KATA PENGANTAR - bpkp.go.id Perwakilan BPKP... · KATA PENGANTAR Tahun 2017 merupakan tahun ketiga...
Transcript of KATA PENGANTAR - bpkp.go.id Perwakilan BPKP... · KATA PENGANTAR Tahun 2017 merupakan tahun ketiga...
Laporan Kinerja Tahun 2017Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan
i
KKAATTAA PPEENNGGAANNTTAARR
Tahun 2017 merupakan tahun
ketiga Renstra Perwakilan BPKP
Provinsi Kalimantan Selatan
yang telah disusun sebagai
bagian dari Renstra BPKP.
Tahun 2017 juga merupakan
tantangan karena adanya
penurunan anggaran, namun
hal ini tidak mengubah target kinerja yang ditetapkan Perwakilan BPKP
Provinsi Kalimantan Selatan.
Menjawab tantangan tersebut Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan
Selatan berkonsultasi dengan BPKP Pusat baik Kedeputian maupun
Kesesmaan dan bersinergi dengan Pemerintah Daerah se-wilayah Provinsi
Kalimantan Selatan. Fokus pengawasan intern yang dilakukan Perwakilan
BPKP Provinsi Kalimantan Selatan meliputi pengelolaan program prioritas
nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi, peningkatan
implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan
peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah.
Laporan kinerja disusun sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan merujuk
pada Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri
PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014.
Laporan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan merupakan
media akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perwakilan BPKP Provinsi
Kalimantan Selatan serta penggunaan anggaran dalam menjalankan
peran pengawasan intern. Keberhasilan pencapaian kinerja Perwakilan
BPKP Provinsi Kalimantan Selatan merupakan integrasi kinerja seluruh
Laporan Kinerja Tahun 2017 Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan
bidang dan bagian di Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dan
kinerja individu pegawai yang saling berkaitan.
Segenap ide, gagasan, pandangan, dan upaya terbaik telah dicurahkan
dalam Tahun 2017 oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan
sebagai bagian dari BPKP dalam menjawab tantangan menjalankan
tugas dan fungsinya dengan hasil akhir kinerja yang tertuang dalam
laporan ini.
Salamat Simanullang
Laporan Kinerja Tahun 2017Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan
iii
DDAAFFTTAARR IISSII
Uraian
Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar
Daftar Diagram
Ikhtisar Eksekutif
BAB I - PENDAHULUAN
A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang
B. Aspek Strategis Organisasi
C.Kegiatan dan Produk Organisasi
D. Struktur Organisasi
E. Sistematika Penyajian
BAB II – PERENCANAAN KINERJA
A. Rencana Strategis 2015-2019
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2017
BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi
Sasaran Program 1
Sasaran Program 2
Sasaran Program 3
Sasaran Program 4
Sasaran Program 5
Sasaran Program 6
Sasrang Program 7
Sasaran Program 8
B. Realisasi Anggaran
BAB IV – PENUTUP
Lampiran - lampiran
Halaman
i
iii
iv
v
vi
viii
1
1
7
9
10
14
16
16
22
25
26
29
33
39
40
42
43
51
58
59
61
Laporan Kinerja Tahun 2017Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan
iv
DDAAFFTTAARR TTAABBEELL
Uraian
Tabel 1.1 Komposisi SDM Berdasarkan Jabatan
Tabel 1.2 Komposisi SDM Berdasarkan Strata Pendidikan
Tabel 1.3 Komposisi SDM Berdasarkan Usia Pegawai
Tabel 1.4 Komposisi SDM Berdasarkan Golongan
Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Sasaran Program
Tabel 2.2 Program, Sasaran Program, dan Kegiatan
Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Tabel 3.1 Ikhtisar Capaian Kinerja Tahun 2017
Tabel 3.2 Indikator Pelayanan Dukungan Teknis Tahun 2017
Tabel 3.3 Anggaran dan Realisasi Program Tahun 2017
Tabel 3.4 Anggaran dan Realisasi Sesuai Jenis Belanja
Tahun 2017
Tabel 3.5 Dana Bantuan Kedinasan Tahun 2017
Tabel 4.1 Capaian Sasaran Program Tahun 2017
Halaman
11
12
13
13
19
21
22
26
59
59
59
60
61
Laporan Kinerja Tahun 2017Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan
v
DDAAFFTTAARR GGAAMMBBAARR
Uraian
Gambar 1.1 Strategi Pengawasan BPKP
Gambar 1.2 Struktur Organisasi
Gambar 1.3 Sistematika Penyajian
Halaman
9
11
15
Laporan Kinerja Tahun 2017Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan
vi
DDAAFFTTAARR DDIIAAGGRRAAMM
Uraian Halaman
Diagram 1.1 Komposisi SDM Berdasarkan Jabatan 12
Diagram 1.2 Komposisi SDM Berdasarkan Strata Pendidikan 12
Diagram 1.3 Komposisi SDM Berdasarkan Usia Pegawai 13
Diagram 1.4 Komposisi SDM Berdasarkan Golongan 13
Diagram 3.1 Capaian Sasaran Program 1 29
Diagram 3.2 Capaian Realisasi Sasaran Program 2 34
Diagram 3.3 Capaian Realisasi Sasaran Program 6 44
Diagram 3.4 Capaian Realisasi Sasaran Program 7 52
Diagram 3.5 Perbandingan Realisasi IKU 1 Sasaran Program 7
terhadap Target Renstra 2015-2019
53
Diagram 3.6 Perbandingan Realisasi IKU 2 Sasaran Program 7
terhadap Target Renstra 2015-2019
55
Laporan Kinerja Tahun 2017Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan
vii
IIKKHHTTIISSAARR EEKKSSEEKKUUTTIIFF
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah menyusun
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 yang memuat visi, misi,
tujuan, sasaran, dan kegiatan. Dokumen Renstra juga memuat indikator
kinerja dan target yang akan dicapai, serta rencana pendanaan dalam
tahun 2015-2019, yang menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan
Pengawasan (Jakwas) dan Perjanjian Kinerja (Perkin) setiap tahun.
Visi BPKP adalah menjadi Auditor Internal Pemerintah RI berkelas dunia
untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan
pembangunan nasional. Sebagai Auditor Internal Pemerintah RI, BPKP
berperan membantu pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas
keuangan negara, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta
membantu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi
sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2015-2019.
Dalam mencapai visi dan misi tersebut, BPKP menetapkan tiga tujuan
strategis yang akan dicapai dalam tahun 2015-2019, yaitu (1) Peningkatan
kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional
yang bersih dan efektif; (2) Peningkatan efektivitas penyelenggaraan
sistem pengendalian intern pemerintah; dan (3) Peningkatan kapabilitas
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang profesional dan kompeten.
Dalam usahanya mencapai tujuan tersebut BPKP telah merumuskan
sasaran strategis dan menetapkan indikator kinerja sasaran strategis
sebagai dasar pengukuran kinerja BPKP.
Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan sebagai bagian dari BPKP
telah merumuskan sasaran program dan menetapkan indikator sasaran
program sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan strategis BPKP.
Target sasaran program beserta indikatornya ditetapkan dalam Perjanjian
Kinerja Tahun 2017.
Laporan Kinerja Tahun 2017Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan
viii
Laporan Kinerja (LKj) Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun
2017 merupakan bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja tahun
2017. LKj juga dimanfaatkan sebagai alat kendali dan alat pengukuran
kinerja secara kuantitatif menuju terwujudnya akuntabilitas keuangan
negara yang berkualitas.
Hasil penilaian kinerja tahun 2017 menunjukkan bahwa dari delapan
indikator kinerja sasaran program seluruhnya telah tercapai. Ikhtisar
capaian tersebut nampak sebagai berikut:
SASARANPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALI-SASI
%Capai-
anA. Sasaran
ProgramIndikator Kinerja Program
1. Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaankeuangan negara/korporasi
1.1Perbaikan tatakelola, manajemen risiko,dan pengendalian intern pengelolaanprogram nasional
% 55,00 59,14 107,53
1.2
Persentase tindak lanjut rekomendasitata kelola, manajemen risiko danpengendalian intern pengelolaankorporasi
% 55,00 100,00 181,82
2. Meningkatnya Efektivitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian
2.1Persentase hasil pengawasankeinvestigasian yang dimanfaatkan dipersidangan
% 40,00 41,38 103,45
2.2Persentase hasil pengawasankeinvestigasian yang dimanfaatkan olehAPH
% 70,00 100,00 142,86
2.3Persentase hasil pengawasankeinvestigasian yang dimanfaatkan olehK/L/P/K
% 60,00 100,00 166,67
2.4 Persentase hasil audit penyesuaianharga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K % 0 0 NA
2.5 Persentase hasil audit klaim yangdimanfaatkan oleh K/L/P/K % 70,00 0 0
3. Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunannasional
3.1 Persentase penyelesaian hambatankelancaran pembangunan % 0 0 NA
4. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalampencegahan korupsi
4.1Persentase K/L/P/K yangmengimplementasikan FCP (termasukFRA)
% 50,00 100,00 200,00
Laporan Kinerja Tahun 2017Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan
ix
SASARANPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALI-SASI
%Capai-
an5. Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi
5.1
Persentase Komunitas Pembelajar AntiKorupsi (KPAK) yangmengimplementasikan sistempengaduan masyarakat
% 60,00 100,00 166,67
6. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi
6.1 Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi(level 3) % 100,00 100,00 100,00
6.2 Maturitas SPIP PemerintahKabupaten/kota (level 3)
% 31,00 61,54 198,52
6.3 Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi(level 2)
% 0 0 NA
6.4 Maturitas SPIP PemerintahKabupaten/kota (level 2)
% 31,00 38,46 124,06
6.5 Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi(level 1)
% 0 0 NA
6.6 Maturitas SPIP PemerintahKabupaten/kota (level 1)
% 38,00 0 200,00
6.7Persentase BUMD yang kinerjanyaminimal berpredikat baik dari BUMDyang dibina
%54,00 69,23 128,21
6.8 Presentase BLUD yang kinerjanyaminimal baik dari BLUD yang dibina
% 60,00 100,00 166,67
7. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda
7.1 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi(Level 3) % 100,00 100,00 100,00
7.2 Kapabilitas APIP PemerintahKabupaten/Kota(Level 3)
% 38,00 46,15 121,45
7.3 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi(Level 2)
% 0 0 NA
7.4 Kapabilitas APIP PemerintahKabupaten/Kota(Level 2)
% 62,00 53,85 113,15
7.5 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi(Level 1)
% 0 0 NA
7.6 Kapabilitas APIP PemerintahKabupaten/Kota (Level 1)
% 0 0 NA
SasaranKegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan
1. Terlaksananya monitoring evaluasi atas program prioritas yangdilaksanakan di daerah
1.1 Laporan Hasil Pengawasan BPKPPerwakilan Laporan 115 114 99,13
Laporan Kinerja Tahun 2017Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan
x
SASARANPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALI-SASI
%Capai-
an2. Terlaksananya asistensi dan penilaian untuk meningkatkan level
maturitas penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kota/Kabupaten2.1 LHP Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan Laporan 18 18 100,00
2.2
Surat kepala Perwakilan BPKP kepadaPemda, menyampaikan rekomendasihasil asistensi dan penilaian maturitaspenyelenggaraan SPIP diProvinsi/Kab/Kota
Surat 8 8 100,00
3. Terlaksananya Bimtek dan penilaian kapabilitas APIP diProvinsi/Kota/Kabupaten
3.1 LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKPPerwakilan Laporan 15 15 100,00
3.2
Surat kepala perwakilan BPKP kepadaPemda, menyampaikan rekomendasihasil bimtek dan penilaian kapabilitasAPIP di Provinsi/Kab/Kota
Surat 14 14 100,00
B. SasaranProgram
Indikator Kinerja Program
1. Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan SekretariatUtama
1.1 Persepsi Kepuasan Layanan SekretariatUtama (skala likert 1-10) skala 7 8 114,29
SasaranKegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan
1. Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknislainnya dalam mencapai kepuasan layanan
1.1 Jumlah Layanan Dukungan ManajemenPerwakilan BPKP laporan 80 80 100,00
2. Termanfaatkannya Aset secara optimal
2.1 Terlaksananya rehabilitasi berat rumahnegara perwakilan BPKP m2 140 140 140
Uraian capaian sasaran program tersebut adalah:
1. Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan
Keuangan Negara/Korporasi
Pencapaian sasaran program 1 diukur menggunakan dua IKU yaitu
“Perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern
pengelolaan program nasional” terealisasi 59,14% atau 107,53% dari
target 55% dan “Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola,
manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi”
terealisasi 100% atau 181,82% dari target 55%.
Laporan Kinerja Tahun 2017Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan
xi
2. Meningkatnya Efektivitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian
Pencapaian sasaran program 2 diukur menggunakan lima IKU. Namun
demikian hanya empat IKU yang dinilai untuk Perwakilan BPKP Provinsi
Kalimantan Selatan, yaitu “Persentase hasil pengawasan
keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan” terealisasi 41,38%
atau 103,45% dari target 40%, “Persentase hasil pengawasan
keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH” terealisasi 100% atau
142,86% dari target 70%, “Persentase hasil pengawasan keinvestigasian
yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K” terealisir 100% atau 166,67% dari
target 60%, dan “Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh
K/L/P/K” terealisir 0% atau 0% dari target 70%.
3. Meningkatnya Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan Pembangunan
Nasional.
Pencapaian sasaran program 3 diukur menggunakan satu IKU yaitu
“Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan”.
Namun demikian capaian kinerja sasaran program ini tidak dihitung
karena tidak ditargetkan pada tahun 2017 dan tidak ada realisasi
kegiatan penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan selama
tahun 2017.
4. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah dan Korporasi dalam
Pencegahan Korupsi
Pencapaian sasaran program 4 diukur menggunakan satu IKU yang
dinilai yaitu “Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP
(termasuk FRA)” terealisasi 100% atau 200% dari target 50%.
5. Meningkatnya Kepedulian K/L/P/K dan Masyarakat terhadap Korupsi
Pencapaian sasaran program 5 diukur menggunakan satu IKU yang
dinilai yaitu “Persentase Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang
mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat” terealisasi 100%
atau 166,67% dari target 60%.
6. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda/Korporasi
Pencapaian sasaran program 6 diukur menggunakan delapan IKU.
Namun demikian hanya enam IKU yang dinilai untuk Perwakilan BPKP
Laporan Kinerja Tahun 2017Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan
xii
Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu “Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi
(level 3) terealisasi 100% atau 100% dari target 100%, “Maturitas SPIP
pemerintah kabupaten/kota (level 3)” terealisasi 61,54% atau 198,52%
dari target 31%, “Maturitas SPIP pemerintah kabupaten/kota (level 2)”
terealisasi 38,46% atau 124,06% dari target 31%, “Maturitas SPIP
pemerintah kabupaten/kota (level 1)” terealisasi 0% atau 200% dari
target 38% (rumus minimize), “Persentase BUMD yang kinerjanya
minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina” terealisasi 69,23%
atau 128,21% dari target 54%, dan “Persentase BLUD yang kinerjanya
minimal baik dari BLUD yang dibina” terealisasi 100% atau 166,67% dari
target 60%.
7. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah
Pencapaian sasaran program 7 diukur menggunakan enam IKU.
Namun demikian hanya tiga IKU yang dinilai untuk Perwakilan BPKP
Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu “Kapabilitas APIP pemerintah provinsi
(Level 3)” terealisasi 100% atau 100% dari target 100%, “Kapabilitas APIP
pemerintah kabupaten/kota (Level 3)” terealisasi 46,15% atau 121,45%
dari target 38%, dan “Kapabilitas APIP pemerintah kabupaten/kota
(Level 2)” terealisasi 53,85% atau 113,15% dari target 62% (rumus
minimize).
Kinerja yang telah mencapai target secara umum berkat dukungan oleh
BPKP Pusat serta kerjasama yang baik dengan mitra kerja dalam
meningkatkan akuntabilitas keuangan negara/daerah serta, peningkatan
maturitas SPIP, dan kapabilitas APIP.
Laporan Kinerja Tahun 2017Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan
1
BBAABB IIPPEENNDDAAHHUULLUUAANN
ugas utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
adalah membantu Presiden mengawasi pengelolaan dan
pertanggungjawaban keuangan negara serta pembangunan agar
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus
memberikan masukan bagi penyusunan kebijakan yang terkait. Tugas, fungsi,
dan wewenang BPKP, aspek strategis organisasi, kegiatan dan layanan
produk BPKP, struktur organisasi dan komposisi pegawai, serta sistematika
penyajian Laporan Kinerja Tahun 2017 lebih lanjut diuraikan sebagai berikut.
A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang
Tugas dan fungsi BPKP terakhir diatur dengan Peraturan Presiden Nomor
192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan. Berdasarkan Perpres tersebut, BPKP mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan
keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Dalam
melaksanakan tugas tersebut, BPKP menyelenggarakan fungsi:
1. Perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap
akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional
meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan
kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri
Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain
berdasarkan penugasan dari Presiden;
2. Pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan
pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan
pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan
akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta
pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau
T
Laporan Kinerja Tahun 2017Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan
2
sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah
dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang
didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain
dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta
akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/ daerah;
3. Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan
pemanfaatan aset negara/daerah;
4. Pemberian konsultansi terkait dengan manajemen risiko,
pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/
badan lainnya dan program/ kebijakan pemerintah yang strategis;
5. Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program
dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran
pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit
investigasi terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi
merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian
keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya
pencegahan korupsi;
6. Pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern
terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan
nasional bersama-sama dengan aparat pengawasan intern
pemerintah lainnya;
7. Pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja
pemerintah pusat;
8. Pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultansi
penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi
pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan-badan yang di
dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain
dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
9. Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan
Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan;
10. Pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah dan sertifikasi
jabatan fungsional auditor;
Laporan Kinerja Tahun 2017Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan
3
11. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan
di bidang pengawasan dan sistem pengendalian intern pemerintah;
12. Pembangunan dan pengembangan, serta pengolahan data dan
informasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas
keuangan negara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
13. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan
fungsi di BPKP; dan
14. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang
perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana,
kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, kehumasan, persandian,
perlengkapan dan rumah tangga.
Selain itu BPKP berperan sebagai auditor yang bertanggung jawab
kepada Presiden seperti dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor
60 Tahun 2008. Peran BPKP tersebut untuk mendukung akuntabilitas
Presiden dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan negara melalui
fungsi:
1. Pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas
kegiatan tertentu yang meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral;
kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan
oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN).
2. Pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern
pemerintah.
3. Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebelum
disampaikan Menteri Keuangan kepada Presiden.
4. Pengawasan ikhtisar laporan hasil pengawasan yang bersifat nasional
(dari hasil pengawasan BPKP dan APIP lainnya).
