumnya 3 hari
4 Getting electricity Permohonan secara online dalam 1
hari, sebelumnya 9 hari
5 Trading across borders
Aplikasi online untuk ekspor dan impor
melalui National Single Window (NSW),
sebelumnya dokumen diserahkan
secara manual, 4 dokumen ekspor dan
8 dokumen impor
6 Protecting minority investors Shareholder mendapatkan hak pertama
kali untuk membeli saham perusahaan
LAPORAN KINERJA TAHUN 2016
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
55
No. Fokus Area Rencana Aksi
7 Resolving insolvency
Biaya kurator sekarang berdasarkan %
dari nilai hutang atau tarif jam
terpakai, sebelumnya berdasarkan %
dari nilai aset
8 Getting credit
Penerbitan 2 izin Lembaga Pengelola
Informasi Perkreditan (LPIP) oleh OJK,
sebelumnya tidak terdapat LPIP dan
saat ini telah terdapat PT Pefindo Biro
Kredit dan PT Kredit Biro Indonesia
Jaya
9 Paying taxes Pendaftaran dan pembayaran secara
online untuk PPh Badan
10 Enforcing contract
Prosedur yang jelas dan ringkas untuk
pengadilan gugatan sederhana: 8
prosedur, 25 hari bila tidak ada
banding dan 11 prosedur, 38 hari bila
ada banding. Sebelumnya tidak ada
prosedur yang jelas
Pada tanggal 26 Oktober 2016, World Bank telah
mengumumkan hasil survei EoDB 2017 dan merilis
Indonesia sebagai negara teratas dalam Top Reformer bagi
perbaikan Kemudahan Berusaha dengan mereformasi 7
indikator yaitu memulai usaha, penyambungan listrik,
pendaftaran properti, akses perkreditan, pembayaran
pajak, perdagangan lintas negara dan penegakan kontrak.
Peringkat Indonesia mengalami perbaikan sangat
signifikan naik 15 peringkat menjadi peringkat 91 dari
peringkat sebelumnya di posisi 106.
`
LAPORAN KINERJA TAHUN 2016
56| BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Dari sisi Process Perspective di atas yang diukur dengan
bobot 20%, capaian kinerja Badan Koordinasi Penanaman
Modal menunjukkan capaian 120,00% (Sangat Baik).
Indeks capaian tersebut menunjukkan keberhasilan
kinerja Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam
meningkatkan kerja sama internasional untuk mendorong
investasi dan melindungi kepentingan nasional,
mewujudkan penyusunan rekomendasi kebijakan yang
terintegrasi, kolaboratif dan implementatif serta
meningkatkan daya tarik penanaman modal melalui
promosi yang terpadu dan efektif, keberhasilan tersebut
antara lain ditandai dengan jumlah
kesepakatan/perjanjian/perundingan yang telah
diimplementasikan sebanyak 219 atau 185% dari target
yang telah ditetapkan.
Dari sisi People Perspective yang diukur dengan bobot
20%, capaian kinerja Badan Koordinasi Penanaman Modal
menunjukkan capaian 107,61% (Sangat Baik). Indeks
capaian tersebut menunjukkan keberhasilan kinerja Badan
Koordinasi Penanaman Modal dalam mempertahankan
kualitas dan akuntabilitas kelembagaan, keberhasilan
tersebut antara lain ditandai dengan:
1 peningkatan sarana prasarana dalam rangka
mendukung pelaksanaan PTSP Pusat;
2 pencapaian Level 2 atau “berkembang” tingkat
maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) di BKPM dengan nilai 2,647
berdasarkan hasil penilaian maturitas SPIP oleh Badan
LAPORAN KINERJA TAHUN 2016
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
57
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
sesuai Laporan Nomor LAP-91/D101/2/2016 tanggal
15 Desember 2016;
3 peningkatan pengelolaan dan pertanggungjawaban
kinerja anggaran sehingga BKPM mempertahankan
opini WTP dari BPK RI selama 8 (delapan) tahun
berturut-turut;
4 pencapaian hasil kapabilitas APIP BKPM berada pada
level 2 (Infrastructure) sesuai hasil validasi yang
dilakukan oleh BPKP sebagaimana tercantum dalam
Laporan Nomor LAP-72/D101/2/2016 tanggal 28
November 2016;
Kebijakan untuk menarik investor dan meningkatkan
realisasi investasi yang mendapat perhatian antara lain:
1. Menjaga stabilisasi ekonomi untuk menciptakan iklim
investasi yang kondusif;
2. Penyederhanaan prosedur perizinan;
3. Harmonisasi peraturan perizinan di Pusat dan Daerah;
4. Target strategi promosi;
5. Mempercepat pembangunan infrastruktur;
6. Meningkatkan peran lembaga keuangan untuk
memberikan pinjaman bisnis, khususnya modal kerja
kredit investasi;
7. Investasi yang humanis; dan
8. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja.
