KAJIAN EKONOMI DAN IV KEUANGAN REGIONAL Ekonomi Provinsi NTT Triwulan-IV 2015 1.2 Perkembangan...
88
KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL IV PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 2015
Transcript of KAJIAN EKONOMI DAN IV KEUANGAN REGIONAL Ekonomi Provinsi NTT Triwulan-IV 2015 1.2 Perkembangan...
KAJIAN EKONOMI DANKEUANGAN REGIONALIVPROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR2015
Sejalan dengan salah satu tugas pokok Bank Indonesia, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur
di daerah memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan kontribusi secara optimal dalam proses formulasi
kebijakan moneter. Secara triwulanan KPw BI Provinsi NTT melakukan pengkajian dan penelitian terhadap
perkembangan perekonomian daerah sebagai masukan kepada Kantor Pusat Bank Indonesia dalam kaitan perumusan
kebijakan moneter tersebut. Selain itu kajian/analisis ini dimaksudkan untuk memberikan informasi yang diharapkan
dapat bermanfaat bagi eksternal stakeholder setempat, yaitu Pemda, DPRD, akademisi, masyarakat serta stakeholder
lainnya.
Kajian Ekonomi Regional (KER) Provinsi Nusa Tenggara Timur ini mencakup Ekonomi Makro Regional, Perkembangan
Inflasi, Perkembangan Perbankan dan Sistem Pembayaran, Keuangan Pemerintah, Kesejahteraan serta Prospek
Perekonomian Daerah pada periode mendatang. Dalam menyusun kajian ini digunakan data yang berasal dari internal
Bank Indonesia maupun dari eksternal, dalam hal ini dinas/instansi terkait.
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan kajian ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan
masukan dari semua pihak untuk meningkatkan kualitas isi dan penyajian laporan. Akhirnya kami mengucapkan terima
kasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik dalam bentuk penyampaian data maupun dalam bentuk saran,
kritik, dan masukan sehingga kajian ini dapat diselesaikan. Kami mengharapkan kerjasama yang telah terjalin dengan
baik selama ini, kiranya dapat terus berlanjut di masa yang akan datang.
Kata Pengantar
Kupang, Februari 2016
Kepala Perwakilan Bank Indonesia
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Naek Tigor Sinaga
Deputi Direktur
iii
Penerbit :
KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Unit Asesmen Ekonomi dan Keuangan
Jl. Tom Pello No. 2 Kupang NTT
Telp : [0380] 832-047
Fax : [0380] 822-103
Email : [email protected]
ii
Sejalan dengan salah satu tugas pokok Bank Indonesia, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur
di daerah memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan kontribusi secara optimal dalam proses formulasi
kebijakan moneter. Secara triwulanan KPw BI Provinsi NTT melakukan pengkajian dan penelitian terhadap
perkembangan perekonomian daerah sebagai masukan kepada Kantor Pusat Bank Indonesia dalam kaitan perumusan
kebijakan moneter tersebut. Selain itu kajian/analisis ini dimaksudkan untuk memberikan informasi yang diharapkan
dapat bermanfaat bagi eksternal stakeholder setempat, yaitu Pemda, DPRD, akademisi, masyarakat serta stakeholder
lainnya.
Kajian Ekonomi Regional (KER) Provinsi Nusa Tenggara Timur ini mencakup Ekonomi Makro Regional, Perkembangan
Inflasi, Perkembangan Perbankan dan Sistem Pembayaran, Keuangan Pemerintah, Kesejahteraan serta Prospek
Perekonomian Daerah pada periode mendatang. Dalam menyusun kajian ini digunakan data yang berasal dari internal
Bank Indonesia maupun dari eksternal, dalam hal ini dinas/instansi terkait.
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan kajian ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan
masukan dari semua pihak untuk meningkatkan kualitas isi dan penyajian laporan. Akhirnya kami mengucapkan terima
kasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik dalam bentuk penyampaian data maupun dalam bentuk saran,
kritik, dan masukan sehingga kajian ini dapat diselesaikan. Kami mengharapkan kerjasama yang telah terjalin dengan
baik selama ini, kiranya dapat terus berlanjut di masa yang akan datang.
Kata Pengantar
Kupang, Februari 2016
Kepala Perwakilan Bank Indonesia
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Naek Tigor Sinaga
Deputi Direktur
iii
Penerbit :
KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Unit Asesmen Ekonomi dan Keuangan
Jl. Tom Pello No. 2 Kupang NTT
Telp : [0380] 832-047
Fax : [0380] 822-103
Email : [email protected]
ii
Halaman Judul
Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Grafik
Daftar Tabel
Ringkasan Umum
Tabel Indikator Ekonomi Terpilih Provinsi Nusa Tenggara Timur
BAB I EKONOMI MAKRO REGIONAL
1.1 Kondisi Umum
1.1.1. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTT Tahun 2015
1.1.2. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTT Triwulan-IV 2015
1.2 Perkembangan Ekonomi Sisi Penggunaan
1.2.1. Konsumsi
1.2.2. Pembentukan Modal Tetap Bruto/Investasi
1.2.3. Ekspor dan Impor
1.2.3.1 Ekspor dan Impor Antar Daerah
1.2.3.2 Ekspor dan Impor Luar Negeri
1.3 Perkembangan Ekonomi Sisi Sektoral
1.3.1. Sektor Pertanian, Kehutanan & Perikanan
1.3.2. Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial
1.3.3. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor
1.3.4. Sektor-Sektor Lainnya
BOKS 1. Pembangunan Infrastruktur Utama di NTT
BAB II PERKEMBANGAN INFLASI
2.1. Kondisi Umum
2.1.1. Inflasi Tahunan
2.1.2. Inflasi Triwulanan
2.1.3. Inflasi Bulanan
2.2. Inflasi Berdasarkan Komoditas
2.2.1. Bahan Makanan
2.2.2. Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan
2.2.3. Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar
2.2.4. Komoditas Lainnya
i
iii
v
viii
xii
xiii
xv
1
1
1
1
2
3
5
6
6
6
7
8
9
10
11
12
19
19
19
20
20
21
22
23
23
24
Daftar Isi
Triwulan IV 2015 v
Halaman Judul
Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Grafik
Daftar Tabel
Ringkasan Umum
Tabel Indikator Ekonomi Terpilih Provinsi Nusa Tenggara Timur
BAB I EKONOMI MAKRO REGIONAL
1.1 Kondisi Umum
1.1.1. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTT Tahun 2015
1.1.2. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTT Triwulan-IV 2015
1.2 Perkembangan Ekonomi Sisi Penggunaan
1.2.1. Konsumsi
1.2.2. Pembentukan Modal Tetap Bruto/Investasi
1.2.3. Ekspor dan Impor
1.2.3.1 Ekspor dan Impor Antar Daerah
1.2.3.2 Ekspor dan Impor Luar Negeri
1.3 Perkembangan Ekonomi Sisi Sektoral
1.3.1. Sektor Pertanian, Kehutanan & Perikanan
1.3.2. Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial
1.3.3. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor
1.3.4. Sektor-Sektor Lainnya
BOKS 1. Pembangunan Infrastruktur Utama di NTT
BAB II PERKEMBANGAN INFLASI
2.1. Kondisi Umum
2.1.1. Inflasi Tahunan
2.1.2. Inflasi Triwulanan
2.1.3. Inflasi Bulanan
2.2. Inflasi Berdasarkan Komoditas
2.2.1. Bahan Makanan
2.2.2. Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan
2.2.3. Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar
2.2.4. Komoditas Lainnya
i
iii
v
viii
xii
xiii
xv
1
1
1
1
2
3
5
6
6
6
7
8
9
10
11
12
19
19
19
20
20
21
22
23
23
24
Daftar Isi
Triwulan IV 2015 v
BAB IV KEUANGAN PEMERINTAH
4.1 Kondisi Umum
4.2 Pendapatan Daerah
4.3 Belanja Daerah
BAB V KESEJAHTERAAN DAN KETENAGAKERJAAN
5.1 Kondisi Umum
5.2 Perkembangan Tingkat Kemiskinan
5.3 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
5.3 Perkembangan Sektor Ketenagakerjaan
BOKS 4. Permasalahan Sumber Daya Manusia (SDM) di NTT
BAB VI OUTLOOK PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INFLASI DI DAERAH
6.1 Pertumbuhan Ekonomi
6.1.1 Pertumbuhan Ekonomi NTT Tahun 2016
6.1.2 Pertumbuhan Ekonomi NTT Triwulan I-2016
6.1.2.1 Pertumbuhan Sisi Sektoral
6.1.2.2 Pertumbuhan Sisi Penggunaan
6.2 Inflasi
51
51
51
52
59
59
59
61
62
63
67
67
67
67
68
69
69
Daftar Isi
Triwulan IV 2015 vii
2.3. Disagregasi Inflasi NTT
2.3.1 Volatile foods
2.3.2 Administered prices
2.3.3 Inflasi Inti (Core)
2.4. Inflasi NTT Berdasarkan Kota
2.4.1 Inflasi Kota Kupang
2.4.2 Inflasi Kota Maumere
2.5. Aktivitas Pengendalian Inflasi oleh TPID
BOKS 2. El Nino dan Potensi Rawan Pangan
BOKS 3. Perkembangan Peningkatan Produktifitas Pertanian di NTT
BAB III PERKEMBANGAN PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN
3.1. Kondisi Umum
3.2. Perkembangan Kinerja Bank Umum
3.2.1. Aset dan Aktiva Produktif
3.2.2. Dana Pihak Ketiga
3.2.3. Penyaluran Kredit Pembiayaan
3.2.4. Kualitas Kredit
3.2.5. Suku Bunga
3.2.6. Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah
3.3. Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
3.4. Kinerja Perbankan Berdasarkan Sebaran Pulau
3.4.1. Pulau Flores
3.4.2. Pulau Sumba
3.4.3. Pulau Timor
3.5. Sistem Pembayaran
3.5.1 Transaksi Non Tunai
3.5.1.1. Transaksi Kliring (SKNBI)
3.5.1.2. Transaksi RTGS
3.5.2 Transaksi Tunai
3.5.2.1 Aliran Uang Masuk dan Uang Keluar
3.5.2.2 Perkembangan Uang Tidak Layak Edar (UTLE)
3.5.2.3 Temuan Uang Palsu (Upal)
24
25
25
26
26
26
27
28
29
30
35
35
36
37
37
39
40
40
41
42
43
44
44
44
45
45
45
46
47
47
47
47
Daftar Isi
Triwulan IV 2015vi
BAB IV KEUANGAN PEMERINTAH
4.1 Kondisi Umum
4.2 Pendapatan Daerah
4.3 Belanja Daerah
BAB V KESEJAHTERAAN DAN KETENAGAKERJAAN
5.1 Kondisi Umum
5.2 Perkembangan Tingkat Kemiskinan
5.3 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
5.3 Perkembangan Sektor Ketenagakerjaan
BOKS 4. Permasalahan Sumber Daya Manusia (SDM) di NTT
BAB VI OUTLOOK PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INFLASI DI DAERAH
6.1 Pertumbuhan Ekonomi
6.1.1 Pertumbuhan Ekonomi NTT Tahun 2016
6.1.2 Pertumbuhan Ekonomi NTT Triwulan I-2016
6.1.2.1 Pertumbuhan Sisi Sektoral
6.1.2.2 Pertumbuhan Sisi Penggunaan
6.2 Inflasi
51
51
51
52
59
59
59
61
62
63
67
67
67
67
68
69
69
Daftar Isi
Triwulan IV 2015 vii
2.3. Disagregasi Inflasi NTT
2.3.1 Volatile foods
2.3.2 Administered prices
2.3.3 Inflasi Inti (Core)
2.4. Inflasi NTT Berdasarkan Kota
2.4.1 Inflasi Kota Kupang
2.4.2 Inflasi Kota Maumere
2.5. Aktivitas Pengendalian Inflasi oleh TPID
BOKS 2. El Nino dan Potensi Rawan Pangan
BOKS 3. Perkembangan Peningkatan Produktifitas Pertanian di NTT
BAB III PERKEMBANGAN PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN
3.1. Kondisi Umum
3.2. Perkembangan Kinerja Bank Umum
3.2.1. Aset dan Aktiva Produktif
3.2.2. Dana Pihak Ketiga
3.2.3. Penyaluran Kredit Pembiayaan
3.2.4. Kualitas Kredit
3.2.5. Suku Bunga
3.2.6. Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah
3.3. Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
3.4. Kinerja Perbankan Berdasarkan Sebaran Pulau
3.4.1. Pulau Flores
3.4.2. Pulau Sumba
3.4.3. Pulau Timor
3.5. Sistem Pembayaran
3.5.1 Transaksi Non Tunai
3.5.1.1. Transaksi Kliring (SKNBI)
3.5.1.2. Transaksi RTGS
3.5.2 Transaksi Tunai
3.5.2.1 Aliran Uang Masuk dan Uang Keluar
3.5.2.2 Perkembangan Uang Tidak Layak Edar (UTLE)
3.5.2.3 Temuan Uang Palsu (Upal)
24
25
25
26
26
26
27
28
29
30
35
35
36
37
37
39
40
40
41
42
43
44
44
44
45
45
45
46
47
47
47
47
Daftar Isi
Triwulan IV 2015vi
Grafik 2.3 Perbandingan Inflasi Tahunan di 5 regional di Indonesia
Grafik 2.4 Perbandingan Inflasi di wilayah Bali dan Nusa Tenggara Triwulanan, Tahunan dan Bulanan
Grafik 2.5 Inflasi Kelompok Komoditas Bahan Makanan secara Triwulanan, Tahunan dan Bulanan
Grafik 2.6 Inflasi Kelompok Komoditas Bahan Makanan per Sub Kelompok Komoditas
Grafik 2.7 Inflasi Kelompok Komoditas Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan secara Triwulanan,
Tahunan dan Bulanan
Grafik 2.8 Inflasi Kelompok Komoditas Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan per Sub Kelompok
Komoditas
Grafik 2.9 Inflasi Kelompok Komoditas Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar secara Triwulanan,
Tahunan dan Bulanan
Grafik 2.10 Inflasi Kelompok Komoditas Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar per Sub Kelompok
Komoditas
Grafik 2.11 Disagregasi Inflasi dan Sumbangan Inflasi Tahunan Provinsi Nusa Tenggara Timur
Grafik 2.12 Disagregasi Inflasi dan Sumbangan Inflasi Bulanan Provinsi Nusa Tenggara Timur
Grafik 2.13 Ekspektasi Harga Konsumen 3 dan 6 Bulan ke Depan
Grafik 2.14 Inflasi Tahunan Kota Kupang
Grafik 2.15 Inflasi Triwulanan Kota Kupang
Grafik 2.16 Inflasi Bulanan Kota Kupang
Grafik 2.17 Inflasi Tahunan Kota Maumere
Grafik 2.18 Inflasi Triwulanan Kota Maumere
Grafik 2.19 Inflasi Bulanan Kota Maumere
Grafik 3.1 Perkembangan Kinerja Perbankan
Grafik 3.2 Perkembangan LDR & NPL
Grafik 3.3 Perkembangan SKNBI
Grafik 3.4 Komposisi Aset Berdasarkan Kelompok Bank
Grafik 3.5 Share Deposito Berdasarkan Jangka Waktu
Grafik 3.6 DPK Berdasarkan Golongan Nasabah
Grafik 3.7 Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK)
Grafik 3.8 Komposisi DPK
Grafik 3.9 Suku Bunga Simpanan
Grafik 3.10 Pertumbuhan Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan
Grafik 3.11 Komposisi Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan
Grafik 3.12 Lima Sektor Utama Pendorong Kredit
Grafik 3.13 Perkembangan NPL Berdasarkan Jenis Penggunaan
20
20
22
22
23
23
23
23
24
24
26
26
26
26
27
27
27
35
35
36
37
38
38
38
38
39
39
39
40
40
Daftar Grafik
Triwulan IV 2015 ix
Grafik 1.1 PDRB (ADHB) & Pertumbuhan PDRB Tahunan Provinsi NTT dibandingkan Nasional
Grafik 1.2 PDRB & Pertumbuhan PDRB Provinsi NTT,Bali, NTB & Nasional
Grafik 1.3 PDRB (ADHB) & Pertumbuhan PDRB Tahunan Provinsi NTT dibandingkan Nasional (triwulanan)
Grafik 1.4 PDRB & Pertumbuhan PDRB Provinsi NTT,Bali, NTB & Nasional (triwulanan)
Grafik 1.5 Indeks Riil Penjualan Eceran Triwulan IV 2015
Grafik 1.6 Pertumbuhan Triwulanan Penjualan Eceran
Grafik 1.7 Indeks Tendensi Konsumen
Grafik 1.8 Perkembangan Konsumsi Listrik Rumah Tangga
Grafik 1.9 Indeks Kegiatan Dunia Usaha
Grafik 1.10 Penyaluran Kredit Konsumsi
Grafik 1.11 Realisasi Investasi PMA & PMDN
Grafik 1.12 Realisasi Konsumsi Semen Provinsi NTT
Grafik 1.13 Perkembangan Kliring
Grafik 1.14 Perkembangan Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi
Grafik 1.15 Perkembangan Peti Kemas
Grafik 1.16 Aktivitas Bongkar Muat
Grafik 1.17 Ekspor Impor Antar Negara
Grafik 1.18 Negara Tujuan Ekspor NTT
Grafik 1.19 Perkembangan Nilai Tukar Petani
Grafik 1.20 Pengiriman Ternak
Grafik 1.21 Data Pengeluaran Ternak
Grafik 1.22 Perkembangan SKDU Pertanian
Grafik 1.23 Perkembangan Kredit Pertanian
Grafik 1.24 Realisasi Belanja Konsumsi Pemerintah
Grafik 1.25 Perkembangan Simpanan Pemerintah di Perbankan
Grafik 1.26 Perkembangan SKDU Sektor Perdagangan
Grafik 1.27 Perkembangan Survei Konsumen
Grafik 1.28 Perkembangan Kredit Sektor Perdagangan
Grafik 1.29 Perkembangan Tamu Hotel
Grafik 1.30 Perkembangan Penumpang Bandara
Grafik 2.1 Inflasi Tahunan Provinsi NTT dan Nasional
Grafik 2.2 Inflasi Triwulanan Provinsi NTT dan Nasional
1
1
2
2
4
4
4
4
4
4
5
5
6
6
6
6
7
7
8
8
8
9
9
10
10
10
10
11
11
11
19
19
Daftar Grafik
Triwulan IV 2015viii
Grafik 2.3 Perbandingan Inflasi Tahunan di 5 regional di Indonesia
Grafik 2.4 Perbandingan Inflasi di wilayah Bali dan Nusa Tenggara Triwulanan, Tahunan dan Bulanan
Grafik 2.5 Inflasi Kelompok Komoditas Bahan Makanan secara Triwulanan, Tahunan dan Bulanan
Grafik 2.6 Inflasi Kelompok Komoditas Bahan Makanan per Sub Kelompok Komoditas
Grafik 2.7 Inflasi Kelompok Komoditas Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan secara Triwulanan,
Tahunan dan Bulanan
Grafik 2.8 Inflasi Kelompok Komoditas Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan per Sub Kelompok
Komoditas
Grafik 2.9 Inflasi Kelompok Komoditas Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar secara Triwulanan,
Tahunan dan Bulanan
Grafik 2.10 Inflasi Kelompok Komoditas Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar per Sub Kelompok
Komoditas
Grafik 2.11 Disagregasi Inflasi dan Sumbangan Inflasi Tahunan Provinsi Nusa Tenggara Timur
Grafik 2.12 Disagregasi Inflasi dan Sumbangan Inflasi Bulanan Provinsi Nusa Tenggara Timur
Grafik 2.13 Ekspektasi Harga Konsumen 3 dan 6 Bulan ke Depan
Grafik 2.14 Inflasi Tahunan Kota Kupang
Grafik 2.15 Inflasi Triwulanan Kota Kupang
Grafik 2.16 Inflasi Bulanan Kota Kupang
Grafik 2.17 Inflasi Tahunan Kota Maumere
Grafik 2.18 Inflasi Triwulanan Kota Maumere
Grafik 2.19 Inflasi Bulanan Kota Maumere
Grafik 3.1 Perkembangan Kinerja Perbankan
Grafik 3.2 Perkembangan LDR & NPL
Grafik 3.3 Perkembangan SKNBI
Grafik 3.4 Komposisi Aset Berdasarkan Kelompok Bank
Grafik 3.5 Share Deposito Berdasarkan Jangka Waktu
Grafik 3.6 DPK Berdasarkan Golongan Nasabah
Grafik 3.7 Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK)
Grafik 3.8 Komposisi DPK
Grafik 3.9 Suku Bunga Simpanan
Grafik 3.10 Pertumbuhan Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan
Grafik 3.11 Komposisi Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan
Grafik 3.12 Lima Sektor Utama Pendorong Kredit
Grafik 3.13 Perkembangan NPL Berdasarkan Jenis Penggunaan
20
20
22
22
23
23
23
23
24
24
26
26
26
26
27
27
27
35
35
36
37
38
38
38
38
39
39
39
40
40
Daftar Grafik
Triwulan IV 2015 ix
Grafik 1.1 PDRB (ADHB) & Pertumbuhan PDRB Tahunan Provinsi NTT dibandingkan Nasional
Grafik 1.2 PDRB & Pertumbuhan PDRB Provinsi NTT,Bali, NTB & Nasional
Grafik 1.3 PDRB (ADHB) & Pertumbuhan PDRB Tahunan Provinsi NTT dibandingkan Nasional (triwulanan)
Grafik 1.4 PDRB & Pertumbuhan PDRB Provinsi NTT,Bali, NTB & Nasional (triwulanan)
Grafik 1.5 Indeks Riil Penjualan Eceran Triwulan IV 2015
Grafik 1.6 Pertumbuhan Triwulanan Penjualan Eceran
Grafik 1.7 Indeks Tendensi Konsumen
Grafik 1.8 Perkembangan Konsumsi Listrik Rumah Tangga
Grafik 1.9 Indeks Kegiatan Dunia Usaha
Grafik 1.10 Penyaluran Kredit Konsumsi
Grafik 1.11 Realisasi Investasi PMA & PMDN
Grafik 1.12 Realisasi Konsumsi Semen Provinsi NTT
Grafik 1.13 Perkembangan Kliring
Grafik 1.14 Perkembangan Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi
Grafik 1.15 Perkembangan Peti Kemas
Grafik 1.16 Aktivitas Bongkar Muat
Grafik 1.17 Ekspor Impor Antar Negara
Grafik 1.18 Negara Tujuan Ekspor NTT
Grafik 1.19 Perkembangan Nilai Tukar Petani
Grafik 1.20 Pengiriman Ternak
Grafik 1.21 Data Pengeluaran Ternak
Grafik 1.22 Perkembangan SKDU Pertanian
Grafik 1.23 Perkembangan Kredit Pertanian
Grafik 1.24 Realisasi Belanja Konsumsi Pemerintah
Grafik 1.25 Perkembangan Simpanan Pemerintah di Perbankan
Grafik 1.26 Perkembangan SKDU Sektor Perdagangan
Grafik 1.27 Perkembangan Survei Konsumen
Grafik 1.28 Perkembangan Kredit Sektor Perdagangan
Grafik 1.29 Perkembangan Tamu Hotel
Grafik 1.30 Perkembangan Penumpang Bandara
Grafik 2.1 Inflasi Tahunan Provinsi NTT dan Nasional
Grafik 2.2 Inflasi Triwulanan Provinsi NTT dan Nasional
1
1
2
2
4
4
4
4
4
4
5
5
6
6
6
6
7
7
8
8
8
9
9
10
10
10
10
11
11
11
19
19
Daftar Grafik
Triwulan IV 2015viii
Grafik 4.6 Realisasi Belanja APBN dan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi NTT
Grafik 4.7 Pangsa Realisasi Belanja Konsumsi APBN dan APBD Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi
NTT
Grafik 4.8 Persentase Realisasi Belanja Konsumsi APBN dan APBD Pemerintah Kabupaten dan Kota di
Provinsi NTT
Grafik 4.9 Realisasi Belanja dan Belanja Modal Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa
Tenggara Timur
Grafik 4.10 Simpanan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota pada Perbankan di Wilayah Nusa
Tenggara Timur
Grafik 5.1 Perbandingan Prosentase Kemiskinan NTT dan Nasional
Grafik 5.2 Sepuluh Provinsi dengan Prosentase Penduduk Miskin Tertinggi
Grafik 5.3 Prosentase Penduduk Miskin NTT
Grafik 5.4 Perkembangan Garis Kemiskinan
Grafik 5.5 Sepuluh Peringkat Terendah Garis Kemiskinan
Grafik 5.6 Indeks Kedalaman Kemiskinan
Grafik 5.7 Indeks Keparahan Kemiskinan
Grafik 5.8 Angka Partisipasi Sekolah
Grafik 5.9 Angka Partisipasi Murni
Grafik 5.10 Perkembangan Tenaga Kerja
Grafik 5.11 Produktivitas Industri Besar Sedang
Grafik Boks 4.1 Porsi Tenaga Kerja
Grafik Boks 4.2 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah
Grafik Boks 4.3 Porsi Pendidikan Tenaga Kerja
Grafik Boks 4.4 Pangsa Tenaga Kerja Menurut Tingkat Pendidikan
Grafik Boks 4.5 Produktivitas Tenaga Kerja di Indonesia
Grafik 6.1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTT tahun 2016
Grafik 6.2. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTT Tw I-2016
Grafik 6.3. Perkembangan SKDU Sektor Perdagangan
Grafik 6.4. Indeks Tendensi Konsumen
Grafik 6.5. Perkembangan Inflasi NTT
53
54
54
54
54
59
59
60
60
60
61
61
61
61
62
62
63
63
64
64
64
67
67
69
69
70
Daftar Grafik
Triwulan IV 2015 xi
Grafik 3.14 Perkembangan Kredit, NPL dan BI Rate
Grafik 3.15 Perkembangan Kredit Berdasarkan Suku Bunga
Grafik 3.16 Komposisi Kredit UMKM
Grafik 3.17 Share Kredit UMKM Berdasarkan Sektor Ekonomi
Grafik 3.18 Perkembangan UMKM
Grafik 3.19 Perkembangan UMKM Berdasarkan Jenis Penggunaan
Grafik 3.20 Komposisi DPK BPR
Grafik 3.21 Pertumbuhan DPK BPR
Grafik 3.22 Kredit BPR Berdasarkan Sektor Ekonomi
Grafik 3.23 Share Kredit dan NPL Berdasarkan Sektor Ekonomi
Grafik 3.24 Perkembangan Perbankan Berdasarkan Sebaran Pulau
Grafik 3.25 Komposisi DPK di Pulau Flores
Grafik 3.26 Komposisi Kredit di Pulau Flores
Grafik 3.27 Komposisi DPK di Pulau Sumba
Grafik 3.28 Komposisi Kredit di Pulau Sumba
Grafik 3.29Komposisi DPK di Pulau Timor
Grafik 3.30 Komposisi Kredit di Pulau Timor
Grafik 3.31 Perkembangan SKNBI NTT
Grafik 3.32 Perkembangan SKNBI Nasional
Grafik 3.33 Perkembangan SKNBI Berdasarkan Kelompok Bank
Grafik 3.34 Perkembangan BI-RTGS Berdasarkan Volume
Grafik 3.35 Perkembangan BI-RTGS Berdasarkan Nominal
Grafik 3.36 Perkembangan Transaksi Tunai
Grafik 3.37 Perkembangan Arus Uang Tunai (Inflow-Outflow)
Grafik 3.38 Perkembangan Uang Tidak Layak Edar (UTLE) di NTT
Grafik 3.39 Perkembangan Uang Palsu (UPAL) di NTT
Grafik 4.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa
Tenggara Timur
Grafik 4.2 Pangsa Realisasi Sumber Pendapatan Utama APBN di Provinsi NTT
Grafik 4.3 Pangsa Realisasi Sumber Pendapatan Utama APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota di NTT
Grafik 4.4 Perkembangan Realisasi Belanja
Grafik 4.5 Perkembangan Realisasi Belanja Modal
41
41
41
41
42
42
43
43
43
43
43
44
44
44
44
45
45
46
46
46
46
46
47
47
48
48
51
52
52
52
52
Daftar Grafik
Triwulan IV 2015x
Grafik 4.6 Realisasi Belanja APBN dan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi NTT
Grafik 4.7 Pangsa Realisasi Belanja Konsumsi APBN dan APBD Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi
NTT
Grafik 4.8 Persentase Realisasi Belanja Konsumsi APBN dan APBD Pemerintah Kabupaten dan Kota di
Provinsi NTT
Grafik 4.9 Realisasi Belanja dan Belanja Modal Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa
Tenggara Timur
Grafik 4.10 Simpanan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota pada Perbankan di Wilayah Nusa
Tenggara Timur
Grafik 5.1 Perbandingan Prosentase Kemiskinan NTT dan Nasional
Grafik 5.2 Sepuluh Provinsi dengan Prosentase Penduduk Miskin Tertinggi
Grafik 5.3 Prosentase Penduduk Miskin NTT
Grafik 5.4 Perkembangan Garis Kemiskinan
Grafik 5.5 Sepuluh Peringkat Terendah Garis Kemiskinan
Grafik 5.6 Indeks Kedalaman Kemiskinan
Grafik 5.7 Indeks Keparahan Kemiskinan
Grafik 5.8 Angka Partisipasi Sekolah
Grafik 5.9 Angka Partisipasi Murni
Grafik 5.10 Perkembangan Tenaga Kerja
Grafik 5.11 Produktivitas Industri Besar Sedang
Grafik Boks 4.1 Porsi Tenaga Kerja
Grafik Boks 4.2 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah
Grafik Boks 4.3 Porsi Pendidikan Tenaga Kerja
Grafik Boks 4.4 Pangsa Tenaga Kerja Menurut Tingkat Pendidikan
Grafik Boks 4.5 Produktivitas Tenaga Kerja di Indonesia
Grafik 6.1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTT tahun 2016
Grafik 6.2. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTT Tw I-2016
Grafik 6.3. Perkembangan SKDU Sektor Perdagangan
Grafik 6.4. Indeks Tendensi Konsumen
Grafik 6.5. Perkembangan Inflasi NTT
53
54
54
54
54
59
59
60
60
60
61
61
61
61
62
62
63
63
64
64
64
67
67
69
69
70
Daftar Grafik
Triwulan IV 2015 xi
Grafik 3.14 Perkembangan Kredit, NPL dan BI Rate
Grafik 3.15 Perkembangan Kredit Berdasarkan Suku Bunga
Grafik 3.16 Komposisi Kredit UMKM
Grafik 3.17 Share Kredit UMKM Berdasarkan Sektor Ekonomi
Grafik 3.18 Perkembangan UMKM
Grafik 3.19 Perkembangan UMKM Berdasarkan Jenis Penggunaan
Grafik 3.20 Komposisi DPK BPR
Grafik 3.21 Pertumbuhan DPK BPR
Grafik 3.22 Kredit BPR Berdasarkan Sektor Ekonomi
Grafik 3.23 Share Kredit dan NPL Berdasarkan Sektor Ekonomi
Grafik 3.24 Perkembangan Perbankan Berdasarkan Sebaran Pulau
Grafik 3.25 Komposisi DPK di Pulau Flores
Grafik 3.26 Komposisi Kredit di Pulau Flores
Grafik 3.27 Komposisi DPK di Pulau Sumba
Grafik 3.28 Komposisi Kredit di Pulau Sumba
Grafik 3.29Komposisi DPK di Pulau Timor
Grafik 3.30 Komposisi Kredit di Pulau Timor
Grafik 3.31 Perkembangan SKNBI NTT
Grafik 3.32 Perkembangan SKNBI Nasional
Grafik 3.33 Perkembangan SKNBI Berdasarkan Kelompok Bank
Grafik 3.34 Perkembangan BI-RTGS Berdasarkan Volume
Grafik 3.35 Perkembangan BI-RTGS Berdasarkan Nominal
Grafik 3.36 Perkembangan Transaksi Tunai
Grafik 3.37 Perkembangan Arus Uang Tunai (Inflow-Outflow)
Grafik 3.38 Perkembangan Uang Tidak Layak Edar (UTLE) di NTT
Grafik 3.39 Perkembangan Uang Palsu (UPAL) di NTT
Grafik 4.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa
Tenggara Timur
Grafik 4.2 Pangsa Realisasi Sumber Pendapatan Utama APBN di Provinsi NTT
Grafik 4.3 Pangsa Realisasi Sumber Pendapatan Utama APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota di NTT
Grafik 4.4 Perkembangan Realisasi Belanja
Grafik 4.5 Perkembangan Realisasi Belanja Modal
41
41
41
41
42
42
43
43
43
43
43
44
44
44
44
45
45
46
46
46
46
46
47
47
48
48
51
52
52
52
52
Daftar Grafik
Triwulan IV 2015x
Ringkasan UmumEKONOMI MAKRO REGIONAL
PDRB NTT pada triwulan-IV mencapai Rp 20,37 triliun dengan pertumbuhan 5,13% (yoy) sedikit melambat dibandingkan
triwulan-III yang sebesar 5,15% (yoy). Dari sisi penggunaan, pertumbuhan didorong konsumsi pemerintah yang ditopang
peningkatan realisasi belanja pemerintah dan PMTB/Investasi pada triwulan-IV. Namun, tingginya impor daerah masih
menjadi penghambat utama pertumbuhan yang lebih tinggi. Dari sisi sektoral, peningkatan belanja dan investasi
pemerintah juga tercermin dari tingginya pertumbuhan sektor Administrasi Pemerintahan dan konstruksi. Sementara itu,
adanya momen natal dan tahun baru turut mendorong sektor Perdagangan Besar dan Eceran.
Produk Domestik Bruto (PDRB) NTT pada tahun 2015 sebesar Rp 76,43 triliun (harga berlaku) dengan tingkat
pertumbuhan ekonomi NTT sebesar 5,02% (yoy) cenderung lebih tinggi dibandingkan nasional yang sebesar 4,79% (yoy).
Pertumbuhan ekonomi NTT terutama didorong oleh Investasi/Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 17,2% (yoy). Dari
sisi sektoral, sektor Administrasi Pemerintahan menjadi pendorong pertumbuhan yang disebabkan oleh peningkatan
realisasi dana hibah dan dana desa. Sektor perdagangan besar dan eceran menjadi pendorong lainnya.
Inflasi Provinsi NTT pada triwulan IV 2015 mengalami kenaikan signifikan terutama disebabkan oleh tingginya inflasi bulan
Desember yang mencapai 2,46%, lebih besar dibanding total inflasi NTT bulan Januari – November 2015 yang sebesar
2,40%. Tingginya inflasi terutama disebabkan oleh tingginya kenaikan harga bahan makanan seiring dengan tingginya
permintaan pada saat hari raya Natal dan tahun baru serta tambahan permintaan selama puncak perayaan hari
kesetiakawanan nasional dan natal bersama nasional yang dipusatkan di Kota Kupang. Kinerja inflasi yang sangat baik
hingga bulan September 2015 tidak dapat bertahan seiring dengan peningkatan yang cukup besar di triwulan IV 2015.
Secara tahunan, inflasi Provinsi NTT sebesar 4,92%, lebih besar dibanding nasional yang hanya sebesar 3,35%.
Kinerja perbankan NTT pada triwulan IV 2015 menunjukkan perlambatan yang tercermin dari beberapa indikator
perbankan, diantaranya Aset yang hanya tumbuh sebesar 11,90% (yoy) lebih rendah dari Triwulan III yang mencapai
20,90% (yoy). Penghimpunan Dana Pihak ketiga juga mengalami perlambatan dari 18,35 % (yoy) di menjadi 16,89%
(yoy). Selain itu, indikator Kredit juga menunjukkan perlambatan sebesar 14,04% (yoy) dari triwulan sebelumnya yang
mencapai 14,33% (yoy). Di sisi lain, Rasio kredit macet atau Non Performing Loan (NPL) Gross perbankan di Provinsi NTT
pada Triwulan IV mengalami penurunan dari 2,00% (Tw III) menjadi 1,60%.
Secara umum perkembangan sistem pembayaran di Provinsi NTT pada Triwulan IV 2015 menunjukkan peningkatan yang
signifikan. Sistem Pembayaran Tunai mengalami net-outflow sebesar Rp.2,06 triliun atau 32,33% (yoy), sementara itu
sistem pembayaran non tunai, diantaranya Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) meningkat sebesar 152,50%
(yoy). Di sisi lain, transaksi BI-RTGS sampai dengan November 2015 mengalami net transaksi keluar NTT sebesar
Rp.3.787,87 miliar yang menunjukkan adanya peningkatan transaksi atas aktivitas ekonomi yang terjadi.
Di akhir tahun 2015, pagu anggaran belanja Pemerintah (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota) di Provinsi NTT mencapai Rp
34,5 triliun atau meningkat Rp 2,44 triliun (7,6%) dibandingkan triwulan-III 2015. Peningkatan tertinggi berasal dari
alokasi APBD Kabupaten/Kota yang meningkat mencapai Rp 1,9 triliun Sementara itu, realisasi belanja pemerintah hingga
akhir tahun 2015 mencapai 85,4% (Rp 29,47 triliun) dengan realisasi tertinggi pada Pemerintah Provinsi (95,4%). Di sisi
lain, realisasi belanja modal mencapai 83,5% atau Rp 9,28 triliun dari total pagu sebesar Rp 11,1 triliun. Belanja modal
INFLASI REGIONAL
KEUANGAN PEMERINTAH
Triwulan IV 2015 xiii
Tabel 1.1 PDRB Provinsi NTT Berdasarkan Pengeluaran Tw-III 2015
Tabel 1.2 PDRB Provinsi NTT Berdasarkan Sektor Ekonomi Tw-III 2015
Tabel 2.1 Komoditas Penyumbang Inflasi Utama di Provinsi NTT
Tabel 2.2 Komoditas Penyumbang Deflasi Utama di Provinsi NTT
Tabel 2.3 Inflasi di Provinsi NTT berdasarkan Kelompok Komoditas
Tabel 2.4 Inflasi di Kota Kupang berdasarkan Kelompok Komoditas
Tabel 2.5 Inflasi di Kota Maumere berdasarkan Kelompok Komoditas
Tabel 3.1 Perkembangan BI-RTGS
Tabel 3.2 Perkembangan Kinerja BPR
Tabel 4.1 Realisasi Belanja APBN dan APBD Provinsi dan Kabupaten /Kota di Provinsi NTT
Tabel 4.3 Ringkasan Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota di
Provinsi NTT
Tabel Boks 4.1 Persentase Jumlah Fasilitas Kesehatan dan Penduduk
3
7
20
20
22
27
28
36
42
53
55
63
Daftar Tabel
Daftar Gambar
Triwulan IV 2015xii
PERKEMBANGAN PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARANGambar Boks 1.1 Ringkasan Pembangunan Infrastruktur Utama di NTT
Gambar Boks 1.2 Bandara dan Jalur Penerbangan Pesawat di NTT
Gambar Boks 1.3 Alur Pelayaran dan Distribusi Barang di NTT
Gambar Boks 1.4 Pembangunan Sumber Daya Air (Waduk) di NTT
Gambar 2.1 Kegiatan TPID Provinsi NTT Triwulan IV 2015 dan Sebaran Pembentukan TPID
Gambar Boks 2.1 Peta Daerah dengan Potensi Kerusakan Tanam Posisi Januari 2016
Gambar Boks 3.1 Empat Komponen dalam Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
Gambar 6.1 Perkiraan Curah Hujan Bulan Februari
Gambar 6.2 Perkiraan Curah Hujan Bulan Maret
13
14
15
15
28
29
30
68
68
Ringkasan UmumEKONOMI MAKRO REGIONAL
PDRB NTT pada triwulan-IV mencapai Rp 20,37 triliun dengan pertumbuhan 5,13% (yoy) sedikit melambat dibandingkan
triwulan-III yang sebesar 5,15% (yoy). Dari sisi penggunaan, pertumbuhan didorong konsumsi pemerintah yang ditopang
peningkatan realisasi belanja pemerintah dan PMTB/Investasi pada triwulan-IV. Namun, tingginya impor daerah masih
menjadi penghambat utama pertumbuhan yang lebih tinggi. Dari sisi sektoral, peningkatan belanja dan investasi
pemerintah juga tercermin dari tingginya pertumbuhan sektor Administrasi Pemerintahan dan konstruksi. Sementara itu,
adanya momen natal dan tahun baru turut mendorong sektor Perdagangan Besar dan Eceran.
Produk Domestik Bruto (PDRB) NTT pada tahun 2015 sebesar Rp 76,43 triliun (harga berlaku) dengan tingkat
pertumbuhan ekonomi NTT sebesar 5,02% (yoy) cenderung lebih tinggi dibandingkan nasional yang sebesar 4,79% (yoy).
Pertumbuhan ekonomi NTT terutama didorong oleh Investasi/Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 17,2% (yoy). Dari
sisi sektoral, sektor Administrasi Pemerintahan menjadi pendorong pertumbuhan yang disebabkan oleh peningkatan
realisasi dana hibah dan dana desa. Sektor perdagangan besar dan eceran menjadi pendorong lainnya.
Inflasi Provinsi NTT pada triwulan IV 2015 mengalami kenaikan signifikan terutama disebabkan oleh tingginya inflasi bulan
Desember yang mencapai 2,46%, lebih besar dibanding total inflasi NTT bulan Januari – November 2015 yang sebesar
2,40%. Tingginya inflasi terutama disebabkan oleh tingginya kenaikan harga bahan makanan seiring dengan tingginya
permintaan pada saat hari raya Natal dan tahun baru serta tambahan permintaan selama puncak perayaan hari
kesetiakawanan nasional dan natal bersama nasional yang dipusatkan di Kota Kupang. Kinerja inflasi yang sangat baik
hingga bulan September 2015 tidak dapat bertahan seiring dengan peningkatan yang cukup besar di triwulan IV 2015.
Secara tahunan, inflasi Provinsi NTT sebesar 4,92%, lebih besar dibanding nasional yang hanya sebesar 3,35%.
Kinerja perbankan NTT pada triwulan IV 2015 menunjukkan perlambatan yang tercermin dari beberapa indikator
perbankan, diantaranya Aset yang hanya tumbuh sebesar 11,90% (yoy) lebih rendah dari Triwulan III yang mencapai
20,90% (yoy). Penghimpunan Dana Pihak ketiga juga mengalami perlambatan dari 18,35 % (yoy) di menjadi 16,89%
(yoy). Selain itu, indikator Kredit juga menunjukkan perlambatan sebesar 14,04% (yoy) dari triwulan sebelumnya yang
mencapai 14,33% (yoy). Di sisi lain, Rasio kredit macet atau Non Performing Loan (NPL) Gross perbankan di Provinsi NTT
pada Triwulan IV mengalami penurunan dari 2,00% (Tw III) menjadi 1,60%.
Secara umum perkembangan sistem pembayaran di Provinsi NTT pada Triwulan IV 2015 menunjukkan peningkatan yang
signifikan. Sistem Pembayaran Tunai mengalami net-outflow sebesar Rp.2,06 triliun atau 32,33% (yoy), sementara itu
sistem pembayaran non tunai, diantaranya Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) meningkat sebesar 152,50%
(yoy). Di sisi lain, transaksi BI-RTGS sampai dengan November 2015 mengalami net transaksi keluar NTT sebesar
Rp.3.787,87 miliar yang menunjukkan adanya peningkatan transaksi atas aktivitas ekonomi yang terjadi.
Di akhir tahun 2015, pagu anggaran belanja Pemerintah (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota) di Provinsi NTT mencapai Rp
34,5 triliun atau meningkat Rp 2,44 triliun (7,6%) dibandingkan triwulan-III 2015. Peningkatan tertinggi berasal dari
alokasi APBD Kabupaten/Kota yang meningkat mencapai Rp 1,9 triliun Sementara itu, realisasi belanja pemerintah hingga
akhir tahun 2015 mencapai 85,4% (Rp 29,47 triliun) dengan realisasi tertinggi pada Pemerintah Provinsi (95,4%). Di sisi
lain, realisasi belanja modal mencapai 83,5% atau Rp 9,28 triliun dari total pagu sebesar Rp 11,1 triliun. Belanja modal
INFLASI REGIONAL
KEUANGAN PEMERINTAH
Triwulan IV 2015 xiii
Tabel 1.1 PDRB Provinsi NTT Berdasarkan Pengeluaran Tw-III 2015
Tabel 1.2 PDRB Provinsi NTT Berdasarkan Sektor Ekonomi Tw-III 2015
Tabel 2.1 Komoditas Penyumbang Inflasi Utama di Provinsi NTT
Tabel 2.2 Komoditas Penyumbang Deflasi Utama di Provinsi NTT
Tabel 2.3 Inflasi di Provinsi NTT berdasarkan Kelompok Komoditas
Tabel 2.4 Inflasi di Kota Kupang berdasarkan Kelompok Komoditas
Tabel 2.5 Inflasi di Kota Maumere berdasarkan Kelompok Komoditas
Tabel 3.1 Perkembangan BI-RTGS
Tabel 3.2 Perkembangan Kinerja BPR
Tabel 4.1 Realisasi Belanja APBN dan APBD Provinsi dan Kabupaten /Kota di Provinsi NTT
Tabel 4.3 Ringkasan Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota di
Provinsi NTT
Tabel Boks 4.1 Persentase Jumlah Fasilitas Kesehatan dan Penduduk
3
7
20
20
22
27
28
36
42
53
55
63
Daftar Tabel
Daftar Gambar
Triwulan IV 2015xii
PERKEMBANGAN PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARANGambar Boks 1.1 Ringkasan Pembangunan Infrastruktur Utama di NTT
Gambar Boks 1.2 Bandara dan Jalur Penerbangan Pesawat di NTT
Gambar Boks 1.3 Alur Pelayaran dan Distribusi Barang di NTT
Gambar Boks 1.4 Pembangunan Sumber Daya Air (Waduk) di NTT
Gambar 2.1 Kegiatan TPID Provinsi NTT Triwulan IV 2015 dan Sebaran Pembentukan TPID
Gambar Boks 2.1 Peta Daerah dengan Potensi Kerusakan Tanam Posisi Januari 2016
Gambar Boks 3.1 Empat Komponen dalam Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
Gambar 6.1 Perkiraan Curah Hujan Bulan Februari
Gambar 6.2 Perkiraan Curah Hujan Bulan Maret
13
14
15
15
28
29
30
68
68
tertinggi terutama dipergunakan bagi pembangunan bendungan, jaringan irigasi dan pembangunan/pelebaran jalan
terutama di kawasan perbatasan. Dari sisi pendapatan, realisasi hingga akhir tahun 2015 mencapai 105,46% atau Rp
22,09 triliun dari total rencana target Rp 20,95 triliun. Peningkatan pendapatan terbesar diperoleh Pemerintah Pusat
melalui pendapatan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai.
Kondisi kesejahteraan masyarakat NTT menunjukkan perbaikan yang terlihat dari adanya penurunan presentase
penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin di Provinsi NTT pada bulan September 2015 adalah sebesar 1.160,53 ribu
orang atau meningkat sebesar 690 orang dibandingkan bulan Maret 2015 yang sebesar 1.159,84 ribu orang. Namun
persentase penduduk miskin cenderung mengalami penurunan dari 22,61% (Maret 2015) menjadi 22,58% (September
2015). Adanya pembangunan proyek-proyek pemerintah dan swasta diperkirakan turut mendorong pembukaan
lapangan kerja yang meningkatkan pendapatan masyarakat NTT. Sementara itu, Angka Partisipasi Sekolah (APS) di NTT
cenderung mengalami peningkatan. APS untuk kelompok umur 7-12 tahun pada tahun 2014 mencapai 98% meningkat
dibandingkan 2013 yang sebesar 92,3%, sementara kelompok umur 13-15 tahun mencapai 94,3%, sedangkan untuk
kelompok 16-18 tahun mencapai 74%.
Kinerja perekonomian pada triwulan-I 2016 diperkirakan melambat pada rentang 4,5-4,9% (yoy) seiring perlambatan
kegiatan pemerintah, belum tibanya musim panen padi, tekanan El Nino dan penurunan konsumsi masyarakat paska libur
sekolah dan natal. Sementara itu, Pertumbuhan ekonomi NTT sepanjang tahun 2016 diperkirakan masih berada pada
tingkat moderat dengan rentang antara 5,1-5,5% (yoy). Pertumbuhan investasi dan alokasi anggaran pemerintah
diperkirakan masih menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi NTT.
Di sisi lain, inflasi tahun 2016 diperkirakan sedikit menurun pada kisaran 4,3-4,7% (yoy) dan masih berada pada rentang
target Bank Indonesia sebesar 4±1% (yoy). Tekanan inflasi pada tahun 2016 diperkirakan berasal dari komoditas bahan
makanan (volatile food), terhambatnya musim tanam padi karena dampak El Nino dan fluktuasi harga tiket pesawat.
Sementara itu, tekanan inflasi pada triwulan-I 2016 diperkirakan berada pada rentang 5,9 - 6,3% (yoy) sebagai dampak
pernurunan harga BBM pada periode yang sama tahun 2014 dan masih dipengaruhi oleh tingginya harga komoditas
daging ayam dan semen, serta pengaruh cuaca yang mendorong peningkatan harga ikan segar dan bumbu-bumbuan.
