KATA PENGANTAR - e-sakip.kaltaraprov.go.iddengan gizi kurang dan gizi buruk dan masih ada beberapa...

LKjIP | Dinas Kesehatan Prov. Kaltara Tahun 2017

i

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha

Penyayang. Berkat limpahan karunia nikmat-Nya yang tak terhingga kepada

kita, sehingga dapat tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017.

LKjIP Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara disusun

berdasarkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP Dinas

Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara merupakan bentuk

pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah. Laporan ini memuat

rencana pembangunan, tingkat capaian dan realisasi indikator dari sasaran-

sasaran yang terdapat dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi

Kalimantan Utara Tahun 2016-2021. Dalam mengukur capaian sasaran-

sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kesehatan

Provinsi Kalimantan Utara dipilih indikator kinerja utama yang merupakan

ukuran kinerja dan sasaran strategis SKPD.

Pelaksanaan tahun anggaran 2017 merupakan tahun pertama dari

Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021.

Pelaksanaan pembangunan tahun 2017 telah menunjukkan keberhasilan, hal

tersebut berkat buah pikiran dan kerja bersama-sama seluruh stakeholders

pembangunan bidang kesehatan di Kalimantan Utara. Namun demikian kami

menyadari masih dijumpai tantangan dan masalah sehingga masih ada

sasaran yang belum tercapai, tetapi optimisme yang tinggi senantiasa tetap

dimiliki untuk lebih meningkatkan kinerja pada tahun-tahun mendatang.


ii

Kami berharap laporan ini dapat dipergunakan sebagai bahan

penyempurnaan kebijakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

khususnya bidang Kesehatan di Kalimantan Utara.

Tanjung Selor, 20 Februari 2018

Kepala Dinas Kesehatan

Provinsi Kalimantan Utara

Usman, SKM, M.Kes

NIP. 19680817 199312 1 004


iii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan

Provinsi Kalimantan Utara ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas

Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara yang memuat

rencana, capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis.

Sasaran dan indikator kinerja yang dipilih termuat dalam Indikator Kinerja

Utama Instansi Tahun 2016-2021 sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas

Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Tahun 2016-2021, dimana

indikator yang digunakan adalah indikator kinerja utama yang dianggap

mampu mengukur pencapaian sasaran yang dimaksud diantaranya meliputi

Umur Harapan Hidup (UHH), Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian

Bayi (AKB), Angka Kesakitan Malaria, Angka Kesakitan DBD, Prevalensi Balita

dengan gizi kurang dan gizi buruk dan masih ada beberapa indikator kinerja

utama lainnya yang akan dijabarkan pada bab selanjutnya.

Laporan ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan

penyempurnaan kebijakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

khususnya bidang Kesehatan di Kalimantan Utara.


iv

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ............................................................................................................................ i

Ikhtisar Eksekutif .................................................................................................................... iii

Daftar Isi....................................................................................................................................... iv

BAB I PENDAHULUAN

2.1 Gambaran Umum SKPD ..........................................................................................1

2.2 Tugas dan Fungsi .......................................................................................................3

2.3 Sumberdaya Organisasi ..........................................................................................4

2.4 Isu Strategis dan Permasalahan yang dihadapi ..........................................5

2.5 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja..........................................................6

BAB II PERENCANAAN KINERJA

3.2 Strategi dan Kebijakan ............................................................................................1

2.1.1 Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan

Tujuan Pertama ......................................................................................... 10


Tujuan Kedua .............................................................................................. 12


Tujuan Ketiga .............................................................................................. 13


Tujuan Keempat ........................................................................................ 14

3.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2017 ........................................................................ 16


v

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja ............................................................................ 19

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja ......................................................... 22

3.3 Akuntabilitas Anggaran ...................................................................................... 42

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan dan Saran ......................................................................................................... 44


1

B A B I PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 dilaksanakan

berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem

Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya

sebuah kepemerintahan yang baik Good Governance di Indonesia.

Dengan disusunnya LKjIP D2inas Kesehatan Provinsi

Kalimantan Utara Tahun 2017 diharapkan :

1) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara dapat melaksanakan

tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada

peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

2) Menjadi masukan dan umpan balik bagi instansi lain maupun pihak-

pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja.

3) Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas

Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara di dalam pelaksanaan

program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan

masyarakat.

1.1. Gambaran Umum SKPD

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara merupakan unsur

pelaksana Pemerintah daerah di bidang Kesehatan, dipimpin oleh

Kepala Dinas dan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab

kepada Gubernur melalui Sekretaris Provinsi. Tugas Pokok Dinas


2

Kesehatan adalah melaksanakan urusan rumah tangga pemerintah

daerah dan tugas pembantuan di bidang kesehatan. Dalam

melaksanakan tugasnya, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara

memiliki Pegawai sebanyak 62 Orang pada Tahun 2017,

selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1. Kualifikasi Pendidikan Tenaga PNS dan Non PNS Dinas

Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara

No Kualifikasi

Pendidikan

PNS Non PNS Jumlah

1

2

3

4

5

SLTA

Diploma Satu (D1)

Diploma Tiga (D3)

Sarjana (S-1)

Pasca Sarjana (S-2)

1

1

2

22

8

6

-

5

17

-

7

1

7

39

8

Jumlah 34 28 62

Tabel 1.2 Data Pangkat/Golongan Pegawai Dinas Kesehatan

Provinsi Kalimantan Utara

No Pangkat dan Golongan PNS Jumlah

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

II/a Pengatur Muda

II/b Pengatur Muda Tk. I

II/c Pengatur

II/d Pengatur Tk. I

III/a Penata Muda

III/b Penata Muda Tk. I

III/c Penata

III/d Penata Tk. I

IV/a Pembina

IV/b Pembina Tk. I

IV/c Pembina Utama Muda

IV/d Pembina Utama Madya

IV/e Pembina Utama

PTT

1

-

1

1

14

5

7

2

2

1

-

-

-

28

1

-

1

1

14

5

7

2

2

1

-

-

-

28

Jumlah 62 62


3

Tabel 1.3 Data Pejabat Struktural dan Fungsional Pegawai Dinas

Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara

No

Struktural dan

Fungsional

Dinkes

Jumlah

1

2

3

4

5

Eselon II.A

Eselon III.A

Eselon IV.A

Fungsional Kesehatan

Non Struktural/Fungsional

1

3

11

-

19

1

3

11

-

19

Jumlah 34 34

Sumber : Umum dan Kepegawaian Dinkes Kaltara Tahun 2017

1.2. Tugas dan Fungsi

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi

Kalimantan Utara tertuang dalam Peraturan Gubernur Provinsi

Kalimantan Utara Nomor 09 Tahun 2014. Dalam peraturan tersebut,

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara bertugas melaksanakan

urusan Pemerintah Daerah di bidang kesehatan, dengan beberapa

fungsi sebagai berikut :

a) Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kesehatan sesuai

dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku

b) Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan

umum di bidang kesehatan

c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan yang

meliputi bina pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit dan

penyehatan lingkungan, sumber daya kesehatan dan bina

program kesehatan

d) Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan dinas

e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai

dengan tugas dan fungsinya.


4

1.3. Sumberdaya Organisasi

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan

dan Pelayanan Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan

Utara ditunjang dengan rincian struktur organisasi sebagai berikut :

Kepala Dinas :

a. Sekretariat, terdiri dari :

1) Sub-Bagian Perencanaan dan Keuangan

2) Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian

b. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :

1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi

2) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan

3) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga

c. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari :

1) Seksi Surveilans dan Imunisasi

2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

3) Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan

Jiwa

d. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari :

1) Seksi Pelayanan Kesehatan

2) Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan

3) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan

e. UPTD RSUD Tarakan


5

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara

1.4. Isu Strategis dan Permasalahan yang dihadapi

Dari analisis perkembangan dan masalah pembangunan

kesehatan, serta peran Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara

dalam pembangunan kesehatan, dengan memperhatikan

perkembangan dan tantangan dewasa ini, maka yang dihadapi oleh

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara ke depan dan harus

menjadi perhatian adalah :

1) Regulasi bidang kesehatan di Provinsi Kalimantan Utara dinilai

masih sangat lemah dan perlu dibenahi serta ditingkatkan

fungsinya dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan

2) Keterampilan tenaga kesehatan yang belum memadai

3) Jumlah dan jenis tenaga kesehatan belum memenuhi standar

pelayanan fasilitas kesehatan


6

4) Sarana dan prasarana kesehatan dasar dan rujukan yang belum

merata

5) Sosialisasi informasi program dan hasil kegiatan yang belum

maksimal

6) Intensitas beberapa penyakit menular dan tidak menular

semakin meningkat, ada ancaman meningkatnya penyakit lain

7) Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian

Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA), akibat 3T

(Terlambat mengambil keputusan, Terlambat merujuk, dan

Terlambat mendapat penanganan).