Sedangkan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014, BPKP
mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan dalam rangka
meningkatkan penerimaan negara/daerah serta efisiensi dan efektivitas
anggaran pengeluaran negara/ daerah, meliputi:
Laporan Kinerja Tahun 2017Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan
4
1. Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan penerimaan pajak, bea
dan cukai;
2. Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan Penerimaan Negara Bukan
Pajak pada Instansi Pemerintah, Badan Hukum lain, dan Wajib Bayar;
3. Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan Pendapatan Asli Daerah;
4. Audit dan evaluasi terhadap pemanfaatan aset negara/ daerah;
5. Audit dan evaluasi terhadap program/kegiatan strategis di bidang
kemaritiman, ketahanan energi, ketahanan pangan, infrastruktur,
pendidikan, dan kesehatan;
6. Audit dan evaluasi terhadap pembiayaan pembangunan nasional/
daerah;
7. Evaluasi terhadap penerapan sistem pengendalian intern dan sistem
pengendalian kecurangan yang dapat mencegah, mendeteksi, dan
menangkal korupsi;
8. Audit investigatif terhadap penyimpangan yang berindikasi
merugikan keuangan negara/daerah untuk memberikan dampak
pencegahan yang efektif;
9. Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/
daerah dan pemberian keterangan ahli sesuai dengan peraturan
perundangan.
Secara khusus kedudukan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan
merupakan instansi vertikal BPKP di daerah yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala BPKP. Menurut Peraturan Kepala
BPKP Nomor 1 Tahun 2016 Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan
mempunyai tugas melaksanakan pengawasan keuangan dan
pembangunan serta penyelenggaraan akuntabilitas di daerah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Secara rinci Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan memiliki tugas
sebagai berikut:
1. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan
negara dan/atau daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral.
Laporan Kinerja Tahun 2017Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan
5
2. Melaksanakan kegiatan pengawasan kebendaharaan umum
negara.
3. Melaksanakan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden
dan/atau atas permintaan Kepala Daerah.
4. Melaksanakan pembinaan penyelengaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah pada wilayah kerjanya.
5. Melaksanakan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di
bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam melaksanakan tugasnya, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan
Selatan menjalankan fungsi:
1. Pemberian asistensi penyusunan laporan keuangan daerah dan
laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah;
2. Pemberian asistensi terhadap pengelolaan keuangan
negara/daerah, BUMN/BUMD dan kinerja instansi Pemerintah
Pusat/Daerah/BUMN/BUMD;
3. Pengawasan terhadap badan usaha milik negara, badan-badan
lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan
badan usaha milik daerah atas permintaan pemangku kepentingan,
serta kontraktor bagi hasil dan kontrak kerja sama, dan
pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Evaluasi terhadap pelaksanaan tata kelola dan laporan akuntabilitas
kinerja pada badan usaha milik negara, badan-badan lain yang
didalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha
milik daerah atas permintaan pemangku kepentingan, sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan
pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan
pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah
dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta
Laporan Kinerja Tahun 2017Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan
6
pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau
sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah
dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang di
dalamnya terdapat kepentingan lain dari Pemerintah Pusat
dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan
keuangan negara/daerah;
6. Pengawasan intern terhadap perencanaan, dan pelaksanaan
pemanfaatan aset negara/daerah;
7. Pemberian konsultansi terkait dengan manajemen risiko,
pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan
usaha/bdan lainnya dan program/kebijakan pemerintah yang
strategis;
8. Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program
dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran
pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit
investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi
merugikan keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli,
dan upaya pencegahan korupsi;
9. Pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern
terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan
pembangunan nasional bersama-sama dengan aparat
pengawasan intern pemerintah lainnya;
10. Pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultansi
penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi
pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan-badan yang di
dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain
dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
11. Pelaksanan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan
Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai peraturan
perundang-undangan;
12. Pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah;
Laporan Kinerja Tahun 2017Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan
7
13. Pengolahan data dan informasi hasil pengawasan atas
penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara
Kementerian/Lembaga Pemerintah Daerah; dan
14. Pelaksanaan dan pelayanan administrasi Perwakilan BPKP.
B. Aspek Strategis Organisasi
Arah kebijakan dan strategi pengawasan BPKP menjadi salah satu
pendukung terwujudnya sasaran pembangunan nasional, yaitu
pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis
dan terpercaya. Hakekat pengawasan intern adalah hasil
pengawasannya berperan penting dalam meningkatkan tata kelola,
memperbaiki pengelolaan risiko dan menguatkan sistem pengendalian
intern. Dengan demikian, pembangunan tata kelola pemerintahan dan
aparatur tidak dapat lepas dari pengawasan intern yang akan
diperankan oleh BPKP dalam lingkup nasional.
1. Arah Kebijakan Pengawasan BPKP
Kerangka kebijakan pengawasan BPKP diarahkan untuk mencapai
sasaran terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih,
efektif dan terpercaya, mencapai terwujudnya penguatan kebijakan
sistem pengawasan intern pemerintah, penguatan pengawasan
terhadap kinerja pembangunan nasional, kebijakan dalam
penerapan pengawasan intern yang independen, profesional dan
sinergis serta kebijakan penerapan sistem manajemen kinerja
pembangunan nasional yang efisien dan efektif.
Arah kebijakan pengawasan BPKP secara rinci, sebagai berikut:
a. Peningkatan kapabilitas pengawasan intern melalui peningkatan
peran APIP yang mampu mendorong pemantapan penerapan
sistem pengendalian intern kementerian, lembaga, pemerintah
daerah dan korporasi (KLPK) dan mampu bersinergi dengan APIP
lain dalam membangun tata kelola pemerintah yang baik (good
Laporan Kinerja Tahun 2017Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan
8
governance) dan dalam melakukan pengawasan keuangan
negara/daerah dan pembangunan nasional;
b. Penguatan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan
pengawasan sinergis bersama-sama dengan APIP kementerian,
lembaga, pemerintah daerah dan korporasi untuk mengawal
pencapaian sasaran program pembangunan yang bersifat lintas
bidang di RPJMN 2015-2019;
c. Peningkatan ruang fiskal negara melalui pengawasan untuk
meningkatkan penerimaan negara/daerah; pengawasan untuk
efisiensi pengeluaran negara/daerah; pengawasan terhadap
optimalisasi pemanfaatan aset negara/daerah; pengawasan
pembiayaan keuangan negara/daerah; dan pengawasan
terhadap alokasi keuangan daerah (dana transfer);
d. Pengamanan keuangan negara/daerah yang efektif melalui
debottlenecking dan clearing house; pengawasan represif untuk
preventif serta pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
korupsi.
2. Strategi Pengawasan BPKP
Strategi pengawasan BPKP terdiri atas strategi eksekutif maupun
strategi operasional. Strategi eksekutif diharapkan menjadi acuan
terutama bagi pimpinan BPKP di pusat maupun daerah untuk
membangun kemitraan dan jejaring pengawasan dan perencanaan
pembangunan nasional. Strategi operasional mengindikasikan
kegiatan dan langkah-langkah dalam program teknis pengawasan
BPKP yaitu Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan
Negara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah.
Strategi pengawasan BPKP dalam kurun waktu 2015-2019
memfokuskan pada peningkatan kualitas hasil pengawasan terhadap
isu-isu strategis melalui penguatan SPIP, penguatan kapabiliitas APIP,
dan penguatan kompetensi sumber daya manusia BPKP.
Laporan Kinerja Tahun 2017Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan
9
Secara lebih spesifik strategi untuk mewujudkan visi dan misi adalah
melalui program-program induktif, sebagaimana terlihat pada
gambar berikut:
Gambar 1.1 Strategi Pengawasan BPKP
C. Kegiatan dan Produk Organisasi
BPKP melaksanakan kegiatan berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perwakilan BPKP
Provinsi Kalimantan Selatan yang merupakan unit eselon II berkewajiban
melaksanakan kegiatan-kegiatan teknis yang telah ditetapkan. Kegiatan-
kegiatan teknis yang dilaksanakan berupa:
1. Pengawasan atas kegiatan lintas sektoral
2. Pengawasan atas permintaan stakeholders
3. Pengawasan atas permintaan Presiden
4. Pengawasan atas Proyek PHLN
5. Pembinaan penyelenggaraan SPIP
6. Pembinaan peningkatan kapabilitas APIP
7. Pengawasan atas kegiatan kebendaharaan umum negara
8. Bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKKL
9. Pengawasan penerimaan negara
Laporan Kinerja Tahun 2017Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan
10
10. Bimtek/asistensi penyusunan LKPD
11. Pengawasan atas kinerja pelayanan publik
12. Bimtek/asistensi GCG/KPI
13. Pengawasan atas kinerja BUMD
14. Bimtek/asistensi penyusunan LK BUMD
15. Sosialisasi masalah korupsi
16. Bimtek/asistensi implementasi FCP
17. Kajian pengawasan
18. Audit investigasi, Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, dan
Pemberian Keterangan Ahli atas Permintaan Aparat Penegak Hukum
19. Audit investigasi atas permintaan instansi lainnya
20. Reviu terhadap laporan dan pengaduan masyarakat.
21. Pengawalan Pembangunan Nasional
22. Monitoring BUMDes
D. Struktur Organisasi
Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan merupakan instansi vertikal di
daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
BPKP berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi,
Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi
Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Nusa Tenggara
Timur, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Maluku
dan Provinsi Papua. Struktur organisasi Perwakilan BPKP Provinsi
Kalimantan Selatan terdiri dari:
1. Bagian Tata Usaha
a) Subbagian Umum
b) Subbagian Kepegawaian
c) Subbagian Keuangan
2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Pengawasan Bidang Instansi
Pemerintah Pusat (IPP)
Laporan Kinerja Tahun 2017Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan
11
3. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Pengawasan Bidang
Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD)
4. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Pengawasan Bidang Akuntan
Negara (AN)
5. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Pengawasan Bidang Investigasi
6. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Program dan Pelaporan
serta Pembinaan APIP (P3A)
Gambar 1.2 Struktur Organisasi
Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dipimpin oleh seorang
Kepala, yakni Salamat Simanullang berdasarkan Surat Keputusan Kepala
BPKP Nomor KEP-170/K/SU/2017 tanggal 5 Juli 2017.
Sumber Daya Manusia (SDM) Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan
per 31 Desember 2017 sebanyak 117 orang, terdiri atas:
Tabel 1.1 Komposisi SDM Berdasarkan Jabatan
Jabatan Tahun 2017Orang %
Pejabat Struktural 5 4,27Pejabat Fungsional Auditor (PFA) 93 79,49Pejabat Fungsional Arsiparis 1 0,85Pejabat Fungsional Analis Kepegawaian 1 0,85Pejabat Fungsional Pranata Komputer 0 0,00Pegawai Fungsional Lainnya 17 14,53
Jumlah 117 100,00
Laporan Kinerja Tahun 2017Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan
12
Diagram 1.1 Komposisi SDM Berdasarkan Jabatan
Tabel 1.2 Komposisi SDM Berdasarkan Strata Pendidikan
Diagram 1.2 Komposisi SDM Berdasarkan Strata Pendidikan
Strata Pendidikan Tahun 2017Orang %
SLTA 11 9,40D-III 25 21,37
S-1/D-IV 72 61,54S-2 9 7,69
Jumlah 117 100,00
Laporan Kinerja Tahun 2017Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan
13
Tabel 1.3 Komposisi SDM Berdasarkan Usia Pegawai
Diagram 1.3 Komposisi SDM Berdasarkan Usia Pegawai
Tabel 1.4 Komposisi SDM Berdasarkan Golongan
Diagram 1.4 Komposisi SDM Berdasarkan Golongan
Usia Pegawai (Tahun) Tahun 2017Orang %
< 30 42 35,9031 s.d. 40 9 7,6941 s.d. 50 22 18,8051 s.d. 58 44 37,61
> 58 0 0,00Jumlah 117 100,00
Golongan Tahun 2017Orang %
IV 16 13,68III 92 78,63II 9 7,69
Jumlah 117 100,00
Laporan Kinerja Tahun 2017Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan
14
E. Sistematika Penyajian
Laporan Kinerja (LKj) ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian
kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan selama tahun 2017.
Capaian kinerja tahun 2017 tersebut dibandingkan dengan Perjanjian
Kinerja Tahun 2017 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi.
Analisis atas capaian kinerja terhadap target kinerja ini akan
memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance
gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang.
Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKjP) Perwakilan BPKP Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2017 berpedoman pada Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai
berikut :
Bab I - Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas tugas, fungsi dan
wewenang organisasi, aspek strategis, kegiatan dan
produk serta struktur organisasi Perwakilan BPKP Provinsi
Kalimantan Selatan.
Bab II - Perencanaan dan Perjanjian Kerja, menjelaskan secara
ringkas rencana strategis 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja
Tahun 2017.
Bab III - Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja
Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dikaitkan
dengan sasaran program serta realisasi keuangan.
Bab IV - Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan
Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun 2017 dan menguraikan rekomendasi yang
diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.
Laporan Kinerja Tahun 2017Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan
15
Gambar 1.3 Sistematika Penyajian
Laporan Kinerja Tahun 2017Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan
16
BBAABB IIIIPPEERREENNCCAANNAAAANN KKIINNEERRJJAA
PKP telah merancang strategi pengawasan ke dalam empat fokus
atau dimensi sebagai respon terhadap kompleksitas isu pembangunan
nasional sebagai berikut:
1. Pengawalan Pembangunan Nasional
2. Peningkatan Ruang Fiskal
3. Pengamanan Aset Negara/Daerah
4. Peningkatan Governance System
Dalam upaya mendukung strategi BPKP, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan
Selatan telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode 2015-2019
sebagai salah satu alat untuk mengelola sumber daya yang terbatas dalam
rangka mengeksekusi strategi pengawasan tersebut. Renstra telah
diselaraskan dengan visi, misi, dan tujuan BPKP sebagaiamana tertuang
dalam Rencana Strategis (Renstra) BPKP periode 2015-2019 sebagai berikut:
A. Rencana Strategis 2015-2019
1. Pernyataan Visi
BPKP telah menetapkan suatu komitmen untuk mewujudkan visi BPKP
ke depan yaitu:
Pernyataan visi ini sekaligus mengartikan bahwa visi BPKP ini telah
konsisten dengan visi Presiden yang telah berwujud menjadi visi
pembangunan nasional sebagai gambaran yang diimpikan tahun
2019 atau setelahnya. Visi BPKP diharapkan menjadi acuan bagi
setiap pegawai BPKP di semua tingkatan untuk melaksanakan
B
“Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional”
Laporan Kinerja Tahun 2017Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan
17
tugasnya sehingga terwujudnya visi BPKP merupakan suatu
keniscayaan.
2. Pernyataan Misi
Misi BPKP merupakan pengejawantahan tugas dan fungsi, yaitu
sebagai pelaksana fungsi pengawasan intern sebagaimana
diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014,
Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014, serta Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2008. Wilayah tugas dan kewenangan BPKP juga
dinyatakan dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan
Undang Undang Nomor 20 Tahun 1997. Rumusan misi BPKP adalah:
a. Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas
pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional guna
mendukung tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih
dan efektif;
b. Membina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah yang efektif;
c. Mengembangkan kapabilitas pengawasan intern pemerintah
yang profesional dan kompeten.
3. Tujuan dan Sasaran Program
Tujuan merupakan pengejawantahan serta operasionalisasi visi dan
misi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari
pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu lebih dari satu sampai dengan lima tahun. Dalam penetapan
tujuan, BPKP mengadopsi konsep Balanced Scorecard (BSC) dengan
beberapa modifikasi disesuaikan dengan karakteristik BPKP sebagai
organisasi publik. Berbeda dengan konsep BSC di sektor
private/bisnis yang berorientasi kepada profit, BPKP memodifikasi
perspektif keuangan menjadi perspektif manfaat bagi stakeholders
dan perspektif pelanggan menjadi perspektif manfaat bagi
auditan/pengguna jasa. Dengan menggunakan pendekatan BSC
tersebut maka tujuan utama dari perspektif manfaat bagi pihak
Laporan Kinerja Tahun 2017Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan
18
stakeholders utama dan auditan/pengguna jasa diseimbangkan
dengan tujuan pendukung yang berada pada perspektif proses
internal dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan yang
berorientasi ke dalam. Tujuan utama BPKP tercermin dalam tujuan-
tujuan strategis sebagai berikut:
a. Peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan
pembangunan nasional yang bersih dan efektif;
b. Peningkatan efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah;
c. Peningkatan kapabilitas pengawasan intern pemerintah yang
profesional dan kompeten.
Dalam usaha mencapai tujuan tersebut, BPKP telah menyusun
sasaran strategis sebagai bentuk penjabaran lebih lanjut dari tujuan
yang dirumuskan secara spesifik dan terukur, untuk dapat dilaporkan
pencapaiannya dalam kurun waktu satu tahun. Sasaran strategis
BPKP yang diharapkan dicapai setiap tahun adalah sebagai berikut:
a. Meningkatnya kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan
pembangunan nasional;
b. Meningkatnya maturitas sistem pengendalian intern pada
Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Korporasi dan
Program Prioritas Pembangunan Nasional;
c. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemerintah pada
Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah serta Korporasi.
4. Indikator Kinerja Utama
Pencapaian sasaran strategis BPKP harus didukung dengan capaian
sasaran program dan kegiatan oleh perwakilan yang diukur melalui
indikator sasaran program dan kegiatan.
Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan
beberapa indikator sasaran program sebagai indikator kinerja utama
(IKU). Yang merupakan indikator kinerja pada perspektif manfaat
bagi stakeholders yang menunjukkan peran dalam pengawasan
Laporan Kinerja Tahun 2017Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan
19
akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan
SPIP.
Indikator Kinerja Utama (IKU) Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan
Selatan sebanyak tujuh indikator dapat dilihat dalam tabel 2.1.
Tabel 2.1Indikator Kinerja Utama Sasaran Program
NO INDIKATOR KINERJA UTAMA1. Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan
keuangan negara/korporasi
1.1 Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalianintern pengelolaan program nasional
1.2 Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemenrisiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi
2. Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian
2.1 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yangdimanfaatkan di persidangan
2.2 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yangdimanfaatkan oleh APH
2.3 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yangdimanfaatkan oleh K/L/P/K
2.4 Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkanoleh K/L/P/K
2.5 Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K3. Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunan
nasional3.1 Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan
4. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalampencegahan korupsi
4.1 Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasukFRA)
5. Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi
5.1 Persentase Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yangmengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat
6. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi6.1 Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 3)6.2 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3)6.3 Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 2)6.4 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 2)6.5 Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 1)6.6 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 1)
6.7 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dariBUMD yang dibina
6.8 Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yangdibina
Laporan Kinerja Tahun 2017Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan
20
NO INDIKATOR KINERJA UTAMA7. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda
7.1 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)7.2 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 3)7.3 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2)7.4 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 2)7.5 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1)7.6 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)
Di samping IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan
juga memiliki sasaran program tersedianya dukungan teknis
kepuasan atas pelayanan Sekretariat Utama yang dinilai dengan
indikator kinerja persepsi kepuasan layanan kesesmaan (skala likert
1-10).
5. Program dan Kegiatan
Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis di atas,
Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan
program dan kegiatan yang sejalan dengan program dan kegiatan
BPKP.
Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan memiliki dua program
utama pada tahun 2017 sebaga berikut:
1) Program pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara
dan pembangunan nasional serta pembinaan
penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
dengan anggaran sebesar Rp1.261.374.000;
2) Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis
lainnya dengan anggaran sebesar Rp20.792.008.000.