PROSPEK PEREKONOMIAN
I. EKONOMI MAKRO REGIONAL
INDIKATOR
Berdasarkan Sektor/ Lapangan Usaha (Harga Berlaku)
Produk Domestik Regional Bruto (Harga Berlaku)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
Pertambangan dan Penggalian
Industri Pengolahan
Pengadaan Listrik dan Gas
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
Konstruksi
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
Transportasi dan Pergudangan
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
Informasi dan Komunikasi
Jasa Keuangan dan Asuransi
Real Estate
Jasa Perusahaan
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
Jasa Pendidikan
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
Jasa lainnya
Berdasarkan Permintaan / Penggunaan (Harga Berlaku)
Produk Domestik Regional Bruto (Harga Berlaku)
1. Konsumsi Rumah Tangga
2. Konsumsi Lembaga Non Profit (LNPRT)
3. Konsumsi Pemerintah
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto
5. Perubahan Inventori
6. Ekspor Luar Negeri
7. Impor Luar Negeri
8. Net Ekspor Antar Daerah (Impor)
Data Ekspor Impor di Provinsi NTT
Ekspor
Nilai Ekspor Nonmigas (ribu USD)
Volume Ekspor Nonmigas (ton)
Impor
Nilai Impor Nonmigas (ribu USD)
Volume Impor Nonmigas (ton)
2014 2015
68.602,6
20.446,9
1.070,3
843,7
31,5
45,5
7.096,0
7.285,7
3.566,9
422,4
5.134,4
2.714,9
1.860,9
210,9
8.392,7
6.568,2
1.414,6
1.497,0
68.602,6
51.082,8
2.323,8
21.055,6
26.393,0
994,3
1.382,3
1.103,2
-33.526,0
18.410
61.410
26.013
76.708
76,432.5
22,665.7
1,307.6
940.9
40.0
47.2
7,908.2
8,274.0
3,976.0
487.1
5,477.4
2,995.5
2,054.3
235.5
9,399.6
7,367.7
1,616.4
1,639.5
76,432.5
56,027.9
2,539.4
23,705.4
32,505.8
967.6
1,608.8
261.5
-40,660.9
24,018
83,016
5,352
3,042
5.02
2.93
6.42
5.23
10.19
2.07
5.22
6.09
5.49
6.17
7.14
5.76
3.85
4.61
7.09
4.85
5.52
3.72
5.02
6.33
4.49
7.97
17.19
-15.22
19.99
-54.99
18.66
30.46
35.18
-79.43
-96.03
%QTQ* %YOY***%yoy*) IV
2015
18,055.2
5,042.8
305.6
231.6
9.7
11.9
1,907.5
1,905.3
974.6
116.8
1,337.5
715.9
496.4
55.8
2,278.5
1,880.4
394.6
390.4
18,055.2
13,460.9
580.7
5,809.0
8,070.4
277.4
391.7
215.6
-10,319.2
4,722
13,620
11,736
10,626
20,371.2
5,545.2
358.9
259.3
12.5
12.3
2,244.0
2,219.1
1,101.5
137.0
1,462.3
799.2
550.9
62.3
2,653.4
2,079.8
444.9
428.6
20,371.2
15,532.8
727.6
8,049.6
9,043.3
352.4
359.9
72.6
-13,621.8
6,616
26,423
1,439
760
Dalam Rp Miliar*) Total Pertumbuhan 2015 dibandingkan 2014**) Pertumbuhan Triwulan IV 2015 dibandingkan Triwulan III 2015***) Pertumbuhan Triwulan IV dibandingkan Triwulan IV 2014****) Untuk mengukur pertumbuhan digunakan PDRB Harga Konstan
0.20
-9.04
0.50
5.53
9.83
-1.20
3.57
0.97
6.42
5.90
2.43
2.06
0.43
0.22
6.13
7.52
6.21
1.07
0.20
3.53
7.03
2.85
4.27
-17.81
-32.38
27.32
6.67
5.88
-3.44
1454.17
48.93
II. INFLASI
Indikator2013 2014
I II III IV I II III IV
Indeks Harga Konsumen
NTT
- Kota Kupang
- Maumere
Laju Inflasi Tahunan (yoy %)
NTT
- Kota Kupang
- Maumere
104.41
104.56
103.39
7.11
7.06
7.38
104.78
104.91
103.96
5.26
5.56
3.73
108.66
108.85
107.42
8.29
8.88
5.32
110.58
110.84
108.85
8.41
8.84
6.24
112.52
112.91
110.00
7.78
7.99
6.39
113.27
113.63
110.93
8.10
8.31
6.70
113,15
113,50
110,85
4,13
4,27
3,19
119,15
120,06
113,20
7,76
8,32
4,00
2015
118.59
119.47
112.81
5.39
5.81
2.55
I II
120,07
121,09
113,42
6,01
6,57
2,24
20,021.6
6,039.3
350.6
243.5
9.2
12.3
2,051.7
2,176.8
1,014.8
127.3
1,416.9
781.3
539.7
61.3
2,461.3
1,904.1
413.7
417.8
20,021.6
14,448.8
671.5
7,655.1
8,467.2
417.2
506.8
60.2
-12,084.8
6,249
27,364
93
511
III
120.78
121.54
115.77
6.74
7.08
4.44
TABEL INDIKATOR EKONOMI TERPILIH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Triwulan IV 2015 xv
III
2014
IV
2015
5.13
2.59
8.53
5.57
4.37
0.48
7.34
7.59
5.07
8.60
7.65
6.00
3.83
4.91
7.79
0.67
4.73
3.34
5.13
4.77
20.92
26.43
5.72
13.05
-7.95
-70.28
17.57
40.12
94.00
-87.74
-92.85
IV
125.02
126.15
117.60
4.92
5.07
3.89
Triwulan IV 2015xiv
tertinggi terutama dipergunakan bagi pembangunan bendungan, jaringan irigasi dan pembangunan/pelebaran jalan
terutama di kawasan perbatasan. Dari sisi pendapatan, realisasi hingga akhir tahun 2015 mencapai 105,46% atau Rp
22,09 triliun dari total rencana target Rp 20,95 triliun. Peningkatan pendapatan terbesar diperoleh Pemerintah Pusat
melalui pendapatan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai.
Kondisi kesejahteraan masyarakat NTT menunjukkan perbaikan yang terlihat dari adanya penurunan presentase
penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin di Provinsi NTT pada bulan September 2015 adalah sebesar 1.160,53 ribu
orang atau meningkat sebesar 690 orang dibandingkan bulan Maret 2015 yang sebesar 1.159,84 ribu orang. Namun
persentase penduduk miskin cenderung mengalami penurunan dari 22,61% (Maret 2015) menjadi 22,58% (September
2015). Adanya pembangunan proyek-proyek pemerintah dan swasta diperkirakan turut mendorong pembukaan
lapangan kerja yang meningkatkan pendapatan masyarakat NTT. Sementara itu, Angka Partisipasi Sekolah (APS) di NTT
cenderung mengalami peningkatan. APS untuk kelompok umur 7-12 tahun pada tahun 2014 mencapai 98% meningkat
dibandingkan 2013 yang sebesar 92,3%, sementara kelompok umur 13-15 tahun mencapai 94,3%, sedangkan untuk
kelompok 16-18 tahun mencapai 74%.
Kinerja perekonomian pada triwulan-I 2016 diperkirakan melambat pada rentang 4,5-4,9% (yoy) seiring perlambatan
kegiatan pemerintah, belum tibanya musim panen padi, tekanan El Nino dan penurunan konsumsi masyarakat paska libur
sekolah dan natal. Sementara itu, Pertumbuhan ekonomi NTT sepanjang tahun 2016 diperkirakan masih berada pada
tingkat moderat dengan rentang antara 5,1-5,5% (yoy). Pertumbuhan investasi dan alokasi anggaran pemerintah
diperkirakan masih menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi NTT.
Di sisi lain, inflasi tahun 2016 diperkirakan sedikit menurun pada kisaran 4,3-4,7% (yoy) dan masih berada pada rentang
target Bank Indonesia sebesar 4±1% (yoy). Tekanan inflasi pada tahun 2016 diperkirakan berasal dari komoditas bahan
makanan (volatile food), terhambatnya musim tanam padi karena dampak El Nino dan fluktuasi harga tiket pesawat.
Sementara itu, tekanan inflasi pada triwulan-I 2016 diperkirakan berada pada rentang 5,9 - 6,3% (yoy) sebagai dampak
pernurunan harga BBM pada periode yang sama tahun 2014 dan masih dipengaruhi oleh tingginya harga komoditas
daging ayam dan semen, serta pengaruh cuaca yang mendorong peningkatan harga ikan segar dan bumbu-bumbuan.
PROSPEK PEREKONOMIAN
I. EKONOMI MAKRO REGIONAL
INDIKATOR
Berdasarkan Sektor/ Lapangan Usaha (Harga Berlaku)
Produk Domestik Regional Bruto (Harga Berlaku)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
Pertambangan dan Penggalian
Industri Pengolahan
Pengadaan Listrik dan Gas
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
Konstruksi
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
Transportasi dan Pergudangan
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
Informasi dan Komunikasi
Jasa Keuangan dan Asuransi
Real Estate
Jasa Perusahaan
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
Jasa Pendidikan
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
Jasa lainnya
Berdasarkan Permintaan / Penggunaan (Harga Berlaku)
Produk Domestik Regional Bruto (Harga Berlaku)
1. Konsumsi Rumah Tangga
2. Konsumsi Lembaga Non Profit (LNPRT)
3. Konsumsi Pemerintah
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto
5. Perubahan Inventori
6. Ekspor Luar Negeri
7. Impor Luar Negeri
8. Net Ekspor Antar Daerah (Impor)
Data Ekspor Impor di Provinsi NTT
Ekspor
Nilai Ekspor Nonmigas (ribu USD)
Volume Ekspor Nonmigas (ton)
Impor
Nilai Impor Nonmigas (ribu USD)
Volume Impor Nonmigas (ton)
2014 2015
68.602,6
20.446,9
1.070,3
843,7
31,5
45,5
7.096,0
7.285,7
3.566,9
422,4
5.134,4
2.714,9
1.860,9
210,9
8.392,7
6.568,2
1.414,6
1.497,0
68.602,6
51.082,8
2.323,8
21.055,6
26.393,0
994,3
1.382,3
1.103,2
-33.526,0
18.410
61.410
26.013
76.708
76,432.5
22,665.7
1,307.6
940.9
40.0
47.2
7,908.2
8,274.0
3,976.0
487.1
5,477.4
2,995.5
2,054.3
235.5
9,399.6
7,367.7
1,616.4
1,639.5
76,432.5
56,027.9
2,539.4
23,705.4
32,505.8
967.6
1,608.8
261.5
-40,660.9
24,018
83,016
5,352
3,042
5.02
2.93
6.42
5.23
10.19
2.07
5.22
6.09
5.49
6.17
7.14
5.76
3.85
4.61
7.09
4.85
5.52
3.72
5.02
6.33
4.49
7.97
17.19
-15.22
19.99
-54.99
18.66
30.46
35.18
-79.43
-96.03
%QTQ* %YOY***%yoy*) IV
2015
18,055.2
5,042.8
305.6
231.6
9.7
11.9
1,907.5
1,905.3
974.6
116.8
1,337.5
715.9
496.4
55.8
2,278.5
1,880.4
394.6
390.4
18,055.2
13,460.9
580.7
5,809.0
8,070.4
277.4
391.7
215.6
-10,319.2
4,722
13,620
11,736
10,626
20,371.2
5,545.2
358.9
259.3
12.5
12.3
2,244.0
2,219.1
1,101.5
137.0
1,462.3
799.2
550.9
62.3
2,653.4
2,079.8
444.9
428.6
20,371.2
15,532.8
727.6
8,049.6
9,043.3
352.4
359.9
72.6
-13,621.8
6,616
26,423
1,439
760
Dalam Rp Miliar*) Total Pertumbuhan 2015 dibandingkan 2014**) Pertumbuhan Triwulan IV 2015 dibandingkan Triwulan III 2015***) Pertumbuhan Triwulan IV dibandingkan Triwulan IV 2014****) Untuk mengukur pertumbuhan digunakan PDRB Harga Konstan
0.20
-9.04
0.50
5.53
9.83
-1.20
3.57
0.97
6.42
5.90
2.43
2.06
0.43
0.22
6.13
7.52
6.21
1.07
0.20
3.53
7.03
2.85
4.27
-17.81
-32.38
27.32
6.67
5.88
-3.44
1454.17
48.93
II. INFLASI
Indikator2013 2014
I II III IV I II III IV
Indeks Harga Konsumen
NTT
- Kota Kupang
- Maumere
Laju Inflasi Tahunan (yoy %)
NTT
- Kota Kupang
- Maumere
104.41
104.56
103.39
7.11
7.06
7.38
104.78
104.91
103.96
5.26
5.56
3.73
108.66
108.85
107.42
8.29
8.88
5.32
110.58
110.84
108.85
8.41
8.84
6.24
112.52
112.91
110.00
7.78
7.99
6.39
113.27
113.63
110.93
8.10
8.31
6.70
113,15
113,50
110,85
4,13
4,27
3,19
119,15
120,06
113,20
7,76
8,32
4,00
2015
118.59
119.47
112.81
5.39
5.81
2.55
I II
120,07
121,09
113,42
6,01
6,57
2,24
20,021.6
6,039.3
350.6
243.5
9.2
12.3
2,051.7
2,176.8
1,014.8
127.3
1,416.9
781.3
539.7
61.3
2,461.3
1,904.1
413.7
417.8
20,021.6
14,448.8
671.5
7,655.1
8,467.2
417.2
506.8
60.2
-12,084.8
6,249
27,364
93
511
III
120.78
121.54
115.77
6.74
7.08
4.44
TABEL INDIKATOR EKONOMI TERPILIH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Triwulan IV 2015 xv
III
2014
IV
2015
5.13
2.59
8.53
5.57
4.37
0.48
7.34
7.59
5.07
8.60
7.65
6.00
3.83
4.91
7.79
0.67
4.73
3.34
5.13
4.77
20.92
26.43
5.72
13.05
-7.95
-70.28
17.57
40.12
94.00
-87.74
-92.85
IV
125.02
126.15
117.60
4.92
5.07
3.89
Triwulan IV 2015xiv
Pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT pada tahun 2015 mengalami pertumbuhan yang moderat namun
cenderung melambat dibandingkan tahun 2015. Pendorong utama pertumbuhan di tahun 2015
adalah Investasi/Pembentukan Modal Tetap Bruto yang meningkat 17,2% (yoy). Dari sisi sektoral,
pertumbuhan terutama didorong sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial
Wajib, serta Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.
Pertumbuhan ekonomi NTT triwulan IV mencatat angka 5,13% (yoy) yang juga didorong oleh sektor
Administrasi Pemerintahan, sektor Perdagangan Besar dan Eceran serta sektor Konstruksi.
Secara tahunan, pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT tahun 2015 mencapai 5,02% (yoy) cenderung
melambat dibandingkan tahun 2014 yang sebesar 5,05% (yoy), namun masih lebih tinggi
dibandingkan nasional yang sebesar 4,79% (yoy).
Ekonomi Makro Regional01
III. PERBANKAN
IV. SISTEM PEMBAYARAN
INDIKATOR
A. Bank Umum Konvensional dan Syariah (dalam Rp. Miliar kecuali dinyatakan lain)
1. Total Aset
2. DPK
- Giro
- Tabungan
- Deposito
3. Kredit Berdasarkan Lokasi Proyek
- Investasi
- Modal Kerja
- Konsumsi
4. Kredit Berdasarkan Lokasi Kantor Cabang
- Investasi
- Modal Kerja
- Konsumsi
LDR (%)
Kredit UMKM
B. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) (dalam Rp. Miliar kecuali dinyatakan lain).
Total Aset
Dana Pihak Ketiga
Kredit Berdasarkan Lokasi Kantor Cabang
LDR (%)
C. Grand Total (A+B)
1. Total Aset
2. Dana Pihak Ketiga
3. Pembiayaan berdasarkan Lokasi Kantor Cabang
D. Pangsa BPR Terhadap Grand Total
1. Total Aset (%)
2. Dana Pihak Ketiga (%)
3. Pembiayaan berdasarkan Lokasi Kantor Cabang (%)
2014
I II III IV
2013
I II III IV
20152013 2014
22,434
16,402
2,917
9,933
3,552
15,624
4,447
1,412
9,765
14,918
4,340
1,150
9,427
91.0%
4,007
337
248
256
84.3%
22,771
16,649
15,174
1.5%
1.5%
1.7%
25,600
18,571
3,717
10,385
4,469
17,759
5,316
1,537
10,905
17,094
5,252
1,309
10,534
92.0%
5,162
415
309
319
79.4%
26,016
18,880
17,413
1.6%
1.6%
1.8%
21,017
15,351
3,781
7,575
3,995
13,546
3,480
1,141
8,925
12,844
3,439
831
8,574
83.7%
3,294
254
182
181
81.4%
21,271
15,533
13,025
1.2%
1.2%
1.4%
21,291
15,836
3,999
7,751
4,087
14,528
3,949
1,270
9,309
13,862
3,889
1,008
8,965
87.5%
3,741
263
184
212
84.6%
21,555
16,020
14,074
1.2%
1.1%
1.5%
22,055
15,923
3,903
8,029
3,990
15,276
4,269
1,358
9,649
14,568
4,172
1,095
9,301
91.5%
3,889
303
211
242
83.9%
22,357
16,134
14,810
1.4%
1.3%
1.6%
22,434
16,402
2,917
9,933
3,552
15,624
4,447
1,412
9,765
14,918
4,340
1,150
9,427
91.0%
4,007
337
248
256
84.3%
22,771
16,649
15,174
1.5%
1.5%
1.7%
23,316
17,078
4,137
8,577
4,363
15,756
4,439
1,344
9,972
15,071
4,322
1,115
9,634
88.3%
4,185
343
250
270
82.6%
23,660
17,328
15,341
1.5%
1.4%
1.8%
26,398
18,791
5,516
8,568
4,707
16,652
4,881
1,444
10,326
15,947
4,742
1,201
10,004
84.9%
4,753
355
257
294
85.6%
26,753
19,048
16,241
1.3%
1.4%
1.8%
27,114
19,092
5,091
9,041
4,960
17,220
5,122
1,444
10,654
16,532
5,008
1,235
10,289
86.6%
5,000
374
275
306
84.1%
27,487
19,367
16,838
1.4%
1.4%
1.8%
25,600
18,571
3,717
10,385
4,469
17,759
5,316
1,537
10,905
17,094
5,252
1,309
10,534
92.0%
5,162
415
309
319
79.40%
26,016
18,880
17,413
1.6%
1.6%
1.8%
29,877
19,798
5,474
9,092
5,232
16,907
5,011
1,260
10,636
17,226
5,218
1,318
10,690
87.0%
5,234
437
311
330
80.5%
30,314
20,109
17,556
1.4%
1.5%
1.9%
II
32,778
21,764
6,379
9,149
6,236
17,845
5,392
1,303
11,150
18,198
5,626
1,359
11,212
83.6%
5,611
454
331
349
82.4%
33,232
22,095
18,547
1.4%
1.5%
1.9%
III
32,750
22,341
6,537
9,644
6,159
18,552
5,618
1,286
11,648
18,897
5,848
1,338
11,710
84.6%
5,996
482
353
354
80.5%
33,232
22,694
19,250
1.4%
1.6%
1.8%
3.2
4.7
37
80.03
29,516
91
46,994
-11
-17,478
3.13
139,007
948
3.4
4.6
72
93
33,747
89
42,931
4
-9,184
3.79
152,284
897
1.4
0.4
8
13.31
5,687
22.69
9,704
-9.38
-4,017
0.66
31,839
213
0.6
1.0
7
22.75
6,142
21.88
9,333
0.87
-3,191
0.70
32,715
251
0.8
1.4
15
17.78
8,209
20.72
12,630
-2.94
-4,421
0.81
34,848
228
INDIKATOR2014
I II III IVI II III IV2013 2014
Inflow (Rp. Triliun)
Outflow (Rp. Triliun)
Uang Palsu (lembar)
Transaksi Non Tunai
BI-RTGS
To NTT
Nominal Transaksi BI-RTGS (Rp. Triliun)
Volume Transaksi BI-RTGS (lembar warkat)
From NTT
Nominal Transaksi BI-RTGS (Rp. Triliun)
Volume Transaksi BI-RTGS (lembar warkat)
Net To-From NTT
Nominal Transaksi BI-RTGS (Rp. Triliun)
Volume Transaksi BI-RTGS (lembar warkat)
Kliring
Nominal Kliring Penyerahan (Rp. Triliun)
Volume Perputaran Kliring Penyerahan (lembar warkat)
Cek/BG Kosong
0.4
1.9
7
26.20
9,478
25.50
15,327
0.70
-5,849
0.96
39,605
256
1.4
0.3
14
14.18
7,809
17.19
10,696
-3.00
-2,887
0.84
34,677
179
0.7
0.8
11
13.05
7,868
20.60
10,475
-7.54
-2,607
0.85
36,188
175
0.8
1.3
39
29.84
8,776
24.09
10,707
5.75
-1,931
0.91
37,809
276
0.5
2.1
8
35.63
9,294
26.83
11,053
8.80
-1,759
1.19
43,610
267
1.8
0.4
27
34.61
5,984
31.69
6,013
2.92
-29
0.99
39,971
300
2013 2015
II
0,5
0,9
22
43,75
6.086
40,04
6567
-3,71
481
0,93
40.708
254
III
0.8
1.7
52
41.55
5,877
33.54
6,812
8.02
-935
1.38
48,453
342
Triwulan II 2015xvi
IV
28,602
21,478
4,372
11,933
5,173
20,284
6,110
1,650
12,524
19,483
5,917
1,381
12,185
90.7%
6,075
510
381
366
76.7%
29,112
21,859
19,849
1.8%
1.7%
1.8%
IV
0.3
1.0
53
10.58
2,690
14.36
3,692
-3.79
-1,002
3.0
72,843
307
Pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT pada tahun 2015 mengalami pertumbuhan yang moderat namun
cenderung melambat dibandingkan tahun 2015. Pendorong utama pertumbuhan di tahun 2015
adalah Investasi/Pembentukan Modal Tetap Bruto yang meningkat 17,2% (yoy). Dari sisi sektoral,
pertumbuhan terutama didorong sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial
Wajib, serta Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.
Pertumbuhan ekonomi NTT triwulan IV mencatat angka 5,13% (yoy) yang juga didorong oleh sektor
Administrasi Pemerintahan, sektor Perdagangan Besar dan Eceran serta sektor Konstruksi.
Secara tahunan, pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT tahun 2015 mencapai 5,02% (yoy) cenderung
melambat dibandingkan tahun 2014 yang sebesar 5,05% (yoy), namun masih lebih tinggi
dibandingkan nasional yang sebesar 4,79% (yoy).
Ekonomi Makro Regional01
III. PERBANKAN
IV. SISTEM PEMBAYARAN
INDIKATOR
A. Bank Umum Konvensional dan Syariah (dalam Rp. Miliar kecuali dinyatakan lain)
1. Total Aset
2. DPK
- Giro
- Tabungan
- Deposito
3. Kredit Berdasarkan Lokasi Proyek
- Investasi
- Modal Kerja
- Konsumsi
4. Kredit Berdasarkan Lokasi Kantor Cabang
- Investasi
- Modal Kerja
- Konsumsi
LDR (%)
Kredit UMKM
B. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) (dalam Rp. Miliar kecuali dinyatakan lain).
Total Aset
Dana Pihak Ketiga
Kredit Berdasarkan Lokasi Kantor Cabang
LDR (%)
C. Grand Total (A+B)
1. Total Aset
2. Dana Pihak Ketiga
3. Pembiayaan berdasarkan Lokasi Kantor Cabang
D. Pangsa BPR Terhadap Grand Total
1. Total Aset (%)
2. Dana Pihak Ketiga (%)
3. Pembiayaan berdasarkan Lokasi Kantor Cabang (%)
2014
I II III IV
2013
I II III IV
20152013 2014
22,434
16,402
2,917
9,933
3,552
15,624
4,447
1,412
9,765
14,918
4,340
1,150
9,427
91.0%
4,007
337
248
256
84.3%
22,771
16,649
15,174
1.5%
1.5%
1.7%
25,600
18,571
3,717
10,385
4,469
17,759
5,316
1,537
10,905
17,094
5,252
1,309
10,534
92.0%
5,162
415
309
319
79.4%
26,016
18,880
17,413
1.6%
1.6%
1.8%
21,017
15,351
3,781
7,575
3,995
13,546
3,480
1,141
8,925
12,844
3,439
831
8,574
83.7%
3,294
254
182
181
81.4%
21,271
15,533
13,025
1.2%
1.2%
1.4%
21,291
15,836
3,999
7,751
4,087
14,528
3,949
1,270
9,309
13,862
3,889
1,008
8,965
87.5%
3,741
263
184
212
84.6%
21,555
16,020
14,074
1.2%
1.1%
1.5%
22,055
15,923
3,903
8,029
3,990
15,276
4,269
1,358
9,649
14,568
4,172
1,095
9,301
91.5%
3,889
303
211
242
83.9%
22,357
16,134
14,810
1.4%
1.3%
1.6%
22,434
16,402
2,917
9,933
3,552
15,624
4,447
1,412
9,765
14,918
4,340
1,150
9,427
91.0%
4,007
337
248
256
84.3%
22,771
16,649
15,174
1.5%
1.5%
1.7%
23,316
17,078
4,137
8,577
4,363
15,756
4,439
1,344
9,972
15,071
4,322
1,115
9,634
88.3%
4,185
343
250
270
82.6%
23,660
17,328
15,341
1.5%
1.4%
1.8%
26,398
18,791
5,516
8,568
4,707
16,652
4,881
1,444
10,326
15,947
4,742
1,201
10,004
84.9%
4,753
355
257
294
85.6%
26,753
19,048
16,241
1.3%
1.4%
1.8%
27,114
19,092
5,091
9,041
4,960
17,220
5,122
1,444
10,654
16,532
5,008
1,235
10,289
86.6%
5,000
374
275
306
84.1%
27,487
19,367
16,838
1.4%
1.4%
1.8%
25,600
18,571
3,717
10,385
4,469
17,759
5,316
1,537
10,905
17,094
5,252
1,309
10,534
92.0%
5,162
415
309
319
79.40%
26,016
18,880
17,413
1.6%
1.6%
1.8%
29,877
19,798
5,474
9,092
5,232
16,907
5,011
1,260
10,636
17,226
5,218
1,318
10,690
87.0%
5,234
437
311
330
80.5%
30,314
20,109
17,556
1.4%
1.5%
1.9%
II
32,778
21,764
6,379
9,149
6,236
17,845
5,392
1,303
11,150
18,198
5,626
1,359
11,212
83.6%
5,611
454
331
349
82.4%
33,232
22,095
18,547
1.4%
1.5%
1.9%
III
32,750
22,341
6,537
9,644
6,159
18,552
5,618
1,286
11,648
18,897
5,848
1,338
11,710
84.6%
5,996
482
353
354
80.5%
33,232
22,694
19,250
1.4%
1.6%
1.8%
3.2
4.7
37
80.03
29,516
91
46,994
-11
-17,478
3.13
139,007
948
3.4
4.6
72
93
33,747
89
42,931
4
-9,184
3.79
152,284
897
1.4
0.4
8
13.31
5,687
22.69
9,704
-9.38
-4,017
0.66
31,839
213
0.6
1.0
7
22.75
6,142
21.88
9,333
0.87
-3,191
0.70
32,715
251
0.8
1.4
15
17.78
8,209
20.72
12,630
-2.94
-4,421
0.81
34,848
228
INDIKATOR2014
I II III IVI II III IV2013 2014
Inflow (Rp. Triliun)
Outflow (Rp. Triliun)
Uang Palsu (lembar)
Transaksi Non Tunai
BI-RTGS
To NTT
Nominal Transaksi BI-RTGS (Rp. Triliun)
Volume Transaksi BI-RTGS (lembar warkat)
From NTT
Nominal Transaksi BI-RTGS (Rp. Triliun)
Volume Transaksi BI-RTGS (lembar warkat)
Net To-From NTT
Nominal Transaksi BI-RTGS (Rp. Triliun)
Volume Transaksi BI-RTGS (lembar warkat)
Kliring
Nominal Kliring Penyerahan (Rp. Triliun)
Volume Perputaran Kliring Penyerahan (lembar warkat)
Cek/BG Kosong
0.4
1.9
7
26.20
9,478
25.50
15,327
0.70
-5,849
0.96
39,605
256
1.4
0.3
14
14.18
7,809
17.19
10,696
-3.00
-2,887
0.84
34,677
179
0.7
0.8
11
13.05
7,868
20.60
10,475
-7.54
-2,607
0.85
36,188
175
0.8
1.3
39
29.84
8,776
24.09
10,707
5.75
-1,931
0.91
37,809
276
0.5
2.1
8
35.63
9,294
26.83
11,053
8.80
-1,759
1.19
43,610
267
1.8
0.4
27
34.61
5,984
31.69
6,013
2.92
-29
0.99
39,971
300
2013 2015
II
0,5
0,9
22
43,75
6.086
40,04
6567
-3,71
481
0,93
40.708
254
III
0.8
1.7
52
41.55
5,877
33.54
6,812
8.02
-935
1.38
48,453
342
Triwulan II 2015xvi
IV
28,602
21,478
4,372
11,933
5,173
20,284
6,110
1,650
12,524
19,483
5,917
1,381
12,185
90.7%
6,075
510
381
366
76.7%
29,112
21,859
19,849
1.8%
1.7%
1.8%
IV
0.3
1.0
53
10.58
2,690
14.36
3,692
-3.79
-1,002
3.0
72,843
307
1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTT tahun 2015
PDRB NTT pada tahun 2015 mencapai Rp 76,43 triliun (harga berlaku). Sepanjang tahun 2015, pertumbuhan ekonomi
NTT tercatat sebesar 5,02% (yoy) cenderung melambat dibandingkan 2014 yang sebesar 5,05% (yoy). Namun, masih
lebih tinggi dibandingkan nasional yang sebesar 4,79% (yoy). Pertumbuhan ekonomi tahun 2015 terutama didorong oleh
Investasi/Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 17,2% (yoy). Banyaknya investasi pemerintah di NTT menjadi salah satu
pendorong yang terindikasi dari peningkatan realisasi belanja modal sebesar 52,4% (yoy) atau meningkat sebesar Rp 3,2
triliun di tahun 2015. Dari sisi sektoral, sektor Administrasi Pemerintahan menjadi pendorong yang disebabkan oleh
peningkatan realisasi dana hibah dan dana desa. Sementara itu, sektor perdagangan besar dan eceran menjadi pendorong
lainnya yang terutama terjadi pada triwulan IV seiring perayaan natal dan tahun baru. Di sisi lain, sektor Pertanian,
Perkebunan dan Kehutanan yang merupakan pangsa utama perekonomian di NTT (29,7%) mengalami perlambatan dari
3,59% (yoy) pada tahun 2014 menjadi 2,93% (yoy) pada tahun 2015. Faktor kekeringan dan adanya serangan hama
diperkirakan turut menjadi penyebab terhambatnya produksi beberapa komoditas perkebunan dan pertanian, seperti
jambu mete, kakao, padi dan jagung.
Dari sisi spasial, pertumbuhan ekonomi NTT cenderung masih lebih rendah apabila dibandingkan Provinsi lainnya yang
berada pada koridor Bali dan Nusa Tenggara. Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi
sebesar 21,24%(yoy) yang didorong oleh relaksasi ekspor barang tambang pada tahun 2015. Sementara itu,
pertumbuhan Provinsi Bali mencapai 6,04% (yoy) yang masih ditopang oleh sektor pariwisata.
1.1.2 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTT Triwulan-IV 2015Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi NTT pada triwulan-IV mencapai Rp 20,37 triliun dengan
pertumbuhan 5,13% (yoy) sedikit melambat dibandingkan triwulan-III yang sebesar 5,15% (yoy). Dari sisi
penggunaan, pertumbuhan didorong konsumsi pemerintah yang ditopang peningkatan realisasi belanja pemerintah dan
PMTB/Investasi pada triwulan-IV. Namun, tingginya impor daerah masih menjadi penghambat utama pertumbuhan yang
lebih tinggi. Sementara dari sisi sektoral, peningkatan belanja dan investasi pemerintah juga tercermin dari tingginya
pertumbuhan sektor Administrasi Pemerintahan dan konstruksi. Sementara itu, adanya momen natal dan tahun baru turut
mendorong sektor Perdagangan Besar dan Eceran.
1.1 KONDISI UMUM
Sumber: BPS, diolah
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
6,50 triliun
2011 2012 2013 2014 2015
Grafik 1.1. PDRB (ADHB) dan Pertumbuhan PDRB Tahunan Provinsi NTT dibanding Nasional
PDRB NTT (TRILIUN) NTT (%YOY) NASIONAL (%YOY)
Sumber: BPS, diolah
NAS NTT NTB BALI NAS NTT NTB BALI
QTQ YOY
Grafik 1.2. PDRB dan Pertumbuhan PDRB Provinsi NTT, Bali, NTB dan Nasional
76,4102,8
177,2
11.540,8PDRB ADHB(triliun)
NTT NTB BALI NAS
40
45
50
55
60
65
70
75
80
5,02
4,79
%
5,04 5,13
11,98
5,96 4,79 5,02
21,24
6,04
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 2015 1
1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTT tahun 2015
PDRB NTT pada tahun 2015 mencapai Rp 76,43 triliun (harga berlaku). Sepanjang tahun 2015, pertumbuhan ekonomi
NTT tercatat sebesar 5,02% (yoy) cenderung melambat dibandingkan 2014 yang sebesar 5,05% (yoy). Namun, masih
lebih tinggi dibandingkan nasional yang sebesar 4,79% (yoy). Pertumbuhan ekonomi tahun 2015 terutama didorong oleh
Investasi/Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 17,2% (yoy). Banyaknya investasi pemerintah di NTT menjadi salah satu
pendorong yang terindikasi dari peningkatan realisasi belanja modal sebesar 52,4% (yoy) atau meningkat sebesar Rp 3,2
triliun di tahun 2015. Dari sisi sektoral, sektor Administrasi Pemerintahan menjadi pendorong yang disebabkan oleh
peningkatan realisasi dana hibah dan dana desa. Sementara itu, sektor perdagangan besar dan eceran menjadi pendorong
lainnya yang terutama terjadi pada triwulan IV seiring perayaan natal dan tahun baru. Di sisi lain, sektor Pertanian,
Perkebunan dan Kehutanan yang merupakan pangsa utama perekonomian di NTT (29,7%) mengalami perlambatan dari
3,59% (yoy) pada tahun 2014 menjadi 2,93% (yoy) pada tahun 2015. Faktor kekeringan dan adanya serangan hama
diperkirakan turut menjadi penyebab terhambatnya produksi beberapa komoditas perkebunan dan pertanian, seperti
jambu mete, kakao, padi dan jagung.
Dari sisi spasial, pertumbuhan ekonomi NTT cenderung masih lebih rendah apabila dibandingkan Provinsi lainnya yang
berada pada koridor Bali dan Nusa Tenggara. Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi
sebesar 21,24%(yoy) yang didorong oleh relaksasi ekspor barang tambang pada tahun 2015. Sementara itu,
pertumbuhan Provinsi Bali mencapai 6,04% (yoy) yang masih ditopang oleh sektor pariwisata.
1.1.2 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTT Triwulan-IV 2015Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi NTT pada triwulan-IV mencapai Rp 20,37 triliun dengan
pertumbuhan 5,13% (yoy) sedikit melambat dibandingkan triwulan-III yang sebesar 5,15% (yoy). Dari sisi
penggunaan, pertumbuhan didorong konsumsi pemerintah yang ditopang peningkatan realisasi belanja pemerintah dan
PMTB/Investasi pada triwulan-IV. Namun, tingginya impor daerah masih menjadi penghambat utama pertumbuhan yang
lebih tinggi. Sementara dari sisi sektoral, peningkatan belanja dan investasi pemerintah juga tercermin dari tingginya
pertumbuhan sektor Administrasi Pemerintahan dan konstruksi. Sementara itu, adanya momen natal dan tahun baru turut
mendorong sektor Perdagangan Besar dan Eceran.
1.1 KONDISI UMUM
Sumber: BPS, diolah
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
6,50 triliun
2011 2012 2013 2014 2015
Grafik 1.1. PDRB (ADHB) dan Pertumbuhan PDRB Tahunan Provinsi NTT dibanding Nasional
PDRB NTT (TRILIUN) NTT (%YOY) NASIONAL (%YOY)
Sumber: BPS, diolah
NAS NTT NTB BALI NAS NTT NTB BALI
QTQ YOY
Grafik 1.2. PDRB dan Pertumbuhan PDRB Provinsi NTT, Bali, NTB dan Nasional
76,4102,8
177,2
11.540,8PDRB ADHB(triliun)
NTT NTB BALI NAS
40
45
50
55
60
65
70
75
80
5,02
4,79
%
5,04 5,13
11,98
5,96 4,79 5,02
21,24
6,04
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 2015 1
URAIAN2014
2014qtqBobot yoy
56.027.892
2.539.408
23.705.393
32.505.797
967.562
1.608.842
261.549
(40.660.869)
76.432.477
13.460.895
580.680
5.808.979
8.070.387
277.382
391.673
215.560
(10.319.232)
18.055.203
14.448.773
671.518
7.655.085
8.467.247
417.152
506.776
60.163
(12.084.768)
20.021.620
15.532.810
727.600
8.049.633
9.043.274
352.370
359.881
72.579
(13.621.813)
20.371.177
76,2
3,6
39,5
44,4
1,7
1,8
0,4
-66,9
100,0
3,53
7,03
2,85
4,27
-17,81
-32,38
27,32
6,67
0,20
4,77
20,92
26,43
5,72
13,05
-7,95
-70,28
17,57
5,13
50.952.750
2.323.762
20.592.320
26.693.029
1.024.332
1.382.328
527.152
(33.842.869)
68.598.500 Sumber: BPS Provinsi NTT (diolah)
PENGELUARAN KONSUMSI RUMAH TANGGA
PENGELUARAN KONSUMSI LNPRT
PENGELUARAN KONSUMSI PEMERINTAH
PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO
PERUBAHAN INVENTORI
EKSPOR LUAR NEGERI
IMPOR LUAR NEGERI
NET EKSPOR ANTAR DAERAH
P D R B
2015
YOY
IV
2015
IVIII
Tabel 1.1. PDRB Provinsi NTT Berdasarkan Pengeluaran Triwulan IV-2015
Sementara itu, pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV terutama didorong oleh peningkatan konsumsi
pemerintah yang mencapai 26,4% (yoy). Selain itu kinerja investasi/PMTB tercatat cukup baik sebesar 5,7% (yoy).
Namun, adanya perayaan natal dan tahun baru serta peningkatan kegiatan proyek di akhir tahun juga mendorong
pertumbuhan impor antar daerah yang mencapai 17,6%, sehingga pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi masih
terhambat.
Secara triwulanan, kinerja perekonomian NTT mengalami perlambatan sebesar 0,20%(qtq). Komponen
PMTB/Investasi mengalami pertumbuhan sebesar 4,27% (qtq) dan menjadi yang tertinggi dibandingkan komponen
utama lainnya. Komponen lainnya yang tumbuh adalah konsumsi rumah tangga sebesar 3,53% (qtq). Kegiatan proyek-
proyek pemerintah di akhir tahun menjadi penyebab tumbuhnya investasi/PMTB, sementara konsumsi rumah tangga
ditunjang oleh perayaan natal dan tahun baru, selain juga adanya momen perayaan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional
(HKSN) dan Perayaan Natal Bersama di kota kupang yang turut mendorong konsumsi masyarakat. Namun faktor-faktor
tersebut masih terhambat oleh pertumbuhan net impor antar daerah yang tumbuh 6,67% (qtq).
1.2.1 KonsumsiPengeluaran konsumsi pada triwulan IV menunjukkan peningkatan cukup tinggi sebesar 11,2% (yoy).
Peningkatan tersebut terutama didorong oleh pertumbuhan konsumsi pemerintah hingga 26,4 (yoy) yang terutama
didorong oleh peningkatan belanja pegawai serta barang dan jasa di akhir tahun, serta adanya peningkatan realisasi
anggaran bantuan keuangan seiring pelaksanaan Pilkada di 9 (sembilan) Kabupaten/Kota, yaitu Kab. Belu, Kab. Malaka,
Kab. Manggarai Barat, Kab. Sumba Timur, Kab. Manggarai, Kab. Ngada, Kab. Sumba Barat, Kab. Timor Tengah Utara (TTU)
dan Kab. Sabu Raijua. Adanya penyaluran dana desa juga turut membantu peningkatan konsumsi pemerintah di akhir
tahun.
Konsumsi rumah tangga pada triwulan-IV juga menunjukkan pertumbuhan secara tahunan sebesar 4,7%
(yoy) dan secara triwulan sebesar 3,53% (qtq). Adanya momen natal dan tahun baru serta masuknya liburan sekolah
turut menopang pertumbuhan konsumsi rumah tangga di akhir tahun. Pertumbuhan tersebut juga terindikasi dari
peningkatan angka indeks penjualan riil pada Survei Penjualan Eceran - Bank Indonesia. Peningkatan penjualan pada
triwulan IV juga terlihat dari pertumbuhan penjualan eceran terutama pada kelompok perlengkapan rumah tangga,
pakaian dan perlengkapannya serta makanan dan tembakau. Sementara itu, penjualan bahan konstruksi menunjukkan
penurunan yang diperkirakan terjadi akibat keterbatasan pasokan semen yang dapat dijual pedagang sebagai komoditas
utama bagi kegiatan pembangunan.
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 2015 3
Pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT sebesar 5,13% (yoy) pada triwulan IV-2015 cenderung lebih tinggi
dibandingkan nasional yang sebesar 5,04% (yoy). Namun, apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi
Provinsi Bali sebesar 5,96% (yoy) dan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebesar 11,98% (yoy), pertumbuhan ekonomi
NTT cenderung masih lebih rendah. Pertumbuhan ekonomi NTB sendiri pada triwulan IV masih didorong oleh relaksasi
ekspor bijih logam PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT). Sementara itu, pertumbuhan ekonomi bali ditunjang oleh
penyediaan akomodasi dan makan minum. Masa liburan natal, tahun baru dan liburan sekolah dipekirakan masih menjadi
pendorong sektor unggulan Bali tersebut di akhir tahun.
Secara triwulan, pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT pada triwulan IV 2015 sebesar 0,20% (qtq), masih
dibawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali yang sebesar 1,38% (qtq), namun masih diatas Provinsi NTB yang
menurun sebesar -8,76% (qtq). Tumbuhnya ekonomi Bali ditopang oleh tibanya panen musim tanam ketiga, walaupun
sektor penyediaan akomodasi dan makan minum cenderung melambat karena puncak kunjungan wisatawan yang biasa
terjadi pada triwulan III. Sementara itu, menurunnya produksi PT. Newmont Nusa Tenggara menjadi penyebab
kontraksinya ekonomi NTB secara triwulanan.
Pada tahun 2015 secara tahunan kinerja Investasi/PMTB serta konsumsi rumah tangga menjadi pendorong
pertumbuhan ekonomi di NTT. Investasi/PMTB tercatat tumbuh sebesar 7,9% (yoy) atau secara nominal meningkat
sebesar Rp 5,8 triliun. Peningkatan ini diperkirakan terjadi akibat dorongan investasi pemerintah melalui pembangunan
bendungan, sarana irigasi, perbaikan bandara, rehabilitasi dan pembangunan jalan serta rehabilitasi Pelabuhan.
Pertumbuhan juga terjadi pada sektor konsumsi rumah tangga yang mencatat pertumbuhan sebesar 6,3% (yoy) yang
didorong oleh peningkatan konsumsi masyarakat terutama pada akhir tahun seiring perayaan natal dan tahun baru.
Namun, peningkatan tersebut tereduksi oleh tingginya pertumbuhan impor antar daerah yang sebesar 18,7% (yoy).
Tingginya impor tersebut diperkirakan terjadi sebagai konsekuensi tingginya kebutuhan bahan baku bangunan untuk
kegiatan proyek dan investasi dari daerah lain. Selain itu kebutuhan pangan (beras dan bahan makanan lainnya) yang
masih bergantung dari daerah lain juga menjadi penyebab.
20,0220,37
Sumber: BPS, diolah
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
6,50 triliun
I II III IV I II III IV I II
2013 2014 2015
Grafik 1.3. PDRB (ADHB) dan Pertumbuhan PDRB Tahunan Provinsi NTT dibanding Nasional (Triwulanan)
5,13
5,04
PDRB NTT (TRILIUN) NTT (%YOY) NASIONAL (%YOY)
III IV10
12
14
16
18
20
22
Sumber: BPS, diolah
NAS NTT NTB BALI NAS NTT NTB BALI
QTQ YOY
Grafik 1.4. PDRB dan Pertumbuhan PDRB Provinsi NTT, Bali, NTB dan Nasional (Triwulanan)
20,3726,13
46,23
2,945PDRB ADHB(triliun)
NTT NTB BALI NAS
-1,83
0,21,38
5,04 5,13
11,98
5,96
-8,76
1.2 PERKEMBANGAN EKONOMI SISI PENGGUNAAN
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 20152
URAIAN2014
2014qtqBobot yoy
56.027.892
2.539.408
23.705.393
32.505.797
967.562
1.608.842
261.549
(40.660.869)
76.432.477
13.460.895
580.680
5.808.979
8.070.387
277.382
391.673
215.560
(10.319.232)
18.055.203
14.448.773
671.518
7.655.085
8.467.247
417.152
506.776
60.163
(12.084.768)
20.021.620
15.532.810
727.600
8.049.633
9.043.274
352.370
359.881
72.579
(13.621.813)
20.371.177
76,2
3,6
39,5
44,4
1,7
1,8
0,4
-66,9
100,0
3,53
7,03
2,85
4,27
-17,81
-32,38
27,32
6,67
0,20
4,77
20,92
26,43
5,72
13,05
-7,95
-70,28
17,57
5,13
50.952.750
2.323.762
20.592.320
26.693.029
1.024.332
1.382.328
527.152
(33.842.869)
68.598.500 Sumber: BPS Provinsi NTT (diolah)
PENGELUARAN KONSUMSI RUMAH TANGGA
PENGELUARAN KONSUMSI LNPRT
PENGELUARAN KONSUMSI PEMERINTAH
PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO
PERUBAHAN INVENTORI
EKSPOR LUAR NEGERI
IMPOR LUAR NEGERI
NET EKSPOR ANTAR DAERAH
P D R B
2015
YOY
IV
2015
IVIII
Tabel 1.1. PDRB Provinsi NTT Berdasarkan Pengeluaran Triwulan IV-2015
Sementara itu, pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV terutama didorong oleh peningkatan konsumsi
pemerintah yang mencapai 26,4% (yoy). Selain itu kinerja investasi/PMTB tercatat cukup baik sebesar 5,7% (yoy).
Namun, adanya perayaan natal dan tahun baru serta peningkatan kegiatan proyek di akhir tahun juga mendorong
pertumbuhan impor antar daerah yang mencapai 17,6%, sehingga pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi masih
terhambat.
Secara triwulanan, kinerja perekonomian NTT mengalami perlambatan sebesar 0,20%(qtq). Komponen
PMTB/Investasi mengalami pertumbuhan sebesar 4,27% (qtq) dan menjadi yang tertinggi dibandingkan komponen
utama lainnya. Komponen lainnya yang tumbuh adalah konsumsi rumah tangga sebesar 3,53% (qtq). Kegiatan proyek-
proyek pemerintah di akhir tahun menjadi penyebab tumbuhnya investasi/PMTB, sementara konsumsi rumah tangga
ditunjang oleh perayaan natal dan tahun baru, selain juga adanya momen perayaan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional
(HKSN) dan Perayaan Natal Bersama di kota kupang yang turut mendorong konsumsi masyarakat. Namun faktor-faktor
tersebut masih terhambat oleh pertumbuhan net impor antar daerah yang tumbuh 6,67% (qtq).
1.2.1 KonsumsiPengeluaran konsumsi pada triwulan IV menunjukkan peningkatan cukup tinggi sebesar 11,2% (yoy).
Peningkatan tersebut terutama didorong oleh pertumbuhan konsumsi pemerintah hingga 26,4 (yoy) yang terutama
didorong oleh peningkatan belanja pegawai serta barang dan jasa di akhir tahun, serta adanya peningkatan realisasi
anggaran bantuan keuangan seiring pelaksanaan Pilkada di 9 (sembilan) Kabupaten/Kota, yaitu Kab. Belu, Kab. Malaka,
Kab. Manggarai Barat, Kab. Sumba Timur, Kab. Manggarai, Kab. Ngada, Kab. Sumba Barat, Kab. Timor Tengah Utara (TTU)
dan Kab. Sabu Raijua. Adanya penyaluran dana desa juga turut membantu peningkatan konsumsi pemerintah di akhir
tahun.
Konsumsi rumah tangga pada triwulan-IV juga menunjukkan pertumbuhan secara tahunan sebesar 4,7%
(yoy) dan secara triwulan sebesar 3,53% (qtq). Adanya momen natal dan tahun baru serta masuknya liburan sekolah
turut menopang pertumbuhan konsumsi rumah tangga di akhir tahun. Pertumbuhan tersebut juga terindikasi dari
peningkatan angka indeks penjualan riil pada Survei Penjualan Eceran - Bank Indonesia. Peningkatan penjualan pada
triwulan IV juga terlihat dari pertumbuhan penjualan eceran terutama pada kelompok perlengkapan rumah tangga,
pakaian dan perlengkapannya serta makanan dan tembakau. Sementara itu, penjualan bahan konstruksi menunjukkan
penurunan yang diperkirakan terjadi akibat keterbatasan pasokan semen yang dapat dijual pedagang sebagai komoditas
utama bagi kegiatan pembangunan.
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 2015 3
Pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT sebesar 5,13% (yoy) pada triwulan IV-2015 cenderung lebih tinggi
dibandingkan nasional yang sebesar 5,04% (yoy). Namun, apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi
Provinsi Bali sebesar 5,96% (yoy) dan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebesar 11,98% (yoy), pertumbuhan ekonomi
NTT cenderung masih lebih rendah. Pertumbuhan ekonomi NTB sendiri pada triwulan IV masih didorong oleh relaksasi
ekspor bijih logam PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT). Sementara itu, pertumbuhan ekonomi bali ditunjang oleh
penyediaan akomodasi dan makan minum. Masa liburan natal, tahun baru dan liburan sekolah dipekirakan masih menjadi
pendorong sektor unggulan Bali tersebut di akhir tahun.
Secara triwulan, pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT pada triwulan IV 2015 sebesar 0,20% (qtq), masih
dibawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali yang sebesar 1,38% (qtq), namun masih diatas Provinsi NTB yang
menurun sebesar -8,76% (qtq). Tumbuhnya ekonomi Bali ditopang oleh tibanya panen musim tanam ketiga, walaupun
sektor penyediaan akomodasi dan makan minum cenderung melambat karena puncak kunjungan wisatawan yang biasa
terjadi pada triwulan III. Sementara itu, menurunnya produksi PT. Newmont Nusa Tenggara menjadi penyebab
kontraksinya ekonomi NTB secara triwulanan.
Pada tahun 2015 secara tahunan kinerja Investasi/PMTB serta konsumsi rumah tangga menjadi pendorong
pertumbuhan ekonomi di NTT. Investasi/PMTB tercatat tumbuh sebesar 7,9% (yoy) atau secara nominal meningkat
sebesar Rp 5,8 triliun. Peningkatan ini diperkirakan terjadi akibat dorongan investasi pemerintah melalui pembangunan
bendungan, sarana irigasi, perbaikan bandara, rehabilitasi dan pembangunan jalan serta rehabilitasi Pelabuhan.
Pertumbuhan juga terjadi pada sektor konsumsi rumah tangga yang mencatat pertumbuhan sebesar 6,3% (yoy) yang
didorong oleh peningkatan konsumsi masyarakat terutama pada akhir tahun seiring perayaan natal dan tahun baru.
Namun, peningkatan tersebut tereduksi oleh tingginya pertumbuhan impor antar daerah yang sebesar 18,7% (yoy).