1.5. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Sistematika penyajian laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 adalah

sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

1.1. Gambaran Umum SKPD

1.2. Tugas dan Fungsi

1.3. Sumberdaya Organisasi

1.4. Isu Strategis dan Permasalahan yang dihadapi

1.5. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Bab II Perencanaan Kinerja

2.1. Strategi dan Kebijakan

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Bab III Akuntabilitas Kinerja

3.1. Pengukuran Capaian Kinerja

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

3.3. Akuntabilitas Anggaran

Bab IV Penutup

Kesimpulan dan Saran

Lampiran-lampiran


7

B A B II PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara

VISI PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2016 – 2021

Berpadu dalam Kemajemukan untuk Mewujudkan Kaltara 2020

yang Mandiri, Aman dan Damai dengan didukung Pemerintahan

yang Bersih dan Berwibawa

Misi 1 :

Mewujudkan Provinsi

Kalimantan Utara yang

Mandiri

Misi 2 :

Mewujudkan Provinsi


Amana dan Damai

Misi 3 :

Mewujudkan

Pemerintahan Provinsi


Bersih dan Berwibawa

Tujuan yang akan dicapai Dinas Kesehatan untuk mewujudkan Visi dan Misi

Provinsi Kalimantan Utara :

1. Terwujudnya pemeliharaan dan peningkatan sarana pelayanan kesehatan yang

bermutu, terjangkau, berkeadilan dan merata

2. Terwujudnya masyarakat yang berperilaku hidup bersih, sehat dan dinamis

3. Mengembangkan sumber daya kesehatan yang memadai dan berkesinambungan

serta menghindari korupsi, kolusi dan nepotisme

4. Melengkapi sarana dan prasarana kesehatan sampai pada tingkat desa dan

kelurahan, daerah terpencil perbatasan untuk mempermudah akses kesehatan

masyarakat


8

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran

strategis yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai

berikut :

Tabel 2.1 Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Prov. Kalimantan Utara Tahun 2017

No Sasaran

Strategis Indikator Kinerja Satuan

Kondisi

Awal

(2016)

Target

Akhir

(2021)

1 Tercapainya cakupan pelayanan kesehatan, keluarga yang berkualitas

1.1 Umur Harapan Hidup

tahun 73,35 75

1.2 Angka Kematian Ibu

/100.000 KH

110 95

1.3 Angka Kematian Bayi

/1000 KH 20 10

1.4 Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan

% 95 100

2 Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan rujukan di Puskesmas dan Rumah Sakit rujukan

2.1 Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (K4)

% 95 99

2.2 Cakupan pelayanan kesehatan bayi neonates sesuai standar (KN1)

% 90 98

2.3 Cakupan imunisasi (UCI) di Desa / Kelurahan

% 95 99

2.4 Jumlah Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi minimal 18 jenis pelayanan di

% 91 100


9

setiap RS Tipe B dan 12 jenis pelayanan setiap RS Tipe C

3 Menurunnya angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit menular dan tidak menular

3.1 Angka kesakitan malaria

/1000 penduduk

5 0

3.2 Penemuan kasus baru TB Paru

kasus 70 87

3.3 Angka kesakitan DBD

/100.000 penduduk

50 35

4 Mendorong peningkatan sarana pelayanan kesehatan di perbatasan dan daerah sulit

4.1 Rumah Sakit Pratama di perbatasan dan daerah sulit

unit 3 9

5 Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat (PHBS)

5.1 Jumlah kab/kota sehat

% 50 64

5.2 Jumlah desa siaga aktif

% 60 78

5.3 Jumlah rumah tangga PHBS

% 65 86

6 Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang gizi

6.1 Prevalensi balita dengan gizi kurang dan gizi buruk

% 15 6

7 Terpenuhinya ketenagaan kesehatan yang professional, bermutu dan merata, bebas KKN

7.1 Cakupan persalinan ditolong tenaga kesehatan profesional

% 90 98

7.2 Jumlah tenaga dokter kualitas dan kuantitas dokter dengan rasio 2 dokter : 1 puskesmas

% 92 99


10

7.3 Rasio dokter per 100.000 penduduk

/100.000 penduduk

40 76

8 Berkembangnya pola pembiayaan kesehatan yang berbasis asuransi terutama bagi masyarakat miskin

8.1 Jaminan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat

% 92 100

8.2 Pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin

% 95 100

9 Terbangunnya sistem pengendalian kesehatan dengan melibatkan fungsi Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan serta RSUD

9.1 Jumlah Puskesmas lengkap rawat inap dan UGD/mampu PONED minimal 1 buah setiap kecamatan

% 95 100

2.1 Strategi dan Kebijakan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya

perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan

dan sasaran merupakan strategi organisasi untuk merealisasikan tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan, meliputi penetapan strategi, kebijakan,

program dan kegiatan yang seperti tertuang berikut ini :

2.1.1. STRATEGI, KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TUJUAN PERTAMA :

“Terwujudnya pemeliharaan dan peningkatan sarana pelayanan

kesehatan yang bermutu, terjangkau, berkeadilan dan merata”

1. Strategi

Strategi untuk mencapai sasaran tujuan pertama sebagai berikut :

Mewujudkan biaya kesehatan dan pelayanan kesehatan dasar

masyarakat yang terjangkau


11

Revitalisasi pelayanan kesehatan Puskesmas

Sosialisasi dan pencegahan tentang bahaya serta pencegahan penyakit

menular dan tidak menular

Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan

2. Kebijakan

Pengembangan jaminan kesehatan masyarakat daerah terutama bagi

masyarakat tidak mampu

Penyediaan pelayanan puskesmas yang komprehensif

Sosialisasi dan pencegahan tentang bahaya serta pencegahan penyakit

menular dan tidak menular

Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan

3. Program

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah

Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

4. Kegiatan

Melakukan pembiayaan terhadap pasien berobat bagi masyarakat tidak

mampu, gepeng, lapas, gangguan jiwa dan terlantar

Melaksanakan operasi Bibir Sumbing di DTPK

Melaksanakan Sosialisasi, advokasi dan koordinasi peraturan Kawasan

Tanpa Rokok (KTR) dan penggunaan dana pajak rokok tingkat Provinsi

Kalimantan Utara

Melaksanakan Pelayanan Dokter Terbang di DTPK

Melaksanakan sosialisasi dan advokasi penyakit kegawatdaruratan

kesehatan masyarakat

Melaksanakan pelatihan Tim Gerak Cepat (TGC) dalam respon cepat

pencegahan dan penanggulangan KLB/Wabah/Penyakit Re-Emerging

dan Emerging


12

Melaksanakan pertemuan peningkatan kapasitas SDM dalam

tatalaksana integrasi program TB HIV, TB DM dan TB MDR

Melaksanakan pengadaan Alat-alat kesehatan

2.1.2. STRATEGI, KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TUJUAN KEDUA :

“Terwujudnya masyarakat yang berperilaku hidup bersih, sehat dan

dinamis”

1. Strategi

Strategi untuk mencapai sasaran tujuan kedua sebagai berikut :

Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat di bidang kesehatan

melalui peningkatan pemahaman, kesadaran, kemauan masyarakat

untuk hidup sehat

Mempercepat proses penyelesaian masalah gizi, gizi kurang, gizi buruk,

kekurangan zat gizi mikro

2. Kebijakan

Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat dengan meningkatkan

kualitas rumah tangga yang sehat, peningkatan hygiene sanitasi

lingkungan, perumahan dan tempat umum lainnya

Peningkatan peran serta masyarakat melalui Desa Siaga, UKBM, kader-

kader kesehatan dan kelompok peduli kesehatan ibu dan anak

Revitalisasi Posyandu/Polindes

Peningkatan fasilitas layanan kesehatan dan gizi

3. Program

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

4. Kegiatan

Mengikuti pameran kesehatan tingkat nasional

Melaksanakan pertemuan peningkatan kemitraan dengan dunia usaha


13

Melaksanakan pertemuan dengan ORMAS dan lintas sektor tingkat

provinsi dalam mendukung kesehatan

Melaksanakan kegiatan orientasi pemberdayaan masyarakat bagi

bidan/perawat poskesdes

Melakukan pemberian paket makanan tambahan balita untuk gizi

buruk

Melakukan monev pelaksanaan perbaikan gizi anak sekolah

Melaksanakan kegiatan orientasi penanggulangan masalah gizi

masyarakat dan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan anemia

remaja

Melaksanakan kegiatan lomba balita sehat keluarga sadar gizi, lomba

posyandu dan PHBS

Melaksanakan kegiatan advokasi pembinaan penyelenggaraan

kab/kota sehat

Melaksanakan pertemuan penguatan kapasitas pengelola pelayanan

kesehatan anak dan balita

Melaksanakan kegiatan pertemuan evaluasi program kesehatan ibu

terintegrasi dengan program terkait lainnya

2.1.3. STRATEGI, KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TUJUAN KETIGA :

“Mengembangkan sumber daya kesehatan yang memadai dan

berkesinambungan serta menghindari korupsi, kolusi dan nepotisme”