Lebih rinci Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan juga memiliki
kegiatan-kegiatan yang mendukung program sebagaimana
terdapat dalam tabel 2.2.
Laporan Kinerja Tahun 2017Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan
21
Tabel 2.2Program, Sasaran Program, dan Kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi
Kalimantan Selatan
No Program, Sasaran Program, dan Kegiatan
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan PembinaanPenyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern PemerintahSasaran Program 1. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangandan Pembangunan Nasional1 Audit Keuangan Program Berbantuan Luar Negeri2 Audit Kinerja Program Ketahanan Pangan3 Audit Kinerja atas Jaminan Kesehatan Nasional4 Monev atas Bantuan Pemerintah dan Bantuan Sosial Tahun 2016
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan5 Audit Pengelolaan PNBP6 Pendampingan/Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan Laporan
Keuangan7 Evaluasi Penyelenggaraan Fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang
Penanaman Modal8 Evaluasi Program Ketahanan Energi9 Monitoring Prioritas Pembangunan Nasional (KSP)10 Reviu atas Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa11 Pengawasan Atas Pengelolaan Dana Transfer (DAK/DAU/DBH)12 Evaluasi Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah atas
Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular13 Bimbingan Teknis dan Asistensi Pengembangan GCG14 Bimbingan Teknis, Asistensi, dan Pendampingan Implementasi BLUD15 Evaluasi Kinerja BUMD16 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, dan Evaluasi Implementasi Fraud Control Plan
(FCP)17 Sosialisasi Program Anti Korupsi (SosPAK)18 Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara19 Audit Investigatif20 Audit Penyesuaian Harga dan Klaim21 Evaluasi Hambatan Kelancaran PembangunanSasaran Program 2. Meningkatnya Maturitas SPIP1 Workshop Implementasi SPIP2 Bimtek Penilaian Maturity Level SPIP3 Pendampingan Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian dengan
metode CSA4 Penilaian Maturitas SPIPSasaran Program 3. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern PemerintahK/L/Pemda1 Quality Assurance (QA)Provinsi Peningkatan Kapabilitas Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)2 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, dan Evaluasi Peningkatan Kapabilitas APIP
Laporan Kinerja Tahun 2017Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan
22
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan
berisi indikator kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi
stakeholders dan berfungsinya output yang menunjukkan peran
Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dalam pengawasan
akuntabilitas keuangan negara/daerah, pembinaan penyelenggaraan
SPIP, dan pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah daerah.
Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan dari sasaran program
dan kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan. Penetapan
indikator dilakukan dengan mempertimbangkan visi, misi, dan kegiatan-
kegiatan yang mendukung tujuan strategis BPKP.
Target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi
Kalimantan Selatan tahun 2017 dapat dilihat dalam tabel 2.3.
Tabel 2.3Perjanjian Kinerja Tahun 2017
SASARANPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJATARGET
Satuan JumlahA. Sasaran
ProgramIndikator Kinerja Program
1. Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangannegara/korporasi
1.1 Perbaikan tatakelola, manajemen risiko,dan pengendalian intern pengelolaanprogram nasional
% 55,00
1.2 Persentase tindak lanjut rekomendasi tatakelola, manajemen risiko danpengendalian intern pengelolaan korporasi
% 55,00
2. Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian
2.1Persentase hasil pengawasankeinvestigasian yang dimanfaatkan dipersidangan
% 40,00
2.2Persentase hasil pengawasankeinvestigasian yang dimanfaatkan olehAPH
% 70,00
2.3Persentase hasil pengawasankeinvestigasian yang dimanfaatkan olehK/L/P/K
% 60,00
2.4 Persentase hasil audit penyesuaian hargayang dimanfaatkan oleh K/L/P/K % 0
2.5 Persentase hasil audit klaim yangdimanfaatkan oleh K/L/P/K % 70,00
Laporan Kinerja Tahun 2017Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan
23
SASARANPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJATARGET
Satuan Jumlah3. Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunan nasional
3.1 Persentase penyelesaian hambatankelancaran pembangunan % 0
4. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam pencegahankorupsi
4.1 Persentase K/L/P/K yangmengimplementasikan FCP (termasuk FRA) % 50,00
5. Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi
5.1Persentase Komunitas Pembelajar AntiKorupsi (KPAK) yang mengimplementasikansistem pengaduan masyarakat
% 60,00
6. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi
6.1 Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 3) % 100,00
6.2 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota(level 3)
% 31,00
6.3 Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 2) % 0
6.4 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota(level 2)
% 31,00
6.5 Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 1) % 0
6.6 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota(level 1)
% 38,00
6.7 Persentase BUMD yang kinerjanya minimalberpredikat baik dari BUMD yang dibina
% 54,00
6.8 Presentase BLUD yang kinerjanya minimalbaik dari BLUD yang dibina
% 60,00
7. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda
7.1 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level3) % 100,00
7.2 Kapabilitas APIP PemerintahKabupaten/Kota(Level 3)
% 38,00
7.3 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level2)
% 0
7.4 Kapabilitas APIP PemerintahKabupaten/Kota(Level 2)
% 62,00
7.5 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level1)
% 0
7.6 Kapabilitas APIP PemerintahKabupaten/Kota (Level 1)
% 0
Laporan Kinerja Tahun 2017Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan
24
SASARANPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJATARGET
Satuan JumlahSasaranKegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan
1. Terlaksananya monitoring evaluasi atas program prioritas yang dilaksanakan didaerah
1.1 Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan laporan 1152. Terlaksananya asistensi dan penilaian untuk meningkatkan level maturitas
penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kota/Kabupaten2.1 LHP Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan laporan 18
2.2
Surat kepala Perwakilan BPKP kepadaPemda, menyampaikan rekomendasi hasilasistensi dan penilaian maturitaspenyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kab/Kota
Surat 8
3. Terlaksananya Bimtek dan penilaian kapabilitas APIP di Provinsi/Kota/Kabupaten
3.1 LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKPPerwakilan laporan 15
3.2
Surat kepala perwakilan BPKP kepadaPemda, menyampaikan rekomendasi hasilbimtek dan penilaian kapabilitas APIP diProvinsi/Kab/Kota
Surat 14
B. SasaranProgram
Indikator Kinerja Program
1. Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama
1.1 Persepsi Kepuasan Layanan SekretariatUtama (skala likert 1-10) skala 7
SasaranKegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan
1. Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalammencapai kepuasan layanan
1.1 Jumlah Layanan Dukungan ManajemenPerwakilan BPKP
laporan 80
2. Termanfaatkannya Aset secara optimal
2.1 Terlaksananya rehabilitasi berat rumahnegara perwakilan BPKP
m2 140
Laporan Kinerja Tahun 2017Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan
25
BBAABB IIIIIIAAKKUUNNTTAABBIILLIITTAASS KKIINNEERRJJAA
ebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan
fungsi, kebijakan yang diambil dalam pencapaian sasaran, serta
penggunaan sumber daya, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan
Selatan telah melaksanakan pengukuran kinerja dan menyajikan
akuntabilitas kinerja tahun 2017.
Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dan target
yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2017.
Pengukuran dihitung menggunakan rumus yang telah ditetapkan sesuai
dengan karakter masing-masing indikator dengan batasan maksimal
capaian kinerja IKU sebesar 200%.
Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target
indikator kinerja terdiri dari dua jenis, yaitu:
a.Maximize
b.Minimize
Rumus minimize digunakan untuk mengukur IKU Tingkat Maturitas SPIP
Level 1 dan Tingkat Kapabilitas APIP Level 1.
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap
sasaran program dan indikator kinerja untuk mengidentifikasi faktor yang
mendukung keberhasilan dan kendala pencapaian kinerja. Faktor
pendukung keberhasilan dan kendala yang menghambat pencapaian
target kinerja dicermati dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan
program/kegiatan di masa yang akan datang.
S
Laporan Kinerja Tahun 2017Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan
26
Dalam evaluasi kinerja juga dilakukan pembandingan-pembandingan
antara realisasi kinerja dengan target tahun berjalan, realisasi kinerja tahun
berjalan dengan realisasi tahun lalu dan pembandingan lain yang
diperlukan.
Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara
membandingkan proporsi capaian kinerja dengan proporsi penggunaan
sumber daya baik dana dan sumber daya manusia, yang dalam hal ini
direpresentasikan dengan Orang/Hari (OH). Efisiensi sumber daya terjadi
manakala capaian kinerja lebih tinggi dari pada capaian penggunaan
sumber daya, baik dana maupun OH. Analisis efisiensi dilakukan terpisah
antara sumber daya keuangan dan sumber daya manusia.
A. Capaian Kinerja Organisasi
1. Sasaran Program
Secara umum capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan
Selatan tahun 2017 dapat dilihat sebagai berikut:
Tabel 3.1Ikhtisar Capaian Kinerja Tahun 2017
SASARANPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALI-SASI
%Capai-
anA. Sasaran
ProgramIndikator Kinerja Program
1. Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaankeuangan negara/korporasi
1.1Perbaikan tatakelola, manajemen risiko,dan pengendalian intern pengelolaanprogram nasional
% 55,00 59,14 107,53
1.2
Persentase tindak lanjut rekomendasitata kelola, manajemen risiko danpengendalian intern pengelolaankorporasi
% 55,00 100,00 181,82
2. Meningkatnya Efektivitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian
2.1Persentase hasil pengawasankeinvestigasian yang dimanfaatkan dipersidangan
% 40,00 41,38 103,45
2.2Persentase hasil pengawasankeinvestigasian yang dimanfaatkan olehAPH
% 70,00 100,00 142,86
Laporan Kinerja Tahun 2017Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan
27
SASARANPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALI-SASI
%Capai-
an
2.3Persentase hasil pengawasankeinvestigasian yang dimanfaatkan olehK/L/P/K
% 60,00 100,00 166,67
2.4 Persentase hasil audit penyesuaianharga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K % 0 0 NA
2.5 Persentase hasil audit klaim yangdimanfaatkan oleh K/L/P/K % 70,00 0 0
3. Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunannasional
3.1 Persentase penyelesaian hambatankelancaran pembangunan % 0 0 NA
4. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalampencegahan korupsi
4.1Persentase K/L/P/K yangmengimplementasikan FCP (termasukFRA)
% 50,00 100,00 200,00
5. Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi
5.1
Persentase Komunitas Pembelajar AntiKorupsi (KPAK) yangmengimplementasikan sistempengaduan masyarakat
% 60,00 100,00 166,67
6. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi
6.1 Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi(level 3) % 100,00 100,00 100,00
6.2 Maturitas SPIP PemerintahKabupaten/kota (level 3)
% 31,00 61,54 198,52
6.3 Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi(level 2)
% 0 0 NA
6.4 Maturitas SPIP PemerintahKabupaten/kota (level 2)
% 31,00 38,46 124,06
6.5 Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi(level 1)
% 0 0 NA
6.6 Maturitas SPIP PemerintahKabupaten/kota (level 1)
% 38,00 0 200,00
6.7Persentase BUMD yang kinerjanyaminimal berpredikat baik dari BUMDyang dibina
%54,00 69,23 128,21
6.8 Presentase BLUD yang kinerjanyaminimal baik dari BLUD yang dibina
% 60,00 100,00 166,67
7. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda
7.1 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi(Level 3) % 100,00 100,00 100,00
7.2 Kapabilitas APIP PemerintahKabupaten/Kota(Level 3)
% 38,00 46,15 121,45
7.3 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi(Level 2)
% 0 0 NA
7.4 Kapabilitas APIP PemerintahKabupaten/Kota(Level 2)
% 62,00 53,85 113,15
7.5 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi(Level 1)
% 0 0 NA
Laporan Kinerja Tahun 2017Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan
28
SASARANPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALI-SASI
%Capai-
an
7.6 Kapabilitas APIP PemerintahKabupaten/Kota (Level 1)
% 0 0 NA
SasaranKegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan
1. Terlaksananya monitoring evaluasi atas program prioritas yangdilaksanakan di daerah
1.1 Laporan Hasil Pengawasan BPKPPerwakilan Laporan 115 114 99,13
2. Terlaksananya asistensi dan penilaian untuk meningkatkan levelmaturitas penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kota/Kabupaten
2.1 LHP Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan Laporan 18 18 100,00
2.2
Surat kepala Perwakilan BPKP kepadaPemda, menyampaikan rekomendasihasil asistensi dan penilaian maturitaspenyelenggaraan SPIP diProvinsi/Kab/Kota
Surat 8 8 100,00
3. Terlaksananya Bimtek dan penilaian kapabilitas APIP diProvinsi/Kota/Kabupaten
3.1 LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKPPerwakilan Laporan 15 15 100,00
3.2
Surat kepala perwakilan BPKP kepadaPemda, menyampaikan rekomendasihasil bimtek dan penilaian kapabilitasAPIP di Provinsi/Kab/Kota
Surat 14 14 100,00
B. SasaranProgram
Indikator Kinerja Program
1. Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan SekretariatUtama
1.1 Persepsi Kepuasan Layanan SekretariatUtama (skala likert 1-10) skala 7 8 114,29
SasaranKegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan
1. Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknislainnya dalam mencapai kepuasan layanan
1.1 Jumlah Layanan Dukungan ManajemenPerwakilan BPKP laporan 80 80 100,00
2. Termanfaatkannya Aset secara optimal
2.1 Terlaksananya rehabilitasi berat rumahnegara perwakilan BPKP m2 140 140 140
Secara rinci sasaran program diukur menggunakan indikator kinerja
program masing-masing.
Laporan Kinerja Tahun 2017Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan
29
2. Indikator Kinerja Program
Sasaran Program 1Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional danPengelolaan Keuangan NegaraPencapaian sasaran program “Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas
Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara” diukur menggunakan
dua IKU yaitu “Perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan
pengendalian intern pengelolaan program nasional” dan “Persentase
tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan
pengendalian intern pengelolaan korporasi”.
Pada tahun 2017 IKU “Perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan
pengendalian intern pengelolaan program nasional” ditargetkan
sebesar 55% dan “Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola,
manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi”
ditargetkan sebesar 55%.
Selama tahun 2017 tercapai kinerja atas IKU yang ditargetkan dapat
dilihat dalam gambar di bawah.
Perbandingan realisasi IKU dengan target akhir Renstra Perwakilan BPKP
Provinsi Kalimantan Selatan periode 2015-2019 tidak dapat dilakukan
Laporan Kinerja Tahun 2017Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan
30
karena IKU pada Sasaran Program 1 tahun 2017 berbeda dengan IKU
yang terdapat pada dokumen Renstra Perwakilan BPKP Provinsi
Kalimantan Selatan periode 2015-2019.
Rincian analisis kinerja masing-masing IKU disajikan sebagai berikut:
IKU 1 Sasaran Program 1Perbaikan Tata kelola, Manajemen Risiko, dan PengendalianIntern Pengelolaan Program NasionalPada tahun 2017 IKU “Perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan
pengendalian intern pengelolaan program nasional” ditargetkan
sebesar 55%. Kinerja diukur dengan menghitung persentase tindak lanjut
terhadap rekomendasi yang telah disampaikan dalam Laporan Hasil
Pengawasan tahun 2017 sebagai bentuk perbaikan dalam bidang
tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan
program nasional.
Realisasi IKU “Perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan
pengendalian intern pengelolaan program nasional” pada tahun 2017
mencapai 59,14% atau sebesar 107,53% dari target yang telah
ditetapkan sebesar 55%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja tahun 2017
telah tercapai.
Jika dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 126,98% maka dalam
tahun 2017 terjadi penurunan kinerja sebesar 19,45%.
Pencapaian target kinerja dihasilkan dari pelaksanaan peran Perwakilan
BPKP Provinsi Kalimantan Selatan antara lain:
1. Penyelesaian permasalahan kelebihan pembayaran dan
perubahan volume pelaksanaan pekerjaan pada Program
KOTAKU/National Slum Upgrading Program (NSUP) yang didanai
Loan IBRD -8213 ID, serta pada National Program for Community
Empowernment in Rural Areas 2012-2015 (Pembiayaan
Pendampingan Desa TA 2016) yang dinanai Loan IBRD No. 8217 ID
Provinsi Kalimantan Selatan.
Laporan Kinerja Tahun 2017Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan
31
2. Penyelesaian permasalahan tidak optimalnya pemanfaatan kapal
dan kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan program Bantuan
Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan di Kabupaten Tanah
Bumbu.
3. Peningkatan koordinasi antara pelaksana program dengan
Kementerian Pertanian dalam kegiatan cetak sawah dan bantuan
alsintan pengadaan pusat serta peralihan kepemilikan traktor roda
dua yang dijumpai pada saat Monitoring dan Evaluasi
Pembangunan Kedaulatan Pangan Semester I Tahun 2017 di Provinsi
Kalimantan Selatan.
4. Percepatan pengusulan Nelayan Calon Penerima Bantuan Premi
Asuransi bagi Nelayan (NCP BPAN) pada Program dan Kegiatan
Prioritas Nasional Capaian B09 Tahun 2017 di Provinsi Kalimantan
Selatan (Renaksi Peningkatan Produksi Garam, Ikan, dan Rumput
Laut serta Renaksi Peningkatan Keterampilan dan Perlindungan
Nelayan).
5. Terselesaikannya input data ke dalam aplikasi reviu PA, PBJ, Monev
Desa secara tepat waktu setiap triwulannya.
6. Perbaikan pengelolaan dana desa melalui implementasi aplikasi
SISKEUDES.
7. Pengelolaan Dana DAK di daerah lebih tepat sasaran dan sesuai
dengan juknis yang telah ditetapkan.
8. Munculnya inovasi-inovasi baru pada Pemda dalam memaksimalkan
PAD berupa pajak dan retribusi daerah.
9. Terkawalnya proses pengadaan barang dan jasa pada proyek
strategis Pemda melalui reviu pengadaan barang/jasa (probity
audit).
10. Perbaikan kinerja di bidang pendidikan dan kesehatan sesuai
dengan standar kinerja yang ditetapkan.
Pencapaian kinerja sasaran program tersebut didukung dengan
capaian kinerja sasaran kegiatan “Terlaksananya monitoring evaluasi
Laporan Kinerja Tahun 2017Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan
32
atas program prioritas yang dilaksanakan di daerah” yang diukur
menggunakan satu indikator kinerja kegiatan tahun 2017. Indikator
kinerja kegiatan yang telah dihasilkan adalah sebanyak 60 LHP
Pengawasan atau 100% dari target 60 LHP Pengawasan.
Rincian LHP Pengawasan disajikan dalam Lampiran 4.A.
IKU 2 Sasaran Program 1Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemenrisiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasiPada tahun 2017 IKU “Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola,
manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi”
ditargetkan sebesar 55%. Kinerja diukur dengan menghitung persentase
tindak lanjut terhadap rekomendasi yang telah disampaikan dalam
Laporan Hasil Pengawasan tahun 2017 sebagai bentuk perbaikan
dalam bidang tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern
pengelolaan korporasi.
