KANTOR LURAH DASAN AGUNG BARU - Beranda · masyarakat pada umumnya maka dipandang perlu dibentuk...

PPEEMMEERRIINNTTAAHH KKOOTTAA MMAATTAARRAAMM KKEECCAAMMAATTAANN SSEELLAAPPAARRAANNGG

KKAANNTTOORR LLUURRAAHH DDAASSAANN AAGGUUNNGG BBAARRUU JJll.. GGuunnuunngg SSiiuu NNoo.. 11 DDaassaann AAgguunngg TTeellppoonn ((00337700)) 663322115577

KEPUTUSAN LURAH DASAN AGUNG BARU NOMOR : TAHUN 2010

T E N T A N G

PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN TIM PENGGERAK

PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KELURAHAN DASAN AGUNG BARU TAHUN 2010

LURAH DASAN AGUNG BARU

Menimbang : Mengingat :

a. bahwa sebagai upaya untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya

maka perlu adanya peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat;

b. bahwa pemberdayaan kesejahteraan keluarga merupakan wadah pembinaan bagi kaum perempuan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

c. bahwa PKK adalah pelaksana pembinaan pemberdayaan kesejahteraan keluarga;

d. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan PKK sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c, maka perlu dibentuk kepengurusan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

1 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

2 Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 14 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kota Mataram sebagai Daerah Otonom.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KESATU :

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT :

Membentuk Kepengurusan PKK Kelurahan Dasan Agung Baru Tahun 2010 dengan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;

Kepengurusan PKK Kelurahan Dasan Agung Baru sebagaimana tersebut pada diktum KESATU mempunyai tugas dalam berbagai kegiatan seperti yang telah disusun dalam program PKK;

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram Tahun 2011 (DASK Kelurahan Dasan Agung Baru);

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sbagaimana mestinya.

Ditetapkan di Dasan Agung Baru

pada tanggal 03 Januari 2010


APRIADY, SSTP NIP: 197604201996031004

Tembusan dikirim Kepada:

1. Yth. Bapak Walikota Mataram di Mataram; 2. Kepala Bawasda Kota Mataram; 3. Ketua TP.PKK Kota Mataram.

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH DASAN AGUNG BARU

N0MOR : Tahun 2010 TANGGAL : 03 Januari 2010

Penasehat : KETUA TP–PKK KOTA MATARAM

Ketua Dewan Penyantun : LURAH DASAN AGUNG BARU

Wakil Ketua Dewan Penyantun : SEKERTARIS LURAH DASAN AGUNG BARU

Anggota Dewan Penyantun : KCD PENDIDIKAN, KCD PERTANIAN PLKB

KEPALA PUSKESMAS, KASI KELURAHAN

Ketua Umum : NY. NUNUK EKA YULIANASARI, SIP

Wakil Ketua I : NY. HJ. NURPARIHI

Wakil Ketua II : NY. SALIMAH

Wakil Ketua III : NY. HJ. NURNIA

Wakil Ketua IV : NY. SRI RAUHUN

Sekretaris : NY. HJ. BAIQ MUKANAH

Bendahara : NY. MUNDAH PRAYATNI

Bidang Agama Pokja I Ketua : NY. HJ. SRI HARTINI Anggota : NY. ROSMALIA NY. LILIK SURYANI NY. DRA. KHODIYAH NY. HJ. SULHIYAH NY. MARIATUN NY. HARTINI Bidang Agama Pokja II Ketua : NY. NI MADE DESTINI Anggota : NY. NURUL AINI NY. ROHAN NY. RENATUL NY. BQ. DIANI MAYASARI NY. ELIS NUR YUSNANI NY. MARHAYATUN

Bidang Ekonomi dan Pendidikan Pokja III Ketua : NY. HANURA MURNI Anggota : NY. MURNIATI NY. SRI MARLINA NY. NI LUH SUKARTINI NY. ROSDIANTI NY. RISNADIANTI NY. RIMA OKTARINI

Bidang Kesehatan Pokja IV Ketua : NY. HARNI NI Anggota : NY. MASRIN NY. MAEMUNAH NY. MARIANAH NY. AMINAH NY. NURLAELA NY. SAHNUN NY. ROHANA

PPEEMMEERRIINNTTAAHH KKOOTTAA MMAATTAARRAAMM

KKEECCAAMMAATTAANN SSEELLAAPPAARRAANNGG



T E N T A N G










Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

2. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 14 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kota Mataram sebagai Daerah Otonom.

MEMUTUSKAN


KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT :








APRIADY, SSTP NIP: 197604201996031004

Tembusan dikirim Kepada:

1. Yth. Bapak Walikota Mataram di Mataram; 2. Kepala Bawasda Kota Mataram; 3. Ketua TP.PKK Kota Mataram.








Ketua Umum : NY. NUNUK EKA YULIANASARI, SP

Wakil Ketua I : NY. HJ. NURPARHI





Wakil Sekretaris : SUMIATI


Bidang Agama Pokja I Ketua : NY. HJ. SRI HARTINI Anggota : NY. ROSMALIA NY. LILIK SURYANI NY. DRA. KHODIYAH NY. HJ. SULHIYAH NY. MARIATUN NY. HARTINI Ny. H. NANIK MARIANI Bidang Agama Pokja II Ketua : DRA. SAHNUN RINAYUM Anggota : NY. NI MADE DESTINI NY. NURUL AINI NY. ROHAINIAH NY. RENATUL NY. BQ. DIANI MAYASARI NY. ELIS NUR YUSNANI NY. MARHAYATUN


Bidang Kesehatan Pokja IV Ketua : NY. BQ. HARNI Anggota : NY. MASRIN NY. MAEMUNAH NY. MARIANAH NY. AMINAH NY. NURLAELA NY. SAHNUN

NY. ROHANA NY. SUMIATUN


KKEECCAAMMAATTAANN SSEELLAAPPAARRAANNGG



T E N T A N G










1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

3. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 14 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kota Mataram sebagai Daerah Otonom.

MEMUTUSKAN


KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT :





Ditetapkan di Dasan Agung Baru pada tanggal 04 Januari 2012


APRIADY, SSTP NIP: 197604201996031004

Tembusan dikirim Kepada: 1. Yth. Bapak Walikota Mataram di Mataram; 2. Kepala Bawasda Kota Mataram di Mataram; 3. Ketua TP PKK Kota Mataram di Mataram.








Ketua Umum : NY. NUNUK EKA YULIANASARI, SIP

Wakil Ketua I : NY. HJ. NURPARIHI






Bidang Agama Pokja I Ketua : NY. HJ. SRI HARTINI Anggota : NY. ROSMALIA NY. LILIK SURYANI NY. DRA. KHODIYAH NY. HJ. SULHIYAH NY. MARIATUN NY. HARTINI Bidang Agama Pokja II Ketua : NY. DRA. SAHNUN RINAYUM Anggota : NY. NURUL AINI NY. ROHAN NY. RENATUL NY. BQ. DIANI MAYASARI NY. ELIS NUR YUSNANI NY. MARHAYATUN


Bidang Kesehatan Pokja IV Ketua : NY. BQ. SUHARNI Anggota : NY. MASRIN NY. MAEMUNAH NY. MARIANAH NY. AMINAH NY. NURLAELA NY. SAHNUN NY. ROHANA


KKEELLUURRAAHHAANN DDAASSAANN AAGGUUNNGG BBAARRUU JJll.. GGuunnuunngg SSiiuu NNoo..11 TTeellpp.. ((00337700)) 663322115577


TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA KADER POSYANDU KELURAHAN DASAN AGUNG BARU TAHUN 2012


Menimbang :

Mengingat :

Memperhatikan :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesehatan ibu dan anak khususnya dan kesehatan masyarakat pada umumnya maka dipandang perlu dibentuk Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) pada masing-masing lingkungan di Kelurahan Dasan Agung Baru;

b. bahwa untuk Kelancaran Program Posyandu di masing-masing lingkungan maka dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah Dasan Agung Baru.

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara tahun 1993 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3531);

2. Undang-undang Nomor 10 tahun 1992 tentang perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;

3. Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437;

4. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 16 Tahun 2000 tentang Sususnan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan dan Kelurahan;

5. Peraturan Daerah kota Mataram Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan;

6. Pedoman Umum Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK Pusat Tahun 2001.

Usulan Kepala Lingkungan se-Kelurahan Dasan Agung Baru tentang nama-nama Kader Posyandu di masing-masing lingkungan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KESATU : KEDUA :

KETIGA :

Penetapan Nama-nama Kader Posyandu Kelurahan Dasan Agung Baru Tahun 2012 sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.

Segala biaya yang diakibatkan dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Pemerintah daerah kota Mataram.

Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal dikeluarkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Lurah Dasan Agung Baru

APRIADY, SSTP

NIP: 197604201996031004

Tembusan disampaikan kepada: 1. Yth. Bapak Walikota Mataram di Mataram; 2. Ketua TP. PKK Kota Mataram di Mataram; 3. Camat Selaparang di Mataram; 4. Ketua TP. PKK Kecamatan Selaparang di Mataram; 5. Kepala Puskesmas Pagesangan di Mataram; 6. Ketua TP. PKK Kelurahan Dasan Agung Baru; 7. Kader Posyandu se Kelurahan Dasan Agung Baru.

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH DASAN AGUNG BARU Nomor : Tahun 2012

Tanggal : 05 Januari 2012

DAFTAR NAMA KADER KELURAHAN DASAN AGUNG BARU

No. Nama Lingkungan

Keterangan

1 2 3 4

I. 1. Lilik Suryani

2. Marianah

3. Sri Marlina

4. Siti Kamariah Nurlela

5. Bq. Suhanah

Banjar

Banjar

Banjar

Banjar

Banjar

RA. Kartini

II.

1. Masrin

2. Mariati, S.Pd

3. Nurul Heni

4. Maemunah

5. Rusminah

Pelita

Pelita

Pelita

Pelita

Pelita

Teratai

III. 1. Siti Aminah

2. Ny. Sadiran

3. Miin

4. Ni Luh Sukartini

5. Siti Hawa

Pendidikan

Pendidikan

Pendidikan

Pendidikan

Pendidikan

Melati

IV. 1. Ny. Usman

2. Ny. Nuramin

3. Ny. Murtam

4. Ny. Sabda

5. Ny. Filipus

Pemuda

Pemuda

Pemuda

Pemuda

Pemuda

Adhiaksa



Lurah Dasan Agung Baru

APRIADY, SSTP

NIP: 197604201996031004




TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DESA SIAGA KELURAHAN DASAN AGUNG BARU TAHUN 2010


Menimbang :

Mengingat : Memperhatikan : Menetapkan :

KESATU : KEDUA :

a. bahwa Dasan Agung Baru merupakan kelurahan yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan secara mandiri, maka perlu di wujudkan sebagai Desa Siaga;

b. bahwa dalam penyelenggaraan Desa Siaga yang tujuannya adalah terwujudnya desa dengan masyarakat yang sehat, peduli dan tanggap terhadap masalah-masalah kesehatan di wilayahnya, maka perlu dibentuk Tim Desa Siaga dengan Surat Keputusan Lurah Dasan Agung Baru.

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1993, tentang Pembentukan Kotamadya Dati II Mataram;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan; 5. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 14 Tahun 2000 tentang

kewenangan Kota Mataram sebagai Daerah Otonom; 6. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 18 Tahun 2000 tentang

Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Mataram;

7. Peraturan Walikota Mataram Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan.

Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 564/Menkes/SK/ VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga.

MEMUTUSKAN :

Membentuk Tim Desa Siaga Kelurahan Dasan Agung Baru Tahun 2010 dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Tim Desa Siaga sebagaimana DIKTUM KESATU mempunyai tugas: 1. Menggali Sumber Daya untuk kelangsungan Desa Siaga; 2. Menaungi dan Membina kegiatan-kegiatan Desa Siaga; 3. Menggerakkan Masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan Desa

Siaga; 4. Menggerakkan Kader untuk mengelola dan menyelenggarakan gerakan

Usaha Kesehatan Bersumberdaya Manusia (UKBM) yang ada; 5. Menyelenggarakan Penyuluhan Kesehatan dalam rangka menciptakan

Keluarga Sadar Gizi (KADARZI).

KETIGA :

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Dasan Agung Baru pada tanggal 26 Mei 2010

LURAH DASAN AGUNG BARU,

APRIADY, SSTP NIP: 197604201996031004

Tembusan kepada: 1. Yth. Bapak Walikota Mataram di Mataram; 2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram di Mataram; 3. Camat Selaparang di Mataram.

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH DASAN AGUNG BARU NOMOR : TAHUN 2010 TANGGAL : 26 MEI 2010 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM DESA SIAGA KELURAHAN DASAN AGUNG BARU TAHUN 2010 ___________________________________________________________________________________

SUSUNAN TIM DESA SIAGA

KELURAHAN DASAN AGUNG BARU TAHUN 2010

1. Penanggung Jawab : Lurah Dasan Agung Baru 2. Pembina : Puskesmas Pagesangan Ketua TP PKK Kelurahan Dasan Agung Baru 3. Ketua : Drs. H. Abdul Karim 4. Sekretaris : Hartini 5. Bendahara : Sumiati Seksi Pengamatan Penyakit : 1. Ny. Rauhun 2. Hj. Nurnia 3. Sri Marlina Seksi KLB : 1. Marianah 2. Hj. Sri Hartini 3. Masrin 4. Maemunah Seksi Kegawat Daruratan : 1. Aminah 2. Nurafni 3. Sumiatun 4. Nurjanah Seksi Pelayanan Dasar : 1. Murniati, S.Pd 2. Bq. Suharni 3. Sumiati

Ditetapkan di Dasan Agung Baru pada tanggal 26 Mei 2010


APRIADY, SSTP NIP: 197604201996031004

PPEEMMBBEERRDDAAYYAAAANN DDAANN KKEESSEEJJAAHHTTEERRAAAANN KKEELLUUAARRGGAA (( PPKKKK ))

TTIIMM PPEENNGGGGEERRAAKK KKEELLUURRAAHHAANN DDAASSAANN AAGGUUNNGG BBAARRUU JJll.. GGuunnuunngg SSiiuu NNoo..11 DDaassaann AAgguunngg BBaarruu TTeellppoonn ((00337700)) 663322115577

PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

KEPUTUSAN

NOMOR : /KEP/PKK-KEL.DSAB/I/2010

T E N T A N G

PEMBENTUKAN KELOMPOK KHUSUS UP2K PKK KELURAHAN DASAN AGUNG BARU PERIODE 2010-2015

KETUA TIM PENGGERAK PKK KELURAHAN DASAN AGUNG BARU

Menimbang :

Mengingat :

a) Pembangunan Nasional adalah Pembangunan Manusia seluruhnya,dan

Pembangunan Masyarakat Indonesia seluruhnya yang akan terwujud apabila kesejahteraan keluarga dan masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik antara lain melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya perlu dilaksanakan melalui peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat;

b) Gerakan PKK sebagai gerakan pembangunan masyarakat mempunyai peranan dan peluang sangat besar untuk mengisi dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat;

c) Pokus UP2K PKK adalah salah satu gerakan pembinaan pemberdayaan ekonomi keluarga yang berjenjang dari pusat sampai dengan kelurahan/desa;

d) Bahwa untuk mengefektifkan pelaksanaan pokus UP2K PKK Kelurahan

Dasan Agung Baru maka perlu dibentuk pengurusan yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua TP.PKK masa bhakti Tahun 2010-2015.

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera;

2. Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Mataram;

3. Keputusan menteri dalam Negeri dan Otonom Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan PKK;

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertical di Daerah;

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. 6. Keputusan Lurah Dasan Agung Baru Nomor 04/KPTS/X/2009 tentang

Pengurus TP. PKK Kelurahan Dasan Agung Baru Masa Bhakti 2008-2013.

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KESATU : KEDUA :

Membentuk Kelompok UP2K PKK Kelurahan Dasan Agung Baru Tahun 2008-2013 dengan susunan pengurus sebagai berikut : Pelindung : Ketua TP PKK Kelurahan Dasan Agung Baru Pengawas : Ibu Kaling Banjar Ketua : …. Sekretaris : …i Bendahara : … Posus UP2K Kelurahan Dasan Agung Baru sebagaimana tersebut pada diktum pertama bertugas melaksanakan kegiatan yang telah diprogramkan dalam program TP. PKK

KETIGA : KEEMPAT :

Dalam melakanakan tugasnya poksus UP2K PKK Kelurahan Dasan Agung Baru bertanggung jawab kepada ketua TP. PKK Kelurahan Dasan Agung Baru dan Instansi terkait. Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



APRIADY, SSTP NIP: 197604201996031004

Tembusannya disampaikan kepada yth. :

1. Ketua TP PKK Kota Mataram di Mataram; 2. Ketua TP PKK Kecamatan Selaparang di Mataram; 3. A r s i p.

SUSUNAN PENGURUS POKSUS UP2K PKK

KELURAHAN DASAN AGUNG BARU Ketua : ……. Sekretaris : …… Bendahara : ..

No Nama Jabatan Keterangan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

KELONTONG

BIKIN KERUPUK

…..

………

NASI BUNGKUS

GORENGAN

…………..

JUAL SATE

JUAL BAKSO

NASI BUNGKUS

NASI BUNGKUS

KELONTONG

COUNTER

JUAL ES

KELONTONG


Ketua

………………….