Tingginya impor tersebut diperkirakan terjadi sebagai konsekuensi tingginya kebutuhan bahan baku bangunan untuk
kegiatan proyek dan investasi dari daerah lain. Selain itu kebutuhan pangan (beras dan bahan makanan lainnya) yang
masih bergantung dari daerah lain juga menjadi penyebab.
20,0220,37
Sumber: BPS, diolah
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
6,50 triliun
I II III IV I II III IV I II
2013 2014 2015
Grafik 1.3. PDRB (ADHB) dan Pertumbuhan PDRB Tahunan Provinsi NTT dibanding Nasional (Triwulanan)
5,13
5,04
PDRB NTT (TRILIUN) NTT (%YOY) NASIONAL (%YOY)
III IV10
12
14
16
18
20
22
Sumber: BPS, diolah
NAS NTT NTB BALI NAS NTT NTB BALI
QTQ YOY
Grafik 1.4. PDRB dan Pertumbuhan PDRB Provinsi NTT, Bali, NTB dan Nasional (Triwulanan)
20,3726,13
46,23
2,945PDRB ADHB(triliun)
NTT NTB BALI NAS
-1,83
0,21,38
5,04 5,13
11,98
5,96
-8,76
1.2 PERKEMBANGAN EKONOMI SISI PENGGUNAAN
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 20152
Komponen Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) menunjukkan adanya
peningkatan yang cukup tinggi sebesar 20,9% (yoy), lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2014
(1,7%-yoy). Peningkatan konsumsi lembaga non profit diperkirakan didorong oleh adanya penyelenggaraan pemilu
serentak di 9 Kabupaten di Provinsi NTT. Pembentukan tim sukses dan lembaga independen pengawas pemilu menjadi
beberapa hal yang mendorong peningkatan konsumsi LNPRT. .
1.2.2 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)/ Investasi
Pertumbuhan investasi/PMTB di NTT pada triwulan IV-2015 mengalami kenaikan sebesar 5,7% (yoy) yang
diperkirakan berasal dari investasi Pemerintah. Dari data realisasi belanja modal pemerintah, terjadi peningkatan
cukup signifikan dari Rp 2,9 triliun (triwulan III) menjadi Rp 9,3 triliun (triwulan IV). Peningkatan terutama berasal dari
realisasi belanja modal APBN yang meningkat sekitar Rp 3,4 triliun pada rentang triwulan III dan triwulan IV. Peningkatan
belanja APBN diperkirakan didorong pula oleh penyelesaian pembayaran untuk beberapa proyek besar yang ada di NTT,
diantaranya pembangunan bendungan, pembangunan jaringan irigasi, rehabilitasi/pembangunan jalan dan jembatan,
serta peningkatan kapasitas bandara dan pelabuhan. Selain itu, telah pula dilakukan groundbreaking pembangunan
Waduk Rotiklot di Kab. Belu oleh Presiden Jokowi dan proyek swasta berupa pembangunan Independent Power Plant (IPP)
Pembangkit Listrik Tenaga Surya dengan kapasitas 5 MWp di Desa Oelpuah, Kec. Kupang Tengah, Kab. Kupang dengan
total investasi USD 11,2 Juta pada akhir Desember 2015. Proyek lainnya adalah pembangunan gedung pemerintahan
(Kantor Gubernur NTT) dan proyek-proyek swasta, seperti pembangunan area perbelanjaan.
Peningkatan investasi juga terlihat dari data realisasi investasi BKPM dan Penjualan Semen. Berdasarkan data
BKPM, pada triwulan-IV 2015 telah terealisasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar US$ 31,34 juta atau meningkat
307% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun 2014, serta peningkatan Penanaman Modal Dalam Negeri yang
menunjukkan realisasi hingga Rp 1,29 triliun. Penjualan semen juga mengalami peningkatan sebesar 11,3% (yoy)
dibanding tahun sebelumnya..
Dari data sistem pembayaran non tunai juga terlihat adanya peningkatan perputaran uang. Data kliring
menunjukkan adanya perputaran uang mencapai Rp 3 triliun pada triwulan IV 2015 atau meningkat 152,5% (yoy)
dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu dari indikator perbankan, pertumbuhan kredit modal
kerja sebesar 13,2% (yoy) dan kredit investasi sebesar 5,2% (yoy) cenderung lebih lambat dibandingkan periode yang
sama pada tahun sebelumnya. Namun dengan angka pertumbuhan yang masih cukup baik menunjukkan adanya
perkembangan kegiatan investasi di NTT.
Grafik 1.11 Realisasi Investasi Modal Asing & Penanaman Modal Dalam Negeri
Sumber : BKPM, diolah
PROYEK PMA (JUTA US$) PROYEK PMDN (MILIAR RP)
PMA (%YOY) PMDN (%YOY)
I II III IV I II III IV I II III IV I II2012 2013 2014 2015
III IV-400%
-200%
0%
200%
400%
600%
800%
1000%
1200%
1400%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Grafik 1.12. Realisasi Konsumsi Semen Provinsi NTT
Sumber : Asosiasi Semen Indonesia, diolah
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
-
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
I II III IV I II III IV I II
2013 2014 2015
III
RIBU TON YOY QTQ
IV
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 2015 5
Grafik 1.10. Penyaluran Kredit Konsumsi
Sumber : Cognos Bank Indonesia, diolah
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
I II III IV I II III IV I II
2013 2014 2015
triliun
II0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
KONSUMSI KONSUMSI (YOY) KONSUMSI (QTQ)
Grafik 1.9. Indeks Kegiatan Dunia Usaha
Sumber : SKDU Bank Indonesia, diolah
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
I II III IV I II III IV I II
2013 2014 2015
III
KEGIATAN USAHA HARGA JUAL TENAGA KERJA
IV
IV
Grafik 1.7. Indeks Tendensi Konsumen
Sumber : BPS, diolah
80
85
90
95
100
105
110
115
I II III IV I II III IV I II III
2013 2014 2015
ITK PENDAPATAN RT PROYEKSI ITK
indeks
Grafik 1.8. Perkembangan Konsumsi Listrik Rumah Tangga
Sumber : PT PLN, diolah
KONSUMSI (RIBU KWH) GROWTH (QTQ) GROWTH (YOY)
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
I II III IV I II III IV I II III IV I II
2012 2013 2014 2015
IIIIV IV
Grafik 1.5. Indeks Penjualan Riil Eceran Tw IV 2015
Sumber : SPE Bank Indonesia, diolah
I II III IV I II III IV I II III IV
2013 2014 2015
INDEKS PENJUALAN RIIL PERT IPR (%QTQ) PERT EKONOMI (%YOY)
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
-
20
40
60
80
100
120
140
160
Grafik 1.6. Pertumbuhan Triwulanan Penjualan Eceran
Sumber : SPE Bank Indonesia, diolah
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
I II III IV I II III IV
2014 2015
BAHAN KONSTRUKSI
PERLENGKAPAN RUMAH TANGGASUKU CADANG
BARANG KERAJINAN
MAKANAN DAN TEMBAKAUPAKAIAN DAN PERLENGKAPANNYA BAHAN BAKARTOTAL
Peningkatan konsumsi masyarakat juga telihat dari Indeks Tendensi Konsumen (ITK) yang menunjukkan
peningkatan. Tingkat kepercayaan masyarakat yang ditunjukkan oleh ITK juga mengalami peningkatan seiring
pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Sementara itu, konsumsi listrik rumah tangga pada triwulan-IV 2015 mengalami
peningkatan sebesar 5,9% (yoy) atau 7,9% (qtq) yang diperkirakan disebabkan oleh kembali normalnya pasokan listrik
menjelang perayaan natal dan tahun baru serta dua even berskala nasional di kota Kupang, yaitu Perayaan Hari
Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) dan Natal Bersama pada bulan Desember 2015. Di sisi lain, Indeks Kegiatan Usaha
dari hasil Survei Bank Indonesia menunjukkan adanya peningkatan untuk indikator kegiatan usaha dan tenaga kerja yang
sesuai dengan pertumbuhan positif konsumsi rumah tangga. Sementara dari indikator perbankan penyaluran kredit
konsumsi pada triwulan IV mencapai Rp 12,3 triliuan atau tumbuh positif sebesar 4% (qtq) dan secara tahunan tumbuh
sebesar 15,6% (yoy).
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 20154
Komponen Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) menunjukkan adanya
peningkatan yang cukup tinggi sebesar 20,9% (yoy), lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2014
(1,7%-yoy). Peningkatan konsumsi lembaga non profit diperkirakan didorong oleh adanya penyelenggaraan pemilu
serentak di 9 Kabupaten di Provinsi NTT. Pembentukan tim sukses dan lembaga independen pengawas pemilu menjadi
beberapa hal yang mendorong peningkatan konsumsi LNPRT. .
1.2.2 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)/ Investasi
Pertumbuhan investasi/PMTB di NTT pada triwulan IV-2015 mengalami kenaikan sebesar 5,7% (yoy) yang
diperkirakan berasal dari investasi Pemerintah. Dari data realisasi belanja modal pemerintah, terjadi peningkatan
cukup signifikan dari Rp 2,9 triliun (triwulan III) menjadi Rp 9,3 triliun (triwulan IV). Peningkatan terutama berasal dari
realisasi belanja modal APBN yang meningkat sekitar Rp 3,4 triliun pada rentang triwulan III dan triwulan IV. Peningkatan
belanja APBN diperkirakan didorong pula oleh penyelesaian pembayaran untuk beberapa proyek besar yang ada di NTT,
diantaranya pembangunan bendungan, pembangunan jaringan irigasi, rehabilitasi/pembangunan jalan dan jembatan,
serta peningkatan kapasitas bandara dan pelabuhan. Selain itu, telah pula dilakukan groundbreaking pembangunan
Waduk Rotiklot di Kab. Belu oleh Presiden Jokowi dan proyek swasta berupa pembangunan Independent Power Plant (IPP)
Pembangkit Listrik Tenaga Surya dengan kapasitas 5 MWp di Desa Oelpuah, Kec. Kupang Tengah, Kab. Kupang dengan
total investasi USD 11,2 Juta pada akhir Desember 2015. Proyek lainnya adalah pembangunan gedung pemerintahan
(Kantor Gubernur NTT) dan proyek-proyek swasta, seperti pembangunan area perbelanjaan.
Peningkatan investasi juga terlihat dari data realisasi investasi BKPM dan Penjualan Semen. Berdasarkan data
BKPM, pada triwulan-IV 2015 telah terealisasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar US$ 31,34 juta atau meningkat
307% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun 2014, serta peningkatan Penanaman Modal Dalam Negeri yang
menunjukkan realisasi hingga Rp 1,29 triliun. Penjualan semen juga mengalami peningkatan sebesar 11,3% (yoy)
dibanding tahun sebelumnya..
Dari data sistem pembayaran non tunai juga terlihat adanya peningkatan perputaran uang. Data kliring
menunjukkan adanya perputaran uang mencapai Rp 3 triliun pada triwulan IV 2015 atau meningkat 152,5% (yoy)
dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu dari indikator perbankan, pertumbuhan kredit modal
kerja sebesar 13,2% (yoy) dan kredit investasi sebesar 5,2% (yoy) cenderung lebih lambat dibandingkan periode yang
sama pada tahun sebelumnya. Namun dengan angka pertumbuhan yang masih cukup baik menunjukkan adanya
perkembangan kegiatan investasi di NTT.
Grafik 1.11 Realisasi Investasi Modal Asing & Penanaman Modal Dalam Negeri
Sumber : BKPM, diolah
PROYEK PMA (JUTA US$) PROYEK PMDN (MILIAR RP)
PMA (%YOY) PMDN (%YOY)
I II III IV I II III IV I II III IV I II2012 2013 2014 2015
III IV-400%
-200%
0%
200%
400%
600%
800%
1000%
1200%
1400%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Grafik 1.12. Realisasi Konsumsi Semen Provinsi NTT
Sumber : Asosiasi Semen Indonesia, diolah
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
-
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
I II III IV I II III IV I II
2013 2014 2015
III
RIBU TON YOY QTQ
IV
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 2015 5
Grafik 1.10. Penyaluran Kredit Konsumsi
Sumber : Cognos Bank Indonesia, diolah
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
I II III IV I II III IV I II
2013 2014 2015
triliun
II0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
KONSUMSI KONSUMSI (YOY) KONSUMSI (QTQ)
Grafik 1.9. Indeks Kegiatan Dunia Usaha
Sumber : SKDU Bank Indonesia, diolah
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
I II III IV I II III IV I II
2013 2014 2015
III
KEGIATAN USAHA HARGA JUAL TENAGA KERJA
IV
IV
Grafik 1.7. Indeks Tendensi Konsumen
Sumber : BPS, diolah
80
85
90
95
100
105
110
115
I II III IV I II III IV I II III
2013 2014 2015
ITK PENDAPATAN RT PROYEKSI ITK
indeks
Grafik 1.8. Perkembangan Konsumsi Listrik Rumah Tangga
Sumber : PT PLN, diolah
KONSUMSI (RIBU KWH) GROWTH (QTQ) GROWTH (YOY)
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
I II III IV I II III IV I II III IV I II
2012 2013 2014 2015
IIIIV IV
Grafik 1.5. Indeks Penjualan Riil Eceran Tw IV 2015
Sumber : SPE Bank Indonesia, diolah
I II III IV I II III IV I II III IV
2013 2014 2015
INDEKS PENJUALAN RIIL PERT IPR (%QTQ) PERT EKONOMI (%YOY)
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
-
20
40
60
80
100
120
140
160
Grafik 1.6. Pertumbuhan Triwulanan Penjualan Eceran
Sumber : SPE Bank Indonesia, diolah
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
I II III IV I II III IV
2014 2015
BAHAN KONSTRUKSI
PERLENGKAPAN RUMAH TANGGASUKU CADANG
BARANG KERAJINAN
MAKANAN DAN TEMBAKAUPAKAIAN DAN PERLENGKAPANNYA BAHAN BAKARTOTAL
Peningkatan konsumsi masyarakat juga telihat dari Indeks Tendensi Konsumen (ITK) yang menunjukkan
peningkatan. Tingkat kepercayaan masyarakat yang ditunjukkan oleh ITK juga mengalami peningkatan seiring
pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Sementara itu, konsumsi listrik rumah tangga pada triwulan-IV 2015 mengalami
peningkatan sebesar 5,9% (yoy) atau 7,9% (qtq) yang diperkirakan disebabkan oleh kembali normalnya pasokan listrik
menjelang perayaan natal dan tahun baru serta dua even berskala nasional di kota Kupang, yaitu Perayaan Hari
Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) dan Natal Bersama pada bulan Desember 2015. Di sisi lain, Indeks Kegiatan Usaha
dari hasil Survei Bank Indonesia menunjukkan adanya peningkatan untuk indikator kegiatan usaha dan tenaga kerja yang
sesuai dengan pertumbuhan positif konsumsi rumah tangga. Sementara dari indikator perbankan penyaluran kredit
konsumsi pada triwulan IV mencapai Rp 12,3 triliuan atau tumbuh positif sebesar 4% (qtq) dan secara tahunan tumbuh
sebesar 15,6% (yoy).
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 20154
EKSPOR IMPOR NET EKSPOR
Grafik 1.17. Ekspor Impor Antar Negara
Sumber : Cognos Bank Indonesia, diolah
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9
11
13 Juta USD
I II III IV I II III IV I II
2013 2014 2015
III IV
USA THAILAND INDIA JAPAN RRC TIMOR LESTE
Grafik 1.18. Negara Tujuan Ekspor NTT
Sumber : Cognos Bank Indonesia, diolah
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00 Juta USD
I II III IV I III II III IV I II III IV
2012 2014 20152013
III IV
Pertumbuhan ekonomi secara sektoral pada tahun 2015 sebesar 5,02%(yoy) didorong oleh sektor Administrasi
Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib serta sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi
Mobil dan Sepeda Motor. Secara tahunan pertumbuhan sektor Administrasi Pemerintahan mencapai 7,1% (yoy) yang
terutama didorong oleh peningkatan realisasi belanja pegawai, barang dan jasa serta yang mencapai 11,7% (yoy) atau
meningkat sebesar Rp 1,8 triliun tahun 2014. Adanya tambahan anggaran dana desa juga turut mendorong peningkatan.
Sementara itu pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran mencapai 6,1% (yoy) terutama disebabkan oleh
dorongan konsumsi masyarakat di akhir tahun seiring perayaan natal dan tahun baru, serta musim liburan sekolah.
Adanya perayaan Hari Kesetiakawanan Sosial (HKSN) dan Perayaan Natal Bersama juga turut mendorong peningkatan
sektor perdagangan di NTT.
Sementara itu, pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV sebesar 5,13% (yoy) didorong oleh sektor Administrasi
Pemerintahan, sektor Perdagangan Besar dan Eceran serta sektor Konstruksi. Peningkatan kinerja sektor
Administrai Pemerintahan dan konstruksi diperkirakan turut didorong oleh peningkatan realisasi belanja konsumsi dan
belanja modal pemerintah. Sementara itu sektor perdagangan besar dan eceran meningkat seiring perayaan natal dan
tahun baru serta penyelenggaraan HKSN dan Natal Bersama di kota Kupang. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi NTT secara
triwulanan sebesar 0,20% (qtq) lebih didorong oleh sektor Administrasi Pemerintahan dan Jasa Pendidikan yang
disebabkan oleh pencairan Dana Bantuan Operasional Sekolah serta realisasi bantuan pemerintah kepada dunia
pendidikan, seperti bantuan tanah dan bangunan untuk sarana pendukung pembelajaran di Universitas (Universitas Nusa
Cendana, Politeknik Pertanian Negeri Kupang dan Politeknik Negeri Kupang) serta bantuan sarana prasarana pendukung
pendidikan untuk sekolah.
1.3 PERKEMBANGAN EKONOMI SISI SEKTORAL
Tabel 1.2. PDRB Provinsi NTT Berdasarkan Sektor Ekonomi Triwulan IV 2015
URAIAN
22.665.673
1.307.566
940.862
40.001
47.150
7.908.227
8.273.959
3.975.985
487.091
5.477.449
2.995.475
2.054.341
235.528
9.399.572
7.367.666
1.616.418
1.639.515
76.432.477
5.042.826
305.571
231.573
9.707
11.891
1.907.483
1.905.266
974.600
116.822
1.337.473
715.911
496.391
55.762
2.278.494
1.880.362
394.622
390.450
18.055.203
6.039.273
350.556
243.493
9.187
12.347
2.051.698
2.176.788
1.014.761
127.264
1.416.921
781.252
539.727
61.340
2.461.309
1.904.125
413.749
417.829
20.021.620
5.545.220
358.925
259.276
12.466
12.305
2.243.992
2.219.097
1.101.475
137.030
1.462.281
799.178
550.863
62.344
2.653.426
2.079.834
444.901
428.566
20.371.177
27,2
1,8
1,3
0,1
0,1
11,0
10,9
5,4
0,7
7,2
3,9
2,7
0,3
13,0
10,2
2,2
2,1
100
-9,04
0,50
5,53
9,83
-1,20
3,57
0,97
6,42
5,90
2,43
2,06
0,43
0,22
6,13
7,52
6,21
1,07
0,20
2,59
8,53
5,57
4,37
0,48
7,34
7,59
5,07
8,60
7,65
6,00
3,83
4,91
7,79
0,67
4,73
3,34
5,13
20.447.428
1.070.349
843.708
31.840
45.529
7.095.979
7.296.703
3.566.950
422.443
5.134.426
2.698.906
1.860.878
210.879
8.392.732
6.568.193
1.414.584
1.496.973
68.598.500
Sumber: BPS Provinsi NTT (diolah)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
Pertambangan dan Penggalian
Industri Pengolahan
Pengadaan Listrik dan Gas
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
Konstruksi
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
Transportasi dan Pergudangan
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
Informasi dan Komunikasi
Jasa Keuangan dan Asuransi
Real Estate
Jasa Perusahaan
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
Jasa Pendidikan
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
Jasa lainnya
PDRB
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M,N
O
P
Q
R,S,T,U
2014
2014
2015
YOY
IV
2015
IVIIIqtqBobot yoy
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 2015 7
1.2.3.1 Ekspor-Impor Antar Daerah Peningkatan aktivitas ekonomi juga terlihat dari perkembangan aktivitas bongkar muat di pelabuhan. Pada
triwulan-IV, net impor antar daerah di Provinsi NTT tumbuh sebesar 17,6% (yoy) dibanding periode yang sama pada tahun
sebelumnya atau tumbuh sebesar 6,7% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya. Apabila dilihat dari bongkar muat peti
kemas, terjadi peningkatan kegiatan sebesar 34,4% (qtq) dibandingkan triwulan-III. Di sisi lain, bongkar muat curah masih
menunjukkan defisit masuk barang ke NTT yang cukup besar. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kegiatan ekonomi
di NTT berkorelasi postif dengan pasokan barang dari daerah lain. Terbatasnya industri dan tingginya kebutuhan sumber
daya pangan di NTT menyebabkan ketergantungan dengan daerah lain masih tinggi. Beberapa komoditas impor dari
daerah lain yaitu kayu, Beras, Bahan Baku Proyek (semen,gypsum,dan aspal) serta batu-bara dan pasir besi. Sementara,
komoditas ekspor utama NTT adalah hewan (sapi dan kuda) serta semen.
1.2.3.2 Ekspor-Impor Luar Negeri Aktivitas ekspor bersih Provinsi NTT pada triwulan IV masih mengikuti perkembangan triwulan sebelumnya
yang meningkat secara tahunan. Peningkatan net ekspor NTT mencapai 94,7% (yoy) pada triwulan IV yang disebabkan
oleh nilai ekspor yang meningkat tinggi. Ekspor NTT pada triwulan IV bernilai US$ 6,6 juta dengan tujuan utama ekspor
adalah Timor Leste. Komoditas utama ekspor adalah semen dan kendaraan bermotor roda 4 dan lebih, sementara ekspor
dari sektor pertanian terutama ikan tuna/tongkol. Sementara itu, impor NTT pada triwulan IV sebesar US$ 1,4 juta dengan
komoditas impor utama adalah alat listrik serta kaca dan barang dari kaca yang berasal dari Tiongkok.
Grafik 1.16. Aktivitas Bongkar Muat
Sumber : Pelindo III, diolah
-100%
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
-80.000
-60.000
-40.000
-20.000
0
20.000
40.000
60.000
80.000
I II III IV I II III IV I II
2013 2014 2015
Ton
III
BONGKAR MUAT NET NET UNLOADING (% YOY)
-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%70%
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
I II III IV I II III IV I II
2013 2014 2015
Teus
III
Grafik 1.15. Perkembangan Peti Kemas
Sumber : Pelindo III, diolah
TEUS PERTUMBUHAN (% YOY) PERTUMBUHAN (% QTQ)
IV
Grafik 1.13. Perkembangan Kliring
Sumber : Bank Indonesia, diolah
I II III IV I II III IV
2014 2015
NILAI (RP MILIAR) PERT (%YOY)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500%Miliar
Grafik 1.14. Perkembangan Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi
Sumber : Cognos Bank Indonesia, diolah
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
I II III IV I II III IV I II
2013 2014 2015
triliun
III
MODAL KERJA INVESTASI MODAL KERJA (YOY) INVESTASI (YOY)
IV
1.2.3 Ekspor – Impor
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 20156
EKSPOR IMPOR NET EKSPOR
Grafik 1.17. Ekspor Impor Antar Negara
Sumber : Cognos Bank Indonesia, diolah
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9
11
13 Juta USD
I II III IV I II III IV I II
2013 2014 2015
III IV
USA THAILAND INDIA JAPAN RRC TIMOR LESTE
Grafik 1.18. Negara Tujuan Ekspor NTT
Sumber : Cognos Bank Indonesia, diolah
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00 Juta USD
I II III IV I III II III IV I II III IV
2012 2014 20152013
III IV
Pertumbuhan ekonomi secara sektoral pada tahun 2015 sebesar 5,02%(yoy) didorong oleh sektor Administrasi
Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib serta sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi
Mobil dan Sepeda Motor. Secara tahunan pertumbuhan sektor Administrasi Pemerintahan mencapai 7,1% (yoy) yang
terutama didorong oleh peningkatan realisasi belanja pegawai, barang dan jasa serta yang mencapai 11,7% (yoy) atau
meningkat sebesar Rp 1,8 triliun tahun 2014. Adanya tambahan anggaran dana desa juga turut mendorong peningkatan.
Sementara itu pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran mencapai 6,1% (yoy) terutama disebabkan oleh
dorongan konsumsi masyarakat di akhir tahun seiring perayaan natal dan tahun baru, serta musim liburan sekolah.
Adanya perayaan Hari Kesetiakawanan Sosial (HKSN) dan Perayaan Natal Bersama juga turut mendorong peningkatan
sektor perdagangan di NTT.
Sementara itu, pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV sebesar 5,13% (yoy) didorong oleh sektor Administrasi
Pemerintahan, sektor Perdagangan Besar dan Eceran serta sektor Konstruksi. Peningkatan kinerja sektor
Administrai Pemerintahan dan konstruksi diperkirakan turut didorong oleh peningkatan realisasi belanja konsumsi dan
belanja modal pemerintah. Sementara itu sektor perdagangan besar dan eceran meningkat seiring perayaan natal dan
tahun baru serta penyelenggaraan HKSN dan Natal Bersama di kota Kupang. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi NTT secara
triwulanan sebesar 0,20% (qtq) lebih didorong oleh sektor Administrasi Pemerintahan dan Jasa Pendidikan yang
disebabkan oleh pencairan Dana Bantuan Operasional Sekolah serta realisasi bantuan pemerintah kepada dunia
pendidikan, seperti bantuan tanah dan bangunan untuk sarana pendukung pembelajaran di Universitas (Universitas Nusa
Cendana, Politeknik Pertanian Negeri Kupang dan Politeknik Negeri Kupang) serta bantuan sarana prasarana pendukung
pendidikan untuk sekolah.
1.3 PERKEMBANGAN EKONOMI SISI SEKTORAL
Tabel 1.2. PDRB Provinsi NTT Berdasarkan Sektor Ekonomi Triwulan IV 2015
URAIAN
22.665.673
1.307.566
940.862
40.001
47.150
7.908.227
8.273.959
3.975.985
487.091
5.477.449
2.995.475
2.054.341
235.528
9.399.572
7.367.666
1.616.418
1.639.515
76.432.477
5.042.826
305.571
231.573
9.707
11.891
1.907.483
1.905.266
974.600
116.822
1.337.473
715.911
496.391
55.762
2.278.494
1.880.362
394.622
390.450
18.055.203
6.039.273
350.556
243.493
9.187
12.347
2.051.698
2.176.788
1.014.761
127.264
1.416.921
781.252
539.727
61.340
2.461.309
1.904.125
413.749
417.829
20.021.620
5.545.220
358.925
259.276
12.466
12.305
2.243.992
2.219.097
1.101.475
137.030
1.462.281
799.178
550.863
62.344
2.653.426
2.079.834
444.901
428.566
20.371.177
27,2
1,8
1,3
0,1
0,1
11,0
10,9
5,4
0,7
7,2
3,9
2,7
0,3
13,0
10,2
2,2
2,1
100
-9,04
0,50
5,53
9,83
-1,20
3,57
0,97
6,42
5,90
2,43
2,06
0,43
0,22
6,13
7,52
6,21
1,07
0,20
2,59
8,53
5,57
4,37
0,48
7,34
7,59
5,07
8,60
7,65
6,00
3,83
4,91
7,79
0,67
4,73
3,34
5,13
20.447.428
1.070.349
843.708
31.840
45.529
7.095.979
7.296.703
3.566.950
422.443
5.134.426
2.698.906
1.860.878
210.879
8.392.732
6.568.193
1.414.584
1.496.973
68.598.500
Sumber: BPS Provinsi NTT (diolah)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
Pertambangan dan Penggalian
Industri Pengolahan
Pengadaan Listrik dan Gas
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
Konstruksi
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
Transportasi dan Pergudangan
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
Informasi dan Komunikasi
Jasa Keuangan dan Asuransi
Real Estate
Jasa Perusahaan
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
Jasa Pendidikan
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
Jasa lainnya
PDRB
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M,N
O
P
Q
R,S,T,U
2014
2014
2015
YOY
IV
2015
IVIIIqtqBobot yoy
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 2015 7
1.2.3.1 Ekspor-Impor Antar Daerah Peningkatan aktivitas ekonomi juga terlihat dari perkembangan aktivitas bongkar muat di pelabuhan. Pada
triwulan-IV, net impor antar daerah di Provinsi NTT tumbuh sebesar 17,6% (yoy) dibanding periode yang sama pada tahun
sebelumnya atau tumbuh sebesar 6,7% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya. Apabila dilihat dari bongkar muat peti
kemas, terjadi peningkatan kegiatan sebesar 34,4% (qtq) dibandingkan triwulan-III. Di sisi lain, bongkar muat curah masih
menunjukkan defisit masuk barang ke NTT yang cukup besar. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kegiatan ekonomi
di NTT berkorelasi postif dengan pasokan barang dari daerah lain. Terbatasnya industri dan tingginya kebutuhan sumber
daya pangan di NTT menyebabkan ketergantungan dengan daerah lain masih tinggi. Beberapa komoditas impor dari
daerah lain yaitu kayu, Beras, Bahan Baku Proyek (semen,gypsum,dan aspal) serta batu-bara dan pasir besi. Sementara,
komoditas ekspor utama NTT adalah hewan (sapi dan kuda) serta semen.
1.2.3.2 Ekspor-Impor Luar Negeri Aktivitas ekspor bersih Provinsi NTT pada triwulan IV masih mengikuti perkembangan triwulan sebelumnya
yang meningkat secara tahunan. Peningkatan net ekspor NTT mencapai 94,7% (yoy) pada triwulan IV yang disebabkan
oleh nilai ekspor yang meningkat tinggi. Ekspor NTT pada triwulan IV bernilai US$ 6,6 juta dengan tujuan utama ekspor
adalah Timor Leste. Komoditas utama ekspor adalah semen dan kendaraan bermotor roda 4 dan lebih, sementara ekspor
dari sektor pertanian terutama ikan tuna/tongkol. Sementara itu, impor NTT pada triwulan IV sebesar US$ 1,4 juta dengan
komoditas impor utama adalah alat listrik serta kaca dan barang dari kaca yang berasal dari Tiongkok.
Grafik 1.16. Aktivitas Bongkar Muat
Sumber : Pelindo III, diolah
-100%
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
-80.000
-60.000
-40.000
-20.000
0
20.000
40.000
60.000
80.000
I II III IV I II III IV I II
2013 2014 2015
Ton
III
BONGKAR MUAT NET NET UNLOADING (% YOY)
-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%70%
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
I II III IV I II III IV I II
2013 2014 2015
Teus
III
Grafik 1.15. Perkembangan Peti Kemas
Sumber : Pelindo III, diolah
TEUS PERTUMBUHAN (% YOY) PERTUMBUHAN (% QTQ)
IV
Grafik 1.13. Perkembangan Kliring
Sumber : Bank Indonesia, diolah
I II III IV I II III IV
2014 2015
NILAI (RP MILIAR) PERT (%YOY)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500%Miliar
Grafik 1.14. Perkembangan Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi
Sumber : Cognos Bank Indonesia, diolah
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
I II III IV I II III IV I II
2013 2014 2015
triliun
III
MODAL KERJA INVESTASI MODAL KERJA (YOY) INVESTASI (YOY)
IV
1.2.3 Ekspor – Impor
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 20156
Di sisi lain, hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) di sektor pertanian menunjukkan adanya peningkatan
kegiatan usaha pada triwulan-IV 2015. Hal ini terlihat dari adanya peningkatan nilai indeks kegiatan usaha dan tenaga
kerja yang terutama disebabkan oleh adanya panen di sektor pertanian (jagung) dan perkebunan (jambu mete).
Sementara itu penurunan indeks harga jual diperkirakan disebabkan oleh peningkatan suplai hasil pertanian yang
menurunkan harga jual. Di sisi lain, indikator kredit pertanian menunjukkan adanya perlambatan -0,6% (qtq) yang
diperkirakan terjadi akibat mulai menurunnya jumlah kredit petani yang telah dilunasi seiring masa panen.
Beberapa permasalahan yang dapat menghambat perkembangan sektor pertanian terutama berasal dari
faktor alam. Dari sisi sarana dan prasarana, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan
Umum serta Pemerintah Daerah telah melakukan upaya-upaya dalam peningkatan produksi pertanian, diantaranya:
pembangunan bendungan, jaringan irigasi, bibit, benih dan sarana produksi. Pada tahun 2015, Pemerintah Provinsi NTT
juga telah mendapatkan tambahan dana untuk Upaya Khusus (Upsus) Padi, Jagung dan Kedelai sebesar Rp 319 miliar
untuk bantuan perbaikan irigasi, bantuan saprodi (traktor & hand tractor), combine harvester dan bantuan lainnya. Namun
yang perlu menjadi perhatian adalah adanya ancaman El Nino yang memperpanjang musim kemarau, sehingga dapat
menghambat masa tanam pertanian. Selain itu, koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga perlu
untuk ditingkatkan supaya program-program yang dijalankan dapat saling terkait bermanfaat maksimal bagi masyarakat
sekitar (cth. pembangunan jaringan tersier, embung dan irigasi).
1.3.2 Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
Secara tahunan, pertumbuhan sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib pada
triwulan IV 2015 meningkat dibandingkan periode sebelumnya maupun triwulan-IV 2014. Pertumbuhan sektor
Administrasi Pemerintahan pada triwulan IV mencapai 7,79% (yoy) atau meningkat dibandingkan triwulan III yang sebesar
6,79% (yoy). Secara triwulanan pertumbuhan juga cukup tinggi sebesar 6,13% (qtq). Peningkatan turut didorong oleh
peningkatan realisasi belanja pegawai, barang dan jasa serta hibah sebesar 61,2% (qtq) atau sebesar Rp 6,7 triliun pada
triwulan IV. Peningkatan tersebut diperkirakan disebabkan oleh selesainya proses pembayaran lelang kegiatan barang dan
jasa dan peningkatan realisasi dana hibah seiring penyelenggaraan pemilu di 9 (sembilan) Kabupaten/Kota dan penyaluran
dana desa ke daerah. Realisasi belanja konsumsi sendiri mengalami peningkatan sebesar 16,3% (yoy) atau Rp 23,3 triliun
pada tahun 2015 dibandingkan tahun 2014 yang sebesar Rp 20,1 triliun.
I II III IV I II
2014 2015
-40,0
-30,0
-20,0
-10,0
0,0
10,0
20,0
30,0
I II III IV
2013
III
Grafik 1.22. Perkembangan SKDU Pertanian
Sumber : SKDU Bank Indonesia, diolah
HARGA JUAL TENAGA KERJAKEGIATAN USAHA
IV
PERTANIAN, PERBURUAN DAN KEHUTANAN PERTANIAN (%YOY) PERTANIAN (%QTQ)
Grafik 1.23. Perkembangan Kredit Pertanian
Sumber : Cognos Bank Indonesia, diolah
-200%
-100%
0%
100%
200%
300%
400%
500%
600%
700%
0
50
100
150
200
250
I II III IV I II III IV I II
2013 2014 2015
Milyar Rp
III IV
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 2015 9
1.3.1 Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
Sektor pertanian secara tahunan mengalami pertumbuhan yang stabil pada triwulan IV, namun secara
triwulanan mengalami perlambatan. Pertumbuhan sektor Pertanian pada triwulan IV mencapai 2,6% (yoy) cukup
stabil dibandingkan triwulan III (2,6%-yoy), namun secara triwulanan pertumbuhan sektor pertanian tercatat menurun
sebesar -9,04% (qtq). Peningkatan secara tahunan ditengarai turut didorong oleh peningkatan produksi tanaman bahan
makanan yang terindikasi dari Angka Ramalan (ARAM) II – BPS yang menunjukkan peningkatan produksi padi sebesar
14,2% atau 943.020 Gabah Kering Giling (GKG), serta produksi jagung sebesar 6,74% (yoy) atau 690.710 ton juga turut
menjadi pendorong pertumbuhan secara tahunan. Peningkatan ini juga terlihat dari indeks nilai tukar petani (NTP) yang
menunjukkan kenaikan dari 102,21 (tw-III) menjadi 103,19 (tw-IV) yang terutama didorong peningkatan indeks yang
diterima dari sektor tanaman bahan makanan dan perkebunan rakyat.
Secara triwulanan, sektor pertanian mengalami penurunan sebesar -9,04% (qtq). Penurunan diperkirakan terjadi
karena faktor musiman, yaitu adanya penurunan produksi perikanan akibat kondisi cuaca yang kurang baik pada rentang
triwulan IV. Selain itu, penurunan pada pengiriman hewan ternak, terutama sapi juga menjadi penyebab lainnya. Hal ini
terkonfirmasi adanya kenaikan harga yang cukup tinggi pada beberapa komoditas ikan yaitu ikan kembung dan tongkol,
selain itu dari hasil liasion disebutkan pula bahwa komoditas ikan tuna cenderung menurun pada akhir triwulan IV hingga
awal triwulan I dan akan kembali meningkat pada bulan Maret. Perkembangan pengiriman ternak tersebut didasarkan
pada data Pelindo III yang menunjukkan adanya penurunan pengiriman ternak dari 9.872 ekor (tw III) menjadi 5.324 ekor
(tw IV) atau menurun sebesar -46,1% (qtq) namun apabila dibandingkan tw IV-2014 terjadi peningkatan sebesar 51,6%
(yoy). Hal ini juga terindikasi dari data pengiriman sapi dari dinas peternakan yang menunjukkan adanya penurunan
pengiriman sapi dari 24.402 ekor pada triwulan III 2015 menjadi 8.524 ekor pada triwulan IV 2015 namun meningkat
sebesar 9,03% (yoy) apabila dibandingkan pengiriman sapi pada periode sama tahun 2014 yang sebanyak 7.818 ekor.
Trend yang sama juga terjadi pada tahun 2014 yang menunjukkan penurunan pengiriman pada triwulan-IV. Penurunan ini
diperkirakan terjadi akibat kuota pengiriman sapi yang sudah mulai terpenuhi di akhir tahun.
Grafik 1.19. Perkembangan Nilai Tukar Petani
99
100
101
102
103
104
80
100
120
140
160
180
95
96
97
98
0
20
40
60
I II III IV I II III IV I II III IV I II
2012 2013 2014 2015
III
IT IB NTP - AXIS KANAN
Sumber : BPS, diolah
IV
Grafik 1.20. Data Pengiriman Hewan
-100%
-50%
0%
50%
100%
150%
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
I II III IV IVI II
2013 2015
III
Sumber : PT Pelindo III, diolah
I II III IV
2013
PENGIRIMAN TERNAK BONGKAR PERT (%YOY) PERT (%QTQ)HEWAN
Grafik 1.21. Data Pengeluaran Ternak
Sumber : Dinas Peternakan, diolah
I II III IV I II
2014 2015
EKOR
III IV0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
SAPI TREND SAPIKERBAU KUDA
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 20158
Di sisi lain, hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) di sektor pertanian menunjukkan adanya peningkatan
kegiatan usaha pada triwulan-IV 2015. Hal ini terlihat dari adanya peningkatan nilai indeks kegiatan usaha dan tenaga
kerja yang terutama disebabkan oleh adanya panen di sektor pertanian (jagung) dan perkebunan (jambu mete).
Sementara itu penurunan indeks harga jual diperkirakan disebabkan oleh peningkatan suplai hasil pertanian yang
menurunkan harga jual. Di sisi lain, indikator kredit pertanian menunjukkan adanya perlambatan -0,6% (qtq) yang
diperkirakan terjadi akibat mulai menurunnya jumlah kredit petani yang telah dilunasi seiring masa panen.
Beberapa permasalahan yang dapat menghambat perkembangan sektor pertanian terutama berasal dari
faktor alam. Dari sisi sarana dan prasarana, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan
Umum serta Pemerintah Daerah telah melakukan upaya-upaya dalam peningkatan produksi pertanian, diantaranya:
pembangunan bendungan, jaringan irigasi, bibit, benih dan sarana produksi. Pada tahun 2015, Pemerintah Provinsi NTT
juga telah mendapatkan tambahan dana untuk Upaya Khusus (Upsus) Padi, Jagung dan Kedelai sebesar Rp 319 miliar
untuk bantuan perbaikan irigasi, bantuan saprodi (traktor & hand tractor), combine harvester dan bantuan lainnya. Namun
yang perlu menjadi perhatian adalah adanya ancaman El Nino yang memperpanjang musim kemarau, sehingga dapat
menghambat masa tanam pertanian. Selain itu, koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga perlu
untuk ditingkatkan supaya program-program yang dijalankan dapat saling terkait bermanfaat maksimal bagi masyarakat
sekitar (cth. pembangunan jaringan tersier, embung dan irigasi).
1.3.2 Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
Secara tahunan, pertumbuhan sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib pada
triwulan IV 2015 meningkat dibandingkan periode sebelumnya maupun triwulan-IV 2014. Pertumbuhan sektor
Administrasi Pemerintahan pada triwulan IV mencapai 7,79% (yoy) atau meningkat dibandingkan triwulan III yang sebesar
6,79% (yoy). Secara triwulanan pertumbuhan juga cukup tinggi sebesar 6,13% (qtq). Peningkatan turut didorong oleh
peningkatan realisasi belanja pegawai, barang dan jasa serta hibah sebesar 61,2% (qtq) atau sebesar Rp 6,7 triliun pada
triwulan IV. Peningkatan tersebut diperkirakan disebabkan oleh selesainya proses pembayaran lelang kegiatan barang dan
jasa dan peningkatan realisasi dana hibah seiring penyelenggaraan pemilu di 9 (sembilan) Kabupaten/Kota dan penyaluran
dana desa ke daerah. Realisasi belanja konsumsi sendiri mengalami peningkatan sebesar 16,3% (yoy) atau Rp 23,3 triliun
pada tahun 2015 dibandingkan tahun 2014 yang sebesar Rp 20,1 triliun.
I II III IV I II
2014 2015
-40,0
-30,0
-20,0
-10,0
0,0
10,0
20,0
30,0
I II III IV
2013
III
Grafik 1.22. Perkembangan SKDU Pertanian
Sumber : SKDU Bank Indonesia, diolah
HARGA JUAL TENAGA KERJAKEGIATAN USAHA
IV
PERTANIAN, PERBURUAN DAN KEHUTANAN PERTANIAN (%YOY) PERTANIAN (%QTQ)
Grafik 1.23. Perkembangan Kredit Pertanian
Sumber : Cognos Bank Indonesia, diolah
-200%
-100%
0%
100%
200%
300%
400%
500%
600%
700%
0
50
100
150
200
250
I II III IV I II III IV I II
2013 2014 2015
Milyar Rp
III IV
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 2015 9
1.3.1 Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
Sektor pertanian secara tahunan mengalami pertumbuhan yang stabil pada triwulan IV, namun secara
triwulanan mengalami perlambatan. Pertumbuhan sektor Pertanian pada triwulan IV mencapai 2,6% (yoy) cukup
stabil dibandingkan triwulan III (2,6%-yoy), namun secara triwulanan pertumbuhan sektor pertanian tercatat menurun
sebesar -9,04% (qtq). Peningkatan secara tahunan ditengarai turut didorong oleh peningkatan produksi tanaman bahan
makanan yang terindikasi dari Angka Ramalan (ARAM) II – BPS yang menunjukkan peningkatan produksi padi sebesar
14,2% atau 943.020 Gabah Kering Giling (GKG), serta produksi jagung sebesar 6,74% (yoy) atau 690.710 ton juga turut
menjadi pendorong pertumbuhan secara tahunan. Peningkatan ini juga terlihat dari indeks nilai tukar petani (NTP) yang
menunjukkan kenaikan dari 102,21 (tw-III) menjadi 103,19 (tw-IV) yang terutama didorong peningkatan indeks yang
diterima dari sektor tanaman bahan makanan dan perkebunan rakyat.
Secara triwulanan, sektor pertanian mengalami penurunan sebesar -9,04% (qtq). Penurunan diperkirakan terjadi
karena faktor musiman, yaitu adanya penurunan produksi perikanan akibat kondisi cuaca yang kurang baik pada rentang
triwulan IV. Selain itu, penurunan pada pengiriman hewan ternak, terutama sapi juga menjadi penyebab lainnya. Hal ini
terkonfirmasi adanya kenaikan harga yang cukup tinggi pada beberapa komoditas ikan yaitu ikan kembung dan tongkol,
selain itu dari hasil liasion disebutkan pula bahwa komoditas ikan tuna cenderung menurun pada akhir triwulan IV hingga
awal triwulan I dan akan kembali meningkat pada bulan Maret. Perkembangan pengiriman ternak tersebut didasarkan
pada data Pelindo III yang menunjukkan adanya penurunan pengiriman ternak dari 9.872 ekor (tw III) menjadi 5.324 ekor
(tw IV) atau menurun sebesar -46,1% (qtq) namun apabila dibandingkan tw IV-2014 terjadi peningkatan sebesar 51,6%
(yoy). Hal ini juga terindikasi dari data pengiriman sapi dari dinas peternakan yang menunjukkan adanya penurunan
pengiriman sapi dari 24.402 ekor pada triwulan III 2015 menjadi 8.524 ekor pada triwulan IV 2015 namun meningkat
sebesar 9,03% (yoy) apabila dibandingkan pengiriman sapi pada periode sama tahun 2014 yang sebanyak 7.818 ekor.
Trend yang sama juga terjadi pada tahun 2014 yang menunjukkan penurunan pengiriman pada triwulan-IV. Penurunan ini
diperkirakan terjadi akibat kuota pengiriman sapi yang sudah mulai terpenuhi di akhir tahun.
Grafik 1.19. Perkembangan Nilai Tukar Petani
99
100
101
102
103
104
80
100
120
140
160
180
95
96
97
98
0
20
40
60
I II III IV I II III IV I II III IV I II
2012 2013 2014 2015
III
IT IB NTP - AXIS KANAN
Sumber : BPS, diolah
IV
Grafik 1.20. Data Pengiriman Hewan
-100%
-50%
0%
50%
100%
150%
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
I II III IV IVI II
2013 2015
III
Sumber : PT Pelindo III, diolah
I II III IV
2013
PENGIRIMAN TERNAK BONGKAR PERT (%YOY) PERT (%QTQ)HEWAN
Grafik 1.21. Data Pengeluaran Ternak
Sumber : Dinas Peternakan, diolah
I II III IV I II
2014 2015
EKOR
III IV0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
SAPI TREND SAPIKERBAU KUDA
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 20158
Grafik 1.30 Perkembangan Penumpang Bandara
Sumber : BPS, diolah
2013 2014 2015
Ribu orang
I III II III IV I II III IV-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
II
27%
PENUMPANG PERT (%QTQ) PERT (%YOY)
IV0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
8,8%
Sumber : BPS, diolah
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
10
20
30
40
50
60
Ribu orang
I II III IV I II2013 2014 2015
I II III IV III
49,8%
20,5%
TAMU HOTEL PERT (%QTQ) PERT (%YOY)
Grafik 1.29. Perkembangan Tamu Hotel
IV
70
1.3.4 Sektor-sektor Lainnya
Sektor konstruksi memiliki pertumbuhan sebesar 7,3% (yoy) dan merupakan salah satu sektor yang mampu
tumbuh cukup tinggi pada triwulan IV 2015. Peningkatan kegiatan proyek pemerintah di akhir tahun, berupa sarana
bendungan, irigasi, jalan, dermaga, fasilitas bandara dan gedung pemerintahan menjadi beberapa faktor pendorong
utama. Peningkatan kegiatan proyek juga terindikasi dari adanya kelangkaan semen yang sempat terjadi di akhir tahun
serta banyaknya kegiatan proyek yang akhirnya belum selesai dan terpaksa meminta dispensasi penyelesaian proyek
selama 50 hari di tahun 2016.
Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum pada triwulan-IV 2015 mengalami pertumbuhan hingga
mencapai 8,6% (yoy). Peningkatan jumlah okupansi hotel diperkirakan didorong pula oleh adanya 2 kegiatan bertaraf
nasional di kota Kupang, yaitu Kegiatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) dan Perayaan Natal Bersama yang
dihadiri oleh Presiden Jokowi. Selain itu, adanya kegiatan-kegiatan rapat dan sosialisasi oleh Pemerintah di hotel juga
menjadi pendorong peningkatan lainnya. Hal ini terindikasi dari peningkatan jumlah tamu hotel yang mencapai 61.245
orang pada triwulan IV-2015 atau meningkat sebesar 49,8%(yoy) apabila dibandingkan tahun 2014. Peningkatan juga
terjadi pada indikator jumlah penumpang di bandara yang tercatat sebesar 778.721 orang atau meningkat sebesar 27%
(yoy) dibandingkan tahun sebelumnya.
Sektor transportasi dan pergudangan tercatat mengalami peningkatan sebesar 5,07% (yoy). Peningkatan terlihat dari
adanya penambahan transportasi hewan melalui kapal KM. Camara Nusantara I yang melayani pengiriman ternak dari
Jakarta melalui Cirebon, Semarang, Surabaya, NTB dan NTT. Selain itu adanya penambahan kapal perintis oleh PT. Pelni
yang melayani rute intra dan keluar NTT juga diperkirakan menyebabkan kenaikan lainnya. Sektor Jasa Pendidikan tumbuh
Grafik 1.28. Perkembangan Kredit Sektor Perdagangan
Sumber : Cognos Bank Indonesia, diolah
PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN PERT (%YOY) PERT (%QTQ)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
I II III IV I II III IV I II
triliun
2013 2014 2015III
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 2015 11
Sementara itu, perkembangan yang sama juga terlihat pada indikator simpanan pemerintah di perbankan yang
mengalami penurunan hingga mencapai -65,4% (qtq) pada triwulan IV atau sebesar Rp 2,64 triliun dibandingkan triwulan
IV yang sebesar Rp 7,64 triliun. Secara tahunan dana pemerintah juga mengalami penurunan sebesar -6,4% (yoy) yang
menunjukkan adanya dorongan realisasi anggaran yang sangat tinggi oleh pemerintah di akhir tahun.
1.3.3 Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
Pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor pada triwulan-IV 2015
mengalami trend peningkatan di akhir tahun. Pada triwulan IV tercatat pertumbuhan sektor perdagangan mencapai
7,6% (yoy) atau meningkat dibandingkan triwulan III yang sebesar 5,8% (yoy). Peningkatan terutama terjadi akibat
adanya liburan sekolah, momen natal dan tahun baru, selain itu adanya perayaan HKSN dan Natal Bersama di Kota Kupang
juga turut mendorong peningkatan. Dari sisi pendapatan masyarakat, adanya dorongan proyek pemerintah di akhir tahun
dan panen komoditas pertanian turut membuka lapangan kerja baru yang dapat menopang konsumsi masyarakat di akhir
tahun.
Berdasarkan indikator Survei Kegiatan Dunia Usadah (SKDU) terlihat adanya peningkatan pada triwulan IV.
