makalah Bab XIAudit Sektor Publik

Oleh :Rara Dzikrina Istiqomah041211331080Nurswandari Komala Dewi041211332020Khairanis Yulita041211332034Dita Lourenza041211332104Vidya Putri Hardiyanti041211333133

Kelas MKelompok Blameworthiness

Bab XIAUDIT SEKTOR PUBLIK

11.1TEORI AUDIT SEKTOR PUBLIK11.1.1Definisi Audit Sektor PublikMekanisme audit merupakan suatu mekanisme yang dapat menggerakkan makna akuntabilitas dalam pengelolaan sektor pemerintahan, BUMN, atau instansi pengelola aset Negara, serta organisasi sektor publik lainnya. Auditing adalah suatu proses sistematik yang secara obyektif terkait evaluasi bukti-bukti berkenaan dengan asersi tentang kegiatan dan kejadian ekonomi guna memastikan derajat atau tingkat hubungan antara asersi tersebut dengan kriteria yang ada, serta mengomunikasikan hasil yang diperoleh kepada pihak-pihak yang berkepentingan.Dari definisi tersebut, beberapa bagian yang perlu mendapat perhatian :(1) Proses Sistematik Audit merupakan aktivitas terstruktur yang mengikuti suatu urutan yang logis.(2) Objektivitas berkaitan dengan kualitas informasi yang disediakan serta kualitas orang yang melakukan audit atau bebas dari prasangka (freedom from bias).(3) Penyediaan dan Evaluasi Bukti berkaitan dengan pengujian yang mendasari dukungan terhadap asersi ataupun representasi.(4) Asersi tentang Kegiatan dan Kejadian Ekonomi merupakan deskripsi yang luas tentang subjek permasalahan yang diaudit. Asersi merupakan proporsi yang secara esensial dapat dibuktikan atau tidak dapat dibuktikan.(5) Derajat Hubungan Kriteria yang Ada suatu audit memberikan kecocokan antara asersi dan kriteria yang ada.(6) Mengomunikasikan Hasil agar bermanfaat hasil audit perlu dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan baik secara lisan maupun tertulis.

11.1.2Regulasi dalam Audit Sektor PublikUntuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan organisasi sektor publik, keuangan organisasi harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan serta kepatuhan. Untuk mewujudkan itu semua, Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ditetapkan.11.1.3Audit Sektor Publik dan Audit Sektor BisnisKeteranganAudit Sektor PublikAudit Sektor Bisnis

SubjekOrganisasi pemerintahan yang bersifat nirlaba seperti sektor pemerintahan daerah (pemda), BUMN, BUMD, dan instansi lain yang berkaitan dengan pengelolaan aset kekayaan negara.Perusahaan milik swasta yang berorientasi laba

Jenis Jenis Audit Audit Keuangan (Financial Audit) Audit Kinerja (Performance Audit) Audit untuk Tujuan Tertentu (Special Audit)