Sekretaris,

…………………….. Mengetahui :

TP. PKK Kelurahan Dasan Agung Baru Ketua,

Nunuk Eka Yulianasari, SP

AWIG – AWIG / PERATURAN RUMAH TANGGA

POKSUS SIMPAN PINJAM UP2K …….

VISI dan MISI : - DARI ANGGOTA UNTUK ANGGOTA

- MENSEJAHTERAKAN ANGGOTA KELOMPOK PADA

UMUMNYA DAN MASYARAKAT SEKITARNYA.

Awig – Awig yang pertama:

1. Setiap Anggota berhak untuk memilih dan dipilih untuk menjadi pengurus

2. Setiap Anggota berhak untuk diperlakukan sama

3. Setiap Anggota berhak untuk meminjam

4. Setiap Anggota yang meminjam Angsuran per bulan 1 % luar Anggota 2 %

5. Anggota mempunyai tabungan luar Anggota tidak ada

6. Pengurus 3 bulan sekali mengadakan rapat

7. Ketua harus selalu memimpin rapat dalam setiap pertemuan

8. Pada akhir tahun pengurus dan anggota mengadakan rapat tahunan

9. Jika Anggota yang meminjam menunggak setoran maka dikenakan sangsi berupa tidak diperbolehkan

meminjam selama masih menunggak walaupun sudah gilirannya.

10. Setiap anggota di haruskan mengikuti setiap kegiatan kelompok seperti arisan bulanan dan pertemuan

bulanan.

Ketua

……………………..

Sekretaris

………………..

SAKSI –SAKSI

1. Ni Made Destini

2. …………..

3. ……….



KEPUTUSAN LURAH DASAN AAGGUUNNGG BBAARRUU

NOMOR : TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN KARANG TARUNA

”BAJANG GESIT” KELURAHAN DASAN AAGGUUNNGG BBAARRUU TAHUN 2010

LURAH DASAN AAGGUUNNGG BBAARRUU

Menimbang : Mengingat : Memperhatikan :

Menetapkan :

KESATU :

a. bahwa Karang Taruna merupakan organisasi Sosial wadah pengembangan Generasi Muda yang mampu menampilkan karakternya melalui cipta, rasa, karsa, dan karya dibidang kesejahteraan sosial;

b. bahwa Karang Taruna sebagai modal sosial strategis, untuk mewujudkan keserasian, keharmonisan keselarasan dalam kerangka memperkuat kesetiakawanan sosial, kebersamaan, kejuangan, dan pengabdian terutama di bidang kesejahteraan sosial;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, maka perlu dibentuk kepengurusan Karang Taruna.

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974, tentang Ketentuan-ketentuan

Pokok Kesejahteraan Sosil (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1985, tentang Organisasi Kemasyarkatan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3298);

3. Undang-undang Nomor32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembarang Negara Nomor 4437);

4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

5. Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;

6. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 06/HUK/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial;

7. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 25/HUK/2003 tentang Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial;

Hasil Musyawarah Masyarakat dan Remaja Kelurahan Dasan Agung Baru tanggal 6 Januari 2010 tentang pembentukan Karang Taruna.

MEMUTUSKAN:

Membentuk Karang Taruna “Bajang Gesit”, Kelurahan Dasan Agung Baru Tahun 2010 dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : KETIGA :

Karang Taruna sebagaimana DIKTUM KESATU mempunyai tugas: Bersama-sama dengan pemerintah dan komponen masyarakat lainnya untuk menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif maupun pengembangan potensi generasi muda dilingkungannya. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



APRIADY, SSTP NIP: 197604201996031004

Tembusan Kepada Yth. : 1. Bapak Walikota Mataram di Mataram; 2. Kepala Disnaker dan Transmigrasi Kota Mataram di Mataram; 3. Camat Selaparang di Mataram; 4. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH DASAN AGUNG BARU NOMOR : TAHUN 2010 TANGGAL : 08 JANUARI 2010 TENTANG : PEMBENTUKAN PENGURUS KARANG TARUNA KELURAHAN DASAN AGUNG BARU TAHUN 2010 ___________________________________________________________________________________

SUSUNAN KARANG TARUNA “BAJANG GESIT” KELURAHAN DASAN AGUNG BARU TAHUN 2010

Pelindung, - Lurah Dasan Agung Baru - Kepala Lingkungan Se-Kelurahan Dasan Agung Baru - Babinsa dan Babinmaspol

Penasehat, - H. Nujum - H. Suparman, SE. - Toha - H. Charisma Putra

Ketua : Ayatullah Martin Wakil Ketua : Budiman Sekretaris : Sujadi, S.Pd Bendahara : Irwan Wahyudi

Koordinator Lingkungan Banjar : LL. Warsito Koordinator Lingkungan Pelita : Suherman Koordinator Lingkungan Ds. Agung Baru : Aisya Rifki

* Divisi Humas, Dasan Banjar : M. Yusuf Dasan Pelita : Amrullah Dasan Dasan Agung Baru : Hamzah

* Divisi Ekonomi, Dasan Banjar : Didik Suprianto, SE. Dasan Pelita : Opan Sukmana, ST. Dasan Dasan Agung Baru : Siti Najwa

* Divisi Bakat dan Minat, Dasan Banjar : Musleh Dasan Pelita : Diki Dasan Dasan Agung Baru : Harianto Akbar

* Divisi Keamanan, Dasan Banjar : Sudirman Dasan Pelita : Ispandi Dasan Dasan Agung Baru : Hariadi

* Divisi Advokasi, Dasan Banjar : Ahmad Yani Dasan Pelita : Subekti Dasan Dasan Agung Baru : Syahrul

* Divisi Pembina Wanita, Dasan Banjar : Hj. Nurnia Dasan Pelita : Maemunah Dasan Dasan Agung Baru : Bq. Suharni

* Divisi Dakwah, - Dayat - Zikrullah - M. Nur - Abdul Azis

DITETAPKAN DI : Dasan Cermen PADA TANGGAL : 08 Januari 2010


APRIADY, SSTP NIP: 197604201996031004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT SELAPARANG

Nomor : Tahun 2008 Tanggal : 5 September 2008 Tentang : Pembentukan Tim Operasional Bina Keluarga

Balita (BKB) Kecamatan Selaparang

1. Pelindung/Penasihat : 2. Ketua : Wakil Ketua I : Wakil Ketua II : 3. Sekretaris : Sekretaris I : Sekretaris II : 4. Anggota-anggota : 5. Tugas dan Fungsi :

Camat Selaparang Sekretaris Kecamatan Selaparang Ketua TP PKK Kecamatan Selaparang Pengendali Program Lapangan KB Kecamatan Selaparang Kasi PM Kecamatan Selaparang Ketua Pokja II PKK Kecamatan Selaparang KUA Kecamatan Selaparang 1. Kasi Kessos Kecamatan Selaparang 2. Pimpinan PKM se-Kecamatan Selaparang 3. KCD Pendidikan Kecamatan Selaparang 4. Pengolah KB se-Kecamatan Selaparang 5. Dharma Wanita Kecamatan Selaparang a. Tim Operasional BKB menggunakan Forum

Rakor Kecamatan merumuskan kegiatan BKB meliputi jadwal kegiatan, lokasi kegiatan, anggaran, realisasi kegiatan, identifikasi masalah dan pemecahan masalah.

b. Tim Operasional BKB memberikan bimbingan dan pembinaan kepada Tim Kelompok Pelaksana BKB di tingkat Kelurahan sesuai dengan juknis.

c. Tim Operasional BKB dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kader dengan memanfaatkan berbagai pertemuan sebagai kediklatan.

d. Tim Operasional BKB melaporkan hasil kegiatan Kelompok BKB dengan menggunakan formulir dan arus laporan sesuai dengan petunjuk.

Ditetapkan di Selaparang Pada tanggal 4 September 2008

CAMAT SELAPARANG,

DRS. M. SALEH N I P : 010 ………

PPEEMMEERRIINNTTAAHH KKOOTTAA MMAATTAARRAAMM KKAANNTTOORR CCAAMMAATT SSEELLAAPPAARRAANNGG

JJll.. .......... NNoommoorr :: .................... TTeellpp.. ..........

KEPUTUSAN CAMAT SELAPARANG NOMOR : TAHUN 2009

TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGEMBANGAN

TILAWATIL QUR’AN KECAMATAN SELAPARANG PERIODE TAHUN 2009 - 2013

CAMAT SELAPARANG


Menetapkan : Pertama :

Kedua :

a. bahwa Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) merupakan wadah Pengembangan Tilawatil Qur’an yang telah melembaga dan membudaya dalam masyarakat dan telah memberikan manfaat yang besar dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya;

b. bahwa berdasarkan hal tersebut perlu dibentuk Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) tingkat Kecamatan;

c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu sebagai Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) tingkat Kecamatan Selaparang.

1. Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1985 tentang Organisasi

Kemasyarakatan; 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kota

Madya Mataram; 3. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah; 4. Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri

Nomor 19 Tahun 1997 dan Nomor 151 Tahun 1997 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ);

5. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 1997 tentang Susunan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) di Tingkat Nasional sampat Tingkat Kelurahan/Desa.

MEMUTUSKAN

Membentuk Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Tingkat Kecamatan Cakranegara Periode 2004 – 2008 dengan susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) sebagaimana dimaksud Diktum pertama keputusan ini, bertugas :

i. Menyelenggarakan Musabaqah Al-Qur’an (MQ), Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ) di Tingkat Kecamatan;

ii. Menyelenggarakan Pembinaan Tilawah (Tajwid, Makhraj dan Syarhil Qur’an);

iii. Menyelenggarakan Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari.

Ketiga :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Selaparang Pada tanggal 4 September 2009

CAMAT SELAPARANG,

DRS. M. SALEH N I P : 010 ………

Tembusan kepada:

1. Yth. Bapak Walikota Mataram di Mataram; 2. Kepala Kantor Departemen Agama Kota Mataram di Mataram; 3. Ketua LPTQ Kota Mataram di Mataram; 4. Lurah se Kecamatan Selaparang di Mataram; 5. Yang bersangkutan untuk maklum.

LAMPIRAN : DAFTAR USULAN NAMA-NAMA PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR’AN KECAMATAN SELAPARANG PERIODE TAHUN 2008 –2012

Pembina Penasihat Ketua Wakil Ketua I Wakil Ketua II Sekretaris Wakil Sekretaris I Wakil Sekretaris II Bendahara Wakil Bendahara Bidang-bidang I. Pendidikan dan Latihan II. Pembinaan / Perhakiman III. Humas

: 1. Camat Selparang 2. Danramil Selaparang 3. Kapolsek Selaparang : 1. TGH. .. 2. TGH. … 3. TGH. .. 4. Drs. H… 5. … 6. .…. 7. …. : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang : H. ... : H. .... : Kasi Kessos Kantor Camat Selaparang : .... : .... : .. : ... : : 1. H. .... 2. ... 3. H... 4. Ust. .... 5. Ust. Nasrullah : 1. H.... 2. H. .... 3. Ust. ... : 1. .... 2. ... 3. … 4. …..

Ditetapkan di Selaparang Pada tanggal, 2008

CAMAT SELAPARANG,

Drs. M. SALEH N I P : 010 …



83234

SURAT KEPUTUSAN LURAH DASAN AGUNG BARU

NOMOR : / /2011

TENTANG PENETAPAN PEMBENTUKAN / PENGEMBANGAN

KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA (BKB) KELURAHAN DASAN AGUNG BARU



a. Bahwa gerakan KB Nasional adalah Program yang harus disukseskan, oleh karena itu perlu diintegrasikan dengan berbagai kegiatan yang mendukung keberhasilannya;

b. Bahwa salah satu kegiatan integrasi dalam Gerakan KB Nasional adalah Gerakan Bina Keluarga Balita (BKB) yang diprogramkan sejak tahun 2008 di Kelurahan Dasan Agung Baru;

c. Bahwa untuk lebih meningkatkan kualitas operasional KB di tengah-tengah masyarakat, maka perlu dibentuk/dikembangkan kelompok BKB sebagai kategori dasar di Wilayah Kelurahan dengan Surat Keputusan Lurah Dasan Agung Baru.

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1993, tentang

Keputusan Presiden RI Nomor 64 Tahun 1993, tentang Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;

2. Keputusan Menko Kesra Nomor 10/Kep/Menko/ Kesra/IX/1993 tentang Pola UmumPembinaan Usaha Kesejahteraan Anak dan Pedoman Pelaksanaan;

3. SKB Menteri Negara UPW Nomor : 11/Kep/Men/ UPW/IX/1984 tentang Kepala BKKBN Pusat Nomor 170/Hk.010/04/1984, tentang Bina Keluarga Balita;

4. Surat Keputusan Kepala BKKBN Pusat Nomor 116/ Hk.010/04/1984, tentang BKKBN Kabupaten/Kota.

1. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

Nusa Tenggara Barat Nomor 240 Tahun 1987, tentang Tim Operasional BKB di Nusa Tenggara Barat;

2. Hasil Rakorda Gerakan KB Nasional Kota Madya Daerah Tingkat II Mataram tanggal 15 Juni 1994;

3. Hasil Rapat Tim Pelaksana BKB Kelurahan Dasan Agung Baru tanggal 26 Januari 2008 tentang Pemantapan Gerakan Operasional BKB di tingkat kelompok.

MEMUTUSKAN


Menetapkan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) TERATAI sebagai Kelompok BKB kategori dasar di Lingkungan Pedidikan, Kelurahan Dasan Agung Baru sesuai dengan Surat Keputusan ini;

KEDUA : KETIGA :

Membentuk/mengembangkan kelompok BKB kategori dasar sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini; Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Dasan Agung Baru Pada tanggal 5 Januari 2011


APRIADY, SSTP NIP: 197604201996031004

Tembusan kepada yth. : 1. Camat Selaparang di Mataram; 2. Ketua TP-PKK Kecamatan Selaparang di Mataram; 3. Pengendali Program Lapangan KB Kecamatan Selaparang di Mataram; 4. Ketua TP-PKK Kelurahan Dasan Agung Baru di Dasan Agung Baru; 5. Kepala Lingkungan se Kelurahan Dasan Agung Baru; 6. Ketua Kelompok yang bersangkutan. 7. Arsip.

SUSNAN PENGURUS BKB (BINA KELUARGA BALITA) TERATAI LINGKUNGAN PELITA

KELURAHAN DASAN AGUNG BARU

KETUA :

SEKRETARIS :

BENDAHARA :

KADER UNTUK :

KELOMPOK UMUR 0-1 TAHUN :





NY. HJ. SRI HARTINI

NY. HJ. NURPARITI

NY. HJ. SULHIYAN

1. NY. MASRIN

2. NY. RUSMIATI

1. NY. RUSMINAH

2. NY. HANURA MURNI

1. NY. NURUL AENI

2. NY. MARHAYATUN

1. NY. SARAH

2. NY. MAEMUNAH

1. NY. ROSMALIA FITRI

2. NY. MARIATI, SPd

Ditetapkan di Dasan Agung Baru Pada tanggal 7 Januari 2012


APRIADY, SSTP NIP: 197604201996031004



MATARAM 83234

SURAT KEPUTUSAN LURAH DASAN AGUNG BARU

NOMOR : / /2008

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA BINA KELUARGA BALITA (BKB)




a. Bahwa gerakan KB Nasional adalah Program yang harus disukseskan, oleh karena itu perlu diintegrasikan dengan berbagai kegiatan yang mendukung keberhasilannya;

b. Bahwa salah satu kegiatan integrasi dalam Gerakan KB Nasional adalah Gerakan Bina Keluarga Balita (BKB) yang diprogramkan sejak tahun 2008 di Kelurahan Dasan Agung Baru;

c. Bahwa untuk lebih meningkatkan kualitas operasional KB di tengah-tengah masyarakat, maka perlu dibentuk/dikembangkan kelompok BKB sebagai kategori dasar di Wilayah Kelurahan dengan Surat Keputusan Lurah Dasan Agung Baru.


Pemerintah Daerah; 2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958, tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Wilayahn Daerah Tingkat I Bali, NTB dan NTB;

3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1993, tentang Keputusan Presiden RI Nomor 64 Tahun 1993, tentang Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;

4. Keputusan Menko Kesra Nomor 10/Kep/Menko/ Kesra/IX/1993 tentang Pola Umum Pembinaan Usaha Kesejahteraan Anak dan Pedoman Pelaksanaan;

5. SKB Menteri Negara UPW Nomor 11/Kep/Men/ UPW/IX/1984 tentang Kepala BKKBN Pusat Nomor 170/Hk.010/04/1984, tentang Bina Keluarga Balita.