1. Strategi

Strategi untuk mencapai sasaran tujuan ketiga sebagai berikut :

Terpenuhinya ketenagaan kesehatan yang professional, bermutu dan

merata bebas KKN

Berkembangnya pola pembiayaan kesehatan yang berbasis asuransi

terutama bagi masyarakat miskin

2. Kebijakan

Melakukan rekrutmen tenaga kesehatan sesuai kebutuhan kompetensi

melalui fasilitas program pendidikan baik bagi tenaga PNS yang sudah


14

ada maupun bagi putra-putri daerah, penyediaan formasi CPNSD, serta

pemenuhan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan terutama di wilayah

terpencil dan perbatasan

Pengembangan jaminan kesehatan masyarakat daerah terutama bagi

masyarakat tidak mampu

3. Program


Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

Kesehatan

4. Kegiatan

Melakukan pembiayaan biaya asuransi kesehatan bagi tenaga Non PNS

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara

Melaksanakan kegiatan capasitas building / Sosek Malindo

Standarisasi tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan

2.1.4. STRATEGI, KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TUJUAN KEEMPAT :

“Melengkapi sarana dan prasarana kesehatan sampai pada tingkat

desa dan kelurahan, daerah terpencil perbatasan untuk mempermudah akses

kesehatan masyarakat”

1. Strategi

Strategi untuk mencapai sasaran tujuan keempat sebagai berikut :

Terbangunnya sistem pengendalian kesehatan dengan melibatkan

fungsi Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan serta

RSUD

2. Kebijakan

Memfasilitasi penyediaan sarana prasarana aparatur dalam menunjang

pelayanan kesehatan

Peningkatan pelayanan kesehatan usila baik di Puskesmas, pustu

maupun di posyandu usila

Penyediaan fasilitas penunjang pelayanan kesehatan usila


15

Memfasilitasi peningkatan sumber daya/kompetensi tenaga kesehatan

serta peningkatan pengetahuan kesehatan calon Jemaah Haji

Memfasilitasi peningkatan penjaringan dan pelayanan kesehatan mata

3. Program

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia


Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

4. Kegiatan

Melakukan pembangunan gedung Instalasi Farmasi Kesehatan (IFK)

Melaksanakan pengadaan sarana transportasi kesehatan, seperti

Ambulance Air, Mobil Klinik, Mobil Distribusi Obat dan Mobil Jenazah

Melaksanakan kegiatan peningkatan pemerataan obat dan perbekalan

kesehatan

Melaksanakan kegiatan peningkatan mutu pelayanan farmasi

komunitas dan Rumah sakit

Melaksanakan kegiatan pertemuan orientasi pengelola kesehatan lansia

Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan haji embarkasi Kalimantan

Utara

Melaksanakan pertemuan peningkatan kapasitas Petugas

Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH) dan Sistem Informasi Kesehatan

Haji (SISKOHATKES)

Melaksanakan pelayanan operasi katarak di DTPK

Melaksanakan pra survei, pendampingan dan tim survey akreditasi

Puskesmas

Melakukan evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan


16

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan

kinerja / kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan

target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh

instansi. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja

utama beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja mengacu pada Renstra, RKT,

IKU dan anggaran (DPA). Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan

Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 adalah seperti tabel berikut :

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Prov. Kalimantan Utara Tahun 2017

No Sasaran

Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Program Anggaran


1.1 Umur Harapan Hidup

tahun 74 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

3.570.479.500

1.2 Angka Kematian Ibu

/100.000 KH

107 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

179.300.000

1.3 Angka Kematian Bayi

/1000 KH 18 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1.333.450.000

1.4 Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan

% 97 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

2.455.310.000

2 Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan rujukan di Puskesmas dan Rumah Sakit

2.1 Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (K4)

% 96 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

247.300.000

2.2 Cakupan pelayanan

% 91


17

rujukan kesehatan bayi neonates sesuai standar (KN1)

2.3 Cakupan imunisasi (UCI) di Desa / Kelurahan

% 96

2.4 Jumlah Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi minimal 18 jenis pelayanan di setiap RS Tipe B dan 12 jenis pelayanan setiap RS Tipe C

% 100


3.1 Angka kesakitan malaria

/1000 penduduk

4 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

1.131.135.099

3.2 Penemuan kasus baru TB Paru

kasus 74

3.3 Angka kesakitan DBD

/100.000 penduduk

45


4.1 Rumah Sakit Pratama di perbatasan dan daerah sulit

unit 5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

16.210.981.901


5.1 Jumlah kab/kota sehat

% 55 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

206.500.000

5.2 Jumlah desa siaga aktif

% 62

5.3 Jumlah rumah tangga PHBS

% 68


6.1 Prevalensi balita dengan gizi kurang dan gizi buruk

% 13 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1.616.120.000

7 Terpenuhinya ketenagaan

7.1 Cakupan persalinan

% 93 Program Peningkata

351.860.000


18

kesehatan yang professional, bermutu dan merata, bebas KKN

ditolong tenaga kesehatan profesional

n Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

7.2 Jumlah tenaga dokter kualitas dan kuantitas dokter dengan rasio 2 dokter : 1 puskesmas

% 94 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

680.000.000

7.3 Rasio dokter per 100.000 penduduk

/100.000 penduduk

45


8.1 Jaminan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat

% 100 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

1.068.000.000

8.2 Pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin

% 100

9 Terbangunnya sistem pengendalian kesehatan dengan melibatkan fungsi Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan serta RSUD

9.1 Jumlah Puskesmas lengkap rawat inap dan UGD/mampu PONED minimal 1 buah setiap kecamatan

% 97 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1.219.000.000


19

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara tidak

terlepas dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP),

fungsi perencanaan (Planning) yang sudah berjalan mulai dari Rencana

Strategis (Renstra) yang mengacu pada RPJMD, Rencana Kinerja Tahunan

(RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Perjanjian Kinerja hingga

pelaksanaan pembangunan kesehatan itu sendiri sebagai fungsi actuating

dan kemudian pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan sebagai

fungsi controlling.

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara telah melaksanakan

penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan

Provinsi Kalimantan Utara tahun 2017 yang telah disepakati. Penilaian ini

dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur

dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan

gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja

Dari hasil pengumpulan data kinerja dilakukan kategorisasi kinerja

(penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu :

Tabel 3.1 Tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai

Realisasi Kinerja

Kriteria Penilaian

Realisasi Kinerja Kode

91 ≤ 100 Sangat Baik Hijau Tua

76 ≤ 90 Tinggi Hijau Muda

66 ≤ 75 Sedang Kuning Tua

51 ≤ 65 Rendah Kuning Muda

≤ 50 Sangat Rendah Merah

Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010


20

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan

oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara dilakukan dengan

membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator

kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas

Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara beserta target dan capaian realisasinya

dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2017

No Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja Satuan

Tar

get Realisasi

%

(Persen

tase)

Kriteria

Kode


1 Umur Harapan Hidup

tahun 74 73.3 99.06 Sangat Baik Hijau Tua

2 Angka Kematian Ibu

/100.000 KH

107 191.60 55.85 Sangat Rendah

Merah

3 Angka Kematian Bayi

/1000 KH 18 12.12 148.51 Sangat Baik Hijau Tua

4 Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan

% 97 100

103 Sangat Baik Hijau Tua

2 Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan rujukan di Puskesmas dan Rumah Sakit rujukan

5 Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (K4)

% 96 91.10

94.90 Sangat Baik Hijau Tua

6 Cakupan pelayanan kesehatan bayi neonates sesuai standar (KN1)

% 91 95.88 105.36 Sangat Baik Hijau Tua

7 Cakupan imunisasi (UCI) di Desa / Kelurahan

% 96 30.70 31.98 Sangat Rendah

Merah

8 Jumlah Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi minimal 18 jenis pelayanan di setiap RS Tipe B dan 12 jenis