Indikator SKDU menunjukkan adanya peningkatan pada indikator kegiatan usaha dan tenaga kerja yang menggambarkan
bahwa terjadi peningkatan geliat ekonomi pada triwulan IV. Selain itu, berdasarkan survei Konsumen, terjadi pula
kenaikan pada indikator Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi
Konsumen (IEK). Dari sisi kredit, kredit perdagangan hingga akhir triwulan IV-2015 mencapai Rp 5,08 triliun atau tumbuh
sebesar 14,1% (yoy). Sementara secara triwulanan, kredit perdagangan triwulan-IV tumbuh sebesar 4,4% (qtq)
meningkat dibandingkan triwulan III yang sebesar 2,1% (qtq).
Grafik 1.26. Perkembangan SKDU Sektor Perdagangan
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
2013 2014 2015
I II III IV I II III IV I II III
KEGIATAN USAHA HARGA JUAL TENAGA KERJA
Sumber : SKDU Bank Indonesia, diolah
IV
Grafik 1.27. Perkembangan Survei Konsumen
2013 2014 2015
I II III IV I II III IV I II III
INDEKS KEYAKINAN KONSUMEN (IKK) INDEKS KONDISI EKONOMI SAAT INI (IKE)INDEKS EKSPEKTASI KONSUMEN (IEK)
Sumber : SK-Bank Indonesia, diolah
IV100
120
140
160
20,109.89
23.388,55
16,3%
5
10
15
20
Grafik 1.24. Realisasi Belanja Konsumsi Pemerintah
Sumber : Biro Keuangan dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan, diolah
2014 2015
miliar Realisasi % Real
20.188,9 86,32
TOTAL BELANJA KONSUMSI PEMERINTAH PERTUMBUHAN BELANJA KONSUMSI
18000
19000
20000
21000
22000
23000
24000
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
Grafik 1.25. Perkembangan Simpanan Pemerintah di Perbankan
Sumber : Cognos Bank Indonesia, diolah
-70,0%
-50,0%
-30,0%
-10,0%
10,0%
30,0%
50,0%
70,0%
90,0%
110,0%
I II III IV I II III IV I II
2013 2014 2015
III
SIMPANAN (RP MILYAR) PERT (%YOY) PERT (%QTQ)
IV
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 201510
Grafik 1.30 Perkembangan Penumpang Bandara
Sumber : BPS, diolah
2013 2014 2015
Ribu orang
I III II III IV I II III IV-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
II
27%
PENUMPANG PERT (%QTQ) PERT (%YOY)
IV0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
8,8%
Sumber : BPS, diolah
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
10
20
30
40
50
60
Ribu orang
I II III IV I II2013 2014 2015
I II III IV III
49,8%
20,5%
TAMU HOTEL PERT (%QTQ) PERT (%YOY)
Grafik 1.29. Perkembangan Tamu Hotel
IV
70
1.3.4 Sektor-sektor Lainnya
Sektor konstruksi memiliki pertumbuhan sebesar 7,3% (yoy) dan merupakan salah satu sektor yang mampu
tumbuh cukup tinggi pada triwulan IV 2015. Peningkatan kegiatan proyek pemerintah di akhir tahun, berupa sarana
bendungan, irigasi, jalan, dermaga, fasilitas bandara dan gedung pemerintahan menjadi beberapa faktor pendorong
utama. Peningkatan kegiatan proyek juga terindikasi dari adanya kelangkaan semen yang sempat terjadi di akhir tahun
serta banyaknya kegiatan proyek yang akhirnya belum selesai dan terpaksa meminta dispensasi penyelesaian proyek
selama 50 hari di tahun 2016.
Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum pada triwulan-IV 2015 mengalami pertumbuhan hingga
mencapai 8,6% (yoy). Peningkatan jumlah okupansi hotel diperkirakan didorong pula oleh adanya 2 kegiatan bertaraf
nasional di kota Kupang, yaitu Kegiatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) dan Perayaan Natal Bersama yang
dihadiri oleh Presiden Jokowi. Selain itu, adanya kegiatan-kegiatan rapat dan sosialisasi oleh Pemerintah di hotel juga
menjadi pendorong peningkatan lainnya. Hal ini terindikasi dari peningkatan jumlah tamu hotel yang mencapai 61.245
orang pada triwulan IV-2015 atau meningkat sebesar 49,8%(yoy) apabila dibandingkan tahun 2014. Peningkatan juga
terjadi pada indikator jumlah penumpang di bandara yang tercatat sebesar 778.721 orang atau meningkat sebesar 27%
(yoy) dibandingkan tahun sebelumnya.
Sektor transportasi dan pergudangan tercatat mengalami peningkatan sebesar 5,07% (yoy). Peningkatan terlihat dari
adanya penambahan transportasi hewan melalui kapal KM. Camara Nusantara I yang melayani pengiriman ternak dari
Jakarta melalui Cirebon, Semarang, Surabaya, NTB dan NTT. Selain itu adanya penambahan kapal perintis oleh PT. Pelni
yang melayani rute intra dan keluar NTT juga diperkirakan menyebabkan kenaikan lainnya. Sektor Jasa Pendidikan tumbuh
Grafik 1.28. Perkembangan Kredit Sektor Perdagangan
Sumber : Cognos Bank Indonesia, diolah
PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN PERT (%YOY) PERT (%QTQ)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
I II III IV I II III IV I II
triliun
2013 2014 2015III
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 2015 11
Sementara itu, perkembangan yang sama juga terlihat pada indikator simpanan pemerintah di perbankan yang
mengalami penurunan hingga mencapai -65,4% (qtq) pada triwulan IV atau sebesar Rp 2,64 triliun dibandingkan triwulan
IV yang sebesar Rp 7,64 triliun. Secara tahunan dana pemerintah juga mengalami penurunan sebesar -6,4% (yoy) yang
menunjukkan adanya dorongan realisasi anggaran yang sangat tinggi oleh pemerintah di akhir tahun.
1.3.3 Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
Pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor pada triwulan-IV 2015
mengalami trend peningkatan di akhir tahun. Pada triwulan IV tercatat pertumbuhan sektor perdagangan mencapai
7,6% (yoy) atau meningkat dibandingkan triwulan III yang sebesar 5,8% (yoy). Peningkatan terutama terjadi akibat
adanya liburan sekolah, momen natal dan tahun baru, selain itu adanya perayaan HKSN dan Natal Bersama di Kota Kupang
juga turut mendorong peningkatan. Dari sisi pendapatan masyarakat, adanya dorongan proyek pemerintah di akhir tahun
dan panen komoditas pertanian turut membuka lapangan kerja baru yang dapat menopang konsumsi masyarakat di akhir
tahun.
Berdasarkan indikator Survei Kegiatan Dunia Usadah (SKDU) terlihat adanya peningkatan pada triwulan IV.
Indikator SKDU menunjukkan adanya peningkatan pada indikator kegiatan usaha dan tenaga kerja yang menggambarkan
bahwa terjadi peningkatan geliat ekonomi pada triwulan IV. Selain itu, berdasarkan survei Konsumen, terjadi pula
kenaikan pada indikator Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi
Konsumen (IEK). Dari sisi kredit, kredit perdagangan hingga akhir triwulan IV-2015 mencapai Rp 5,08 triliun atau tumbuh
sebesar 14,1% (yoy). Sementara secara triwulanan, kredit perdagangan triwulan-IV tumbuh sebesar 4,4% (qtq)
meningkat dibandingkan triwulan III yang sebesar 2,1% (qtq).
Grafik 1.26. Perkembangan SKDU Sektor Perdagangan
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
2013 2014 2015
I II III IV I II III IV I II III
KEGIATAN USAHA HARGA JUAL TENAGA KERJA
Sumber : SKDU Bank Indonesia, diolah
IV
Grafik 1.27. Perkembangan Survei Konsumen
2013 2014 2015
I II III IV I II III IV I II III
INDEKS KEYAKINAN KONSUMEN (IKK) INDEKS KONDISI EKONOMI SAAT INI (IKE)INDEKS EKSPEKTASI KONSUMEN (IEK)
Sumber : SK-Bank Indonesia, diolah
IV100
120
140
160
20,109.89
23.388,55
16,3%
5
10
15
20
Grafik 1.24. Realisasi Belanja Konsumsi Pemerintah
Sumber : Biro Keuangan dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan, diolah
2014 2015
miliar Realisasi % Real
20.188,9 86,32
TOTAL BELANJA KONSUMSI PEMERINTAH PERTUMBUHAN BELANJA KONSUMSI
18000
19000
20000
21000
22000
23000
24000
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
Grafik 1.25. Perkembangan Simpanan Pemerintah di Perbankan
Sumber : Cognos Bank Indonesia, diolah
-70,0%
-50,0%
-30,0%
-10,0%
10,0%
30,0%
50,0%
70,0%
90,0%
110,0%
I II III IV I II III IV I II
2013 2014 2015
III
SIMPANAN (RP MILYAR) PERT (%YOY) PERT (%QTQ)
IV
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 201510
Tahun 2015 dapat dikatakan sebagai babak awal tahun pembangunan infrastruktur di NTT. Total anggaran belanja modal
tahun 2015 mengalami kenaikan hingga 53,92% dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan anggaran terutama
bersumber dari APBN-P yang memberikan tambahan alokasi dana yang cukup besar untuk pembangunan di NTT. Adapun
realisasi belanja modal pemerintah di NTT tahun 2015 mencapai 9,29 triliun, meningkat 52,47% dibandingkan realisasi
belanja modal pemerintah tahun 2014. Belanja modal pemerintah tahun 2015 difokuskan pada belanja jalan dengan total
anggaran mencapai 1,9 triliun, diikuti oleh pembangunan SDA dengan alokasi anggaran mencapai 873 miliar, Bandar
udara dengan total alokasi anggaran sebesar 598 miliar, pelabuhan dan penunjang (592 miliar), pendidikan (367 miliar),
pengembangan air baku (286 miliar), kesehatan (156 miliar), kelistrikan (151 miliar) dan permukiman dengan alokasi
mencapai 124 miliar rupiah. Pemerintah juga melakukan perbaikan pasar tradisional dengan pagu belanja mencapai 46
miliar rupiah. Selain investasi pemerintah, kegiatan investasi juga dilakukan oleh investor swasta seperti investasi
kelistrikan oleh PT PLN, pemasangan BTS oleh operator maupun investasi pelabuhan laut oleh PT Pelindo III. Pemerintah
daerah juga melakukan investasi dengan total investasi lebih dari 4,2 triliun rupiah.
Berdasarkan alokasi belanja di atas, terlihat bahwa pemerintah sudah fokus pada pembenahan permasalahan infrastruktur
utama di NTT yaitu permasalahan logistik dan konektivitas, permasalahan sumber daya air dan permasalahan kelistrikan.
Dalam meningkatkan konektivitas antar wilayah, pemerintah telah melakukan perbaikan jalan nasional dengan rasio
anggaran mencapai 1,4 miliar per km. Dengan anggaran sebesar itu, tingkat kemantaban jalan nasional dapat mencapai
99% atau hanya 1% dari 1.341 km jalan nasional dalam kondisi kurang bagus. Kondisi berbeda terjadi pada kemantaban
jalan provinsi dan kabupaten kota. Dengan asumsi seluruh belanja modal digunakan untuk membangun jalan, maka rasio
alokasi belanja pembangunan dan perbaikan jalan provinsi dan kabupaten kota paling banyak hanya sebesar 200 juta per
km atau paling banyak hanya sepertujuh dari alokasi belanja pemerintah pusat. Rendahnya alokasi pembangunan jalan
tersebut berdampak pada tingkat kemantaban jalan provinsi dan kabupaten/kota yang hanya sebesar 50% dan 40%.
Pengalihan status jalan ke jalan nasional sebagaimana yang terjadi pada kawasan strategis pariwisata nasional Kelimutu
sekiranya dapat ditiru kabupaten/kota atau provinsi untuk menyiasati minimnya alokasi belanja modal yang dimiliki.
Pembangunan Infrastruktur Utama di NTT01
Boks 1.1. Ringkasan Pembangunan Infrastruktur Utama di Nusa Tenggara Timur
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 2015 13
sebesar 0,67% (yoy) yang diperkirakan ditunjang oleh bantuan sarana pendidikan dan pembangunan fasilitas pendidikan
untuk Perguruan Tinggi (Universitas Nusa Cendana, Politeknik Pertanian Negeri Kupang dan Politeknik Negeri Kupang).
Sektor Listrik dan Gas tumbuh sebesar 4,37% (yoy) yang diperkirakan didorong oleh adanya tambahan kapasitas sebesar 8
MW untuk mengatasi krisis listrik akibat kerusakan PLTU Bolok di bulan Desember.
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 201512
Tahun 2015 dapat dikatakan sebagai babak awal tahun pembangunan infrastruktur di NTT. Total anggaran belanja modal
tahun 2015 mengalami kenaikan hingga 53,92% dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan anggaran terutama
bersumber dari APBN-P yang memberikan tambahan alokasi dana yang cukup besar untuk pembangunan di NTT. Adapun
realisasi belanja modal pemerintah di NTT tahun 2015 mencapai 9,29 triliun, meningkat 52,47% dibandingkan realisasi
belanja modal pemerintah tahun 2014. Belanja modal pemerintah tahun 2015 difokuskan pada belanja jalan dengan total
anggaran mencapai 1,9 triliun, diikuti oleh pembangunan SDA dengan alokasi anggaran mencapai 873 miliar, Bandar
udara dengan total alokasi anggaran sebesar 598 miliar, pelabuhan dan penunjang (592 miliar), pendidikan (367 miliar),
pengembangan air baku (286 miliar), kesehatan (156 miliar), kelistrikan (151 miliar) dan permukiman dengan alokasi
mencapai 124 miliar rupiah. Pemerintah juga melakukan perbaikan pasar tradisional dengan pagu belanja mencapai 46
miliar rupiah. Selain investasi pemerintah, kegiatan investasi juga dilakukan oleh investor swasta seperti investasi
kelistrikan oleh PT PLN, pemasangan BTS oleh operator maupun investasi pelabuhan laut oleh PT Pelindo III. Pemerintah
daerah juga melakukan investasi dengan total investasi lebih dari 4,2 triliun rupiah.
Berdasarkan alokasi belanja di atas, terlihat bahwa pemerintah sudah fokus pada pembenahan permasalahan infrastruktur
utama di NTT yaitu permasalahan logistik dan konektivitas, permasalahan sumber daya air dan permasalahan kelistrikan.
Dalam meningkatkan konektivitas antar wilayah, pemerintah telah melakukan perbaikan jalan nasional dengan rasio
anggaran mencapai 1,4 miliar per km. Dengan anggaran sebesar itu, tingkat kemantaban jalan nasional dapat mencapai
99% atau hanya 1% dari 1.341 km jalan nasional dalam kondisi kurang bagus. Kondisi berbeda terjadi pada kemantaban
jalan provinsi dan kabupaten kota. Dengan asumsi seluruh belanja modal digunakan untuk membangun jalan, maka rasio
alokasi belanja pembangunan dan perbaikan jalan provinsi dan kabupaten kota paling banyak hanya sebesar 200 juta per
km atau paling banyak hanya sepertujuh dari alokasi belanja pemerintah pusat. Rendahnya alokasi pembangunan jalan
tersebut berdampak pada tingkat kemantaban jalan provinsi dan kabupaten/kota yang hanya sebesar 50% dan 40%.
Pengalihan status jalan ke jalan nasional sebagaimana yang terjadi pada kawasan strategis pariwisata nasional Kelimutu
sekiranya dapat ditiru kabupaten/kota atau provinsi untuk menyiasati minimnya alokasi belanja modal yang dimiliki.
Pembangunan Infrastruktur Utama di NTT01
Boks 1.1. Ringkasan Pembangunan Infrastruktur Utama di Nusa Tenggara Timur
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 2015 13
sebesar 0,67% (yoy) yang diperkirakan ditunjang oleh bantuan sarana pendidikan dan pembangunan fasilitas pendidikan
untuk Perguruan Tinggi (Universitas Nusa Cendana, Politeknik Pertanian Negeri Kupang dan Politeknik Negeri Kupang).
Sektor Listrik dan Gas tumbuh sebesar 4,37% (yoy) yang diperkirakan didorong oleh adanya tambahan kapasitas sebesar 8
MW untuk mengatasi krisis listrik akibat kerusakan PLTU Bolok di bulan Desember.
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 201512
Dalam membantu meningkatan penyediaan sumber daya air di Provinsi NTT, pemerintah berencana membangun 7 waduk
dengan skema proyek lintas tahun (multi years). Hingga saat ini baru terdapat 2 waduk yang sudah dilakukan
pembangunan fisik dan di tahun 2016 diharapkan dapat mulai dilakukan pembangunan waduk kolhua. Hingga
penyelesaiannya, total biaya pembangunan waduk bisa mencapai lebih kurang enam triliun rupiah. Diharapkan, ketujuh
waduk tersebut dapat menambah 13 ribu ha lahan pertanian teririgasi, menjadi sumber air baku bagi lebih kurang 300
ribu jiwa dan menghasilkan energi listrik dengan kapasitas sebesar 2,55 MW. Selain pembangunan waduk, pemerintah
juga tetap akan melakukan pemeliharaan dan pembangunan jaringan irigasi dan membangun lebih dari 100 embung baru
di tahun 2016, sehingga total embung yang terbangun menjadi lebih kurang 1.200 embung. Total realisasi pembangunan
sumber daya air di tahun 2015 sebesar 845 miliar dengan prosentase realisasi mencapai 97%.
Belanja infrastruktur air baku di tahun 2015 juga cukup besar hingga 276 miliar rupiah dengan prosentase realisasi
mencapai 97%. Pembangunan air baku ditititik beratkan kepada pembangunan sistem pengelolaan air minum,
peningkatan sarana dan prasarana penyediaan air baku, serta pembangunan jaringan irigasi air tanah. Di tahun 2016,
pemerintah mengalokasikan 160,4 miliar untuk melanjutkan pembangunan air baku.
Boks 1.3. Alur pelayaran dan Distribusi Barang di Nusa Tenggara Timur
Boks 1.4. Pembangunan Sumber Daya Air (Waduk) di Nusa Tenggara Timur
Sumber : Balai Wilayah Sungai, diolah
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 2015 15
Selain perhubungan darat, Provinsi NTT memiliki 14 bandara yang dapat menghubungkan antar wilayah di Provinsi NTT.
Kota Kupang dan Bali menjadi hub utama yang menghubungkan kota-kota di provinsi NTT. Hanya Labuan Bajo – Ende
yang memiliki penerbangan langsung. Selebihnya harus melalui Kota Kupang atau Bali apabila ingin melakukan
perjalanan antar daerah. Terdapat 4 bandara yang dapat didarati pesawat jet, dan 9 lainnya hanya dapat didarati pesawat
propeller serta 1 bandara yang hanya dapat didarati pesawat jenis caravan. Pada tahun 2015, terdapat 13 bandara yang
melakukan investasi perpanjangan atau pelebaran landasan pacu. Selebihnya adalah perluasan kapasitas parkir pesawat
(apron), landasan hubung (taxi way) maupun terminal. Total realisasi investasi perhubungan udara mencapai 539 miliar
rupiah setara dengan 90,11% dari total alokasi investasi yang direncanakan. Terdapat 5 bandara dengan realisasi investasi
kurang dari 90% dengan pencapaian terendah di Bandara AA Bere Talo Belu yang disebabkan oleh proses pembebasan
lahan yang belum selesai, sehingga perpanjangan landasan pacu juga terkendala. Alor, Rote Ndao dan Ende juga
terkendala penyelesaian landasan pacu, sedangkan bandara Frans Sales Lega Ruteng terkendala oleh penyelesaian
terminal penumpang. Pada tahun 2016, investasi perhubungan udara dialokasikan sebesar 431 miliar belum termasuk
investasi bandara El Tari Kupang yang ditangani oleh PT Angkasa Pura I.
Pada tahun 2015, terdapat pula investasi pelabuhan dalam rangka mendorong sistem logistik di provinsi NTT. Investasi
dilakukan pada 11 pelabuhan di 11 Kabupaten di NTT. Adapun realisasi investasi perhubungan laut hingga akhir tahun
2015 sebesar 66,11% atau sebesar 392 miliar rupiah. Rendahnya realisasi investasi pelabuhan laut selain karena
permasalahan AMDAL dan studi kelayakan, juga disebabkan oleh adanya dual pengelolaan di pelabuhan Tenau Kupang,
Ende, dan Sikka, sehingga proses investasi urung dilakukan. Di Ende, dana investasi masih dalam keadaan terblokir,
sehingga tidak bisa dilakukan penarikan anggaran. Pencapaian investasi pelabuhan di pelabuhan Reo Manggarai juga
masih kurang dari 60% yang disebabkan oleh selain penyelesaian proyek yang tidak sesuai jadwal, juga disebabkan oleh
adanya dana yang masih terblokir sebesar 56,5 miliar rupiah. Untuk melanjutkan pembangunan perhubungan laut,
pemerintah mengalokasikan belanja investasi sebesar 191,43 miliar di tahun 2016. Pembangunan fasilitas pelabuhan
direncanakan dilakukan pada 6 pelabuhan di Kota Kupang, Sikka, Ende, Sumba Timur, Kabupaten Kupang dan
Manggarai. Pembangunan besar fasilitas pelabuhan di Kota Kupang diserahkan kepada PT Pelindo III sebagai operator
pelabuhan. Di pelabuhan Bolok, pemerintah juga merencanakan membangun fasilitas pelabuhan kenavigasian dan
pembangunan sarana bantu navigasi pelayaran dengan nilai investasi mencapai 60 miliar rupiah.
Boks 1.2. Bandara dan jalur penerbangan pesawat di Nusa Tenggara Timur
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 201514
Dalam membantu meningkatan penyediaan sumber daya air di Provinsi NTT, pemerintah berencana membangun 7 waduk
dengan skema proyek lintas tahun (multi years). Hingga saat ini baru terdapat 2 waduk yang sudah dilakukan
pembangunan fisik dan di tahun 2016 diharapkan dapat mulai dilakukan pembangunan waduk kolhua. Hingga
penyelesaiannya, total biaya pembangunan waduk bisa mencapai lebih kurang enam triliun rupiah. Diharapkan, ketujuh
waduk tersebut dapat menambah 13 ribu ha lahan pertanian teririgasi, menjadi sumber air baku bagi lebih kurang 300
ribu jiwa dan menghasilkan energi listrik dengan kapasitas sebesar 2,55 MW. Selain pembangunan waduk, pemerintah
juga tetap akan melakukan pemeliharaan dan pembangunan jaringan irigasi dan membangun lebih dari 100 embung baru
di tahun 2016, sehingga total embung yang terbangun menjadi lebih kurang 1.200 embung. Total realisasi pembangunan
sumber daya air di tahun 2015 sebesar 845 miliar dengan prosentase realisasi mencapai 97%.
Belanja infrastruktur air baku di tahun 2015 juga cukup besar hingga 276 miliar rupiah dengan prosentase realisasi
mencapai 97%. Pembangunan air baku ditititik beratkan kepada pembangunan sistem pengelolaan air minum,
peningkatan sarana dan prasarana penyediaan air baku, serta pembangunan jaringan irigasi air tanah. Di tahun 2016,
pemerintah mengalokasikan 160,4 miliar untuk melanjutkan pembangunan air baku.
Boks 1.3. Alur pelayaran dan Distribusi Barang di Nusa Tenggara Timur
Boks 1.4. Pembangunan Sumber Daya Air (Waduk) di Nusa Tenggara Timur
Sumber : Balai Wilayah Sungai, diolah
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 2015 15
Selain perhubungan darat, Provinsi NTT memiliki 14 bandara yang dapat menghubungkan antar wilayah di Provinsi NTT.
Kota Kupang dan Bali menjadi hub utama yang menghubungkan kota-kota di provinsi NTT. Hanya Labuan Bajo – Ende
yang memiliki penerbangan langsung. Selebihnya harus melalui Kota Kupang atau Bali apabila ingin melakukan
perjalanan antar daerah. Terdapat 4 bandara yang dapat didarati pesawat jet, dan 9 lainnya hanya dapat didarati pesawat
propeller serta 1 bandara yang hanya dapat didarati pesawat jenis caravan. Pada tahun 2015, terdapat 13 bandara yang
melakukan investasi perpanjangan atau pelebaran landasan pacu. Selebihnya adalah perluasan kapasitas parkir pesawat
(apron), landasan hubung (taxi way) maupun terminal. Total realisasi investasi perhubungan udara mencapai 539 miliar
rupiah setara dengan 90,11% dari total alokasi investasi yang direncanakan. Terdapat 5 bandara dengan realisasi investasi
kurang dari 90% dengan pencapaian terendah di Bandara AA Bere Talo Belu yang disebabkan oleh proses pembebasan
lahan yang belum selesai, sehingga perpanjangan landasan pacu juga terkendala. Alor, Rote Ndao dan Ende juga
terkendala penyelesaian landasan pacu, sedangkan bandara Frans Sales Lega Ruteng terkendala oleh penyelesaian
terminal penumpang. Pada tahun 2016, investasi perhubungan udara dialokasikan sebesar 431 miliar belum termasuk
investasi bandara El Tari Kupang yang ditangani oleh PT Angkasa Pura I.
Pada tahun 2015, terdapat pula investasi pelabuhan dalam rangka mendorong sistem logistik di provinsi NTT. Investasi
dilakukan pada 11 pelabuhan di 11 Kabupaten di NTT. Adapun realisasi investasi perhubungan laut hingga akhir tahun
2015 sebesar 66,11% atau sebesar 392 miliar rupiah. Rendahnya realisasi investasi pelabuhan laut selain karena
permasalahan AMDAL dan studi kelayakan, juga disebabkan oleh adanya dual pengelolaan di pelabuhan Tenau Kupang,
Ende, dan Sikka, sehingga proses investasi urung dilakukan. Di Ende, dana investasi masih dalam keadaan terblokir,
sehingga tidak bisa dilakukan penarikan anggaran. Pencapaian investasi pelabuhan di pelabuhan Reo Manggarai juga
masih kurang dari 60% yang disebabkan oleh selain penyelesaian proyek yang tidak sesuai jadwal, juga disebabkan oleh
adanya dana yang masih terblokir sebesar 56,5 miliar rupiah. Untuk melanjutkan pembangunan perhubungan laut,
pemerintah mengalokasikan belanja investasi sebesar 191,43 miliar di tahun 2016. Pembangunan fasilitas pelabuhan
direncanakan dilakukan pada 6 pelabuhan di Kota Kupang, Sikka, Ende, Sumba Timur, Kabupaten Kupang dan
Manggarai. Pembangunan besar fasilitas pelabuhan di Kota Kupang diserahkan kepada PT Pelindo III sebagai operator
pelabuhan. Di pelabuhan Bolok, pemerintah juga merencanakan membangun fasilitas pelabuhan kenavigasian dan
pembangunan sarana bantu navigasi pelayaran dengan nilai investasi mencapai 60 miliar rupiah.
Boks 1.2. Bandara dan jalur penerbangan pesawat di Nusa Tenggara Timur
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 201514
Inflasi Provinsi NTT pada triwulan IV tahun 2015 mengalami kenaikan tinggi dibandingkan inflasi triwulan
III 2015 dikarenakan oleh tingginya inflasi bahan makanan seiring dengan meningkatnya permintaan
selama perayaan natal dan tahun baru. Inflasi NTT tahun 2015 sebesar 4,92% menurun dibanding inflasi
2014 yang sebesar 7,76%. Namun demikian, dengan rendahnya pencapaian inflasi nasional tahun 2015
yang hanya sebesar 3,35% menjadikan inflasi NTT menempati urutan ketujuh tertinggi di Indonesia.
Secara triwulanan, Provinsi NTT pada triwulan IV 2015 mengalami inflasi tertinggi di Indonesia dengan
nilai inflasi sebesar 3.51% (qtq).
Kelompok komoditas bahan makanan menjadi penyumbang utama meningkatnya inflasi di NTT
Inflasi komoditas volatile food pada bulan Desember 2015 menjadi inflasi tertinggi dalam 10 tahun
terakhir
Kota Maumere lebih dapat mengendalikan inflasi di triwulan IV 2015
Saat ini hanya Kabupaten Malaka yang belum membentuk TPID
Perkembangan I nflasi02
Suatu wilayah tidak akan dapat melakukan pembangunan atau membangun industri atau bisnis tanpa adanya kecukupan
listrik. Dengan total beban puncak sebesar 148 MW dan rasio elektrifikasi yang masih sebesar 58%, investasi kelistrikan
mutlak diperlukan dalam waktu mendesak. Saat ini, total kebutuhan daya tunggu sudah mencapai lebih dari 100 MW.
Untuk itu, PT PLN berencana melakukan investasi hingga tahun 2020 dengan total penambahan daya sebesar 290 MW
yang terdiri dari 213 MW PLTU, 32,5 MW PLTMG dan PLTP serta 12,2 MW PLTS. Untuk mengatasi kekurangan daya saat ini,
PLN mendapatkan realokasi 2 genset dengan total kapasitas 17 MW dan 1 buah kapal listrik dengan daya sebesar 60MW.
Genset menurut rencana dapat segera dioperasikan, sedangkan kapal listrik baru akan diterima pada tengah tahun 2016.
Penambahan tersebut diperkirakan dapat memenuhi kebutuhan listrik untuk sementara waktu. Percepatan realisasi
investasi kelistrikan dirasa sangat dibutuhkan agar pembangunan dapat berjalan. Dengan rasio elektrifikasi yang rendah
dan rata-rata penggunaan daya listrik yang rendah pula, PT PLN diharapkan dapat lebih berani dalam mempercepat
investasi agar rasio elektrifikasi dapat meningkat dan kebutuhan pembangunan dapat tercukupi. Terkait peramalan
kebutuhan beban puncak untuk industri dan bisnis, seharusnya dapat dipisahkan dari peramalan kebutuhan listrik rumah
tangga dikarenakan besarnya daya listrik yang dibutuhkan. Apabila kebutuhan listrik untuk kawasan industri bolok juga
diperhitungkan, maka dengan luas lahan yang mencapai 900 ha, akan dibutuhkan ratusan megawatt listrik untuk
operasionalnya yang pastinya tidak akan dapat terpenuhi dengan perencanaan generik saat ini. Untuk menunjang
peningkatan rasio elektrifikasi, kementrian ESDM tahun 2015 juga telah melakukan investasi berupa peningkatan panjang
jaringan distribusi dan penambahan gardu listrik dengan nilai investasi sebesar 129 miliar rupiah. Menteri desa, daerah
tertinggal dan transmigrasi juga mengalokasikan investasi sebesar 3 miliar untuk pengadaan sarana penerangan dan
energi terbarukan.
Investasi lainnya antara lainnya pembenahan permukiman dan sanitasi dengan total realisasi anggaran mencapai 83%
atau sebesar 107 miliar dari total alokasi dana yang sebesar 129 miliar. PT Telkomsel juga telah melakukan pemasangan 12
BTS untuk daerah perbatasan Indonesia dengan Timor Leste. selain itu, provider juga telah membangun 39 BTS untuk
daerah terluar. Pemerintah telah melakukan revitalisasi 6 pasar di NTT dari 8 pasar yang dialokasikan, pembangunan 3 PTN
di Kupang dan 1 investasi minor dengan total realisasi belanja modal sebesar 254 miliar, serta investasi pembelian
peralatan kesehatan serta pembangunan gedung dengan total realisasi investasi mencapai 93 miliar rupiah.
Pada tahun 2016, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran belanja modal sebesar 3,57 triliun rupiah. Belanja
pemeliharaan dan pembangunan jalan masih menjadi prioritas utama dengan anggaran sebesar 1,7 triliun rupiah, disusul
oleh anggaran belanja sumber daya air (647 miliar), bandara (431 miliar), pelabuhan (191 miliar), air baku (161 miliar),
permukiman (121 miliar) dan pendidikan dengan anggaran sebesar 93 miliar. Namun demikian, melihat detil rencana
investasi yang akan dilakukan, maka diperkirakan akan terdapat penambahan dalam APBN-P dikarenakan alokasi
penganggaran pembuatan waduk Raknamo dan Rotiklot masih sangat kecil. Dengan kondisi pekerjaan yang sudah
melakukan pekerjaan fisik bangunan, maka nilai investasi akan membutuhkan dana yang cukup besar. Pembangunan
infrastruktur diharapkan juga akan bertambah dari pemanfaatan dana desa yang pada tahun 2016 bertambah lebih dari
dua kali lipat. Dengan himbauan pemerintah untuk memfokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar, diharapkan
perbaikan jalan desa, jalan usaha tani maupun irigasi tersier dapat dilakukan yang diharapkan berdampak pada
peningkatan efisiensi kegiatan ekonomi di daerah.
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 201516
Inflasi Provinsi NTT pada triwulan IV tahun 2015 mengalami kenaikan tinggi dibandingkan inflasi triwulan
III 2015 dikarenakan oleh tingginya inflasi bahan makanan seiring dengan meningkatnya permintaan
selama perayaan natal dan tahun baru. Inflasi NTT tahun 2015 sebesar 4,92% menurun dibanding inflasi
2014 yang sebesar 7,76%. Namun demikian, dengan rendahnya pencapaian inflasi nasional tahun 2015
yang hanya sebesar 3,35% menjadikan inflasi NTT menempati urutan ketujuh tertinggi di Indonesia.
Secara triwulanan, Provinsi NTT pada triwulan IV 2015 mengalami inflasi tertinggi di Indonesia dengan
nilai inflasi sebesar 3.51% (qtq).
Kelompok komoditas bahan makanan menjadi penyumbang utama meningkatnya inflasi di NTT
Inflasi komoditas volatile food pada bulan Desember 2015 menjadi inflasi tertinggi dalam 10 tahun
terakhir
Kota Maumere lebih dapat mengendalikan inflasi di triwulan IV 2015
Saat ini hanya Kabupaten Malaka yang belum membentuk TPID
Perkembangan I nflasi02
Suatu wilayah tidak akan dapat melakukan pembangunan atau membangun industri atau bisnis tanpa adanya kecukupan
listrik. Dengan total beban puncak sebesar 148 MW dan rasio elektrifikasi yang masih sebesar 58%, investasi kelistrikan
mutlak diperlukan dalam waktu mendesak. Saat ini, total kebutuhan daya tunggu sudah mencapai lebih dari 100 MW.
Untuk itu, PT PLN berencana melakukan investasi hingga tahun 2020 dengan total penambahan daya sebesar 290 MW
yang terdiri dari 213 MW PLTU, 32,5 MW PLTMG dan PLTP serta 12,2 MW PLTS. Untuk mengatasi kekurangan daya saat ini,
PLN mendapatkan realokasi 2 genset dengan total kapasitas 17 MW dan 1 buah kapal listrik dengan daya sebesar 60MW.
Genset menurut rencana dapat segera dioperasikan, sedangkan kapal listrik baru akan diterima pada tengah tahun 2016.
Penambahan tersebut diperkirakan dapat memenuhi kebutuhan listrik untuk sementara waktu. Percepatan realisasi
investasi kelistrikan dirasa sangat dibutuhkan agar pembangunan dapat berjalan. Dengan rasio elektrifikasi yang rendah
dan rata-rata penggunaan daya listrik yang rendah pula, PT PLN diharapkan dapat lebih berani dalam mempercepat
investasi agar rasio elektrifikasi dapat meningkat dan kebutuhan pembangunan dapat tercukupi. Terkait peramalan
kebutuhan beban puncak untuk industri dan bisnis, seharusnya dapat dipisahkan dari peramalan kebutuhan listrik rumah
tangga dikarenakan besarnya daya listrik yang dibutuhkan. Apabila kebutuhan listrik untuk kawasan industri bolok juga
diperhitungkan, maka dengan luas lahan yang mencapai 900 ha, akan dibutuhkan ratusan megawatt listrik untuk
operasionalnya yang pastinya tidak akan dapat terpenuhi dengan perencanaan generik saat ini. Untuk menunjang
peningkatan rasio elektrifikasi, kementrian ESDM tahun 2015 juga telah melakukan investasi berupa peningkatan panjang
jaringan distribusi dan penambahan gardu listrik dengan nilai investasi sebesar 129 miliar rupiah. Menteri desa, daerah
tertinggal dan transmigrasi juga mengalokasikan investasi sebesar 3 miliar untuk pengadaan sarana penerangan dan
energi terbarukan.
Investasi lainnya antara lainnya pembenahan permukiman dan sanitasi dengan total realisasi anggaran mencapai 83%
atau sebesar 107 miliar dari total alokasi dana yang sebesar 129 miliar. PT Telkomsel juga telah melakukan pemasangan 12
BTS untuk daerah perbatasan Indonesia dengan Timor Leste. selain itu, provider juga telah membangun 39 BTS untuk
daerah terluar. Pemerintah telah melakukan revitalisasi 6 pasar di NTT dari 8 pasar yang dialokasikan, pembangunan 3 PTN
di Kupang dan 1 investasi minor dengan total realisasi belanja modal sebesar 254 miliar, serta investasi pembelian
peralatan kesehatan serta pembangunan gedung dengan total realisasi investasi mencapai 93 miliar rupiah.
Pada tahun 2016, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran belanja modal sebesar 3,57 triliun rupiah. Belanja
pemeliharaan dan pembangunan jalan masih menjadi prioritas utama dengan anggaran sebesar 1,7 triliun rupiah, disusul
oleh anggaran belanja sumber daya air (647 miliar), bandara (431 miliar), pelabuhan (191 miliar), air baku (161 miliar),
permukiman (121 miliar) dan pendidikan dengan anggaran sebesar 93 miliar. Namun demikian, melihat detil rencana
investasi yang akan dilakukan, maka diperkirakan akan terdapat penambahan dalam APBN-P dikarenakan alokasi
penganggaran pembuatan waduk Raknamo dan Rotiklot masih sangat kecil. Dengan kondisi pekerjaan yang sudah
melakukan pekerjaan fisik bangunan, maka nilai investasi akan membutuhkan dana yang cukup besar. Pembangunan
infrastruktur diharapkan juga akan bertambah dari pemanfaatan dana desa yang pada tahun 2016 bertambah lebih dari
dua kali lipat. Dengan himbauan pemerintah untuk memfokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar, diharapkan
perbaikan jalan desa, jalan usaha tani maupun irigasi tersier dapat dilakukan yang diharapkan berdampak pada
peningkatan efisiensi kegiatan ekonomi di daerah.
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 201516
Inflasi Provinsi NTT pada triwulan IV 2015 mengalami kenaikan signifikan. Tingginya inflasi terutama
disebabkan oleh tingginya inflasi bulan Desember yang mencapai 2,46%, lebih besar dibanding total inflasi
NTT bulan Januari – November 2015 yang sebesar 2,40%. Tingginya inflasi terutama disebabkan oleh
tingginya kenaikan harga bahan makanan seiring dengan tingginya permintaan pada saat hari raya Natal dan
tahun baru serta tambahan permintaan selama puncak perayaan hari kesetiakawanan sosial nasional (HKSN)
dan Natal bersama nasional yang dipusatkan di Kota Kupang. Kinerja inflasi yang sangat baik hingga bulan
September 2015 tidak dapat bertahan seiring dengan peningkatan yang cukup besar di triwulan IV 2015. Secara tahunan,
inflasi Provinsi NTT sebesar 4,92%, lebih besar dibanding nasional yang hanya sebesar 3,35%. Inflasi tahunan NTT
menduduki peringkat terbesar ketujuh di Indonesia dari 34 Provinsi setelah Maluku (6,10%), Kalimantan Barat (5,77%),
Sulawesi Utara (5,56%), Papua Barat (5,29%), Kalimantan Selatan (5,18%), Kalimantan Timur (5,11%) dan Sulawesi
Barat (5,07%).
Secara triwulanan, 5 provinsi di kawasan timur indonesia mengalami inflasi tertinggi di Indonesia. Provinsi NTT menjadi
provinsi dengan inflasi triwulanan tertinggi sebesar 3,51% (qtq), disusul oleh Provinsi Sulawesi utara (3,25%), Sulawesi
Tengah (3,24%), Papua (2,83%) dan Provinsi Maluku Utara (2,49%).
1.1.1 Inflasi Tahunan
Secara tahunan, Inflasi di Provinsi NTT mencapai 4,92%, jauh lebih tinggi dibanding inflasi nasional yang hanya
sebesar 3,35%. Tingginya inflasi bahan makanan terutama di akhir tahun dan makanan jadi, minuman dan
tembakau yang secara bertahap terus mengalami kenaikan di sepanjang tahun 2015 menjadi penyebab utama
tingginya inflasi di tahun 2015. Hilangnya pengaruh base effect kenaikan BBM di akhir tahun 2014 mampu meredam
inflasi di akhir tahun 2015. Berdasarkan komoditas, beras menjadi komoditas dengan andil inflasi tertinggi. Sepanjang
tahun rata-rata harga beras mengalami kenaikan hingga 16,04% (yoy), disusul oleh komoditas angkutan udara dengan
kenaikan rata-rata mencapai 17,85% (yoy), ikan kembung (23,80%), sawi putih (49,33%) dan daging ayam ras (24,19%).
Komoditas lainnya yang menyumbang inflasi tertinggi adalah semen, rokok kretek filter, tomat sayur, telur ayam ras dan
tarif listrik. Kenaikan harga beras lebih disebabkan oleh penurunan pasokan beras seiring dengan datangnya El Nino.
Kenaikan harga daging ayam ras dan telur ayam ras lebih disebabkan oleh adanya larangan impor, sehingga harga jagung
naik tinggi yang berdampak pada kenaikan harga pakan. Adanya pembatasan impor grand parent stock (indukan) juga
membuat pasokan DOC terbatas. Ditambah lagi dengan adanya musim pancaroba yang membuat lebih dari 30% ayam
peternak mati, sehingga mengurangi pasokan ayam pedaging di akhir tahun. Kenaikan harga semen hanya terjadi di akhir
tahun seiring dengan berkurangnya pasokan semen lokal dan di sisi lain terjadi peningkatan luar biasa untuk penyelesaian
proyek pemerintah.
2.1. KONDISI UMUM
I II III IV I II III IV I II III I2012 2013 2014
Grafik 2.1. Inflasi Tahunan Provinsi NTT dan Nasional
Sumber : BPS, diolah
IV2015
3.00%
4.00%
5.00%
6.00%
7.00%
8.00%
9.00%
II III
NTTNASIONAL
IV
3,35%
4,92%
-1.0%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
I II III IV I II III IV I II III I2012 2013 2014
Grafik 2.2. Inflasi Triwulanan Provinsi NTT dan Nasional
Sumber : BPS, diolah
IV2015II III
NTTNASIONAL
IV
1,08%
3,51%
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 2015 19
Inflasi Provinsi NTT pada triwulan IV 2015 mengalami kenaikan signifikan. Tingginya inflasi terutama
disebabkan oleh tingginya inflasi bulan Desember yang mencapai 2,46%, lebih besar dibanding total inflasi
NTT bulan Januari – November 2015 yang sebesar 2,40%. Tingginya inflasi terutama disebabkan oleh
tingginya kenaikan harga bahan makanan seiring dengan tingginya permintaan pada saat hari raya Natal dan
tahun baru serta tambahan permintaan selama puncak perayaan hari kesetiakawanan sosial nasional (HKSN)
dan Natal bersama nasional yang dipusatkan di Kota Kupang. Kinerja inflasi yang sangat baik hingga bulan
September 2015 tidak dapat bertahan seiring dengan peningkatan yang cukup besar di triwulan IV 2015. Secara tahunan,
inflasi Provinsi NTT sebesar 4,92%, lebih besar dibanding nasional yang hanya sebesar 3,35%. Inflasi tahunan NTT
menduduki peringkat terbesar ketujuh di Indonesia dari 34 Provinsi setelah Maluku (6,10%), Kalimantan Barat (5,77%),
Sulawesi Utara (5,56%), Papua Barat (5,29%), Kalimantan Selatan (5,18%), Kalimantan Timur (5,11%) dan Sulawesi
Barat (5,07%).
Secara triwulanan, 5 provinsi di kawasan timur indonesia mengalami inflasi tertinggi di Indonesia. Provinsi NTT menjadi
provinsi dengan inflasi triwulanan tertinggi sebesar 3,51% (qtq), disusul oleh Provinsi Sulawesi utara (3,25%), Sulawesi
Tengah (3,24%), Papua (2,83%) dan Provinsi Maluku Utara (2,49%).
1.1.1 Inflasi Tahunan
Secara tahunan, Inflasi di Provinsi NTT mencapai 4,92%, jauh lebih tinggi dibanding inflasi nasional yang hanya
sebesar 3,35%. Tingginya inflasi bahan makanan terutama di akhir tahun dan makanan jadi, minuman dan
tembakau yang secara bertahap terus mengalami kenaikan di sepanjang tahun 2015 menjadi penyebab utama
tingginya inflasi di tahun 2015. Hilangnya pengaruh base effect kenaikan BBM di akhir tahun 2014 mampu meredam
inflasi di akhir tahun 2015. Berdasarkan komoditas, beras menjadi komoditas dengan andil inflasi tertinggi. Sepanjang
tahun rata-rata harga beras mengalami kenaikan hingga 16,04% (yoy), disusul oleh komoditas angkutan udara dengan
kenaikan rata-rata mencapai 17,85% (yoy), ikan kembung (23,80%), sawi putih (49,33%) dan daging ayam ras (24,19%).
Komoditas lainnya yang menyumbang inflasi tertinggi adalah semen, rokok kretek filter, tomat sayur, telur ayam ras dan
tarif listrik. Kenaikan harga beras lebih disebabkan oleh penurunan pasokan beras seiring dengan datangnya El Nino.
Kenaikan harga daging ayam ras dan telur ayam ras lebih disebabkan oleh adanya larangan impor, sehingga harga jagung
naik tinggi yang berdampak pada kenaikan harga pakan. Adanya pembatasan impor grand parent stock (indukan) juga
membuat pasokan DOC terbatas. Ditambah lagi dengan adanya musim pancaroba yang membuat lebih dari 30% ayam
peternak mati, sehingga mengurangi pasokan ayam pedaging di akhir tahun. Kenaikan harga semen hanya terjadi di akhir
tahun seiring dengan berkurangnya pasokan semen lokal dan di sisi lain terjadi peningkatan luar biasa untuk penyelesaian
proyek pemerintah.
2.1. KONDISI UMUM
I II III IV I II III IV I II III I2012 2013 2014
Grafik 2.1. Inflasi Tahunan Provinsi NTT dan Nasional
Sumber : BPS, diolah
IV2015
3.00%
4.00%
5.00%
6.00%
7.00%
8.00%
9.00%
II III
NTTNASIONAL
IV
3,35%
4,92%
-1.0%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
I II III IV I II III IV I II III I2012 2013 2014
Grafik 2.2. Inflasi Triwulanan Provinsi NTT dan Nasional
Sumber : BPS, diolah
IV2015II III
NTTNASIONAL
IV
1,08%
3,51%
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 2015 19
Pada bulan Desember, Provinsi NTT mengalami puncak inflasi di tahun 2015 dengan inflasi mencapai 2,46% (mtm), jauh
lebih tinggi dibanding rata-rata inflasi Natal dan tahun baru dalam 7 tahun terakhir yang hanya sebesar 1,51%. Inflasi
bahan makanan menjadi penyumbang utama kenaikan harga terutama pada komoditas daging ayam ras yang meningkat
hingga 40% (mtm) dibanding bulan sebelumnya. Dalam rangka menyambut natal dan tahun baru, produsen sudah
meningkatkan pasokan ayam hingga 20-25%. Namun demikian, adanya musim pancaroba membuat lebih dari 30%
ayam mengalami kematian. Dengan harga pakan yang meningkat, dan penambahan permintaan seiring dengan adanya
hari kesetiakawanan sosial nasional (HKSN) dan natal bersama nasional yang dipusatkan di Kupang, harga daging ayam
mengalami kenaikan hingga lebih dari 40%. Adanya even HKSN telah membuat harga tiket mengalami kenaikan yang
cukup besar. Adanya penurunan produksi semen dan tingginya permintaan proyek juga membuat semen menjadi langka.
Tarif listrik juga mengalami kenaikan serta tingginya permintaan bahan makanan selama hari raya Natal dan tahun baru
membuat inflasi meningkat signifikan dibanding bulan-bulan sebelumnya.
Apabila dibandingkan dengan inflasi antar regional di Indonesia, inflasi tahunan dan triwulanan di Balinusra masih relatif
terkendali. Inflasi tahunan balinusra hanya sebesar 3,29%, demikian pula dengan inflasi triwulanan yang sebesar 1,39%.
Namun demikian, pendorong rendahnya inflasi lebih disebabkan oleh rendahnya inflasi Bali dan NTB yang hanya sebesar
2,76% (yoy) dan 3,43% (yoy). Demikian pula, inflasi triwulanan Provinsi Bali tercatat hanya sebesar 0,78% (qtq) dan inflasi
NTB hanya sebesar 1,39% (qtq). Bandingkan dengan inflasi triwulanan NTT yang mencapai 3,51% (qtq).
Baik secara tahunan, triwulanan maupun bulanan, bahan makanan pada triwulan IV 2015 menjadi
penyumbang utama inflasi di NTT. Penurunan pasokan komoditas bahan makanan antara lain disebabkan oleh
ketiadaan panen, kematian ternak dan berkurangnya hasil tangkapan ikan karena peralihan musim. Inflasi
komoditas makanan minuman dan tembakau juga tumbuh cukup tinggi seiring dengan adanya kenaikan cukai rokok
maupun kenaikan harga minuman dan makanan jadi. Komoditas perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar juga
mengalami kenaikan seiring dengan adanya kenaikan harga bahan bangunan dan kenaikan tarif listrik dengan daya 1.300
dan 2.200. Adapun inflasi komoditas transportasi, komunikasi dan jasa secara tahunan justru mengalami penurunan
seiring dengan turunnya harga bahan bakar dan hilangnya efek kenaikan BBM di akhir tahun 2014.