Realisasi IKU “Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola,
manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi”
pada tahun 2017 mencapai 100% atau sebesar 181,82% dari target yang
telah ditetapkan sebesar 55%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja tahun
2017 telah tercapai.
Jika dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 100% maka terjadi
peningkatan kinerja dalam tahun 2017 sebesar 81,82%.
Pencapaian target kinerja dihasilkan dari pelaksanaan peran Perwakilan
BPKP Provinsi Kalimantan Selatan antara lain:
1. PT Pertani Kanwil Kalimantan Selatan telah melakukan rekonsiliasi
pengadaan dan penyaluran benih bersubsidi sehingga saldo benih
bersubsidi tahun 2016 dan semester 1 tahun 2017 pada bagian
Pemasaran telah sesuai dengan saldo benih di bagian Akuntansi.
2. PT PLN UIP Kalbagteng terus melakukan sosialisasi kepada pemilik
lahan untuk menjual lahan yang akan menjadi lokasi pembangunan
Laporan Kinerja Tahun 2017Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan
33
menara jaringan transmisi tegangan tinggi sehingga meningkatkan
capaian kemajuan pekerjaan Pembangunan Transmisi Kayu Tangi
Barikin.
3. PDAM Bandarmasih telah menggunakan risk management berupa
register risiko yang sudah teridentifikasi sebagai pertimbangan dalam
pengambilan keputusan untuk meningkatkan pelayanan kepada
pelanggan PDAM.
4. RSUD H. Damanhuri Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan PDAM
Kabupaten Tanah Laut telah menggunakan Aplikasi SIA BLUD dan SIA
PDAM dalam rangka meningkatkan keandalan dan kecepatan
dalam menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar
akuntansi keuangan yang berlaku.
5. PDAM telah menerima pencairan dana Hibah MBR APBN dari
Kementerian PUPERA sesuai dengan jumlah sambungan rumah
pelanggan yang memenuhi persyaratan Hibah MBR APBN sebagai
penyertaan modal pemerintah daerah.
Pencapaian kinerja sasaran program tersebut didukung dengan
capaian kinerja sasaran kegiatan “Tersedianya informasi hasil
pengawasan pada Perwakilan BPKP” yang diukur menggunakan satu
indikator kinerja kegiatan tahun 2017. Indikator kinerja kegiatan yang
telah dihasilkan adalah sebanyak 23 LHP Pengawasan atau 100% dari
target 23 LHP Pengawasan.
Rincian LHP Pengawasan disajikan dalam Lampiran 4.A.
Sasaran Program 2Meningkatnya Efektivitas Hasil Pengawasan KeinvestigasianPencapaian sasaran program “Meningkatnya Efektivitas Hasil
Pengawasan Keinvestigasian” diukur menggunakan lima IKU yaitu
“Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di
persidangan”, “Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang
dimanfaatkan oleh APH”, “Persentase hasil pengawasan keinvestigasian
Laporan Kinerja Tahun 2017Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan
34
yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K“, “Persentase hasil audit penyesuaian
harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K“, dan “Persentase hasil audit
klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K”.
Pada tahun 2017 IKU “Persentase hasil pengawasan keinvestigasian
yang dimanfaatkan di persidangan” ditargetkan sebesar 40%,
“Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh
APH” ditargetkan sebesar 70%, “Persentase hasil pengawasan
keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K“ ditargetkan sebesar
60%, “Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan
oleh K/L/P/K“ ditargetkan sebesar 0%, dan “Persentase hasil audit klaim
yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K” ditargetkan sebesar 70%.
Selama tahun 2017 capaian kinerja atas IKU yang ditargetkan dapat
dilihat dalam gambar di halaman berikut:
Perbandingan realisasi IKU dengan target akhir Renstra Perwakilan BPKP
Provinsi Kalimantan Selatan periode 2015-2019 tidak dapat disajikan
karena IKU Sasaran Program 2 tahun 2017 ini tidak terdapat pada
dokumen Renstra.
Rincian analisis kinerja masing-masing IKU disajikan sebagai berikut:
Laporan Kinerja Tahun 2017Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan
35
IKU 1 Sasaran Program 2Meningkatnya Efektivitas Hasil Pengawasan KeinvestigasianPada tahun 2017 IKU “Meningkatnya Efektivitas Hasil Pengawasan
Keinvestigasian” ditargetkan sebesar 40%. Kinerja diukur dengan
menghitung persentase jumlah PKA tahun berjalan dibandingkan
dengan jumlah LHPKKN (laporan hasil audit PKKN) ditambah Laporan
Pengumpulan dan Evaluasi Bukti Dokumen Elektronik (LPEBDE) tiga tahun
terakhir sebagai bentuk meningkatnya efektivitas hasil pengawasan
keinvestigasian.
Realisasi IKU “Meningkatnya Efektivitas Hasil Pengawasan
Keinvestigasian” pada tahun 2017 mencapai 41,38% atau sebesar
103.45% dari target yang telah ditetapkan sebesar 40%. Hal ini
menunjukkan bahwa kinerja tahun 2017 telah tercapai dengan
pelaksanaan Pemberian Keterangan Ahli (PKA) atas dugaan tindak
pidana korupsi pada kegiatan, antara lain:
1. Pengelolaan dan Penatausahaan Kredit Macet pada PD BPR Tapin
Tengah Tahun 2009 s.d. 2013.
2. Pembangunan Bangsal Bedah dan Penyakit Dalam tahap 1 RSUD H.
Hasan Basry Kandangan Tahun 2007-2008.
3. Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan
Wagub Kalsel Tahun 2015.
4. Penggunaan Dana dan Pertanggungjawaban Keuangan Anggaran
KPU Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2013.
5. Pekerjaan Peningkatan Jalan Siayuh-Tanjung Sari oleh Dinas Bina
Marga dan SDA Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2014.
6. Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Limbah PD PAL Kota
Banjarmasin Tahun Anggaran 2014.
7. Pembagian Tanah Milik Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan
Selatan di Desa Maburai Kabupaten Tabalong Tahun 2003 s.d. 2005.
Laporan Kinerja Tahun 2017Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan
36
Kinerja indikator “Meningkatnya Efektivitas Hasil Pengawasan
Keinvestigasian” tahun 2017 tidak dapat dibandingkan dengan capaian
tahun sebelumnya karena karena tidak ditargetkan pada tahun 2016.
Pencapaian kinerja sasaran program tahun 2017 didukung dengan
capaian kinerja sasaran kegiatan “Terlaksananya monitoring evaluasi
atas program prioritas yang dilaksanakan di daerah” yang diukur
menggunakan satu indikator kinerja kegiatan. Indikator kinerja kegiatan
yang telah dihasilkan adalah sebanyak 16 laporan atau 100% dari target
16 laporan.
IKU 2 Sasaran Program 2Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yangdimanfaatkan oleh APHPada tahun 2017 IKU “Persentase hasil pengawasan keinvestigasian
yang dimanfaatkan oleh APH” ditargetkan sebesar 70%. Kinerja diukur
dengan menghitung persentase jumlah Laporan Hasil Audit Investigasi
(LHAI) yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan Aparat Penegak Hukum (APH)
tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah Laporan Hasil Audit
Investigasi (LHAI) yang terbit tahun berjalan sebagai bentuk
meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian.
Realisasi IKU “Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang
dimanfaatkan oleh APH” pada tahun 2017 mencapai 100% atau sebesar
142,86% dari target yang telah ditetapkan sebesar 70%. Hal ini
menunjukkan bahwa kinerja tahun 2017 telah tercapai dengan Laporan
Hasil Audit tahun 2017 yang terbit dan ditindaklanjuti oleh Aparat
Penegak Hukum (APH), antara lain:
1. Audit Investigatif atas Pekerjaan Pembuatan Jalan Usaha Tani,
Pengaspalan dan Jembatan di Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa
Banjarbaru Tahun Anggaran 2015.
2. Audit Investigatif atas Dana BOS di MTsN Batu Benawa Kabupaten
Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2015 s.d 2016.
Laporan Kinerja Tahun 2017Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan
37
3. Audit Investigatif atas dana desa yang bersumber dari APBN dan
dana Gapura di Desa Wonorejo Kabupaten Kotabaru.
Jika dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 166,67% maka terjadi
penurunan kinerja dalam tahun 2017 sebesar 23,81%.
Pencapaian kinerja sasaran program tahun 2017 didukung dengan
capaian kinerja sasaran kegiatan “Terlaksananya monitoring evaluasi
atas program prioritas yang dilaksanakan di daerah” yang diukur
menggunakan satu indikator kinerja kegiatan. Capaian indikator kinerja
kegiatan yang telah dihasilkan adalah sebanyak 7 laporan atau 100%
dari target 7 laporan.
IKU 3 Sasaran Program 2Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yangdimanfaatkan oleh K/L/P/KPada tahun 2017 IKU “Persentase hasil pengawasan keinvestigasian
yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K” ditargetkan sebesar 60%. Kinerja
diukur dengan menghitung persentase jumlah LHP keinvestigasian yang
ditindaklanjuti/dimanfaatkan K/L/P/K tahun berjalan dibandingkan
dengan jumlah LHP keinvestigasian yang terbit tahun berjalan sebagai
bentuk meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian.
Realisasi IKU “Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang
dimanfaatkan oleh K/L/P/K” pada tahun 2017 mencapai 100% atau
sebesar 166,67% dari target yang telah ditetapkan sebesar 60%. Hal ini
menunjukkan bahwa kinerja tahun 2017 telah tercapai dengan Laporan
Hasil Pengawasan (Keinvestigasian) tahun 2017 yang terbit dan
ditindaklanjuti oleh K/L/P/K, antara lain:
1. Evaluasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Bidang
Perijinan dan Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Selatan Tahun
2016 dan 2017.
2. Kajian Risiko Fraud dan Hambatan dalam Perkembangan Infrastruktur
Ketenagalistrikan oleh PT PLN (Persero).
Laporan Kinerja Tahun 2017Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan
38
3. Diagnostic Assessment risiko fraud pada PD PAL Kota Banjarmasin.
Kinerja indikator “Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang
dimanfaatkan oleh K/L/P/K” tahun 2017 tidak dapat dibandingkan
dengan capaian tahun sebelumnya karena tidak ditargetkan pada
tahun 2016.
Pencapaian kinerja sasaran program tahun 2017 didukung dengan
capaian kinerja sasaran kegiatan “Terlaksananya monitoring evaluasi
atas program prioritas yang dilaksanakan di daerah” yang diukur
menggunakan satu indikator kinerja kegiatan. Indikator kinerja kegiatan
yang telah dihasilkan adalah sebanyak 3 laporan atau 100% dari target
3 laporan.
IKU 4 Sasaran Program 2Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkanoleh K/L/P/KPada tahun 2017 IKU “Persentase hasil audit penyesuaian harga yang
dimanfaatkan oleh K/L/P/K” ditargetkan sebesar 0%. Kinerja diukur
dengan menghitung persentase jumlah LHA eskalasi harga yang
ditindaklanjuti tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah LHA eskalasi
harga yang terbit pada tahun berjalan sebagai bentuk meningkatnya
efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian.
Capaian IKU “Persentase hasil audit penyesuaian harga yang
dimanfaatkan oleh K/L/P/K” pada tahun 2017 tidak dihitung karena
tidak ditetapkan target kinerjanya dan tidak terdapat permintaan
K/L/P/K kepada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan untuk
melakukan audit penyesuaian harga pada kegiatan pengadaan
barang/jasa di lingkungan K/L/P/K.
Perbandingan realisasi IKU dengan target akhir Renstra Perwakilan BPKP
Provinsi Kalimantan Selatan periode 2015-2019 tidak dapat disajikan
karena IKU Sasaran Program 2 ini tidak terdapat pada dokumen Renstra.
Laporan Kinerja Tahun 2017Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan
39
Selain itu, pada tahun 2016 kinerja IKU ini tidak ditargetkan dalam
Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan.
IKU 5 Sasaran Program 2Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/KPada tahun 2017 IKU “Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan
oleh K/L/P/K” ditargetkan sebesar 70%. Kinerja diukur dengan
menghitung persentase jumlah LHA klaim yang ditindaklanjuti pada
tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah LHA klaim yang terbit
pada tahun berjalan sebagai bentuk meningkatnya efektivitas hasil
pengawasan keinvestigasian.
Realisasi IKU “Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh
K/L/P/K” pada tahun 2017 mencapai 0% atau sebesar 0% dari target
yang telah ditetapkan sebesar 70%. Hal ini disebabkan pada tahun 2017
tidak terdapat permintaan dari K/L/P/K kepada Perwakilan BPKP Provinsi
Kalimantan Selatan untuk melakukan audit klaim pada kegiatan
pengadaan barang/jasa di lingkungan K/L/P/K.
Perbandingan realisasi IKU dengan target akhir Renstra Perwakilan BPKP
Provinsi Kalimantan Selatan periode 2015-2019 tidak dapat disajikan
karena IKU Sasaran Program 2 ini tidak terdapat pada dokumen Renstra.
Selain itu, pada tahun 2016 kinerja IKU ini tidak ditargetkan dalam
Perjanjian Kinerja (Perkin) Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan.
Sasaran Program 3Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaanpembangunan nasionalPencapaian sasaran program “Meningkatnya penyelesaian hambatan
pelaksanaan pembangunan nasional” diukur menggunakan satu IKU
yaitu “Persentase penyelesaian kasus hambatan kelancaran
pembangunan”.
Laporan Kinerja Tahun 2017Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan
40
Kinerja diukur dengan menghitung persentase jumlah Laporan Evaluasi
Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP) yang ditindaklanjuti tahun
berjalan dibandingkan dengan jumlah Laporan Evaluasi Hambatan
Kelancaran Pembangunan (HKP) yang terbit tahun berjalan sebagai
bentuk meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan
pembangunan nasional.
Capaian IKU “Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan
pembangunan nasional” pada tahun 2017 tidak dihitung karena tidak
ditetapkan target kinerjanya dan tidak terdapat permintaan dari
stakeholders kepada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan untuk
melakukan Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP) pada
lingkungan kegiatan stakeholders.
Perbandingan realisasi IKU dengan target akhir Renstra Perwakilan BPKP
Provinsi Kalimantan Selatan periode 2015-2019 tidak dapat disajikan
karena IKU Sasaran Program 3 ini tidak terdapat pada dokumen Renstra.
Selain itu, pada tahun 2016 kinerja IKU ini tidak ditargetkan pada Perkin
Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan.
Sasaran Program 4Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasidalam pencegahan korupsiPencapaian sasaran program “Meningkatnya kualitas tata kelola
pemerintah dan korporasi dalam pencegahan korupsi” diukur
menggunakan satu IKU yaitu “Persentase K/L/P/K yang
mengimplementasikan Fraud Control Plan (FCP) termasuk Fraud Risk
Assessment (FRA)”.
Pada tahun 2017 IKU “Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan
korporasi dalam pencegahan korupsi” ditargetkan sebesar 50%. Kinerja
diukur dengan menghitung persentase jumlah K/L/P/K yang
mengimplementasikan FCP/FRA tahun berjalan dibandingkan dengan
jumlah penugasan (Sosialisasi, Diagnostic Assessment, Bimbingan Teknis
Laporan Kinerja Tahun 2017Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan
41
Implementasi, Evaluasi, dan Monitoring, termasuk FRA) yang telah
dilakukan pada tahun berjalan sebagai bentuk meningkatnya kualitas
tata kelola pemerintah dan korporasi dalam pencegahan korupsi.
Realisasi IKU “Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan
korporasi dalam pencegahan korupsi” pada tahun 2017 mencapai 100%
atau sebesar 200% dari target yang telah ditetapkan sebesar 50%. Hal ini
menunjukkan bahwa kinerja tahun 2017 telah tercapai dengan
pelaksanaan penugasan Penilaian Risiko Kecurangan (FRA) serta
Sosialisasi dan Diagnostic Assesment FCP yang diikuti dengan komitmen
penerapan oleh stakeholders, yaitu:
1. Proyek Pengembangan Bandar Udara Syamsuddin Noor.
2. RSUD H. Badaruddin Tabalong.
3. Pengelola Keuangan Daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan
Selatan.
Kinerja indikator “Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan
korporasi dalam pencegahan korupsi” tahun 2017 tidak dapat
dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena tidak
ditargetkan pada tahun 2016.
Perbandingan realisasi IKU dengan target akhir Renstra Perwakilan BPKP
Provinsi Kalimantan Selatan periode 2015-2019 tidak dapat disajikan
karena IKU Sasaran Program 4 ini tidak terdapat pada dokumen Renstra.
Pencapaian kinerja sasaran program tahun 2017 didukung dengan
capaian kinerja sasaran kegiatan “Terlaksananya monitoring evaluasi
atas program prioritas yang dilaksanakan di daerah” yang diukur
menggunakan satu indikator kinerja kegiatan. Capaian indikator kinerja
kegiatan yang telah dihasilkan adalah sebanyak 3 laporan atau 100%
dari target 3 laporan.
Laporan Kinerja Tahun 2017Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan
42
Sasaran Program 5Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadapkorupsiPencapaian sasaran program “Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan
masyarakat terhadap korupsi” diukur menggunakan satu IKU yaitu
“Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan sistem pengaduan
masyarakat”.
Pada tahun 2017 IKU “Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan
masyarakat terhadap korupsi” ditargetkan sebesar 60%. Kinerja diukur
dengan menghitung persentase jumlah K/L/P/K atau unit kerja yang
memenuhi 3 unsur dibandingkan dengan jumlah K/L/P/K atau unit kerja
yang telah menjadi anggota dari Komunitas Pembelajar Anti Korupsi
sebagai bentuk meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat
terhadap korupsi.
Realisasi IKU “Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat
terhadap korupsi” pada tahun berjalan mencapai 100% atau sebesar
166,67% dari target yang telah ditetapkan sebesar 60%. Hal ini
menunjukkan bahwa kinerja tahun berjalan telah tercapai dengan
pelaksanaan penugasan Sosialisasi Pengembangan Masyarakat
Pembelajar Anti Korupsi pada Pemerintah Kota Banjarbaru serta
keikutsertaan Korwas Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi
Kalimantan Selatan dalam Forum Investigasi tahun 2017 di Jakarta.
Kinerja indikator “Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat
terhadap korupsi” tahun 2017 tidak dapat dibandingkan dengan
capaian tahun sebelumnya karena tidak ditargetkan pada tahun 2016.
Perbandingan realisasi IKU dengan target akhir Renstra Perwakilan BPKP
Provinsi Kalimantan Selatan periode 2015-2019 tidak dapat disajikan
karena IKU Sasaran Program 5 ini tidak terdapat pada dokumen Renstra.
Pencapaian kinerja sasaran program tahun 2017 didukung dengan
capaian kinerja sasaran kegiatan “Terlaksananya monitoring evaluasi
Laporan Kinerja Tahun 2017Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan
43
atas program prioritas yang dilaksanakan di daerah” yang diukur
menggunakan satu indikator kinerja kegiatan. Capaian indikator kinerja
kegiatan yang telah dihasilkan adalah sebanyak 2 laporan atau 100%
dari target 2 laporan.