11.1.4Jenis-jenis Audit Sektor PublikAudit dapat mempunyai gabungan tujuan dari audit keuangan dan audit kinerja, atau dapat juga mempunyai tujuan yang terbatas pada beberapa aspek dari masing-masing jenis audit. Audit dengan gabungan tujuan tersebut umumnya disebut audit kontrak atau audit bantuan, baik itu berupa audit terhadap pelaksanaan sistem pengendalian internal atas masalah yang berkaitan dengan ketaatan pada peraturan perundang-undangan, atau atas sistem berbasis komputer.Audit Investigasi adalah kegiatan pemeriksaan dengan lingkup tertentu yang tidak dibatasi periodenya, dan lebih spesifik pada area pertanggungjawaban yang diduga mengandung inefisiensi atau indikasi penyalahgunaan wewenang dengan hasil audit berupa rekomendasi untuk ditindaklanjuti, tergantung pada derajat penyimpangan wewenang yang ditemukan.11.1.5Audit Keuangan Sektor PublikTujuan pengujian atas laporan keuangan oleh auditor independen adalah ekspresi suatu opini secara jujur tentang posisi keuangan, hasil operasi, dan arus kas yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterim aumum. Laporan auditor merupakan media yang mengekspresikan opini auditor atau dalam kondisi tertentu menyangkal suatu opini.Aspek esensial audit keuangan sebagai berikut :(1) Proses sistematik secara obyektif atas penyediaan dan evaluasi bukti merupakan suatu audit laporan keuangan menurut standar audit berterima umum.(2) Asersi tentang kegiatan dan kejadian ekonomi merupakan representasi laporan keuangan yang dibuat oleh pihak manajemen, yang melaporkan tentang posisi keuangan, hasil operasi, dan arus kas.(3) Derajat atau tingkat hubungan yang berkaitan dengan kriteria yang ada dinilai dengan cara apakah laporan keuangan diungkapkan secara jujur sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum.(4) Hasil audit atas laporan keuangan dikomunikasikan dalam suatu pelaporan audit.Audit keuangan meliputi audit atas laporan keuangan dan audit atas hal yang berkaitan dengan keuangan. Audit atas laporan keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan apakah laporan keuangan entitas yang diaudit telah menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil operasi atau usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Audit atas laporan keuangan disusun berdasarkan standar audit yang dikeluarkan IAI.Audit atas hal yang berkaitan dengan keuangan meliputi unsur-unsur berikut :a. Segmen laporan keuangan, dokumen permintaan anggaran, dan perbedaan antara realisasi kinerja keuangan serta yang diperkirakan.b. Pengendalian internal atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.c. Pengendalian atau pengawasan internal atas penyusunan laporan keuangan, pengamanan aktiva, serta penggunaan sistem berbasis komputer.d. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dugaan kecurangan.11.2SISTEM AUDIT KEUANGAN SEKTOR PUBLIKa.Pemeriksaan Siklus PendapatanTujuan dari audit siklus pendapatan adalah untuk mengungkapkan ada tidaknya salah saji yang material dalam pos Pendapatan Daerah/Organisasi, Dana Perimbangan, dan Pendapatan Lain-lain yang sah.Risiko bawaan siklus pendapatan pada banyak organisasi sektor publik sangatlah tinggi. Faktor-faktor yang menyebabkan tingginya risiko bawaan siklus pendapatan yaitu (a) Volume transaksi yang selalu tinggi, (b) Masalah akuntansi yang berkembang.Jenis koreksi pembukuan yang harus dilakukan atas pendapatan adalah sebagai berikut:1. Kesalahan Pembukuan dan/atau Penyajian Saldo Awal Tahun Anggaran/Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Lalu1. Kesalahan Pembukuan dan/atau Penyajian Pendapatan Daerah1. Kesalahan Pembukuan dan/atau Penyajian Saldo Akhir Tahun Anggaran Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Perhitungan1. Kesalahan Penyajian dalam Daftar Lampiran Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Perhitungan1. Kesalahan yang Wajib Dikoreksi oleh Auditor, yang terdiri atas:1. Kesalahan Pembukuan (kekeliruan pencatatan)1. Kesalahan Pembebanan1. Kesalahan Penjumlahan dan Pengurangan Angka (aritmatika)

b.Pemeriksaan Siklus BelanjaAudit terhadap siklus belanja organisasi sektor publik terdiri dari audit terhadap belanja aparat/pegawai/SDM dan belanja pelayanan publik.Tujuan audit siklus belanja adalah untuk memperoleh bukti mengenai masing-masing asersi yang signifikan, yang berkaitan dengan transaksi dan saldo siklus belanja. Tujuan audit ditentukan berdasarkan kelima kategori asersi laporan keuangan berikut:1. Transaksi-transaksi dalam siklus belanja organisasi sktor publik sangat berpengaruh terhadap lapran keuangan sektor publik. Kesalahan membedakan pengeluaran/belanja untuk belanja aparat/pegawai dan pengeluaran/belanja untuk pelayanan publik akan menyebabkan laporan keuangan mengandung salah saji. Auditor akan berusaha mencari cara untuk mencapai tingkat resiko yang lebih rendah. Transaksi dalam pos belanja merupakan sumber salah saji yang material dalam laporan keuangan.1. Risiko bawaan pos belanja organisasi sektor publik pada banyak organisasi sangatlah tinggi. Ada berbagai faktor yang menyebabkan tingginya risiko bawaan siklus belanja ini, yaitu:1. Volume transaksi yang selalu tinggi1. Pembelanjaan dan pengeluaran tanpat otorisasi yang dapat terjadi1. Pembelian aset yang tidak perlu1. Masalah akuntansi yang berkembang1. Tingginya volume transaksi akan memperbesar kemungkinan terjainya salah saji.1. Strategi audit yang sering dipakai adalah pendekatan tingkat resiko pengendalian yang ditetapkan lebih rendah. Auditor akan menguji efektivitas struktur pengendalian internal.1. Auditor harus membandingkan biaya melakukan pengujian pengendalian internal dengan penghematan yang diperoleh akibat berkurangnya pengujian substantifc.Pemeriksaan Aktiva TetapAudit atas aktiva tetap ini sangat penting karena aktiva tetap memiliki porsi terbesar sebagai aset/harta yang dimiliki oleh organisasi sektor publik. Tujuan audit aktiva tetap adalah untuk memperoleh bukti tentang setiap asersi signifikan yang berkaitan dengan transaksi dan saldo aktiva tetap. Tujuan audit ditentukan berdasarkan kelima kategori asersi laporan keuangan.d.Pemeriksaan Jasa PersonaliaSiklus jasa personalia sangat penting karena merupakan komponen biaya utama di hampir semua entitas. Siklus jasa personalia meliputi semua kejadian dan kegiatan yang berkaitan dengan kompensasi (penggajian). Kompensasi ini meliputi gaji, insentif lembur, komisi, dan berbagai bentuk tunjangan lainnya. Transaksi utama dlam siklus ini adalah transaksi gaji.