% 100 50 50 Sangat Rendah

Merah


21

pelayanan setiap RS Tipe C


9 Angka kesakitan malaria

/1000 penduduk

4 0.35 ≥100 Sangat Baik Hijau Tua

10 Penemuan kasus baru TB Paru

kasus 74 217 293.25 Sangat Baik Hijau Tua

11 Angka kesakitan DBD

/100.000 penduduk

45 38.69 116.31 Sangat Baik Hijau Tua


12 Rumah Sakit Pratama di perbatasan dan daerah sulit

unit 5 3 60 Rendah Kuning Muda


13 Jumlah kab/kota sehat

% 55 40 72.73 Sedang Kuning Tua

14 Jumlah desa siaga aktif

% 62 15 24.19 Sangat Rendah

Merah

15 Jumlah rumah tangga PHBS

% 68 35 51.47 Rendah Kuning Muda


16 Prevalensi balita dengan gizi kurang dan gizi buruk

% 13 19.6 66.33 Sedang Kuning Tua


17 Cakupan persalinan ditolong tenaga kesehatan profesional

% 93 81.20 87.32 Tinggi Hijau Muda

18 Jumlah tenaga dokter kualitas dan kuantitas dokter dengan rasio 2 dokter : 1 puskesmas

% 94 79 84.04 Tinggi Hijau Muda

19 Rasio dokter per 100.000 penduduk

/100.000 penduduk

45 44 97.78 Sangat Baik Hijau Tua


20 Jaminan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat

% 100 100 100 Sangat Baik Hijau Tua

21 Pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin


9 Terbangunnya sistem pengendalian

22 Jumlah Puskesmas lengkap



22

kesehatan dengan melibatkan fungsi Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan serta RSUD

rawat inap dan UGD/mampu PONED minimal 1 buah setiap kecamatan

Dari tabel di atas terdapat 22 (dua puluh dua) indikator kinerja dan

terbagi ke dalam 9 sasaran strategis. Pada tahun 2017, dari 22 indikator

kinerja, 12 indikator mencapai kriteria Sangat Baik dengan warna hijau tua,

2 indikator mencapai kriteria Tinggi dengan warna hijau muda, 2 indikator

mencapai kriteria Sedang dengan warna kuning tua, 2 indikator mencapai

kriteria Rendah dengan warna kuning muda, dan 4 indikator mencapai

kriteria Sangat Rendah dengan warna merah.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Dalam sub bab ini disajikan pencapaian sasaran strategis Dinas

Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara yang dicerminkan dalam capaian

Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerja

menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut :

3.2.1 SASARAN TERCAPAINYA CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN, KELUARGA YANG

BERKUALITAS

Tabel 3.2.1 Target dan Realisasi Kinerja

No Indikator Capaian 2016

2017 Target Akhir

Renstra (2021)

Capaian s/d 2017 Terhadap 2021 (%)

Target Realisasi % Realisasi

1 Umur Harapan Hidup

71

74 Tahun

73.3

99.06 75 tahun

97.74

2 Angka Kematian Ibu (AKI)

108.05

107/ 100.000

KH

191.60

55.85 95/ 100.000

KH

49.59

3 Angka Kematian Bayi (AKB)

12.25

18/ 1.000

KH

12.12

148.51 10/ 1.000 KH

82.51

4 Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan

95 97% 100 103 100% 100


23

Tabel 3.2.1.a Data Kasus Kematian Ibu dan Kematian Bayi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 - 2017

Sumber data : Bidang Kesmas Dinkes Kaltara Tahun 2017

Penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) di Provinsi Kalimantan Utara

telah mencapai bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan. Namun

untuk Kematian Ibu (belum bisa dikategorikan Angka Kematian Ibu / AKI

karena belum mencapai 100.000 sasaran kelahiran hidup) terjadi kenaikan

signifikan, yaitu 15 kasus kematian ibu di tahun 2016, naik menjadi 24 kasus

kematian ibu di tahun 2017. Hal ini disebabkan beberapa faktor seperti akses

yang sulit dijangkau, keterlambatan mendiagnosa, keterlambatan merujuk

dan ada beberapa ibu yang mempunyai penyakit penyerta seperti jantung,

hipertensi.

Upaya yang dilakukan dalam rangka menurunkan kasus kematian Ibu

melahirkan antara lain dengan Audit Maternal-Perinatal; pelacakan kasus

kematian Maternal-Perinatal; meningkatkan surveilans KIA; meningkatkan

pelaksanaan kelas ibu, Antenatal Care Terpadu (ANC Terpadu) dan ANC

Terfokus, perbaikan sistem rujukan; melakukan bimbingan teknis ke

Puskesmas; pendidikan dan pelatihan teknis.

JML KEMATIAN BAYI JML KEMATIAN BAYI

1 Bulungan 2 41 8 32

2 Nunukan 4 53 7 71

3 Malinau 4 26 4 27

4 Tarakan 4 61 3 13

5 Tana Tidung 1 3 2 9

15 184 24 152

AKB = JMLH KEMATIAN/SASARAN LAHIR HIDUP X 1000

2016 = 184/13882X1000 = 12.25 per 1000 Kelahiran hidup

2017= 152/12546x1000 = 12.12 per 1000 kelahiran hidup (AKB)

AKI = JML KEMATIAN IBU/SASARAN LAHIR HIDUP x 100.000

2016 = 15/13882x100.000 = 108.05 per 100.000 kelahiran hidup

2017 = 24/12526x100.000 = 191.60 per 100.000 kelahiran hidup (kasus AKI)

KARENA KALTARA SASARAN LAHIR HIDUP BELUM MENCAPAI 100.000,

MAKA BELUM TERMASUK ANGKA KEMATIAN IBU MELAINKAN KASUS

PROVINSI

2016 2017

(0-11 bln) (neonatal +

post neonatal)

(0-11 bln) (neonatal +

post neonatal)

NO KAB/KOTA

JML KASUS

KEMATIAN

IBU

JML

KASUS

KEMATIAN

IBU


24

Sedangkan untuk indikator kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

kesehatan, seharusnya dilakukan survey/penilaian dari masyarakat terhadap

pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kalimantan

Utara, hanya saja belum berjalan maksimal, sehingga penilaian pencapaian

hanya berdasarkan penilaian secara global yang ditunjukkan dengan tidak

adanya komplain dari masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Kedepan

perlu dilakukan pembinaan dan sosialisasi untuk update data secara

menyeluruh terhadap pelayanan kesehatan di semua fasilitas pelayanan

kesehatan di Kalimantan Utara.

3.2.2 SASARAN PENINGKATAN CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN DI

PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT RUJUKAN



2017 Target Akhir

Renstra (2021)



1 Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (K4)

79.35 96% 91.10 94.90 99% 92.02

2 Cakupan pelayanan kesehatan bayi neonates sesuai standar (KN1)

82.64 91% 95.88 105.36 98% 97.84

3 Cakupan imunisasi (UCI) di Desa/Kelurahan

95 96% 30.70 31.98 99% 31.01

4 Jumlah RS Pemerintah terakreditasi minimal 18 jenis pelayanan di setiap RS tipe B dan 12 jenis pelayanan setiap RS tipe C

40 100% 50 50 100 50


25

Berikut penjelasan atas keempat indikator diatas :

Tabel 3.2.2.a Data KN1 dan KN4 Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2017

Sumber data : Bidang Kesehatan Masyarakat Tahun 2017

Indikator pertama hanya tercapai 91.10% dari target 96%. Namun

pencapaian target ini jauh mengalami kenaikan dibandingkan tahun

2016, yaitu hanya 79.35%. Ada beberapa faktor yang diduga

berpengaruh terhadap pemeriksaan kehamilan K4 yaitu tingkat

pendidikan, jenis pekerjaan ibu, tingkat sosial ekonomi serta jarak

tempuh menuju fasilitas kesehatan yang lumayan jauh.

Cakupan pelayanan kesehatan bayi neonates / baru lahir sesuai standar

(KN1) adalah cakupan pemeriksaan neonatal dengan indikator

kunjungan neonates pertama (KN1) dengan sasaran bayi umur 0-7 hari.

Indikator kedua ini sangat tinggi pencapaiannya yaitu 95.88 % dari

target 91%, terus dilakukan upaya promosi kesehatan nifas ke seluruh

fasilitas pelayanan kesehatan dan meningkatkan wawasan para bidan

dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayinya.