6. Surat Keputusan Kepala BKKBN Pusat Nomor 116/ Hk.010/04/1984, tentang BKKBN Kabupaten/Kota.

1. Surat Keputusan Gebernur Kepala Daerah Tingkat I

Nusa Tenggara Barat Nomor 240 Tahun 1987, tentang Tim Operasional BKB di Nusa Tenggara Barat;

2. Hasil Rakorda Gerakan KB Nasional Kota Madya Daerah Tingakt II Mataram tanggal 15 Juni 1994;

3. Hasil Rapat Tim Pelaksana BKB Kelurahan Dasan Agung Baru tanggal 26 Januari 2008 tentang Pemantapan Gerakan Operasional BKB di tingkat kelompok.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KESATU : KEDUA : KETIGA : KEEMPAT :

Membentuk Tim Pelaksana Bina Keluarga Balita (BKB) Kelurahan Dasan cermen sesuai dengan Surat Keputusan ini. Tim Pelaksana Bina Keluarga Balita (BKB) melaksanakan fungsi dan tugasnya, sebagaimana tercantum dalam lampiran Surak Keputusan ini. Tim Pelaksana Bina Keluarga Balita (BKB) bertanggung jawab kepada Kepala Kelurahan Dasan cermen. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Dasan Agung Baru Pada tanggal 1 April 2008


APRIADY, SSTP NIP: 197604201996031004

Tembusan kepada yth. : 1. Camat Selaparang di Mataram; 2. Ketua TP-PKK Kecamatan Selaparang di Mataram; 3. Pengendali Program Lapangan KB Kecamatan Selaparang di Mataram; 4. Ketua TP-PKK Kelurahan Dasan Agung Baru di Dasan Agung Baru; 5. Kepala Lingkungan se Kelurahan Dasan Agung Baru; 6. Ketua Kelompok yang bersangkutan. 7. Arsip.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN LURAH DASAN AGUNG BARU NOMOR : TAHUN 2008 TANGGAL : 1 DESEMBER 2008 TENTANG : PEMBNETUKAN TIM PELAKSANA BINA KELUARGA BALITA (BKB) KELURAHAN DASAN AGUNG BARU

1. Pelindung : 2. Ketua : Wakil Ketua I : Wakil Ketua II : 3. Sekretaris : Sekretaris I : 4. Anggota-anggota : 5. Tugas dan Fungsi :

Lurah Dasan Agung Baru Sekretaris Lurah Dasan Agung Baru PKB Kelurahan Dasan Agung Baru Kasi Kessos Kelurahan Dasan Agung Baru Ketua Pokja II PKK Kelurahan Dasan Agung Baru 1. Kasi Pemerintahan Kelurahan Dasan Agung

Baru; 2. Bidan Desa Kelurahan Dasan Agung Baru; 3. Penyuluh KB Kelurahan Dasan Agung Baru. a. Tim pelaksana Bina Keluarga Balita (BKB)

menggunakan Forum Rakor Kelurahan Dasan Agung Baru merumuskan kegiatan BKB meliputi jadwal kegiatan, lokasi kegiatan, anggaran, realisasi kegiatan, identifikasi masalah dan pemecahan masalah;

b. Tim pelaksana Bina Keluarga Balita (BKB) memberikan bimbingan dan pembinaan kepada Tim Kelompok Pelaksana BKB di Tingkat Lingkungan sesuai dengan juknis;

c. Tim pelaksana Bina Keluarga Balita (BKB) dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kader dengan memanfaatkan berbagai pertemuan sebagai kediklatan;

d. Tim pelaksana Bina Keluarga Balita (BKB) melaporkan hasil kegiatan Kelompok BKB dengan menggunakan formulir dan arus sesuai dengan petunjuk.


Pada tanggal 1 April 2008


APRIADY, SSTP NIP: 197604201996031004



SURAT KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN DASAN AGUNG BARU

NOMOR : / / I /2011

TENTANG PENETAPAN PEMBENTUKAN / PENGEMBANGAN

KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA (BKB) ……… KELURAHAN DASAN CERMEN


a. bahwa gerakan KB Nasional adalah Program yang harus disukseskan, oleh karena itu perlu diintegrasikan dengan berbagai kegiatan yang mendukung keberhasilannya;

b. bahwa salah satu kegiatan integrasi dalam Gerakan KB Nasional adalah Gerakan Bina Keluarga Balita (BKB) yang diprogramkan sejak tahun 1995/1996 di Kelurahan Dasan cermen;

c. bahwa untuk lebih meningkatkan kualitas operasional KB di tengah-tengah masyarakat, maka perlu dibentuk/dikembangkan kelompok BKB sebagai kategori dasar di Wilayah Kelurahan dengan Surat Keputusan Kepala Kelurahan Dasan cermen.

1. Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1993, tentang

Keputusan Presiden RI Nomor : 64 Tahun 1993, tentang Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;

2. Keputusan Menko Kesra Nomor : 10/Kep/Menko/Kesra/IX/1993 tentang Pola UmumPembinaan Usaha Kesejahteraan Anak dan Pedoman Pelaksanaan;

3. SKB Menteri Negara UPW Nomor : 11/Kep/Men/UPW/IX/1984 tentang Kepala BKKBN Pusat Nomor : 170/Hk.010/04/1984, tentang Bina Keluarga Balita;

4. Surat Keputusan Kepala BKKBN Pusat Nomor : 116/Hk.010/04/1984, tentang BKKBN Kabupaten/ Kota Madya.

1. Surat Keputusan Gebernur Kepala Daerah Tingkat I

Nusa Tenggara Barat Nomor : 240 Tahun 1987, tentang Tim Operasional BKB di Nusa Tenggara Barat;

2. Hasil Rakorda Gerakan KB Nasional Kota Madya Daerah Tingakt II Mataram tanggal 15 Juni 1994;

3. Hasil Rapat Tim Pelaksana BKB Kelurahan Dasan cermen tanggal 26 Januari 2005 tentang Pemantapan Gerakan Operasional BKB di tingkat kelompok.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KESATU : KEDUA : KETIGA :

Menetapkan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Edelweys sebagai Kelompk BKB kategori dasar di Kelurahan Dasan cermen sesuai dengan Surat Keputusan ini; Membentuk/mengembangkan kelompok BKB kategori dasar sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini; Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : DASAN CERMEN PADA TANGGAL : 10 Januari 2011

LURAH DASAN CERMEN

MUHAMAD ERWAN,SSTP. NIP. 19761209 199612 1 001

Tembusan kepada yth. : 1.Bapak Camat Sandubaya di Sandubaya. 2.Ketua TP-PKK Kecamatan Sandubaya di Sandubaya. 3.Pengendali Program Lapangan KB Kecamatan Sandubaya di Sandubaya. 4.Ketua TP-PKK Kelurahan Dasan cermen di Dasan cermen. 5.Kepala Lingkungan se Kelurahan Dasan cermen di Dasan cermen. 6.Ketua Kelompok yang bersangkutan. 7.Arsip.

SUSNAN PENGURUS BKB (BINA KELUARGA BALITA) EDELWEYS LINGKUNGAN DASAN CERMEN UTARA

KELURAHAN DASAN CERMEN

PENYANTUN :

PEMBINA :

KETUA :

SEKRETARIS :

BENDAHARA :

KADER INTI :

KADER BANTU

TP PKK KELURAHAN DASAN CERMEN

PLKB KELURAHAN DASAN CERMEN

NY. MURNIATI

NY. SITI AISYAH

NY. NURUL HIDAYATI

1. SUPINI

2. RIA HERAWATI

3. NURHIDAYAH

4. SAINI

5. I T A

1. SUMIATI

2.NY. ISWATI

3. NY. WENI SRIANITA

4. NN. WELI

1. NN. HILMA ILWANI

2. NY. HURIATI

1. NY. HAPAZAH

2. NY. TAMANI

Ditetapkan di Dasan Cermen


LURAH DASAN CERMEN

MUHAMAD ERWAN,SSTP NIP. 19761209 199612 1 001


KKEELLUURRAAHHAANN DDAASSAANN AAGGUUNNGG BBAARRUU JJll.. GGuunnuunngg SSiiuu NNoo.. 11 DDaassaann AAgguunngg TTeellppoonn ((00337700)) 663322115577

SURAT KEPUTUSAN LURAH DASAN AGUNG BARU NOMOR : /DSAB/I/2010

TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)




a. bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah Lembaga Kemasyarakatan yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat merupakan wahana partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat;

b. bahwa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;

c. bahwa untuk lebih meningkatkan kemampuan masyarakat sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengolah dan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam (SDA) terutama dalam bidang Agrobisnis dan pariwisata serta ekonomi kerakyatan dalam upaya pengentasan kemiskinan.


Pemerintahan Desa; 2 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang

perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah; 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49

tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;

4 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1999 tentang Pedoman Pengaturan Mengenai Desa.

Hasil Musyawarah masyarakat se Kelurahan Dasan Agung Baru

MEMUTUSKAN


Menetapkan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ( LPM) Kelurahan Dasan Agung Baru.

KEDUA : KETIGA :

Membentuk/mengembangkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini; Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Dasan Agung Baru Pada tanggal, 10 Januari 2010


APRIADY, SSTP NIP: 197604201996031004

Tembusan kepada yth. : 1. Bapak Walikota Mataram di Mataram; 2. Kepala Bappeda Kota Mataram di Mataram; 3. Kepala BPM Kota Mataram di Mataram; 4. Camat Selaparang di Mataram; 5. Kepala Lingkungan se Kelurahan Dasan Agung Baru; 6. Ketua LPM yang bersangkutan.

SUSUNAN PENGURUS LPM (LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT)


PEMBINA : LURAH DASAN AGUNG BARU

KETUA : TOHA

SEKRETARIS : M. MUASIR, SH

BENDAHARA : RIMA OKTARINI

SEKSI-SEKSI

1. SEKSI AGAMA : M. MUAKIM

2. SEKSI ORGANISASI : SUJADI, SPd

3.SEKSI KAMTRANTIB : AHMAD YANI

4. SEKSI PENDIDIKAN DAN KETRAMPILAN : H. ZAINUDDIN

5. SEKSI PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP : SUPARMAN, SE

6. SEKSI PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN : DRS. H. ABDUL KARIM

7. SEKSI PEMUDA,OLAH RAGA, SENI DAN BUDAYA : BUDI

8. SEKSI KESEHATAN DAN KEPENDUDUKAN : SRI RAUHUN

9. SEKSI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN : HJ. NURNIAH

10.SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL : DRA. DIAN AYUNINGRATI

Ditetapkan di Dasan Agung Baru Pada tanggal, 10 Januari 2010


APRIADY, SSTP NIP: 197604201996031004

PPEEMMBBEERRDDAAYYAAAANN DDAANN KKEESSEEJJAAHHTTEERRAAAANN KKEELLUUAARRGGAA

(( PPKKKK )) TTIIMM PPEENNGGGGEERRAAKK KKEELLUURRAAHHAANN DDAASSAANN CCEERRMMEENN

JJll.. PPaaiiccaa SSaarrii DDaassaann CCeerrmmeenn TTeellppoonn ((00337700)) 662288996622

PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PERUBAHAN KEPUTUSAN

_____________________________________________________________________________________________

NOMOR : / DC / I /2011

T E N T A N G

PEMBENTUKAN KELOMPOK DASA WISMA


KETUA TIM PENGGERAK PKK KELURAHAN DASAN CERMEN

Menimbang :

Mengingat :

a) bahwa dalam rangka pelaksanaan 10 program pokok PKK dan

mengingat pembinaan setiap keluarga secara langsung dirasa perlu

untuk membentuk Kelompok Dasa Wisma beserta anggotanya sebagai

unsure pembantu penggerak dan Pembina lingkungan.

b) bahwa untuk membentuk Kelompok Dasa Wisma sebagaimana

dimaksud dalam poin 1 diatas dipandang perlu ditetapkan dengan

keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Dasan Cermen.

1. Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan

Negara.

2. Undang- undang Nomor : 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

3. Undang- Undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

4. Keputusan Presiden Nomor : 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga

Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain.

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 53 Tahun

2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

(PKK).

6. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor : 16 Tahun 2000 tantang

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan

dan Kelurahan.

7. Pedoman Umum Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

(PKK) yang dikeluarkan oleh Tim Penggerak PKK Pusat Tahun 2001.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU :

KEDUA :

KETIGA :

Membentuk Kelompok Dasa Wisma di masing-masing lingkungan yang

terdiri dari :

1. Lingkungan Dasan Cermen Selatan : 6 Kelompok

2. Lingkungan Dasan Cermen Utara : 10 Kelompok

3. Lingkungan Dasan Cermen Barat : 5 Kelompok

4. Lingkungan Dasan Cermen Asri : 5 Kelompok

Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya Surat

Keputusan ini dibebankan secara gotong-royong dengan mengedepankan

swadaya masyarakat berdasarkan asas kekeluargaan dan kebersamaan.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : DASAN CERMEN

PADA TANGGAL : 05 Januari 2011

TP. PKK Kelurahan Dasan Cermen

Ketua,

HADIATUS SALIHA,SP


1.Ketua TP PKK Kota Mataram di Mataram ;

2.Ketua TP PKK Kecamatan Sandubaya di Sweta ;

3.Lurah Dasan Cermen di Dasan Cermen;

4..A r s i p.



SURAT KEPUTUSAN LURAH DASAN CERMEN

NOMOR : / DC / I /2010

TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PROFIL



a. bahwa dalam rangka mengetahui gambaran potensi dan tingkat perkembangan desa dan kelurahan yang akurat, komprehensif dan Integral, perlu disusun data profil desa dan kelurahan;

b. bahwa data profil desa dan kelurahan perlu didayagunakan untuk mendorong perkembangan desa dan Kelurahan swadaya dan Swakarya menjadi Desa dan Kelurahan Swasembada;

c. bahwa kegiatan penyusunan profil desa dan kelurahan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota sampai tingkat provinsi dan dilaksanakan oleh kelompok kerja (Pokja) profil desa dan kelurahan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Profil desa dan kelurahan.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004

tentang System Perencanaan Pembangunan Nasional; 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang

Kelurahan; 4. Peraturan Pemerintah Normor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006

tentang Pedoman Administrasi Desa; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007

tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KESATU : KEDUA : KETIGA :

Menetapkan Kelompok Kerja (Pokja) Profil Kelurahan Dasan Cermen; Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Profil Kelurahan Dasan Cermen sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini; Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Dasan Cermen pada tanggal, Januari 2011


APRIADY, SSTP NIP: 197604201996031004

Tembusan Kepada Yth. :

1. Walikota Mataram di Mataram; 2. Kepala Bappeda Kota Mataram di Mataram; 3. Kepala BPM Kota Mataram di Mataram; 4. Camat Sandubaya di Sandubaya; 5. Kepala Lingkungan se Kelurahan Dasan cermen di Dasan cermen; 6. Ketua LPM Kelurahan Dasan Cermen di Dasan Cermen; 7. Arsip.

SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PROFIL KELURAHAN DASAN CERMEN

PEMBINA :

KETUA :

SEKRETARIS :

BENDAHARA :

SEKSI-SEKSI :

1. BIDANG PENDIDIKAN :

2. BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT :

3. BIDANG EKONOMI MASYARAKAT :

4. BIDANG KEAMANAN DAN KETERTIBAN :

5. BIDANG PARTISIPASI MASYARAKAT :

6. BIDANG PEMERINTAHAN :

7. BIDANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN :

8. BIDANG PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA:

9. BIDANG KESEKRETARIATAN :

Ditetapkan di Dasan Cermen Pada tanggal, Januari 2011


APRIADY, SSTP NIP: 197604201996031004



KEPUTUSAN LURAH DASAN CERMEN

NOMOR : 03 Tahun 2009

TENTANG PERGANTIAN KETUA PENGURUS DESA SIAGA

KELURAHAN DASAN CERMEN TAHUN 2009.

LURAH DASAN CERMEN


a. bahwa Dasan Cermen merupakan Kelurahan yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan secara mandiri, maka perlu di wujudkan sebagai Desa Siaga.

b. bahwa dalam penyelenggaraan Desa Siaga yang tujuannya adalah terwujudnya desa dengan masyarakat yang sehat,peduli dan tanggap terhadap masalah-masalah kesehatan di wilayahnya,maka perlu dibentuk Tim Desa Siaga dengan Surat Keputusan Lurah Dasan Cermen.

1. Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1993, tentang

Pembentukan Kotamadya Dati II Mataram; 2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004, tentang

Pemerintahan Daerah ; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang

Desa; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang

Kelurahan 5. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 14 Tahun

2000 tentang kewenangan Kota Mataram sebagai Daerah Otonom;

6. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Mataram;

7. Peraturan Walikota Mataram Nomor : 18/PERT/2006 Tentang Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan Kota Mataram.

1. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor :

564/Menkes/SK/VIII/2006 Tentang Pedoman

Menetapkan : PERTAMA : KEDUA : KETIGA :

Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga.

MEMUTUSKAN :

Membentuk Tim Desa Siaga Kelurahan Dasan Cermen Tahun 2009 dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : Dasan Cermen PADA TANGGAL : 27 Mei 2009


APRIADY, SSTP NIP: 197604201996031004

Tembusan kepada Yth. : 1. Walikota Mataram di Mataram; 2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram di Mataram; 3. Camat Sandubaya di Turide;

4. A r s I p

SUSUNAN PENGURUS MESJID AL-ISLAHUDIN


Pelindung/ Penasehat : 1. Lurah Dasan Cermen

2. Kepala Lingkungan Dasan Cermen Utara

3. Kepala Lingkungan Dasan Cermen Utara

4. Kepala Lingkungan Dasan Cermen Selatan

5. Kyai / Penghulu

Ketua : Suhamdi

Sekretaris : H. Kholidi

Bendahara : H. Muhibullah

Dasan Cermen, 10 Juni 2011


APRIADY, SSTP NIP: 197604201996031004

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH DASAN CERMEN

Nomor : 02 Tahun 2011

Tanggal : 06 Januari 2011

DAFTAR NAMA KADER KELURAHAN DASAN CERMEN

No. Nama Jabatan Lingkungan

Keterangan

1 2 3 4 5

1. MURNIATI

SITI AISYAH

NURUL HIDAYATI

VERA HANDRIANA DEVI

MASNI

Ketua

Sekretaris

Bendahara

Anggota

Anggota

Dasan Cermen Utara

Dasan Cermen Utara

Dasan Cermen Utara

Dasan Cermen Utara

Dasan Cermen Utara

Edelweys II

2.