e. Pemeriksaan Siklus Investasi (Pembiayaan)Investasi ini pada umumnya merupakan bagian dari strategi jangka panjang suatu organisasi sektor publik. Investasi dalam surat berharga sebagai aktiva lancar merupakan investasi sementara yang bertujuan memanfaatkan dana yang tidak dipergunakan dalam jangka pendek untuk memperoleh laba seperti keuntungan modal.Surat berharga yang dipegang sebagai investasi jangka pendek biasanya material bagi neraca, tetapi tidak material bagi laporan surplus defisit organisasi sektor publik. Sedangkan, surat berharga yang dipegang sebagai investasi jangk panjang bisa bersifat material bagi neraca maupun laporan surplus defisit. Investasi surat berharga jangka panjang umumnya dilakukan dalam nilai nilai rupiah yang besar shingga sangat berpengaruh terhadap neraca. Risiko salah saji pada transaksi investasi organisasi sektor publik umumnya rendah karena jarangnya transaksi yang terjadi.Strategi audit sangat tergantung frekuensi transaksi invetasi. Bila frekuensinya rendah, auditor akan menghemat biaya bila memakai pendekatan mengutamakan pengujian substantif. Bila frekuensinya tinggi, auditor akan menghemat biaya kalau melakukan pengujian pengendalian untuk menghimpun bukti yang mendukung.Gambar : Pemeriksaan Siklus AkuntansiObjek PemeriksanInvestasiJangka PendekJangka PanjangPengujian pengendalianBukti asersi transaksi dan saldo siklus investasiTujuan

f.Pemeriksaan Siklus Saldo KasSaldo kas berasal dari pengaruh kumulatif siklus belanja, siklus investasi, dan siklus jasa personalia. Saldo kas meliputi kas di tangan atau yang disimpan dalam entitas, kas di bank, dan dana tertentu yang disisihkan (seperti dana kas kecil).Tujuan audit saldo kas adalah untuk memperoleh bukti tentang masing masing asersi yang signifikan, yang berkaitan dengan transaksi dan saldo kas. Tujuan audit ditentukan berdasarkan kelima kategori asersi laporan keuangan :1. Asersi Keberadaan dan Keterjadian : saldo kas tercatat, benar benar pada tanggal neraca.1. Asersi Kelengkapan : saldo kas tercatat meliputi pengaruh semua transaksi kas yang telah terjadi.1. Asersi Hak dan Kewajiban : hal legal atas semua saldo kas yang tersaji pada tanggal neraca.1. Asersi Penilaian dan Pengalokasian : saldo kas tercatat dapat direalisasi pada jumlah yang dinyatakan dalam neraca dan sesuai skedul pendukungnya.1. Asersi Pelaporan dan Pengungkapan : saldo kas telah diidentifikasi dan dikelompokkan secara tepat dalam neraca.Gambar : Pemeriksaan Siklus Saldo Kas Objek PemeriksanSaldo Kas Kas di tanganKas yang disimpan dalam entitasBukti asersi transaksi dan saldo kasTujuanKas di BankKas yang disisihkan (kas kecil)