2.2. INFLASI BERDASARKAN KELOMPOK KOMODITAS
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 2015 21
Grafik 2.3. Perbandingan Inflasi 5 regional di Indonesia
Sumber : BPS, diolah
Grafik 2.4. Perbandingan Inflasi di Wilayah Bali dan Nusa Tenggara Triwulanan, Tahunan dan Bulanan
Sumber : BPS, diolah
TAHUNAN
KA
LIM
AN
TAN
SULA
WES
I
BALI
NU
RSA
SUM
ATE
RA
JAW
A
SULA
WES
I
KA
LIM
AN
TAN
BALI
NU
RSA
SUM
ATE
RA
JAW
A
TRIWULAN
5,13
4,43
3,29 3,07 3,06
1,60 1,51 1,39 1,38 0,86
-
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
2.76
3.43
4.92
0.78
1.39
3.50
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00
BALI NTB NTT BALI NTB NTT
TAHUNAN TRIWULANAN
1.1.2 Inflasi Triwulanan
Inflasi NTT triwulanan IV 2015 mencapai 3,51% (qtq) tertinggi dibanding provinsi lain di Indonesia. Tingginya
inflasi terutama disebabkan oleh tingginya permintaan bahan makanan di bulan Desember 2015. Inflasi bahan
makanan menjadi penyumbang utama inflasi triwulanan. Delapan dari sepuluh komoditas penyumbang inflasi utama
Provinsi NTT berasal dari bahan makanan, antara lain ikan kembung, daging ayam, sawi putih, beras, tomat sayur, kubis,
wortel, buncis dan kangkung. Adapun dua komoditas di luar pangan hanyalah angkutan udara dan semen. Kenaikan
harga lebih disebabkan adanya even natal dan tahun baru serta natal bersama dan hari kesetiakawanan sosial nasional
yang diadakan di Kupang, sehingga permintaan bahan makanan dan biaya angkutan udara mengalami kenaikan cukup
tajam.
1.1.3 Inflasi Bulanan
Secara bulanan, inflasi mengalami kenaikan tertinggi pada bulan Desember 2015. Gejala tingginya inflasi
sudah terlihat di bulan September dan Oktober 2015, yaitu ketika secara nasional mengalami deflasi, NTT
justru mengalami inflasi dan terus meningkat hingga puncaknya di bulan Desember 2015 dengan nilai inflasi
mencapai 2,46% (mtm). Inflasi pada bulan Oktober sebesar 0,32% (mtm) dengan penyumbang utama komoditas beras
dikarenakan oleh menurunnya pasokan. Selain itu, ongkos angkutan udara juga mengalami kenaikan yang disebabkan
oleh adanya peningkatan permintaan angkutan udara menyambut libur Tahun Baru Islam. Inflasi sayur-sayuran lebih
disebabkan oleh pembalikan harga setelah di dua bulan sebelumnya cenderung mengalami deflasi.
Pada bulan November, inflasi di Provinsi NTT justru mengalami peningkatan dengan penyumbang utama kenaikan adalah
komoditas ikan kembung, beras, sepatu, pasir, tomat sayur dan batu. Mulai ramainya proses pengerjaan proyek membuat
biaya bahan bangunan mengalami kenaikan. Adanya pergantian musim juga menurunkan hasil tangkapan ikan
kembung, serta menurunnya stok beras juga masih membuat harga mengalami kenaikan walaupun tidak setinggi bulan
sebelumnya.
Tabel 2.1. Komoditas Penyumbang Inflasi Utama di Provinsi NTT
BERAS
ANGKUTAN UDARA
BUNCIS
KANGKUNG
SAWI PUTIH
TOMAT SAYUR
AYAM HIDUP
MIE
PASIR
PISANG
1,40
3,22
45,74
4,52
4,48
11,60
3,86
1,80
2,18
6,41
Komoditas
OktoberInflasi (%)
0,10
0,09
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,02
0,02
0,02
Andil (%)IKAN KEMBUNG
BERAS
SEPATU
PASIR
TOMAT SAYUR
BATU
SEPEDA MOTOR
TAUGE/KECAMBAH
BAWANG MERAH
WORTEL
31,44
0,88
18,68
3,60
15,56
10,52
2,34
33,35
13,24
17,24
Komoditas
NovemberInflasi (%)
0,37
0,06
0,04
0,04
0,04
0,04
0,03
0,03
0,02
0,02
Andil (%)DAGING AYAM RAS
SEMEN
ANGKUTAN UDARA
SAWI PUTIH
KANGKUNG
BERAS
BAYAM
TARIP LISTRIK
TOMAT SAYUR
SAWI HIJAU
40,02
13,81
9,62
41,61
18,29
1,46
41,99
2,69
26,03
60,68
Komoditas
DesemberInflasi (%)
0,38
0,32
0,27
0,25
0,11
0,10
0,09
0,07
0,07
0,07
Andil (%)
Sumber : BPS diolah
Tabel 2.2. Komoditas Penyumbang Deflasi Utama di Provinsi NTT
Cabai Rawit
Telur Ayam Ras
Daging Ayam Ras
Besi Beton
Cabai Merah
Bayam
Ekor Kuning
Minyak Goreng
Cakalang/Sisik
Seng
(31,46)
(5,43)
(3,32)
(3,37)
(17,70)
(12,19)
(14,37)
(1,86)
(16,82)
(1,84)
Komoditas Inflasi (%) (0,05)
(0,04)
(0,03)
(0,03)
(0,03)
(0,03)
(0,02)
(0,02)
(0,02)
(0,02)
Andil (%)Kakap Merah
Kangkung
Batako
Telur Ayam Ras
Angkutan Udara
Daging Ayam Kampung
Jeruk
Semangka
Cumi-cumi
Daun Seledri
(24,01)
(7,89)
(5,00)
(3,22)
(0,77)
(9,69)
(8,62)
(18,00)
(18,49)
(39,78)
Komoditas Inflasi (%) (0,06)
(0,05)
(0,02)
(0,02)
(0,02)
(0,02)
(0,02)
(0,01)
(0,01)
(0,01)
Andil (%)Lengkuas
Minyak Goreng
Jeruk
Pisang
Pasir
Daging Babi
Tas Tangan Wanita
Celana Panjang Bahan Drill
Baju Kaos Berkerah
Pembasmi Nyamuk Bakar
(14,81)
(1,67)
(10,93)
(4,19)
(1,21)
(2,17)
(20,19)
(5,23)
(6,35)
(5,11)
Komoditas Inflasi (%) (0,03)
(0,02)
(0,02)
(0,01)
(0,01)
(0,01)
(0,01)
(0,01)
(0,01)
(0,01)
Andil (%)
Oktober November Desember
Sumber : BPS diolah
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 201520
Pada bulan Desember, Provinsi NTT mengalami puncak inflasi di tahun 2015 dengan inflasi mencapai 2,46% (mtm), jauh
lebih tinggi dibanding rata-rata inflasi Natal dan tahun baru dalam 7 tahun terakhir yang hanya sebesar 1,51%. Inflasi
bahan makanan menjadi penyumbang utama kenaikan harga terutama pada komoditas daging ayam ras yang meningkat
hingga 40% (mtm) dibanding bulan sebelumnya. Dalam rangka menyambut natal dan tahun baru, produsen sudah
meningkatkan pasokan ayam hingga 20-25%. Namun demikian, adanya musim pancaroba membuat lebih dari 30%
ayam mengalami kematian. Dengan harga pakan yang meningkat, dan penambahan permintaan seiring dengan adanya
hari kesetiakawanan sosial nasional (HKSN) dan natal bersama nasional yang dipusatkan di Kupang, harga daging ayam
mengalami kenaikan hingga lebih dari 40%. Adanya even HKSN telah membuat harga tiket mengalami kenaikan yang
cukup besar. Adanya penurunan produksi semen dan tingginya permintaan proyek juga membuat semen menjadi langka.
Tarif listrik juga mengalami kenaikan serta tingginya permintaan bahan makanan selama hari raya Natal dan tahun baru
membuat inflasi meningkat signifikan dibanding bulan-bulan sebelumnya.
Apabila dibandingkan dengan inflasi antar regional di Indonesia, inflasi tahunan dan triwulanan di Balinusra masih relatif
terkendali. Inflasi tahunan balinusra hanya sebesar 3,29%, demikian pula dengan inflasi triwulanan yang sebesar 1,39%.
Namun demikian, pendorong rendahnya inflasi lebih disebabkan oleh rendahnya inflasi Bali dan NTB yang hanya sebesar
2,76% (yoy) dan 3,43% (yoy). Demikian pula, inflasi triwulanan Provinsi Bali tercatat hanya sebesar 0,78% (qtq) dan inflasi
NTB hanya sebesar 1,39% (qtq). Bandingkan dengan inflasi triwulanan NTT yang mencapai 3,51% (qtq).
Baik secara tahunan, triwulanan maupun bulanan, bahan makanan pada triwulan IV 2015 menjadi
penyumbang utama inflasi di NTT. Penurunan pasokan komoditas bahan makanan antara lain disebabkan oleh
ketiadaan panen, kematian ternak dan berkurangnya hasil tangkapan ikan karena peralihan musim. Inflasi
komoditas makanan minuman dan tembakau juga tumbuh cukup tinggi seiring dengan adanya kenaikan cukai rokok
maupun kenaikan harga minuman dan makanan jadi. Komoditas perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar juga
mengalami kenaikan seiring dengan adanya kenaikan harga bahan bangunan dan kenaikan tarif listrik dengan daya 1.300
dan 2.200. Adapun inflasi komoditas transportasi, komunikasi dan jasa secara tahunan justru mengalami penurunan
seiring dengan turunnya harga bahan bakar dan hilangnya efek kenaikan BBM di akhir tahun 2014.
2.2. INFLASI BERDASARKAN KELOMPOK KOMODITAS
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 2015 21
Grafik 2.3. Perbandingan Inflasi 5 regional di Indonesia
Sumber : BPS, diolah
Grafik 2.4. Perbandingan Inflasi di Wilayah Bali dan Nusa Tenggara Triwulanan, Tahunan dan Bulanan
Sumber : BPS, diolah
TAHUNAN
KA
LIM
AN
TAN
SULA
WES
I
BALI
NU
RSA
SUM
ATE
RA
JAW
A
SULA
WES
I
KA
LIM
AN
TAN
BALI
NU
RSA
SUM
ATE
RA
JAW
A
TRIWULAN
5,13
4,43
3,29 3,07 3,06
1,60 1,51 1,39 1,38 0,86
-
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
2.76
3.43
4.92
0.78
1.39
3.50
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00
BALI NTB NTT BALI NTB NTT
TAHUNAN TRIWULANAN
1.1.2 Inflasi Triwulanan
Inflasi NTT triwulanan IV 2015 mencapai 3,51% (qtq) tertinggi dibanding provinsi lain di Indonesia. Tingginya
inflasi terutama disebabkan oleh tingginya permintaan bahan makanan di bulan Desember 2015. Inflasi bahan
makanan menjadi penyumbang utama inflasi triwulanan. Delapan dari sepuluh komoditas penyumbang inflasi utama
Provinsi NTT berasal dari bahan makanan, antara lain ikan kembung, daging ayam, sawi putih, beras, tomat sayur, kubis,
wortel, buncis dan kangkung. Adapun dua komoditas di luar pangan hanyalah angkutan udara dan semen. Kenaikan
harga lebih disebabkan adanya even natal dan tahun baru serta natal bersama dan hari kesetiakawanan sosial nasional
yang diadakan di Kupang, sehingga permintaan bahan makanan dan biaya angkutan udara mengalami kenaikan cukup
tajam.
1.1.3 Inflasi Bulanan
Secara bulanan, inflasi mengalami kenaikan tertinggi pada bulan Desember 2015. Gejala tingginya inflasi
sudah terlihat di bulan September dan Oktober 2015, yaitu ketika secara nasional mengalami deflasi, NTT
justru mengalami inflasi dan terus meningkat hingga puncaknya di bulan Desember 2015 dengan nilai inflasi
mencapai 2,46% (mtm). Inflasi pada bulan Oktober sebesar 0,32% (mtm) dengan penyumbang utama komoditas beras
dikarenakan oleh menurunnya pasokan. Selain itu, ongkos angkutan udara juga mengalami kenaikan yang disebabkan
oleh adanya peningkatan permintaan angkutan udara menyambut libur Tahun Baru Islam. Inflasi sayur-sayuran lebih
disebabkan oleh pembalikan harga setelah di dua bulan sebelumnya cenderung mengalami deflasi.
Pada bulan November, inflasi di Provinsi NTT justru mengalami peningkatan dengan penyumbang utama kenaikan adalah
komoditas ikan kembung, beras, sepatu, pasir, tomat sayur dan batu. Mulai ramainya proses pengerjaan proyek membuat
biaya bahan bangunan mengalami kenaikan. Adanya pergantian musim juga menurunkan hasil tangkapan ikan
kembung, serta menurunnya stok beras juga masih membuat harga mengalami kenaikan walaupun tidak setinggi bulan
sebelumnya.
Tabel 2.1. Komoditas Penyumbang Inflasi Utama di Provinsi NTT
BERAS
ANGKUTAN UDARA
BUNCIS
KANGKUNG
SAWI PUTIH
TOMAT SAYUR
AYAM HIDUP
MIE
PASIR
PISANG
1,40
3,22
45,74
4,52
4,48
11,60
3,86
1,80
2,18
6,41
Komoditas
OktoberInflasi (%)
0,10
0,09
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,02
0,02
0,02
Andil (%)IKAN KEMBUNG
BERAS
SEPATU
PASIR
TOMAT SAYUR
BATU
SEPEDA MOTOR
TAUGE/KECAMBAH
BAWANG MERAH
WORTEL
31,44
0,88
18,68
3,60
15,56
10,52
2,34
33,35
13,24
17,24
Komoditas
NovemberInflasi (%)
0,37
0,06
0,04
0,04
0,04
0,04
0,03
0,03
0,02
0,02
Andil (%)DAGING AYAM RAS
SEMEN
ANGKUTAN UDARA
SAWI PUTIH
KANGKUNG
BERAS
BAYAM
TARIP LISTRIK
TOMAT SAYUR
SAWI HIJAU
40,02
13,81
9,62
41,61
18,29
1,46
41,99
2,69
26,03
60,68
Komoditas
DesemberInflasi (%)
0,38
0,32
0,27
0,25
0,11
0,10
0,09
0,07
0,07
0,07
Andil (%)
Sumber : BPS diolah
Tabel 2.2. Komoditas Penyumbang Deflasi Utama di Provinsi NTT
Cabai Rawit
Telur Ayam Ras
Daging Ayam Ras
Besi Beton
Cabai Merah
Bayam
Ekor Kuning
Minyak Goreng
Cakalang/Sisik
Seng
(31,46)
(5,43)
(3,32)
(3,37)
(17,70)
(12,19)
(14,37)
(1,86)
(16,82)
(1,84)
Komoditas Inflasi (%) (0,05)
(0,04)
(0,03)
(0,03)
(0,03)
(0,03)
(0,02)
(0,02)
(0,02)
(0,02)
Andil (%)Kakap Merah
Kangkung
Batako
Telur Ayam Ras
Angkutan Udara
Daging Ayam Kampung
Jeruk
Semangka
Cumi-cumi
Daun Seledri
(24,01)
(7,89)
(5,00)
(3,22)
(0,77)
(9,69)
(8,62)
(18,00)
(18,49)
(39,78)
Komoditas Inflasi (%) (0,06)
(0,05)
(0,02)
(0,02)
(0,02)
(0,02)
(0,02)
(0,01)
(0,01)
(0,01)
Andil (%)Lengkuas
Minyak Goreng
Jeruk
Pisang
Pasir
Daging Babi
Tas Tangan Wanita
Celana Panjang Bahan Drill
Baju Kaos Berkerah
Pembasmi Nyamuk Bakar
(14,81)
(1,67)
(10,93)
(4,19)
(1,21)
(2,17)
(20,19)
(5,23)
(6,35)
(5,11)
Komoditas Inflasi (%) (0,03)
(0,02)
(0,02)
(0,01)
(0,01)
(0,01)
(0,01)
(0,01)
(0,01)
(0,01)
Andil (%)
Oktober November Desember
Sumber : BPS diolah
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 201520
2.2.2 Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan
Komoditas transportasi, komunikasi dan jasa keuangan tahun 2015 mengalami deflasi 0,19% (yoy) terutama
disebabkan oleh hilangnya base effect kenaikan BBM di akhir tahun sebelumnya, dan disertai dengan
penurunan harga bensin, solar dan angkutan dalam kota. Tingginya kenaikan tarif angkutan udara menjadi
penghambat terjadinya deflasi pada kelompok komoditas transportasi, komunikasi dan jasa keuangan. Harga
bensin mengalami penurunan -14,26% (yoy) dibanding tahun sebelumnya. Solar juga mengalami penurunan -10,67%
(yoy) dan angkutan dalam kota juga turun sebesar -8,07% (yoy). Penurunan harga BBM dilakukan seiring kebijakan
pemerintah untuk menyesuaikan harga secara periodikal dan adanya penurunan minyak dunia. Turunnya ongkos
angkutan dalam kota sesuai dengan Keputusan Bupati untuk turun menurunkan tarif angkutan seiring dengan penurunan
harga BBM. Satu-satunya kenaikan yang cukup signifikan terjadi pada tarif angkutan udara yang lebih disebabkan oleh
tingginya permintaan bertepatan dengan pelaksanaan hari kesetiakawanan sosial nasional (HKSN) yang mampu
menghadirkan ratusan peserta ke Kupang.
2.2.3 Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar
Inflasi komoditas perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar tahun 2015 sebesar 3,16% (yoy), relatif terkendali
dibandingkan realisasi inflasi tahun sebelumnya yang sebesar 6,90% (yoy). Secara triwulanan, inflasi komoditas
perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar mengalami kenaikan sebesar 2,26% terutama disebabkan oleh meningkatnya
harga bahan bangunan seperti semen, pasir dan batu seiring dengan banyaknya permintaan menjelang akhir tahun
anggaran.
Grafik 2. 9. Inflasi Kelompok Komoditas Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar secara Triwulanan, Tahunan dan Bulanan
(2.00)
-
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar
2014 2015
Apr May Jun Jul Aug Sep
YOY QTQ MTM
Sumber : BPS, diolah
-1%0%1%2%3%4%5%6%7%
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar
tahunan
triwulan
Grafik 2.10 Inflasi Kelompok Komoditas Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar per Sub Kelompok Komoditas
Apr May Jun
Perumahan,Air,Listrik,Gas & Bb
Biaya TempatTinggal
Bahan Bakar,Penerangan dan Air
PerlengkapanRumahtangga
PenyelenggaraanRumahtangga
Jul Aug Sep
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep
2014 2015
Sumber : BPS, diolah
Oct Nov Dec
3,16
2,26
1,81
Oct Nov Dec
Oct Nov Dec
0%2%4%6%8%
10%12%14%16%18%
Grafik 2. 7. Inflasi Kelompok Komoditas Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan secara Triwulanan, Tahunan dan Bulanan
Sumber : BPS, diolah
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar
2014 2015
Apr Mei Jun Jul Aug Sep
(10.00)
(5.00)
-
5.00
10.00
15.00
20.00
YOY QTQ MTM
-7%
-2%
4%
9%
14%
19%
24%
Sumber : BPS, diolah
Transpor, Komunikasidan Jasa KeuanganTransporKomunikasi Dan PengirimanSarana dan Penunjang TransporJasa Keuangan
triwulan
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar
2014 2015
Grafik 2.8. Inflasi Kelompok Komoditas Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan per Sub Kelompok Komoditas
Apr May Jun Jul Aug Sep
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar
2014 2015
Apr May Jun Jul Aug Sep
Oct Nov Dec
(1,04)
2,25
1,54
Oct Nov Dec
Oct Nov Dec
tahunan
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 2015 23
Tabel 2.3. Inflasi di Provinsi NTT berdasarkan Kelompok Komoditas
KOMODITI
Sumber : BPS diolah
IHK 2015
OKT NOV
INFLASI UMUM
BAHAN MAKANAN
MAKANAN JADI, MINUMAN DAN TEMBAKAU
PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS DAN BAHAN BAKAR
SANDANG
KESEHATAN
PENDIDIKAN, REKREASI DAN OLAH RAGA
TRANSPORTASI, KOMUNIKASI DAN JASA
121,2
112,7
130,6
120,0
120,0
111,5
123,3
131,3
122,0
114,7
131,0
120,5
121,5
112,1
123,3
131,4
DES
125,0
122,0
132,7
122,7
120,4
112,7
123,5
133,5
YOY
4,92
8,95
8,50
3,16
5,71
5,32
5,91
(1,04)
MTM
0,32
0,43
0,41
0,01
0,40
(0,09)
0,23
0,55
0,70
1,83
0,29
0,43
1,27
0,50
(0,01)
0,14
2,46
6,38
1,32
1,81
(0,90)
0,52
0,14
1,54
QTQ
3,51
8,79
2,03
2,26
0,76
0,93
0,35
2,25
OKT NOV DES
2.2.1 Bahan Makanan
Inflasi komoditas bahan makanan mengalami kenaikan signifikan di triwulan IV 2015. Tanda-tanda pergerakan inflasi
sudah terlihat pada bulan Oktober seiring dengan adanya kenaikan harga padi-padian terutama beras, semakin
meningkat di bulan November 2015 dengan nilai inflasi mencapai 1,83% (mtm) dan meningkat signifikan di bulan
Desember dengan inflasi sebesar 6,38% (mtm). Kenaikan permintaan lebih disebabkan oleh kondisi permintaan yang
lebih besar dibanding pasokan, terlebih pada akhir tahun 2015 seiring dengan adanya perayaan Natal dan tahun baru
serta penyelenggaraan dua even nasional. Tingginya inflasi terutama disebabkan oleh inflasi pada triwulan IV 2015 yang
meningkat 8,79% (qtq) dan membuat inflasi tahunan menjadi sebesar 8,95% (yoy).
Berdasarkan sub kelompok komoditas pembentuknya, baik secara triwulanan dan tahunan, sub kelompok komoditas
sayur-sayuran menjadi penyebab utama tingginya inflasi bahan makanan, diikuti oleh sub kelompok komoditas padi-
padian serta daging dan hasil-hasilnya. Secara triwulanan, sub kelompok komoditas ikan segar juga menjadi penyumbang
inflasi tertinggi seiring dengan minimnya hasil tangkapan ikan pada musim pancaroba. Secara rata-rata, harga sayur-
sayuran telah naik hingga 22,36% (yoy) dibanding tahun sebelumnya. Demikian pula dengan komoditas padi-padian serta
daging dan hasil-hasilnya yang mengalami kenaikan hingga 15,10% (yoy) dan 14,42% (yoy). Ikan segar secara tahunan
mengalami deflasi -1.16% (yoy) walaupun secara triwulanan mengalami inflasi sebesar 16,83% (qtq). Adapun komoditas
lainnya yang mengalami deflasi antara lain sub kelompok komoditas bumbu-bumbuan, lemak dan minyak serta kacang-
kacangan. Adanya El Nino membuat penggantian tanaman komoditas cabe-cabean mundur dari jadwal yang biasanya
terjadi di bulan Desember 2015. Selain itu, adanya program gerakan tanam cabe di musim kering juga membuat stok cabe
cukup melimpah yang terlihat dari deflasi harga cabe hingga di atas 50%. Kondisi kering El Nino juga relatif cocok untuk
tanaman kacang-kacangan sehingga pasokan meningkat. Penurunan harga minyak lebih disebabkan oleh rendahnya
harga minyak internasional yang berimbas kepada harga domestik.
Grafik 2. 5. Inflasi Kelompok Komoditas Bahan Makanan secara Triwulanan, Tahunan dan Bulanan
Sumber : BPS (diolah)
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar
2014 2015
Apr Mei Jun Jul Aug Sep
(8.00)
(6.00)
(4.00)
(2.00)
-
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
YOY QTQ MTM
Sumber : BPS (diolah)
Grafik 2.6. Inflasi Kelompok Komoditas Bahan Makanan per Sub Kelompok Komoditas
Padi padian, Umbi -umbian dan …
Daging dan Hasil-hasilnya
Ikan Segar
Ikan Diawetkan
Telur, Susu dan Hasil -hasilnya
Sayur -sayuranKacang - kacangan
Buah - buahan
Bumbu - bumbuan
Lemak dan Minyak
Bahan Makanan Lainnya
yoy qtq
-20-10
010203040
Oct Nov Dec
8,95
8,79
6,38
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 201522
2.2.2 Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan
Komoditas transportasi, komunikasi dan jasa keuangan tahun 2015 mengalami deflasi 0,19% (yoy) terutama
disebabkan oleh hilangnya base effect kenaikan BBM di akhir tahun sebelumnya, dan disertai dengan
penurunan harga bensin, solar dan angkutan dalam kota. Tingginya kenaikan tarif angkutan udara menjadi
penghambat terjadinya deflasi pada kelompok komoditas transportasi, komunikasi dan jasa keuangan. Harga
bensin mengalami penurunan -14,26% (yoy) dibanding tahun sebelumnya. Solar juga mengalami penurunan -10,67%
(yoy) dan angkutan dalam kota juga turun sebesar -8,07% (yoy). Penurunan harga BBM dilakukan seiring kebijakan
pemerintah untuk menyesuaikan harga secara periodikal dan adanya penurunan minyak dunia. Turunnya ongkos
angkutan dalam kota sesuai dengan Keputusan Bupati untuk turun menurunkan tarif angkutan seiring dengan penurunan
harga BBM. Satu-satunya kenaikan yang cukup signifikan terjadi pada tarif angkutan udara yang lebih disebabkan oleh
tingginya permintaan bertepatan dengan pelaksanaan hari kesetiakawanan sosial nasional (HKSN) yang mampu
menghadirkan ratusan peserta ke Kupang.
2.2.3 Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar
Inflasi komoditas perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar tahun 2015 sebesar 3,16% (yoy), relatif terkendali
dibandingkan realisasi inflasi tahun sebelumnya yang sebesar 6,90% (yoy). Secara triwulanan, inflasi komoditas
perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar mengalami kenaikan sebesar 2,26% terutama disebabkan oleh meningkatnya
harga bahan bangunan seperti semen, pasir dan batu seiring dengan banyaknya permintaan menjelang akhir tahun
anggaran.
Grafik 2. 9. Inflasi Kelompok Komoditas Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar secara Triwulanan, Tahunan dan Bulanan
(2.00)
-
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar
2014 2015
Apr May Jun Jul Aug Sep
YOY QTQ MTM
Sumber : BPS, diolah
-1%0%1%2%3%4%5%6%7%
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar
tahunan
triwulan
Grafik 2.10 Inflasi Kelompok Komoditas Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar per Sub Kelompok Komoditas
Apr May Jun
Perumahan,Air,Listrik,Gas & Bb
Biaya TempatTinggal
Bahan Bakar,Penerangan dan Air
PerlengkapanRumahtangga
PenyelenggaraanRumahtangga
Jul Aug Sep
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep
2014 2015
Sumber : BPS, diolah
Oct Nov Dec
3,16
2,26
1,81
Oct Nov Dec
Oct Nov Dec
0%2%4%6%8%
10%12%14%16%18%
Grafik 2. 7. Inflasi Kelompok Komoditas Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan secara Triwulanan, Tahunan dan Bulanan
Sumber : BPS, diolah
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar
2014 2015
Apr Mei Jun Jul Aug Sep
(10.00)
(5.00)
-
5.00
10.00
15.00
20.00
YOY QTQ MTM
-7%
-2%
4%
9%
14%
19%
24%
Sumber : BPS, diolah
Transpor, Komunikasidan Jasa KeuanganTransporKomunikasi Dan PengirimanSarana dan Penunjang TransporJasa Keuangan
triwulan
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar
2014 2015
Grafik 2.8. Inflasi Kelompok Komoditas Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan per Sub Kelompok Komoditas
Apr May Jun Jul Aug Sep
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar
2014 2015
Apr May Jun Jul Aug Sep
Oct Nov Dec
(1,04)
2,25
1,54
Oct Nov Dec
Oct Nov Dec
tahunan
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 2015 23
Tabel 2.3. Inflasi di Provinsi NTT berdasarkan Kelompok Komoditas
KOMODITI
Sumber : BPS diolah
IHK 2015
OKT NOV
INFLASI UMUM
BAHAN MAKANAN
MAKANAN JADI, MINUMAN DAN TEMBAKAU
PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS DAN BAHAN BAKAR
SANDANG
KESEHATAN
PENDIDIKAN, REKREASI DAN OLAH RAGA
TRANSPORTASI, KOMUNIKASI DAN JASA
121,2
112,7
130,6
120,0
120,0
111,5
123,3
131,3
122,0
114,7
131,0
120,5
121,5
112,1
123,3
131,4
DES
125,0
122,0
132,7
122,7
120,4
112,7
123,5
133,5
YOY
4,92
8,95
8,50
3,16
5,71
5,32
5,91
(1,04)
MTM
0,32
0,43
0,41
0,01
0,40
(0,09)
0,23
0,55
0,70
1,83
0,29
0,43
1,27
0,50
(0,01)
0,14
2,46
6,38
1,32
1,81
(0,90)
0,52
0,14
1,54
QTQ
3,51
8,79
2,03
2,26
0,76
0,93
0,35
2,25
OKT NOV DES
2.2.1 Bahan Makanan
Inflasi komoditas bahan makanan mengalami kenaikan signifikan di triwulan IV 2015. Tanda-tanda pergerakan inflasi
sudah terlihat pada bulan Oktober seiring dengan adanya kenaikan harga padi-padian terutama beras, semakin
meningkat di bulan November 2015 dengan nilai inflasi mencapai 1,83% (mtm) dan meningkat signifikan di bulan
Desember dengan inflasi sebesar 6,38% (mtm). Kenaikan permintaan lebih disebabkan oleh kondisi permintaan yang
lebih besar dibanding pasokan, terlebih pada akhir tahun 2015 seiring dengan adanya perayaan Natal dan tahun baru
serta penyelenggaraan dua even nasional. Tingginya inflasi terutama disebabkan oleh inflasi pada triwulan IV 2015 yang
meningkat 8,79% (qtq) dan membuat inflasi tahunan menjadi sebesar 8,95% (yoy).
Berdasarkan sub kelompok komoditas pembentuknya, baik secara triwulanan dan tahunan, sub kelompok komoditas
sayur-sayuran menjadi penyebab utama tingginya inflasi bahan makanan, diikuti oleh sub kelompok komoditas padi-
padian serta daging dan hasil-hasilnya. Secara triwulanan, sub kelompok komoditas ikan segar juga menjadi penyumbang
inflasi tertinggi seiring dengan minimnya hasil tangkapan ikan pada musim pancaroba. Secara rata-rata, harga sayur-
sayuran telah naik hingga 22,36% (yoy) dibanding tahun sebelumnya. Demikian pula dengan komoditas padi-padian serta
daging dan hasil-hasilnya yang mengalami kenaikan hingga 15,10% (yoy) dan 14,42% (yoy). Ikan segar secara tahunan
mengalami deflasi -1.16% (yoy) walaupun secara triwulanan mengalami inflasi sebesar 16,83% (qtq). Adapun komoditas
lainnya yang mengalami deflasi antara lain sub kelompok komoditas bumbu-bumbuan, lemak dan minyak serta kacang-
kacangan. Adanya El Nino membuat penggantian tanaman komoditas cabe-cabean mundur dari jadwal yang biasanya
terjadi di bulan Desember 2015. Selain itu, adanya program gerakan tanam cabe di musim kering juga membuat stok cabe
cukup melimpah yang terlihat dari deflasi harga cabe hingga di atas 50%. Kondisi kering El Nino juga relatif cocok untuk
tanaman kacang-kacangan sehingga pasokan meningkat. Penurunan harga minyak lebih disebabkan oleh rendahnya
harga minyak internasional yang berimbas kepada harga domestik.
Grafik 2. 5. Inflasi Kelompok Komoditas Bahan Makanan secara Triwulanan, Tahunan dan Bulanan
Sumber : BPS (diolah)
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar
2014 2015
Apr Mei Jun Jul Aug Sep
(8.00)
(6.00)
(4.00)
(2.00)
-
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
YOY QTQ MTM
Sumber : BPS (diolah)
Grafik 2.6. Inflasi Kelompok Komoditas Bahan Makanan per Sub Kelompok Komoditas
Padi padian, Umbi -umbian dan …
Daging dan Hasil-hasilnya
Ikan Segar
Ikan Diawetkan
Telur, Susu dan Hasil -hasilnya
Sayur -sayuranKacang - kacangan
Buah - buahan
Bumbu - bumbuan
Lemak dan Minyak
Bahan Makanan Lainnya
yoy qtq
-20-10
010203040
Oct Nov Dec
8,95
8,79
6,38
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 201522
2.3.1 Kelompok Volatile Foods
Inflasi komoditas yang bergejolak (volatile foods) pada triwulan IV 2015 mengalami kenaikan signifikan.
Tingginya inflasi terutama disumbang oleh inflasi bulan Desember 2015 yang mencapai 6,34% (mtm), dan
menjadi inflasi tertinggi dalam 10 tahun terakhir, bahkan lebih tinggi dari inflasi karena sentimen negatif
paska kenaikan harga BBM. Tingginya permintaan yang tidak diimbangi dengan peningkatan pasokan menjadi
penyebab utama inflasi di triwulan IV 2015. Adanya perayaan hari raya natal dan tahun baru, serta perayaan HKSN dan
natal bersama nasional membuat permintaan bahan makanan mengalami peningkatan signfikan seiring dengan adanya
kunjungan ribuan tamu dalam acara tersebut. Konsumsi bahan makanan juga mengalami kenaikan signifikan setiap hari
raya Natal. Di sisi lain, pasokan beberapa komoditas bahan makanan justru mengalami penurunan. Pasokan ikan
mengalami penurunan seiring dengan adanya musim pancaroba yang membuat ikan tidak mau memakan umpan yang
dipasang. lebih dari 30% ayam ras mati karena terkena penyakit selama perubahan musim. Pasokan beras juga masih
relatif terbatas walaupun kondisi persediaan di tingkat pedagang besar masih tersedia. Pasokan sayur-sayuran relatif tetap
padahal terdapat peningkatan permintaan yang cukup tinggi. Selain itu, terdapat peningkatan biaya produksi seperti
kenaikan harga pakan ternak yang berdampak pada kenaikan harga daging ayam ras. Adanya pembatasan impor indukan
ayam ras (GPS) juga membuat peningkatan pasokan ayam hanya dapat dialokasikan sebesar 25% dari kondisi normal.
Secara tahunan, inflasi komoditas volatile food mencapai 9,43% (yoy). Padi-padian menjadi penyumbang utama inflasi
volatile food, disusul oleh komoditas sayur-sayuran, daging dan hasil-hasilnya dan telur, susu dan hasil-hasilnya. Sepanjang
tahun 2015, harga rata-rata bumbu-bumbuan justru dapat mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.
Penurunan harga terutama pada komoditas cabe-cabean seiring dengan banyaknya pasokan di pasar yang salah satunya
disumbang oleh panen Perdana program gerakan tanam cabe di musim kemarau (GTCK) yang terjadi di bulan Oktober
2015.
2.3.2 Kelompok Administered Prices
Secara triwulanan, Inflasi administered price pada triwulan III 2015 mengalami kenaikan dibanding triwulan
sebelumnya. Kenaikan inflasi terutama disebabkan oleh kenaikan harga tembakau dan minuman beralkohol,
kenaikan tarif listrik dan kenaikan tarif angkutan udara di akhir tahun 2015. kenaikan inflasi tembakau dan
minuman beralkohol seiring dengan kenaikan cukai rokok dan minuman beralkohol yang dibebankan secara bertahap.
Selain itu terdapat kenaikan harga sirih yang cukup tinggi di triwulan IV 2015 hingga 33,34% (qtq) dan menyumbang
inflasi hingga sebesar 0,02 (sum qtq). Kenaikan tarif listrik bersubsidi dengan daya 1.300 dan 2.200 watt juga mampu
meningkatkan inflasi hingga 2,46% (qtq) dan menyumbang inflasi sebesar 0,07% (sum qtq). Tingginya permintaan
angkutan udara seiring dengan adanya perayaan HKSN juga telah meningkatkan harga tarif pesawat udara secara cukup
signifikan.
Walaupun sub kelompok komoditas transportasi secara triwulanan mengalami kenaikan, namun secara tahunan justru
mengalami penurunan. Telah hilangnya pengaruh efek tahun dasar kenaikan BBM di tahun 2014 menjadi penyebab
utama penurunan inflasi. Selain itu, adanya penurunan harga bensin dan solar, serta penurunan tarif angkutan dalam
kota, mampu meredam kenaikan tarif angkutan udara, sehingga inflasi justru mengalami deflasi dibanding tahun
sebelumnya. Inflasi terutama masih disebabkan oleh adanya kenaikan bertahap cukai rokok dan minuman beralkohol.
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 2015 25
Sumber : BPS, diolah
Grafik 2.1 Perkembangan Inflasi di NTTGrafik 2.12. Disagregasi Inflasi dan Sumbangan Inflasii Bulanan Provinsi Nusa Tenggara Timur
-4.5
-2.5
-0.5
1.5
3.5
5.5
7.5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
SUM AP SUM VF SUM CORE INFLASI (MTM) CORE VOL FOOD ADM PRICE
Grafik 2. 11. Disagregasi Inflasi dan Sumbangan Inflasii Tahunan Provinsi Nusa Tenggara Timur
Sumber : BPS, diolah
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
SUM AP SUM VF SUM CORE INFLASI (YOY) INF CORE INF VF INF AP
10 11 12
10 11 12
2014 2015
2014 2015
2.2.4 Komoditas Lainnya
Komoditas makanan, minuman dan tembakau menjadi komoditas dengan inflasi tahunan tertinggi kedua setelah inflasi
bahan makanan. Nilai inflasi hingga akhir tahun 2015 mencapai 8,50% (yoy) terutama disebabkan oleh adanya kenaikan
cukai rokok, dan kenaikan harga makanan jadi dan minuman. kenaikan harga hampir terjadi di sepanjang tahun 2015 oleh
berbagai macam jenis makanan jadi dan minuman tak beralkohol. Sedangkan kenaikan cukai disesuaikan sepanjang
tahun agar kenaikan harga rokok dan tembakau tidak terlalu signifikan.
Inflasi pada kelompok komoditas pendidikan, rekreasi dan olah raga menjadi penyumbang inflasi terbesar ketiga setelah
inflasi komoditas bahan makanan dan makanan jadi, minuman dan tembakau. tingginya inflasi terutama disebabkan oleh
adanya kenaikan biaya sekolah dari kelompok bermain hingga sekolah menengah pertama yang naik tinggi pada awal
tahun ajaran baru. Secara triwulanan, inflasi pada triwulan IV relatif rendah dikarenakan kenaikan besar biasanya hanya
terjadi sekali dalam setahun dan sudah mengalami kenaikan pada triwulan III 2015. Secara tahunan, inflasi komoditas sandang pada tahun 2015 mencapai sebesar 5,71% (yoy) terutama disebabkan oleh
adanya kenaikan harga sandang menjelang Hari Raya Idul Fitri 2015. Pada triwulan IV 2015, kenaikan harga relatif rendah
dan cenderung menurun di akhir tahun dikarenakan adanya penurunan harga untuk memenuhi target penjualan dan
dalam rangka mengganti model sandang.
Berdasarkan disagregasi inflasi, administered price mampu menjadi faktor yang menahan laju inflasi, dengan
angka inflasi yang tercatat hanya sebesar 1,69% (yoy) dibanding tahun sebelumnya. inflasi inti tumbuh
moderat dengan nilai sebesar 4,79% dan inflasi volatile food mengalami kenaikan signifikan seiring dengan
kenaikan permintaan menjelang akhir tahun. Rendahnya inflasi administered price terutama disebabkan oleh
hilangnya faktor based effect atas kenaikan BBM di tahun sebelumnya. Bahkan, harga bensin, solar dan angkutan dalam
kota justru mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya dikarenakan pengaruh penurunan harga minyak dunia.
Kenaikan inflasi pada administered price terjadi pada kenaikan cukai rokok dan tembakau serta adanya kenaikan tarif
listrik di bulan Desember untuk pengguna listrik dengan daya 1.300 dan 2.200 watt.
Inflasi tinggi justru terjadi komoditas volatile food terutama di bulan Desember 2015 dikarenakan oleh tingginya
permintaan dalam rangka menyambut natal dan tahun baru tidak diimbangi oleh suplai pasokan yang ada.
2.3. DISAGREGASI INFLASI
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 201524
2.3.1 Kelompok Volatile Foods
Inflasi komoditas yang bergejolak (volatile foods) pada triwulan IV 2015 mengalami kenaikan signifikan.
Tingginya inflasi terutama disumbang oleh inflasi bulan Desember 2015 yang mencapai 6,34% (mtm), dan
menjadi inflasi tertinggi dalam 10 tahun terakhir, bahkan lebih tinggi dari inflasi karena sentimen negatif
paska kenaikan harga BBM. Tingginya permintaan yang tidak diimbangi dengan peningkatan pasokan menjadi
penyebab utama inflasi di triwulan IV 2015. Adanya perayaan hari raya natal dan tahun baru, serta perayaan HKSN dan
natal bersama nasional membuat permintaan bahan makanan mengalami peningkatan signfikan seiring dengan adanya
kunjungan ribuan tamu dalam acara tersebut. Konsumsi bahan makanan juga mengalami kenaikan signifikan setiap hari
raya Natal. Di sisi lain, pasokan beberapa komoditas bahan makanan justru mengalami penurunan. Pasokan ikan
mengalami penurunan seiring dengan adanya musim pancaroba yang membuat ikan tidak mau memakan umpan yang
dipasang. lebih dari 30% ayam ras mati karena terkena penyakit selama perubahan musim. Pasokan beras juga masih
relatif terbatas walaupun kondisi persediaan di tingkat pedagang besar masih tersedia. Pasokan sayur-sayuran relatif tetap
padahal terdapat peningkatan permintaan yang cukup tinggi. Selain itu, terdapat peningkatan biaya produksi seperti
kenaikan harga pakan ternak yang berdampak pada kenaikan harga daging ayam ras. Adanya pembatasan impor indukan
ayam ras (GPS) juga membuat peningkatan pasokan ayam hanya dapat dialokasikan sebesar 25% dari kondisi normal.
Secara tahunan, inflasi komoditas volatile food mencapai 9,43% (yoy). Padi-padian menjadi penyumbang utama inflasi
volatile food, disusul oleh komoditas sayur-sayuran, daging dan hasil-hasilnya dan telur, susu dan hasil-hasilnya. Sepanjang
tahun 2015, harga rata-rata bumbu-bumbuan justru dapat mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.
Penurunan harga terutama pada komoditas cabe-cabean seiring dengan banyaknya pasokan di pasar yang salah satunya
disumbang oleh panen Perdana program gerakan tanam cabe di musim kemarau (GTCK) yang terjadi di bulan Oktober
2015.
2.3.2 Kelompok Administered Prices
Secara triwulanan, Inflasi administered price pada triwulan III 2015 mengalami kenaikan dibanding triwulan
sebelumnya. Kenaikan inflasi terutama disebabkan oleh kenaikan harga tembakau dan minuman beralkohol,
kenaikan tarif listrik dan kenaikan tarif angkutan udara di akhir tahun 2015. kenaikan inflasi tembakau dan
minuman beralkohol seiring dengan kenaikan cukai rokok dan minuman beralkohol yang dibebankan secara bertahap.
Selain itu terdapat kenaikan harga sirih yang cukup tinggi di triwulan IV 2015 hingga 33,34% (qtq) dan menyumbang
inflasi hingga sebesar 0,02 (sum qtq). Kenaikan tarif listrik bersubsidi dengan daya 1.300 dan 2.200 watt juga mampu
meningkatkan inflasi hingga 2,46% (qtq) dan menyumbang inflasi sebesar 0,07% (sum qtq). Tingginya permintaan
angkutan udara seiring dengan adanya perayaan HKSN juga telah meningkatkan harga tarif pesawat udara secara cukup
signifikan.
Walaupun sub kelompok komoditas transportasi secara triwulanan mengalami kenaikan, namun secara tahunan justru
mengalami penurunan. Telah hilangnya pengaruh efek tahun dasar kenaikan BBM di tahun 2014 menjadi penyebab
utama penurunan inflasi. Selain itu, adanya penurunan harga bensin dan solar, serta penurunan tarif angkutan dalam
kota, mampu meredam kenaikan tarif angkutan udara, sehingga inflasi justru mengalami deflasi dibanding tahun
sebelumnya. Inflasi terutama masih disebabkan oleh adanya kenaikan bertahap cukai rokok dan minuman beralkohol.
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 2015 25
Sumber : BPS, diolah
Grafik 2.1 Perkembangan Inflasi di NTTGrafik 2.12. Disagregasi Inflasi dan Sumbangan Inflasii Bulanan Provinsi Nusa Tenggara Timur
-4.5
-2.5
-0.5
1.5
3.5
5.5
7.5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
SUM AP SUM VF SUM CORE INFLASI (MTM) CORE VOL FOOD ADM PRICE
Grafik 2. 11. Disagregasi Inflasi dan Sumbangan Inflasii Tahunan Provinsi Nusa Tenggara Timur
Sumber : BPS, diolah
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
SUM AP SUM VF SUM CORE INFLASI (YOY) INF CORE INF VF INF AP
10 11 12
10 11 12
2014 2015
2014 2015
2.2.4 Komoditas Lainnya
Komoditas makanan, minuman dan tembakau menjadi komoditas dengan inflasi tahunan tertinggi kedua setelah inflasi
bahan makanan. Nilai inflasi hingga akhir tahun 2015 mencapai 8,50% (yoy) terutama disebabkan oleh adanya kenaikan
cukai rokok, dan kenaikan harga makanan jadi dan minuman. kenaikan harga hampir terjadi di sepanjang tahun 2015 oleh
berbagai macam jenis makanan jadi dan minuman tak beralkohol. Sedangkan kenaikan cukai disesuaikan sepanjang
tahun agar kenaikan harga rokok dan tembakau tidak terlalu signifikan.
Inflasi pada kelompok komoditas pendidikan, rekreasi dan olah raga menjadi penyumbang inflasi terbesar ketiga setelah
inflasi komoditas bahan makanan dan makanan jadi, minuman dan tembakau. tingginya inflasi terutama disebabkan oleh
adanya kenaikan biaya sekolah dari kelompok bermain hingga sekolah menengah pertama yang naik tinggi pada awal
tahun ajaran baru. Secara triwulanan, inflasi pada triwulan IV relatif rendah dikarenakan kenaikan besar biasanya hanya
terjadi sekali dalam setahun dan sudah mengalami kenaikan pada triwulan III 2015. Secara tahunan, inflasi komoditas sandang pada tahun 2015 mencapai sebesar 5,71% (yoy) terutama disebabkan oleh
adanya kenaikan harga sandang menjelang Hari Raya Idul Fitri 2015. Pada triwulan IV 2015, kenaikan harga relatif rendah
dan cenderung menurun di akhir tahun dikarenakan adanya penurunan harga untuk memenuhi target penjualan dan
dalam rangka mengganti model sandang.
Berdasarkan disagregasi inflasi, administered price mampu menjadi faktor yang menahan laju inflasi, dengan
angka inflasi yang tercatat hanya sebesar 1,69% (yoy) dibanding tahun sebelumnya. inflasi inti tumbuh
moderat dengan nilai sebesar 4,79% dan inflasi volatile food mengalami kenaikan signifikan seiring dengan
kenaikan permintaan menjelang akhir tahun. Rendahnya inflasi administered price terutama disebabkan oleh
hilangnya faktor based effect atas kenaikan BBM di tahun sebelumnya. Bahkan, harga bensin, solar dan angkutan dalam
kota justru mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya dikarenakan pengaruh penurunan harga minyak dunia.
Kenaikan inflasi pada administered price terjadi pada kenaikan cukai rokok dan tembakau serta adanya kenaikan tarif
listrik di bulan Desember untuk pengguna listrik dengan daya 1.300 dan 2.200 watt.
Inflasi tinggi justru terjadi komoditas volatile food terutama di bulan Desember 2015 dikarenakan oleh tingginya
permintaan dalam rangka menyambut natal dan tahun baru tidak diimbangi oleh suplai pasokan yang ada.
2.3. DISAGREGASI INFLASI
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 201524
Tingginya inflasi komoditas bahan makanan sebenarnya sudah terdeteksi pada rapat koordinasi TPID pada tanggal 28
Oktober 2015. Pada rapat tersebut disampaikan komoditas-komoditas yang berpotensi menyumbang inflasi seperti
komoditas sayur-sayuran, beras, ikan kembung, telur ayam dan daging ayam ras. Namun demikian, tingginya peserta
dalam rangka HKSN dan Natal bersama nasional di luar perkiraan TPID, sehingga inflasi angkutan udara justru terjadi dan
di luar perhitungan TPID. Pasokan daging ayam ras juga sudah meningkat lebih kurang 25% untuk menyambut hari Natal
dan tahun baru. Namun adanya pergantian musim yang membuat lebih dari 30% ayam ras mati juga luput dari
pengawasan, sehingga sumbangan inflasi terhadap inflasi kota Kupang cukup besar. Penurunan produksi PT Semen
Kupang akibat dari ketidakstabilan pasokan listrik juga membuat pasokan semen mengalami penurunan. Di sisi lain,
tekanan permintaan semen untuk penyelesaian proyek pemerintah juga cukup besar, hingga terjadi kelangkaan semen di
pasar. .
2.4.2 Inflasi Kota Maumere
Berbeda dengan Inflasi di Kota Kupang, inflasi di Kota Maumere jauh lebih terkendali. Secara triwulanan,
inflasi Kota Maumere hanya sebesar 1,58%, relatif terjaga di tengah perayaan Natal yang dirayakan oleh
sebagian besar penduduknya. Bahan makanan masih menjadi penyebab utama inflasi terutama komoditas ikan segar
yang disebabkan oleh turunnya tangkapan ikan seiring dengan datangnya peralihan musim dan menurunnya pasokan
sayur.
Secara tahunan, inflasi Kota Maumere sebesar 3,89% (yoy) lebih rendah dibanding inflasi NTT yang sebesar 4,92% (yoy).
Tingginya kenaikan harga padi-padian hingga 19,63% (yoy) menjadi penyebab utama inflasi di Kota Maumere, disusul
oleh kenaikan harga daging dan hasil-hasilnya hingga 33,86% (yoy). Adanya permasalahan kesulitan dalam mendapatkan
DOC ayam kampung di awal tahun membuat harga ayam hidup di Kota Maumere mengalami kenaikan hingga 61,92%
(yoy) dibanding tahun sebelumnya. Tingginya kenaikan biaya pendidikan menjadi penyumbang terbesar ketiga inflasi di
Kota Maumere. secara total, biaya pendidikan mengalami kenaikan 20,03% dengan kenaikan tertinggi pada biaya
pendidikan taman kanak-kanak yang meningkat hingga 84,00% (yoy) dibanding tahun sebelumnya. Hampir semua biaya
pendidikan baik formal maupun non formal mengalami kenaikan biaya di sepanjang tahun 2015.