1 Bulungan 2264 88,85 2558 91,26 2633 103,34 2.600 92,76

2 Nunukan 3301 80,89 3735 83,20 3485 81,88 3.770 80,54

3 Malinau 1345 84,64 1338 76,59 1303 83,31 1.439 83,61

4 Tarakan 3910 78,14 3781 68,70 4178 110,88 4.519 103,24

5 Tana Tidung 445 108,54 486 107,76 430 104,88 456 101,11

11265 82,64 11898 79,35 12029 95,88 12.784 91,10PROVINSI

% ABS %

2016 2017

ABS % ABS % ABS

NO KAB/KOTA

KN1 K4 KN1 K4


26

Tabel 3.2.2.a Persentase Capaian UCI Desa Tahun 2017 Provinsi Kalimantan Utara

No Kab/Kota Jumlah Desa Jumlah Desa UCI %

1 Bulungan 81 31 38.3

2 Malinau 109 83 76.1

3 Tana Tidung 29 24 82.8

4 Nunukan 240 - -

5 Tarakan 20 9 45.0

% Capaian UCI 479 147 30.7

Sumber data : Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2017

Indikator ketiga pencapaian sangat jauh dibawah target, yaitu hanya

30,7% dari target 96%. Hal ini disebabkan karena banyak orang tua yang

kurang memahami pentingnya imunisasi bagi kesehatan anak;

perubahan perilaku masyarakat juga ikut menghambat pelaksanaan

imunisasi. Dulu kader posyandu secara sukarela menyosialisasikan

imunisasi, kini banyak posyandu tidak berfungsi karena tidak ada

insentif (warga baru bergerak jika ada insentifnya). Upaya yang

dilakukan untuk meningkatkan cakupan imunisasi adalah dengan

menggalakkan kembali kampanye mengenai pentingnya imunisasi bagi

bayi dan anak balita, yaitu dengan melakukan promosi kesehatan dan

sosialisasi imunisasi ke seluruh desa/kelurahan di Kalimantan Utara;

meningkatkan peran posyandu mengingat posyandu didirikan untuk

memperluas jangkauan beberapa pelayanan kesehatan, termasuk

imunisasi.

Indikator keempat pencapaian hanya 50% dari 100% yang ditargetkan.

Di Kalimantan Utara terdapat 6 Rumah Sakit Pemerintah, yaitu BLUD

RSU Soemarno Sosroatmodjo (Bulungan), RSUD Ahmad Berahim (Tana

Tidung), RSUD Malinau (Malinau), RSUD Nunukan (Nunukan), RSUD

Mantri Raga (Tarakan) dan RSUD Tarakan (Prov. Kaltara). Dari keenam

Rumah Sakit tersebut yang telah terakreditasi / dilakukan penilaian

akreditasi oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) adalah BLUD RSU


27

Soemarno Sosroatmodjo (Bulungan), RSUD Tarakan (Provinsi) dan RSUD

Malinau (Malinau). Pencapaian indikator ini hanya 50% dikarenakan

adanya 2 Rumah Sakit yaitu RSUD Ahmad Berahim (Tana Tidung) dan

RSUD Mantri Raga (Tarakan) yang terkendala ijin operasional dan

nomor registrasi Rumah Sakit yang belum terbit, karena syarat utama

akreditasi adalah Rumah Sakit harus memiliki ijin operasional dan

nomor registrasi. Sedangkan untuk RSUD Nunukan belum melaksanakan

akreditasi karena belum siap secara finansial.

Upaya yang telah dilakukan memberikan dorongan dan

support untuk pelaksanaan akreditasi Rumah Sakit, yaitu dengan

memfasilitasi penyelenggaraan sosialisasi hingga konsultasi terkait

penyelenggaraan akreditasi Rumah Sakit kepada Komisi Akreditasi

Rumah Sakit (KARS).

Tabel 3.2.2.b Status Akreditasi Rumah Sakit di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017

Sumber data : Bidang Yankes & SDK Dinkes Kaltara Tahun 2017

NO NAMA RS TIPE

AKREDITASI

12

PELAYANAN

AKREDITASI

18

PELAYANAN

TAHUN

AKREDITASI

STATUS

AKREDITASI

1 RSUD TARAKAN B √ 2017 PARIPURNA

2 BLUD RS SOEMARNO SOSROATMODJO C √ 2017 MADYA

3 RSUD MANTRI RAGA TARAKAN C

4 RSUD KABUPATEN MALINAU C √ 2017 MADYA

5 RSUD KABUPATEN NUNUKAN C

6 RSUD AHMAD BERAHIM TANA TIDUNG C

7 RS BERGERAK LANGAP D

8 RS PRATAMA LONG AMPUNG D

9 RS PRATAMA SEBUKU D

10 RS PRATAMA SEBATIK D

11 RS PRATAMA LONG BAWAN D

12 RSAL ILYAS TARAKAN C

13 RSIA PERTAMEDIKA C


28

3.2.3 SASARAN MENURUNNYA ANGKA KESAKITAN, KEMATIAN DAN KECACATAN AKIBAT

PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR



2017 Target Akhir

Renstra (2021)



1 Angka Kesakitan Malaria

0.04 4/ 1.000

penduduk

0.35 ≥100 0/ 1.000

penduduk

99.65

2 Penemuan Kasus Baru TB Paru

70 74 kasus

217 293.25 87 kasus

249.43

3 Angka Kesakitan DBD

50 45/ 100.000

penduduk

38.69 116.31 35/ 100.000

penduduk

110.55

Ketiga indikator diatas adalah penyakit menular yang masih

merupakan masalah kesehatan masyarakat di Indonesia termasuk Provinsi

Kalimantan Utara, dimana beberapa penyakit menular ini dapat

menyebabkan Kejadian Luar Biasa (KLB) bahkan kematian.

Tabel 3.2.3.a Data Malaria 2016

L P L P L P L P L P L P L P

Januari 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0.49

Februari 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0.21

Maret 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0.49

April 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 3 1 4 1.29

Mei 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0.05

Juni 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0.34

Juli 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3 1.56

Agustus 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 4 1 5 0.12

September 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0.99

Oktober 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3 1.55

November 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3 1.92

Desember 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TAHUN 2016 0 0 0 0 0 0 0 1 27 1 0 0 27 2 29 0.04

MOPIBulan

Malaria Positif

0 - 11 bln 1-4 thn 5-9 thn 10-14 thn 15 - 64 thn > 64 thn Jumlah

Total


29

Tabel 3.2.3.b Data Malaria 2017


Untuk indikator Angka Kesakitan Malaria pencapaian jauh diatas target.

Dari tabel diatas terlihat kenaikan angka kesakitan malaria pada tahun 2017,

disebabkan karena sebagian besar masyarakat khususnya di daerah Sekatak

Puji, Kabupaten Bulungan bekerja sebagai perambah hutan illegal yang

sering terkena dampak gigitan nyamuk anopheles yang dapat menyebabkan

malaria.

Upaya yang sudah dilakukan dari petugas puskesmas setempat adalah

pembagian kelambu gratis kepada para perambah hutan, namun tidak

dimanfaatkan oleh mereka secara tepat. Juga sudah diberikan Komunikasi,

Informasi dan Edukasi jika terdapat gejala demam, menggigil, kulit

menguning, dan perut mual, petugas menyarankan para pekerja untuk segera

memeriksakan diri ke puskesmas dan diberikan obat, namun belum selesai

pemeriksaan yang dilakukan para pekerja sudah turun lagi ke hutan untuk

bekerja.

L P L P L P L P L P L P L P

Januari 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0.76

Februari 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0.64

Maret 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 4 0.12

April 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7 0 7 0.84

Mei 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0 0 9 1 10 1.17

Juni 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 1.23

Juli 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 4 0 4 0.86

Agustus 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 3 2 5 8.42

September 0 0 0 0 0 1 0 0 6 5 0 0 6 6 12 2.64

Oktober 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0.39

November 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Desember 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 3 1 4 0.62

TAHUN 2017 0 0 0 0 0 1 1 1 43 8 0 0 44 10 54 0.35

0 - 11 bln 1-4 thn 5-9 thn 10-14 thn 15 - 64 thn > 64 thn Jumlah

TotalMOPIBulan

Malaria Positif


30

Tabel 3.2.3.c Data Penemuan Pasien TB


Dari tabel diatas terlihat penemuan kasus TB Paru (font merah)

sebanyak 217 orang/kasus, angka ini jauh di atas target yang sudah

ditetapkan yaitu hanya 74 kasus. Dalam upaya pengobatan TB tidak berjalan

secara maksimal, disebabkan karena kemampuan petugas untuk menjangkau

seluruh masyarakat khususnya pasien TB sangat terbatas.

