Tugas Pribadi Audit Keuangan Negara

KERANGKA KONSEPTUAL AUDIT SEKTOR PUBLIK BUKTI AUDIT DAN PENDUKUNGNYA

Dosen Pengasuh : Dr. Nadirsyah,SE,M.Si,Ak.

OlehROY SATRIADI

NIM. 1309200070088

MAGISTER AKUNTANSIKELAS B PROGRAM STAR BPKP

UNIVERSITAS SYIAH KUALABANDA ACEH - 2014

Soal Kasus IB Bab 1

Soal studi kasus tentang “Irjen Depkeu: Auditor Jangan Seperti Orang Berlomba”.

Jawaban atas beberapa pertanyaan yang diajukan pada soal ini, sebagai berikut:

1. Tanggapan terhadap soal studi kasus di atas:

Tujuan pemeriksaan BPK adalah memberikan pendapat (opini) atas laporan keuangan

organisasi sektor publik sesuai dengan hasil auditnya. Dalam tulisan ini terdapat dua

pandangan yakni: pertama, pandangan pengelola keuangan yang berharap penyimpangan

yang ditemukan BPK harus dicermati lebih mendalam lagi dan mempunyai solusi atas

penyimpangan ini. Kedua, pandangan dari BPK sendiri yang menyatakan bahwa memang

sudah tugas BPK dalam mencari penyimpangan, memvonis dan mempublikasikannya.

Setiap PKN (Pengelola Keuangan Negara) seharusnya juga berlomba-lomba dalam

melakukan perbaikan Laporan Keuangan dibantu penyelenggara SPIP, sehingga

penyimpangan yang terjadi dapat diketahui lebih awal dan diatasi secepatnya. Pada

akhirnya, temuan penyimpangan oleh BPK dapat minimal atau bahkan tidak ada sama

sekali yang nantinya berdampak kepada perbaikan pengelolaan keuangan negara.

2. Pandangan tentang auditor yang berlomba-lomba dalam mencari penyimpangan:

Tugas BPK memang mencari kesalahan, tetapi bukan mencari-cari kesalahan. Karena

pada hakikatnya BPK mencari perbaikan demi terciptanya pemerintahan yang baik.

Berlomba-lomba dalam mencari penyimpangan akan berdampak pada jumlah angka kredit

auditor, karena jabatan auditor BPK adalah jabatan fungsional layaknya dosen dan guru.

Akan tetapi, apabila BPK dapat menemukan penyimpangan-penyimpangan dan kemudian

memberikan pendapat tentang cara-cara memperbaikinya maka BPK dapat mewujudkan

visi dan melaksanakan misinya dengan baik, dan pada akhirnya diharapkan pihak yang

diaudit akan dapat memperbaiki kesalahannya di masa datang. Hal ini seharusnya

berdampak positif bagi BPK itu sendiri dan bagi auditee tentunya.

3. Efektifkah SPIP dalam meminimalisir penyimpangan:

BPK dalam semester 1 tahun 2013 menemukan temuan-temuan yang berulang, seperti

kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap

perundang-undangan, sehingga berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp 56,98

triliun (akuntanonline.com/ 01 oktober 2013). Dari penggalan berita ini, jelas terlihat

bahwa dengan penerapan SPIP yang efektif akan mencegah berbagai bentuk

penyimpangan atau kegagalan dalam upaya Pemerintah mencapai tujuan nasional maupun

tingkat instansi pemerintah. Untuk mencapai hal ini, penyelenggara SPIP yaitu BPKP dan

Inspektorat Daerah maupun Kab/Kota (PP 60/2008) harus melakukan sosialisasi dan

bimbingan teknis penerapan SPIP pada setiap organisasi sektor publik baik di tingkat

1

Kementerian dan Pemerintah Daerah. Hal ini juga yang disampaikan pada aline ke lima

dari kasus di atas yang menyatakan “SPIP, selain untuk mencapai tujuan organisasi yang

efisien dan efektif, juga bertujuan meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas

pengelolaan keuangan negara, serta meminimalisasi penyimpangan anggaran dan

korupsi di departemen.”