Tabel 2.4. Inflasi di Kota Kupang berdasarkan Kelompok Komoditas
KOMODITAS
Sumber : BPS diolah
IHK 2015
OKT NOV
INFLASI UMUM
BAHAN MAKANAN
MAKANAN JADI, MINUMAN DAN TEMBAKAU
PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS DAN BAHAN BAKAR
SANDANG
KESEHATAN
PENDIDIKAN, REKREASI DAN OLAH RAGA
TRANSPORTASI, KOMUNIKASI DAN JASA
122,0
113,8
129,9
121,1
121,7
111,8
120,8
133,3
122,9
115,9
130,3
121,6
123,5
112,4
120,7
133,5
DES
126,2
123,9
132,2
124,1
122,2
112,9
120,9
135,9
YOY
5,07
9,55
8,63
3,34
6,32
5,56
4,36
(0,51)
MTMYTD
5,07
9,55
8,63
3,34
6,32
5,56
4,36
(0,51)
0,37
0,41
0,46
0,01
0,46
(0,11)
0,27
0,91
0,72
1,93
0,31
0,40
1,48
0,49
(0,04)
0,11
2,67
6,88
1,45
2,01
(1,06)
0,47
0,17
1,80
QTQ
3,79
9,38
2,23
2,43
0,87
0,86
0,39
2,84
OKT NOV DES
Grafik 2.17. Inflasi Tahunan Kota Maumere
II III IV I II III IV I IIIII IV I2012 2013 2014 2015
2.00%
3.00%
4.00%
5.00%
6.00%
7.00%
8.00%
9.00%
Sumber : BPS, diolah
I
NTTMAUMERE
III-1.0%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
Grafik 2.18. Inflasi Triwulanan Kota Maumere
I II III IV I II III IV I II III IV I2012 2013 2014 2015
Sumber : BPS, diolah
II
NTTMAUMERE
III
Grafik 2.19. Inflasi Bulanan Kota Maumere
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
2014 2015
Sumber : BPS, diolah
4 5 6
NTTMAUMERE
7 8 9
IVIV
10 11 123,89%
4,92%
1,58%
3,51%
-1,5%
-0,5%
0,5%
1,5%
2,5%
3,5%
4,5%
2,46%
1,03%
0,70%
0,59%0,32%
-0,04%
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 2015 27
2.3.3 Kelompok Inti (core)
Inflasi kelompok inti masih relatif terkendali dalam satu tahun terakhir. Makanan jadi masih menjadi penyumbang inflasi
tahunan, diikuti oleh sub kelompok komoditas pendidikan dan minuman tak beralkohol. Kenaikan biaya produksi, tarif
sekolah dan ongkos angkutan diduga menjadi penyebab utama kenaikan inflasi inti.
Secara triwulanan, inflasi kelompok inti pada triwulan IV 2015 relatif terjaga dengan nilai inflasi hanya sebesar 1,49%
(qtq). Tidak terdapat kenaikan maupun penurunan harga komponen pembentuknya secara signifikan. Namun demikian
secara bulanan, kenaikan inflasi inti relatif cukup besar. Inflasi sub kelompok komoditas biaya tempat tinggal menjadi
penyebab utama kenaikan seiring dengan langkanya pasokan semen dan meningkatnya harga bahan bangunan lainnya.
Kerusakan listrik PLN turut mempengaruhi volume produksi PT Semen Kupang. Selain itu, makanan jadi dan minuman tak
beralkohol juga mengalami kenaikan harga di akhir tahun 2015 walaupun dalam jumlah yang tidak terlalu besar.
2.4.1 Inflasi Kota Kupang
Inflasi Kota Kupang pada triwulan IV 2015 mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Dengan nilai inflasi
sebesar 3,79% (qtq), kota Kupang menjadi kota dengan inflasi triwulanan tertinggi kedua setelah Merauke
(6,36%) dari 82 kabupaten/kota sampel inflasi. Secara tahunan, inflasi Kota Kupang mencapai 5,07% (yoy) lebih
tinggi dibanding inflasi NTT yang sebesar 4,92% (yoy). Penurunan inflasi tahunan lebih disebabkan oleh hilangnya base
effect inflasi BBM di tahun sebelumnya. Secara bulanan dan triwulanan, inflasi di Kota Kupang mengalami kenaikan
signifikan terutama disebabkan oleh tingginya inflasi bahan makanan, komoditas bahan bangunan dan angkutan udara.
Grafik 2.14. Inflasi Tahunan Kota Kupang
3.00%
4.00%
5.00%
6.00%
7.00%
8.00%
9.00%
10.00%
I II III IV I II III IV I II III IV I2012 2013 2014 2015
Grafik 2.15. Inflasi Triwulanan Kota Kupang Grafik 2.16. Inflasi Bulanan Kota Kupang
-1.0%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
7.0%
I II III IV I II III IV I II III IV I2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
2014 2015
Sumber : BPS, diolah Sumber : BPS, diolah Sumber : BPS, diolah
II II
4 5 6
III
NTTKUPANG NTTKUPANG NTTKUPANG
III
7 8 9
IV IV
10 11 12
5,07%4,92%
3,79%
3,51%
-1,5%
-0,5%
0,5%
1,5%
2,5%
3,5%
4,5%
2,67%2,46%
0,72%0,70%
0,37%0,32%
Grafik 2.13. Ekspektasi Harga Konsumen 3 dan 6 bulan ke Depan
Sumber : Bank Indonesia, diolah
INFLASI KUPANG PERUBAHAN HARGA UMUM 3 BULAN YAD PERUBAHAN HARGA UMUM 6 BULAN YAD
130
140
150
160
170
180
190
200
-2
-1
0
1
2
3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
2015 2016
2.4. INFLASI NTT BERDASARKAN KOTA
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 201526
Tingginya inflasi komoditas bahan makanan sebenarnya sudah terdeteksi pada rapat koordinasi TPID pada tanggal 28
Oktober 2015. Pada rapat tersebut disampaikan komoditas-komoditas yang berpotensi menyumbang inflasi seperti
komoditas sayur-sayuran, beras, ikan kembung, telur ayam dan daging ayam ras. Namun demikian, tingginya peserta
dalam rangka HKSN dan Natal bersama nasional di luar perkiraan TPID, sehingga inflasi angkutan udara justru terjadi dan
di luar perhitungan TPID. Pasokan daging ayam ras juga sudah meningkat lebih kurang 25% untuk menyambut hari Natal
dan tahun baru. Namun adanya pergantian musim yang membuat lebih dari 30% ayam ras mati juga luput dari
pengawasan, sehingga sumbangan inflasi terhadap inflasi kota Kupang cukup besar. Penurunan produksi PT Semen
Kupang akibat dari ketidakstabilan pasokan listrik juga membuat pasokan semen mengalami penurunan. Di sisi lain,
tekanan permintaan semen untuk penyelesaian proyek pemerintah juga cukup besar, hingga terjadi kelangkaan semen di
pasar. .
2.4.2 Inflasi Kota Maumere
Berbeda dengan Inflasi di Kota Kupang, inflasi di Kota Maumere jauh lebih terkendali. Secara triwulanan,
inflasi Kota Maumere hanya sebesar 1,58%, relatif terjaga di tengah perayaan Natal yang dirayakan oleh
sebagian besar penduduknya. Bahan makanan masih menjadi penyebab utama inflasi terutama komoditas ikan segar
yang disebabkan oleh turunnya tangkapan ikan seiring dengan datangnya peralihan musim dan menurunnya pasokan
sayur.
Secara tahunan, inflasi Kota Maumere sebesar 3,89% (yoy) lebih rendah dibanding inflasi NTT yang sebesar 4,92% (yoy).
Tingginya kenaikan harga padi-padian hingga 19,63% (yoy) menjadi penyebab utama inflasi di Kota Maumere, disusul
oleh kenaikan harga daging dan hasil-hasilnya hingga 33,86% (yoy). Adanya permasalahan kesulitan dalam mendapatkan
DOC ayam kampung di awal tahun membuat harga ayam hidup di Kota Maumere mengalami kenaikan hingga 61,92%
(yoy) dibanding tahun sebelumnya. Tingginya kenaikan biaya pendidikan menjadi penyumbang terbesar ketiga inflasi di
Kota Maumere. secara total, biaya pendidikan mengalami kenaikan 20,03% dengan kenaikan tertinggi pada biaya
pendidikan taman kanak-kanak yang meningkat hingga 84,00% (yoy) dibanding tahun sebelumnya. Hampir semua biaya
pendidikan baik formal maupun non formal mengalami kenaikan biaya di sepanjang tahun 2015.
Tabel 2.4. Inflasi di Kota Kupang berdasarkan Kelompok Komoditas
KOMODITAS
Sumber : BPS diolah
IHK 2015
OKT NOV
INFLASI UMUM
BAHAN MAKANAN
MAKANAN JADI, MINUMAN DAN TEMBAKAU
PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS DAN BAHAN BAKAR
SANDANG
KESEHATAN
PENDIDIKAN, REKREASI DAN OLAH RAGA
TRANSPORTASI, KOMUNIKASI DAN JASA
122,0
113,8
129,9
121,1
121,7
111,8
120,8
133,3
122,9
115,9
130,3
121,6
123,5
112,4
120,7
133,5
DES
126,2
123,9
132,2
124,1
122,2
112,9
120,9
135,9
YOY
5,07
9,55
8,63
3,34
6,32
5,56
4,36
(0,51)
MTMYTD
5,07
9,55
8,63
3,34
6,32
5,56
4,36
(0,51)
0,37
0,41
0,46
0,01
0,46
(0,11)
0,27
0,91
0,72
1,93
0,31
0,40
1,48
0,49
(0,04)
0,11
2,67
6,88
1,45
2,01
(1,06)
0,47
0,17
1,80
QTQ
3,79
9,38
2,23
2,43
0,87
0,86
0,39
2,84
OKT NOV DES
Grafik 2.17. Inflasi Tahunan Kota Maumere
II III IV I II III IV I IIIII IV I2012 2013 2014 2015
2.00%
3.00%
4.00%
5.00%
6.00%
7.00%
8.00%
9.00%
Sumber : BPS, diolah
I
NTTMAUMERE
III-1.0%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
Grafik 2.18. Inflasi Triwulanan Kota Maumere
I II III IV I II III IV I II III IV I2012 2013 2014 2015
Sumber : BPS, diolah
II
NTTMAUMERE
III
Grafik 2.19. Inflasi Bulanan Kota Maumere
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
2014 2015
Sumber : BPS, diolah
4 5 6
NTTMAUMERE
7 8 9
IVIV
10 11 123,89%
4,92%
1,58%
3,51%
-1,5%
-0,5%
0,5%
1,5%
2,5%
3,5%
4,5%
2,46%
1,03%
0,70%
0,59%0,32%
-0,04%
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 2015 27
2.3.3 Kelompok Inti (core)
Inflasi kelompok inti masih relatif terkendali dalam satu tahun terakhir. Makanan jadi masih menjadi penyumbang inflasi
tahunan, diikuti oleh sub kelompok komoditas pendidikan dan minuman tak beralkohol. Kenaikan biaya produksi, tarif
sekolah dan ongkos angkutan diduga menjadi penyebab utama kenaikan inflasi inti.
Secara triwulanan, inflasi kelompok inti pada triwulan IV 2015 relatif terjaga dengan nilai inflasi hanya sebesar 1,49%
(qtq). Tidak terdapat kenaikan maupun penurunan harga komponen pembentuknya secara signifikan. Namun demikian
secara bulanan, kenaikan inflasi inti relatif cukup besar. Inflasi sub kelompok komoditas biaya tempat tinggal menjadi
penyebab utama kenaikan seiring dengan langkanya pasokan semen dan meningkatnya harga bahan bangunan lainnya.
Kerusakan listrik PLN turut mempengaruhi volume produksi PT Semen Kupang. Selain itu, makanan jadi dan minuman tak
beralkohol juga mengalami kenaikan harga di akhir tahun 2015 walaupun dalam jumlah yang tidak terlalu besar.
2.4.1 Inflasi Kota Kupang
Inflasi Kota Kupang pada triwulan IV 2015 mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Dengan nilai inflasi
sebesar 3,79% (qtq), kota Kupang menjadi kota dengan inflasi triwulanan tertinggi kedua setelah Merauke
(6,36%) dari 82 kabupaten/kota sampel inflasi. Secara tahunan, inflasi Kota Kupang mencapai 5,07% (yoy) lebih
tinggi dibanding inflasi NTT yang sebesar 4,92% (yoy). Penurunan inflasi tahunan lebih disebabkan oleh hilangnya base
effect inflasi BBM di tahun sebelumnya. Secara bulanan dan triwulanan, inflasi di Kota Kupang mengalami kenaikan
signifikan terutama disebabkan oleh tingginya inflasi bahan makanan, komoditas bahan bangunan dan angkutan udara.
Grafik 2.14. Inflasi Tahunan Kota Kupang
3.00%
4.00%
5.00%
6.00%
7.00%
8.00%
9.00%
10.00%
I II III IV I II III IV I II III IV I2012 2013 2014 2015
Grafik 2.15. Inflasi Triwulanan Kota Kupang Grafik 2.16. Inflasi Bulanan Kota Kupang
-1.0%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
7.0%
I II III IV I II III IV I II III IV I2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
2014 2015
Sumber : BPS, diolah Sumber : BPS, diolah Sumber : BPS, diolah
II II
4 5 6
III
NTTKUPANG NTTKUPANG NTTKUPANG
III
7 8 9
IV IV
10 11 12
5,07%4,92%
3,79%
3,51%
-1,5%
-0,5%
0,5%
1,5%
2,5%
3,5%
4,5%
2,67%2,46%
0,72%0,70%
0,37%0,32%
Grafik 2.13. Ekspektasi Harga Konsumen 3 dan 6 bulan ke Depan
Sumber : Bank Indonesia, diolah
INFLASI KUPANG PERUBAHAN HARGA UMUM 3 BULAN YAD PERUBAHAN HARGA UMUM 6 BULAN YAD
130
140
150
160
170
180
190
200
-2
-1
0
1
2
3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
2015 2016
2.4. INFLASI NTT BERDASARKAN KOTA
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 201526
Adanya El Nino di tahun 2015 berpotensi menyebabkan kerawanan pangan apabila kondisi El Nino masih terjadi hingga
Februari 2016. Dengan kondisi musim yang hanya 4 bulan hujan dan 8 bulan kering, maka semakin lama daerah
mengalami kekeringan, semakin besar pula potensi daerah terancam rawan pangan. Hingga akhir Januari 2016,
berdasarkan data 15 Kabupaten/Kota di NTT, dari total 105,2 ribu ha tanaman padi jagung yang telah ditanam, 32% atau
33,6 ribu ha lahan berpotensi mengalami kerusakan. Potensi kerusakan tanaman padi sebesar 13 ribu ha dari 39,45 ribu ha
yang ditanam. Sedangkan potensi kerusakan lahan jagung sebesar 20,54 ribu ha dari 65,73 ribu ha lahan yang ditanami
jagung. Potensi kerusakan terbesar berada di Kabupaten Sikka yang mencapai 87,2% dibandingkan total luas tanam yang
sebesar 9.910 ha. Kabupaten TTU juga berpotensi mengalami kegagalan tanam hingga 7.472 ha atau mencapai 89,7%
dan Kabupaten Flores Timur berpotensi gagal tanam hingga 6 ribu ha. Kerusakan tanaman tersebut disebabkan oleh
jarangnya hujan yang terjadi, sehingga tanaman yang sudah ditanam layu dan menguning. Pohon yang menguning
apabila tidak segera mendapatkan air, maka akan mengalami kematian.
Dengan kondisi 40% lahan pertanian mengandalkan tadah hujan, adanya El Nino jelas menjadi ancaman terlebih pada
masa tanam pertama ini. Pemantauan harian terus dilakukan untuk menentukan langkah-langkah mitigasi potensi
terjadinya rawan pangan. Apabila dapat segera terjadi hujan, maka petani akan segera dianjurkan untuk mengganti bibit
dan menanam dengan bibit yang baru. Apabila kondisi tanaman hanya layu, maka tanaman tersebut masih berpotensi
hidup. Penentuan langkah mitigasi baru akan dilakukan setelah tanaman memasuki fase vegetasi. Apabila selama masa
pembuahan tersebut masih terdapat hujan, maka potensi ancaman terjadinya gagal panen relatif kecil. Namun demikian,
apabila hujan sudah berhenti, maka pemerintah akan menghitung kapan mulai terjadi rawan pangan dengan
mempertimbangkan kecukupan stok yang ada. Untuk menanggulangi potensi rawan pangan, bahkan Gubernur NTT
telah mengalokasikan 10 miliar rupiah untuk pembelian cadangan beras pemerintah. Dengan pemantauan melekat oleh
Badan Ketahanan Pangan dan penambahan dana cadangan rawan pangan, diharapkan dampak dari potensi kekeringan
dan rawan pangan dapat diminimalisir.
El Nino dan Potensi Rawan Pangandi Provinsi NTT02
Gambar Boks 2.1. Peta Daerah dengan Potensi kerusakan tanam Posisi J anuari 2016
Sumber : Badan Ketahanan Pangan, diolah
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 2015 29
Hingga triwulan IV 2015, TPID yang sudah terbentuk sebanyak 22 TPID. Kabupaten TTS telah melaporkan
pembentukan TPID sehingga hanya kabupaten Malaka yang belum membentuk TPID. Dengan demikian, fokus
TPID di tahun 2016 diharapkan dapat berfokus pada penguatan kelembagaan dan kesadaran tentang peran TPID dalam
pengendalian inflasi di daerah. Bagi daerah yang telah terbentuk lebih dari 2 tahun, maka perlu dilakukan peningkatan
komitmen dengan melakukan langkah aksi dan penguatan koordinasi sebagaimana terdapat dalam roadmap TPID
nasional.
Adapun kegiatan TPID yang dilakukan di triwulan IV 2015 antara lain rapat evaluasi kinerja dan koordinasi bersama TPID
se-provinsi NTT. Selain itu juga dilakukan rapat koordinasi di Kabupaten Ngada, Rapat High Level Meeting (HLM) untuk
mengantisipasi hari raya, inspeksi mendadak semen dan pasar serta operasi pasar. Terkait pengendalian inflasi, pada rapat
evaluasi kinerja sudah disampaikan perlunya mempercepat koordinasi dalam menyiapkan hari raya terutama dalam
rangka mengantisipasi hari raya Natal dan tahun baru. Selain itu, juga dipaparkan komoditas yang berpotensi menjadi
penyumbang inflasi Natal dan tahun baru dalam 6 tahun terakhir. Diharapkan, TPID dapat menjajagi perkuatan kerjasama
terlebih dalam penyediaan bahan pangan selama natal dan El Nino. Namun demikian, pelaksanaan rapat HLM baru dapat
dilaksanakan pada bulan Desember sehingga langkah struktural tidak dapat dilakukan dan hanya dapat dilakukan langkah
teknis berupa inspeksi mendadak, percepatan bongkar muat bahan pangan dan operasi pasar. Operasi pasar yang
dilakukan dapat berhasil menjaga harga beras dengan kenaikan hanya 1,6% dibanding bulan sebelumnya. Inspeksi
mendadak juga dapat menahan kenaikan harga semen yang sempat meningkat hingga lebih dari 60 ribu rupiah. Namun
demikian, Harga sayur mengalami kenaikan signifikan dikarenakan berkurangnya pasokan. Harga daging ayam juga
mengalami kenaikan hingga 40% dikarenakan adanya penurunan pasokan di saat permintaan mengalami kenaikan
signifikan. Kondisi ini sekiranya dapat menjadi pembelajaran bagi TPID dalam penentuan waktu koordinasi yang tepat,
agar proses pengendalian inflasi dapat lebih efektif.
2.5. AKTIVITAS PENGENDALIAN INFLASI OLEH TPID
Gambar 2.1.Kegiatan TPID Provinsi NTT Triwulan IV 2015 dan Sebaran Pembentukan TPID
Sumber : Sekretariat TPID, diolah
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 201528
Tabel 2.5. Inflasi di Kota Maumere berdasarkan Kelompok Komoditas
KOMODITAS
Sumber : BPS diolah
IHK 2015
OKT NOV
INFLASI UMUM
BAHAN MAKANAN
MAKANAN JADI, MINUMAN DAN TEMBAKAU
PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS DAN BAHAN BAKAR
SANDANG
KESEHATAN
PENDIDIKAN, REKREASI DAN OLAH RAGA
TRANSPORTASI, KOMUNIKASI DAN JASA
115,7
105,5
135,4
112,6
109,0
109,7
140,2
117,9
116,4
106,7
135,6
113,3
108,7
110,3
140,5
118,3
DES
117,6
109,7
136,3
113,8
109,0
111,2
140,4
117,9
YOY
3,89
4,69
7,66
1,90
1,47
3,70
15,61
(4,84)
MTMYTD
3,89
4,69
7,66
1,90
1,47
3,70
15,61
(4,84)
(0,04)
0,60
0,15
0,04
(0,06)
0,01
-
(2,00)
0,59
1,14
0,16
0,63
(0,24)
0,55
0,15
0,31
1,03
2,76
0,48
0,43
0,29
0,85
(0,01)
(0,33)
QTQ
1,58
4,56
0,78
1,11
(0,01)
1,41
0,14
(2,01)
OKT NOV DES
Adanya El Nino di tahun 2015 berpotensi menyebabkan kerawanan pangan apabila kondisi El Nino masih terjadi hingga
Februari 2016. Dengan kondisi musim yang hanya 4 bulan hujan dan 8 bulan kering, maka semakin lama daerah
mengalami kekeringan, semakin besar pula potensi daerah terancam rawan pangan. Hingga akhir Januari 2016,
berdasarkan data 15 Kabupaten/Kota di NTT, dari total 105,2 ribu ha tanaman padi jagung yang telah ditanam, 32% atau
33,6 ribu ha lahan berpotensi mengalami kerusakan. Potensi kerusakan tanaman padi sebesar 13 ribu ha dari 39,45 ribu ha
yang ditanam. Sedangkan potensi kerusakan lahan jagung sebesar 20,54 ribu ha dari 65,73 ribu ha lahan yang ditanami
jagung. Potensi kerusakan terbesar berada di Kabupaten Sikka yang mencapai 87,2% dibandingkan total luas tanam yang
sebesar 9.910 ha. Kabupaten TTU juga berpotensi mengalami kegagalan tanam hingga 7.472 ha atau mencapai 89,7%
dan Kabupaten Flores Timur berpotensi gagal tanam hingga 6 ribu ha. Kerusakan tanaman tersebut disebabkan oleh
jarangnya hujan yang terjadi, sehingga tanaman yang sudah ditanam layu dan menguning. Pohon yang menguning
apabila tidak segera mendapatkan air, maka akan mengalami kematian.
Dengan kondisi 40% lahan pertanian mengandalkan tadah hujan, adanya El Nino jelas menjadi ancaman terlebih pada
masa tanam pertama ini. Pemantauan harian terus dilakukan untuk menentukan langkah-langkah mitigasi potensi
terjadinya rawan pangan. Apabila dapat segera terjadi hujan, maka petani akan segera dianjurkan untuk mengganti bibit
dan menanam dengan bibit yang baru. Apabila kondisi tanaman hanya layu, maka tanaman tersebut masih berpotensi
hidup. Penentuan langkah mitigasi baru akan dilakukan setelah tanaman memasuki fase vegetasi. Apabila selama masa
pembuahan tersebut masih terdapat hujan, maka potensi ancaman terjadinya gagal panen relatif kecil. Namun demikian,
apabila hujan sudah berhenti, maka pemerintah akan menghitung kapan mulai terjadi rawan pangan dengan
mempertimbangkan kecukupan stok yang ada. Untuk menanggulangi potensi rawan pangan, bahkan Gubernur NTT
telah mengalokasikan 10 miliar rupiah untuk pembelian cadangan beras pemerintah. Dengan pemantauan melekat oleh
Badan Ketahanan Pangan dan penambahan dana cadangan rawan pangan, diharapkan dampak dari potensi kekeringan
dan rawan pangan dapat diminimalisir.
El Nino dan Potensi Rawan Pangandi Provinsi NTT02
Gambar Boks 2.1. Peta Daerah dengan Potensi kerusakan tanam Posisi J anuari 2016
Sumber : Badan Ketahanan Pangan, diolah
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 2015 29
Hingga triwulan IV 2015, TPID yang sudah terbentuk sebanyak 22 TPID. Kabupaten TTS telah melaporkan
pembentukan TPID sehingga hanya kabupaten Malaka yang belum membentuk TPID. Dengan demikian, fokus
TPID di tahun 2016 diharapkan dapat berfokus pada penguatan kelembagaan dan kesadaran tentang peran TPID dalam
pengendalian inflasi di daerah. Bagi daerah yang telah terbentuk lebih dari 2 tahun, maka perlu dilakukan peningkatan
komitmen dengan melakukan langkah aksi dan penguatan koordinasi sebagaimana terdapat dalam roadmap TPID
nasional.
Adapun kegiatan TPID yang dilakukan di triwulan IV 2015 antara lain rapat evaluasi kinerja dan koordinasi bersama TPID
se-provinsi NTT. Selain itu juga dilakukan rapat koordinasi di Kabupaten Ngada, Rapat High Level Meeting (HLM) untuk
mengantisipasi hari raya, inspeksi mendadak semen dan pasar serta operasi pasar. Terkait pengendalian inflasi, pada rapat
evaluasi kinerja sudah disampaikan perlunya mempercepat koordinasi dalam menyiapkan hari raya terutama dalam
rangka mengantisipasi hari raya Natal dan tahun baru. Selain itu, juga dipaparkan komoditas yang berpotensi menjadi
penyumbang inflasi Natal dan tahun baru dalam 6 tahun terakhir. Diharapkan, TPID dapat menjajagi perkuatan kerjasama
terlebih dalam penyediaan bahan pangan selama natal dan El Nino. Namun demikian, pelaksanaan rapat HLM baru dapat
dilaksanakan pada bulan Desember sehingga langkah struktural tidak dapat dilakukan dan hanya dapat dilakukan langkah
teknis berupa inspeksi mendadak, percepatan bongkar muat bahan pangan dan operasi pasar. Operasi pasar yang
dilakukan dapat berhasil menjaga harga beras dengan kenaikan hanya 1,6% dibanding bulan sebelumnya. Inspeksi
mendadak juga dapat menahan kenaikan harga semen yang sempat meningkat hingga lebih dari 60 ribu rupiah. Namun
demikian, Harga sayur mengalami kenaikan signifikan dikarenakan berkurangnya pasokan. Harga daging ayam juga
mengalami kenaikan hingga 40% dikarenakan adanya penurunan pasokan di saat permintaan mengalami kenaikan
signifikan. Kondisi ini sekiranya dapat menjadi pembelajaran bagi TPID dalam penentuan waktu koordinasi yang tepat,
agar proses pengendalian inflasi dapat lebih efektif.
2.5. AKTIVITAS PENGENDALIAN INFLASI OLEH TPID
Gambar 2.1.Kegiatan TPID Provinsi NTT Triwulan IV 2015 dan Sebaran Pembentukan TPID
Sumber : Sekretariat TPID, diolah
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 201528
Tabel 2.5. Inflasi di Kota Maumere berdasarkan Kelompok Komoditas
KOMODITAS
Sumber : BPS diolah
IHK 2015
OKT NOV
INFLASI UMUM
BAHAN MAKANAN
MAKANAN JADI, MINUMAN DAN TEMBAKAU
PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS DAN BAHAN BAKAR
SANDANG
KESEHATAN
PENDIDIKAN, REKREASI DAN OLAH RAGA
TRANSPORTASI, KOMUNIKASI DAN JASA
115,7
105,5
135,4
112,6
109,0
109,7
140,2
117,9
116,4
106,7
135,6
113,3
108,7
110,3
140,5
118,3
DES
117,6
109,7
136,3
113,8
109,0
111,2
140,4
117,9
YOY
3,89
4,69
7,66
1,90
1,47
3,70
15,61
(4,84)
MTMYTD
3,89
4,69
7,66
1,90
1,47
3,70
15,61
(4,84)
(0,04)
0,60
0,15
0,04
(0,06)
0,01
-
(2,00)
0,59
1,14
0,16
0,63
(0,24)
0,55
0,15
0,31
1,03
2,76
0,48
0,43
0,29
0,85
(0,01)
(0,33)
QTQ
1,58
4,56
0,78
1,11
(0,01)
1,41
0,14
(2,01)
OKT NOV DES
Dalam rangka peningkatan efisiensi produksi, kementrian pertanian telah menyalurkan bantuan alat permesinan
pertanian (alsintan) dengan total bantuan berjumlah 586 buah. Namun demikian, bila dibandingkan dengan total
gapoktan terdaftar yang berjumlah hingga 20 ribu gapoktan, maka pemberian bantuan tersebut dirasa sangat kurang.
Oleh karena itu, zonasi pemberian bantuan sekiranya dapat dilakukan agar pemanfaatan alsintan yang ada dapat
dinikmati bersama oleh beberapa gapoktan.
Terakhir, penguatan kelembagaan pertanian menjadi hal mutlak yang harus dilakukan. Petani dan gapoktan harus
memiliki ketrampilan cara bertanam yang benar sesuai dengan praktek terbaik yang ada. Untuk itu, peran penyuluh dalam
memberikan pendampingan, mulai dari penyusunan RDKK, penyaluran pupuk sesuai RDKK dan penggunaan metode
bertani yang tepat menjadi sangat penting. Agar mendapatkan kuota pupuk yang sesuai, petani disadarkan pentingnya
bertani dalam kelompok agar dapat memperoleh kuota pupuk bersubsidi. Untuk memastikan tidak adanya kebocoran
penyaluran pupuk bersubsidi, maka pranata pengawasan meliputi tim verifikasi dan komisi pengawasan pupuk dan
pestisida harus senantiasa aktif dalam mencatat realisasi penyaluran maupun pengawasan atas potensi penyelewengan
yang terjadi. Terakhir, petani sekiranya dapat terus diajak untuk menggunakan alat permesinan pertanian agar biaya
produksi dapat diminimalisir yang pada ujungnya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani. Petani yang
sudah memiliki alsintan didorong untuk tidak hanya menggunakan untuk kepentingannya sendiri melainkan dapat
menyewakan ke petani lainnya agar efisiensi produksi dapat tercipta sebagaimana sudah biasa terjadi di Jawa.
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 2015 31
03
Permasalahan pokok dalam mencapai kedaulatan pangan secara garis besar terdiri dari dua hal yaitu permasalahan
efisiensi dan produktifitas. Kedua permasalahan tersebut saling beririsan yaitu adanya permasalahan efisiensi juga dapat
berpengaruh terhadap produktifitas, demikian pula sebaliknya. Permasalahan produktifitas lebih disebabkan oleh masalah
pengairan, saprodi (pemupukan, benih, obat-obatan), musim/iklim, kondisi tanah, teknik bertani maupun kelembagaan
petani. Sedangkan permasalahan efisiensi lebih disebabkan oleh kemampuan petani dalam menjaga struktur biaya seperti
penggunaan peralatan mekanisasi pertanian, yang mampu mengurangi biaya produksi serta potensi kehilangan dalam
panen ataupun meningkatkan kualitas tanam hingga produk akhir. Permasalahan efisiensi lainnya seperti penyediaan jalan
pertanian, dan produktifitas tenaga kerja.
Untuk mencapai kedua hal tersebut di atas, maka setidaknya terdapat empat komponen yang harus diperhatikan antara
lain ketersediaan sumber daya air dan jaringan irigasi, kecukupan pasokan pupuk, kehandalan mekanisasi pertanian dan
penguatan kelembagaan. Untuk penguatan kapasitas sumber daya air, pemerintah sudah merencanakan untuk
membangun 7 buah waduk dengan potensi pembentukan lahan irigasi mencapai 13 ribu ha. Selain itu, dalam jangka
pendek, pemerintah telah membangun lebih dari 1.000 embung sebagai cadangan air irigasi dan air baku bagi warga
sekitar. Pada tahun 2016 akan dibangun lebih dari 100 embung di seluruh Provinsi NTT. dampak dari pembangunan waduk
baru akan dapat dirasakan setelah waduk jadi, dan adanya embung tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan air, tetapi
setidaknya bisa mengurangi ketergantungan pada air hujan.
Realisasi penyaluran pupuk pada tahun 2015 mencapai 52 ribu ton pupuk atau meningkat 8,6% dibanding tahun 2014
yang hanya sebesar 48 ribu ton. Peningkatan penyaluran pupuk bersubsidi lebih disebabkan oleh adanya upaya khusus
kementrian pertanian yang menambahkan alokasi pupuk NPK hingga 165%, sehingga kebutuhan pupuk petani dapat
tercukupi. Pada tahun 2016, Provinsi NTT berdasarkan permentan No. 60 tahun 2015 mendapatkan alokasi pupuk
bersubsidi sebesar 53 ribu ton atau naik 2,5% dibanding realisasi penyaluran pupuk tahun 2015. Adapun alokasi pupuk
tersebut masih jauh lebih kecil dibandingkan hasil perhitungan Bank Indonesia berdasarkan nilai rata-rata penyaluran
pupuk nasional per ha ataupun hasil penghimpunan RDKK yang dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan. Namun
demikian, penambahan kuota tersebut sekiranya patut disyukuri dan dioptimalkan penggunaannya dengan harapan bisa
mendapatkan penambahan kuota pupuk melalui upaya khusus lanjutan kementrian pertanian di tahun 2016.
Gambar Boks 3.1. Empat Komponen dalam Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
Sumber : Dinas Pertanian, Balai Wilayah Sungai, PT Pupuk Kaltim, PT Petrokimia, Badan Ketahanan Pangan; diolah
El Nino dan Potensi Rawan Pangandi Provinsi NTT
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 201530
Dalam rangka peningkatan efisiensi produksi, kementrian pertanian telah menyalurkan bantuan alat permesinan
pertanian (alsintan) dengan total bantuan berjumlah 586 buah. Namun demikian, bila dibandingkan dengan total
gapoktan terdaftar yang berjumlah hingga 20 ribu gapoktan, maka pemberian bantuan tersebut dirasa sangat kurang.
Oleh karena itu, zonasi pemberian bantuan sekiranya dapat dilakukan agar pemanfaatan alsintan yang ada dapat
dinikmati bersama oleh beberapa gapoktan.
Terakhir, penguatan kelembagaan pertanian menjadi hal mutlak yang harus dilakukan. Petani dan gapoktan harus
memiliki ketrampilan cara bertanam yang benar sesuai dengan praktek terbaik yang ada. Untuk itu, peran penyuluh dalam
memberikan pendampingan, mulai dari penyusunan RDKK, penyaluran pupuk sesuai RDKK dan penggunaan metode
bertani yang tepat menjadi sangat penting. Agar mendapatkan kuota pupuk yang sesuai, petani disadarkan pentingnya
bertani dalam kelompok agar dapat memperoleh kuota pupuk bersubsidi. Untuk memastikan tidak adanya kebocoran
penyaluran pupuk bersubsidi, maka pranata pengawasan meliputi tim verifikasi dan komisi pengawasan pupuk dan
pestisida harus senantiasa aktif dalam mencatat realisasi penyaluran maupun pengawasan atas potensi penyelewengan
yang terjadi. Terakhir, petani sekiranya dapat terus diajak untuk menggunakan alat permesinan pertanian agar biaya
produksi dapat diminimalisir yang pada ujungnya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani. Petani yang
sudah memiliki alsintan didorong untuk tidak hanya menggunakan untuk kepentingannya sendiri melainkan dapat
menyewakan ke petani lainnya agar efisiensi produksi dapat tercipta sebagaimana sudah biasa terjadi di Jawa.
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 2015 31
03
Permasalahan pokok dalam mencapai kedaulatan pangan secara garis besar terdiri dari dua hal yaitu permasalahan
efisiensi dan produktifitas. Kedua permasalahan tersebut saling beririsan yaitu adanya permasalahan efisiensi juga dapat
berpengaruh terhadap produktifitas, demikian pula sebaliknya. Permasalahan produktifitas lebih disebabkan oleh masalah
pengairan, saprodi (pemupukan, benih, obat-obatan), musim/iklim, kondisi tanah, teknik bertani maupun kelembagaan
petani. Sedangkan permasalahan efisiensi lebih disebabkan oleh kemampuan petani dalam menjaga struktur biaya seperti
penggunaan peralatan mekanisasi pertanian, yang mampu mengurangi biaya produksi serta potensi kehilangan dalam
panen ataupun meningkatkan kualitas tanam hingga produk akhir. Permasalahan efisiensi lainnya seperti penyediaan jalan
pertanian, dan produktifitas tenaga kerja.
Untuk mencapai kedua hal tersebut di atas, maka setidaknya terdapat empat komponen yang harus diperhatikan antara
lain ketersediaan sumber daya air dan jaringan irigasi, kecukupan pasokan pupuk, kehandalan mekanisasi pertanian dan
penguatan kelembagaan. Untuk penguatan kapasitas sumber daya air, pemerintah sudah merencanakan untuk
membangun 7 buah waduk dengan potensi pembentukan lahan irigasi mencapai 13 ribu ha. Selain itu, dalam jangka
pendek, pemerintah telah membangun lebih dari 1.000 embung sebagai cadangan air irigasi dan air baku bagi warga
sekitar. Pada tahun 2016 akan dibangun lebih dari 100 embung di seluruh Provinsi NTT. dampak dari pembangunan waduk
baru akan dapat dirasakan setelah waduk jadi, dan adanya embung tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan air, tetapi
setidaknya bisa mengurangi ketergantungan pada air hujan.
Realisasi penyaluran pupuk pada tahun 2015 mencapai 52 ribu ton pupuk atau meningkat 8,6% dibanding tahun 2014
yang hanya sebesar 48 ribu ton. Peningkatan penyaluran pupuk bersubsidi lebih disebabkan oleh adanya upaya khusus
kementrian pertanian yang menambahkan alokasi pupuk NPK hingga 165%, sehingga kebutuhan pupuk petani dapat
tercukupi. Pada tahun 2016, Provinsi NTT berdasarkan permentan No. 60 tahun 2015 mendapatkan alokasi pupuk
bersubsidi sebesar 53 ribu ton atau naik 2,5% dibanding realisasi penyaluran pupuk tahun 2015. Adapun alokasi pupuk
tersebut masih jauh lebih kecil dibandingkan hasil perhitungan Bank Indonesia berdasarkan nilai rata-rata penyaluran
pupuk nasional per ha ataupun hasil penghimpunan RDKK yang dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan. Namun
demikian, penambahan kuota tersebut sekiranya patut disyukuri dan dioptimalkan penggunaannya dengan harapan bisa
mendapatkan penambahan kuota pupuk melalui upaya khusus lanjutan kementrian pertanian di tahun 2016.
Gambar Boks 3.1. Empat Komponen dalam Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
Sumber : Dinas Pertanian, Balai Wilayah Sungai, PT Pupuk Kaltim, PT Petrokimia, Badan Ketahanan Pangan; diolah
El Nino dan Potensi Rawan Pangandi Provinsi NTT
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 201530
Kinerja perbankan melambat, sementara sistem pembayaran meningkat signifikan.
Indikator kinerja perbankan secara year-on-year (yoy) dan triwulanan (qtq) mengalami perlambatan.
Namun demikian, masih tetap tumbuh di atas pertumbuhan Nasional.
Selain itu, beberapa indikator sistem pembayaran menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini
juga menggambarkan ekonomi di Provinsi NTT masih terus berkembang.
Perkembangan Perbankan DanSistem Pembayaran03
Kinerja perbankan melambat, sementara sistem pembayaran meningkat signifikan.
Indikator kinerja perbankan secara year-on-year (yoy) dan triwulanan (qtq) mengalami perlambatan.
Namun demikian, masih tetap tumbuh di atas pertumbuhan Nasional.
Selain itu, beberapa indikator sistem pembayaran menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini
juga menggambarkan ekonomi di Provinsi NTT masih terus berkembang.
Perkembangan Perbankan DanSistem Pembayaran03
3.1. KONDISI UMUM
Pada Triwulan IV 2015 kinerja perbankan baik secara Nasional maupun di Provinsi NTT relatif melambat.
Walaupun melambat, kinerja perbankan di Provinsi NTT masih lebih baik daripada kinerja perbankan Nasional.
Perlambatan kinerja perbankan tersebut tercermin oleh beberapa indikator perbankan yaitu Aset, Dana Pihak Ketiga, dan
Kredit. Aset perbankan pada Triwulan IV 2015 hanya mencapai Rp.29,11 triliun atau tumbuh 11,90% (yoy) lebih kecil dari
Triwulan III 2015 yang mencapai 20,90% (yoy). Penghimpunan Dana Pihak ketiga mengalami perlambatan dari 18,35%
(yoy) di Triwulan III 2015 menjadi 16,89% (yoy) atau dengan nominal sebesar Rp.22,07 triliun pada Triwulan IV 2015.
Indikator Kredit juga menunjukkan perlambatan sebesar 14,04% (yoy) atau mencapai Rp.19,86 triliun pada Triwulan IV
2015, lebih rendah bila dibandingkan Triwulan III 2015 yang mencapai 14,33% (yoy).
Rasio kredit macet atau Non Performing Loan (NPL) Gross perbankan di Provinsi NTT pada Triwulan IV 2015 mengalami
penurunan, dari 2,00% pada Triwulan III 2015 menjadi 1,60% di Triwulan IV 2015. Angka tersebut juga masih berada
pada level aman yakni dibawah batas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu NPL Nett sebesar 5%. Selain itu, angka
rasio likuiditas atau Loan to Deposit Ratio (LDR) pada Triwulan IV 2015 sebesar 89,98% lebih tinggi dari Triwulan III 2015
yang mencapai 83,99%.
Secara umum perkembangan sistem pembayaran di Provinsi NTT pada Triwulan IV 2015 menunjukkan peningkatan yang
signifikan. Sistem Pembayaran Tunai mengalami net-outflow sebesar Rp.2,07 triliun atau 217,19% lebih tinggi
dibandingkan dengan tahun lalu pada periode yang sama. Besarnya Net outflow terutama disebabkan oleh momentum
perayaan Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2016 yang membuat konsumsi rumah tangga mengalami peningkatan. Selain
itu juga karena adanya realisasi pembayaran proyek investasi dan proyek lainnya pada akhir tahun.
Pada Triwulan IV 2015 uang palsu yang ditemukan sebanyak 53 lembar, sedikit meningkat bila dibandingkan dengan
triwulan sebelumnya yang mencapai 52 lembar. Temuan uang palsu ini disebabkan oleh meningkatnya pemahaman dan
kesadaran perbankan tentang uang palsu. Sementara itu, pihak kepolisian juga berperan aktif dalam membantu
mengungkapkan kasus uang palsu tersebut.
Peningkatan pertumbuhan tidak hanya pada Sistem Pembayaran tunai, namun peningkatan yang signifikan juga terjadi
pasa Sistem Pembayaran secara non tunai. Transaksi pembayaran melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) di
Provinsi NTT dari sisi volume mengalami peningkatan sebesar 67,03% (yoy) dan berdasarkan nominal meningkat sebesar
152,50% (yoy). Selain itu, pertumbuhan transaksi pembayaran melalui SKNBI di Provinsi NTT masih tetap berada di atas
pertumbuhan Nasional. Peningkatan volume dan nominal transaksi pembayaran melalui SKNBI merupakan dampak
Grafik 3.1. Perkembangan Kinerja Perbankan
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
I II III IV
2013
I II III IV
2014
I
2015
II III
ASET (MILIAR) KREDIT (MILIAR) DPK (MILIAR) YOY ASET YOY KREDIT YOY DPK
IV
Grafik 3.2. Perkembangan LDR dan NPL
LDR NPL
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
78%
80%
82%
84%
86%
88%
90%
92%
94%
I II III IV
2013
I II III IV
2014
I
2015
2,0%
2,5%
III II III IV
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 2015 35
3.1. KONDISI UMUM
Pada Triwulan IV 2015 kinerja perbankan baik secara Nasional maupun di Provinsi NTT relatif melambat.
Walaupun melambat, kinerja perbankan di Provinsi NTT masih lebih baik daripada kinerja perbankan Nasional.
Perlambatan kinerja perbankan tersebut tercermin oleh beberapa indikator perbankan yaitu Aset, Dana Pihak Ketiga, dan
Kredit. Aset perbankan pada Triwulan IV 2015 hanya mencapai Rp.29,11 triliun atau tumbuh 11,90% (yoy) lebih kecil dari
Triwulan III 2015 yang mencapai 20,90% (yoy). Penghimpunan Dana Pihak ketiga mengalami perlambatan dari 18,35%
(yoy) di Triwulan III 2015 menjadi 16,89% (yoy) atau dengan nominal sebesar Rp.22,07 triliun pada Triwulan IV 2015.
Indikator Kredit juga menunjukkan perlambatan sebesar 14,04% (yoy) atau mencapai Rp.19,86 triliun pada Triwulan IV
2015, lebih rendah bila dibandingkan Triwulan III 2015 yang mencapai 14,33% (yoy).
Rasio kredit macet atau Non Performing Loan (NPL) Gross perbankan di Provinsi NTT pada Triwulan IV 2015 mengalami
penurunan, dari 2,00% pada Triwulan III 2015 menjadi 1,60% di Triwulan IV 2015. Angka tersebut juga masih berada
pada level aman yakni dibawah batas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu NPL Nett sebesar 5%. Selain itu, angka
rasio likuiditas atau Loan to Deposit Ratio (LDR) pada Triwulan IV 2015 sebesar 89,98% lebih tinggi dari Triwulan III 2015
yang mencapai 83,99%.
Secara umum perkembangan sistem pembayaran di Provinsi NTT pada Triwulan IV 2015 menunjukkan peningkatan yang
signifikan. Sistem Pembayaran Tunai mengalami net-outflow sebesar Rp.2,07 triliun atau 217,19% lebih tinggi
dibandingkan dengan tahun lalu pada periode yang sama. Besarnya Net outflow terutama disebabkan oleh momentum
perayaan Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2016 yang membuat konsumsi rumah tangga mengalami peningkatan. Selain
itu juga karena adanya realisasi pembayaran proyek investasi dan proyek lainnya pada akhir tahun.
Pada Triwulan IV 2015 uang palsu yang ditemukan sebanyak 53 lembar, sedikit meningkat bila dibandingkan dengan
triwulan sebelumnya yang mencapai 52 lembar. Temuan uang palsu ini disebabkan oleh meningkatnya pemahaman dan
kesadaran perbankan tentang uang palsu. Sementara itu, pihak kepolisian juga berperan aktif dalam membantu
mengungkapkan kasus uang palsu tersebut.
Peningkatan pertumbuhan tidak hanya pada Sistem Pembayaran tunai, namun peningkatan yang signifikan juga terjadi
pasa Sistem Pembayaran secara non tunai. Transaksi pembayaran melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) di
Provinsi NTT dari sisi volume mengalami peningkatan sebesar 67,03% (yoy) dan berdasarkan nominal meningkat sebesar
152,50% (yoy). Selain itu, pertumbuhan transaksi pembayaran melalui SKNBI di Provinsi NTT masih tetap berada di atas
pertumbuhan Nasional. Peningkatan volume dan nominal transaksi pembayaran melalui SKNBI merupakan dampak
Grafik 3.1. Perkembangan Kinerja Perbankan
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
I II III IV
2013
I II III IV
2014
I
2015
II III
ASET (MILIAR) KREDIT (MILIAR) DPK (MILIAR) YOY ASET YOY KREDIT YOY DPK
IV
Grafik 3.2. Perkembangan LDR dan NPL
LDR NPL
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
78%
80%
82%
84%
86%
88%
90%
92%
94%
I II III IV
2013
I II III IV
2014
I
2015
2,0%
2,5%
III II III IV
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 2015 35
Total Aset Bank Umum pada Triwulan IV 2015 mencapai Rp.28,60 triliun atau tumbuh sebesar 11,72% (yoy), lebih rendah
dibandingkan Triwulan III 2015 yang mampu tumbuh mencapai 20,79% (yoy). Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK)
pada Triwulan IV 2015 mencapai Rp.21,69 triliun atau mengalami perlambatan sebesar 16,78% (yoy), dari 18,21% (yoy)
pada Triwulan III 2015. Pertumbuhan Kredit hingga Triwulan IV 2015 sebesar Rp.19,49 triliun atau 14,03% (yoy),
pertumbuhan ini sedikit melambat dibanding Triwulan III 2015 yang mencapai 14,30% (yoy). Rasio Likuiditas perbankan
Loan to Deposit Ratio (LDR) Bank Umum di Provinsi NTT pada Triwulan IV 2015 sedikit meningkat dari sebesar 83,73%
pada Triwulan III 2015, menjadi 89,87%.
Penurunan rasio kredit bermasalah seiring dengan menurunnya jumlah kredit bermasalah pada Triwulan IV 2015
dibandingkan Triwulan III 2015. Rasio kredit macet atau Non Performing Loan (NPL) pada triwulan ini mengalami
penurunan yaitu sebesar 1,53% dari 1,93% pada Triwulan III 2015.
3.2.1. Aset dan Aktiva Produktif
Perkembangan Aset Bank Umum di Provinsi NTT maupun secara Nasional pada Triwulan IV 2015 mengalami
perlambatan. Namun demikian, pertumbuhan Aset Bank Umum di Provinsi NTT masih tetap berada di atas Nasional.
Perlambatan Aset perbankan ini disebabkan oleh melambatnya Aset Bank Pemerintah dan Aset Bank Swasta. Aset Bank
Swasta pada triwulan ini mengalami perlambatan paling besar dibandingkan Aset Bank Pemerintah yakni dari 18,34%
(yoy) pada Triwulan III 2015 menjadi 8,69% (yoy) di Triwulan IV 2015. Sementara itu, Aset Bank Pemerintah juga
mengalami perlambatan sebesar 12,18% (yoy) di Triwulan IV 2015, dari 21,12% (yoy) pada Triwulan III 2015.
Selain itu, perlambatan Aset perbankan di Provinsi NTT juga disebabkan oleh menurunnya penempatan pada bank lain dan
melambatnya kredit yang diberikan oleh perbankan.
Berdasarkan kelompok bank, penyumbang Aset terbesar pada Triwulan IV 2015 adalah Bank Pemerintah dengan porsi
sebesar 87,29%, sementara Bank Swasta Nasional hanya menyumbang sebesar 12,71%.
3.2.2. Dana Pihak Ketiga
Pada Triwulan IV 2015 penghimpunan DPK oleh Bank Umum di Provinsi NTT juga mengalami perlambatan,
namun masih tetap berada di atas pertumbuhan Nasional. Perlambatan DPK Bank Umum pada Triwulan IV 2015
disebabkan oleh DPK kelompok Pemerintah yang tumbuh melambat sebesar 8,45% (yoy) dari 33,42% (yoy) pada Triwulan
III 2015. Selain itu, DPK kelompok lainnya juga mengalami perlambatan dengan pertumbuhan yang hanya sebesar 1,81%
(yoy) pada Triwulan IV 2015, lebih rendah dari Triwulan III 2015 yang mencapai 4,41% (yoy). Sementara itu, DPK kelompok
Swasta pada Triwulan IV 2015 mengalami peningkatan 28,48% (yoy), lebih kecil dari triwulan sebelumnya yang mencapai
11,94% (yoy) dan peningkatan DPK kelompok Perorangan yang tumbuh sebesar 17,24% (yoy) dari 10,34% (yoy) pada
Triwulan III 2015.