SITI AISYAH RAMLI

SUMIATI

ROHAYUNI

SA’ADAH

KARTINI

Ketua

Sekretaris

Bendahara

Anggota

Anggota

Dasan Cermen Selatan



Dasan Cermen Selatan Dasan Cermen Selatan

Edelweys I

3. NURZAKIAH

NURHASANAH

MAESARAH

HIKMAH

SITI KHADIJAH

Ketua

Sekretaris

Bendahara

Anggota

Anggota

Dasan Cermen Barat

Dasan Cermen Barat

Dasan Cermen Barat Dasan Cermen Barat Dasan Cermen Barat

Flamboyan

4. JAMILAH

BAIQ NURMADIA

NUR AINI

NURHIDAYAH

SAHMIN

Ketua

Sekretaris

Bendahara

Anggota

Anggot

Dasan Nyantut

Dasan Nyantut

Dasan Nyantut

Dasan Nyantut

Dasan Nyantut

Seruni

Dasan Cermen, Januari 2011 LURAH DASAN AGUNG BARU

APRIADY, SSTP NIP: 197604201996031004

LMPIRAN KEPUTUSAN LURAH DASAN CERMEN NOMOR : Tahun 2011 Tanggal :

KEPUTUSAN LURAH DASAN CERMEN NOMOR : Tahun 2007

TENTANG PENETAPAN PEMBENTUKAN POSYANDU

KELURAHAN DASAN CERMEN TAHUN 2007

LURAH DASAN CERMEN

Menimbang :

Mengingat : Memperhatikan :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesehatan ibu dan anak pada khususnya dan kesehatan masyarakat pada umumnya maka di pandang perlu di bentuk Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) pada masing-masing lingkungan di Kelurahan Dasan Cermen;

b. bahwa untuk Kelancaran Program Posyandu di Masing-masing

lingkungan di pandang perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Lurah Dasan Cermen.

1. Undang-undang No.4 Tahun 1993 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram ( Lembaran Negara tahun 1993 Nomor. 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3531 );

2. Undang- undang No. 10 tahun 1992 tentang perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;

3. Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor: 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437;

4. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 16 Tahun 2000 tentang Sususnan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan dan Kelurahan;

5. Peraturan Daerah kota Mataram Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan;

i. Pedoman Umum Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK Pusat Tahun 2001.

Usulan Kepala Lingkungan se- Kelurahan Dasan Cermen tentang Pembentukan Posyandu.

MEMUTUSKAN


KEDUA :

KETIGA :

Penetapan Nama Posyandu Kelurahan Dasan Cermen Tahun 2007

sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.

Segala biaya yang di akibatkan dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini

dibebankan kepada Pemerintah daerah kota Mataram.

Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal di keluarkan dengan

ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan di adakan


Ditetapkan di Dasan Cermen Pada Tanggal 06 Januari 2007


APRIADY, SSTP NIP: 197604201996031004

Tembusan Kepada Yth. : 1. Walikota Mataram di Mataram; 2. Ketua TP PKK Kota Mataram di Mataram; 3. Camat Sandubaya di Sweta; 4. Ketua TP PKK Kecamatan Sandubaya di Sweta; 5. Kepala Puskesmas Dasan Cermen di Dasan Cermen; 6. KTP PKK Kelurahan Dasan Cermen di Dasan Cermen; 7. Kader Posyandu di masing-masing lingkungn.




T E N T A N G

PENGANGKATAN KEPALA LEMBAGA

KEMASYARAKATAN LINGKUNGAN DASAN CERMEN KELURAHAN DASAN CERMEN TAHUN 2011

LURAH DASAN CERMEN


a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 8 ayat (6)Peraturan

Walikota Mataram Nomor 20 Tahun 2011 maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Dasan Cermen tentang Pengangkatan Kepala Lembaga Kemasyarakatan Lingkungan ……………………….

b. bahwa dalam rangka tertib administrasi, maka perlu menetapkan

kembali nama-nama Kepala Lembaga Kemasyarakatan Lingkungan di Kelurahan Dasan Cermen;

c. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemilihan Kepala Lembaga

Kemasyarakatan Lingkungan ………………………….., tanggal……………………, Nomor …………………….., maka perlu menetapkan pengangkatan Kepala Lembaga Kemasyarakatan Lingkungan…………………..

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf

a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Lurah Dasan Cermen tentang Pengangkatan Kepala Lembaga Kemasyarakatan Lingkungan………………….

1 Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan

Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram;

e. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

f. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor : 14 Tahun 2000 tentang

Kewenangan Kota Mataram sebagai Daerah Otonom.

M E M U T U S K A N : Menetapkan : PERTAMA : KEDUA : KETIGA : KEEMPAT :

Membentuk Pengurusan PKK Kelurahan Dasan Cermen Tahun 2011 dengan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini. Pengurusan PKK Kelurahan Dasan Cermen sebagaimana tersebut pada diktum Pertama bertugas melaksanakan kegiatan yang telah diprogramkan dalam program PKK Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram Tahun 2011 (DASK Kelurahan Dasan Cermen ) Surat Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sbagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : DASAN CERMEN PADA TANGGAL : 05 Januari 2011


APRIADY, SSTP NIP: 197604201996031004

Tembusan dikirim Kepada Yth :

g. Walikota Mataram di Mataram. h. Bawasda Kota Mataram i. Ketua TP.PKK Kota Mataram j. Lurah Dasan Cermen k. Pertinggal

PPEEMMBBEERRDDAAYYAAAANN DDAANN KKEESSEEJJAAHHTTEERRAAAANN KKEELLUUAARRGGAA

(( PPKKKK )) TTIIMM PPEENNGGGGEERRAAKK KKEELLUURRAAHHAANN DDAASSAANN CCEERRMMEENN

JJll.. PPaaiiccaa SSaarrii DDaassaann CCeerrmmeenn TTeellppoonn ((00337700)) 662288996622

SURAT KEPUTUSAN

PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA _____________________________________________________________________________________________

NOMOR : / DC / VI /2011

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PAUD EDELWEYS


KETUA TIM PENGGERAK PKK KELURAHAN DASAN CERMEN

Menimbang :

Mengingat :

a) bahwa dalam rangka pelaksanaan 10 program pokok PKK dan

mengingat pembinaan anak khususnya Balita secara langsung dirasa

perlu untuk membentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) beserta

anggotanya sebagai unsure pembantu penggerak dan Pembina

lingkungan.

b) bahwa untuk membentuk PAUD sebagaimana dimaksud dalam poin 1

diatas dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Ketua Tim

Penggerak PKK Kelurahan Dasan Cermen.

1. Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan

Negara.

2. Undang- undang Nomor : 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

3. Undang- Undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

4. Keputusan Presiden Nomor : 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga

Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain.

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 53 Tahun

2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

(PKK).

6. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor : 16 Tahun 2000 tantang

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan

dan Kelurahan.

7. Pedoman Umum Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

(PKK) yang dikeluarkan oleh Tim Penggerak PKK Pusat Tahun 2001.


Menetapkan :

KESATU :

KEDUA :

KETIGA :

Membentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) EDELWEYS Kelurahan Dasan

Cermen

Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya Surat

Keputusan ini dibebankan secara gotong-royong dengan mengedepankan

swadaya masyarakat berdasarkan asas kekeluargaan dan kebersamaan.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan


DITETAPKAN DI : DASAN CERMEN

PADA TANGGAL : 08 Juni 2011


Ketua,

HADIATUS SALIHA,SP


1.Ketua TP PKK Kota Mataram di Mataram ;

2.Ketua TP PKK Kecamatan Sandubaya di Sweta ;

3.Lurah Dasan Cermen di Dasan Cermen;

4..A r s i p.

SUSUNAN PENGURUS PAUD EDELWEYS


Pelindung/ Penasehat : 1. Lurah Dasan Cermen

2. Ketua TP PKK Kelurahan Dasan Cermen

3. Kepala Lingkungan Se-Kelurahan Dasan Cermen

Ketua : Supini

Sekretaris : Heriawati

Bendahara : Nurul Hidayati

Tenaga Pengajar/Tutor : 1. Supini

2. Siti Aisyah S

3. Ismi Fauziah

4. Rohayuni S.Pd

5. Heriawati

6. Ahmad Khulaifi A. Md

Dasan Cermen, 08 Juni 2011


Ketua,

HADIATUS SALIHA,SP




T E N T A N G


KEMASYARAKATAN LINGKUNGAN DASAN CERMEN TIMUR

LURAH DASAN CERMEN

Menimbang : Mengingat : Memperhatkan : :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 8 ayat

(6)Peraturan Walikota Mataram Nomor 20 Tahun 2011 maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Dasan Cermen tentang Pengangkatan Kepala Lembaga Kemasyarakatan Lingkungan Dasan Cermen Timur



c. bahwa berdasarkan Berita Acara Pemilihan Kepala Lembaga

Kemasyarakatan Lingkungan Dasan Cermen Timur, tanggal……………………, Nomor …………………….., maka perlu menetapkan pengangkatan Kepala Lembaga Kemasyarakatan Lingkungan Dasan Cermen Timur.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf

a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Lurah Dasan Cermen tentang Pengangkatan Kepala Lembaga Kemasyarakatan Lingkungan Dasan Cermen Timur.

1. Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan

Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah,sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemeintahan Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan; 7. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang

Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram;

8. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram; 9. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2011 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011; 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang

Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan; 2. Peraturan Walikota Mataram Nomor 20 Tahun 2011 tentang

Lembaga Kemasyarakatan Lingkungan;



Mengangkat Saudara RUSNI sebagai Kepala Lembaga Kemasyarakatan Lingkungan Dasan Cermen Timur dengan masa bhakti sampai dengan 5 (lima) Tahun dan selanjutnya dapat dipilih kembali. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : DASAN CERMEN PADA TANGGAL : 2012


APRIADY, SSTP NIP: 197604201996031004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1.Walikota Mataram di Mataram. 2.Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Mataram 3.Kepala Bagian Hukum Setda Kota Mataram 4.Camat Sandubaya di Sweta 5.Sdr. RUSNI.




T E N T A N G


KEMASYARAKATAN LINGKUNGAN DASAN CERMEN UTARA

LURAH DASAN CERMEN



(6)Peraturan Walikota Mataram Nomor 20 Tahun 2011 maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Dasan Cermen tentang Pengangkatan Kepala Lembaga Kemasyarakatan Lingkungan Dasan Cermen Utara




Kemasyarakatan Lingkungan Dasan Cermen Utara, tanggal……………………, Nomor …………………….., maka perlu menetapkan pengangkatan Kepala Lembaga Kemasyarakatan Lingkungan Dasan Cermen Utara.


a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Lurah Dasan Cermen tentang Pengangkatan Kepala Lembaga Kemasyarakatan Lingkungan Dasan Cermen Utara.






Peraturan Perundang-undangan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan; 7. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram;




Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan; 2. Peraturan Walikota Mataram Nomor 20 Tahun 2011 tentang Lembaga

Kemasyarakatan Lingkungan;



Mengangkat Saudara SABIRIN sebagai Kepala Lembaga Kemasyarakatan Lingkungan Dasan Cermen Utara dengan masa bhakti sampai dengan 5 (Lima) Tahun dan selanjutnya dapat dipilih kembali. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



APRIADY, SSTP NIP: 197604201996031004


1.Walikota Mataram di Mataram. 2.Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Mataram 3.Kepala Bagian Hukum Setda Kota Mataram 4.Camat Sandubaya di Sweta 5.Sdr. SABIRIN.




T E N T A N G


KEMASYARAKATAN LINGKUNGAN DASAN CERMEN BARAT

LURAH DASAN CERMEN



(6)Peraturan Walikota Mataram Nomor 20 Tahun 2011 maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Dasan Cermen tentang Pengangkatan Kepala Lembaga Kemasyarakatan Lingkungan Dasan Cermen Barat




Kemasyarakatan Lingkungan Dasan Cermen Barat, tanggal 30 Januari 2011, maka perlu menetapkan pengangkatan Kepala Lembaga Kemasyarakatan Lingkungan Dasan Cermen Barat.


a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Lurah Dasan Cermen tentang Pengangkatan Kepala Lembaga Kemasyarakatan Lingkungan Dasan Cermen Barat.












Lembaga Kemasyarakatan Lingkungan



Mengangkat Saudara SYAHRI sebagai Kepala Lembaga Kemasyarakatan Lingkungan Dasan Cermen Barat dengan masa bhakti sampai dengan 5 (Lima) Tahun dan selanjutnya dapat dipilih kembali. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



APRIADY, SSTP NIP: 197604201996031004


1.Walikota Mataram di Mataram. 2.Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Mataram 3.Kepala Bagian Hukum Setda Kota Mataram 4.Camat Sandubaya di Sweta 5.Sdr. SYAHRI.




T E N T A N G


KEMASYARAKATAN LINGKUNGAN DASAN CERMEN ASRI

LURAH DASAN CERMEN



(6)Peraturan Walikota Mataram Nomor 20 Tahun 2011 maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Dasan Cermen tentang Pengangkatan Kepala Lembaga Kemasyarakatan Lingkungan Dasan Cermen Asri




Kemasyarakatan Lingkungan Dasan Cermen Asri, tanggal 26 Desember 2010 maka perlu menetapkan pengangkatan Kepala Lembaga Kemasyarakatan Lingkungan Dasan Cermen Asri.


a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Lurah Dasan Cermen tentang Pengangkatan Kepala Lembaga Kemasyarakatan Lingkungan Dasan Cermen Asri.













M E M U T U S K A N : Menetapkan : KESATU : KEDUA :

Mengangkat Saudara ISKANDAR sebagai Kepala Lembaga Kemasyarakatan Lingkungan Dasan Cermen Asri dengan masa bhakti sampai dengan 5 (Lima) Tahun dan selanjutnya dapat dipilih kembali. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



APRIADY, SSTP NIP: 197604201996031004


1.Walikota Mataram di Mataram. 2.Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Mataram 3.Kepala Bagian Hukum Setda Kota Mataram 4.Camat Sandubaya di Sweta 5.Sdr. ISKANDAR.




T E N T A N G


KEMASYARAKATAN LINGKUNGAN DASAN CERMEN SELATAN

LURAH DASAN CERMEN



(6)Peraturan Walikota Mataram Nomor 20 Tahun 2011 maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Dasan Cermen tentang Pengangkatan Kepala Lembaga Kemasyarakatan Lingkungan Dasan Cermen Selatan




Kemasyarakatan Lingkungan Dasan Cermen Selatan, tanggal……………………, Nomor …………………….., maka perlu menetapkan pengangkatan Kepala Lembaga Kemasyarakatan Lingkungan Dasan Cermen Selatan.


a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Lurah Dasan Cermen tentang Pengangkatan Kepala Lembaga Kemasyarakatan Lingkungan Dasan Cermen Selatan.















Mengangkat Saudara MIDRUN NASRUDIN sebagai Kepala Lembaga Kemasyarakatan Lingkungan Dasan Cermen Selatan dengan masa bhakti sampai dengan 5 (Lima) Tahun dan selanjutnya dapat dipilih kembali. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



APRIADY, SSTP NIP: 197604201996031004


1.Walikota Mataram di Mataram. 2.Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Mataram 3.Kepala Bagian Hukum Setda Kota Mataram 4.Camat Sandubaya di Sweta 5.Sdr. RUSNI.

PPEEMMEERRIINNTTAAHH KKOOTTAA MMAATTAARRAAMM KKAANNTTOORR CCAAMMAATT CCAAKKRRAANNEEGGAARRAA

JJll.. SSaanndduubbaayyaa NNoommoorr :: 8866 CCaakkrraanneeggaarraa TTeellpp.. 667722448822

SURAT KEPUTUSAN KEPALA WILAYAH KECAMATAN CAKRANEGARA

NOMOR : TAHUN 2006

TENTANG BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

CAMAT CAKRANEGARA


b. bahwa dalam rangka pengelolaan zakat secara lebih berdaya guna dan berhasil guna serta dapat dipertanggungjawabkan perlu dilakukan oleh Badan Amil Zakat;

c. bahwa Undang-undang nomor 38 Tahun 1995 tentang

Pengelolaan Zakat menamanatkan untuk membentuk Badan Amil Zakat Nasional yang pelaksanaannya dilakukan Presiden;

d. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan

Camat Cakranegara ini memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk diangkat sebagai anggota Badan Amil Zakat Kecamatan Cakranegara;

e. bahwa sesungguhnya dengan hal-hal tersebut pada huruf a, huruf

b, dan huruf c di atas dan untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dipandang perlu membentuk dan mengangkat anggota Badan Amil Zakat Kecamatan Cakranegara dengan Keputusan Camat Cakranegara.

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945; 2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan

Zakat (Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3885;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT CAKRANEGARA TENTANG BADAN AMIL ZAKAT KECAMATAN CAKRANEGARA

BAB I UMUM

Pasal 1 Dalam Keputusan Camat Cakranegara ini yang dimaksud dengan :

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan trhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

2. Zakat adalah hata yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

3. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup dan tanggung jawabnya meliputi bidang agama.