Untuk itu BKPM perlu mempersiapkan diri menghadapi
tantangan ke depan antara lain:
`
LAPORAN KINERJA TAHUN 2016
58| BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
a. Daftar negatif investasi lebih terbuka untuk PMA di 35 sektor,
termasuk logistik, ekonomi digital, energi, farmasi, dan
pariwisata.
b. 14 paket kebijakan ekonomi telah dikeluarkan sejak
September 2015. Dan akan terus bergulir.
c. Target peringkat EoDB mencapai peringkat 30 besar.
Beberapa langkah ke depan yang akan dilakukan oleh
BKPM antara lain adalah:
1. Memfasilitasi realisasi proyek investasi strategis dan ekspansi
perusahaan yang ada.
2. Melanjutkan dan memperkuat reformasi yang sudah berjalan,
termasuk menyederhanakan prosedur, serta memperkuat
pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) Pusat dan layanan
perizinan 3 jam.
3. Menyelesaikan perundingan Bilateral Investment Treaty (BIT)
dan mendukung FTA dengan mitra strategis Indonesia.
Fokus menarik lebih banyak investasi di sektor pariwisata,
industri gaya hidup (seperti fesyen, kuliner dan industri
kreatif), industri maritim, dan infrastruktur pendukung
(termasuk properti).
LAPORAN KINERJA TAHUN 2016
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
59
C. Laporan Realisasi Anggaran
Realisasi Belanja Badan Koordinasi Penanaman Modal pada
TA 2016 adalah sebesar Rp437.560.634.835,00 atau 89,58 persen
dari alokasi anggaran belanja sebesar Rp488.465.562.000,00.
Tabel 14. Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2016
Belanja Pegawai 135.577.898.000 122.084.172.060 90.05
Belanja Barang 336.201.352.000 299.932.878.475 80.21
Belanja Modal 16.686.312.000 15.543.584.300 93.15
Jumlah 488.465.562.000,00 437.560.634.835,00 89,58
Uraian2016
Anggaran Realisasi % Real Angg.
Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik
berikut ini:
Gambar 12. Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja
Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program untuk Tahun
Anggaran 2016 adalah sebagai berikut:
135.577.898.000
336.201.352.000
16.686.312.000
122.084.172.060
299.932.878.475
15.543.584.300
-
50.000.000.000
100.000.000.000
150.000.000.000
200.000.000.000
250.000.000.000
300.000.000.000
350.000.000.000
400.000.000.000
Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal
Anggaran
Realisasi
`
LAPORAN KINERJA TAHUN 2016
60| BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Tabel 15. Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja Berdasarkan Program TA 2016
Rupiah % Rupiah %
488.465.562.000 437.560.634.835 89,58% 50.904.927.165 10,42%
22.331.848.890
PROGRAM
PENINGKATAN
SARANA DAN
PRASARANA
APARATUR BKPM
3
PROGRAM
PENINGKATAN DAYA
SAING PENANAMAN
MODAL
214.832.598.000 192.500.749.110
NO PROGRAMPAGU ANGGARAN
T.A 2016
REALISASI SISA ANGGARAN
10,40%
TOTAL
PROGRAM
DUKUNGAN
MANAJEMEN DAN
PELAKSANAAN
TUGAS TEKNIS
LAINNYA BKPM
89,60%
88,09% 3.076.189.000 2.709.862.750
10,43%
11,91%
89,57% 242.350.022.975 270.556.775.000
366.326.250
28.206.752.025
1
2
Sisa anggaran BKPM T.A 2016 sebesar Rp50.904.927.165,- antara lain
terdiri dari kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan kinerja, selisih
nilai lelang dan self-blocking sebesar Rp17.500.249.000,-.
Realisasi Belanja TA 2016 mengalami penurunan sebesar 23,56%
dibandingkan dengan TA 2015. Hal ini disebabkan karena pada Tahun
Anggaran 2016, terdapat anggaran yang tidak dapat direalisasikan
sehubungan dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2016
tanggal 26 Agustus 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan
Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016
bahwa anggaran BKPM T.A. 2016 dilakukan self-blocking sebesar
Rp17.500.249.000,- (tujuh belas miliar lima ratus juta dua ratus empat
puluh sembilan ribu rupiah).