Grafik 3.4. Komposisi Aset Berdasarkan Kelompok Bank
BANK PEMERINTAH BANK SWASTA NASIONAL
12,71%
87,29%
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 2015 37
Grafik 3.3. Perkembangan SKNBI
-100.00%
0.00%
100.00%
200.00%
300.00%
400.00%
500.00%
-30.00%
-20.00%
-10.00%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00% YOY
I II III IV2013
I II III IV2014
I2015
I II III IV2012
II III
VOLUME KLIRING NOMINAL KRILING VOLUME CEK/BG KOSONG NOMINAL CEK/BG KOSONG
IV
Tabel 3.1.Perkembangan BI-RTGS
Transaksi RTGS
DARI (FROM) NTT
MENUJU (TO) NTT
20132014
I II III IV2014
NET FROM (TO) NTT
2015
I
Nominal (Rp.Miliar) 90.782,31 17.188,53 20.597,63 24.389,56 26.834,10 89.009,82 31.694,04 40.042,32
Volume (Lbr Warkat) 51.895 10.696 10.475 10.900 11.053 43.124 6.013 6.567
Growth Nominal 14,73% -24,24% -5,85% 17,73% 5,23% -1,95% 84,39% 94,40%
Growth Volume 1,80% -10,63% -12,49% -13,70% -27,89% -16,90% -43,78% -37,31%
Nominal (Rp.Miliar) 80.032,43 14.184,27 13.052,92 30.150,79 35.629,94 93.017,92 34.614,54 43.751,01
Volume (Lbr Warkat) 33.361 7.809 7.868 8.965 9.294 33.936 5.984 6.086
Growth Nominal 22,75% 6,58% -42,61% 69,58% 36,00% 16,23% 144,03% 235,18%
Growth Volume 2,55% 4,90% -4,40% 9,21% -1,94% 1,72% -23,37% -22,65%
Nominal (Rp.Miliar) 22.500,17 4.329,99 4.261,96 13.639,43 19.742,90 41.974,28 25.133,15 29.243,54
Volume (Lbr Warkat) 5.379 1.393 1.231 1.567 1.746 5.937 1.106 1.188
Growth Nominal 325,42% 131,06% -17,11% 114,10% 116,62% 86,55% 480,44% 586,15%
Growth Volume 17,27% 12,61% -9,95% 20,45% 18,45% 10,37% -20,60% -3,49%
Nominal (Rp.Miliar) 10.749,88 3.004,26 7.544,71 -5.761,23 -8.795,84 -4.008,10 -2.920,50 -3.708,69
Volume (Lbr Warkat) 18.534 2.887 2.607 1.935 1.759 9.188 29 481
Growth Nominal -22,79% -67,97% -969,65% -296,19% 1159,36% -137,29% -197,21% -149,16%
Growth Volume 0,47% -36,18% -30,29% -56,23% -69,93% -50,43% -99,00% -81,55%
II
FROM-TO NTT
33.042,78
6.812
37,50%
-37,50%
41.553,64
5,877
37,82%
-34,45%
21.382,63
1.085
56,77%
-30,76%
-8.017,86
935
39,17%
-51,68%
III14.364,68
3.692
-46,47%
-66,60%
10.576,81
2.690
-70,31%
-71,06%
1.726,09
297
-91,26%
-82,99%
3.787,87
1.002
-143,06%
-43,04%
IV
*) Data Triwulan IV 2015 s/d November 2915
3.2. PERKEMBANGAN KINERJA BANK UMUM
Pada Triwulan IV 2015 perkembangan kinerja Bank Umum di Provinsi NTT melambat dibandingkan triwulan
sebelumnya. Perlambatan pertumbuhan Aset dan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada triwulan ini disebabkan oleh
berkurangnya dana pemerintah dan masyarakat di bank. Sementara itu, pertumbuhan kredit hanya mengalami sedikit
perlambatan, perlambatan tersebut terjadi karena menurunnya kredit pada sektor konstruksi serta melambatnya kredit
pedagang besar dan eceran.
diimplementasikannya sistem BI-RTGS Gen II pada tanggal 16 November 2015 dimana batasan transaksi pembayaran
dengan menggunakan sistem BI-RTGS yaitu minimal Rp.500 juta, sementara sampai dengan 30 Juni 2016 tidak terdapat
batasan transfer dana dengan menggunakan SKNBI.
Sementara itu, transaksi BI-RTGS pada Triwulan IV 2015 mengalami penurunan yang signifikan. Pada Triwulan IV 2015
sampai dengan November 2015 mengalami Net-From-NTT atau transaksi keluar dari NTT menggunakan fasilitas BI-RTGS
lebih besar daripada transaksi yang masuk. Transaksi keluar dari sisi Nominal mencapai Rp.3.787,87 miliar atau tumbuh -
143,06% (yoy) berbanding terbalik dengan Triwulan III 2015 yang tumbuh Net-To-NTT sebesar 39,17% (yoy). Selain itu
bila dilihat secara Nasional pada Triwulan IV 2015 hingga November 2015, penggunaan BI-RTGS mulai berkurang atau
menurun dari 4,74% (yoy) terus menurun menjadi 37,33% (yoy).
Untuk diketahui bahwa penurunan transaksi pembayaran melalui BI-RTGS disebabkan oleh perubahan ketentuan tentang
BI-RTGS dan SKNBI. Hal ini sejalan dengan arah pengembangan sistem BI-RTGS untuk transaksi yang bersifat high value.
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 201536
Total Aset Bank Umum pada Triwulan IV 2015 mencapai Rp.28,60 triliun atau tumbuh sebesar 11,72% (yoy), lebih rendah
dibandingkan Triwulan III 2015 yang mampu tumbuh mencapai 20,79% (yoy). Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK)
pada Triwulan IV 2015 mencapai Rp.21,69 triliun atau mengalami perlambatan sebesar 16,78% (yoy), dari 18,21% (yoy)
pada Triwulan III 2015. Pertumbuhan Kredit hingga Triwulan IV 2015 sebesar Rp.19,49 triliun atau 14,03% (yoy),
pertumbuhan ini sedikit melambat dibanding Triwulan III 2015 yang mencapai 14,30% (yoy). Rasio Likuiditas perbankan
Loan to Deposit Ratio (LDR) Bank Umum di Provinsi NTT pada Triwulan IV 2015 sedikit meningkat dari sebesar 83,73%
pada Triwulan III 2015, menjadi 89,87%.
Penurunan rasio kredit bermasalah seiring dengan menurunnya jumlah kredit bermasalah pada Triwulan IV 2015
dibandingkan Triwulan III 2015. Rasio kredit macet atau Non Performing Loan (NPL) pada triwulan ini mengalami
penurunan yaitu sebesar 1,53% dari 1,93% pada Triwulan III 2015.
3.2.1. Aset dan Aktiva Produktif
Perkembangan Aset Bank Umum di Provinsi NTT maupun secara Nasional pada Triwulan IV 2015 mengalami
perlambatan. Namun demikian, pertumbuhan Aset Bank Umum di Provinsi NTT masih tetap berada di atas Nasional.
Perlambatan Aset perbankan ini disebabkan oleh melambatnya Aset Bank Pemerintah dan Aset Bank Swasta. Aset Bank
Swasta pada triwulan ini mengalami perlambatan paling besar dibandingkan Aset Bank Pemerintah yakni dari 18,34%
(yoy) pada Triwulan III 2015 menjadi 8,69% (yoy) di Triwulan IV 2015. Sementara itu, Aset Bank Pemerintah juga
mengalami perlambatan sebesar 12,18% (yoy) di Triwulan IV 2015, dari 21,12% (yoy) pada Triwulan III 2015.
Selain itu, perlambatan Aset perbankan di Provinsi NTT juga disebabkan oleh menurunnya penempatan pada bank lain dan
melambatnya kredit yang diberikan oleh perbankan.
Berdasarkan kelompok bank, penyumbang Aset terbesar pada Triwulan IV 2015 adalah Bank Pemerintah dengan porsi
sebesar 87,29%, sementara Bank Swasta Nasional hanya menyumbang sebesar 12,71%.
3.2.2. Dana Pihak Ketiga
Pada Triwulan IV 2015 penghimpunan DPK oleh Bank Umum di Provinsi NTT juga mengalami perlambatan,
namun masih tetap berada di atas pertumbuhan Nasional. Perlambatan DPK Bank Umum pada Triwulan IV 2015
disebabkan oleh DPK kelompok Pemerintah yang tumbuh melambat sebesar 8,45% (yoy) dari 33,42% (yoy) pada Triwulan
III 2015. Selain itu, DPK kelompok lainnya juga mengalami perlambatan dengan pertumbuhan yang hanya sebesar 1,81%
(yoy) pada Triwulan IV 2015, lebih rendah dari Triwulan III 2015 yang mencapai 4,41% (yoy). Sementara itu, DPK kelompok
Swasta pada Triwulan IV 2015 mengalami peningkatan 28,48% (yoy), lebih kecil dari triwulan sebelumnya yang mencapai
11,94% (yoy) dan peningkatan DPK kelompok Perorangan yang tumbuh sebesar 17,24% (yoy) dari 10,34% (yoy) pada
Triwulan III 2015.
Grafik 3.4. Komposisi Aset Berdasarkan Kelompok Bank
BANK PEMERINTAH BANK SWASTA NASIONAL
12,71%
87,29%
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 2015 37
Grafik 3.3. Perkembangan SKNBI
-100.00%
0.00%
100.00%
200.00%
300.00%
400.00%
500.00%
-30.00%
-20.00%
-10.00%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00% YOY
I II III IV2013
I II III IV2014
I2015
I II III IV2012
II III
VOLUME KLIRING NOMINAL KRILING VOLUME CEK/BG KOSONG NOMINAL CEK/BG KOSONG
IV
Tabel 3.1.Perkembangan BI-RTGS
Transaksi RTGS
DARI (FROM) NTT
MENUJU (TO) NTT
20132014
I II III IV2014
NET FROM (TO) NTT
2015
I
Nominal (Rp.Miliar) 90.782,31 17.188,53 20.597,63 24.389,56 26.834,10 89.009,82 31.694,04 40.042,32
Volume (Lbr Warkat) 51.895 10.696 10.475 10.900 11.053 43.124 6.013 6.567
Growth Nominal 14,73% -24,24% -5,85% 17,73% 5,23% -1,95% 84,39% 94,40%
Growth Volume 1,80% -10,63% -12,49% -13,70% -27,89% -16,90% -43,78% -37,31%
Nominal (Rp.Miliar) 80.032,43 14.184,27 13.052,92 30.150,79 35.629,94 93.017,92 34.614,54 43.751,01
Volume (Lbr Warkat) 33.361 7.809 7.868 8.965 9.294 33.936 5.984 6.086
Growth Nominal 22,75% 6,58% -42,61% 69,58% 36,00% 16,23% 144,03% 235,18%
Growth Volume 2,55% 4,90% -4,40% 9,21% -1,94% 1,72% -23,37% -22,65%
Nominal (Rp.Miliar) 22.500,17 4.329,99 4.261,96 13.639,43 19.742,90 41.974,28 25.133,15 29.243,54
Volume (Lbr Warkat) 5.379 1.393 1.231 1.567 1.746 5.937 1.106 1.188
Growth Nominal 325,42% 131,06% -17,11% 114,10% 116,62% 86,55% 480,44% 586,15%
Growth Volume 17,27% 12,61% -9,95% 20,45% 18,45% 10,37% -20,60% -3,49%
Nominal (Rp.Miliar) 10.749,88 3.004,26 7.544,71 -5.761,23 -8.795,84 -4.008,10 -2.920,50 -3.708,69
Volume (Lbr Warkat) 18.534 2.887 2.607 1.935 1.759 9.188 29 481
Growth Nominal -22,79% -67,97% -969,65% -296,19% 1159,36% -137,29% -197,21% -149,16%
Growth Volume 0,47% -36,18% -30,29% -56,23% -69,93% -50,43% -99,00% -81,55%
II
FROM-TO NTT
33.042,78
6.812
37,50%
-37,50%
41.553,64
5,877
37,82%
-34,45%
21.382,63
1.085
56,77%
-30,76%
-8.017,86
935
39,17%
-51,68%
III14.364,68
3.692
-46,47%
-66,60%
10.576,81
2.690
-70,31%
-71,06%
1.726,09
297
-91,26%
-82,99%
3.787,87
1.002
-143,06%
-43,04%
IV
*) Data Triwulan IV 2015 s/d November 2915
3.2. PERKEMBANGAN KINERJA BANK UMUM
Pada Triwulan IV 2015 perkembangan kinerja Bank Umum di Provinsi NTT melambat dibandingkan triwulan
sebelumnya. Perlambatan pertumbuhan Aset dan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada triwulan ini disebabkan oleh
berkurangnya dana pemerintah dan masyarakat di bank. Sementara itu, pertumbuhan kredit hanya mengalami sedikit
perlambatan, perlambatan tersebut terjadi karena menurunnya kredit pada sektor konstruksi serta melambatnya kredit
pedagang besar dan eceran.
diimplementasikannya sistem BI-RTGS Gen II pada tanggal 16 November 2015 dimana batasan transaksi pembayaran
dengan menggunakan sistem BI-RTGS yaitu minimal Rp.500 juta, sementara sampai dengan 30 Juni 2016 tidak terdapat
batasan transfer dana dengan menggunakan SKNBI.
Sementara itu, transaksi BI-RTGS pada Triwulan IV 2015 mengalami penurunan yang signifikan. Pada Triwulan IV 2015
sampai dengan November 2015 mengalami Net-From-NTT atau transaksi keluar dari NTT menggunakan fasilitas BI-RTGS
lebih besar daripada transaksi yang masuk. Transaksi keluar dari sisi Nominal mencapai Rp.3.787,87 miliar atau tumbuh -
143,06% (yoy) berbanding terbalik dengan Triwulan III 2015 yang tumbuh Net-To-NTT sebesar 39,17% (yoy). Selain itu
bila dilihat secara Nasional pada Triwulan IV 2015 hingga November 2015, penggunaan BI-RTGS mulai berkurang atau
menurun dari 4,74% (yoy) terus menurun menjadi 37,33% (yoy).
Untuk diketahui bahwa penurunan transaksi pembayaran melalui BI-RTGS disebabkan oleh perubahan ketentuan tentang
BI-RTGS dan SKNBI. Hal ini sejalan dengan arah pengembangan sistem BI-RTGS untuk transaksi yang bersifat high value.
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 201536
3.2.3. Penyaluran Kredit / Pembiayaan
Pertumbuhan penyaluran kredit oleh Bank Umum di Provinsi NTT pada Triwulan IV 2015 sedikit melambat bila
dibandingkan dengan Triwulan III 2015, namun demikian masih tetap berada di atas pertumbuhan Nasional.
Pertumbuhan Kredit yang sedikit melambat terjadi karena rendahnya pertumbuhan Kredit Modal Kerja yaitu sebesar
12,75% (yoy), dari 16,78% (yoy) pada Triwulan III 2015. Selain itu, Kredit Investasi juga mengalami perlambatan dari
8,35% (yoy) pada Triwulan III 2015 menjadi 5,53% (yoy) pada Triwulan IV 2015. Namun demikian, Kredit Konsumsi pada
triwulan ini mengalami peningkatan sebesar 15,72% (yoy), lebih tinggi dari Triwulan III 2015 yang hanya mencapai
13,81% (yoy). Peningkatan Kredit Konsumsi pada akhir tahun tersebut, diperkirakan karena tingginya daya beli
masyarakat pada momen Hari Raya Natal dan Akhir Tahun 2015.
Berdasarkan Sektor Ekonomi, pada Triwulan IV 2015 terdapat beberapa sektor yang mendorong melambatnya penyaluran
Kredit, diantaranya Kredit Sektor Konstruksi yang menurun sebesar 42,97% (yoy) dari Triwulan III 2015 yang juga
mengalami penurunan sebesar 0,64% (yoy). Kemudian sektor Listrik, Gas, dan Air juga menurun sebesar 40,29% (yoy)
pada Triwulan IV 2015 dari 32,61% (yoy) di Triwulan III 2015. Kredit sektor Pertambangan dan Penggalian pada Triwulan IV
2015 masih mengalami penurunan sebesar 22,35% (yoy), lebih besar dari Triwulan III 2015 yang juga mengalami
penurunan sebesar 7,58% (yoy).
Berdasarkan sektor usaha, pangsa terbesar penyaluran kredit pada Triwulan IV 2015 di Provinsi NTT adalah sektor
penerima kredit bukan lapangan usaha (konsumsi), kemudian sektor pedagang besar dan eceran, serta sektor konstruksi.
Secara spasial, 5 (lima) Kabupaten/Kota yang menjadi perhatian penyaluran kredit bank umum di NTT diantaranya berada
di Kota Kupang dengan share sebesar 41,24%, Kabupaten Belu 5,99%, Kabupaten Ende 5,91%, Kabupaten Sikka
5,77%, dan Kabupaten Manggarai 5,61%.
Grafik 3.9. Suku Bunga Simpanan
IV I II III IV20142013
I2015
II
SUKU BUNGA GIRO SUKU BUNGA DEPOSITO SUKU BUNGA TABUNGAN
III IV0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
7,00%
8,00%
9,00%
Grafik 3.10. Pertumbuhan Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
I II III IV
2013
I II III IV
2014
I
2015
II
5%
10%
15%
20%
25%
0%III
YOY KREDIT YOY MODAL KERJA YOY INVESTASI YOY KONSUMSI
Grafik 3.11. Komposisi Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan
KONSUMSI
62,53% 7,09%
MODAL KERJA
30,38%IV
INVESTASI
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 2015 39
Berdasarkan komposisi, Giro Pemerintah pada Triwulan IV 2015 masih memiliki porsi paling besar yaitu sebesar 48,50%,
kemudian diikuti oleh Giro Swasta sebesar 33,30% dan perorangan sebesar 17,91%. Sementara itu, melambatnya Giro
pada Triwulan IV 2015 juga disebabkan oleh menurunnya Giro Pemerintah sebesar 2,61% (yoy), dan melambatnya Giro
Lainnya sebesar 7,94% (yoy). Namun demikian pada kelompok Giro Swasta mengalami peningkatan sebesar 52,10%
(yoy) dan Giro Perorangan naik menjadi 63,23% (yoy). Hal ini diperkirakan karena adanya realisasi anggaran investasi dan
konsumsi pemerintah yang tinggi di akhir tahun, sehingga ada perpindahan preferensi dari kelompok pemerintah kepada
pihak swasta.
Komposisi dana tabungan pada triwulan ini masih dikuasai oleh Kelompok Perorangan dengan share 88,95%, kemudian
Swasta sebesar 9,32%, Pemerintah sebesar 1,65% dan Lainnya sebesar 0,08%. Pada Triwulan IV 2015 kelompok
Tabungan mengalami peningkatan, hal ini disebabkan oleh meningkatnya Tabungan Perorangan sebesar 15,94% (yoy),
dan Tabungan Pemerintah sebesar 11,50% (yoy). Sementara itu, kelompok Tabungan Lainnya mengalami penurunan
sebesar 25,92% (yoy) dan Tabungan Swasta melambat 12,41% (yoy).
Pada Triwulan IV 2015, kelompok Deposito Perorangan mengambil share terbesar yaitu 62,16%, kemudian Pemerintah
sebesar 31,85%, Swasta sebesar 5,21% dan Lainnya sebesar 0,08%. Sementara itu, Deposito dari sisi pertumbuhan
mengalami perlambatan pada semua golongan diantaranya Swasta sebesar 1,56% (yoy), kemudian Pemerintah sebesar
26,89% (yoy), Perorangan 13,50% dan Lainnya sebesar 9,05% (yoy).
DPK ditinjau dari suku bunga, pada Triwulan IV 2015 rata-rata suku bunga simpanan mengalami penurunan dibandingkan
dengan Triwulan III 2015. Namun hal ini tidak terlalu berpengaruh pada jumlah nasabah yang melakukan simpanan. Pada
Triwulan IV 2015 jumlah rekening giro di NTT mengalami peningkatan sebesar 10,73% (yoy) lebih tinggi dibandingkan
Triwulan III 2015 yang hanya mencapai 8,91% (yoy). Rekening Tabungan pada Triwulan IV 2015 naik dari 4,16% (yoy) pada
Triwulan III 2015 menjadi 8,57% (yoy). Sementara itu, untuk rekening kelompok Deposito pada Triwulan IV 2015
melambat sebesar 10,61% (yoy) lebih rendari dari Triwulan III 2015 yang mencapai 11,77% (yoy).
Share
GIRO DEPOSITO TABUNGAN DPK (YOY)
Grafik 3.8.Komposisi DPK
I2015
III II III IV2014
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
III IV
24,2%29,4% 26,7%
20,0%27,6% 29,3%
29,5%20,7%
25,5%25,0%
26,0%
24,1%
26,4%28,7%
66,5%65,2%
50,2%
45,6%47,4%
55,9%45,9% 42,0%
33,5% 34,8%
Grafik 3.7.Pertumbuhan DPK
GIRO (YOY) DEPOSITO (YOY) TABUNGAN (YOY)
40%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
IV I II III IV20142013
I2015
II III IV
Grafik 3.6. DPK Berdasarkan Golongan Nasabah
GIRO DEPOSITO TABUNGAN
(RP MILIAR)
PEMERINTAH SWASTA PERORANGAN LAINNYA
Grafik 3.5. Share Deposito Berdasarkan Jangka Waktu
PEMERINTAH SWASTA PERORANGAN
<=1 BULAN <=3BULAN <=6 BULAN <=12 BULAN >12 BULAN
LAINNYA
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
2.1741.493
803
13
1.661
272
3.241
41
198
1.118
10.667
9
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 201538
3.2.3. Penyaluran Kredit / Pembiayaan
Pertumbuhan penyaluran kredit oleh Bank Umum di Provinsi NTT pada Triwulan IV 2015 sedikit melambat bila
dibandingkan dengan Triwulan III 2015, namun demikian masih tetap berada di atas pertumbuhan Nasional.
Pertumbuhan Kredit yang sedikit melambat terjadi karena rendahnya pertumbuhan Kredit Modal Kerja yaitu sebesar
12,75% (yoy), dari 16,78% (yoy) pada Triwulan III 2015. Selain itu, Kredit Investasi juga mengalami perlambatan dari
8,35% (yoy) pada Triwulan III 2015 menjadi 5,53% (yoy) pada Triwulan IV 2015. Namun demikian, Kredit Konsumsi pada
triwulan ini mengalami peningkatan sebesar 15,72% (yoy), lebih tinggi dari Triwulan III 2015 yang hanya mencapai
13,81% (yoy). Peningkatan Kredit Konsumsi pada akhir tahun tersebut, diperkirakan karena tingginya daya beli
masyarakat pada momen Hari Raya Natal dan Akhir Tahun 2015.
Berdasarkan Sektor Ekonomi, pada Triwulan IV 2015 terdapat beberapa sektor yang mendorong melambatnya penyaluran
Kredit, diantaranya Kredit Sektor Konstruksi yang menurun sebesar 42,97% (yoy) dari Triwulan III 2015 yang juga
mengalami penurunan sebesar 0,64% (yoy). Kemudian sektor Listrik, Gas, dan Air juga menurun sebesar 40,29% (yoy)
pada Triwulan IV 2015 dari 32,61% (yoy) di Triwulan III 2015. Kredit sektor Pertambangan dan Penggalian pada Triwulan IV
2015 masih mengalami penurunan sebesar 22,35% (yoy), lebih besar dari Triwulan III 2015 yang juga mengalami
penurunan sebesar 7,58% (yoy).
Berdasarkan sektor usaha, pangsa terbesar penyaluran kredit pada Triwulan IV 2015 di Provinsi NTT adalah sektor
penerima kredit bukan lapangan usaha (konsumsi), kemudian sektor pedagang besar dan eceran, serta sektor konstruksi.
Secara spasial, 5 (lima) Kabupaten/Kota yang menjadi perhatian penyaluran kredit bank umum di NTT diantaranya berada
di Kota Kupang dengan share sebesar 41,24%, Kabupaten Belu 5,99%, Kabupaten Ende 5,91%, Kabupaten Sikka
5,77%, dan Kabupaten Manggarai 5,61%.
Grafik 3.9. Suku Bunga Simpanan
IV I II III IV20142013
I2015
II
SUKU BUNGA GIRO SUKU BUNGA DEPOSITO SUKU BUNGA TABUNGAN
III IV0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
7,00%
8,00%
9,00%
Grafik 3.10. Pertumbuhan Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
I II III IV
2013
I II III IV
2014
I
2015
II
5%
10%
15%
20%
25%
0%III
YOY KREDIT YOY MODAL KERJA YOY INVESTASI YOY KONSUMSI
Grafik 3.11. Komposisi Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan
KONSUMSI
62,53% 7,09%
MODAL KERJA
30,38%IV
INVESTASI
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 2015 39
Berdasarkan komposisi, Giro Pemerintah pada Triwulan IV 2015 masih memiliki porsi paling besar yaitu sebesar 48,50%,
kemudian diikuti oleh Giro Swasta sebesar 33,30% dan perorangan sebesar 17,91%. Sementara itu, melambatnya Giro
pada Triwulan IV 2015 juga disebabkan oleh menurunnya Giro Pemerintah sebesar 2,61% (yoy), dan melambatnya Giro
Lainnya sebesar 7,94% (yoy). Namun demikian pada kelompok Giro Swasta mengalami peningkatan sebesar 52,10%
(yoy) dan Giro Perorangan naik menjadi 63,23% (yoy). Hal ini diperkirakan karena adanya realisasi anggaran investasi dan
konsumsi pemerintah yang tinggi di akhir tahun, sehingga ada perpindahan preferensi dari kelompok pemerintah kepada
pihak swasta.
Komposisi dana tabungan pada triwulan ini masih dikuasai oleh Kelompok Perorangan dengan share 88,95%, kemudian
Swasta sebesar 9,32%, Pemerintah sebesar 1,65% dan Lainnya sebesar 0,08%. Pada Triwulan IV 2015 kelompok
Tabungan mengalami peningkatan, hal ini disebabkan oleh meningkatnya Tabungan Perorangan sebesar 15,94% (yoy),
dan Tabungan Pemerintah sebesar 11,50% (yoy). Sementara itu, kelompok Tabungan Lainnya mengalami penurunan
sebesar 25,92% (yoy) dan Tabungan Swasta melambat 12,41% (yoy).
Pada Triwulan IV 2015, kelompok Deposito Perorangan mengambil share terbesar yaitu 62,16%, kemudian Pemerintah
sebesar 31,85%, Swasta sebesar 5,21% dan Lainnya sebesar 0,08%. Sementara itu, Deposito dari sisi pertumbuhan
mengalami perlambatan pada semua golongan diantaranya Swasta sebesar 1,56% (yoy), kemudian Pemerintah sebesar
26,89% (yoy), Perorangan 13,50% dan Lainnya sebesar 9,05% (yoy).
DPK ditinjau dari suku bunga, pada Triwulan IV 2015 rata-rata suku bunga simpanan mengalami penurunan dibandingkan
dengan Triwulan III 2015. Namun hal ini tidak terlalu berpengaruh pada jumlah nasabah yang melakukan simpanan. Pada
Triwulan IV 2015 jumlah rekening giro di NTT mengalami peningkatan sebesar 10,73% (yoy) lebih tinggi dibandingkan
Triwulan III 2015 yang hanya mencapai 8,91% (yoy). Rekening Tabungan pada Triwulan IV 2015 naik dari 4,16% (yoy) pada
Triwulan III 2015 menjadi 8,57% (yoy). Sementara itu, untuk rekening kelompok Deposito pada Triwulan IV 2015
melambat sebesar 10,61% (yoy) lebih rendari dari Triwulan III 2015 yang mencapai 11,77% (yoy).
Share
GIRO DEPOSITO TABUNGAN DPK (YOY)
Grafik 3.8.Komposisi DPK
I2015
III II III IV2014
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
III IV
24,2%29,4% 26,7%
20,0%27,6% 29,3%
29,5%20,7%
25,5%25,0%
26,0%
24,1%
26,4%28,7%
66,5%65,2%
50,2%
45,6%47,4%
55,9%45,9% 42,0%
33,5% 34,8%
Grafik 3.7.Pertumbuhan DPK
GIRO (YOY) DEPOSITO (YOY) TABUNGAN (YOY)
40%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
IV I II III IV20142013
I2015
II III IV
Grafik 3.6. DPK Berdasarkan Golongan Nasabah
GIRO DEPOSITO TABUNGAN
(RP MILIAR)
PEMERINTAH SWASTA PERORANGAN LAINNYA
Grafik 3.5. Share Deposito Berdasarkan Jangka Waktu
PEMERINTAH SWASTA PERORANGAN
<=1 BULAN <=3BULAN <=6 BULAN <=12 BULAN >12 BULAN
LAINNYA
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
2.1741.493
803
13
1.661
272
3.241
41
198
1.118
10.667
9
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 201538
3.2.6. Kredit Usaha Mikro Kecil Menengah
Penyaluran kredit UMKM di NTT pada Triwulan IV 2015 mencapai Rp.6,08 triliun atau mengalami perlambatan
17,79% (yoy) dari 19,91% (yoy) pada Triwulan III 2015. Walaupun demikian, pertumbuhan UMKM di Provinsi NTT
masih berada jauh di atas pertumbuhan Nasional, dimana secara Nasional hanya mampu tumbuh sebesar 7,41% (yoy)
atau mencapai Rp.786,08 triliun. Sementara itu, rasio kredit UMKM dibandingkan dengan total kredit yang disalurkan
Bank Umum di Provinsi NTT pada Triwulan IV 2015 mencapai 31,19%,sedikit lebih rendah dibanding Triwulan III 2015 yang
mencapai 31,73%.
Pertumbuhan kredit kelompok Mikro dan Kecil pada Triwulan IV 2015 mengalami perlambatan masing-masing sebesar
13,61% (yoy) dan 6,58% (yoy), lebih rendah dari Triwulan III 2015 yang masing-masing mencapai 14,32% (yoy) dan
13,64% (yoy). Walaupun demikian, pada Triwulan IV 2015 kredit Menengah mengalami peningkatan sebesar 40,71%
(yoy) dari 34,97% (yoy) pada Triwulan III 2015.
Melambatnya pertumbuhan kredit UMKM pada Triwulan IV 2015 didorong oleh melambatnya semua jenis penggunaan
kredit UMKM, Kredit UMKM Modal Kerja mengalami perlambatan sebesar 19,05% (yoy) dari 21,10% (yoy) pada Triwulan
III 2015. Selain itu, Kredit UMKM Investasi pada Triwulan IV 2015 juga mengalami perlambatan dari 14,22% (yoy) pada
Triwulan III 2015 menjadi 11,93% (yoy).
Sementara itu, risiko Kredit Macet (NPL) UMKM pada Triwulan IV 2015 terus menunjukkan perbaikan yang ditunjukkan
oleh penurunan rasio NPL menjadi sebesar 2,94% lebih kecil dibandingkan Triwulan III 2015 yang mencapai 3,83%. Rasio
kredit UMKM macet di Provinsi NTT juga relatif lebih rendah dibanding nasional yang mencapai 4,78%.
Grafik 3.17. Share Kredit UMKM Berdasarkan Sektor Ekonomi
PENERIMA KREDIT BUKAN LAPANGAN USAHA
KONSTRUKSI
TRANSPORTASI, PERGUDANGAN DAN KOMUNIKASI
JASA KEMASYARAKATAN,SOSIAL BUDAYA , HIBURAN DAN PERORANGAN LAINNYA
PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM
72,26%
7,81%
3,78%
2,93%
2,68%
Grafik 3.16. Komposisi Kredit UMKM
MENENGAH
MIKRO
KECIL
42,21%
32,89%
24,90%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
I II III IV
2013
I IIIII IV
2014
Grafik 3.14. Perkembangan Kredit, NPL dan BI Rate
I
2015
II III
KREDIT (YOY) RATIO NPL BI RATE MODAL KERJA INVESTASI KONSUMSI RATA-RATA BI RATE
I II III IV
2013
I II III IV
2014
Grafik 3.15. Perkembangan Kredit Berdasarkan Suku Bunga
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
I
2015
II IIIIV IV12,00%
12,50%
13,00%
13,50%
14,00%
14,50%
15,00%
15,50%
16,00%
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 2015 41
Grafik 3.12. Lima Sektor Utama Pendorong Kredit
PENERIMA KREDIT BUKAN LAPANGAN USAHA
PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN
KONSTRUKSI
JASA KEMASYARAKATAN, SOSIAL BUDAYA , HIBURAN DAN PERORANGAN LAINNYA
PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM
61,97%
25,34%
4,15%
1.57%
1.57%
3.2.4. Kualitas Kredit
Total kredit macet atau Non Performing Loan (NPL) Bank Umum di Provinsi NTT pada Triwulan IV 2015 mencapai
Rp.298,50 miliar atau dengan rasio sebesar 1,53%, lebih rendah dibanding Triwulan III 2015 yang mencapai
1,93%. Penurunan rasio kredit macet (NPL) terutama didorong oleh penurunan kredit bermasalah pada kredit Modal Kerja
serta kredit Investasi dan Konsumsi.
Pada Triwulan IV 2015 berdasarkan sektor ekonomi penyaluran kredit, maka kredit di sektor Listrik, Gas dan Air menjadi
pendorong utama rasio kredit macet di Provinsi NTT, dengan rasio NPL sebesar 13,21%, diikuti oleh sektor konstruksi
dengan rasio sebesar 11,31%, dan sektor Perantara Keuangan sebesar 6,45%.
3.2.5. Suku Bunga
Pada Triwulan IV 2015 rata-rata suku bunga kredit Bank Umum di Provinsi NTT mengalami penurunan.
Berdasarkan jenis penggunaan, suku bunga Kredit Investasi mengalami penurunan yang terbesar, kemudian diikuti oleh
suku bunga Kredit Modal Kerja. Namun demkian, pada triwulan ini suku bunga Kredit Konsumsi mengalami sedikit
peningkatan dibandingkan dengan Triwulan III 2015. Berdasarkan nilai suku bunga, kredit Konsumsi juga memiliki suku
bunga tertinggi dibandingkan suku bunga kredit yang lain. Dengan adanya penurunan suku bunga Kredit Investasi dan
Modal Kerja ini, diharapkan dapat mendorong laju pertumbuhan kredit terutama dalam penggunaan Modal Kerja dan
Investasi, sehingga masyarakat semakin tertarik untuk berinvestasi serta dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di
Provinsi NTT.
Suku bunga Kredit Investasi pada Triwulan IV 2015 mencapai 14,20% menurun dibanding triwulan sebelumnya yang
mencapai 14,68%. Kemudian suku bunga kredit Modal Kerja pada triwulan ini juga mengalami sedikit penurunan yaitu
sebesar 13,54%, lebih rendah dibanding Triwulan III 2015 yang mencapai 13,81%. Sementara itu, suku bunga kredit
Konsumsi pada Triwulan IV 2015 mengalami peningkatan menjadi 14,82% dari 14,71% pada Triwulan III 2015.
Grafik 3.13. Perkembangan NPL Berdasarkan Jenis Penggunaan
0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%
I IIIII IV
2014
I
2015
II III
NPL MODAL KERJA NPL INVESTASI NPL KONSUMSI NPL KREDIT
IV
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 201540
3.2.6. Kredit Usaha Mikro Kecil Menengah
Penyaluran kredit UMKM di NTT pada Triwulan IV 2015 mencapai Rp.6,08 triliun atau mengalami perlambatan
17,79% (yoy) dari 19,91% (yoy) pada Triwulan III 2015. Walaupun demikian, pertumbuhan UMKM di Provinsi NTT
masih berada jauh di atas pertumbuhan Nasional, dimana secara Nasional hanya mampu tumbuh sebesar 7,41% (yoy)
atau mencapai Rp.786,08 triliun. Sementara itu, rasio kredit UMKM dibandingkan dengan total kredit yang disalurkan
Bank Umum di Provinsi NTT pada Triwulan IV 2015 mencapai 31,19%,sedikit lebih rendah dibanding Triwulan III 2015 yang
mencapai 31,73%.
Pertumbuhan kredit kelompok Mikro dan Kecil pada Triwulan IV 2015 mengalami perlambatan masing-masing sebesar
13,61% (yoy) dan 6,58% (yoy), lebih rendah dari Triwulan III 2015 yang masing-masing mencapai 14,32% (yoy) dan
13,64% (yoy). Walaupun demikian, pada Triwulan IV 2015 kredit Menengah mengalami peningkatan sebesar 40,71%
(yoy) dari 34,97% (yoy) pada Triwulan III 2015.
Melambatnya pertumbuhan kredit UMKM pada Triwulan IV 2015 didorong oleh melambatnya semua jenis penggunaan
kredit UMKM, Kredit UMKM Modal Kerja mengalami perlambatan sebesar 19,05% (yoy) dari 21,10% (yoy) pada Triwulan
III 2015. Selain itu, Kredit UMKM Investasi pada Triwulan IV 2015 juga mengalami perlambatan dari 14,22% (yoy) pada
Triwulan III 2015 menjadi 11,93% (yoy).
Sementara itu, risiko Kredit Macet (NPL) UMKM pada Triwulan IV 2015 terus menunjukkan perbaikan yang ditunjukkan
oleh penurunan rasio NPL menjadi sebesar 2,94% lebih kecil dibandingkan Triwulan III 2015 yang mencapai 3,83%. Rasio
kredit UMKM macet di Provinsi NTT juga relatif lebih rendah dibanding nasional yang mencapai 4,78%.
Grafik 3.17. Share Kredit UMKM Berdasarkan Sektor Ekonomi
PENERIMA KREDIT BUKAN LAPANGAN USAHA
KONSTRUKSI
TRANSPORTASI, PERGUDANGAN DAN KOMUNIKASI
JASA KEMASYARAKATAN,SOSIAL BUDAYA , HIBURAN DAN PERORANGAN LAINNYA
PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM
72,26%
7,81%
3,78%
2,93%
2,68%
Grafik 3.16. Komposisi Kredit UMKM
MENENGAH
MIKRO
KECIL
42,21%
32,89%
24,90%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
I II III IV
2013
I IIIII IV
2014
Grafik 3.14. Perkembangan Kredit, NPL dan BI Rate
I
2015
II III
KREDIT (YOY) RATIO NPL BI RATE MODAL KERJA INVESTASI KONSUMSI RATA-RATA BI RATE
I II III IV
2013
I II III IV
2014
Grafik 3.15. Perkembangan Kredit Berdasarkan Suku Bunga
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
I
2015
II IIIIV IV12,00%
12,50%
13,00%
13,50%
14,00%
14,50%
15,00%
15,50%
16,00%
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 2015 41
Grafik 3.12. Lima Sektor Utama Pendorong Kredit
PENERIMA KREDIT BUKAN LAPANGAN USAHA
PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN
KONSTRUKSI
JASA KEMASYARAKATAN, SOSIAL BUDAYA , HIBURAN DAN PERORANGAN LAINNYA
PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM
61,97%
25,34%
4,15%
1.57%
1.57%
3.2.4. Kualitas Kredit
Total kredit macet atau Non Performing Loan (NPL) Bank Umum di Provinsi NTT pada Triwulan IV 2015 mencapai
Rp.298,50 miliar atau dengan rasio sebesar 1,53%, lebih rendah dibanding Triwulan III 2015 yang mencapai
1,93%. Penurunan rasio kredit macet (NPL) terutama didorong oleh penurunan kredit bermasalah pada kredit Modal Kerja
serta kredit Investasi dan Konsumsi.
Pada Triwulan IV 2015 berdasarkan sektor ekonomi penyaluran kredit, maka kredit di sektor Listrik, Gas dan Air menjadi
pendorong utama rasio kredit macet di Provinsi NTT, dengan rasio NPL sebesar 13,21%, diikuti oleh sektor konstruksi
dengan rasio sebesar 11,31%, dan sektor Perantara Keuangan sebesar 6,45%.
3.2.5. Suku Bunga
Pada Triwulan IV 2015 rata-rata suku bunga kredit Bank Umum di Provinsi NTT mengalami penurunan.
Berdasarkan jenis penggunaan, suku bunga Kredit Investasi mengalami penurunan yang terbesar, kemudian diikuti oleh
suku bunga Kredit Modal Kerja. Namun demkian, pada triwulan ini suku bunga Kredit Konsumsi mengalami sedikit
peningkatan dibandingkan dengan Triwulan III 2015. Berdasarkan nilai suku bunga, kredit Konsumsi juga memiliki suku
bunga tertinggi dibandingkan suku bunga kredit yang lain. Dengan adanya penurunan suku bunga Kredit Investasi dan
Modal Kerja ini, diharapkan dapat mendorong laju pertumbuhan kredit terutama dalam penggunaan Modal Kerja dan
Investasi, sehingga masyarakat semakin tertarik untuk berinvestasi serta dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di
Provinsi NTT.
Suku bunga Kredit Investasi pada Triwulan IV 2015 mencapai 14,20% menurun dibanding triwulan sebelumnya yang
mencapai 14,68%. Kemudian suku bunga kredit Modal Kerja pada triwulan ini juga mengalami sedikit penurunan yaitu
sebesar 13,54%, lebih rendah dibanding Triwulan III 2015 yang mencapai 13,81%. Sementara itu, suku bunga kredit
Konsumsi pada Triwulan IV 2015 mengalami peningkatan menjadi 14,82% dari 14,71% pada Triwulan III 2015.
Grafik 3.13. Perkembangan NPL Berdasarkan Jenis Penggunaan
0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%
I IIIII IV
2014
I
2015
II III
NPL MODAL KERJA NPL INVESTASI NPL KONSUMSI NPL KREDIT
IV
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 201540
Grafik 3.24. Perkembangan Perbankan Berdasarkan Sebaran Pulau
TIMOR FLORES SUMBA
ASSET DPK KREDIT NPL
0,00%
0,20%
0,40%
0,60%
0,80%
1,00%
1,20%
1,40%
1,60%
1,80%
2,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
DEPOSITOTABUNGAN
Grafik 3.20. Komposisi DPK BPR
34,80%
65,20%
DEPOSITO TABUNGAN YOY DEPOSITO YOY TABUNGAN
Grafik 3.21. Pertumbuhan DPK BPR
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%
I II III IV
2013
I II III IV
2014
I
2015
II III IV -
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
Adapun pendorong melambatnya penyaluran kredit BPR di NTT adalah melambatnya kredit sektor Konsumsi, sektor
Perdagangan Besar dan Eceran serta menurunnya penyaluran kredit di sektor Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi.
Seiring dengan melambatnya penyaluran kredit dan penghimpunan DPK membuat rasio likuiditas perbankan atau Loan to
Deposit Ratio (LDR) pada Triwulan IV 2015 mengalami penurunan dari 80,52% pada Triwulan III 2015 menjadi 76,70%.
Sementara itu, rasio kredit macet Non Performing Loan (NPL) juga mengalami penurunan dari 6,05% pada Triwulan III
2015 menjadi 5,40% pada Triwulan IV 2015.
Perkembangan perbankan berdasarkan sebaran pulau dibagi menjadi tiga pulau, yaitu pulau Flores, Sumba dan Timor.
Dilihat dari sisi pertumbuhan baik itu Aset, Penghimpunan DPK, Penyaluran Kredit dan Rasio NPL, pertumbuhan kinerja
perbankan dipulau Sumba masih relatif lebih bagus walaupun terjadi perlambatan di Triwulan IV 2015.
Grafik 3.23. Share Kredit dan NPL Berdasarkan Sektor Ekonomi
Pert
ania
n, P
erbu
ruan
...
Perik
anan
Pert
amba
ngan
dan
...
Indu
stri
Peng
olah
an
List
rik, G
as d
an A
ir
Kons
truk
si
Perd
agan
an B
esar
...
Peny
edia
an...
Tran
spor
tasi,
..
Pera
ntar
a Ke
uang
an
Real
Est
ate
Ads
min
itras
i...
Jasa
Pen
didi
kan
Jasa
Kes
ehat
an d
an...
Jasa
Kem
asya
raka
tan.
..
Jasa
Per
oran
gan.
..
Kegi
atan
usa
ha y
ang.
..
Rum
ah T
angg
a
Buka
n La
pang
an...
SHARE THD NPL SHARE THD KREDIT
Grafik 3.22. Kredit BPR Berdasarkan Sektor Ekonomi
0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00%
0,04%
0,13%
0,24%
0,49%
0,95%
0,97%
1,03%
1,27%
1,30%
1,37%
1,47%
2,74%
3,49%
5,08%
6,43%
10,31%
10,67%
21,46%
30,56%
Pertambangan dan Penggalian
Listrik, Gas dan Air
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
Industri Pengolahan
Perikanan
Jasa Pendidikan
Bukan Lapangan Usaha - Rumah Tangga
Real Estate
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan & Jaminan Sosial…
Perantara Keuangan
Pertanian, Perburuan dan Kehutanan
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan-minum
Jasa Perorangan yang melayani Rumah Tangga
Kegiatan Usaha yang Belum Jelas Batasannya
Jasa Kemasyarakatan, SosBud, Hiburan & Perseorangan…
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi
Konstruksi
Perdagangan Besar dan Eceran
Bukan Lapangan Usaha - Lainnya
0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%
0%5%
10%15%20%25%30%35%40%45%50%
3.4. KINERJA PERBANKAN BERDASARKAN SEBARAN PULAU
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 2015 43
Penurunan rasio kredit macet (NPL) UMKM di Provinsi NTT didorong oleh menurunnya NPL Kredit Kecil, Mikro dan
Menengah. NPL Kredit Kecil mengalami penurunan dari 4,02% pada Triwulan IV 2015 menjadi 2,64% di Triwulan IV 2015.
NPL Kredit Mikro menurun dari 2,55% pada Triwulan IV 2015 menjadi 1,59%% pada Triwulan III 2015. Selain itu, NPL
Kredit Menengah pada Triwulan IV 2015 mengalami penurunan yang mencapai 4.36%, lebih rendah dari Triwulan III 2015
yaitu sebesar 4.53%. Sementara itu, Kredit UMKM pada triwulan ini menunjukkan peningkatan yang menggambarkan
peningkatan kinerja di sektor produktif sebagai pendorong utama ekonomi di Provinsi NTT.
Berdasarkan komposisi kredit UMKM, Kredit Modal Kerja (KMK) mendominasi penyaluran kredit ini dengan porsi sebesar
83,18% dari total kredit UMKM. Sementara itu, kredit Investasi hanya sebesar 16,82% dari total kredit UMKM.
Sampai dengan Triwulan IV 2015 pertumbuhan kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) juga mengalami
perlambatan. Perlambatan pertumbuhan terjadi pada semua indikator kinerja BPR. Namun demikian, walaupun terjadi
perlambatan secara umum kinerja BPR masih relatif lebih baik dibanding kinerja bank umum.
Perlambatan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) didorong oleh melambatnya pertumbuhan Deposito dan Tabungan.
Kelompok Deposito pada Triwulan IV 2015 mencapai Rp.248,53 miliar atau tumbuh sebesar 33,71% (yoy) lebih rendah
dari pertumbuhan periode sebelumnya yang mencapai 38,43% (yoy). Sementara itu, kelompok Tabungan mencapai
Rp.132,63 miliar atau tumbuh 7,74% (yoy) juga lebih rendah dari pertumbuhan Triwulan III 2015 yaitu 12,34% (yoy).
Perlambatan penyaluran kredit oleh BPR terutama didorong oleh melambatnya pertumbuhan kredit Investasi dan
konsumsi. Kredit Investasi pada Triwulan IV 2015 mengalami penurunan sebesar 1,48% (yoy) dari 5,80% (yoy) pada
Triwulan III 2015. Pada Triwulan IV 2015 Kredit Konsumsi mengalami perlambatan sebesar 6,93% (yoy) lebih rendah dari
Triwulan III 2015 yang mencapai 13,80% (yoy). Sementara itu, Kredit Modal Kerja pada Triwulan IV 2015 mengalami
peningkatan dari 20,65% (yoy) pada Triwulan III 2015 menjadi 26,98% (yoy).
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
Grafik 3.19. Perkembangan UMKM Berdasarkan Jenis Penggunaan
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%I II III IV I II III IV I II
2013 2014 2015
III
MODAL KERJA INVESTASI INVESTASI (YOY)MODAL KERJA (YOY)
0
Grafik 3.18. Perkembangan UMKM
I II III IV
2013
I II III IV
2014
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
I
2015
II III -
1,000.00
2,000.00
3,000.00
4,000.00
5,000.00
6,000.00
7,000.00
KREDIT UMKM NPL KREDIT UMKM KREDIT UMKM (YOY) RATIO NPL UMKM
IV
IV
3.3. PERKEMBANGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)
Tabel 3.2.Perkembangan Kinerja BPR
2013
336,87
34,35%
255,73
45,80%
247,60
33,00%
84,26%
4,45%
343,28
35,32%
270,06
49,33%
250,20
37,53%
82,57%
4,96%
355,19
34,81%
294,39
38,87%
323,64
76,04%
85,60%
5,08%
373,58
23,48%
306,28
26,41%
274,78
29,98%
84,13%
5,30%
415,26
23,27%
318,54
24,56%
308,97
24,79%
79,40%
4,76%
2014
I II III IVIndikator Utama
Aset (miliar)
y-o-y aset
Kredit (miliar)
y-o-y kredit
DPK (miliar)
y-o-y DPK
LDR
NPL
436,99
27,30%
330,21
22,27%
311,39
24,45%
80,46%
5,46%
I
2015
454,41
26,50%
348,80
18,59%
330,86
28,69%
82,38%
5,71%
II
481,56
28,90%
353,59
15,45%
352,91
28,43%
80,52%
6,05%
III
509,90
22,79%
365,85
14,85%
381,16
23,36%
76,70%
5,40%
IV
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 201542
Grafik 3.24. Perkembangan Perbankan Berdasarkan Sebaran Pulau
TIMOR FLORES SUMBA
ASSET DPK KREDIT NPL
0,00%
0,20%
0,40%
0,60%
0,80%
1,00%
1,20%
1,40%
1,60%
1,80%
2,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
DEPOSITOTABUNGAN
Grafik 3.20. Komposisi DPK BPR
34,80%
65,20%
DEPOSITO TABUNGAN YOY DEPOSITO YOY TABUNGAN
Grafik 3.21. Pertumbuhan DPK BPR
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%
I II III IV
2013
I II III IV
2014
I
2015
II III IV -
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
Adapun pendorong melambatnya penyaluran kredit BPR di NTT adalah melambatnya kredit sektor Konsumsi, sektor
Perdagangan Besar dan Eceran serta menurunnya penyaluran kredit di sektor Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi.
Seiring dengan melambatnya penyaluran kredit dan penghimpunan DPK membuat rasio likuiditas perbankan atau Loan to
Deposit Ratio (LDR) pada Triwulan IV 2015 mengalami penurunan dari 80,52% pada Triwulan III 2015 menjadi 76,70%.