Sasaran Program 6Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP PemerintahDaerah/KorporasiPencapaian sasaran program “Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP
Pemerintah Daerah/Korporasi” diukur menggunakan delapan IKU yaitu:
1. “Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 3)”
2. “Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3)”
3. “Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 2)”
4. “Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 2)”
5. “Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 1)”
6. “Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 1)”
7. “Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari
BUMD yang dibina”
8. “Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang
dibina”
Pada tahun 2017 IKU “Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 3)”
ditargetkan sebesar 100%, “Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota
(level 3)” dan “Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 2)”
ditargetkan sebesar 31%, “Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota
(level 1)” ditargetkan sebesar 38%, “Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi
(level 2)” dan “Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 1)” ditargetkan
sebesar 0%, “Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik
dari BUMD yang dibina” ditargetkan sebesar 54%, dan “Presentase BLUD
yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina” ditargetkan
sebesar 60%.
Laporan Kinerja Tahun 2017Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan
44
Selama tahun 2017 tercapai kinerja atas IKU yang ditargetkan dapat
dilihat dalam gambar di bawah.
Rincian analisis kinerja masing-masing IKU disajikan sebagai berikut:
IKU 1 Sasaran Program 6Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 3)Pada tahun 2017 IKU “Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 3)”
ditargetkan sebesar 100%. Kinerja diukur dengan menghitung persentase
pemerintah provinsi yang telah mencapai Maturitas SPIP minimal level 3
dibandingkan jumlah pemerintah provinsi di Provinsi Kalimantan Selatan,
yakni Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Pada tahun 2017 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah
mencapai level 3 dengan skor 3,00. Sehingga realisasi IKU “Maturitas SPIP
Pemerintah Provinsi (level 3)” pada tahun 2017 mencapai 100% atau
sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Hal ini
menunjukkan bahwa kinerja tahun 2017 telah tercapai.
Kinerja indikator “Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 3)” tahun 2017
tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena
tidak ditargetkan pada tahun 2016
Laporan Kinerja Tahun 2017Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan
45
Perbaikan yang dihasilkan dari pelaksanaan peran Perwakilan BPKP
Provinsi Kalimantan Selatan antara lain:
1. Tersusunnya kebijakan/pedoman penilaian risiko (identifikasi risiko) dan
kebijakan/pedoman penilaian risiko (analisis risiko) yang ditetapkan
secara formal pada Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Tersusunnya Risk Register, analisis risiko, dan Rencana Tindak
Pengendalian (RTP) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Terlaksakannya rencana pengendalian yang akan diterapkan atas
risiko yang ada.
IKU 2 Sasaran Program 6Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3)Pada tahun 2017 IKU “Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level
3)” ditargetkan sebesar 31%. Kinerja diukur dengan menghitung
persentase jumlah pemerintah kabupaten/kota yang telah mencapai
Maturitas SPIP minimal level 3 dibandingkan jumlah seluruh pemerintah
kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
Dari 13 pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan
sebanyak 8 pemerintah kabupaten/kota telah mencapai Maturitas SPIP
minimal level 3 yaitu Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar, Kota
Banjarbaru, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tapin, Kabupaten
Hulu Sungai Utara, Kabupaten Tabalong, dan Kabupaten Balangan.
Sehingga realisasi IKU “Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level
3)” pada tahun 2017 mencapai 61,54% atau sebesar 198,52% dari target
yang telah ditetapkan sebesar 31%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja
tahun 2017 telah tercapai. Rincian penilaian maturitas SPIP disajikan
dalam Lampiran 5.
Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 sebesar 102,60% maka
terjadi peningkatan kinerja sebesar 95,92%.
Pencapaian target kinerja dihasilkan dari pelaksanaan peran Perwakilan
BPKP Provinsi Kalimantan Selatan antara lain:
Laporan Kinerja Tahun 2017Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan
46
1. Tersusunnya kebijakan/pedoman penilaian risiko (identifikasi risiko) dan
kebijakan/pedoman penilaian risiko (analisis risiko) yang ditetapkan
secara formal pada Kota Banjarbaru, Kabupaten Tanah Bumbu dan
Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Balangan, dan Kabupaten
Tabalong.
2. Tersusunnya Risk Register, analisis risiko, dan Rencana Tindak
Pengendalian (RTP) pada Kota Banjarbaru, Kabupaten Tanah Bumbu
dan Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Balangan, dan
Kabupaten Tabalong.
3. Terlaksakannya rencana pengendalian yang akan diterapkan atas
risiko yang ada.
4. Tersusunnya dokumen evaluasi penerapan standar kompetensi,
dokumen evaluasi kinerja AKIP, dan dokumen rekonsiliasi BMD pada
Pemkot Banjarbaru.
IKU 3 Sasaran Program 6Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 2)Pada tahun 2017 IKU “Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 2)”
ditargetkan sebesar 0%. Kinerja diukur dengan menghitung persentase
pemerintah provinsi yang telah mencapai Maturitas SPIP minimal level 2
dibandingkan jumlah pemerintah provinsi di Provinsi Kalimantan Selatan,
yakni Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Capaian IKU “Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 2)” pada tahun
2017 tidak dihitung karena tidak ditetapkan target kinerjanya dan nilai
maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah mencapai
Level 3.
IKU 4 Sasaran Program 6Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 2)Pada tahun 2017 IKU “Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota
(level 2)” ditargetkan sebesar 31%. Kinerja diukur dengan menghitung
Laporan Kinerja Tahun 2017Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan
47
persentase pemerintah kabupaten/kota yang telah mencapai Maturitas
SPIP minimal level 2 dibandingkan jumlah pemerintah kabupaten/kota di
Provinsi Kalimantan Selatan.
Dari 13 pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan
sebanyak 5 pemerintah kabupaten/kota telah mencapai Maturitas SPIP
minimal level 2 yaitu Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Hulu Sungai
Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Kotabaru, dan
Kabupaten Tanah Laut. Sehingga realisasi IKU “Maturitas SPIP Pemerintah
Kabupaten/Kota (level 2)” pada tahun 2017 mencapai 38,46% atau
sebesar 124,06% dari target yang telah ditetapkan sebesar 31%. Hal ini
menunjukkan bahwa kinerja tahun 2017 telah tercapai. Rincian
penilaian maturitas SPIP disajikan dalam Lampiran 5.
Kinerja indikator “Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 2)”
tahun 2017 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun
sebelumnya karena tidak ditargetkan pada tahun 2016.
Pencapaian target kinerj dihasilkan dari pelaksanaan peran Perwakilan
BPKP Provinsi Kalimantan Selatan antara lain:
1. Tersusunnya kebijakan/pedoman penilaian risiko (identifikasi risiko) dan
kebijakan/pedoman penilaian risiko (analisis risiko) yang ditetapkan
secara formal pada Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Tapin.
2. Tersusunnya Risk Register, analisis risiko, dan Rencana Tindak
Pengendalian (RTP) pada Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten
Tapin.
IKU 5 Sasaran Program 6Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 1)Pada tahun 2017 IKU “Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 1)”
ditargetkan sebesar 0%. Kinerja diukur dengan menghitung persentase
pemerintah provinsi yang telah mencapai Maturitas SPIP minimal level 1
dibandingkan jumlah pemerintah provinsi di Provinsi Kalimantan Selatan,
yakni Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Semakin tinggi realisasi,
Laporan Kinerja Tahun 2017Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan
48
capaian kinerjanya semakin buruk. Sehingga diharapkan pemerintah
provinsi yang masih memiliki skor Maturitas SPIP pada level 1 semakin
sedikit.
Capaian IKU “Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 1)” pada tahun
2017 tidak dihitung karena tidak ditetapkan target kinerjanya dan nilai
maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah mencapai
Level 3.
IKU 6 Sasaran Program 6Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 1)Pada tahun 2017 IKU “Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level
1)” ditargetkan sebesar 38%. Kinerja diukur dengan menghitung
persentase pemerintah Kabupaten/kota yang telah mencapai Maturitas
SPIP minimal level 1 dibandingkan jumlah pemerintah Kabupaten/kota
di Provinsi Kalimantan Selatan. Semakin tinggi realisasi, capaian
kinerjanya semakin buruk. Sehingga diharapkan pemerintah
Kabupaten/kota yang masih memiliki skor Maturitas SPIP pada level 1
semakin sedikit.
Dari 13 pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan
seluruhnya telah mencapai Maturitas SPIP minimal level 2, sehingga
realisasi IKU “Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 1)” pada
tahun 2017 mencapai 0% atau sebesar 200% (capaian max) dari target
yang telah ditetapkan sebesar 38%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja
tahun 2017 telah tercapai. Rincian penilaian maturitas SPIP disajikan
dalam Lampiran 5.
Kinerja indikator “Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 1)”
tahun 2017 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun
sebelumnya karena tidak ditargetkan pada tahun 2016.
Laporan Kinerja Tahun 2017Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan
49
IKU 7 Sasaran Program 6Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baikdari BUMD yang dibinaPada tahun 2017 IKU “Persentase BUMD yang kinerjanya minimal
berpredikat baik dari BUMD yang dibina” ditargetkan sebesar 54%.
Kinerja diukur dengan menghitung persentase jumlah BUMD yang
kinerjanya mendapatkan skor minimal baik di tahun 2017 dibandingkan
dengan jumlah BUMD yang dibina oleh BPKP pada tahun 2017.
Dari 13 BUMD yang dibina, sebanyak sembilan perusahaan atau 69,23%
yang mendapatkan skor baik. Sehingga realisasi IKU “Persentase BUMD
yang Kinerjanya Minimal Berpredikat Baik dari BUMD yang Dibina” pada
tahun 2017 mencapai 69,23% atau sebesar 128,21% dari target yang
telah ditetapkan sebesar 54%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja tahun
2017 telah tercapai. Rincian penilaian kinerja disajikan dalam
Lampiran 6.
Jika dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 147,92% maka terjadi
penurunan kinerja dalam tahun 2017 sebesar 19,72%.
Pencapaian target kinerja dihasilkan dari pelaksanaan peran Perwakilan
BPKP Provinsi Kalimantan Selatan antara lain:
1. Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan tambahan penyertaan
modal kepada sembilan PDAM sebesar Rp187.106.885.822,00 selama
tahun 2016.
2. Peningkatan cakupan pelayanan air minum sebesar 0,47% yakni dari
52,06% tahun 2015 menjadi 52,53% tahun 2016.
3. Sebanyak lima PDAM, yakni PDAM Kabupaten Tapin, Hulu Sungai
Selatan, Tanah Bumbu, Kotabaru dan Barito Kuala mampu
menurunkan tingkat kehilangan air (air tanpa rekening) sebesar 5,55%.
4. Sebanyak tiga PDAM yakni PDAM Bandarmasih, PDAM Intan Banjar
dan PDAM Kabupaten Hulu Sungai Utara telah mencapai full cost
recovery yakni harga jual air rata-rata per m3 melebihi harga pokok
produksi per m3.
Laporan Kinerja Tahun 2017Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan
50
IKU 8 Sasaran Program 6Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yangdibinaPada tahun 2017 IKU “Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari
BLUD yang dibina” ditargetkan sebesar 60%. Kinerja diukur dengan
menghitung persentase jumlah BLUD yang kinerjanya mendapatkan skor
minimal baik tahun 2017 dibandingkan dengan jumlah BLUD yang dibina
oleh BPKP pada tahun 2017.
Dari tiga BLUD yang dibina seluruhnya mendapatkan skor baik (100%).
Sehingga realisasi IKU “Presentase BLUD yang Kinerjanya Minimal Baik
dari BLUD yang Dibina” pada tahun 2017 mencapai 100% atau sebesar
166,67% dari target yang telah ditetapkan sebesar 60%. Hal ini
menjukkan bahwa kinerja tahun 2017 telah tercapai. Rincian penilaian
kinerja disajikan dalam Lampiran 7.
Jika dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 172,41% maka terjadi
penurunan kinerja dalam tahun 2017 sebesar 5,74%.
Pencapaian target kinerja dihasilkan dari pelaksanaan peran Perwakilan
BPKP Provinsi Kalimantan Selatan antara lain:
1. Perbaikan dan penyempurnaan standar operasi prosedur pelayanan
kesehatan RSUD.
2. Penyusunan anggaran tahunan (RBA) mendasarkan pada
perencanaan jangka menengah (RSB) RSUD.
3. Pembentukan Dewan Pengawas dan Satuan Pengawasan Intern
RSUD.
4. Penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu menggunakan
aplikasi SIA BLUD.
5. Peningkatan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara
kontinyu sesuai sumber dana dan daya yang tersedia dan
pengukuran capaian SPM secara periodik.
Laporan Kinerja Tahun 2017Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan
51
Pencapaian kinerja Sasaran Program tersebu didukung dengan capaian
kinerja sasaran kegiatan “Terlaksananya asistensi dan penilaian untuk
meningkatkan level maturitas penyelenggaraan SPIP di
provinsi/kota/kabupaten” yang diukur menggunakan dua indikator
kinerja kegiatan. Indikator kinerja kegiatan yang telah dihasilkan adalah
sebanyak 18 LHP Pembinaan SPIP dan 8 Surat Kepala Perwakilan BPKP
kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil asistensi dan
penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP di provinsi/kabupaten/kota
atau 100%. Dengan demikian capaian kinerja sasaran kegiatan telah
mencapai target masing-masing 100% dari dua indikator, yakni LHP
Pembinaan SPIP sebanyak 18 laporan dan surat atensi Kepala
Perwakilan sebanyak 8 surat.
Sasaran Program 7Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern PemerintahDaerahPencapaian sasaran program “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan
Intern Pemerintah Daerah” diukur menggunakan enam IKU yaitu
“Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)”, “Kapabilitas APIP
Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)”, “Kapabilitas APIP Pemerintah
Provinsi (Level 2)”, “Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level
2)”, “Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1)”, dan “Kapabilitas
APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)”.
Pada tahun 2017 IKU “Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)”
ditargetkan sebesar 100%, “Kapabilitas APIP Pemerintah
Kabupaten/Kota (Level 3)” ditargetkan sebesar 38%, “Kapabilitas APIP
Pemerintah Provinsi (Level 2)” ditargetkan sebesar 0%, “Kapabilitas APIP
Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2)” ditargetkan sebesar 62%,
“Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1)” ditargetkan sebesar 0%,
dan “Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)”
ditargetkan sebesar 0%.
Laporan Kinerja Tahun 2017Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan
52
Selama tahun 2017 capaian kinerja atas IKU yang ditargetkan dapat
dilihat dalam gambar pada halaman berikut:
Rincian kapabilitas APIP disajikan dalam Lampiran 9.
Pencapaian kinerja sasaran program tersebut didukung dengan
capaian kinerja sasaran kegiatan “Terlaksananya Bimtek dan penilaian
kapabilitas APIP di Provinsi/Kota/Kabupaten” yang diukur menggunakan
dua indikator kinerja kegiatan tahun 2017. Target Indikator kinerja
kegiatan yang telah dihasilkan serta realisasinya adalah:
15 laporan LHP Peningktan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan yang
direalisir sebanyak 15 laporan atau mencapai 100%.
14 Surat kepala perwakilan BPKP kepada Pemda yang
menyampaikan rekomendasi hasil bimtek dan penilaian kapabilitas
APIP di Provinsi/Kota/Kabupaten yang direalisir sebanyak 14 surat atau
mencapai 100%.
Rincian analisis kinerja masing-masing IKU disajikan sebagai berikut:
Laporan Kinerja Tahun 2017Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan
53
IKU 1 Sasaran Program 7
Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)Pada tahun 2017 IKU “Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)”
ditargetkan sebesar 100%. Kinerja diukur dengan menghitung persentase
jumlah pemerintah provinsi yang telah mencapai Kapabilitas APIP
minimal level 3 dibandingkan jumlah pemerintah provinsi di Provinsi
Kalimantan Selatan.
Realisasi IKU “Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)” pada tahun
2017 mencapai 100% atau sebesar 100% dari target yang telah
ditetapkan sebesar 100%. Hal ini menjukkan bahwa kinerja tahun 2017
telah tercapai yang ditunjukkan dengan peningkatan level kapabilitas
Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan dari Level 2 menjadi Level 3.
Kinerja indikator “Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)” tahun
2017 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya
karena tidak ditargetkan pada tahun 2016.
Perbandingan realisasi IKU menuju target level 3 pada akhir Renstra
Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan periode 2015-2019 disajikan
dalam gambar pada halaman berikut:
Perbaikan yang dihasilkan dari pelaksanaan peran Perwakilan BPKP
Provinsi Kalimantan Selatan adalah APIP Pemerintah Provinsi Kalimantan
Laporan Kinerja Tahun 2017Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan
54
Selatan telah melakukan pemenuhan infrastruktur dan penilaian mandiri
Kapabilitas APIP level 3 dengan aplikasi yang dilanjutkan dengan QA
dari Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan PKD.
IKU 2 Sasaran Program 7
Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)Pada tahun 2017 IKU “Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota
(Level 3)” ditargetkan sebesar 38%. Kinerja diukur dengan menghitung
persentase jumlah pemerintah kabupaten/kota yang telah mencapai
Kapabilitas APIP level 3 dibandingkan jumlah seluruh pemerintah
kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
Dari 13 pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan
sebanyak 6 pemerintah kabupaten/kota telah mencapai level 3 yaitu
Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Bumbu,
Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tanah Laut, dan Kabupaten Hulu
Sungai Utara. Sehingga realisasi IKU “Kapabilitas APIP Pemerintah
Kabupaten/Kota (Level 3)” pada tahun 2017 mencapai 46,15% atau
sebesar 121,45% dari target yang telah ditetapkan sebesar 38,00%. Hal ini
menjukkan bahwa kinerja tahun 2017 telah tercapai.
Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 sebesar 102,53% maka
terjadi peningkatan kinerja sebesar 18,92%. Sedangkan perbandingan
realisasi IKU dengan target akhir Renstra Perwakilan BPKP Provinsi
Kalimantan Selatan periode 2015-2019 disajikan dalam gambar pada
halaman berikut:
Laporan Kinerja Tahun 2017Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan
55
Pencapaian target kinerja dihasilkan dari pelaksanaan peran Perwakilan
BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dalam melakukan Bimbingan Teknis
dan Quality Assurance atas penilaian mandiri kapabilitas APIP dari level
2 ke level 3 sebanyak 4 APIP pada pemerintah daerah yaitu Kabupaten
Tanah Bumbu, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tanah Laut, dan
Kabupaten Hulu Sungai Utara.
IKU 3 Sasaran Program 7
Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2)Pada tahun 2017 IKU “Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2)”
ditargetkan sebesar 0%. Kinerja diukur dengan menghitung persentase
jumlah pemerintah provinsi yang telah mencapai Kapabilitas APIP level 2
dibandingkan jumlah pemerintah provinsi di Provinsi Kalimantan Selatan.
Realisasi IKU “Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2)” pada tahun
2017 tidak dihitung karena tidak ditargetkan pada tahun ini dan
kapabilitas Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan telah meningkat dari
level 2 menjadi level 3.
Laporan Kinerja Tahun 2017Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan
56
IKU 4 Sasaran Program 7
Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2)Pada tahun 2017 IKU “Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota
(Level 2)” ditargetkan sebesar 62%. Kinerja diukur dengan menghitung
persentase jumlah pemerintah kabupaten/kota yang telah mencapai
Kapabilitas APIP level 2 dibandingkan jumlah seluruh pemerintah
kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan dengan nilai capaian
maksimal 100%.