BAB II PEMBENTUKAN DAN TUGAS

Pasal 2

1. Membentuk Badan Amail Zakat Kecamatan Cakranegara dengan susunan keanggotaan sebagaimana

tersebut dalam Lampiran Keputusan Camat Cakranegara ini. 2. Dalam pelaksanaan tugasnya, Badan Amil Zakat Kecamatan Cakranegara bertanggung jawab kepada

Camat Cakranegara.

Pasal 3

Badan Amil Zakat Kecamatan Cakranegara berkedudukan di Kantor Camat Cakranegara.

Pasal 4 Badan Amil Zakat Kecamatan Cakranegara bertugas : a. melaksanakan pengelolaan zakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku; b. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya setiap tahun kepada Camat Cakranegara.

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama

Umum

Pasal 5 Badan Amil Zakat Kecamatan Cakranegara terdiri atas : c. Badan Pelaksana d. Dewan Pertimbangan e. Komisi Pengawas

Bagian Kedua Badan Pelaksana

Pasal 6

Badan pelaksana mempunyai tugas menyelenggarakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama dan tugas lain berkenaan dengan pengelolaan zakat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7 Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Paleaksana memperhatikan pertimbangan yang disampaikan oleh Dewan Pertimbangan.

Pasal 8 Hasil pelaksanaan tugas Badan Pelaksana setiap 1 (satu) tahun dilaporkan kepada Camat termasuk laporan hasil pengawasan oleh Komisi Pengawas.

Pasal 9 Dalam menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Badan Pelaksana dapat meminta pertimbangan dan berkoordinasi dengan Dewan Pertimbangan dan Komisi Pengawas.

Bagian Ketiga Dewan Pertimbangan

Pasal 10

Dewan Pertimbangan mempunyai tugas memberikan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat kepada Badan Pelaksana.

Bagian Keempat Komisi Pengawas

Pasal 11

Komisi Pengawas mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan penggunaan Zakat oleh Badan Pelaksana.

Pasal 12 Komisi Pengawas dapat meminta bantuan akuntan public dalam melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan.

Pasal 13

(1) Ketua Komisi Pengawas dipilih langsung oleh anggota Komisi Pengawas. (2) Ketua Komisi Pengawas selanjutnya menyusun dan menetapkan susunan organisasi yang

bersangkutan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan anggota Komisi Pengawas.

Pasal 14 Hasil pelaksanaan tugas pengawasan Komisi Pengawas, disampaikan kepada Badan Pelaksana untuk ditindak lanjuti dan dilaporkan kepada Camat.

Bab IV JANGKA WAKTU KEANGGOTAAN

Pasal 15

(1) Anggota Badan Amil Zakat Kecamatan diangkat untuk satu kali periode selama 3 (tiga) tahun. (2) Anggota Badan Amil Zakat kecamatan yang telah menyelesaikan satu periode sebagaimana

dimaksud dalam Ayat (1) dapat diangkat kembali sebagai anggota Badan Amil Zakat Kecamatan hanya satu kali periode berikutnya.

BAB V HUBUNGAN KERJA DENGAN

BADAN AMIL ZAKAT DAERAH

Pasal 16

(1) Untuk mensinkronisasikan penyelenggaraan pengelolaan Zakat secara Nasinal agar lebih berdaya guna dan berhasil guna Badan Amil Zakat Kecamatan melaksanakan hubungan kerja dengan Badan Amil Zakat Daerah di semua tingkatan.

(2) Hubungan kerja dengan Badan Amil Zakat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) bersifat koordinatif, konsultif, dan informative.

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



KEPUTUSAN CAMAT CAKRANEGARA

NOMOR : TAHUN 2006

TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENERTIBAN PEDAGANG MIRAS TRADISIONAL DI WILAYAH

KECAMATAN CAKRANEGARA

CAMAT CAKRANEGARA


a. Dalam rangka menyikapi semakin maraknya penjualan berbagai macam minuman keras (miras) tradisional di wilayah Kecamatan Cakranegara dan dalam rangka menciptakan kondisi Kota Mataram yang maju dan religius, maka diperlukan adanya pembinaan dan penertiban dari berbagai instansi yang terkait.

b. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan keputusan Camat Cakranegara tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penertiban Pedagang Miras Tradisional.

1. UU No. 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok

Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia. 2. UU No. 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kota Madya

Daerah Tk. II Mataram. 3. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1988 tentang

Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah. 5. Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Kota Mataram sebagai Daerah Otonom. 6. Peraturan Daerah Kota Mataram No. 18 Tahun 2000

tentang Pembentukan Sasaran Organisasi Lembaga-lembaga Tekhnisi Daerah Kota Mataram.

7. Perda Kota Mataram No. 1 Tahun 2006 tentang APBD Kota Mataram Tahun 2006.

Memutuskan

Menetapkan : PERTAMA : KEDUA :

Membentuk Tim Koordinasi Penertiban Pedagang Miras tradisional di Wilayah Kecamatan Cakranegara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum pertama adalah : 1. Melakukan operasi penertiban peredaran dan penjualan

minuman keras termasuk minuman keras tradisional di

KETIGA : KEEMPAT :

wilayah Kecamatan Cakranegara. 2. Melaporkan hasil kegiatan Tim kepada Walikota Mataram. Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram Tahun Anggaran 2006 melalui Pos Belanja Aparatur Kecamatan Cakranegara. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Cakranegara

Pada tanggal : ………………………… 2006

CAMAT CAKRANEGARA,

LALU INDRA B, SH. N I P : 010 233 409


1.Walikota Mataram di Mataram. 2. Kapolres Kota Mataram di Mataram. 3. Kepala Bakesbanglinmas Kota Mataram di Mataram. 4. Kapolsek Cakranegara. 5. Danramil Cakranegara. 6. KUA Kecamatan Cakranegara. 7. Arsip.

Lampiran : Kantor Camat Cakranegara Nomor :

Tentang

TIM KOORDINASI PENERTIBAN PEDAGANG MIRAS TRADISIONAL DI WILAYAH


CAMAT CAKRANEGARA





NOMOR : 04 TAHUN 2006

TENTANG PEMBENTUKAN FASILITATOR PELATIHAN KADER POSYANDU

1. Penasehat / Pembina :

2. Ketua :

3. Sekretaris :

4. Anggota-anggota :

a. Camat Cakranegara

b. Kapolsek Cakranegara

c. Danramil Cakranegara

d. Kepala KUA Kecamatan Cakranegara

e. Ketua Parisadha Kecamatan Cakranegara

Sekretaris Camat

Kasi Tramtib

1. Ka.Sat. Pol. PP Kecamatan Cakranegara

2. Lurah se – Kecamatan Cakranegara

3. Babin Kamtibmas se – Kecamatan

Cakranegara

4. Babinsa se – Kecamatan Cakranegara

5. Kasi Tramtib Kelurahan se – Kecamatan

Cakranegara

TINGKAT KECAMATAN CAKRANEGARA

CAMAT CAKRANEGARA


a. bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat di bidang kesehatan, sesuai dengan visi Indonesia Sehat Tahun 2010, khususnya Kota Mataram Sehat Tahun 2009 perlu diambil langkah-langkah untuk mendukung kearah tersebut sesuai dengan kapasitas dan potensi yang dimiliki oleh setiap komponen masyarakat.

b. bahwa dengan ditemukannya kasus / penyakit yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, untuk hal itu masyarakat perlu dilatih/dibekali dengan pengetahuan dan pengenalan terhadap permasalahan-permasalahan kesehatan yang terjadi, salah satunya dengan pelatihan kader Posyandu.

c. bahwa untuk mendukung kegiatan tersebut perlu membentuk dan menetapkan Fasilitator Pelatihan kader Posyandu tingkat Kecamatan Cakranegara Kota Mataram tahun 2006 dengan Keputusan Camat Cakranegara.

1. UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. 2. UU No. 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kota Madya

Daerah Tk. II Mataram. 3. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 4. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 5. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1988 tentang

Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah. 6. eraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang

Kewenangan Pemerintah. 7. Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2000 tentang

Kewenangan Kota Mataram sebagai Daerah Otonom. 8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah

No. 411.3/1116/SJ/92 tentang Pedoman Umum Revitalisasi Posyandu.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERTAMA :

Membentuk dan menetapkan Personalia Fasilitator Pelatihan kader Posyandu Tingkat Kecamatan Cakranegara Kota Mataram tahun 2006 dengan susunan sebagai berikut : 1. Tim I

f. Agus Komariyanto g. Made Sri Utari h. Uswatun Hasanah

2. Tim II i. Dra. Dian Ayuningrati, SH j. Nanik Rosdiana k. Nyoman Sarini

3. Tim III l. I Wayan Widiarta m. Hasni n. Munasib

Fasilitator dimaksud pada diktum pertama Keputusan ini bertugas : 1. Memberikan Materi Pelatihan kader Posyandu

KEDUA :

2. Memberikan bimbingan praktek keterampilan peserta latih.

3. Mengevaluasi hasil pelatihan kader Posyandu. Segala biaya yang digunakan untuk pelaksanaan Keputusan ini dibiayai dengan bantuan UNICEF tahun 2005. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cakranegara

Pada tanggal : 11 Februari 2006

CAMAT CAKRANEGARA,



1. Walikota Mataram di Mataram. 2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram di Mataram 3. Kepala Puskesmas se-Kecamatan Cakranegara masing-masing ditempat 4. Pertinggal.





TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELATIHAN KADER POSYANDU

TINGKAT KECAMATAN CAKRANEGARA

CAMAT CAKRANEGARA

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat di bidang kesehatan, sesuai dengan visi Indonesia Sehat Tahun 2010 dan khususnya Kota Mataram Sehat Tahun 2009 perlu diambil langkah-langkah yang mendukung kearah tersebut sesuai dengan kapasitas dan potensi yang dimiliki oleh setiap komponen masyarakat.

b. bahwa ditemukannya kasus / penyakit yang terjadi ditengah-tengah masyarakat yang memerlukan

Mengingat :

pengetahuan untuk mengenalinya sehingga masyarakat dapat mengambil tindakan yang diperlukan. Untuk hal ini maka masyarakat perlu dilatih/dibekali dengan pengetahuan tentang permasalahan-permasalahan kesehatan yang terjadi, yaitu dengan pelatihan kader Posyandu.

c. bahwa untuk mendukung kegiatan tersebut perlu membentuk dan menetapkan panitia Pelatihan kader Posyandu tingkat Kecamatan Cakranegara Kota Mataram tahun 2006 dengan Keputusan Camat Cakranegara.

1. UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. 2. UU No. 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kota Madya

Daerah Tk. II Mataram. 3. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 4. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 5. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1988 tentang

Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah. 6. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang

Kewenangan Pemerintah. 7. Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2000 tentang

Kewenangan Kota Mataram sebagai Daerah Otonom. 8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah

No. 411.3/1116/SJ/92 tentang Pedoman Umum Revitalisasi Posyandu.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERTAMA :

Membentuk dan menetapkan Personalia Panitia Pelatihan kader Posyandu Tingkat Kecamatan Cakranegara Kota Mataram tahun 2006 dengan susunan sebagai berikut : 1. Tim I

Ketua : Dr. Hj. Yupiter Nevy Lestari Sekretaris : Drs. I Nyoman Suwandiasa, MH Anggota : - Rumadillah - Luh Sutami

2. Tim II Ketua : Dr. Hj. Asmaul Husnah Sekretaris : I Gst. Lanang Sugiartha Anggota : - Dwi Eriyanti - Dewi

3. Tim III

Ketua : Dr. Usman Hadi Sekretaris : Solatia Anggota : - L. Satriawan - Heni Astuti

Panitia dimaksud pada diktum pertama Keputusan ini bertugas: 1. Memberikan informasi tentang penyelenggaraan pelatihan

kader Posyandu kepada masyarakat melalui Kelurahan, Pustu dan Lingkungan se-Kecamatan Cakranegara Kota Mataram.

2. Menyiapkan, menyelenggarakan serta memonitoring pelaksanaan pelatihan kader Posyandu tingkat Kecamatan Cakranegara.

3. Membuat laporan tentang pelaksanaan pelatihan kader Posyandu tingkat Kecamatan Cakranegara secara

KEDUA :

KETIGA :

keseluruhan kepada Panitia Kota Mataram. Segala biaya yang digunakan untuk pelaksanaan Keputusan ini dibiayai dengan bantuan UNICEF tahun 2005. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Cakranegara Pada tanggal : 11 Februari 2006

CAMAT CAKRANEGARA,



1. Walikota Mataram di Mataram. 2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram di Mataram 3. Kepala Puskesmas se-Kecamatan Cakranegara masing-masing ditempat





TENTANG BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) KECAMATAN CAKRANEGARA

CAMAT CAKRANEGARA


b. bahwa dalam rangka pengelolaan zakat secara lebih berdaya guna dan berhasil guna serta dapat dipertanggungjawabkan perlu dilakukan oleh Badan Amil Zakat;

c. bahwa Undang-undang nomor 38 Tahun 1995 tentang Pengelolaan Zakat mengamanatkan kepada Pemerintah untuk membentuk Badan Amil Zakat;

d. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Camat Cakranegara ini memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk diangkat sebagai pengurus Badan Amil Zakat Kecamatan Cakranegara;

1. UU No. 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kota Madya

Daerah Tk. II Mataram. 2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Pasal 6 tentang

Pengelolaan Zakat (Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3885

4. Pertinggal.

3. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 4. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah. 5. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi

Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah. 6. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah. 7. Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kota

Mataram sebagai Daerah Otonom.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERTAMA : KEDUA : KETIGA : KEEMPAT :

Membentuk pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Cakranegara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Tugas pengurus sebagaimana dimaksud pada Diktum pertama adalah : 1. Menyelenggarakan tugas administratif dan tekhnis

pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaanzakat; 2. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk

penyusunan rencana pengelolaan zakat; 3. menyelenggarakan tugas penelitian, pengembangan,

komunikasi, informasi dan edukasi pengelolaan zakat; 4. Membentuk dan mengukuhkan Unit Pengumpul Zakat

sesuai wilayah operasional. Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cakranegara Pada tanggal : 29 Februari 2006

CAMAT CAKRANEGARA,



1. Walikota Mataram di Mataram. 2. Pengurus Badan Amil Zakat Kota Mataram di Mataram 3. Pertinggal





TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA

MUSABAQAH TILAWATIL QUR’AN (MTQ) TINGKAT KECAMATAN CAKRANEGARA

CAMAT CAKRANEGARA


a. bahwa dalam rangka pembinaan dan meningkatkan animo masyarakat untuk membaca Al-Qur’an, pemahaman isi kandungan Al-Qur’an serta Syi’ar Agama Islam dipandang perlu menyelenggarakan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Tingkat Kecamatan Cakranegara.

b. Bahwa untuk kelancaran dan suksesnya pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan Cakranegara dimaksud, dipandang perlu membentuk Panitia Penyelenggara MTQ Tingkat Kecamatan Cakranegara.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Camat Cakranegara tentang Panitia Penyelenggara MTQ Tingkat Kecamatan Cakranegara Tahun 2006.

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan

Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram; 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi

Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan

dan Pengawasan atas Penyelenggara Pemerintah Daerah; 5. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 14 Tahun 2002 tentang

Kewenangan Kota Mataram sebagai Daerah Otonom; 6. Perda Kota Mataram Nomor 18 Tahun 2000 tentan Pembentukan

Susunan Organisasi Lembaga Tekhnis Daerah. 7. Surat Kepala Departemen Agama Kota Mataram Nomor

Kd.19.7/4/BA.00/0049/2006 perihal Pelaksanaan MTQ Tahun 2006.

Memutuskan :


Menunjuk Panitia Penyelenggara dan menetapkan Panitia MTQ Tingkat Kecamatan Cakranegara Tahun 2006 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Tugas Panitia Penyelenggara MTQ Tingkat Kecamatan Cakranegara Tahun 2006 adalah sebagai berikut : a. Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan mempersiapkan

pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan Cakranegara Tahun 2006 b. Melaporkan secara tertulis hasil MTQ Tingkat Kecamatan

Cakranegara kepada Camat Cakranegara

KETIGA : KEEMPAT :

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


CAMAT CAKRANEGARA,


Tembusan yth : 1. Walikota Mataram di Mataram 2. Kepala Kantor Departemen Agama di Mataram 3. Ketua LPTQ Kota Mataram di Mataram 4. KUA Kecamatan Cakranegara di Cakranegara 5. Lurah se Kecamatan Cakranegara di Cakranegara 6. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT CAKRANEGARA NOMOR : 23 TANGGAL : 1 Februari 2006

Ketua :

Wakil Ketua :

Sekretaris :

Wakil Sekretaris :

Anggota :

Camat Cakranegara

KUA Cakranegara

Kasi Kessos Kecamatan Cakranegara

Agus Komariyanto, SSTP.