LAPORAN KINERJA TAHUN 2016
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
61
Tabel 16. Perbandingan Realisasi Belanja TA 2016 dan TA 2015
URAIAN REALISASI TA 2016 REALISASI TA 2015NAIK
(TURUN) %
Belanja Pegawai 122.084.172.060 109.694.163.034,00 11,30
Belanja Barang 299.932.878.475 421.632.294.646,00 (28,86)
Belanja Modal 15.543.584.300 41.072.954.590,00 (62,16)
Jumlah 437.560.634.835,00 572.399.412.270,00 (23,56)
Perbandingan realisasi belanja dari Tahun 2012 sampai dengan
Tahun 2016 dapat dilihat dalam grafik berikut:
Gambar 13. Realisasi Belanja Periode Tahun 2012
sampai dengan Tahun 2016
668,71705,75
574,27
635,92
488,47568,46;85,01%
593,79;84,14% 523,39;
91,14%
572,40;90,01%
437,56;89,58%
100
200
300
400
500
600
700
800
2012 2013 2014 2015 2016
Mily
ar
Tahun Anggaran
Chart Title
Anggaran Realisasi
`
LAPORAN KINERJA TAHUN 2016
62| BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Tabel 17. Realisasi Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2016
NO. SASARAN STRATEGIS ANGGARAN (Rp )
% PAGU REALISASI
1. Meningkatnya realisasi penanaman modal 49.121.284.000 40.831.623.412 83,12
2. Meningkatnya kualitas pelayanan
penanaman modal yang prima dan
responsif melalui PTSP Pusat
7.352.851.000 6.299.181.653 85,67
a. Meningkatnya iklim penanaman
modal dalam rangka meningkatkan
daya saing penanaman modal
10.184.929.000 8.677.424.318 85,20
b. Meningkatnya kerjasama
internasional untuk mendorong
investasi dan melindungi kepentingan
nasional dalam rangka peningkatan
daya saing penanaman modal
6.781.220.000 5.878.648.690 86,69
c. Terwujudnya perencanaan
penanaman modal dan penyusunan
rekomendasi kebijakan yang
terintegrasi, kolaboratif, dan
implementatif dalam rangka
peningkatan daya saing penanaman
modal
8.961.904.000 7.729.622.582 86,25
d. meningkatnya daya tarik penanaman
modal Indonesia melalui promosi yang
terpadu dan efektif bagi penanam
modal dalam dan luar negeri yang
berpijak pada daya saing penanaman
modal
188.154.587.000 172.933.522.320 91,91
e. Meningkatnya kinerja lembaga melalui
ketersediaan sarana, prasarana dan
aparatur yang mumpuni dalam rangka
menunjang tugas dan fungsi BKPM
216.793.787.000 194.106.849.872 89,53
f. Meningkatnya kapasitas kelembagaan
BKPM dalam mendukung tugas dan
fungsi BKPM
1.115.000.000 1.103.761.988 98,99
Jumlah 488.465.562.000 437.560.634.835 89,58
LAPORAN KINERJA TAHUN 2016
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
63
`
LAPORAN KINERJA TAHUN 2016
64| BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
BAB IV
PENUTUP
Laporan Kinerja BKPM Tahun 2016 ini disusun dengan
mengacu pada revisi Renstra BKPM 2015-2019.
Penilaian kinerja organisasi dilakukan dengan metode
Balanced Scorecard melalui pengukuran 12 indikator kinerja
utama. Secara umum, Nilai Kinerja Organisasi BKPM
menunjukkan hasil yang sangat baik dengan NKO sebesar
109,19. Hasil capaian kinerja sasaran strategis pada Tahun 2016
sudah sesuai dengan target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang
ditetapkan.
Dampak dari upaya BKPM dalam peningkatan iklim
investasi telah dibuktikan dengan naiknya peringkat Ease of
Doing Business (EoDB) atau kemudahan berusaha di Indonesia
dari peringkat 106 menjadi peringkat 91 (naik 15 peringkat)
menurut survei terbaru World Bank. Keberhasilan ini tidak
terlepas dari dukungan semua pihak baik di pemerintahan
maupun masyarakat luas serta peran aktif dan dedikasi aparatur
BKPM.
Berbagai penghargaan yang diraih oleh BKPM selama
Tahun 2016 antara lain Predikat Kepatuhan Tinggi terhadap
Standar Pelayanan Publik sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik dari Ombudsman RI, Sertifikat SNI ISO
9001:2008 Quality Management Systems-Requirements dari
Sucofindo International Certification Services, penghargaan atas
kontribusi dalam pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) dari Kementerian Keuangan RI, dan penghargaan
LAPORAN KINERJA TAHUN 2016
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
65
Pusdiklat BKPM sebagai Instansi Pengakreditasi Diklat Teknis
untuk Diklat Teknis Bidang Penanaman Modal dari Lembaga
Administrasi Negara.