Realisasi IKU “Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2)”
pada tahun 2017 mencapai 53,85% atau sebesar 113,15% (rumus
minimize) dari target yang telah ditetapkan sebesar 62,00%, perhitungan
ini didasari bahwa tidak adanya kapabilitas APIP yang berada pada
level 1 sehingga kapabilitas APIP di level 2 menjadi baseline. Hal ini
menunjukkan bahwa kinerja tahun 2017 telah tercapai.
Jika dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 100,00% maka terjadi
peningkatan kinerja dalam tahun 2017 sebesar 13,15%.
Pencapaian target kinerja dihasilkan dari pelaksanaan peran Perwakilan
BPKP Provinsi Kalimantan Selatan antara lain:
1) Bimbingan teknis peningkatan kapabilitas APIP menuju level 2
sebanyak empat APIP pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan
penilaian mandiri, diantaranya Kabupaten Tapin, Kota Banjarbaru,
dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Barito Kuala.
2) Quality assurance atas penilaian mandiri kapabilitas APIP atas tiga
APIP yaitu Kabupaten Hulu Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tapin dan
Kabupaten Tabalong.
Laporan Kinerja Tahun 2017Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan
57
IKU 5 Sasaran Program
Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1)Pada tahun 2017 IKU “Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1)”
ditargetkan sebesar 0%. Capaian kinerja diukur dengan menggunakan
rumus minimize sebagai berikut:
Realisasi IKU “Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1)” pada tahun
2017 tidak dihitung karena kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi
Kalimantan Selatan tidak ditargetkan pada tahun ini dan kapabilitas
Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan telah meningkat dari level 2
menjadi level 3.
IKU 6 Sasaran Program 7
Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)Pada tahun 2017 IKU “Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota
(Level 1)” ditargetkan sebesar 0%. Capaian kinerja diukur dengan
menggunakan rumus minimize sebagai berikut:
Realisasi IKU “Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)”
pada tahun 2017 tidak dihitung karena kapabilitas APIP Kabupaten/Kota
di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan telah meningkat dari Level 1
menjadi Level 2.
Dukungan Sumber Daya
Pencapaian sasaran program 1 - 7 didukung sumber daya yang
memadai baik dari segi dana maupun sumber daya manusia (SDM),
yaitu dana sebesar Rp1.251.117.045,00 atau 99,19% dari anggaran
sebesar Rp1.261.374.000,00 dan SDM sebanyak 6.185 OH atau 46,93%
dari rencana sebanyak 13.180 OH.
Laporan Kinerja Tahun 2017Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan
58
Dari segi penggunaan dana dan SDM, sasaran program telah
direalisasikan secara efektif. Hal ini terlihat dari rata-rata capaian IKU
sasaran program sebesar 136,53% lebih tinggi dari capaian penggunaan
dana 99,19% dan penggunaan SDM 46,93%. Selain melaksanakan
penugasan pengawasan yang direncanakan pada PKPT 2017,
Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan juga melaksanakan
penugasan pengawasan diluar PKPT 2017 sebanyak 360 PP dengan
realisasi sebanyak 7.736 OH.
Sasaran Program 8Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dukungan Teknis dalamPengawasan BPKPPencapaian sasaran program “Meningkatnya Kualitas Pelayanan
Dukungan Teknis dalam Pengawasan BPKP” diukur menggunakan satu
indikator kinerja yaitu “Persepsi Kepuasan Layanan Kesesmaan (Bagian
Tata Usaha)”. Pada tahun 2017 indikator ini ditargetkan mencapai skala
7 dari rentang nilai skala likert 1-10.
Realisasi indikator “Persepsi Kepuasan Layanan Kesesmaan (Bagian Tata
Usaha)” pada tahun 2017 mencapai nilai skala 8,00 atau 114,29% dari
target skala 7. Rincian penilaian indikator program disajikan terlampir.
Pencapaian sasaran program 8 juga didukung sumber daya yang
memadai baik dari segi dana maupun sumber daya manusia (SDM).
Realisasi sasaran program 8 telah didukung dana sebesar
Rp20.541.487.666,00 atau 98,79% dari anggaran sebesar
Rp20.792.008.000,00 dan SDM sebanyak 6.162 OH atau 100% dari
rencana sebanyak 6.162 OH.
Dari segi penggunaan dana dan SDM, sasaran program telah
direalisasikan secara efektif. Hal ini terlihat dari rata-rata capaian IKU
sasaran program sebesar 114,29% lebih tinggi dari capaian penggunaan
dana 98,79% dan penggunaan SDM 100%.
Laporan Kinerja Tahun 2017Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan
59
Pencapaian kinerja sasaran program di atas juga didukung dengan dua
sasaran kegiatan yang diukur dengan dua indikator kinerja kegiatan
tahun 2017. Capaian indikator kinerja kegiatan yang telah dihasilkan
adalah sebagai berikut:
Tabel 3.2Indikator Pelayanan Dukungan Teknis Tahun 2017
No Indikator Kinerja Kegiatan Satuan Target Realisasi %Capaian
1Jumlah Layanan DukunganManajemen Perwakilan BPKP
laporan 80 80 100
2Terlaksananya rehabilitasi beratrumah negara Perwakilan BPKP
m2 140 140 100
B. Realisasi Anggaran
Anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 sebesar
Rp22.053.442.000,00 dengan realisasi Rp21.792.604.711,00. Rincian per
program dapat dilihat dalam tabel berikut:
Tabel 3.3Anggaran dan Realisasi Program Tahun 2017
Program Anggaran Realisasi %Capaian
Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis lainnya BPKP
20.792.008.000 20.541.487.666 98,79
Pengawasan Intern AkuntabilitasKeuangan Negara dan PembinaanPenyelenggaraan Sistem PengendalianIntern Pemerintah
1.261.374.000 1.251.117.045 99,19
Jumlah 22.053.382.000 21.792.604.711 98,82
Rincian per mata anggaran dapat dilihat dalam tabel berikut:
Tabel 3.4Anggaran dan Realisasi sesuai Jenis Belanja Tahun 2017
Jenis Belanja Anggaran(Rp,00)
Realisasi(Rp,00) % Capaian
Belanja Pegawai 17.558.900.000 17.365.155.566 96,48%Belanja Modal 326.500.000 325.725.000 99,94%Belanja Barang 4.168.042.000 4.101.724.145 95,48%
Jumlah 22.053.442.000 21.792.614.711 96,30%
Laporan Kinerja Tahun 2017Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan
60
Penyerapan anggaran tahun 2017 yang tidak mencapai 100% disebabkan
antara lain adanya sisa tunjangan kinerja sebesar Rp91.566.970,00 akibat
mutasi keluar/masuk pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan
dan sisa dari belanja operasional sebesar Rp39.744.438,00 akibat
penghematan pemakaian daya dan jasa.
Kegiatan pengawasan selain direalisasikan menggunakan anggaran
perwakilan tersebut, juga menggunakan anggaran yang berasal dari
dana bantuan kedinasan sebesar Rp2.267.538.841,00 dengan rincian pada
halaman berikut:
Tabel 3.5Dana Bantuan Kedinasan Tahun 2017Bidang Nilai Bantuan Kedinasan
(Rp)
IPP 606.708.219,00 APD 1.034.670.450,00 AN 287.936.640,00 Investigasi 311.523.532,00 P3A 27.000.000,00
Jumlah 2.267.838.841,00
Laporan Kinerja Tahun 2017Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan
61
BBAABB IIVVPPEENNUUTTUUPP
aporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan
Selatan, di samping merupakan pertanggungjawaban kinerja
perwakilan dalam mencapai sasaran program tahun 2017, juga
mencerminkan sejauh mana Sistem AKIP telah diimplementasikan.
Beberapa perbaikan mendasar telah dilakukan terhadap seluruh komponen
Sistem AKIP yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja,
pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan pencapaian sasaran organisasi.
Realisasi kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2017
tercermin dari pencapaian sasaran program sebagai berikut:
Tabel 4.1 Capaian Sasaran Program Tahun 2017
Sasaran Program Indikator Kinerja ProgramSasaran Program 1 IKU 1 tercapai 107,53%
IKU 2 tercapai 181,82%
Sasaran Program 2 IKU 1 tercapai 103,45%
IKU 2 tercapai 142,86%
IKU 3 tercapai 166,67%
IKU 4 tercapai n/a
IKU 5 tidak tercapai (0,00%)
Sasaran Program 3 IKU 1 tercapai n/a
Sasaran Program 4 IKU 1 tercapai 200,00%
Sasaran Program 5 IKU 1 tercapai 166,67%
Sasaran Program 6 IKU 1 tercapai 100,00%
IKU 2 tercapai 198,52%
IKU 3 tercapai n/a
IKU 4 tercapai 124,06%
IKU 5 tercapai n/a
IKU 6 tercapai 200%
IKU 7 tercapai 128,21%
IKU 8 tercapai 166,67%
L
Laporan Kinerja Tahun 2017Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan
62
Sasaran Program Indikator Kinerja ProgramSasaran Program 7 IKU 1 tercapai 100,00%
IKU 2 tercapai 121,45%
IKU 3 tercapai n/a
IKU 4 tercapai 113,15%
IKU 5 tercapai n/a
IKU 6 tercapai n/a
Sasaran Program 8 IKU 1 tercapai 114,29%
Secara umum Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah mencapai
kinerja sebagaimana ditargetkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017. Hal ini
merupakan tantangan ke depan dalam mempertahankan bahkan
meningkatkan kinerja perwakilan. Upaya yang harus dilakukan dalam rangka
meningkatkan kinerja di masa yang akan datang antara lain:
1. Memperbaiki sistem perencanaan pengawasan dengan
mengoptimalkan sumber daya yang tersedia sehingga pelaksanaan
pengawasan dapat berjalan secara efektif dan efisien.
2. Meningkatkan koordinasi dan sinergi pengawasan dengan APIP mitra
kerja untuk mendorong peningkatan kapabilitas APIP.
3. Meningkatkan/mengembangkan kompetensi SDM BPKP.
4. Memantau dan mendorong instansi yang dievaluasi untuk menetapkan
kebijakan sesuai dengan rekomendasi yang disarankan.
5. Meningkatkan pembinaan penyelenggaraan SPIP bagi satuan kerja
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan korporasi.
6. Meningkatkan koordinasi yang lebih efektif dengan mitra.
Lampiran 1
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN SELATANCAPAIAN OUTCOME TAHUN 2017
1 2 3 4 6 7=6/4
1 Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, danpengendalian intern pengelolaan program nasional % 55,00 59,14 107,532 Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola,manajemen risiko dan pengendalian internkorporasi % 55,00 100,00 181,821 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yangdimanfaatkan di persidangan % 40,00 41,38 103,452 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yangdimanfaatkan oleh APH % 70,00 100,00 142,863 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yangdimanfaatkan oleh K/L/P/K % 60,00 100,00 166,674 Persentase hasil audit penyesuaian harga yangdimanfaatkan oleh K/L/P/K % - - -5 Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkanoleh K/L/P/K % 70,00 0,00 0,001 Persentase penyelesaian hambatan kelancaranpembangunan % - - -1 Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikanFCP (termasuk FRA) % 50,00 100,00 200,001 Persentase Komunitas Pembelajar Anti Korupsi(KPAK) yang mengimplementasikan sistempengaduan masyarakat % 60,00 100,00 166,671 Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 3) % 100,00 100,00 100,002 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level3) % 31,00 61,54 198,523 Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 2) % - - -4 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level2) % 31,00 38,46 124,065 Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 1) % - - -6 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level1) % 38,00 0,00 200,00
Capaian(%)
A. PROGRAM PENGAWASAN INTERN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA DANPEMBANGUNAN NASIONAL SERTA PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH
Sasaran Program 1. Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan KeuanganNegara/Korporasi
Sasaran Program 2. Meningkatnya Efektivitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian
Sasaran Program 3. Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunan nasional
Sasaran Program 4. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam pencegahankorupsi
Sasaran Program 5. Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi
Sasaran Progran 6. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi
No. Indikator Kinerja Utama Satuan RealisasiTarget
halaman 1 - 2
Lampiran 1
1 2 3 4 6 7=6/4Capaian
(%)No. Indikator Kinerja Utama Satuan RealisasiTarget
7 Persentase BUMD yang kinerjanya minimalberpredikat baik dari BUMD yang dibina % 54,00 69,23 128,218 Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dariBLUD yang dibina % 60,00 100,00 166,671 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3) % 100,00 100,00 100,002 Kapabilitas APIP PemerintahKabupaten/Kota(Level 3) % 38,00 46,15 121,453 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2) % - - -4 Kapabilitas APIP PemerintahKabupaten/Kota(Level 2) % 62,00 53,85 113,155 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1) % - - -6 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 1) % - - -
1 Persepsi Kepuasan Layanan (skala likert 1-10) skala 7,00 8,00 114,29Sasaran Program 1. Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama
B. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BPKP
Sasaran Program 7. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda
halaman 2 - 2
Lampiran 2
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN SELATANCAPAIAN OUTPUT TAHUN 2017
No. Indikator Kinerja Kegiatan Satuan Rencana RealisasiCapaian (%)= realisasi/
rencana1 2 3 4 5 6
1 Laporan Hasil Pengawasan Laporan 115 114 99,13%1 LHP Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan Laporan 18 18 100,00%2 Surat kepala Perwakilan BPKP kepada Pemda,menyampaikan rekomendasi hasil asistensi danpenilaian maturitas penyelenggaraan SPIP diProvinsi/Kab/Kota
Surat 8 8 100,00%
1 LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan Laporan 15 15 100,00%2 Surat kepala perwakilan BPKP kepada Pemda,menyampaikan rekomendasi hasil bimtek danpenilaian kapabilitas APIP di Provinsi/Kab/Kota Surat 14 14 100,00%
1 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen PerwakilanBPKP laporan 80 80 100,00%1 Terlaksananya rehabilitasi berat rumah negaraperwakilan BPKP m2 140 140 100,00%
Sasaran Kegiatan 1. Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam
Sasaran Kegiatan 2. Termanfaatkannya Aset secara optimal
A. PROGRAM PENGAWASAN INTERN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA DAN PEMBANGUNANNASIONAL SERTA PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
B. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BPKP
Sasaran Kegiatan 1. Terlaksananya monitoring evaluasi atas program prioritas yang dilaksanakan di
Sasaran Kegiatan 2. Terlaksananya asistensi dan penilaian untuk meningkatkan level maturitas
Sasaran Kegiatan 3. Terlaksananya Bimtek dan penilaian kapabilitas APIP di Provinsi/Kota/Kab
Lampiran 3
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN SELATANPERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA SASARAN PROGRAM TAHUN 2016 DAN 2017
INDIKATOR KINERJA SatuanCapaian
2016Capaian
2017Kenaikan/
(Penurunan)
1 1.1 Perbaikan tatakelola, manajemenrisiko, dan pengendalian internpengelolaan program nasional % 126,98 107,53 (19,45)1.2 Persentase tindak lanjut rekomendasitata kelola, manajemen risiko danpengendalian intern korporasi % 100,00 181,82 81,82
2 Meningkatnya Efektivitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian2.1 Persentase hasil pengawasankeinvestigasian yang dimanfaatkan dipersidangan % - 103,45 Tidak dapatdibandingkan2.2 Persentase hasil pengawasankeinvestigasian yang dimanfaatkanoleh APH % 166,67 142,86 (23,81)2.3 Persentase hasil pengawasankeinvestigasian yang dimanfaatkanoleh K/L/P/K % - 166,67 Tidak dapatdibandingkan2.4 Persentase hasil audit penyesuaianharga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K % - - -2.5 Persentase hasil audit klaim yangdimanfaatkan oleh K/L/P/K % - 0,00 Tidak dapatdibandingkan3 Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunan nasional3.1 Persentase penyelesaian hambatankelancaran pembangunan % - - -4 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam pencegahan korupsi4.1 Persentase K/L/P/K yangmengimplementasikan FCP (termasukFRA) % - 200,00 Tidak dapatdibandingkan5 Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi5.1 Persentase Komunitas Pembelajar AntiKorupsi (KPAK) yangmengimplementasikan sistempengaduan masyarakat
% - 166,67 Tidak dapatdibandingkan6 Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi6.1 Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi(level 3) % - 100,00 Tidak dapatdibandingkan6.2 Maturitas SPIP PemerintahKabupaten/kota (level 3) % 102,60 198,52 95,926.3 Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi(level 2) % - - -6.4 Maturitas SPIP PemerintahKabupaten/kota (level 2) % - 124,06 Tidak dapatdibandingkan
A. Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara Dan Pembangunan NasionalSerta Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
SASARANPROGRAM
Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi
Halaman 1 - 2
Lampiran 3
INDIKATOR KINERJA SatuanCapaian
2016Capaian
2017Kenaikan/
(Penurunan)SASARAN
PROGRAM6.5 Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi(level 1) % - - -6.6 Maturitas SPIP PemerintahKabupaten/kota (level 1) % - 200,00 Tidak dapatdibandingkan6.7 Persentase BUMD yang kinerjanyaminimal berpredikat baik dari BUMDyang dibina % 147,92 128,21 (19,71)6.8 Presentase BLUD yang kinerjanyaminimal baik dari BLUD yang dibina % 172,41 166,67 (5,74)7 Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda7.1 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi(Level 3) % - 100,00 Naik dari level 2ke 37.2 Kapabilitas APIP PemerintahKabupaten/Kota(Level 3) % 102,53 121,45 18,927.3 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi(Level 2) % 100,00 - Naik dari level 2ke 37.4 Kapabilitas APIP PemerintahKabupaten/Kota(Level 2) % 100,00 113,15 13,157.5 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi(Level 1) % - - -7.6 Kapabilitas APIP PemerintahKabupaten/Kota (Level 1) % 186,01 - Naik dari level 1ke 2
1 1.1 Persepsi Kepuasan Layanan (skalalikert 1-10) 7 113,21 114,29 1,08B. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKPTersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama
Halaman 2 - 2
Lampiran 4.A
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN SELATANRINCIAN OUTPUT TAHUN 2017
A. Laporan Hasil Pengawasan
No SatuanOutput
Nomor Output TanggalOutput
Bidang Surat TugasPendukung
Tanggal SuratTugas
Uraian Surat Tugas
1 Laporan LPM-24; LPM-26;LPM-27; LPM-25;
LPM-23
07/02/2017 IPP ST-45 27/01/2017 Monitoring Program Prioritas Pembangunan Nasional pada K/L MitraBidang Kesra 2