11.3SIKLUS AUDIT KEUANGAN SEKTOR PUBLIK1.Perencanaan audit keuangan

2.Penetapan peraturan audit keuangan

3.Penyusunan perencanaan audit tahunan oleh lembaga auditor

4.Temu rencana audit tahunan

5.Penerbitan regulasi tentang tim dan kebijakan audit tahunan

6.Penerimaan regulasi organisasi yang akan diaudit

7.Survei awal karakter industri / organisasi yang akan diaudit

8.Pembuatan program audit

9.Penerbitan surat tugas audit

10.Pelaksanaan audit keuangan

11.Pembuatan daftar temuan

12.Pembicaraan awal tentang daftar temuan

13.Penyusunan draft laporan hasil pemeriksaan

14.Pembahasan draft laporan hasil pemeriksaan dengan organisasi yang diaudit

15.Penyelesaian laporan hasil pemeriksaan

16.Tindak lanjut temuan laporan hasil pemeriksaan

17.Penerbitan laporan hasil pemeriksaan

11.3.1Perencanaan Audit KeuanganTahap perencanaan audit keuangan terdiri dari langkah langkah :1. Pemahaman atas Sistem Akuntansi Keuangan Sektor PublikAudit sektor publik tidak lagi fokus pada laporan realisasi anggaran saja tapi juga laporan keuangan lainnya seperti neraca, laporan surplus/defisit, dan laporan arus kas. Jadi, auditor harus memahami sistem akuntansi keuangan sektor publik.1. Penentuan Tujuan dan Lingkup AuditTujuan dan lingkup audit sektor publik sangat tergantung pada mandat dan wewenang lembaga audit dan pengawas yang bersangkutan. Audit laporan keuangan oleh auditor eksternal untuk menilai kewajaran laporan keuangan organisasi sektor publik, sedangkan audit penyusunan laporan keuangan oleh pengawas untuk memberikan rekomendasi perbaikan sistem pengendalian internal dan koreksi kesalahan penyusunan laporan keuangan.1. Penilaian RisikoPenilaian risiko pengendalian, risiko bawaan, dan risiko deteksi dilakukan karena kegiatan audit melalui pengujian mengandung risiko kesalahan. Jadi, kesimpulan dan opini dari auditor memiliki jaminan yang memadai.1. Penyusunan Rencana AuditRencana audit berisi uraian mengenai area yang akan diaudit, jangka waktu pelaksanaan audit, personel yang dibutuhkan, dan sumber daya lain yang diperlukan untuk pelaksanaan audit.11.3.2Penetapan Peraturan Audit KeuanganDibutuhkan untuk memberikan aturan yang jelas dan kontrol agar pelaksanaan audit laporan keuangan bisa memberikan opini yang tepat.11.3.3Penyusunan Perencanaan Audit Tahunan Oleh Lembaga AuditorPerencanaan audit adalah tahap vital dalam audit karenan menentukan kesuksesan audit dan memperoleh bukti audit yang cukup dan kompeten sebagai pendukung isi laporan audit.11.3.4Temu Rencana Audit TahunanPertemuan dengan kepala atau pimpinan organisasi sektor publik untuk membicarakan perencanaan audit yang sudah disusun.11.3.5Penerbitan Regulasi Tentang Tim Dan Kebijakan Audit TahunanRegulasi menyangkut tim atau personel yang akan melakukan audit terhadap organisasi sektor publik maupun regulasi dalam menjalankan proses audit.11.3.6Penerimaan Regulasi Organisasi Yang Akan DiauditRegulasi akan diterima oleh lembaga pemeriksa sehingga bisa melakukan proses audit di lembaga atau organisasi sektor publik terkait.11.3.7Survei Awal Karakter Industri / Organisasi Yang Akan DiauditTahap selanjutnya survei awal karakter industri / organisasi yang akan diaudit.11.3.8Pembuatan Program AuditUntuk setiap area yang diaudit, auditor harus menyusun langkah langkah audit yang tertuang dalam program audit :1. Tujuan audit setiap area1. Prosedur audit yang akan dilakukan1. Sumber bukti audit1. Deskripsi mengenai kesalahan

11.3.9Penerbitan Surat Tugas AuditPihak organisasi sektor publik segera mengeluarkan surat tugas kepada lembaga pemeriksa (auditor) untuk melaksanakan audit.11.3.10Pelaksanaan Audit KeuanganDalam pelaksanaan audit keuangan, auditor melakukan :1. Menilai pengendalian internal