Tabel 3.2.3.d Data DBD Tahun 2016 - 2017


Dari tabel terlihat di tahun 2016 angka kesakitan DBD sangat tinggi

yaitu 159.73. Hal ini dikarenakan terjadinya KLB (Kejadian Luar Biasa) DBD

L P TOTAL

Penderita Baru :

* BTA Positif 516 265 781

* BTA Negatif 401 227 628

* Ekstra Paru 110 107 217

* BTA tidak diperiksa (untuk kasus anak

dengan sistem skoring)

Sub Total 1,106 665 1,771

79 66 145

TIPE PASIENJumlah pasien TB terdaftar yang

diobati dalam triwulan tersebut

Total Total

P M P M

1 MALINAU 128 4 172,80 3,13 74.072 5 0 6,75 0,00 74.072

2 BULUNGAN 150 2 113,18 1,33 132.533 28 1 21,13 3,57 132.533

3 TANA TIDUNG 7 0 31,96 0,00 21.900 20 0 91,32 0,00 21.900

4 NUNUKAN 224 1 120,76 0,45 185.499 63 0 33,96 0,00 185.499

5 KOTA TARAKAN 546 4 221,50 0,73 246.496 140 1 56,52 0,71 247.683

JUMLAH

CFRJumlah

penduduk

256 2 38,69 0,78 661.687

CFRJumlah

penduduk

Kabupaten/ KotaNo IR /

100.000

penduduk

IR /

100.000

penduduk

1055 11 159,73 1,04 660.500

2016 2017


31

di 4 daerah di kabupaten/kota, yaitu di Tarakan, Bulungan, Malinau dan

Nunukan. Upaya yang telah dilakukan atas KLB tersebut adalah :

- Upaya penanganan penderita demam secara dini dengan melakukan

deteksi dini Demam Berdarah melalui pemeriksaan laboratorium di

semua puskesmas dengan melakukan perhitungan secara cermat

terhadap kebutuhan reagen pemeriksaan darah

- Upaya koordinasi dan supervisi ke pelayanan Rumah Sakit dalam

pelaporan kasus DBD secara rutin

- Pemantauan jentik di tempat-tempat umum maupun instansi publik

dengan melakukan kerjasama lintas program dengan kesling dan

pelaksanaan KIE rutin yang bekerjasama dengan promkes

- Membuat surat edaran kewaspadaan DBD serta surat koordinasi

pemeriksaaan kasus demam di Rumah Sakit dan Puskesmas.

Di tahun 2017 terjadi penurunan angka kesakitan DBD menjadi 38,69 dari

target yang sudah ditetapkan yaitu 45/100.000 penduduk.

3.2.4 SASARAN MENDORONG PENINGKATAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN DI

PERBATASAN DAN DAERAH SULIT



2017 Target Akhir

Renstra (2021)



1 Rumah Sakit Pratama di Perbatasan dan Daerah Sulit

3 5 unit

3 60 9 unit

33.33

Pembangunan Rumah Sakit Pratama sampai dengan tahun 2017 di

Kalimantan Utara hanya 3 unit dari 5 unit yang ditargetkan. Rumah Sakit

Pratama yang terbangun adalah Rumah Sakit Pratama Long Ampung, Sebuku

dan Sebatik. Sedangkan Rumah Sakit Pratama Long Bawan sudah dibangun

sejak tahun 2014 tetapi hingga tahun 2017 belum beroperasi bahkan

bangunannya digunakan sementara sebagai kantor camat. Kendala yang


32

ditemui dalam pencapaian target pembangunan Rumah Sakit Pratama di

Kalimantan Utara pada tahun 2017 yaitu adanya boikot dari pemerintah

Negara Malaysia terkait penyaluran bahan bangunan sehingga banyak

pembangunan yang direncanakan terbengkalai. Selain itu, jika mengandalkan

bahan bangunan dari Indonesia sendiri, maka biaya angkut sangat

membengkak dan tidak dapat tertutupinya pengeluaran atas biaya

pengirimannya.

Tabel 3.2.4.a Rumah Sakit Pratama di Provinsi Kalimantan Utara

NO NAMA RS TAHUN

PEMBANGUNAN TAHUN

BEROPERASI

1 RS PRATAMA LONG AMPUNG 2015 2017

2 RS PRATAMA SEBUKU 2015 2017

3 RS PRATAMA SEBATIK 2016 2018

4 RS PRATAMA LONG BAWAN 2014 -

Sumber data : Bidang Yankes & SDK Dinkes Kaltara Tahun 2017

Upaya yang perlu dilakukan adalah pemerintah daerah dalam hal ini

Dinas Kesehatan Kabupaten mengusulkan kembali Dana Alokasi Khusus

Kesehatan untuk membangun 2 Rumah Sakit Pratama di 2 kawasan

perbatasan, melakukan pengkajian ulang terhadap antisipasi perbedaan

harga bahan bangunan yang selama ini lebih bergantung dari Malaysia

padahal harga / biaya operasional sangat terpaut jauh lebih mahal dengan

barang asli Indonesia. Pemerintah pusat dan daerah harus berkolaborasi

untuk menjamin ketersediaan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam

pembangunan dan juga bahan lain yang sangat mendesak untuk percepatan

pembangunan.


33

3.2.5 SASARAN MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT UNTUK HIDUP BERSIH DAN

SEHAT (PHBS)



2017 Target Akhir

Renstra (2021)



1 Jumlah Kab/Kota Sehat

50 55% 40 72.73 64% 62.50

2 Jumlah Desa Siaga Aktif

60 62% 15 24.19 78% 19.23

3 Jumlah Rumah Tangga PHBS

65 68% 35 51.47 86% 40.70

Penjelasan atas ketiga indikator diatas sebagai berikut :

Kabupaten/kota sehat merupakan suatu program dalam mewujudkan

suatu kondisi kabupaten atau kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat

untuk dihuni penduduk, yang dapat dicapai melalui terselenggaranya

penerapan beberapa tatanan dengan kegiatan yang terintegrasi yang

disepakati masyarakat dan pemerintah daerah. Beberapa permasalahan

yang harus diselesaikan dalam rangka menciptakan kabupaten/kota

sehat antara lain berorientasi pada permasalahan perilaku, sanitasi

dasar, pelayanan kesehatan dan sosial, prasarana penunjang kesediaan

pangan dan jaminan gizi. Di Kalimantan Utara, dari 5 kabupaten kota

yang ada baru 2 kabupaten yang aktif sebagai kabupaten sehat, yaitu

kabupaten Nunukan dan Kabupaten Bulungan. Sedangkan untuk

kabupaten kota lain vakum, masih kurangnya kesadaran masyarakat

untuk dapat ikut aktif/berpartisipasi sesuai dengan bidang tugasnya

dalam mewujudkan kabupaten kota sehat.

Hal-hal yang perlu dilakukan sebagai upaya mewujudkan

kabupaten kota sehat yaitu meningkatkan keberdayaan masyarakat

melalui Forum dan Pokja Kota Sehat, menggali potensi wilayah dan

kemitraan dengan swasta, LSM, pemerintah dalam penyelenggaraan

kabupaten kota sehat, serta meningkatkan promosi dan penyuluhan agar


34

masyarakat hidup dalam kondisi yang peka terhadap lingkungan fisik,

sosial dan budaya yang sehat.

Desa Siaga Aktif adalah desa atau kelurahan yang penduduknya dapat

mengakses dengan mudah pelayanan kesehatan dasar yang memberikan

pelayanan setiap hari melalui Poskesdes atau sarana kesehatan yang ada

di wilayah tersebut seperti Pustu atau Puskesmas. Penduduk di Desa

Siaga mengembangkan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat

(UKBM) dan melaksanakan survailans berbasis masyarakat. Pencapaian

untuk indikator ini sangat jauh dibawah target, hanya 15% dari 62%

pencapaian yang ditargetkan. Ada beberapa permasalahan yang ditemui

dalam pengembangan Desa Siaga Aktif yaitu ketugasan petugas desa

siaga aktif yang saling tumpang tindih antara bekerja membantu

pelayanan kesehatan puskesmas dan bekerja mengelola, memantau

kesehatan di desanya. Petugas desa siaga aktif seolah-olah hanya

penanggungjawab formal Desa Siaga sehingga pengelolaan desa siaga

berjalan tanpa arah; instansi penggerak desa siaga hanya berasal dari

sektor kesehatan, seperti Dinas Kesehatan, Puskesmas, sedangkan

instansi di sektor lain terorientasi pada programnya sendiri-sendiri, hal

ini berakibat menumpuknya program di tingkat desa, di lain pihak SDM

di tingkat desa sendiri sangatlah minim untuk menjalankan variasi

berbagai program tersebut, tidak hanya program desa siaga; minimnya

dana untuk pelaksanaan desa siaga yang menyebabkan kader terpilih

tidak menjalankan tugas seperti yang diharapkan karena tidak dibarengi

dengan peningkatan kesejahteraan baik dari desa maupun instansi

pendukung.