Indonesia mendapatkan predikat investment grade dari
Rating And Investment Information Inc. dengan outlook BBB-,
Moody’s Investor Service dengan outlook Baa3 (stable), Japan
Credit Rating Agency Ltd. dengan outlook BBB (stable), Fitch
Rating dengan outlook BBB (stable), dan Standard and Poor’s
dengan outlook BB+ (positive). Pemberian peringkat dari lembaga
pemeringkat tersebut menunjukkan kepercayaan yang lebih
besar terhadap ekonomi Indonesia berdampak pada peningkatan
Foreign Direct Investment dan perbaikan iklim penanaman modal.
BKPM menyadari bahwa investor masih sering mengalami
permasalahan dalam merealisasikan investasinya di Indonesia,
baik karena permasalahan yang terkait perizinan dan non
perizinan (di pusat dan di daerah) maupun yang berkaitan
dengan lahan dan infrastruktur (listrik dan akses jalan). Presiden
RI mengarahkan reformasi ekonomi berdasarkan dua prinsip
yaitu keterbukaan dan persaingan. Untuk itu BKPM perlu
mempersiapkan diri menghadapi tantangan ke depan antara lain:
a. Daftar negatif investasi lebih terbuka untuk PMA di 35 sektor,
termasuk logistik, ekonomi digital, energi, farmasi, dan
pariwisata.
b. 14 paket kebijakan ekonomi telah dikeluarkan sejak
September 2015. Dan akan terus bergulir.
c. Target peringkat EoDB mencapai peringkat 30 besar.
Beberapa langkah ke depan yang akan dilakukan oleh
BKPM antara lain adalah:
`
LAPORAN KINERJA TAHUN 2016
66| BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
1. Memfasilitasi realisasi proyek investasi strategis dan ekspansi
perusahaan yang ada.
2. Melanjutkan dan memperkuat reformasi yang sudah berjalan,
termasuk menyederhanakan prosedur, serta memperkuat
pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) Pusat dan layanan
perizinan 3 jam.
3. Menyelesaikan perundingan Bilateral Investment Treaty (BIT)
dan mendukung FTA dengan mitra strategis Indonesia.
4. Fokus menarik lebih banyak investasi di sektor pariwisata,
industri gaya hidup (seperti fesyen, kuliner dan industri
kreatif), industri maritim, dan infrastruktur pendukung
(termasuk properti).
Demikian, laporan kinerja ini disampaikan dengan harapan
dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh
pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi BKPM, sehingga
dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada
periode berikutnya. Secara internal laporan kinerja tersebut
harus dijadikan motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja
organisasi dengan jalan selalu menyesuaikan indikator-indikator
kinerja yang telah ada dengan perkembangan tuntutan
stakeholders, sehingga BKPM dapat semakin dirasakan
keberadaannya oleh masyarakat dengan pelayanan yang prima.
LAPORAN KINERJA TAHUN 2016
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
67
LAMPIRAN I
Daftar Penghargaan
Predikat Kepatuhan Tinggi dari Ombudsman
BKPM menerima PREDIKAT KEPATUHAN TINGGI peringkat ke-6
terhadap Standar Pelayanan Publik sesuai Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pada tanggal 21
November 2016 dari Ombudsman Republik Indonesia.
`
LAPORAN KINERJA TAHUN 2016
68| BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Penghargaan atas Capaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
BKPM menerima Penghargaan dari Menteri Keuangan atas
Capaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan
Keuangan selama 5 (lima) Tahun berturut-turut Tahun Anggaran
2011-2015.
LAPORAN KINERJA TAHUN 2016
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
69
Penghargaan atas Pengelolaan PNBP
Penghargaan kepada BKPM atas kontribusi Pengelolaan
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tanggal 6
Desember 2016 dari Menteri Keuangan Republik Indonesia.
`
LAPORAN KINERJA TAHUN 2016
70| BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Penerapan Sistem Manajemen Mutu yang memenuhi
ISO 9001:2008
Unit Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal BKPM
menerima sertifikat atas penerapan Sistem Manajemen Mutu
yang memenuhi ISO 9001:2008 yang berlaku mulai 6 Desember
2016 sampai dengan 14 September 2018.
LAPORAN KINERJA TAHUN 2016
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
71
Sertifikat Pengakreditasi Diklat Teknis untuk Diklat Teknis
Bidang Penanaman Modal
Pusat Pendidikan dan Pelatihan BKPM menerima Sertifikat
sebagai Instansi Pengakreditasi Diklat Teknis untuk Diklat
Teknis Bidang Penanaman Modal di Bawah Lingkungan BKPM
dan Lembaga Diklat Pemerintah Lainnya yang diterima pada
bulan Januari 2016 dari Lembaga Administrasi Negara.
`
LAPORAN KINERJA TAHUN 2016
72| BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
LAMPIRAN II
Perjanjian Kinerja BKPM Tahun 2016
LAPORAN KINERJA TAHUN 2016
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
73