Pengendalian internal adalah sistem yang dirancang oleh organisasi sektor publik untuk menjaga aset yang dimiliki agar terbebas dari kecurangan dan penyalahgunaan.Jenis jenis pengendalian internal :1. OrganisasiPenyerahan wewenang dan tanggung jawab, termasuk jalur pelaporan untuk semua aspek operasi dan pengendaliannya, harus disebutkan rinci dan jelas.1. Pemisahan tugasPemisahan tugas dapat mengurangi risiko terjadinya manipulasi maupun kesalahan yang disengaja.1. FisikPengendalian ini berhubungan dengan supervisi aset. Prosedur dan keamanan yang memadai harus dirancang untuk memberi keyakinan bahwa akses langsung maupun tidak langsung melalui dokumentasi aset terbatas pada personel yang berwenang.1. Persetujuan dan otorisasiSeluruh transaksi harus diotorisasi atau disetujui orang yang tepat. Batas wewenang harus dijelaskan.1. AkuntansiPengecekan atas keakuratan catatan, penghitungan jumlah total, rekonsiliasi, pemakaian nomor rekening, jurnal, dan akuntansi untuk dokumen.1. PersonaliaKeberadaan prosedur menjamin penempatan personel yang sesuai kemampuan dan tanggung jawabnya.1. SupervisiSetiap sistem pengendalian internal harus mencakup supervisi oleh atasan yang bertanggung jawab terhadap transaksi dan pencatatannya tiap hari.1. ManajemenPengendalian dilakukan manakemen di luar tugas rutinnya, meliputi pengendalian secara keseluruhan oleh fungsi pengendalian internal dan prosedur review khusus lainnya.1. Melakukan prosedur analitisProsedur analitis adalah pengevaluasian informasi keuangan dengan mempelajari hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan data nonkeuangan.Prosedur analitis akan membantu auditor dengan mendukung dan meningkatkan pemahamannya tentang operasi organisasi yang diaudit dan membantu mengidentifikasi hubungan yang tidak sewajarnya dan fluktiasi data yang tidak diharapkan. Ada 6 langkah auditor melakukan prosedur analiis :1. Mengidentifikasi perhitungan dan perbandingan yang akan dibuat1. Mengembangkan ekspektasi1. Melakukan perhitungan dan perbandingan1. Menganalisis data1. Menyelidiki perbedaan atau penyimpangan yang tidak diharapkan yang signifikan1. Menentuan pengaruh perbedaan atau penyimpangan terhadap perencanaan audit11.3.11Pembuatan Daftar TemuanSetelah pelaksanaan audit, auditor biasanya mendapatkan temuan temuan terkait keuangan klien. Temuan itu didaftar sebagai bukti penyampaian pendapat nantinya.11.3.12Pembicaraan Awal Tentang Daftar TemuanBerdasarkan temuan di lapangan, auditor melakukan pembicaraan dengan pimpinan organisasi sektor publik terkait temuan temuan tersebut. Auditor akan melakukan cross-check atas hasil temuan dengan fakta yang terjadi di lapangan.11.3.13Penyusunan Dreaft Laporan Hasil PemeriksaanSetelah hasil temuan auditor dibicarakan atau melakukan cross-check dengan pejabat organisasi sektor publik, auditor kemudian menyusun draft laporan hasil pemeriksaan.11.3.14 Pembahasan Draft Laporan Hail Pemeriksaan dengan Organisasi yang DiauditDari draft laporan hasil pemeriksaan yang telah disusun, auditor lalu membicarakan atau membahasnya dengan pimpinan organisasi sektor publik. Dalam tahapan ini, auditor memastikan apa yang telah disusun di dalam draft laporan hasil pemeriksaan sudah sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Selain itu, auditor juga memastikan kelengkapan hal- hal yang perlu dicantumkan dalam laporan hasil pemeriksaan.11.3.15 Penyelesaian Laporan Hasil PemeriksaanSetelah melakukan pembahasan draft laporan hasil pemeriksaan dan dipastikan kelengkapan serta kesepakatan mengenai draft tersebut sudah tercapai, kemudian akan dilakukan penyelesaian atau finalisasi draft tersebut menjadi laporan hasil pemeriksaan akhir.11.3.16 Tindak Lanjut Temuan Laporan Hasil PemeriksaanBerdasarkan temuan- temuan yang ada di lapangan, auditor melakukan tindak lanjut atau dengan kata lain, memberikan rekomendasi perbaikan kepada organisasi sektor publik.