1. Sekretaris Camat Cakranegara

2. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Cakranegara

3. Kasi Tramtib Kecamatan Cakranegara

4. Kasi Pemerintahan Kecamatan Cakranegara

5. Kepala Sat. Pol.PP Kecamatan Cakranegara

6. Syamsul Hadi, S.Ag.

7. I Ketut Parditha W, SSTP.

8. I Made Agus Dwipayana J.W, SSTP.

9. I Gusti Lanang Sugiartha

10. M. Faisal, SIP.

11. Gustam, SIP.

12. Rusdi

13. Made Sayu Pujiati, SE.

14. Mulyaningsih

15. Marhaeni

16. Saripah Nur’aini

17. Wiraja, SPd.I

18. Lalu Budi Hamdani

19. Ida Bagus Yudis Mahendra

20. Solatiah, SE.

21. Mujiburrohman, SE

22. Jumrah

23. Ketut Nurfatimah

24. I Gusti Ngurah Dodi S.

25. Heri Hartini

CAMAT CAKRANEGARA,


PPEEMMEERRIINNTTAAHH KKOOTTAA MMAATTAARRAAMM KKAANNTTOORR CCAAMMAATT CCAAKKRRAANNEEGGAARRAA JJll.. SSaanndduubbaayyaa NNoommoorr :: 8866 CCaakkrraanneeggaarraa TTeellpp.. 667722448822




RAPAT KOORDINASI DAN EVALUASI PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA


CAMAT CAKRANEGARA


a. bahwa dalam upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya perlu dilaksanakan melalui peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat dan keluarga.

b. bahwa Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga merupakan wadah pembinaan khususnya bagi kaum perempuan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

c. bahwa untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan kesejahteraan keluarga perlu dilaksanakan rapat koordinasi dan evaluasi pembinaan kesejahteraan keluarga.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Camat Cakranegara tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Rakon Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.


Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram; 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun tentang Koordinasi

Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah. 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Kependudukan

dan Pembangunan Keluarga Sejahtera; 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor

53 Tahun 2000 tentang Gerakan PKK. 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah.

Memutuskan :

Menetapkan : PERTAMA : KEDUA : KETIGA : KEEMPAT :

Membentuk Panitia Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tahun 2006 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Tugas Panitia Penyelenggara adalah sebagai berikut : a. Mempersiapkan dan menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan

Evaluasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga. b. Melaporkan secara tertulis hasil Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Cakranegara kepada Camat Cakranegara Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram Tahun 2006 (DASK Kecamatan Cakranegara) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cakranegara Pada tanggal : Juli 2006

CAMAT CAKRANEGARA,


Tembusan yth : 1. Walikota Mataram sebagai laporan 2. Bawasda Kota Mataram 3. Lurah se Kecamatan Cakranegara 4. Pertinggal

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT CAKRANEGARA NOMOR : 38 TANGGAL : JULI 2006

Pembina :

Pengarah :

Ketua :

Sekretaris :

Anggota :

Tenaga Seretariat :

Camat Cakranegara

Ketua Tim PKK Kecamatan Cakranegara

Dra. Dian Ayu Ningrati, SH.

Made Sayu Pujiati, SE.

1. Drs. I Nyoman Suwandiasa, MH.

2. Drs. Fishailan

3. Drs. Wirajaya Kusuma

4. Abdul Salam, SIP

5. Rusdi



8. Agus Komariyanto Sukmana, SSTP

9. Solatiah, SE.

1. Mulyaningsih

2. Wiraja, SpdI

3. Jumrah

4. Marhaeni

CAMAT CAKRANEGARA,


PPEEMMEERRIINNTTAAHH KKOOTTAA MMAATTAARRAAMM KKAANNTTOORR CCAAMMAATT CCAAKKRRAANNEEGGAARRAA JJll.. SSaanndduubbaayyaa NNoommoorr :: 8866 CCaakkrraanneeggaarraa TTeellpp.. 667722448822



TENTANG PENETAPAN JUARA LOMBA ADMINISTRASI PKK KELURAHAN


CAMAT CAKRANEGARA


a. bahwa dalam upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya perlu dilaksanakan melalui peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat dan keluarga.

b. bahwa Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga merupakan wadah pembinaan khususnya bagi kaum perempuan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

c. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan gerakan pembinaan kesejahteraan keluarga perlu dilaksanakan lomba administrasi PKK Kelurahan se Kecamatan Cakranegara.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Camat Cakranegara tentang Penetapan Juara Lomba Administrasi PKK Kelurahan Kecamatan Cakranegara.


Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram; 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun tentang Koordinasi

Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah. 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Kependudukan

dan Pembangunan Keluarga Sejahtera; 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor

53 Tahun 2000 tentang Gerakan PKK. 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah.

Memutuskan : Menetapkan : PERTAMA : KEDUA : KETIGA : KEEMPAT :

Menetapkan Juara Lomba pengelola administrasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Kecamatan Cakranegara. Berdasarkan hasil evaluasi Tim Kecamatan Kelurahan pengelola administrasi TP-PKK terbaik yang dinyatakan sebagai juara sebagai berikut : 1. Juara I : Kelurahan Dasan cermen 2. Juara II : Kelurahan Dasan cermen 3. Juara III : Kelurahan Dasan cermen Keputusan ini tidak dapat diganggu gugat. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram Tahun 2006 (DASK Kecamatan Cakranegara)

Ditetapkan di : Cakranegara Pada tanggal : 30 Mei 2006

CAMAT CAKRANEGARA,


Tembusan yth : 1. Walikota Mataram sebagai laporan 2. Bawasda Kota Mataram 3. Ketua TP.PKK Kota Mataram 4. Ketua TP.PKK Kecamatan Cakranegara 5. Lurah se Kecamatan Cakranegara 6. Pertinggal



KEPUTUSAN CAMAT CAKRANEGARA NOMOR : 68 Tahun 2006

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM MONITORING PELAKSANAAN HARI-HARI

BESAR KEAGAMAAN

CAMAT CAKRANEGARA

Menimbang :

1. bahwa untuk mempertahankan situasi dan kondisi

kerukunan antar umat beragama yang telah terbina dengan baik sehingga tercipta silaturrahmi dan kerjasama antar umat beragama.

2. bahwa untuk memperlancar kegiatan dimaksud, maka dipandang perlu membentuk Tim Monitoring Pelaksanaan Hari-Hari Besar Keagamaan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Dati II Mataram.

2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

4. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor : 14 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kota Mataram sebagai Daerah Otonom.



Membentuk Tim Monitoring Pelaksanaan Hari-Hari Besar Keagamaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini. Tim Monitoring Pelaksana bertanggung jawab kepada Camat Cakranegara dan bertugas menyelenggarakan Monitoring Pelaksanaan Hari-Hari Besar Keagamaan. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : CAKRANEGARA PADA TANGGAL : 18 September 2006

CAMAT CAKRANEGARA,


Tembusan dikirim Kepada Yth : 1. Walikota Mataram di Mataram. 2. Bawasda Kota Mataram di Mataram.

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT CAKRANEGARA

NOMOR : 68 Tahun 2006 TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2006

Pembina :

Pengarah :

Ketua :

Sekretaris :

Anggota :

Tenaga Seretariat :

Camat Cakranegara

Kepala KUA Kecamatan Cakranegara

Drs. I Nyoman Suwandiasa, MH.

Dra. Dian Ayu Ningrati, SH.

Drs. Fishailan

Abdul Salam, SIP

Made Sayu Pujiati, SE.

Agus Sofian, SSTP

Agus Komariyanto Sukmana, SSTP

I Gusti Lanang Sugiartha

M. Faisal, SIP.

Rusdi

Marhaeni

Solatiah, SE.

CAMAT CAKRANEGARA,




KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN DASAN CERMEN

NOMOR : / /2006

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA UKS

SEKOLAH DASAR NEGERI 39 CAKRANEGARA

LURAH DASAN CERMEN


a. bahwa Usaha Kesehatan Sekolah adalah upaya

terpadu yang bertujuan meningkatkan kemampuan

hidup sehat dan derajat kesehatan siswa serta

menciptakan lingkungan sekolah sehat.

b. bahwa untuk keberhasilan kegiatan Usaha Kesehatan

Sekolah, perlu dibentuk Tim Pembina Usaha

Kesehatan Sekolah yang terdiri dari unsur Diknas,

Depag, Dikes, Deptan dan Instansi lain yang terkait.

1. Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1993 tentang

Pembentukan Kota Madya Mataram


Pemerintahan Daerah.


Pembentukan Propinsi Bali, NTB dan NTT.

4. Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1989 tentang Sistim

Pendidikan Nasional.

5. Undang-undang Nomor : 9 Tahun 1960 tentang Pokok

Kesehatan Nasional.

6. Surat Keputusan Bersama Mendikbud, Mendagri,

Menag dan Menkes Nomor : 1408 a/U/1984, Nomor :

60 Tahun 1984, Nomor : 74 Tahun 1984 dan Nomor :

319/Menkes/SKB/1984 tentang Pokok-pokok

Kebijaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Usaha

Kesehatan Sekolah.

7. Surat Keputusan Gubernur Propinsi NTB Nomor : 227

Tahun 1988 tentang Pembina Usaha Kesehatan

Sekolah Propinsi Nusa Tenggaara Barat.

Hasil penilaian Tim Penilai Lomba Sekolah Sehat Sekolah Dasar Tingkat Kecamatan Cakranegara Tahun 2006.

MEMUTUSKAN


Membentuk Tim Pelaksana UKS di Sekolah Dasar Negeri 39 Cakranegara sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : DASAN CERMEN PADA TANGGAL : 5 NOPEMBER 2006


APRIADY, SSTP NIP: 197604201996031004

Tembusan kepada yth. : 1. Ketua TP-UKS Kota Mataram 2. Ketua TP-UKS Cakranegara 3. KCD Pendidikan Kecamatan Cakranegara 4. Kepala Puskesmas se Kecamatan Cakranegara 5. KCD Pertanian Kecamatan Cakranegara 6. KUA Kecamatan Cakranegara 7. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH DASAN CERMEN

NOMOR : TANGGAL : 5 NOPEMBER 2006

Pembina :

Ketua :

Sekretaris I :

Sekretaris II :

Anggota :

Lurah Dasan cermen

Kepala Sekolah SDN 39 Cakranegara

Guru Pembina UKS

Ketua Unsur Pengurus BP3 / POMG

a. Unsur Pengurus BP3 / POMG

b. Petugas UKS Puskesmas / Bidan Desa

c. Ketua OSIS


APRIADY, SSTP NIP: 197604201996031004






SELEKSI TILAWATIL QUR’AN (STQ) TINGKAT KECAMATAN CAKRANEGARA

CAMAT CAKRANEGARA


a. bahwa dalam rangka pembinaan dan meningkatkan animo masyarakat untuk membaca Al-Qur’an, pemahaman isi kandungan Al-Qur’an serta Syi’ar Agama Islam dipandang perlu menyelenggarakan Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ) Tingkat Kecamatan Cakranegara.

b. bahwa untuk kelancaran dan suksesnya pelaksanaan STQ Tingkat Kecamatan Cakranegara dimaksud, dipandang perlu membentuk Panitia Penyelenggara STQ Tingkat Kecamatan Cakranegara.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Camat Cakranegara tentang Panitia Penyelenggara STQ Tingkat Kecamatan Cakranegara Tahun 2007.


Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram; 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi

Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggara Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 14 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kota Mataram sebagai Daerah Otonom;

6. Perda Kota Mataram Nomor 18 Tahun 2000 tentan Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Tekhnis Daerah.

7. Surat Kepala Departemen Agama Kota Mataram Nomor Kd.19.7/4/BA.00/0049/2006 perihal Pelaksanaan STQ Tahun 2007.

Memutuskan :


Menunjuk Panitia Penyelenggara dan menetapkan Panitia STQ Tingkat Kecamatan Cakranegara Tahun 2007 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Tugas Panitia Penyelenggara STQ Tingkat Kecamatan Cakranegara Tahun 2007 adalah sebagai berikut : c. Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan mempersiapkan

pelaksanaan STQ Tingkat Kecamatan Cakranegara Tahun 2007 d. Melaporkan secara tertulis hasil STQ Tingkat Kecamatan

Cakranegara kepada Camat Cakranegara

KETIGA : KEEMPAT :

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cakranegara Pada tanggal : 25 Januari 2007

CAMAT CAKRANEGARA,


Tembusan yth :

1. Walikota Mataram di Mataram 2. Kepala Kantor Departemen Agama di Mataram 3. Ketua LPTQ Kota Mataram di Mataram 4. KUA Kecamatan Cakranegara di Cakranegara 5. Lurah se Kecamatan Cakranegara di Cakranegara 6. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT CAKRANEGARA NOMOR : 09 TANGGAL : 25 Januari 2007

Pembina :

Pengarah :

Ketua :

Sekretaris :

Anggota :

Camat Cakranegara

Sekretaris Camat Cakranegara

KUA Kecamatan Cakranegara

Kasi Kesos Kecamatan Cakranegara

1. KCD Diknas Kecamatan Cakranegara

2. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Cakranegara

3. Kasi Tramtib Kecamatan Cakranegara

4. Kasi Pemerintahan Kecamatan Cakranegara

5. KUPT Sat Pol PP Kecamatan Cakranegara

6. Agus Komariyanto, SSTP.

7. M. Faisal, SIP.

8. Made Sayu Pujiati, SE.


10. I Ketut Parditha W, SSTP.

11. I Made Agus Dwipayana J.W, SSTP.


13. Rusdi

14. Mulyaningsih

15. Marhaeni

16. Wiraja, SPd.I

17. Lalu Budi Hamdani

18. Yanti Irawati

19. Solatiah, SE.

20. Ida Bagus Yudis Mahendra

21. Mujiburrohman, SE

22. Jumrah

23. Ketut Nurfatimah

24. I Gusti Ngurah Dodi S.

25. Heri Hartini

CAMAT CAKRANEGARA,



KKAANNTTOORR CCAAMMAATT SSAANNDDUUBBAAYYAA JJll.. LLaalluu MMeessiirr NNoommoorr :: 22 SSaanndduubbaayyaa TTeellpp.. ((00337700)) 667722336655

KEPUTUSAN CAMAT SANDUBAYA NOMOR : Tahun 2008

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM LOMBA LINGKUNGAN SEHAT

TINGKAT KECAMATAN SANDUBAYA KOTA MATARAM TAHUN 2008

CAMAT SANDUBAYA


a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota perlu menyelenggarakan kota sehat;

b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Lingkungan sehat perlu dukungan kualitas lingkungan fisik, sosial, perubahan perilaku masyarakat melalui peran aktif masyarakat dan swasta serta pemerintah daerah secara terarah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Camat tentang Pembentukan Tim Lomba lingkungan Sehat.

2. Undang-undang Nomor : 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan; 3. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan; 4. Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan

Kotamadya Dati II Mataram; 5. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Undang-undang Nomor : 33 tahun 2004 tentang Pertimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 tahun 1998 tentang Koordinasi

Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; 9. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor : 14 Tahun 2000 tentang

Kewenangan Kota Mataram sebagai Daerah Otonom; 10. Peraturan Daerah Nomor : 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan

Susunan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kota Mataram; 10. Perda Pemekaran Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2007 Tentang

Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan di Kota Mataram. Peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;

MEMUTUSKAN PERTAMA : KEDUA :

Membentuk Tim Lomba Lingkungan Sehat Tingkat Kecamatan Sandubaya Kota Mataram Tahun 2008 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Tim sebagai dimaksud pada diktum PERTAMA keputusan ini bertugas melakukan kegiatan :

KETIGA :

1. Melakukan tugas-tugas bersama dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Lomba Lingkungan Sehat di Kecamatan Sandubaya Kota Mataram;

2. Melaporkan hasil pelaksanaan Kegiatan Lomba Lingkungan Sehat kepada Camat Sandubaya.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sandubaya Pada tanggal : Juli 2008.

CAMAT SANDUBAYA,

CHAERUL HIDAYAT, SIP Nip. 010 209 347.

Tembusan disampaikan kepada yth. : 1. Bapak Walikota Mataram di Mataram ; 2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram di Mataram. 3. A r s i p

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT SANDUBAYA

NOMOR : /SK/SBY/VII/2008 TANGGAL : Juli 2008

PEMBENTUKAN TIM LOMBA LINGKUNGAN SEHAT KECAMATAN SANDUBAYA KOTA MATARAM TAHUN 2008

NO JABATAN KEDUDUKAN DALAM TIM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

CAMAT SANDUBAYA

SEKRETARIS CAMAT

H. A. DANIAL, S.Sos.

LALU IKHWAN

SARIPAH NUR’AINI, SIP

ROMI KARMIN, SH

I KETUT PARDITHA, SSTP

AGUS KOMARIYANTO, SSTP

KETUT BAYU PAWANA, SSTP

NI NYOMAN RUNGIH

LALU ABD HANNAN

HERNAWATI

NYOMAN MINDRI

H. MUNAWAR

SRI

NI MADE MARHAENI

HAMIDAH

RULLY YUDIKA HAKIM

FUJI FEBRIANY

HUSWATUL HASANAH

PEMBINA

PENGARAH

KETUA

SEKRETARIS

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

TENAGA SEKRETARIAT

TENAGA SEKRETARIAT

TENAGA SEKRETARIAT

TENAGA SEKRETARIAT

TENAGA SEKRETARIAT

TENAGA SEKRETARIAT

TENAGA SEKRETARIAT

TENAGA SEKRETARIAT

Ditetapkan di : Sandubaya Pada tanggal : Juli 2008

CAMAT SANDUBAYA,

CHAERUL HIDAYAT S. IP. N I P : 010 209 347



KEPUTUSAN CAMAT CAKRANEGARA NOMOR : 07 Tahun 2007

T E N T A N G

PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI KECAMATAN SEHAT

KOTA MATARAM TAHUN 2006 - 2011

CAMAT CAKRANEGARA


d. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sesuai

dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota perlu menyelenggarakan kota sehat;

e. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan kota sehat perlu dukungan kualitas lingkungan fisik, sosial, perubahan perilaku masyarakat melalui peran aktif masyarakat dan swasta serta pemerintah daerah secara terarah;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Lurah tentang Pembentukan Forum Komunikasi Kecamatan Sehat Kecamatan Cakranegara Kota Mataram Tahun 2006-2011’

11.Undang-undang Nomor : 9 Tahun 1990 tentang

Kepariwisataan; 12.Undang-undang Nomor : 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan; 13.Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan

Kotamadya Dati II Mataram; 14.Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah; 15.Undang-undang Nomor : 33 tahun 2004 tentang

Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

16.Peraturan Pemerintah Nomor : 6 tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

17.Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

18.Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor : 14 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kota Mataram sebagai Daerah Otonom;

19.Peraturan Daerah Nomor : 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kota Mataram;

Peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;

MEMUTUSKAN PERTAMA : KEDUA :

Membentuk Forum Komuniaksi Kecamatan Sehat Kota Mataram Tahun 2006-2011 dengan susunan keanggotaan tercantum dalam lampiran keputusan ini. Tim sebagai dimaksud pada diktum PERTAMA keputusan ini bertugas melakukan kegiatan : 3. menentukan arah kebijakan/pedoman, sasaran, tujuan,

kegiatan dan langkah-langkah dalam mewujudkan Kecamatan Sehat di Kota Mataram;

4. ikut serta dalam menggerakkan, mendorong dan

mengupayakan berbagai kegiatan pemerintah, swasta dan masyarakat untuk mewujudkan kota sehat di tingkat Kecamatan;

5. melakukan sosialisasi program kota sehat kepada masyarakat dan melakukan dokumentasi semua kegiatan

KETIGA :

Kecamatan Sehat; 6. melakukan Koordinasi dalam berbaai aktivitas program Kota

Sehat di Kota Mataram; 7. melakukan tugas-tugas lain yang disepakati bersama dalam

rangka menunjang kelancaran pelaksanaan program Kota Sehat di Kota Mataram;

8. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Camat selaku Pembina/Penasehat;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.