2 Laporan LHA-135 03/05/2017 IPP ST-210 29/03/2017 Audit atas Laporan Keuangan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)/ National Slum Upgrading Program (NSUP) / Loan IBRD 8213 IDProvinsi Kalimantan Selatan
3 Laporan LAI-136 03/05/2017 IPP ST-209 29/03/2017 Audit atas Laporan Keuangan Nasional Program for CommunityEmpowerment in Rural Areas 2012-2015 (PembiayaanPendampingan Desa TA 2016) Loan IBRD no. 8217 ID
4 Laporan LAI-125 26/04/2017 IPP ST-211 29/03/2017 Audit atas Laporan Keuangan Third Water Supply and Sanitation forLow Income Communities Project (WSLIC-3)/ PAMSIMAS) (Loan ID8259)
5 Laporan LAK-166 18/05/2017 IPP ST-217 30/03/2017 Audit kinerja atas Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun2016 pada Kementerian Kesehatan 1
6 Laporan LAK-168 24/05/2017 IPP ST-218 30/03/2017 Audit kinerja atas Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun2016 pada Kementerian Kesehatan 2
7 Laporan LAK-169 24/05/2017 IPP ST-204 29/03/2017 Audit kinerja atas Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun2016 pada Kementerian Kesehatan 3
8 Laporan LPM-307;LPM-304
15/09/2017 IPP ST-492 21/08/2017 Monitoring dan Evaluasi Program BOS Kemendikbud dan Guru NonPNSD SMA/SMK Tahun 2017 pada Provinsi Kalimantan Selatan(Sampel Kab/Kota A)
9 Laporan LPM-370 16/10/2017 IPP ST-606 06/10/2017 Monitoring Kegiatan Prioritas KSP pada Kementerian Pertanian, KKPdan Kementerian ESDM (B3)
10 Laporan LATT-141;LATT-143
05/05/2017 IPP ST-212 29/03/2017 Joint Audit Kinerja Perguruan Tinggi Negeri pada Kemenristekdikti
11 Laporan LHA-318 20/09/2017 IPP ST-489 21/08/2017 Audit Operasional Aksesibilitas dan Mutu Pelayanan PendidikanAgama Tahun 2016 pada Kemenag
Halaman 1 - 8
Lampiran 4.A
No SatuanOutput
Nomor Output TanggalOutput
Bidang Surat TugasPendukung
Tanggal SuratTugas
Uraian Surat Tugas
12 Laporan LHM-295 06/09/2017 IPP ST-467 04/08/2017 Pengawasan Prioritas Pembangunan Nasional Bidang KedaulatanPangan (Benih, Pupuk, Irigasi, Alsintan, Perluasan lahan, SapiIndukan)
13 Laporan LPM-371 16/10/2017 IPP ST-619 09/10/2017 Monitoring Kegiatan Prioritas KSP pada Kementerian Pertanian, KKPdan Kementerian ESDM (B6)
14 Laporan LAO-313 19/09/2017 IPP ST-478 16/08/2017 Joint Audit Pengelolaan Dana Pencegahan Bencana dan Dana SiapPakai (DSP) pada BNPB
15 Laporan LHE-415 17/11/2017 IPP ST-668 25/10/2017 Audit Kinerja atas Program Keluarga Berencana (KB) di BadanKependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
16 Laporan LAK-291 31/08/2017 IPP ST-456 03/08/2017 Audit kinerja atas Aksesibilitas dan Mutu pelayanan kesehatanProgram Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di DTPK Tahun 2016pada Kementerian Kesehatan 1
17 Laporan LAK-285 22/08/2017 IPP ST-457 03/08/2017 Audit kinerja atas Aksesibilitas dan Mutu pelayanan kesehatanProgram Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di DTPK Tahun 2016pada Kementerian Kesehatan 2
18 Laporan LATT-301 14/09/2017 IPP ST-488 21/08/2017 Audit Tujuan Tertentu atas Ketepatan Sasaran Penerima PKH danKomplementarisnya tahun 2017 di Kabupaten/Kota
19 Laporan LPM-366 13/10/2017 IPP ST-602 06/10/2017 Monitoring Lapangan atas Program dan Kegiatan Pemantauan KSPB09 pada 2 Kementerian (Perhubungan dan PUPR)
20 Laporan LPM-367 13/10/2017 IPP ST-605 06/10/2017 Monitoring Program Prioritas Pembangunan Nasional pada K/L MitraBidang Kesra 1
21 Laporan LHM-365 13/10/2017 IPP ST-607 06/10/2017 Monitoring Kegiatan Prioritas KSP pada Kementerian Pertanian, KKPdan Kementerian ESDM (B9)
22 Laporan LHR-311 19/09/2017 IPP ST-526 04/09/2017 Pengawasan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri padaKementerian/Lembaga/BUMN/D/Pemprov/Pemkab/Pemkot
23 Laporan LEV-282 18/08/2017 IPP ST-472 07/08/2017 Pengawasan Prioritas Pembangunan Nasional Bidang Kemaritimandan Kelautan
24 Laporan LHE-519 21/12/2017 IPP ST-748 27/11/2017 Pengawasan Prioritas Pembangunan Nasional Bidang KedaulatanEnergi
Halaman 2 - 8
Lampiran 4.A
No SatuanOutput
Nomor Output TanggalOutput
Bidang Surat TugasPendukung
Tanggal SuratTugas
Uraian Surat Tugas
25 Laporan LBA-460 08-Des-17 APD 623 10/10/2017 Bimbingan Teknis Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah pada Kabupaten Tanah Laut
26 Laporan LHR-419 21/11/2017 APD 597 05/10/2017 Reviu Pengadaan Barang dan Jasa Tahap Penandatanganan KontrakPekerjaan Rehabilitasi Jalan Melayu V, Pematang Baru KecamatanMartapura pada BPBD Kabupaten Banjar
27 Laporan LAK-262 31/07/2017 APD 391 20/06/2017 Audit Kinerja Bidang Pendidikan pada Pemerintah Kabupaten BanjarTahun 2016
28 Laporan LAK-265 31/07/2017 APD 382 16/06/2017 Audit Kinerja Bidang Kesehatan pada Pemerintah KabupatenTabalong Tahun 2016
29 Laporan LHE-463;LHE-466;LHE-467;LHE-464;
LHE-465
11/12/2017 APD 537 07/09/2017 Kegiatan Kompilasi Hasil Evaluasi Kinerja PenyelenggaraanPemerintah Daerah (EKPPD) pada Pemerintah Kabupaten/Kota diProvinsi Kalimantan Selatan
30 Laporan LAP-451 30/11/2017 APD 651 20/10/2017 Pemetaan atas Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah meliputiPemanfaatan Aset, Bangun Serah Guna, Bangun Guna Serah, danPembangunan Infrastruktur yang Masih Berjalan ke Wilayah ProvinsiKalimantan Selatan
31 Laporan LHE-217 22/06/2017 APD 256 21/04/2017 Evaluasi Potensi Pendapatan Asli (PAD) dan Pemetaan PemeriksaanPajak Daerah Tahun 2017 pada Kota Banjarbaru
32 Laporan LEV-215 21/06/2017 APD 255 21/04/2017 Evaluasi Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan PemetaanPemeriksaan Pajak Daerah Tahun 2017 pada Pemko Banjarmasin
33 Laporan LATT-118LATT-147
21/04/2017 APD 182 23/03/2017 Verifikasi Output DAK Fisik Reguler Reimbursement Bid.Infrastruktur TA 2016 pada Pemko Banjarbaru
34 Laporan LATT-117LATT-146
21/04/2017 APD 183 23/03/2017 Verifikasi Output DAK Fisik Reguler Reimbursement Bid.Infrastruktur TA 2016 pada Pemko Banjarmasin
35 Laporan LATT-121LATT-150
21/04/2017 APD 188 23/03/2017 Verifikasi Output DAK Fisik Reguler Reimbursement Bid.Infrastruktur TA 2016 pada Pemkab. HSS
36 Laporan LATT-119LATT-148
21/04/2017 APD 187 23/03/2017 Verifikasi Output DAK Fisik Reguler Reimbursement Bid.Infrastruktur TA 2016 pada Pemkab. Balangan
37 Laporan LATT-120LATT-149
21/04/2017 APD 189 23/03/2017 Verifikasi Output DAK Fisik Reguler Reimbursement Bid.Infrastruktur TA 2016 pada Pemkab. HSU
38 Laporan LATT-123LATT-152
21/04/2017 APD 186 23/03/2017 Verifikasi Output DAK Fisik Reguler Reimbursement Bid.Infrastruktur TA 2016 pada Pemkab. Barito Kuala
Halaman 3 - 8
Lampiran 4.A
No SatuanOutput
Nomor Output TanggalOutput
Bidang Surat TugasPendukung
Tanggal SuratTugas
Uraian Surat Tugas
39 Laporan LATT-122LATT-151
21/04/2017 APD 185 23/03/2017 Verifikasi Output DAK Fisik Reguler Reimbursement Bid.Infrastruktur TA 2016 pada Pemkab. Tanah Bumbu
40 Laporan LBA-499 18/12/2017 APD 706 13/11/2017 Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) padaPemerintah Kabupaten HST Th. 2017
41 Laporan LBA-531 22/12/2017 APD 702 10/11/2017 Bimbingan Teknis Peningkatan Level Maturitas Sistem PengendalianIntern (SPIP) pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Th. 2017
42 Laporan LBA-538 22/12/2017 APD 777 08/12/2017 Bimtek Penilaian Risiko dalam Rangka Peningkatan Level MaturitasPenyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
43 Laporan LBA-537 22/12/2017 APD 744 22/11/2017 Bimbingan Teknis Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SistemPengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Pemerintah KotaBanjarbaru
44 Laporan LAP-447 30/11/2017 APD 692 07/11/2017 Melaksanakan Workshop Penyusunan Saldo Awal dan BMD 2017dalam rangka Perubahan SOPD pada tanggal 10 November 2017
45 Laporan LEV-435 29/11/2017 APD 618 06/10/2017 Evaluasi Dana Alokasi Khusus Tambahan Usulan Daerah (DAK TUD)Tahun 2015 Kabupaten Hulu Sungai Utara (D)
46 Laporan LEV-436 29/11/2017 APD 617 06/10/2017 Evaluasi DAK Tambahan Usulan Daerah (TUD)Tahun 2015 KabupatenHulu Sungai Selatan (C)
47 Laporan APD 615 06/10/2017 Evaluasi Dana Alokasi Khusus Tambahan Usulan Daerah (DAK TUD)Tahun 2015 pada Pemerintah Kabupaten Banjar (B)
48 Laporan LEV-434LEV-433
29/11/2017 APD 616 06/10/2017 Evaluasi Dana Alokasi Khusus Tambahan Usulan Daerah (DAK TUD)Tahun 2015 pada Pemerintah Kota Banjarbaru (A)
49 Laporan LEV-393LEV-394
03/11/2017 APD 677 30/10/2017 Evaluasi atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Th 2017 danSilpa Dana Desa Th 2016 sampai dengan Triwulan III Th. 2017
50 Laporan LEV-390LEV-395
03/11/2017 APD 676 30/10/2017 Evaluasi atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Th 2017 danSilpa Dana Desa Th 2016 sampai dengan Triwulan III Th. 2017
51 Laporan LEV-397LEV-398
03/11/2017 APD 678 30/10/2017 Evaluasi atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Th 2017 danSilpa Dana Desa Th 2016 sampai dengan Triwulan III Th. 2017
Halaman 4 - 8
Lampiran 4.A
No SatuanOutput
Nomor Output TanggalOutput
Bidang Surat TugasPendukung
Tanggal SuratTugas
Uraian Surat Tugas
52 Laporan APD 637 17/10/2017 Reviu Penyerapan Anggaran Pengadaan Barang/Jasa, Penyaluran danPenggunaan Dana Desa Triwulan III Th. 2017
53 Laporan LBA-328 26-Sep-17 APD 455 03/08/2017 Bimbingan Teknis Reviu RKA pada Inspektorat Kabupaten HuluSungai Selatan
54 Laporan LBA-54 06-Mar-17 APD 26 17/01/2017 Pendampingan Persiapan Penyusunan LKPD pada PemerintahKabupaten HST Tahun 2016
55 Laporan LBA-63 20-Mar-17 APD 31 18/01/2017 Pendampingan Persiapan Penyusunan LKPD Kota Banjarbaru Tahun2016
56 Laporan LBA-223 22/06/2017 APD 184 23/03/2017 Pendampingan Reviu LKPD TA 2016 pada Pemkab. Tapin57 Laporan LBA-234 22/06/2017 APD 228 04/04/2017 Pengelolaan dan Kompilasi LKPD serta Analisis Kinerja Keuangan
Pemda se Wilayah Prov. Kalsel Tahun 2016 (unaudited)
58 Laporan LBA-231 22/06/2017 APD 298 05/05/2017 Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dengan AplikasiSiskeudes pada Kabupaten Hulu Sungai Selatan
59 Laporan LEV-277LEV-276LEV-279
08/08/201708/08/201714/08/2017
APD 420 14/07/2017 Evaluasi Penggunaan Dana Desa sampai dengan Triwulan II Tahun2017 dan Silpa Dana Desa Tahun 2016 Kabupaten Hulu SungaiTengah
60 Laporan LEV-267LEV-268LEV-278
04/08/201704/08/201711/08/2017
APD 419 14/07/2017 Evaluasi Penggunaan Dana Desa sampai dengan Triwulan II Tahun2017 dan Silpa Dana Desa Tahun 2016 Kabupaten Hulu SungaiSelatan
61 Laporan LR-400 06/11/2017 AN ST-593 3 Oktober2017
Reviu Peningkatan Produksi dan Distribusi Benih (Padi, Jagung,Kedelai) pada PT Pertani (Persero) Kanwil Kalsel tahun 2016 danSemester I Tahun 2017
62 Laporan LEV-264 31/07/2017 AN ST-429 18 Juli 2017 Evaluasi Program Ketahanan Energi Triwulan II (PembangunanTransmisi Kayu Tangi Barikin) pada UIP Kalbagteng PT. PLN (Persero)
63 Laporan LR-369 13/10/2017 AN ST-588 29/09/2017 Evaluasi Program Ketahanan Energi Triwulan IV (PembangunanTransmisi Kayutangi Barikin) pada UIP Kalbagteng PT PLN (Persero))
64 Laporan LEV-173 30/05/2017 AN ST-202 29/03/2017 Evaluasi Kinerja PDAM Bandarmasih65 Laporan LEV-129 28/04/2017 AN ST-139 07/03/2017 Evaluasi Kinerja PDAM Intan Banjar66 Laporan LEV-158 10/05/2017 AN ST-225 04/04/2017 Evaluasi Kinerja PDAM Kabupaten Tanah Laut67 Laporan LEV-130 28/04/2017 AN ST-140 07/03/2017 Evaluasi Kinerja PDAM Kabupaten Tanah Bumbu68 Laporan LEV-193 13/06/2017 AN ST-286 28/04/2017 Evaluasi Kinerja PDAM Kabupaten Kotabaru
Halaman 5 - 8
Lampiran 4.A
No SatuanOutput
Nomor Output TanggalOutput
Bidang Surat TugasPendukung
Tanggal SuratTugas
Uraian Surat Tugas
69 Laporan LEV-138 03/05/2017 AN ST-200 27/03/2017 Evaluasi Kinerja PDAM Kabupaten Tapin70 Laporan LEV-172 30/05/2017 AN ST-264 25/04/2017 Evaluasi Kinerja PDAM Kabupaten Hulu Sungai Selatan71 Laporan LEV-199 16/06/2017 AN ST-288 28/04/2017 Evaluasi Kinerja PDAM Kabupaten Hulu Sungai Tengah72 Laporan LEV-137 03/05/2017 AN ST-137 07/03/2017 Evaluasi Kinerja PDAM Kabupaten Hulu Sungai Utara73 Laporan LEV-139 03/05/2017 AN ST-138 07/03/2017 Evaluasi Kinerja PDAM Kabupaten Tabalong74 Laporan LEV-174 30/05/2017 AN ST-287 28/04/2017 Evaluasi Kinerja PDAM Kabupaten Balangan75 Laporan LEV-167 23/05/2017 AN ST-201 29/03/2017 Evaluasi Kinerja PDAM Kabupaten Barito Kuala76 Laporan LEV-345 03/10/2017 AN ST-497 21/08/2017 Evaluasi Kinerja PD Pengelolaan Air Limbah Kota Banjarmasin
77 Laporan LBA-45 28/02/2017 AN ST-53 31/01/2017 Bimtek SIA BLUD - RSUD H.Damanhuri Barabai78 Laporan LBA-52 06/03/2017 AN ST-77 09/02/2017 Bimtek SIA dan Billing System PDAM - Tanah Laut79 Laporan LBA-60 14/03/2017 AN ST-64 02/02/2017
Bimtek Sistem Pengendalian Intern BUMD - PDAM Bandarmasih
80 Laporan LBA-281 16/08/2017 AN ST-428 18/07/2017 Asistensi Penyusunan Kajian Analisis BEP (Break Event Point) padaPD. PAL Kota Banjarmasin
81 Laporan LR-441 30/11/2017 AN ST-703 10/11/2017 Reviu atas Laporan Verifikasi Hibah Air Minum APBN Tahun 2017pada Kabupaten Hulu Sungai Utara
82 Laporan LEV-287 23/08/2017 AN ST-408 05/07/2017 Evaluasi Kinerja BLUD RSUD Balangan83 Laporan LEV-286 23/08/2017 AN ST-407 05/07/2017 Evaluasi Kinerja BLUD RSUD H. Damanhuri Barabai84 Laporan LEV-479 14/12/2017 Investigasi ST-662 24/10/2017 Penilaian Risiko Kecurangan (FRA) pada Proyek Pengembangan
Bandar Udara Syamsuddin Noor85 Laporan LHE-480;
LHE-481;LHE-482
14/12/2017 Investigasi ST-735;ST-736;ST-738
21/11/2017 Evaluasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di BidangPerijinan dan Penanaman Modal Provinsi Kalsel Tahun 2016 dan2017;Evaluasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di BidangPerijinan dan Penanaman Modal di Kota Banjarbaru Tahun 2016 dan2017;Evaluasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di BidangPerijinan dan Penanaman Modal Kab. Banjar Tahun 2016 dan 2017
86 Laporan LAINV-131 28/04/2017 Investigasi ST-93 16/02/2017 Audit Investigatif atas Pekerjaan Pembuatan Jalan Usaha Tani,Pengaspalan dan Jembatan di Balai Penelitian Pertanian Lahan RawaBanjarbaru TA.2015
Halaman 6 - 8
Lampiran 4.A
No SatuanOutput
Nomor Output TanggalOutput
Bidang Surat TugasPendukung
Tanggal SuratTugas
Uraian Surat Tugas
87 Laporan LAINV-186 07/06/2017 Investigasi ST-114 21/02/2014 Audit Investigatif atas Dana BOS di MTsN Batu Benawa Kab.HSTTA.2015 s.d 2016
88 Laporan LAINV-188 07/06/2017 Investigasi ST-158 09/03/2017 Audit Investigatif atas dana desa yang bersumber dari APBN dandana Gapura di desa Wonorejo Kab. Kotabaru
89 Laporan SR-116 20/04/2017 Investigasi ST-103 20/02/2017 Audit PKKN atas Dugaan Tipikor Pembangunan Ruang Kelas Baru(RKB) AT-TIN Murakarta pada Dinas Pendidikan Kab.HST TA.2013
90 Laporan LAINV-320 22/09/2017 Investigasi ST-321 16/05/2017 Audit Investigatif Pengelolaan Dana BOS pada SMAN1 Pelaihari TA2015 dan 2016
91 Laporan SR-160 12/05/2017 Investigasi ST-157 09/03/2017 Audit dalam rangka PKKN atas Tipikor dalam penyaluran dana BOSDApada Disdikbud Kab. Kotabaru TA. 2015
92 Laporan SR-163 18/05/2017 Investigasi ST-156 09/03/2017 Audit dalam rangka PKKN atas kegiatan Prasarana dan SaranaPertanian (PSP) TA.2013 di Kab. Tabalong
93 Laporan SR-213/PW16/5/2017
21/06/2017 Investigasi ST-290 02/05/2017 Audit dalam rangka PKKN tentang Perkara Parkir Pasar Ulin RayaKota Banjarbaru Periode 2010 - 2015
94 Laporan LKA-15 19/01/2017 Investigasi ST-8 09/01/2017 PKA atas Dugaan Penyimpangan Pengelolaan dan PenatausahaanKredit Macet pd PD.BPR Tapin Tengah Thn.2009 s.d.2013 terdakwaHasan Supiani,S.AP
95 Laporan ND-4/INV/I/2017 16/01/2017 Investigasi ST-9 10/01/2017 PKA atas Dugaan Tipikor Pembangunan Bangsal Bedah dan PenyakitDalam tahap 1 RSUD H.Hasan Basry Kandangan Thn.2007-2008
96 Laporan LKA-18 25/01/2017 Investigasi ST-18 13/01/2017 PKA atas Dugaan Penyelewengan Dana Hibah Pemilihan KepalaDaerah Gubernur dan Wagub Kalsel Thn.2015 terdakwa ZamilahAransyah
97 Laporan ND-12/INV/II/2017
06/02/2017 Investigasi ST-42 26/01/2017 PKA atas Dugaan Tipikor Penggunaan Dana dan PertanggungjawabanKeuangan Angg.KPU Kab.Banjar TA.2013
98 Laporan LKA-22 07/02/2017 Investigasi ST-48 30/01/2017 PKA atas Pekerjaan Peningktn Jalan Siayuh-Tanjung Sari di Dinas BinaMarga dan SDA Kab.Kotabaru TA.2014
99 Laporan LKA-30 10/02/2017 Investigasi ST-63 02/02/2017 PKA atas Kasus Penyimpangan Pengadaan dan Pemasangan JaringanPipa Air Limbah PD PAL Kota Banjarmasin TA.2014
100 Laporan LKA-92 07/04/2017 Investigasi ST-169 17/03/2017 PKA Sidang a.n. terdakwa Sudirman Ishaka101 Laporan LKA-91 07/04/2017 Investigasi ST-195 27/03/2017 PKA Sidang a.n. terdakwa Ilman Huda, SE102 Laporan LKA-104 13/04/2017 Investigasi ST-236 07/04/2017 PKA Sidang an. Terdakwa Achmad Noordiansyah
Halaman 7 - 8
Lampiran 4.A
No SatuanOutput
Nomor Output TanggalOutput
Bidang Surat TugasPendukung
Tanggal SuratTugas
Uraian Surat Tugas
103 Laporan LKA-128 27/04/2017 Investigasi ST-237 10/04/2017 PKA Sidang an. Terdakwa M. Riduan, S.Sos, M.Hum104 Laporan LS-444 30/11/2017 Investigasi ST-663 24/10/2017 Sosialisasi Pengembangan Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi pada
Pemerintah Kota Banjarbaru105 Laporan ND-
31/INV/III/201731/03/2017 Investigasi ST-170 21/03/2017 Forum Investigasi Tahun 2017 di Jakarta
106 Laporan LDA-164 18/05/2017 Investigasi ST-109 20/02/2017 Sosialisasi dan Diagnostic Assesment FCP pada RSUD H.BadaruddinTanjung
107 Laporan LDA-260 26/07/2017 Investigasi ST-351 30/05/2017 Sosialisasi dan Diagnostic Assesment FCP pada PD PAL KotaBanjarmasin
108 Laporan LEV-321 22/09/2017 Investigasi ST-425 14/07/2017 Penilaian Risiko Kecurangan (FRA) dalam Pengelolaan KeuanganDaerah Pada Pemprov Kalsel
109 Laporan LAINV-323 22/09/2017 Investigasi ST-324 17/05/2017 Audit Investigatif atas Pengelolaan APBDes Desa Ambungan Kec.Pelaihari Kab. Tala TA 2015 dan 2016
110 Laporan LHAI-412 09/11/2017 Investigasi ST-327 18/05/2017 Audit Investigatif atas Pengelolaan APBDes Desa Kunyit Kec. BajuinKab. Tala TA 2015 dan 2016
111 Laporan LHAI-389 31/10/2017 Investigasi ST-426 17/07/2017 Audit Investigatif atas Pengelolaan APBDes Desa Baruh Jaya Kab. HSSTA 2015 dan 2016
112 Laporan LKA-140 05/05/2017 Investigasi ST-267 25/04/2017 PKA Sidang an. Terdakwa Syahruni113 Laporan ND-
57a/INV/VI/201722/06/2017 Investigasi ST-322 16/05/2017 PKA Penyidik kasus Pembagian Tanah Milik Dinas Perkebunan Prov.