11.3.17 Penerbitan Laporan Hasil PemeriksaanTahapan terakhir dari siklus auditor keuangan adalah penerbitan laporan hasil pemeriksaan kepada pihak- pihak yang memiliki kepentingan terhadap organisasi yang telah diaudit tersebut.11.4TEKNIK AUDIT KEUANGAN SEKTOR PUBLIK1. Prosedur Analitis (Analytical Procedurs)

Prosedur analitis terdiri dari penelitian dan perbandingan hubungan di antara data. Prosedur ini meliputi perhitungan dan penggunaan rasio-rasio sederhana, analisis vertikal, atau laporan persentase, perbandingan jumlah yang sebenarnya dengan data historis atau anggaran, serta penggunaan model matematis dan statistik, seperti analisa regresi.

Contoh: membandingkan item belanja menurut anggaran dan item realisasi belanja.

1. Inspeksi (Inspecting)

Inspeksi meliputi pemeriksaan yang rinci terhadap dokumen dan catatan serta pemeriksaan sumber daya berwujud. Prosedur ini digunakan secara luas dalam auditing. Inspeksi seringkali digunakan dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti, baik bottom up maupun top-down.

Contoh: pemeriksaan terhadap bukti- bukti transaksi seperti rekening bank, kwitansi, atau tanda terima lainnya untuk mengevaluasi apakah transaksi yang dilakukan telah sesuai atau menyimpang dari rencana dan anggaran yang telah ditetapkan.

1. Konfirmasi (Confirming)

Kegiatan konfirmasi adalah bentuk permintaan keterangan yang memungkinkan auditor memperoleh informasi secara langsung dari sumber independen di luar organisasi sektor publik yang diaudit.

Contoh: meminta keterangan kepada Bendahara Pengeluaran terkait bukti- bukti transaksi pembelian atau pengalokasian anggaran yang telah dilakukannya. Kegiatan ini akan menunjukkan apakah bukti transaksi tersebut fiktif atau benar adanya, selain keterangan- keterangan lainnya terkait bukti tersebut.

1. Permintaan Keterangan (Inquiring)

Kegiatan ini meliputi permintaan keterangan secara lisan atau tertulis oleh auditor. Permintaan keterangan tersebut biasanya ditujukan kepada manajemen atau karyawan organisasi sektor publik, yang umumnya berupa pertanyaan- pertanyaan yang timbul setelah dilaksanakannya prosedur analitis.

Contoh: auditor meminta keterangan Bendahara Pengeluaran atas ketidaksesuaian jumlah pengeluaran (berdasarkan bukti transaksi yang ada) dengan jumlah anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

1. Penghitungan (Counting)

Dua aplikasi yang paling umum dari perhitungan (counting) adalah (1)perhitungan fisik sumber daya berwujud, seperti jumlah kas dan persediaan yang ada, dan (2) akuntansi seluruh dokumen, dengan nomor urut yang telah dicetak (prenumbered).

Contoh: auditor menghitung aset yang telah dibeli Bagian Pengadaan berdasarkan bukti transaksi yang ada.

1. Penelusuran (Tracing

Dalam penelusuran (tracing), yang sering kali disebut sebagai penelusuran ulang, auditor (1) memilih dokumen yang dibuat pada saat transaksi dilaksanakan, dan (2) menentukan bahwa informasi yang diberikan oleh dokumen tersebut telah dicatat dengan benar dalam catatan akuntansi (jurnal dan buku besar).

Contoh: auditor membandingkan antara angka uang tetera dalam kwitansi transaksi yang telah dilakukan dan jumlah angka yang tertera dalam jurnal. Hal ini akan menunjukkan apakah ada kesesuaian penyajian, yaitu penyajian yang lebih rendah atau lebih tinggi.

1. Pemeriksaan Bukti Pendukung (Vouching)

Pemeriksaan bukti pendukung (vouching) meliputi (1) pemilihan ayat jurnal dalam catatan akuntansi, dan (2) mendapatkan serta memeriksa dokumen yang digunakan sebagai dasar ayat jurnal tersebut untuk menentukan validitas dan ketelitian pencatatan akuntansi.