CAMAT CAKRANEGARA,


Tembusan disampaikan kepada yth. : 4. Kepala Bappeda Kota Mataram di Mataram. 5. Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram di Mataram. 6. Ketua Forum Kota Sehat Mataram di Mataram. 7. yang bersangkutan masing-masing di tempat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT CAKRANEGARA NOMOR : 07 TANGGAL : 13 Januari 2007

SUSUNAN PENGURUS FORUM KOMUNIKASI KECAMATAN SEHAT KECAMATAN CAKRANEGARA KOTA MATARAM TAHUN 2006-2011

NO JABATAN KEDUDUKAN DALAM TIM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

CAMAT CAKRANEGARA

SEKRETARIS CAMAT

DRA. DIAN AYU NINGRATI, SH

AGUS KOMARIYANTO, SSTP

SOLATIAH, SE

IDRIS

H. AMINULLAH

TGH. MAWARDI

PARHAN

RAWITAH

I GUSTI LANANG SUGIARTHA

H. MAKLUM

I GUSTI LANANG ARDHANA

H. M. NUR

H. HARIYANTO

TGH. SYUKRAN MAKMUN

H. ABDURRAHMAN

GUSTI GDE REGEG

H. FATURRAHMAN

KASMAT

IDA BAGUS NGURAH PIDADA

LALU WIRAJA, SPdI

I WAYAN ASTAWA

I GDE RUMENGE

NAHWI

I WAYAN MURDA

H. HERJAN

MARZUKI

H. ABDUL AZIM

H. MAHZUNI

PELINDUNG/PENASEHAT/PEMBINA

PENGARAH

KETUA

SEKRETARIS

BENDAHARA

KOORDINATOR BIRO FISIK

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

KOORDINATOR BIRO SOSIAL

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

KOORDINATOR BIRO BUDAYA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

KOORDINATOR BIDANG KEPEMUDAAN

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

KOORDINATOR BIDANG INKOM

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

CAMAT CAKRANEGARA,


PPEEMMEERRIINNTTAAHH KKOOTTAA MMAATTAARRAAMM KKAANNTTOORR CCAAMMAATT SSAANNDDUUBBAAYYAA


KEPUTUSAN CAMAT SANDUBAYA

NOMOR : /SK/IV/C/2008

T E N T A N G

PERUBAHAN KEPUTUSAN CAMAT SANDUBAYA NOMOR:03/SK/IV/C/2008 TENTANG PENUNJUKAN PARA PEJABAT PPK, PPTK, PEMBANTU PPK PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PADA SKPD KECAMATAN

SANDUBAYA ANGGARAN 2008

CAMAT SANDUBAYA


a. bahwa untuk Memperlancar dan meningkatkan tertibnya administrasi

pengelolaan keuangan Daerah 2008, sebagaimana pula dimaksud pasal 185 ayat (1) peraturan Menteri dalam negeri nomor : 13 tahun 2006 dipandang perlu menunjuk para pejabat PPK,PPTK, pembantu PKK, Pembantu Bendahara Pengeluaran pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kecamatan Sandubaya Kota Mataram ;

b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lajur 3 (Tiga) lampiran keputusan ini dipandang mampu dan atau cakap untuk melaksanakan tugas sebagai PPK, PPTK, Pembantu PPK, Pembantu Bendahara Pengeluaran pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kecamatan Sandubaya Kota Mataram ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) diatas perlu menetapkan Keputusan Camat Sandubaya tentang penunjukan PPK, PPTK, pembantu PPK, Pembantu Bendahara Pengeluaran pada satuan kerja perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Sandubaya tahun 2008.


Kotamadya Dati II Mataram; 2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 3. Undang-undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

kewenangan Badan, Kantor, Dinas Instansi Untuk Mengelola dan atau melaksanakan Keuangan Daerah

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Keuangan Pemerintah dan Keuangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

6. Peraturan Pemerintahan No . 58 tahun 2005 tentang pengelolaan Pemerintah Daerah

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No . 14 tahun 2000 tentang kewenangan Kota Mataram sebagai Otonomi Daerah

MEMUTUSKAN


Menunjuk dan atau mengangkat para pejabat PPK. PPTK, Pembantu PPK, Pembantu Bendahara Pengeluaran pada satuan kerja perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Sandubaya. Menunjuk dan atau mengangkat Pembantu Bendahara Pengeluaran sekaligus berkewajiban membantu Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan SPP, SPM baik Belanja Langsung maupun tidak Langsung, pembukuan penata usahaan dan lain-lain yang di bebankan oleh atasan langsung Camat Sandubaya; PPK, PPTK, Pembantu PPK, berkewajiban menandatangani SPM, SPP yang ada kegiatannya pada SKPD, Rekapitulasi Laporan bulanan, evaluasi, pemeriksaan SPJ (pengesahan) dan tugas-tugas lain yang di bebankan oleh atasan langsung Camat Sandubaya;

KEEMPAT : KELIMA :

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebankan pada APBD Kota Mataram tahun Anggaran 2008 melalui pos urusan wajib Pemerintah Umum; Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sandubaya Pada tanggal : 1 April 2008

CAMAT SANDUBAYA,



NOMOR : /SK/IV/ C/ 2008 TANGGAL : 1 April 2008

PENUNJUKAN PEJABAT PPK, PPTK, PEMBANTU PPK, PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PADA SKPD KECAMATAN SANDUBAYA KOTA MATARAM

No Nama Jabatan Nip Pangkat Atasan langsung 1 2 3 4 5 6

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

I WYN SUARDITHA, S.STP H. A. DANIEL ABDUL RAUP LALU IHKWAN ROMI KARMIN M. SUHARDI NYM. RUNGIH IDRIS L. ABD. HANAN HERNAWATI

PPK (Sekcam) PPTK (Kasi PM) PPTK (Kasi Pel.Umum) PPTK (Kasi Pem) Pembantu PPK (Staf) Pembantu Bendahara (Staf) Pembantu Bendahara (Staf) Pembantu PPK (Staf) Pembantu Bendahara (Staf) Pembantu PPK (Staf)

010 258 224 610 008 364 010 231 667 010 010 867 610 015 456 610 025 830 010 212 253 010 144 163 610 013 969 010 218 953

Penata. III/c Penata. III/c Penata. III/c Penata. III/c Penata Muda Tk. III/b Pengatur Muda II/a Pengatur Tk.I II/b Pengatur Tk.I/IId Pengatur Muda Tk.I/IIb Penata Muda II/a

Camat Sandubaya Camat Sandubaya Camat Sandubaya Camat Sandubaya Camat Sandubaya Camat Sandubaya Camat Sandubaya Camat Sandubaya Camat Sandubaya Camat Sandubaya


CAMAT SANDUBAYA,



KKAANNTTOORR CCAAMMAATT SSAANNDDUUBBAAYYAA JJll.. LL.. MMeessiirr NNoo 22 TTuurriiddaa TTllpp ((00337700)) 667722336655


NOMOR : TAHUN 2008

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KOORDINASI PELAKSANA PEMBANGUNAN

KELURAHAN DASAN CERMEN KECAMATAN SANDUBAYA KOTA MATARAM TAHUN 2008

CAMAT SANDUBAYA


a. bahwa untuk meningkatkan kapasitas pelayanan terhadap masyarakat dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas aparatur pemerintah kelurahan dalam mengambil keputusan atau kebijakan seyogyanya melibatkan instansi baik formal maupun informal dengan harapan agar masyarakat secara umum, mengetahui tentang keputusan/ kebijakan yang dilaksanakan pada Kelurahan Dasan Cermen Kecamatan Sandubaya.

b. bahwa untuk mengetahui perkembangan yang dimaksud perlu diadakan koordinasi, monitoring dengan melibatkan instansi vertical maupun horizontal dalam melaksanakan kebijakan di wilayah Kelurahan Dasan cermen Kecamatan Sandubaya karena mengingat pemerintah Kelurahan adalah merupakan ujung tombak, abdi masyarakat yang perlu didukung dengan sarana maupun prasarana yang cukup memadai;

c. bahwa untuk terselenggaranya kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Camat Sandubaya tentang Pembentukan Panitia Koordinasi Pelaksana Pembangunan Kelurahan Dasan Cermen Kecamatan Sandubaya Kota Mataram Tahun Anggaran 2008

1. Undang-undang Nomor: 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah

Tingkat II Mataram; 2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 3. Keputusan Presiden Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 4. Kepmendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Kewenangan Badan, Kantor,

Dinas dalam Pengelolaan Keuangan Daerah; 5. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah

sebagai Daerah Otonom; 6. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Kewenangan

Kota Mataram sebagai Daerah Otonom; 7. Perda Pemekaran Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pemekaran

Kecamatan dan Kelurahan di Kota Mataram.

Memutuskan : Menetapkan : PERTAMA : KEDUA : KETIGA :

Membentuk Panitia Koordinasi Pelaksana Pembangunan Kelurahan Dasan Cermen Kecamatan Sandubaya dengan susunan keanggotaan dalam lampiran keputusan ini ; Panitia tersebut bertugas melaksanakan kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kelurahan dan melaporkan hasil kegiatan tersebut melalui surat pertanggungjawaban secara rutin pada Camat Sandubaya Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan

KEEMPAT :

pada APBD Kota Mataram Tahun Anggaran 2008 melalui Pos Urusan Wajib Pemerintah Umum Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikkemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sandubaya Pada tanggal : Januari 2008

CAMAT SANDUBAYA

CHAERUL HIDAYAT, S.IP N I P : 010 209 347

Tembusan yth :

1. Walikota Mataram di Mataram 2. Lurah Se Kecamatan Sandubaya di Sandubaya 3. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT SANDUBAYA NOMOR : TANGGAL : Januari 2008

Pembina :

Ketua :

Sekretaris :

Anggota :

Tenaga Sekretariat

Chaerul Hidayat, S.IP

Fathoni Aspriandi, S.STP

I Ketut Parditha W., S.STP

I Gst Ngurah Pindah

1. I. Wayan Suarditha, S.STP

2. I Gst Ngurah Pinda

3. Idris

4. H. Damerah

1. I Wayan Badri

2. I Made Sariasa

CAMAT SANDUBAYA



NOMOR : TANGGAL : Januari 2008

Pembina :

Ketua :

Sekretaris :

Anggota :

Tenaga Sekretariat


M. Erwan, S.STP

Abdul Rauf, S.Sos

L. Daswirman


2. Ridwan

3. L. Abd. Hanan

4. Ni Made Marhaeni

1. Sabri

2. Hamidah

CAMAT SANDUBAYA




Pembina :

Ketua :

Sekretaris :

Anggota :

Tenaga Sekretariat


H. A. Gupran

I Ketut Bayu Pawana, S. STP

Romi Karmin, SH


2. Baiq Winayawati

3. Baiq Fatmiati

4. L. Ismail

1. Fajar Sidik

2. Rully Yudika Hakim

CAMAT SANDUBAYA



Pembina :

Ketua :

Sekretaris :

Anggota :

Tenaga Sekretariat


Drs. L. Samsul Adnan

Achmad Nafil S.Sos

I Gede Sudiartha

1. I Wayan Suarditha, S.STP

2. Herman Edie, SH

3. Dra. Bq. Hurun Afwin

4. Sri Nurul Aini

1. Uswatul Hasanah

2. Rully Yudika Hakim

CAMAT SANDUBAYA



Pembina :

Ketua :

Sekretaris :

Anggota :

Tenaga Sekretariat


H. Muh. Zaki

M. Stiawandi

Ni Ketut Puspawati


2. Zaenun

3. Nurul Hakim

4. H. Munawar

1. M. Suhardi

2. M. Rafi’i

CAMAT SANDUBAYA




Pembina :

Ketua :

Sekretaris :

Anggota :

Tenaga Sekretariat


H. Tamaji Faturrahman

Ki Agus Idham

Ni Wayan Mindriyati


2. Sumarno

3. Gustam, S.Sos

4. Dra. Florentina K.

1. Bahrudin

2. Puji Febriani

CAMAT SANDUBAYA



KKAANNTTOORR CCAAMMAATT SSEELLAAPPAARRAANNGG JJll.. …………………… NNoo …………………… TTllpp ((00337700)) …………..

KEPUTUSAN CAMAT SELAPARANG NOMOR : TAHUN 2010

TENTANG

JUARA LOMBA KELURAHAN TINGKAT KECAMATAN TAHUN 2010

CAMAT SELAPARANG

Menimbang : Mengingat : Memperhatikan:

a. bahwa untuk meningkatkan kapasitas pelayanan terhadap masyarakat dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam mengambil keputusan atau kebijakan seyogyanya melibatkan instansi baik formal maupun informal dengan harapan agar masyarakat secara umum, mengetahui tentang keputusan/ kebijakan yang dilaksanakan pada Kelurahan Dasan cermen Kecamatan Sandubaya;

b. bahwa untuk mengetahui perkembangan yang dimaksud perlu diadakan koordinasi, dengan melibatkan peran serta masyarakat melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam melaksanakan kebijakan di wilayah Kelurahan Dasan cermen Kecamatan Sandubaya;

c. bahwa untuk terselenggaranya kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Camat Sandubaya tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Dasan cermen Kecamatan Sandubaya Kota Mataram masa bakti Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012.







Kecamatan dan Kelurahan di Kota Mataram. 1. Surat Lurah Dasan cermen tanggal 31 Maret 2008 nomor:

045.2/34/Pem/Sgl/2008 perihal Susunan Pengurus LPM Tresna Sejati Kelurahan Dasan cermen;

2. Berita Acara Pemilihan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat tanggal 24 Maret 2008 di Kantor Lurah Dasan cermen.

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERTAMA :

Membentuk Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Tresna Sejati Kelurahan Dasan cermen Kecamatan Sandubaya masa bakti 2008 - 2012 dengan susunan keanggotaan dalam lampiran keputusan ini ;

KEDUA : KETIGA : KEEMPAT :

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Tresna Sejati tersebut bertugas melaksanakan kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kelurahan dan melaporkan hasil kegiatan tersebut melalui surat pertanggungjawaban kepada Camat Sandubaya Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada swadaya masyarakat Kelurahan Dasan cermen Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Reg. No : Tanggal :

Mengetahui:

WALIKOTA MATARAM

H. MOH. RUSLAN, SH


CAMAT SANDUBAYA


Tembusan yth :

1. Ketua DPRD Kota Mataram di Mataram 2. Kepala BPM Kota Mataram di Mataram 3. Lurah Dasan cermen di Dasan cermen 4. Yang bersangkutan untuk maklum 5. Pertinggal.



KEPUTUSAN CAMAT SANDUBAYA NOMOR : 04 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ( LPM ) TRESNA SEJATI

KELURAHAN DASAN CERMEN KECAMATAN SANDUBAYA KOTA MATARAM TAHUN 2008 - 2012

CAMAT SANDUBAYA

Menimbang :

d. bahwa untuk meningkatkan kapasitas pelayanan terhadap masyarakat dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam mengambil keputusan atau kebijakan seyogyanya melibatkan instansi baik formal maupun informal dengan harapan agar masyarakat secara umum, mengetahui tentang keputusan/ kebijakan yang dilaksanakan pada Kelurahan Dasan cermen Kecamatan

Mengingat : Memperhatikan:

Sandubaya. e. bahwa untuk mengetahui perkembangan yang dimaksud perlu diadakan

koordinasi, dengan melibatkan peran serta masyarakat melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam melaksanakan kebijakan di wilayah Kelurahan Dasan cermen Kecamatan Sandubaya;

f. bahwa untuk terselenggaranya kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Camat Sandubaya tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Dasan cermen Kecamatan Sandubaya Kota Mataram masa bakti Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012







Kecamatan dan Kelurahan di Kota Mataram. 3. Surat Lurah Dasan cermen tanggal 31 Maret 2008 nomor:

045.2/34/Pem/Sgl/2008 perihal Susunan Pengurus LPM Tresna Sejati Kelurahan Dasan cermen;

4. Berita Acara Pemilihan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat tanggal 24 Maret 2008 di Kantor Lurah Dasan cermen.