Upaya yang perlu dilakukan adalah meningkatkan sinergitas

antara berbagai penyusun kebijakan dan semua departemen terkait;

menyosialisasikan tentang adanya masalah kesehatan dan program

pengembangan desa siaga aktif; kesepakatan tentang UKBM yang hendak

dibentuk baru atau diaktifkan kembali; menggalang semangat dan

partisipasi warga desa untuk mendukung pengembangan desa siaga

aktif.


35

Capaian rumah tangga ber-PHBS hanya 35% dari target yang ditetapkan

68%, disebabkan oleh karena kurang fokusnya program promosi

kesehatan yang tertuang dalam rencana kegiatan per tahun serta

terbatasnya sumber daya dan dana yang dapat menunjang upaya

promosi kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan

berbagai upaya agar target pada tahun 2018 sebesar 70% dapat tercapai

dengan cara melakukan peningkatan pemberdayaan, bina suasana,

advokasi, dan penggalangan kemitraan dengan berbagai sektor, terutama

dengan Tim Penggerak PKK.

Adapun masalah yang dihadapi dalam rangka meningkatkan

Rumah Tangga ber-PHBS adalah :

Indikator PHBS terlalu banyak dan sulit diukur

Terbatasnya sumber daya (anggaran dan kapasitas) sehingga

belum dapat mendorong secara langsung kenaikan PHBS Rumah

Tangga

Kurangnya kemampuan advokasi dan kemitraan petugas promosi

kesehatan di daerah

Belum adanya sistem pengumpulan data PHBS

Kurang fokusnya program promosi kesehatan yang tertuang

dalam rencana kegiatan per tahun.

3.2.6 SASARAN MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT TENTANG GIZI



2017 Target Akhir

Renstra (2021)



1 Prevalensi balita dengan gizi kurang dan gizi buruk

19.4 13% 19.60 66.33 6% 30.61

Untuk indikator ini pencapaian hanya 66.33%, ada beberapa

permasalahan yang dihadapi dalam menurunkan prevalensi balita dengan

gizi kurang dan gizi buruk, yaitu :


36

Validasi data gizi yang sering terlambat dari kabupaten/kota ke

Provinsi (seksi gizi)

Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang perilaku sadar gizi

Belum adanya anggaran khusus untuk melaksanakan kegiatan

pemetaan Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi) di masyarakat

Peran dan kerjasama petugas lintas program dan lintas sektor yang

tergabung dalam Tim Pangan dan Gizi masih rendah, sehingga

pembahasan tentang situasi pangan dan gizi untuk penanganan

masalah gizi sering terhambat

Tabel 3.2.6.a Status Gizi Balita 0-59 bulan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-201

Sumber data : Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Kaltara Tahun 2017

Upaya yang dilakukan atas permasalahan yang dihadapi adalah :

Meningkatkan upaya perbaikan dalam sistem pencatatan dan

pelaporan antara lain dengan:

- Penggunaan alat bantu computer (software)

- Pembinaan petugas pengelola data

- Pertemuan koordinasi

Sosialisasi Kadarzi ke masyarakat (forum pengajian, dasa wisma, PKK,

dll) dan pembinaan kader setelah hari H Posyandu terutama dalam

gizi

buruk

gizi

kurang

gizi

baik

gizi

lebih

Gizi

Buruk+

Kurang

gizi

buruk

gizi

kurang

gizi

baik

gizi

lebih

Gizi

Buruk+

Kurang

BULUNGAN 4.0 15.1 80.1 0.9 19.0 2.4 16.0 79.8 1.8 18.4

MALINAU 4.6 13.2 79.6 2.6 17.8 3.9 13.4 79.8 2.9 17.3

NUNUKAN 5.4 17.0 77.0 0.6 22.4 6.0 21.6 71.2 1.2 27.6

TANA TIDUNG 5.7 18.6 74.4 1.3 24.3 7.0 19.1 73.2 .7 26.1

KOTA TARAKAN 0.6 12.7 86.1 0.6 13.3 3.4 12.9 82.2 1.5 16.3

4.1 15.4 79.4 1.2 19.4 4.4 15.3 78.8 1.6 19.6

Persentase

Kaltara

2016 2017

Provinsi Nama Kab/Kota

Persentase


37

hal yang berkaitan dengan penerapan Kadarzi dalam kehidupan

sehari-hari

Mengajukan dana khusus untuk kegiatan pemetaan Kadarzi di

masyarakat melalui dana APBD

Melakukan pendekatan secara khusus terhadap lintas program dan

lintas sektor untuk memperlancar jalannya kerjasama serta

mendorong agar masing-masing sektor mengadakan kegiatan secara

bersama-sama.

3.2.7 SASARAN TERPENUHINYA KETENAGAAN KESEHATAN YANG PROFESSIONAL,

BERMUTU DAN MERATA, BEBAS KKN



2017 Target Akhir

Renstra (2021)



1 Cakupan persalinan ditolong tenaga kesehatan profesional

81.20 93% 81.20 87.32 98% 82.86

2 Jumlah tenaga dokter kualitas dan kuantitas dokter dengan rasio 2 dokter : 1 puskesmas

92 94% 79 84.04 99% 79.80

3 Rasio dokter per 100.000 penduduk

40 45% 44 97.78 76% 57.89

Ketiga indikator diatas belum mencapai target yang sudah ditetapkan,

penjelasannya sebagai berikut :


38

Tabel 3.2.7.a Data Cakupan Persalinan ditolong Tenaga Kesehatan Profesional Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017

NO KAB/KOTA

PN PN

ABS % ABS %

2016 2017

1 Bulungan 2,391 89.38 2,323 86.84

2 Nunukan 3,418 79.77 3,368 71.95

3 Malinau 1,414 86.48 1,561 95.25

4 Tarakan 3,926 74.72 4,212 100.81

5 Tana Tidung 446 103.48 435 100.93

PROVINSI 11,595 81.20 11,898 81.20

Sumber data : Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Kaltara Tahun 2017

Pencapaian indikator pertama sebesar 87.32%. Ada beberapa faktor

kendala yang ditemui dalam meningkatkan capaian indikator ini,

diantaranya :

- Faktor Ekonomi

Keluarga dengan tingkat ekonomi tinggi biasanya ingin mendapat

pelayanan yang baik dan tempat pelayanan yang bagus, sedangkan

tingkat ekonomi menengah dan rendah biasanya mereka tidak

memperdulikan tempat, hal-hal penunjang pelayanan lainnya,

yang terpenting adalah pelayanan baik.

- Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan dan buta huruf pada wanita

menyebabkan ibu-ibu tidak mengetahui tentang perawatan selama

hamil, bersalin, perawatan bayi dan semasa nifas. Pendidikan

sangat mempengaruhi sikap ibu dalam memilih kepada siapa dia

akan meminta pertolongan dalam hal persalinan

- Faktor Sosial Budaya

Keadaan sosial budaya di Indonesia menempatkan peristiwa

kehamilan dan melahirkan bukan hanya sebagai urusan pribadi

antara ibu dan suami dengan pelayan kesehatan, tetapi juga

menjadikan urusan pihak lain seperti keluarga, kerabat bahkan


39

penduduk di wilayah tempat tinggalnya. Melahirkan pada

dasarnya sangat ketat dengan norma, adat istiadat setempat yang

sangat beragam dan sering tidak menguntungkan dilihat dari segi

kesehatan. Kehadiran orang tua di dalam keluarga juga

mempengaruhi dalam upaya kesehatan keluarga. Misalnya ibu

yang akan melahirkan dapat dipengaruhi oleh orang tua dalam

mengambil keputusan apakah lebih baik melahirkan di rumah atau

di rumah sakit.

Upaya yang dilakukan untuk meminimalisir kendala yang ada

yaitu dilakukan program dan kegiatan seperti :

- Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan dengan memberikan

berbagai pelatihan bagi petugas

- Peningkatan kapasitas manajemen pengelola program, melalui

peningkatan kemampuan pengelola program agar mampu

melaksanakan, merencanakan dan mengevaluasi kegiatan sesuai

kondisi daerah masing-masing

- Sosialisasi dan advokasi, serta promosi kesehatan dalam sistem

informasi tentang persalinan ditolong tenaga kesehatan secepat

mungkin disampaikan kepada masyarakat.