Kalsel di Desa Maburai Kab. Tabalong Tahun 2003 s.d. 2005
114 Laporan LHK-511 19/12/2017 Investigasi ST-737 21/11/2017 Kajian Risiko Fraud dan Hambatan dalam PerkembanganInfrastruktur Ketenagalistrikan oleh PT. PLN (Persero)
Halaman 8 - 8
Lampiran 4.B
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN SELATANRINCIAN OUTPUT TAHUN 2017
B. LHP Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan
NoSatuanOutput
Nomor OutputTanggalOutput
BidangSurat TugasPendukung
Tanggal SuratTugas
Uraian Surat Tugas
1 Laporan LEV-94 07/04/2017 APD 25 17/01/2017 Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten TapinTahun 2017
2 Laporan LEV-106 13/04/2017 APD 28 17/01/2017 Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah KabupatenTabalong Tahun 2017
3 Laporan LEV-105 13/04/2017 APD 32 18/01/2017 Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten HSUTahun 2017
4 Laporan LEV-107 13/04/2017 APD 27 17/01/2017 Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah KabupatenBarito Kuala Tahun 2017
5 Laporan LEV-112 20/04/2017 APD 22 16/01/2017 Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah KabupatenBalangan Tahun 2017
6 Laporan LBA-496 18/12/2017 APD 624 11/10/2017 Reassessment Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem PengendalianIntern Pemerintah (SPIP) pada Pemerintah Kabupaten HSU Th 2017 (6)
7 Laporan LBA-532 22/12/2017 APD 654 23/10/2017 Re-assessment Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada PemerintahKabupaten Tabalong Th. 2017
8 Laporan LBA-536 22/12/2017 APD 719 15/11/2017 Asistensi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada PemerintahKabupaten Balangan
9 Laporan LAP-418 21/11/2017 APD 574 27/09/2017 Sarasehan Percepatan Implementasi Aplikasi SISKEUDES10 Laporan LBA-452 30/11/2017 APD 693 08/11/2017 Melaksanakan Kegiatan Workshop SIMDA Perencanaan se-Provinsi
Kalimantan Selatan pada tanggal 10 November 201711 Laporan LBA-501 18/12/2017 APD 305 10/05/2017 Asistensi Identifikasi Risiko Dalam Rangka Peningkatan Level Maturitas
Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Tapin12 Laporan LMR-254 18/07/2017 APD 314 16/05/2017 Asistensi Penilaian Risiko (Identifikasi dan Analisis Risiko) Dalam Rangka
Peningkatan Level Maturitas SPIP pada Pemerintah Kabupaten Tabalong
13 Laporan LBA-382 27/10/2017 APD 393 21/06/2017 Asistensi Penilaian Risiko (Identifikasi dan Analisis Risiko) Dalam RangkaPeningkatan Level Maturitas SPIP pada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu
Halaman 1 - 2
Lampiran 4.B
NoSatuanOutput
Nomor OutputTanggalOutput
BidangSurat TugasPendukung
Tanggal SuratTugas
Uraian Surat Tugas
14 Laporan LMR-380 26/10/2017 APD 534 05/09/2017 Asistensi Penilaian Risiko dalam Rangka Peningkatan Level MaturitasPenyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
15 Laporan LBA-462 11/12/2017 APD 542 08/09/2017 Bimbingan Teknis Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP padaPemerintah Kabupaten HSU
16 Laporan LBA-461 11/12/2017 APD 533 05/09/2017 Bimtek Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah KotaBanjarbaru Tahun 2017
17 Laporan LBA-533 22/12/2017 APD 635 17/10/2017 Bibingan Teknis Aktivitas Pengendalian pada 8 (delapan) SOPD di LingkunganPemerintah Kabupaten Tabalong
18 Laporan LBA-513 20/12/2017 APD 718 15/11/2017 Bimbingan Teknis Penilaian Risiko dalam Rangka Peningkatan Level MaturitasPenyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Balangan Th 2017
Halaman 2 - 2
Lampiran 4.C
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN SELATANRINCIAN OUTPUT TAHUN 2017
NoSatuanOutput
Nomor Output Tanggal Output Bidang Perihal Surat
1 Surat S-2548/PW16/3/2017
07/11/2017 APD Atensi Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) PadaPemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2017
2 Surat S-2550/PW16/3/2017
07/11/2017 APD Atensi Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) PadaPemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2017
3 Surat S-2555/PW16/3/2017
07/11/2017 APD Atensi Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) PadaPemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017
4 Surat S-2554/PW16/3/2017
07/11/2017 APD Atensi Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) PadaPemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2017
5 Surat S-2556/PW16/3/2017
07/11/2017 APD Atensi Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) PadaPemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2017
6 Surat S-2549/PW16/3/2017
07/11/2017 APD Atensi Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) PadaPemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017
7 Surat S-2553/PW16/3/2017
07/11/2017 APD Atensi Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) PadaPemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017
8 Surat S-2552/PW16/3/2017
07/11/2017 APD Atensi Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) PadaPemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2017
C. Surat kepala Perwakilan BPKP kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil asistensi dan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kab/Kota
Lampiran 4.D
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN SELATANRINCIAN OUTPUT TAHUN 2017
D. LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan
NoSatuanOutput
Nomor OutputTanggalOutput
BidangSurat TugasPendukung
TanggalSurat Tugas
Uraian Surat Tugas
1 Laporan LBA-176 30/05/2017 P3APIP ST-271 26/4/2017 Monitoring AOI Peningkatan Kapabilitas APIP Inspektorat Kota Banjarmasin
2 Laporan LAP-505 19/12/2017 P3APIP ST-749 27/11/2017 QA PK APIP pada Inspektorat Kabupaten Barito Kuala3 Laporan LAP-484 12/12/2017 P3APIP ST-743 22/11/2017 QA PK APIP pada Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu4 Laporan LBA-185 07/06/2017 P3APIP ST-274 25/4/2017 Monitoring AOI Peningkatan Kapabilitas APIP Inspektorat Kab Banjar
5 Laporan LBINAPIP-324 25/09/2017 P3APIP ST-501 22/8/2017 Bimtek Peningkatan Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten TanahLaut
6 Laporan LBINAPIP-300 12/09/2017 P3APIP ST-523 31/8/2017 Bimtek Peningkatan Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Balangan
7 Laporan LAP-525 22/12/2017 P3APIP ST-812 12/12/2017 Quality Assurance Peningkatan Kapabilitas APIP pada InspektoratKabupaten Hulu Sungi Utara
8 Laporan LAP-44 24/02/2017 P3APIP ST-51 30/1/2017 Quality Assurance Peningkatan Kapabilitas APIP pada InspektoratKabupaten Hulu Sungai Selatan
9 Laporan LBIN APIP-126 26/4/2017 P3APIP ST-161 13/3/2017 Quality Assurance Peningkatan Kapabilitas APIP pada InspektoratKabupaten Tapin
10 Laporan LAP-494 18/12/2017 P3APIP ST-767 04/12/2017 Quality Assurance Peningkatan Kapabilitas APIP pada InspektoratKabupaten Tanah Laut
11 Laporan LBA-250 10/7/2017 P3APIP ST-379 15/06/2017 Bimtek Peningkatan Kapabilitas APIP pada Inspektorat Provinsi KalimantanSelatan
12 Laporan LBA-229 12/09/2017 P3APIP ST-475 08/09/2017 Bimbingan Tindak Lanjut Penilaian Kapabilitas APIP pada InspektoratKabupaten Tapin
13 Laporan LBA-207 20/06/2017 P3APIP ST-368 12/06/2017 Bimtek Peningkatan Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten TanahLaut
14 Laporan LBA-184 06/07/2017 P3APIP ST-317 16/5/2017 Bimtek Peningkatan Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten TanahBumbu
15 Laporan LBINAPIP-403 06/11/2017 P3APIP ST-583 29/09/2017 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP pada Inspektorat KotaBanjarbaru
Lampiran 4.E
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN SELATANRINCIAN OUTPUT TAHUN 2017
E. Surat kepala perwakilan BPKP kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil bimtek dan penilaian kapabilitas APIP di Provinsi/Kab/Kota
No Satuan Output Nomor Output Tanggal Output Bidang Perihal Surat1 Surat S-2969/PW16/6/
201719/12/2017 P3APIP Atensi Peningkatan Kapabilitas Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun
20172 Surat S-2796/PW16/6/
201711/12/2017 P3APIP Atensi Peningkatan Kapabilitas Inspektorat Kota Banjarmasin Tahun 2017
3 Surat S-2964/PW16/6/2017
19/12/2017 P3APIP Atensi Peningkatan Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017
4 Surat S-2962/PW16/6/2017
19/12/2017 P3APIP Atensi Peningkatan Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Kotabaru Tahun 2017
5 Surat S-2961/PW16/6/2017
19/12/2017 P3APIP Atensi Peningkatan Kapabilitas Inspektorat Kota Banjarbaru Tahun 2017
6 Surat S-2960/PW16/6/2017
19/12/2017 P3APIP Atensi Peningkatan Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun2017
7 Surat S-2959/PW16/6/2017
19/12/2017 P3APIP Atensi Peningkatan Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017
8 Surat S-2958/PW16/6/2017
19/12/2017 P3APIP Atensi Peningkatan Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Tapin Tahun 2017
9 Surat S-2941/PW16/6/2017
18/12/2017 P3APIP Atensi Peningkatan Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun2017
10 Surat S-2940/PW16/6/2017
18/12/2017 P3APIP Atensi Peningkatan Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Balangan Tahun 2017
11 Surat S-2939/PW16/6/2017
18/12/2017 P3APIP Atensi Peningkatan Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Tabalong Tahun 2017
12 Surat S-2938/PW16/6/2017
18/12/2017 P3APIP Atensi Peningkatan Kapabilitas Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah BumbuTahun 2017
13 Surat S-2937/PW16/6/2017
18/12/2017 P3APIP Atensi Peningkatan Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun2017
14 Surat S-2925/PW16/6/2017
18/12/2017 P3APIP Atensi Peningkatan Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Banjar Tahun 2017
Lampiran 5
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN SELATANRINCIAN PENILAIAN MATURITAS SPIP
NILAI KATEGORI1 2 3 41 Provinsi Kalimantan Selatan 3,00 Terdifinisi2 Kab. Banjar 3,01 Terdifinisi3 Kab. Barito Kuala 2,43 Berkembang4 Kab. Hulu Sungai Selatan 2,38 Berkembang5 Kab. Hulu Sungai Tengah 2,40 Berkembang6 Kab. Hulu Sungai Utara 3,12 Terdifinisi7 Kab. Kota Baru 2,42 Berkembang8 Kab. Tabalong 3,12 Terdifinisi9 Kab. Tanah Laut 2,48 Berkembang10 Kab. Tapin 3,00 Terdifinisi11 Kota Banjar Baru 3,12 Terdifinisi12 Kota Banjarmasin 3,08 Terdifinisi13 Kab. Balangan 3,38 Terdifinisi14 Kab. Tanah Bumbu 3,15 TerdifinisiKesimpulan:Level SPIP Pemda Jumlah dalam %Provinsi dengan level 3 1 100,00%Kab/Kota dengan level 3 8 61,54%Kab/Kota dengan level 2 5 38,46%
NO NAMA PEMDAEVALUASI SPIP
HASIL EVALUASI SPIP
Lampiran 6
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN SELATANPENILAIAN EVALUASI KINERJA BUMD TAHUN 2017
No. Nama BUMD Kategori1 PDAM Bandarmasih SEHAT2 PDAM Intan Banjar SEHAT3 PDAM Kabupaten Tapin KURANG SEHAT4 PDAM Kabupaten Hulu Sungai Selatan KURANG SEHAT5 PDAM Kabupaten Hulu Sungai Tengah SEHAT6 PDAM Kabupaten Hulu Sungai Utara SEHAT7 PDAM Kabupaten Balangan SEHAT8 PDAM Kabupaten Tabalong SEHAT9 PDAM Kabupaten Tanah Laut KURANG SEHAT10 PDAM Bersujud Kabupaten Tanah Bumbu SEHAT11 PDAM Kabupaten Kotabaru SEHAT12 PDAM Kabupaten Barito Kuala SEHAT13 PD Pengelola Air Limbah KURANG SEHAT
Lampiran 7
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN SELATANPENILAIAN EVALUASI KINERJA BLUD TAHUN 2017
No. Nama BLUD Kategori1 RSUD H. DAMANHURI KABUPATEN HULU SUNGAITENGAH CUKUP BAIK2 RSUD BALANGAN KABUPATEN BALANGAN CUKUP BAIK3 RSUD H. A. ABDURRAHMAN NOOR KABUPATEN TANAHBUMBU CUKUP BAIK
Lampiran 8
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN SELATANLAMPIRAN RINCIAN PENILAIAN KAPABILITAS
NO NAMA PEMDA NILAI KATEGORI KETRANGAN1 2 3 4 51 Provinsi Kalimantan Selatan 3 Terintegrasi DC2 Kab. Banjar 3 Terintegrasi DC3 Kab. Barito Kuala 3 Terintegrasi DC4 Kab. Hulu Sungai Selatan 2 Infrastruktur DC5 Kab. Hulu Sungai Tengah 2 Infrastruktur DC6 Kab. Hulu Sungai Utara 3 Terintegrasi DC7 Kab. Kota Baru 2 Infrastruktur DC8 Kab. Tabalong 2 Infrastruktur DC9 Kab. Tanah Laut 3 Terintegrasi DC10 Kab. Tapin 2 Infrastruktur DC11 Kota Banjar Baru 2 Infrastruktur DC12 Kota Banjarmasin 3 Terintegrasi DC13 Kab. Balangan 2 Infrastruktur -14 Kab. Tanah Bumbu 3 Terintegrasi DCKesimpulan:Level SPIP Pemda Jumlah dalam %Provinsi dengan level 3 1 100,00%Kab/Kota dengan level 3 6 46,15%Kab/Kota dengan level 2 7 53,85%