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERTAMA : KEDUA : KETIGA : KEEMPAT :

Membentuk Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Tresna Sejati Kelurahan Dasan cermen Kecamatan Sandubaya masa bakti 2008 - 2012 dengan susunan keanggotaan dalam lampiran keputusan ini ; Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Tresna Sejati tersebut bertugas melaksanakan kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kelurahan dan melaporkan hasil kegiatan tersebut melalui surat pertanggungjawaban kepada Camat Sandubaya Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada swadaya masyarakat Kelurahan Dasan cermen Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Reg. No : Tanggal :

Mengetahui:

WALIKOTA MATARAM

H. MOH. RUSLAN, SH


CAMAT SANDUBAYA


Tembusan yth :

6. Ketua DPRD Kota Mataram di Mataram 7. Kepala BPM Kota Mataram di Mataram 8. Lurah Dasan cermen di Dasan cermen 9. Yang bersangkutan untuk maklum 10. Pertinggal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT SANDUBAYA NOMOR : TANGGAL : April 2008

TENTANG



PEMBINA PENGARAH KETUA UMUM KETUA I KETUA II SEKRETARIS BENDAHARA SEKSI-SEKSI SIE AGAMA SIE KEAMANAN DAN KETERTIBAN SIE PERLINDUNGAN DAN HAM SIE PEMB. LH SIE PEREKONOMIAN DAN KOPERASI SIE KES DAN KB SIE KESENIAN DAN KEBUDAYAAN SIE KESOS SIE DIKPORA SIE PKK

: CAMAT SANDUBAYA : LURAH DASAN CERMEN : AGUS AHADY, S.Sos : M. SAUFI, SH : SAFRUDIN, MSI : SAHRIM : H. A. HAZAINI HALID : 1. SAHNAN 2. DEWA MADE ARDANA : 1. SAMSUL HADI 2. MUHAIMIN

: HABALI, SH : MUHAMAD YANI : ABD. SATAR : IDA AYU PUTU WIRAWATI : 1. I WAYAN MANDRA

2. HAMSIAH 3. LINGSARI

: 1. RUSLI 2. KEMAL : M. SALEH : 1. ZULAEHA, A.Ma

2. MAHUNI 3. MARNI 4. SOHRI 5. MARIANI

CAMAT SANDUBAYA





NOMOR : /SK/XI/C/2008

T E N T A N G

PERUBAHAN KEPUTUSAN CAMAT SANDUBAYA NOMOR:15/SK/IV/C/2008 TENTANG PENUNJUKAN PARA PEJABAT PPK, PPTK, PEMBANTU PPK PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PADA SKPD KECAMATAN

SANDUBAYA ANGGARAN 2008

CAMAT SANDUBAYA


a. bahwa untuk Memperlancar dan meningkatkan tertibnya administrasi

pengelolaan keuangan Daerah 2008, sebagaimana pula dimaksud pasal 185 ayat (1) peraturan Menteri dalam negeri nomor : 13 tahun 2006 dipandang perlu menunjuk para pejabat PPK,PPTK, pembantu PKK, Pembantu Bendahara Pengeluaran pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kecamatan Sandubaya Kota Mataram ;

b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lajur 3 (Tiga) lampiran keputusan ini dipandang mampu dan atau cakap untuk melaksanakan tugas sebagai PPK, PPTK, Pembantu PPK, Pembantu Bendahara Pengeluaran pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kecamatan Sandubaya Kota Mataram ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) diatas perlu menetapkan Keputusan Camat Sandubaya tentang penunjukan PPK, PPTK, pembantu PPK, Pembantu Bendahara Pengeluaran pada satuan kerja perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Sandubaya tahun 2008.


Kotamadya Dati II Mataram; 2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 3. Undang-undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

kewenangan Badan, Kantor, Dinas Instansi Untuk Mengelola dan atau melaksanakan Keuangan Daerah

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Keuangan Pemerintah dan Keuangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

6. Peraturan Pemerintahan No . 58 tahun 2005 tentang pengelolaan Pemerintah Daerah

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No . 14 tahun 2000 tentang kewenangan Kota Mataram sebagai Otonomi Daerah

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERTAMA : KEDUA : KETIGA : KEEMPAT : KELIMA :

Menunjuk dan atau mengangkat para pejabat PPK. PPTK, Pembantu PPK, Pembantu Bendahara Pengeluaran pada satuan kerja perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Sandubaya. Menunjuk dan atau mengangkat Pembantu Bendahara Pengeluaran sekaligus berkewajiban membantu Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan SPP, SPM baik Belanja Langsung maupun tidak Langsung, pembukuan penata usahaan dan lain-lain yang di bebankan oleh atasan langsung Camat Sandubaya; PPK, PPTK, Pembantu PPK, berkewajiban menandatangani SPM, SPP yang ada kegiatannya pada SKPD, Rekapitulasi Laporan bulanan, evaluasi, pemeriksaan SPJ (pengesahan) dan tugas-tugas lain yang di bebankan oleh atasan langsung Camat Sandubaya; Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebankan pada APBD Kota Mataram tahun Anggaran 2008 melalui pos urusan wajib Pemerintah Umum; Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan

apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sandubaya Pada tanggal : 1 Nopemberl 2008

CAMAT SANDUBAYA,



NOMOR : /SK/XI/ C/ 2008 TANGGAL : 1 Nopember 2008

PENUNJUKAN PEJABAT PPK, PPTK, PEMBANTU PPK, PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PADA SKPD KECAMATAN SANDUBAYA KOTA MATARAM

No Nama Jabatan Nip Pangkat Atasan langsung 1 2 3 4 5 6

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

IGST.AYU MANIK W,SIP H. A. DANIEL B. IDA PRAYATI I WYN SUARDITHA,S.STP ROMI KARMIN M. SUHARDI NYM. RUNGIH IDRIS L. ABD. HANAN HERNAWATI

PPK (Sekcam) PPTK (Kasi SOS&PM) PPTK (Kasi EK & FISRA) PPTK (Kasi Pem) Pembantu PPK (Staf) Pembantu Bendahara (Staf) Pembantu Bendahara (Staf) Pembantu PPK (Staf) Pembantu Bendahara (Staf) Pembantu PPK (Staf)

010 217 434 610 008 364 610 007 670 010 258 224 610 015 456 610 025 830 010 212 253 010 144 163 610 013 969 010 218 953

Penata. III/d Penata. III/c Penata. III/c Penata. III/c Penata Muda Tk. III/b Pengatur Muda II/a Pengatur Tk.I II/b Pengatur Tk.I/IId Pengatur Muda Tk.I/IIb Penata Muda II/a

Camat Sandubaya Camat Sandubaya Camat Sandubaya Camat Sandubaya Camat Sandubaya Camat Sandubaya Camat Sandubaya Camat Sandubaya Camat Sandubaya Camat Sandubaya

Ditetapkan di : Sandubaya Pada tanggal : 1 Nopember 2008

CAMAT SANDUBAYA,




KEPUTUSAN CAMAT SANDUBAYA NOMOR : TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KOORDINASI PELAKSANA PEMBANGUNAN

KELURAHAN DASAN CERMEN KECAMATAN SANDUBAYA KOTA MATARAM TAHUN 2010

CAMAT SANDUBAYA


a.bahwa untuk meningkatkan kapasitas pelayanan terhadap masyarakat dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas aparatur pemerintah kelurahan dalam mengambil keputusan atau kebijakan seyogyanya melibatkan instansi baik formal maupun informal dengan harapan agar masyarakat secara umum, mengetahui tentang keputusan/ kebijakan yang dilaksanakan pada Kelurahan Dasan cermen Kecamatan Sandubaya.

b.bahwa untuk mengetahui perkembangan yang dimaksud perlu diadakan koordinasi,monitoring dengan melibatkan instansi vertical maupun horizontal dalam melaksanakan kebijakan di wilayah Kelurahan Dasan cermen Kecamatan Sandubaya karena mengingat pemerintah Kelurahan adalah merupakan ujung tombak,abdi masyarakat yang perlu didukung dengan sarana maupun prasarana yang cukup memadai;

c.bahwa untuk terselenggaranya kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Camat Sandubaya tentang Pembentukan Panitia Koordinasi Pelaksana Pembangunan Kelurahan Dasan cermen Kecamatan Sandubaya Kota Mataram Tahun Anggaran 2010


Tingkat II Mataram; 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan

Perundang-undangan; 3. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 4. Undang-undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan

Pemerintah antara Pemerintah, Pemerntah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan di Kota Mataram

8. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Urusan pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Mataram

9. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram;

10. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;.

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERTAMA : KEDUA : KETIGA : KEEMPAT :

Membentuk Panitia Koordinasi Pelaksana Pembangunan Kelurahan Dasan cermen Kecamatan Sandubaya dengan susunan keanggotaan dalam lampiran keputusan ini ; Panitia tersebut bertugas melaksanakan kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kelurahan dan melaporkan hasil kegiatan tersebut melalui surat pertanggungjawaban secara rutin kepada Camat Sandubaya Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Mataram Tahun Anggaran 2010 melalui Pos Urusan Wajib Pemerintah Umum dengan Kode rekening 1.20.1.20.10.40.47. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sandubaya

Pada tanggal : Januari 2010 .

CAMAT SANDUBAYA

CHAERUL HIDAYAT, S.IP N I P : 19580126 198608 1 002

Tembusan yth : 1.Walikota Mataram di Mataram; 2.Lurah Se-Kecamatan Sandubaya di Sandubaya 3.Arsip LAMPIRAN : III

KEPUTUSAN CAMAT SANDUBAYA NOMOR : TANGGAL : TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA KOORDINASI PELAKSANA PEMBANGUNAN KELURAHAN DASAN CERMEN KECAMATAN SANDUBAYA KOTA MATARAM TAHUN 2010 ( Pembinaan Kader ) Pembina : Camat Sandubaya

Lurah Dasan Cermen

Ketua : Lalu Daswirman

Sekretaris : Ridwan

Anggota : 1. Ni Made Marhaeni

2. Sabri ( PLKB)

3. Hadiatus Saliha,SP

4. Sabri

5. Hamidah

Tenaga Sekretariat : 1. Uswatun Hasanah

2. M.Jayadi

CAMAT SANDUBAYA

CHAERUL HIDAYAT, S.IP NIP. 19580126 198608 1 002

LAMPIRAN : III KEPUTUSAN CAMAT SANDUBAYA

NOMOR : TANGGAL : TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA KOORDINASI PELAKSANA PEMBANGUNAN KELURAHAN DASAN CERMEN KECAMATAN SANDUBAYA KOTA MATARAM TAHUN 2009 (Monitoring Kamtibmas Natal dan Tahun Baru ) Pembina : Camat Sandubaya

Lurah Dasan Cermen


Sekretaris : I Gede Sudiartha


2. Ridwan

3. Siti Nuradi

4. I Wayan Suarditha

5. Syarifah Nuraini

6. I G A Manik W, S.IP

Tenaga Sekretariat : 1. Sabri

2. Hamidah

Tenaga Umum : 1. Ketut Suwirta

2. Ketut Wirata

3. M.Jayadi

4. Midrun Nasrudin

CAMAT SANDUBAYA

CHAERUL HIDAYAT, S.IP NIP. 010 209 347

LAMPIRAN : IV

KEPUTUSAN CAMAT SANDUBAYA NOMOR : TANGGAL : TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA KOORDINASI PELAKSANA PEMBANGUNAN KELURAHAN DASAN CERMEN KECAMATAN SANDUBAYA KOTA MATARAM TAHUN 2009 (Pelaksanaan Pawai Takbiran ) Pembina : Camat Sandubaya

Lurah Dasan Cermen


Sekretaris : I Gede Sudiartha


2. Ridwan

3. Siti Nuradi


5. Syarifah Nuraini



2. Hamidah

Tenaga Umum : 1. Ketut Suwirta

2. Ketut Wirata

3. M.Jayadi

4. Samsuri

CAMAT SANDUBAYA


LAMPIRAN : IV KEPUTUSAN CAMAT SANDUBAYA

NOMOR : TANGGAL : TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA KOORDINASI PELAKSANA PEMBANGUNAN KELURAHAN DASAN CERMEN KECAMATAN SANDUBAYA KOTA MATARAM TAHUN 2009 (Pembinaan Anak-Anak Terlantar ) Pembina : Camat Sandubaya

Lurah Dasan Cermen


Sekretaris : Ridwan


2. I Gede Sudiartha

3. Siti Nuradi


5. Syarifah Nuraini



2. Hamidah

Tenaga Umum : 1. Najamudin

2. Nurul Hidayati

3. Uswatun Hasanah

4. Beni Haryanto

CAMAT SANDUBAYA


LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT SANDUBAYA NOMOR : TANGGAL : April 2008

TENTANG



PEMBINA PENGARAH KETUA UMUM KETUA I KETUA II SEKRETARIS BENDAHARA SEKSI-SEKSI SIE AGAMA SIE KEAMANAN DAN KETERTIBAN SIE PERLINDUNGAN DAN HAM SIE PEMB. LH SIE PEREKONOMIAN DAN KOPERASI SIE KES DAN KB SIE KESENIAN DAN KEBUDAYAAN SIE KESOS SIE DIKPORA SIE PKK

: CAMAT SANDUBAYA : LURAH DASAN CERMEN : AGUS AHADY, S.Sos : M. SAUFI, SH : SAFRUDIN, MSI : SAHRIM : H. A. HAZAINI HALID : 1. SAHNAN 2. DEWA MADE ARDANA : 1. SAMSUL HADI 2. MUHAIMIN

: HABALI, SH : MUHAMAD YANI : ABD. SATAR : IDA AYU PUTU WIRAWATI : 1. I WAYAN MANDRA

4. HAMSIAH 5. LINGSARI

: 1. RUSLI 2. KEMAL : M. SALEH : 1. ZULAEHA, A.Ma

6. MAHUNI 7. MARNI 8. SOHRI 9. MARIANI

CAMAT SANDUBAYA


KANTOR LURAH DASAN AGUNG BARU - Beranda · masyarakat pada umumnya maka dipandang perlu dibentuk...

Documents

Transcript of KANTOR LURAH DASAN AGUNG BARU - Beranda · masyarakat pada umumnya maka dipandang perlu dibentuk...

Sumba dasan relazione

Sumpah Pemuda Bagi LOGO Pemuda Penghayatkebudayaan.kemdikbud.go.id/.../6/...Pemuda-Bagi-Pemuda-Pengahayat.pdf · INTRO: SEPERTI APA PARMALIM ITU? LOGO ... mengorbankan nilai spiritual

PEMUDA RISING

DASAN Networks IR Presentation FY DASAN IR Book (EN)(0).pdf · 1. Huawei 2. Nokia (Alcatel-Lucent) 3. ZTE 4. Calix 5. Adtran 6. Fiberhome 7. DASAN Zhone Solutions Source by Infonetics

Pemuda, Politik dan Pemuda, Politik dan Keterlibatan ...

makalah konsep dasan bumi dan antariksa

Propuesta Estratégica DASAN (1)

Profile Hierarchy GPON-FTTH [DASAN Networks]

EXPORT COMPLIANCE MANUAL Dasan ZHONE Solutions, Inc....All Dasan ZHONE Solutions, Inc. personnel involved in exports and re-exports, traffic, and related functions are required to

Laporan Diare Puskesmas Dasan Tapen 2015

Pondok Pemuda

KELURAHAN DASAN AGUNG - PPID Kota Mataram · puluh) dari Kota Mataram, yang berjarak dari ± 1 Km dari pusat pemerintahan Kota Mataram. Awal mula terbentuknya Kelurahan Dasan Agung

DASAN Networks IR Presentation0).pdf(2006) · Provided 4G LTE Access solution to LGU+ · Acquired 100% share of Handysoft · Handysoft was merged into DASAN SMC · Cancellation of

Mujizat Penginjilan - gillministries.comgillministries.com/wp-content/uploads/2018/08/9-Indonesian-MiE... · Filipus pergi ke Samaria dan waktu orang banyak mendengar tentang Filipus

DASAN Networks V2324/V2348G

SUMPAH PEMUDA-

HƯỚNG DẪN TÍNH TOÁN LẮP ĐẶT CẨU DASAN · HƯỚNG DẪN TÍNH TOÁN LẮP ĐẶT CẨU DASAN. TÍNH NĂNG Ô tô nâng ngườilàm việctrên cao đượcgắnthang

Sumpah Pemuda Bagi LOGO Pemuda Penghayat...Sumpah pemuda, sebuah formula Sumpah pemuda (28 oktober 1928) ===> hasil kesepakatan kongres ke II para pemuda nusantara dan merupakan salah

SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS DASAN LEKONG2013.docx

DASAN::::::::::::::::::exceptAC/DCconvertor.Onfrontislocated8SlotsSIU andcommonunitsslot.ButPtoPcondition,M4122tobeCOT-RT both,andsoonM4108possible DASANNetworkSolutionM4122&M4108supportsasinterface