Contoh:bukti pendukung adalah auditor memilih ayat jurnal pembelian ATK di jurnal, kemudian membandingkannya dengan kwitansi pembelian ATK tersebut atau tanda terima lainnya.

1. Pengamatan (Observing)

Pengamatan (observing) berkaitan dengan memperhatikan dan menyaksikan pelaksanaan beberapa kegiatan atau proses. Kegiatannya dapat berupa pemrosesan rutin atau jenis transaksi tertentu, seperti penerimaan kas, untuk melihat apakah para pekerja sedang melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan kebijakan dan prosedur organisasi sektor publik.

Contoh:auditor mengamati kegiatan Bendahara Gaji dalam menjurnal ketika mengeluarkan gaji kepada para pegawai.

1. Pelaksanaan Ulang (Reperforming)

Salah satu prosedur audit yang penting adalah pelaksanaan ulang (reperforming) perhitungan dan rekonsiliasi yang dilakukan oleh organisasi sektor publik yang diaudit.

Contoh: auditor menghitung ulang penyusutan kendaraan milik organisasi berdasarkan umur ekonomis yang sebenarnya, kemudian dibandingkan dengan pencatatan beban penyusutan kendaraan yang telah dilakukan.

(10)Teknik Audit Berbantuan Komputer (Computer-Assisted Audit Technique)Apabila catatan akuntansi organisasi sektor publik dilaksanakan melalui media elektronik, maka auditor dapat menggunakan teknik audit berbantuan komputer untuk membantu melaksanakan beberapa prosedur yang telah diuraikan sebelumnya.Contoh: auditor dengan bantuan komputer memeriksa angka- angka dalam file jurnal bendahara dan membendingkannya dengan kwitansi pembelian, kwitansi pendapatan, dan bukti- bukti transaksi lainnya. (11) Pengujian PengendalianTerdapat dua jenis pengujian pengendalian, yaitu:1. Pengujian pengendalian yang berkaitan langsung dengan keefektifan desain kebijakan atau prosedur dan apakah benar- benar digunakan dalam kegiatan organisasi.1. Pengujian pengendalian yang berkaitan dengan keefektifan kebijakan dan prosedur serta bagaimana pengaplikasiannya, konsistensinya dengan aplikasi terdahulu, dan oleh siapa tersebut dilakukan selama periode audit.Contoh: auditor membandingkan dokumen SOP atau petunjuk teknis pegawai, dan mengamati pelaksanaannya di lapangan. Pengendalian akan dianggap baik jika SOP atau petunjuk teknis mampu memberikan pedoman bagi pelaksanaan tugas- tugas pegawai, pegawai mudah memahaminya dan mengaplikasikan pada setiap pekerjaannya secara konsisten.(12) Pengujian SubstantifDua kategori umum pengujian substansif adalah:1. Prosedur analitis, yang merupakan prosedur dalam menyediakan bukti- bukti tentang validitas perlakuan akuntansi atas transaksi dan neraca, atau sebaliknya, tentang kesalahan atau ketidakberesan yang terjadi;1. Pengujian yang terinci atas transaksi atau neraca merupakan pengujian untuk menyediakan bukti- bukti tentang validitas perlakuan akuntansi atas transaksi dan neraca, atau sebaliknya, tentang kesalahan atau ketidakberesan yang terjadi.Contoh: auditor memeriksa secara rinci angka dan jumlah transaksi yang telah terjadi, dimulai dari pemeriksaan seluruh bukti transaksi, catatan dalam jurnal, posting dalam buku besar, hingga laporan yang telah jadi. Dengan demikian, dapat ditemukan apakah ada kesalahan atau ketidakberesan.11.5CONTOH PRAKTEK AUDIT SEKTOR PUBLIK DI ORGANISASI SEKTOR PUBLIK1. Pemerintah Pusat

Audit adalah proses sistematis yang secara objektif menyediakan dan mengevaluasi bukti-bukti berkenaan dengan aserasi kegiatan dan kejadian ekonomi guna memastikan derajat atau tingkat hubungan antara aserasi tersebut dengan criteria yang ada, serta mengomunikasikan hasil yang diperoleh kepada pihak yang berkepentingan. Jadi, audit atas pemerintahan pusat ditujukan pada perolehan bukti audit yang cukup dan tepat, apakah laporan keuangan menyadikan secara benar dan wajar posisi keuangan pemerintah pusat yang berasal dari operasi dan perubahannya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum.