Soal Kasus IB Bab 5

Soal studi kasus tentang “KPK Uji Bukti tentang FPJP”. Jawaban atas beberapa

pertanyaan yang diajukan pada soal ini, sebagai berikut:

1. Tanggapan terhadap masalah di atas:

Hasil audit investigatif BPK membuktikan adanya dugaan pelanggaran dalam

penyelamatan Bank Century oleh Pemerintah Indonesia dengan kebijakan bailout yang

diindikasikan tindak pidana korupsi yang proporsinya 30%. Kejadian ini menunjukkan

kepada publik bahwa proses Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan Penyertaan

Modal Sementara (PMS) oleh pemerintah Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi

Indonesia belumlah baik dan aman, sehingga memunculkan kesempatan penyimpangan

oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Kasus Bank Century tidak hanya merugikan uang negara (senilai Rp 6,7 triliun), tetapi

juga pelanggaran hukum oleh pejabat, pihak yang berwenang, serta swasta yang terlibat.

Anehnya hingga masa tugas Tim Pengawas Century di DPR periode 2009-2014 berakhir

pada 30 september 2014 ini, kasus Bank Century belum selesai karena baru menyeret satu

pelaku utama ke meja pengadilan, yakni mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi

Mulya. Budi divonis 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 5 bulan penjara oleh

Hakim Pengadilan Tipikor dalam kasus korupsi pemberian FPJP dan penetapan Bank

Century sebagai bank gagal berdampak sistemik (Kompas Online/30 September 2014).

2. KPK tidak terpengaruh pada hasil rapat paripurna DPR tentang keputusan akhir Panitia

Angket Bank Century:

Hasil akhir dari kerja Pansus Hak Angket Century tidak akan mempengaruhi KPK.

Pendapat akhir pansus belum tentu sama dengan hasil penyelidikan KPK. KPK melakukan

penyelidikan sendiri, tidak bergantung kepada hasil pansus. Jika DPR melihatnya dari sisi

politik, sedangkan KPK melihatnya dari sisi hukum. Sehingga baik penyelidikan maupun

penyidikan yang dilakukan oleh KPK tidak memiliki kaitan khusus dengan kegiatan

Pansus, walaupun kadang-kadang dibutuhkan kerjasama yang baik dalam mendalami alat

bukti yang ada. Hal ini berlaku juga karena KPK adalah lembaga independen pemerintah,

2

sehingga tidak memiliki ikatan khusus dengan pihak lain seperti DPR. KPK juga tunduk

kepada barang bukti dalam proses pidana korupsi, sedangkan untuk tindak pidana lainnya

diluar tanggung jawab KPK.

3. Langkah awal KPK dalam menyelidiki kasus ini:

Kasus Bank Century memiliki indikasi tindak pidana korupsi sehingga langkah awal KPK

adalah membentuk satuan tugas yang terdiri dari KPK, BPK, dan PPATK (Pusat

Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan). Selanjutnya KPK meminta BPK untuk

melakukan audit investigatif. Setelah ditemukan adanya tindak pidana korupsi, selanjutnya

KPK memanggil sejumlah saksi dari BI, LPS, hingga manajemen Bank Century untuk

dimintai keterangan sebelum memutuskan tersangka/terdakwa kasus tersebut.

Dalam konferensi pers KPK (8/12) yang disampaikan oleh Chandra bahwa “KPK dulu

membagi Century kedalam tiga tahapan. Pertama, sebelum bailout atau sebelum masuk ke

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Kedua, setelah masuk ke pengawasan khusus yang

kemudian disebutkan diselamatkan Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Ketiga, dimana

LPS sudah masuk dan menggelontorkan dana itu (www.kpk.go.id).

Daftar Pustaka

Bastian, Indra. 2014. Audit Sektor Publik Pemeriksaan Pertanggungjawaban Pemerintah.

Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat. Bab 1 dan Bab 5.

3