Puskesmas dengan minimal tersedia 2 dokter setiap puskesmas

pencapaiannya sebesar 84.04%. Meskipun demikian masih ada kendala

dalam hal penyebaran dokter yang tidak merata, sehingga ada sekitar 10

puskesmas yang tidak memiliki dokter sesuai yang dipersyaratkan dari

53 puskesmas yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Kalimantan

Utara.

Upaya yang perlu dilakukan untuk jangka panjang yaitu adanya

komitmen dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Provinsi Kalimantan

Utara untuk menyediakan anggaran beasiswa bagi putra daerahnya,

khususnya beasiswa kedokteran dan diberikan kontrak kerja sehingga

para putra daerah dapat bekerja mengabdikan diri sebagai dokter di

tanah kelahirannya. Dan tidak lagi ada dokter pendatang yang


40

memanfaatkan Kalimantan Utara hanya sebagai batu loncatan dalam

mengembangkan karier kedokteran mereka.

Indikator ketiga pencapaiannya tinggi, yaitu 97.78%. Rasio dokter

terhadap penduduk di Kalimantan Utara adalah 44 dokter : 100.000

penduduk. Hal ini dipengaruhi karena minat dokter untuk mengabdikan

diri di Kalimantan Utara sangat rendah. Sebagian besar para dokter

pendatang yang bekerja di Kalimantan Utara berpikir banyak kali terkait

income finansial serta pendidikan bagi putra-putri mereka yang harus

dikesampingkan mengingat pendidikan anak merupakan kebutuhan

utama yang mungkin kurang terpenuhi di Kalimantan Utara

dibandingkan di kota-kota besar lainnya.

Sangat diperlukan peningkatan komitmen yang tinggi dari para

dokter sesuai dengan sumpah janji profesinya; meningkatkan jaminan

kehidupan dokter di Kalimantan Utara; sistem rolling kerja para dokter

yang dipelopori oleh Kementerian Kesehatan agar pelayanan di daerah

tetap terselenggara secara merata dan berkesinambungan.

3.2.8 SASARAN BERKEMBANGNYA POLA PEMBIAYAAN KESEHATAN YANG BERBASIS

ASURANSI TERUTAMA BAGI MASYARAKAT MISKIN



2017 Target Akhir

Renstra (2021)



1 Jaminan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat

92 100% 100 100 100% 100

2 Pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin

95 100% 100 100 100% 100

Kedua indikator diatas pencapaian 100%, namun demikian tetap ada

kendala yang ditemui dalam pelaksanaannya, antara lain :


41

Identitas warga Kalimantan Utara yang sering ditemui adalah bukan

penduduk asli, seringnya berpindah-pindah dari satu kabupaten ke

kabupaten lain dalam rangka mencari pekerjaan sehingga dalam

pendataan tidak dapat memenuhi capaian target.

Upaya yang dilakukan berkoordinasi dengan BPJS Tarakan

sebagai Korwil BPJS di Kalimantan Utara untuk dapat melakukan

pendataan ulang peserta JKN; dilakukan sosialisasi dan peraturan daerah

bahwa masyarakat yang tidak memiliki jaminan kesehatan tidak akan

dilayani pada saat mengurus dokumen di instansi-instansi tertentu.

Masyarakat hanya mementingkan kebutuhan kesehatannya jika hanya

terjadi sesuatu masalah terhadap kesehatannya, kepedulian masyarakat

terhadap kesehatannya masih sangat minim.

Perlu dilakukan kerjasama antara kabupaten/kota dengan

BPJS untuk melaksanakan pendataan masyarakat miskin, terlantar, orang

dengan gangguan jiwa, para narapidana di lapas, untuk di daftarkan

sebagai PBI (Penerima Bantuan Iuran).

3.2.9 SASARAN TERBANGUNNYA SISTEM PENGENDALIAN KESEHATAN DENGAN

MELIBATKAN FUNGSI PUSKESMAS SEBAGAI UJUNG TOMBAK PELAYANAN KESEHATAN

SERTA RSUD



2017 Target Akhir

Renstra (2021)



1 Jumlah Puskesmas lengkap rawat inap dan UGD/mampu PONED minimal 1 buah setiap kecamatan

100 97% 100 103 100% 100

Semua Puskesmas yang tersebar di seluruh Kalimantan Utara adalah

Puskesmas lengkap rawat inap dan UGD/mampu PONED.


42

3.3 Akuntabilitas Anggaran

Penyerapan Anggaran Belanja Langsung setelah perubahan pada

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2017 sebesar Rp.

26.545.697.901,11,- (73,83%) dari total anggaran belanja langsung yang

dialokasikan sebesar Rp. 35.953.369.000,-. Realisasi anggaran untuk

program/kegiatan utama sebesar Rp. 21.809.600.022,11 (72,05%),

sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp.

4.736.097.879 (83,32%). Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran,

penyerapan angaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran IV,

sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di sasaran II sebesar

Rp. 26.722.000 (10,81%).

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan

anggaran, pencapaian sasaran yang relative baik dan diikuti dengan

penyerapan anggaran yang kurang dari 100% menunjukkan dana yang

terserap untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran

disajikan pada tabel berikut :


43

Tabel 3.3 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung

No Sasaran Anggaran Realisasi %

Realisasi


7.538.539.500 4.824.189.013,11 63,99

2 Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan rujukan di Puskesmas dan Rumah Sakit Rujukan

247.300.000 26.722.000 10,81


1.131.135.099 671.551.005 59,37


16.210.981.901 13.416.986.811 82,76


206.500.000 95.455.075 46,23


1.616.120.000 1.270.310.743 78,60


1.031.860.000 513.462.376 49,76


1.068.000.000 149.768.200 14,02

9 Terbangunnya sistem pengendalian kesehatan dengan melibatkan fungsi puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan serta RSUD

1.219.000.000 841.154.799 69,00

Jumlah 30.269.436.500 21.809.600.022,11 72,05

Belanja Langsung Pendukung 5.683.932.500 4.736.097.879 83,32

Total Belanja Langsung 35.953.369.000 26.545.697.901,11 73,83


44

BAB IV P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan

Provinsi Kalimantan Utara disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran

(KUA) Tahun Anggaran 2017, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2017 sebagai

pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi yang merupakan wujud

pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis instansi.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran

tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai turunan dari visi,

misi, tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Utara yang

mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-

kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan

Utara pada tahun anggaran 2017 merupakan tahun pertama dari Rencana

Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021.

Keberhasilan yang dicapai berkat kerjasama dan partisipasi semua pihak dan

diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk

target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh

berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara

tahun 2017 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian

indikator kinerja sasaran ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain

sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana

2. Dari sasaran dan indikator kinerja terdapat 22 Indikator Kinerja Utama

yang dipilih sebagai tolak ukur kinerja

3. Dari 22 indikator kinerja utama, 12 indikator mencapai kriteria Sangat

Baik dengan warna hijau tua, dan 10 indikator masih belum mencapai


45

target yang telah ditentukan dengan rincian 2 indikator mencapai

kriteria Tinggi dengan warna hijau muda, 2 indikator mencapai kriteria

Sedang dengan warna kuning tua, 2 indikator mencapai kriteria Rendah

dengan warna kuning muda, dan 4 indikator mencapai kriteria Sangat

Rendah dengan warna merah.

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan-

permasalahan yang dihadapi dan peningkatan kualitas penyusunan LKjIP

dirumuskan saran-saran sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas SDM tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan

teknis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja untuk mempercepat

terwujudnya pemerintahan yang akuntabel

2. Perlu adanya kebijakan yang mewadahi penerapan SAKIP di instansi

pemerintah agar tercipta kejelasan arah dalam penerapan SAKIP yang

baik dan benar di jajaran instansi pemerintah, serta meningkatkan

kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian Perjanjian Kinerja

(PK).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Provinsi

Kalimantan Utara tahun 2017 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai

bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, sebagai

bahan pertimbangan Bappeda untuk perencanaan tahun berikutnya,

penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta

penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.


46

TERIMA KASIH

KATA PENGANTAR - e-sakip.kaltaraprov.go.iddengan gizi kurang dan gizi buruk dan masih ada beberapa...

Documents

Transcript of KATA PENGANTAR - e-sakip.kaltaraprov.go.iddengan gizi kurang dan gizi buruk dan masih ada beberapa...