Audit terhadap siklus belanja pemerintah pusat yang terdiri audit terhadap belanja aparat dan belanja pelayanan publik.

1. Pemerintah Daerah

Audit yang diselenggarakan atas kegiatan pemerintah daerah dapat dibagi menjadi audit keuangan dan audit kinerja. Pada setiap audit, penetapan tujuan untuk menentukan jenis audit yang dilaksanakan serta standar audit yang harus diikuti oleh auditor merupakan langkah awal.

Audit mempunyai gabungan tujuan audit keuangan dan audit kinerja atau dapat juga mempunyai tujuan terbatas pada beberapa aspek dari masing-masing jenis audit tersebut.

Gambaran pelaksanaan audit di pemerintahan daerah, berikut ini diberikan petunjuk pemeriksaan atas pos pendapatan asli daerah:1. Pengujian untuk menentukan nilai realisasi pos PAD dan pos retribusi daerah1. Melakukan verifikasi atas bukti-bukti penerimaan yang berupa Surat Tanda Setoran1. Melakukan konfirmasi kepada instansi yang terkait dengan pemungutan Pajak Daerah1. Dari hasil konfirmasi tersebut, kesalahan penyetoran atas pendapatan PPJU oleh PT PLN dapat diketahui1. Berdasarkan kejadian pada (butir 4) apabila salah setor yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 1. Melakukan pengujian untuk menentukan pengembalian Pajak Daerah kepada Wajib Pajak

1. LSM

Jenis LSM:1. LSM melakukan fungsi control masyarakat sehingga LSM ini mengambil jarak dengan penguasa ataupun lembaga yang dikontrolnya1. LSM yang melaksanakan program entitas

Dalam organisasi LSM dilakukan 2 jenis audit :1. Audit kinerja keuangan

Pada audit keuangan atau juga disebut audit laporan keuangan, pemakai informasi tidak hanya organisasi, tetapi juga pihak luar organisasi . audit kinerja keuangan mengacu pada kebiasaan akuntan menguji bukti transaksi dan menghubungkan dengan jurnal akuntansi dan menanadinya. Penulusuran ini bertujuan memberikan jaminan bukti dokumentasi, informasi dan penjelasan memperkuat adanya transaksi di organisasi tersebut

1. Audit kinerja nonkeuangan

Aktifitas audit dilakukan berkaitan dengan keefisiensian dan keefektifan organisasi dalam mencapai tujuan organisai, system pengendalian anggaran, kinerja fungsi keuangan, akuntansi ,pelayanan dan hasil program. Audit kinerja nonkeuangan dilakukan oleh audit internal organisasi. Criteria pengukuran yang penting yaitu ekonomis, efisien dan efektif. Tugas auditor kinerja nonkeuangan yaitu menguji bahwa aktivitas yang dilakukan oleh organisasi tidak merugikan masyarakat secara keseluruhan, tetapi justru bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan tujuan organisasi

1. YAYASANAudit yang diselenggarakan atas semua kegiatan yang dilakukan yayasan dapat dibagi menjadi audit keuangan dan audit kinerja. Dalam audit, penetapan tujuan harus dilakukan untuk menetukan jenis audit yang akan dilaksanakan serta standar audit yang harus diikuti oleh auditor . audit dapat mempunyai gabungan tujuan audit keuangan dan audit kinerja atau dapat juga mempunyai tujuan yang terbatas pada beberapaaspek masing-masing jenis audit.

1. PARTAI POLITIKAudit dalam organisasi partai politik dibedakan menjadi 2 yaitu audit kinerja keuangan dan audit kinerja non keuangan.

Contoh audit atas pemilu partai politik tahun 19991. No 11 : PDI Perjuangan2. Terdapat 304 sumbangan tanpa nama dimana 3 diantaranya melebihi ketentuan 15 juta, salah satunya Laksamana Sukardi yang menyumbang sampai 400 juta2. Pengeluaran mencapai Rp 3 miliyar untuk propaganda dan Rp 139 juta untuk membantu Ambon/Maluku1. No 15 : Partai Amanat Indonesia3. Terdapat penerimaan dari 1 orang yang melebihi ketentuan Rp 15 juta diakui sebagai pinjaman3. Pada tanggal 21 Mei, PAN telah mengembalikan dana pinjaman.