Sementara itu, rasio kredit macet Non Performing Loan (NPL) juga mengalami penurunan dari 6,05% pada Triwulan III
2015 menjadi 5,40% pada Triwulan IV 2015.
Perkembangan perbankan berdasarkan sebaran pulau dibagi menjadi tiga pulau, yaitu pulau Flores, Sumba dan Timor.
Dilihat dari sisi pertumbuhan baik itu Aset, Penghimpunan DPK, Penyaluran Kredit dan Rasio NPL, pertumbuhan kinerja
perbankan dipulau Sumba masih relatif lebih bagus walaupun terjadi perlambatan di Triwulan IV 2015.
Grafik 3.23. Share Kredit dan NPL Berdasarkan Sektor Ekonomi
Pert
ania
n, P
erbu
ruan
...
Perik
anan
Pert
amba
ngan
dan
...
Indu
stri
Peng
olah
an
List
rik, G
as d
an A
ir
Kons
truk
si
Perd
agan
an B
esar
...
Peny
edia
an...
Tran
spor
tasi,
..
Pera
ntar
a Ke
uang
an
Real
Est
ate
Ads
min
itras
i...
Jasa
Pen
didi
kan
Jasa
Kes
ehat
an d
an...
Jasa
Kem
asya
raka
tan.
..
Jasa
Per
oran
gan.
..
Kegi
atan
usa
ha y
ang.
..
Rum
ah T
angg
a
Buka
n La
pang
an...
SHARE THD NPL SHARE THD KREDIT
Grafik 3.22. Kredit BPR Berdasarkan Sektor Ekonomi
0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00%
0,04%
0,13%
0,24%
0,49%
0,95%
0,97%
1,03%
1,27%
1,30%
1,37%
1,47%
2,74%
3,49%
5,08%
6,43%
10,31%
10,67%
21,46%
30,56%
Pertambangan dan Penggalian
Listrik, Gas dan Air
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
Industri Pengolahan
Perikanan
Jasa Pendidikan
Bukan Lapangan Usaha - Rumah Tangga
Real Estate
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan & Jaminan Sosial…
Perantara Keuangan
Pertanian, Perburuan dan Kehutanan
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan-minum
Jasa Perorangan yang melayani Rumah Tangga
Kegiatan Usaha yang Belum Jelas Batasannya
Jasa Kemasyarakatan, SosBud, Hiburan & Perseorangan…
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi
Konstruksi
Perdagangan Besar dan Eceran
Bukan Lapangan Usaha - Lainnya
0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%
0%5%
10%15%20%25%30%35%40%45%50%
3.4. KINERJA PERBANKAN BERDASARKAN SEBARAN PULAU
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 2015 43
Penurunan rasio kredit macet (NPL) UMKM di Provinsi NTT didorong oleh menurunnya NPL Kredit Kecil, Mikro dan
Menengah. NPL Kredit Kecil mengalami penurunan dari 4,02% pada Triwulan IV 2015 menjadi 2,64% di Triwulan IV 2015.
NPL Kredit Mikro menurun dari 2,55% pada Triwulan IV 2015 menjadi 1,59%% pada Triwulan III 2015. Selain itu, NPL
Kredit Menengah pada Triwulan IV 2015 mengalami penurunan yang mencapai 4.36%, lebih rendah dari Triwulan III 2015
yaitu sebesar 4.53%. Sementara itu, Kredit UMKM pada triwulan ini menunjukkan peningkatan yang menggambarkan
peningkatan kinerja di sektor produktif sebagai pendorong utama ekonomi di Provinsi NTT.
Berdasarkan komposisi kredit UMKM, Kredit Modal Kerja (KMK) mendominasi penyaluran kredit ini dengan porsi sebesar
83,18% dari total kredit UMKM. Sementara itu, kredit Investasi hanya sebesar 16,82% dari total kredit UMKM.
Sampai dengan Triwulan IV 2015 pertumbuhan kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) juga mengalami
perlambatan. Perlambatan pertumbuhan terjadi pada semua indikator kinerja BPR. Namun demikian, walaupun terjadi
perlambatan secara umum kinerja BPR masih relatif lebih baik dibanding kinerja bank umum.
Perlambatan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) didorong oleh melambatnya pertumbuhan Deposito dan Tabungan.
Kelompok Deposito pada Triwulan IV 2015 mencapai Rp.248,53 miliar atau tumbuh sebesar 33,71% (yoy) lebih rendah
dari pertumbuhan periode sebelumnya yang mencapai 38,43% (yoy). Sementara itu, kelompok Tabungan mencapai
Rp.132,63 miliar atau tumbuh 7,74% (yoy) juga lebih rendah dari pertumbuhan Triwulan III 2015 yaitu 12,34% (yoy).
Perlambatan penyaluran kredit oleh BPR terutama didorong oleh melambatnya pertumbuhan kredit Investasi dan
konsumsi. Kredit Investasi pada Triwulan IV 2015 mengalami penurunan sebesar 1,48% (yoy) dari 5,80% (yoy) pada
Triwulan III 2015. Pada Triwulan IV 2015 Kredit Konsumsi mengalami perlambatan sebesar 6,93% (yoy) lebih rendah dari
Triwulan III 2015 yang mencapai 13,80% (yoy). Sementara itu, Kredit Modal Kerja pada Triwulan IV 2015 mengalami
peningkatan dari 20,65% (yoy) pada Triwulan III 2015 menjadi 26,98% (yoy).
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
Grafik 3.19. Perkembangan UMKM Berdasarkan Jenis Penggunaan
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%I II III IV I II III IV I II
2013 2014 2015
III
MODAL KERJA INVESTASI INVESTASI (YOY)MODAL KERJA (YOY)
0
Grafik 3.18. Perkembangan UMKM
I II III IV
2013
I II III IV
2014
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
I
2015
II III -
1,000.00
2,000.00
3,000.00
4,000.00
5,000.00
6,000.00
7,000.00
KREDIT UMKM NPL KREDIT UMKM KREDIT UMKM (YOY) RATIO NPL UMKM
IV
IV
3.3. PERKEMBANGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)
Tabel 3.2.Perkembangan Kinerja BPR
2013
336,87
34,35%
255,73
45,80%
247,60
33,00%
84,26%
4,45%
343,28
35,32%
270,06
49,33%
250,20
37,53%
82,57%
4,96%
355,19
34,81%
294,39
38,87%
323,64
76,04%
85,60%
5,08%
373,58
23,48%
306,28
26,41%
274,78
29,98%
84,13%
5,30%
415,26
23,27%
318,54
24,56%
308,97
24,79%
79,40%
4,76%
2014
I II III IVIndikator Utama
Aset (miliar)
y-o-y aset
Kredit (miliar)
y-o-y kredit
DPK (miliar)
y-o-y DPK
LDR
NPL
436,99
27,30%
330,21
22,27%
311,39
24,45%
80,46%
5,46%
I
2015
454,41
26,50%
348,80
18,59%
330,86
28,69%
82,38%
5,71%
II
481,56
28,90%
353,59
15,45%
352,91
28,43%
80,52%
6,05%
III
509,90
22,79%
365,85
14,85%
381,16
23,36%
76,70%
5,40%
IV
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 201542
2015 menjadi 13,10% (yoy) atau dengan nominal sebesar Rp.10,98 triliun pada Triwulan IV 2015. Sementara itu,
penghimpunan DPK 19.12% (yoy) atau Rp.12,96 triliun lebih tinggi dibandingkan dengan Triwulan III 2015 yang hanya
mencapai 17,08% (yoy). Rasio kredit macet di pulau Timor juga mengalami penurunan dari 2,19% pada Triwulan III 2015
menjadi 1,81% di triwulan IV 2015. Angka rasio LDR pada Triwulan IV 2015 mengalami peningkatan dari 83,05% menjadi
84,75% pada Triwulan III 2015.
GIRO DEPOSITO TABUNGAN
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
PEMERINTAH PERORANGAN SWASTA LAINNYA
Grafik 3.29. Komposisi DPK di Pulau Timor Grafik 3.30. Komposisi Kredit di Pulau Timor
KONSUMSI
MODAL KERJA
INVESTASI
61,87%
28,30%
9,83%
47,03%
37,17%
15,72% 0,08%
37,83% 5,42%
56,05%
0,70%
1,23%
8,66%
90,04%
0,07%
3.5. SISTEM PEMBAYARAN
3.5.1. Transaksi Non Tunai
3.5.1.1. Transaksi Kliring (SKNBI)Sistem Kliring Nasional Bank Indonsia (SKNBI) di Provinsi NTT Pada Triwulan IV 2015 mengalami peningkatan
yang signifikan. Di sisi lain pertumbuhan kliring Provinsi NTT juga masih tumbuh jauh di atas pertumbuhan kliring
Nasional. Pertumbuhan kliring di Provinsi NTT pada Triwulan IV 2015 dari sisi nominal mencapai Rp.3.012,64 miliar,
tumbuh 152,50% (yoy) lebih tinggi dibandingkan Triwulan III 2015 yang hanya mencapai 52,03% (yoy). Sementara itu,
dari sisi volume pada Triwulan IV 2015 naik 67,03% (yoy) atau mencapai 72.843 lembar warkat dari 28,15% (yoy) pada
Triwulan III 2015.
Peningkatan transaksi yang signifikan ini disebabkan oleh adanya perubahan ketentuan dan kegiatan SKNBI serta
perlindungan nasabah. Saat ini, settlement layanan Transfer Dana ditambah menjadi 5 (lima) kali, yaitu pada pukul 09.00,
11.00, 13.00, 15.00, dan 16.45 WIB sedangkan Layanan Kliring Warkat Debit saat ini dibagi menjadi 4 zona.
Dibandingkan transfer melalui Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS), terdapat beberapa perbedaan
transfer melalui SKNBI, yaitu pertama, SKNBI setelmennya dilakukan secara periodik (netting) sedangkan RTGS,
setelmennya dilakukan secara individual (gross). Kedua, dari segi batasan nominal, transaksi transfer dana nasabah yang
dapat diproses melalui SKNBI sampai dengan 30 Juni 2016 tidak terdapat batasan maksimal, sedangkan transaksi nasabah
melalui BI-RTGS minimal sebesar Rp.100.000.000,00 per transaksi. Ketiga, biaya yang dikenakan Bank Indonesia kepada
Peserta untuk SKNBI lebih murah, yaitu sebesar Rp.750,00 per transaksi dan maksimal biaya transfer dana yang dapat
dikenakan peserta kepada nasabahnya adalah Rp.5.000,00, sedangkan biaya transaksi BI-RTGS yang dikenakan Bank
Indonesia kepada peserta adalah sebesar Rp.15.000,00 dan maksimal biaya transfer dana yang dapat dikenakan peserta
kepada nasabahnya adalah sebesar Rp.35.000,00.
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 2015 45
3.4.1. Pulau Flores
Pada Triwulan IV 2015 kinerja perbankan di pulau Flores relatif melambat. Hal ini tercermin dari pertumbuhan Aset
perbankan di pulau Flores yang hanya sebesar 13,63% (yoy) atau Rp.8,20 triliun lebih rendah dibandingkan pertumbuhan
pada triwulan III 2015 yang mencapai sebesar 17,59% (yoy). Penghimpunan DPK pada Triwulan IV 2015 mencapai Rp.6,93
triliun atau melambat 13,63% (yoy) dari Triwulan III 2015 yang mencapai 17,59% (yoy). Sementara itu, penyaluran kredit
di Pulau Flores pada Triwulan IV 2015 sedikit meningkat dari 14,22% (yoy) pada Triwulan III 2015 menjadi 15,00% (yoy)
atau dengan nominal mencapai Rp.6,64 triliun. Angka rasio kredit macet (NPL) di Pulau Flores pada Triwulan IV 2015
mengalami penurunan, dari 1,80% pada Triwulan III 2015 menjadi 1,33% pada Triwulan IV 2015. Adapun rasio likuiditas
di Pulau Flores pada Triwulan IV 2015 mencapai 95,79% lebih tinggi dari Triwulan III 2015 yang hanya sebesar 83,90%.
3.4.2. Pulau Sumba
Kinerja perbankan di pulau Sumba pada Triwulan IV 2015 juga mengalami perlambatan. Pertumbuhan Aset pada
Triwulan IV 2015 melambat sebesar 12,45% (yoy) atau mencapai Rp.2,11 triliun lebih rendah dari pertumbuhan triwulan
sebelumnya yang mencapai 16,90% (yoy). Sementara itu, penghimpunan DPK di Pulau Sumba mencapai Rp.1,80 triliun,
ikut mengalami perlambatan sebesar 14,09% (yoy) dari 18,38% (yoy) pada Triwulan III 2015. Adapun angka rasio
likuiditas meningkat dari 87,34% menjadi 104,03%. Hal ini disebabkan oleh tingginya penyaluran kredit yang tidak
sebanding atau lebih besar dari penghimpunan DPK di Pulau Sumba. Namun demikian, rasio kredit macet di pulau Sumba
pada Triwulan IV 2015 mengalami penurunan dari 0,83% pada Triwulan III 2015 menjadi 0,60%.
KONSUMSI
MODAL KERJA
INVESTASI
63,52%
32,30%
4,18%
GIRO DEPOSITO TABUNGAN
Grafik 3.25. Komposisi DPK di Pulau Flores
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
PEMERINTAH PERORANGAN SWASTA LAINNYA
Grafik 3.26. Komposisi Kredit di Pulau Flores
52,48%
22,26%
24,45%
0,82%
9,97%
5,28%
83,44%
1,31%
2,24%
9,81%
87,84%
0,11%
Grafik 3.28. Komposisi Kredit di Pulau Sumba
KONSUMSI
MODAL KERJA
INVESTASI
70,00%
27,45%
2,56%
GIRO DEPOSITO TABUNGAN
Grafik 3.27. Komposisi DPK di Pulau Sumba
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
PEMERINTAH PERORANGAN SWASTA LAINNYA
45,15%
43,43%
11,42% 0,00%
31,98% 2,05%
65,97%
0,00%
2,08%
12,03%
85,87%
0,02%
3.4.3. Pulau Timor
Pada Triwulan IV 2015 kinerja perbankan di pulau Timor sedikit melambat. Aset perbankan di pulau Timor pada
Triwulan IV 2015 mencapai Rp.21,78 triliun atau melambat sebesar 10,81% (yoy) lebih rendah dibandingkan Triwulan III
2015 yang mencapai 19,28% (yoy). Penyaluran Kredit juga mengalami perlambatan dari 14,39% (yoy) pada Triwulan III
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 201544
2015 menjadi 13,10% (yoy) atau dengan nominal sebesar Rp.10,98 triliun pada Triwulan IV 2015. Sementara itu,
penghimpunan DPK 19.12% (yoy) atau Rp.12,96 triliun lebih tinggi dibandingkan dengan Triwulan III 2015 yang hanya
mencapai 17,08% (yoy). Rasio kredit macet di pulau Timor juga mengalami penurunan dari 2,19% pada Triwulan III 2015
menjadi 1,81% di triwulan IV 2015. Angka rasio LDR pada Triwulan IV 2015 mengalami peningkatan dari 83,05% menjadi
84,75% pada Triwulan III 2015.
GIRO DEPOSITO TABUNGAN
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
PEMERINTAH PERORANGAN SWASTA LAINNYA
Grafik 3.29. Komposisi DPK di Pulau Timor Grafik 3.30. Komposisi Kredit di Pulau Timor
KONSUMSI
MODAL KERJA
INVESTASI
61,87%
28,30%
9,83%
47,03%
37,17%
15,72% 0,08%
37,83% 5,42%
56,05%
0,70%
1,23%
8,66%
90,04%
0,07%
3.5. SISTEM PEMBAYARAN
3.5.1. Transaksi Non Tunai
3.5.1.1. Transaksi Kliring (SKNBI)Sistem Kliring Nasional Bank Indonsia (SKNBI) di Provinsi NTT Pada Triwulan IV 2015 mengalami peningkatan
yang signifikan. Di sisi lain pertumbuhan kliring Provinsi NTT juga masih tumbuh jauh di atas pertumbuhan kliring
Nasional. Pertumbuhan kliring di Provinsi NTT pada Triwulan IV 2015 dari sisi nominal mencapai Rp.3.012,64 miliar,
tumbuh 152,50% (yoy) lebih tinggi dibandingkan Triwulan III 2015 yang hanya mencapai 52,03% (yoy). Sementara itu,
dari sisi volume pada Triwulan IV 2015 naik 67,03% (yoy) atau mencapai 72.843 lembar warkat dari 28,15% (yoy) pada
Triwulan III 2015.
Peningkatan transaksi yang signifikan ini disebabkan oleh adanya perubahan ketentuan dan kegiatan SKNBI serta
perlindungan nasabah. Saat ini, settlement layanan Transfer Dana ditambah menjadi 5 (lima) kali, yaitu pada pukul 09.00,
11.00, 13.00, 15.00, dan 16.45 WIB sedangkan Layanan Kliring Warkat Debit saat ini dibagi menjadi 4 zona.
Dibandingkan transfer melalui Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS), terdapat beberapa perbedaan
transfer melalui SKNBI, yaitu pertama, SKNBI setelmennya dilakukan secara periodik (netting) sedangkan RTGS,
setelmennya dilakukan secara individual (gross). Kedua, dari segi batasan nominal, transaksi transfer dana nasabah yang
dapat diproses melalui SKNBI sampai dengan 30 Juni 2016 tidak terdapat batasan maksimal, sedangkan transaksi nasabah
melalui BI-RTGS minimal sebesar Rp.100.000.000,00 per transaksi. Ketiga, biaya yang dikenakan Bank Indonesia kepada
Peserta untuk SKNBI lebih murah, yaitu sebesar Rp.750,00 per transaksi dan maksimal biaya transfer dana yang dapat
dikenakan peserta kepada nasabahnya adalah Rp.5.000,00, sedangkan biaya transaksi BI-RTGS yang dikenakan Bank
Indonesia kepada peserta adalah sebesar Rp.15.000,00 dan maksimal biaya transfer dana yang dapat dikenakan peserta
kepada nasabahnya adalah sebesar Rp.35.000,00.
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 2015 45
3.4.1. Pulau Flores
Pada Triwulan IV 2015 kinerja perbankan di pulau Flores relatif melambat. Hal ini tercermin dari pertumbuhan Aset
perbankan di pulau Flores yang hanya sebesar 13,63% (yoy) atau Rp.8,20 triliun lebih rendah dibandingkan pertumbuhan
pada triwulan III 2015 yang mencapai sebesar 17,59% (yoy). Penghimpunan DPK pada Triwulan IV 2015 mencapai Rp.6,93
triliun atau melambat 13,63% (yoy) dari Triwulan III 2015 yang mencapai 17,59% (yoy). Sementara itu, penyaluran kredit
di Pulau Flores pada Triwulan IV 2015 sedikit meningkat dari 14,22% (yoy) pada Triwulan III 2015 menjadi 15,00% (yoy)
atau dengan nominal mencapai Rp.6,64 triliun. Angka rasio kredit macet (NPL) di Pulau Flores pada Triwulan IV 2015
mengalami penurunan, dari 1,80% pada Triwulan III 2015 menjadi 1,33% pada Triwulan IV 2015. Adapun rasio likuiditas
di Pulau Flores pada Triwulan IV 2015 mencapai 95,79% lebih tinggi dari Triwulan III 2015 yang hanya sebesar 83,90%.
3.4.2. Pulau Sumba
Kinerja perbankan di pulau Sumba pada Triwulan IV 2015 juga mengalami perlambatan. Pertumbuhan Aset pada
Triwulan IV 2015 melambat sebesar 12,45% (yoy) atau mencapai Rp.2,11 triliun lebih rendah dari pertumbuhan triwulan
sebelumnya yang mencapai 16,90% (yoy). Sementara itu, penghimpunan DPK di Pulau Sumba mencapai Rp.1,80 triliun,
ikut mengalami perlambatan sebesar 14,09% (yoy) dari 18,38% (yoy) pada Triwulan III 2015. Adapun angka rasio
likuiditas meningkat dari 87,34% menjadi 104,03%. Hal ini disebabkan oleh tingginya penyaluran kredit yang tidak
sebanding atau lebih besar dari penghimpunan DPK di Pulau Sumba. Namun demikian, rasio kredit macet di pulau Sumba
pada Triwulan IV 2015 mengalami penurunan dari 0,83% pada Triwulan III 2015 menjadi 0,60%.
KONSUMSI
MODAL KERJA
INVESTASI
63,52%
32,30%
4,18%
GIRO DEPOSITO TABUNGAN
Grafik 3.25. Komposisi DPK di Pulau Flores
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
PEMERINTAH PERORANGAN SWASTA LAINNYA
Grafik 3.26. Komposisi Kredit di Pulau Flores
52,48%
22,26%
24,45%
0,82%
9,97%
5,28%
83,44%
1,31%
2,24%
9,81%
87,84%
0,11%
Grafik 3.28. Komposisi Kredit di Pulau Sumba
KONSUMSI
MODAL KERJA
INVESTASI
70,00%
27,45%
2,56%
GIRO DEPOSITO TABUNGAN
Grafik 3.27. Komposisi DPK di Pulau Sumba
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
PEMERINTAH PERORANGAN SWASTA LAINNYA
45,15%
43,43%
11,42% 0,00%
31,98% 2,05%
65,97%
0,00%
2,08%
12,03%
85,87%
0,02%
3.4.3. Pulau Timor
Pada Triwulan IV 2015 kinerja perbankan di pulau Timor sedikit melambat. Aset perbankan di pulau Timor pada
Triwulan IV 2015 mencapai Rp.21,78 triliun atau melambat sebesar 10,81% (yoy) lebih rendah dibandingkan Triwulan III
2015 yang mencapai 19,28% (yoy). Penyaluran Kredit juga mengalami perlambatan dari 14,39% (yoy) pada Triwulan III
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 201544
Transaksi pembayaran tunai di Bank Indonesia tercermin dari beberapa kegiatan, diantaranya jumlah aliran uang keluar
dari Bank Indonesia ke stakeholder (outflow), jumlah aliran uang masuk dari perbankan ke Bank Indonesia (inflow), dan
kegiatan pemusnahan Uang Tidak Layak Edar (UTLE), serta temuan uang palsu (UPAL).
3.5.2.1. Aliran Uang Masuk (inflow) dan Aliran Uang Keluar (outflow)Pada Triwulan IV 2015 perkembangan uang tunai di Provinsi NTT mengalami peningkatan. Hal ini didorong oleh
peningkatan outflow atau uang yang beredar mencapai Rp.2.590,38 miliar atau tumbuh sebesar 25,31% (yoy).
Sementara itu, aliran inflow atau uang yang disetor di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT pada Triwulan IV
2015 mencapai Rp.525,49 miliar, melambat 3,67% (yoy) dibandingkan dengan Triwulan III 2015 yang mengalami
peningkatan sebesar 9,65% (yoy). Sepanjang triwulan IV 2015, pengedaran uang tunai mengalami net-outflow positif
sebesar Rp.2.064,90 miliar atau tumbuh hingga sebesar 32,33% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya.
3.5.2.2. Perkembangan Uang Tidak Layak Edar (UTLE)
Uang Tidak Layak Edar (UTLE) yang telah dimusnahkan di Provinsi NTT hingga Triwulan IV 2015 mencapai
Rp.252,79 miliar atau menurun 23,58% (yoy). Hal ini dapat digambarkan oleh jumlah setoran UTLE di Kantor
Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT Pada Triwulan IV 2015 tercatat sebesar Rp.355,11 miliar, atau menurun sebesar
24,31% (yoy) bila dibandingkan dengan Triwulan III 2015 yang juga mengalami penurunan sebesar 17,06% (yoy).
Sementara itu, rasio pemusnahan UTLE di Provinsi NTT dibandingkan Nasional pada Triwulan IV 2015 yaitu sebesar 0,57%
sedikit meningkat bila dibandingkan Triwulan III 2015 yang mencapai 0,51%. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi
NTT terus mengupayakan untuk menekan laju pertumbuhan UTLE di NTT dengan cara melakukan sosialisasi bagaimana
memperlakukan uang rupiah dengan baik ke pasar-pasar, perbankan, serta akademisi dan pelajar.
3.5.2.3. Temuan Uang PalsuTemuan uang palsu yang tercatat di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT pada Triwulan IV 2015 sedikit
meningkat. Jumlah lembar uang palsu meningkat dari 52 lembar menjadi 53 lembar pada triwulan laporan. Uang palsu
yang ditemukan pada triwulan ini umumnya uang kertas pecahan Rp.100.000,-, pecahan Rp.10.000,- dan Rp.50.000,-.
Jumlah uang palsu yang ditemukan sedikit meningkat, hal ini menggambarkan bahwa kegiatan pengenalan ciri-ciri
keaslian uang rupiah berdampak positif dan terus diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Peningkatan
pemahaman masyarakat terhadap temuan uang palsu juga menjadi alasan yang tinggi uang palsu tersebut dilaporkan.
3.5.2. Transaksi Tunai
Grafik 3.36. Perkembangan Transaksi Tunai
NET IN/OUT (RP. MILIAR) QTQ YOY
Grafik 3.37. Perkembangan Arus Uang Tunai (Inflow-Outflow)
OUTFLOW (RP. MILIAR) YOY INFLOW YOY OUTFLOWINFLOW (RP. MILIAR)
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 2015 47
Berdasarkan komposisi peserta pengirim, transaksi kliring Provinsi NTT pada Triwulan IV 2015 paling besar didorong oleh
Bank Swasta Nasional dengan porsi sebesar 55,70%, kemudian Bank Pemerintah 41,03%, Bank Syariah 2,15%, Bank
Campuran 0,75% dan Bank Pembangunan Daerah sebesar 0,37%.
3.5.1.2. Transaksi RTGSTransaksi BI-RTGS pada Triwulan IV 2015 hingga November 2015 mengalami penurunan. Tingginya net outflow RTGS di
Provinsi NTT diperkirakan menggambarkan adanya investasi keluar Provinsi NTT, serta tingginya transaksi dalam rangka
realisasi anggaran dan proyek pemerintah.
Transfer masuk (inflow) menggunakan BI-RTGS ke Provinsi NTT pada triwulan ini tercatat sebesar Rp.10.576,81 miliar,
menurun 70.31% (yoy) dari 37,82% (yoy) pada Triwulan III 2015. Sementara itu, transfer keluar (outflow) dari Oktober
sampai November 2015 mencapai Rp.14.364,68 miliar, juga mengalami penurunan sebesar 46,47% (yoy) dari 37,50%
(yoy) pada Triwulan III 2015. Net-Outflow pada triwulan IV 2015 sebesar Rp.3.787,87 miliar atau menurun sebesar
143,06% (yoy) pada triwulan ini.
Grafik 3.34. Perkembangan BI-RTGS Berdasarkan Volume
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
FROM NTT TO NTT
I2014
IIIII IV I2015
II III
Grafik 3.35. Perkembangan BI-RTGS Berdasarkan Nominal
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
FROM NTT TO NTT
I2014
IIIII IV I2015
II0
5.000
IIIIV
VOLUME
IV
NOMINAL
Grafik 3.33. Perkembangan SKNBI Berdasarkan Kelompok Bank
BANK SWASTA NASIONAL
BANK PEMERINTAH
BANK Syariah
55,70%
41,03%
2,15%
BANK
PEMBANGUNAN DAERAH
0,37%
BANK CAMPURAN
0,75%
Grafik 3.31. Perkembangan SKNBI NTT
NTT
I II III IV
2013 2014 2015
III IV I II III
NILAI (RP.MILIAR) VOLUME (LBR)
Grafik 3.32 Perkembangan SKNBI Nasional
Nasional
I II
2013 2014
III IV
NILAI (RP.MILIAR) VOLUME (LBR)
III IV
2015
I II IIIIV0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
IV0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 201546
-300%
-200%
-100%
0%
100%
200%
300%
400%
500%
600%
700%
-2500.00
-2000.00
-1500.00
-1000.00
-500.00
0.00
500.00
1000.00
1500.00
2000.00
I II III IV
2013I II III IV
2014II II III IV
2011I II III IV
2012II
2015III IV
-80,00%
0,00%
80,00%
I I II III IV2013
I II III IV2014
I2015
II III IV2012
II III IV0.00
500.00
1,000.00
1,500.00
2,000.00
2,500.00
3,000.00
Transaksi pembayaran tunai di Bank Indonesia tercermin dari beberapa kegiatan, diantaranya jumlah aliran uang keluar
dari Bank Indonesia ke stakeholder (outflow), jumlah aliran uang masuk dari perbankan ke Bank Indonesia (inflow), dan
kegiatan pemusnahan Uang Tidak Layak Edar (UTLE), serta temuan uang palsu (UPAL).
3.5.2.1. Aliran Uang Masuk (inflow) dan Aliran Uang Keluar (outflow)Pada Triwulan IV 2015 perkembangan uang tunai di Provinsi NTT mengalami peningkatan. Hal ini didorong oleh
peningkatan outflow atau uang yang beredar mencapai Rp.2.590,38 miliar atau tumbuh sebesar 25,31% (yoy).
Sementara itu, aliran inflow atau uang yang disetor di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT pada Triwulan IV
2015 mencapai Rp.525,49 miliar, melambat 3,67% (yoy) dibandingkan dengan Triwulan III 2015 yang mengalami
peningkatan sebesar 9,65% (yoy). Sepanjang triwulan IV 2015, pengedaran uang tunai mengalami net-outflow positif
sebesar Rp.2.064,90 miliar atau tumbuh hingga sebesar 32,33% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya.
3.5.2.2. Perkembangan Uang Tidak Layak Edar (UTLE)
Uang Tidak Layak Edar (UTLE) yang telah dimusnahkan di Provinsi NTT hingga Triwulan IV 2015 mencapai
Rp.252,79 miliar atau menurun 23,58% (yoy). Hal ini dapat digambarkan oleh jumlah setoran UTLE di Kantor
Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT Pada Triwulan IV 2015 tercatat sebesar Rp.355,11 miliar, atau menurun sebesar
24,31% (yoy) bila dibandingkan dengan Triwulan III 2015 yang juga mengalami penurunan sebesar 17,06% (yoy).
Sementara itu, rasio pemusnahan UTLE di Provinsi NTT dibandingkan Nasional pada Triwulan IV 2015 yaitu sebesar 0,57%
sedikit meningkat bila dibandingkan Triwulan III 2015 yang mencapai 0,51%. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi
NTT terus mengupayakan untuk menekan laju pertumbuhan UTLE di NTT dengan cara melakukan sosialisasi bagaimana
memperlakukan uang rupiah dengan baik ke pasar-pasar, perbankan, serta akademisi dan pelajar.
3.5.2.3. Temuan Uang PalsuTemuan uang palsu yang tercatat di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT pada Triwulan IV 2015 sedikit
meningkat. Jumlah lembar uang palsu meningkat dari 52 lembar menjadi 53 lembar pada triwulan laporan. Uang palsu
yang ditemukan pada triwulan ini umumnya uang kertas pecahan Rp.100.000,-, pecahan Rp.10.000,- dan Rp.50.000,-.
Jumlah uang palsu yang ditemukan sedikit meningkat, hal ini menggambarkan bahwa kegiatan pengenalan ciri-ciri
keaslian uang rupiah berdampak positif dan terus diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Peningkatan
pemahaman masyarakat terhadap temuan uang palsu juga menjadi alasan yang tinggi uang palsu tersebut dilaporkan.
3.5.2. Transaksi Tunai
Grafik 3.36. Perkembangan Transaksi Tunai
NET IN/OUT (RP. MILIAR) QTQ YOY
Grafik 3.37. Perkembangan Arus Uang Tunai (Inflow-Outflow)
OUTFLOW (RP. MILIAR) YOY INFLOW YOY OUTFLOWINFLOW (RP. MILIAR)
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 2015 47
Berdasarkan komposisi peserta pengirim, transaksi kliring Provinsi NTT pada Triwulan IV 2015 paling besar didorong oleh
Bank Swasta Nasional dengan porsi sebesar 55,70%, kemudian Bank Pemerintah 41,03%, Bank Syariah 2,15%, Bank
Campuran 0,75% dan Bank Pembangunan Daerah sebesar 0,37%.
3.5.1.2. Transaksi RTGSTransaksi BI-RTGS pada Triwulan IV 2015 hingga November 2015 mengalami penurunan. Tingginya net outflow RTGS di
Provinsi NTT diperkirakan menggambarkan adanya investasi keluar Provinsi NTT, serta tingginya transaksi dalam rangka
realisasi anggaran dan proyek pemerintah.
Transfer masuk (inflow) menggunakan BI-RTGS ke Provinsi NTT pada triwulan ini tercatat sebesar Rp.10.576,81 miliar,
menurun 70.31% (yoy) dari 37,82% (yoy) pada Triwulan III 2015. Sementara itu, transfer keluar (outflow) dari Oktober
sampai November 2015 mencapai Rp.14.364,68 miliar, juga mengalami penurunan sebesar 46,47% (yoy) dari 37,50%
(yoy) pada Triwulan III 2015. Net-Outflow pada triwulan IV 2015 sebesar Rp.3.787,87 miliar atau menurun sebesar
143,06% (yoy) pada triwulan ini.
Grafik 3.34. Perkembangan BI-RTGS Berdasarkan Volume
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
FROM NTT TO NTT
I2014
IIIII IV I2015
II III
Grafik 3.35. Perkembangan BI-RTGS Berdasarkan Nominal
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
FROM NTT TO NTT
I2014
IIIII IV I2015
II0
5.000
IIIIV
VOLUME
IV
NOMINAL
Grafik 3.33. Perkembangan SKNBI Berdasarkan Kelompok Bank
BANK SWASTA NASIONAL
BANK PEMERINTAH
BANK Syariah
55,70%
41,03%
2,15%
BANK
PEMBANGUNAN DAERAH
0,37%
BANK CAMPURAN
0,75%
Grafik 3.31. Perkembangan SKNBI NTT
NTT
I II III IV
2013 2014 2015
III IV I II III
NILAI (RP.MILIAR) VOLUME (LBR)
Grafik 3.32 Perkembangan SKNBI Nasional
Nasional
I II
2013 2014
III IV
NILAI (RP.MILIAR) VOLUME (LBR)
III IV
2015
I II IIIIV0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
IV0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 201546
-300%
-200%
-100%
0%
100%
200%
300%
400%
500%
600%
700%
-2500.00
-2000.00
-1500.00
-1000.00
-500.00
0.00
500.00
1000.00
1500.00
2000.00
I II III IV
2013I II III IV
2014II II III IV
2011I II III IV
2012II
2015III IV
-80,00%
0,00%
80,00%
I I II III IV2013
I II III IV2014
I2015
II III IV2012
II III IV0.00
500.00
1,000.00
1,500.00
2,000.00
2,500.00
3,000.00
Realisasi pendapatan pemerintah pada akhir tahun 2015 mencapai 105,5% (Rp 22,09 triliun)
dari pagu rencana pendapatan sebesar Rp 20,95 triliun.
Sementara itu, realisasi anggaran belanja pemerintah daerah di akhir tahun 2015 tercatat
moderat yaitu sebesar 85,4%(Rp 29,47 triliun) dibandingkan pagu rencana belanja sebesar
Rp 34,5 triliun.
Keuangan D aerah04
Grafik 3.39. Perkembangan UPAL di Provinsi NTT
0
200
400
600
800
1000
1200
I II2012
LEMBAR UPAL
I II III IV2013
I II III IV2014
I2015
III IV II III
Grafik 3.38. Perkembangan UTLE di Provinsi NTT
-200.00%
0.00%
200.00%
400.00%
600.00%
800.00%
1000.00%
1200.00%
1400.00%
1600.00%
I II III IV2013
I IIIII IV2014
I2015
I II III IV2012
II III
OUTFLOW (RP. MILIAR) QTQ UTLE YOY UTLEINFLOW (RP. MILIAR) UTLE
IV IV
Upaya penanggulangan uang palsu secara represif telah dilaksanakan oleh Kepolisian dengan menangkap dan menuntut
pembuat maupun pengedar uang palsu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 201548
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
Realisasi pendapatan pemerintah pada akhir tahun 2015 mencapai 105,5% (Rp 22,09 triliun)
dari pagu rencana pendapatan sebesar Rp 20,95 triliun.
Sementara itu, realisasi anggaran belanja pemerintah daerah di akhir tahun 2015 tercatat
moderat yaitu sebesar 85,4%(Rp 29,47 triliun) dibandingkan pagu rencana belanja sebesar
Rp 34,5 triliun.
Keuangan D aerah04
Grafik 3.39. Perkembangan UPAL di Provinsi NTT
0
200
400
600
800
1000
1200
I II2012
LEMBAR UPAL
I II III IV2013
I II III IV2014
I2015
III IV II III
Grafik 3.38. Perkembangan UTLE di Provinsi NTT
-200.00%
0.00%
200.00%
400.00%
600.00%
800.00%
1000.00%
1200.00%
1400.00%
1600.00%
I II III IV2013
I IIIII IV2014
I2015
I II III IV2012
II III
OUTFLOW (RP. MILIAR) QTQ UTLE YOY UTLEINFLOW (RP. MILIAR) UTLE
IV IV
Upaya penanggulangan uang palsu secara represif telah dilaksanakan oleh Kepolisian dengan menangkap dan menuntut
pembuat maupun pengedar uang palsu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 201548
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
4.1. KONDISI UMUM
Di akhir tahun 2015, anggaran belanja Pemerintah (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota) di Provinsi NTT mencapai Rp 34,5
triliun atau meningkat Rp 2,44 triliun (7,6%) dibandingkan triwulan-III 2015. Peningkatan tertinggi berasal dari alokasi
APBD Kabupaten/Kota yang meningkat mencapai Rp 1,9 triliun dan terutama pada komponen belanja modal yang
mencapai Rp 937 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan adanya peningkatan Dana Penyesuaian dan Otonomi
Khusus serta Dana Alokasi Khusus dari Pemerintah Pusat. Di sisi lain, realisasi belanja pemerintah hingga akhir tahun
mencapai 85,4% (Rp 29,47 triliun) dengan realisasi tertinggi pada Pemerintah Provinsi (95,4%). Sementara itu, realisasi
belanja modal mencapai 83,5% atau Rp 9,28 triliun dari total pagu sebesar Rp 11,1 triliun. Belanja modal tertinggi
terutama dipergunakan bagi pembangunan bendungan, jaringan irigasi dan pembangunan/pelebaran jalan terutama di
kawasan perbatasan.
Dari sisi pendapatan, realisasi hingga akhir tahun 2015 mencapai 105,46% atau Rp 22,09 triliun dari total rencana target
Rp 20,95 triliun. Peningkatan pendapatan terbesar diperoleh Pemerintah Pusat melalui pendapatan Pajak Penghasilan (Rp
1,21 triliun) dan Pajak Pertambahan Nilai (Rp 903 miliar). Realisasi pendapatan cukup tinggi juga terjadi di Pemerintah
Provinsi yang mencapai 99,7% atau Rp 3,34 triliun dari target sebelumnya Rp 3,35 triliun.
Pendapatan Pemerintah di Provinsi NTT mencapai 22,09 Triliun atau 105,8% dari pagu target. Dari sisi kewenangan
pengaturan daerah. Pendapatan APBN di Provinsi NTT adalah sebesar Rp 2,47 triliun yang terutama berasal dari Pajak
penghasilan sebesar Rp 1,2 triliun (48,9%) dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 903 miliar (36,5%) sementara sisa
pendapatan berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Pendapatan Pajak Lainnya. Sementara itu, pendapatan
pemerintah daerah, baik Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi terutama berasal dari Dana Alokasi Umum
(DAU) dengan pangsa 38,9% (Pemerintah Provinsi) dan 65,2% (Pemerintah Kabupaten/Kota). Masih tingginya DAU
menunjukkan tingginya ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap alokasi dana dari Pemerintah Pusat. Selain itu, hal
ini menunjukkan pula masih terbatasnya objek-objek pajak daerah di NTT yang juga disebabkan oleh minimnya industri
dan pengelolaan potensi pariwisata yang belum optimal.
Selain berasal dari DAU terdapat pula komponen pendapatan lainnya pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Komponen pendapatan Pemerintah Provinsi ditopang pula oleh Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian sebesar Rp 963
miliar (28,8%) yang sebagian digunakan bagi peningkatan kualitas pendidikan (Dana Operasional Sekolah dan Tunjangan
Guru di daerah) serta Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 659,8 miliar (27,3%). Di sisi lain, komponen pendapatan
Pemerintah Kab/Kota ditopang pula oleh Dana Alokasi Khusus sebesar 12,8% (Rp 2,07 triliun).
4.2 PENDAPATAN DAERAH
Grafik 4.1. Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur
PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH
ANGGARAN
REALISASI
20,95
34,51
22,09
Triliun
APBN
ANGGARAN
KAB PROV
Triliun
REALISASI
APBN KAB PROV
ANGGARAN
REALISASI
Total Pendapatan dan Belanja Pemerintah Realisasi Pendapatan Pemerintah Realisasi Belanja Pemerintah
29,48
PORSI REALISASI PENDAPATAN
APBN KAB PROV
15%16% 2%
11%
82%% 74%%
ANGGARAN
PORSI REALISASI BELANJA
APBN KAB PROV
57%
12%
10% 33%
34%
54%
Sumber : Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Biro Keuangan Provinsi NTT, diolah
0,35
17,24
3,352,48
16,27
3,34
-
5
10
15
20ANGGARAN
11,34
19,64
3,52
10,11
16,00
3,36 -
5
10
15
20
25
Triliun Rp
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 2015 51
4.1. KONDISI UMUM
Di akhir tahun 2015, anggaran belanja Pemerintah (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota) di Provinsi NTT mencapai Rp 34,5
triliun atau meningkat Rp 2,44 triliun (7,6%) dibandingkan triwulan-III 2015. Peningkatan tertinggi berasal dari alokasi
APBD Kabupaten/Kota yang meningkat mencapai Rp 1,9 triliun dan terutama pada komponen belanja modal yang
mencapai Rp 937 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan adanya peningkatan Dana Penyesuaian dan Otonomi
Khusus serta Dana Alokasi Khusus dari Pemerintah Pusat. Di sisi lain, realisasi belanja pemerintah hingga akhir tahun
mencapai 85,4% (Rp 29,47 triliun) dengan realisasi tertinggi pada Pemerintah Provinsi (95,4%). Sementara itu, realisasi
belanja modal mencapai 83,5% atau Rp 9,28 triliun dari total pagu sebesar Rp 11,1 triliun. Belanja modal tertinggi
terutama dipergunakan bagi pembangunan bendungan, jaringan irigasi dan pembangunan/pelebaran jalan terutama di
kawasan perbatasan.
Dari sisi pendapatan, realisasi hingga akhir tahun 2015 mencapai 105,46% atau Rp 22,09 triliun dari total rencana target
Rp 20,95 triliun. Peningkatan pendapatan terbesar diperoleh Pemerintah Pusat melalui pendapatan Pajak Penghasilan (Rp
1,21 triliun) dan Pajak Pertambahan Nilai (Rp 903 miliar). Realisasi pendapatan cukup tinggi juga terjadi di Pemerintah
Provinsi yang mencapai 99,7% atau Rp 3,34 triliun dari target sebelumnya Rp 3,35 triliun.
Pendapatan Pemerintah di Provinsi NTT mencapai 22,09 Triliun atau 105,8% dari pagu target. Dari sisi kewenangan
pengaturan daerah. Pendapatan APBN di Provinsi NTT adalah sebesar Rp 2,47 triliun yang terutama berasal dari Pajak
penghasilan sebesar Rp 1,2 triliun (48,9%) dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 903 miliar (36,5%) sementara sisa
pendapatan berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Pendapatan Pajak Lainnya. Sementara itu, pendapatan
pemerintah daerah, baik Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi terutama berasal dari Dana Alokasi Umum
(DAU) dengan pangsa 38,9% (Pemerintah Provinsi) dan 65,2% (Pemerintah Kabupaten/Kota). Masih tingginya DAU
menunjukkan tingginya ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap alokasi dana dari Pemerintah Pusat. Selain itu, hal
ini menunjukkan pula masih terbatasnya objek-objek pajak daerah di NTT yang juga disebabkan oleh minimnya industri
dan pengelolaan potensi pariwisata yang belum optimal.
Selain berasal dari DAU terdapat pula komponen pendapatan lainnya pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Komponen pendapatan Pemerintah Provinsi ditopang pula oleh Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian sebesar Rp 963
miliar (28,8%) yang sebagian digunakan bagi peningkatan kualitas pendidikan (Dana Operasional Sekolah dan Tunjangan
Guru di daerah) serta Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 659,8 miliar (27,3%). Di sisi lain, komponen pendapatan
Pemerintah Kab/Kota ditopang pula oleh Dana Alokasi Khusus sebesar 12,8% (Rp 2,07 triliun).
4.2 PENDAPATAN DAERAH
Grafik 4.1. Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur
PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH
ANGGARAN
REALISASI
20,95
34,51
22,09
Triliun
APBN
ANGGARAN
KAB PROV
Triliun
REALISASI
APBN KAB PROV
ANGGARAN
REALISASI
Total Pendapatan dan Belanja Pemerintah Realisasi Pendapatan Pemerintah Realisasi Belanja Pemerintah
29,48
PORSI REALISASI PENDAPATAN
APBN KAB PROV
15%16% 2%
11%
82%% 74%%
ANGGARAN
PORSI REALISASI BELANJA
APBN KAB PROV
57%
12%
10% 33%
34%
54%
Sumber : Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Biro Keuangan Provinsi NTT, diolah
0,35
17,24
3,352,48
16,27
3,34
-
5
10
15
20ANGGARAN
11,34
19,64
3,52
10,11
16,00
3,36 -
5
10
15
20
25
Triliun Rp
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 2015 51
Secara persentase, total realisasi anggaran belanja pemerintah pada tahun 2015 (85,43%) tercatat lebih rendah
dibandingkan tahun 2014 yang sebesar 87,30%. Namun dari segi nominal, realisasi anggaran tahun 2015 sebesar Rp
29,47 triliun tercatat jauh meningkat dibandingkan 2014 yang sebesar Rp 23,86 triliun. Peningkatan ini terjadi akibat
adanya peningkatan pagu anggaran belanja pemerintah hingga mencapai 26,2% (yoy) dari Rp 27,3 triliun (2014) menjadi
Rp 34,5 triliun (2015). Peningkatan anggaran terutama berasal dari dana APBN sebesar Rp 2,5 triliun dan APBD Kab/Kota
sebesar Rp 4 triliun. Program pembangunan waduk, sarana irigasi, jalan dan daerah perbatasan menjadi pendorong
tingginya anggaran APBN di NTT. Hal ini juga ditunjang adanya tambahan Dana Alokasi Khusus kepada Pemerintah
Kab/Kota.
Pada akhir tahun 2015, realisasi belanja tertinggi ada pada Pemerintah Provinsi sebesar 95,4%. Sementara itu, apabila
dibagi menjadi komponen belanja modal dan belanja konsumsi. Realisasi belanja modal tertinggi ada pada APBN sebesar
92,7% dan Realisasi belanja konsumsi tertinggi pada Pemerintah Provinsi NTT yang mencapai 97,5%. Tingginya realisasi
belanja Modal APBN untuk NTT terutama dipergunakan bagi pengerjaan beberapa proyek-proyek strategis, seperti
pembangunan bendungan dan jaringan SDA dengan total mencapai Rp 848 miliar, pembangunan dan rehabilitasi jalan
sebesar Rp 1,91 triliun, dan pembangunan sarana pelabuhan dan bandara sebesar Rp 931 miliar. Sementara itu, belanja
konsumsi pemerintah (APBN dan APBD Kab/Kota) lebih digunakan bagi belanja pegawai yaitu gaji dan perjalanan dinas
pegawai. Namun, hal yang cukup berbeda terjadi pada Pemerintah Provinsi dengan dominannya pangsa belanja hibah
dalam komponen belanja konsumsi hingga mencapai 34,86%. Program Desa Mandiri Anggur Merah yang
mengalokasikan dana hingga sebesar Rp147,25 miliar/tahun untuk dana bergulir bagi pengembangan kelompok desa.
Apabila dilihat dari struktur belanja masing-masing pemerintah (APBN, APBD Kab/Kota dan APBD Provinsi), pangsa
realisasi belanja modal pemerintah pusat di Provinsi NTT mencapai 49,9% dan belanja pegawai sebesar 22,8%. Adapun
alokasi belanja konsumsi pemerintah provinsi untuk belanja hibah menjadi alokasi belanja terbesar pemprov dengan
pangsa sebesar 34,8%, diikuti belanja barang dan jasa dengan pangsa sebesar 18,5%. Sedangkan pada pemerintah
kabupaten/kota, belanja pegawai memiliki pangsa yang tinggi hingga sebesar 48,7%, diikuti alokasi belanja alokasi
belanja modal sebesar 22,7%.
Secara persentase komponen belanja konsumsi, realisasi belanja pegawai menjadi komponen tertinggi di tingkat APBN
hingga mencapai 96,6%. Sementara itu, pada pemerintah Provinsi NTT, alokasi belanja konsumsi terbesar pada komponen
belanja hibah dengan realisasi mencapai 100,05% dan belanja pegawai 99,3%. Di lingkup pemerintah kabupaten,
belanja bantuan keuangan mengalami realisasi paling tinggi dengan persentase realisasi 93,30% dan diikitui belanja hibah
92%.
Tabel 4.1 Realisasi Belanja APBN dan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi NTT
REALISASI
Nominal %
Pangsa(%)
29.478
9.289
20.189
10.698
5.556
1.420
566
324
1.583
41
-
85,43
83,55
86,32
90,15
76,72
98,91
82,07
95,29
93,15
36,15
-
100
31,51
68,49
36,29
18,85
4,82
1,92
1,10
5,37
0,14
URAIAN RENCANA
34.506
11.118
23.389
11.867
7.242
1.436
690
341
1.700
113
-
BELANJA DAERAH
BELANJA MODAL
BELANJA KONSUMSI
BELANJA PEGAWAI
BELANJA BARANG DAN JASA
BELANJA HIBAH
BELANJA BANTUAN SOSIAL
BELANJA BAGI HASIL
BANTUAN KEUANGAN
KONSUMSI LAINNYA
BELANJA LAINNYA
Sumber : Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT dan Biro Keuangan Provinsi NTT, diolah
Grafik 4.6 Realisasi Belanja APBN dan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi NTT
Sumber : Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT dan Biro Keuangan Provinsi NTT, diolah
APBN KAB PROV TOTAL
BELANJA DAERAH BELANJA MODAL BELANJA KONSUMSI
%
89,2
81,5
95,4
85,4
92,7
73,0
87,0
83,585,9
84,3
97,5
86,3
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 2015 53
IV I II III IV
2014 2015
0
10
20
30
40
50
60
Sumber: Ditjen Perbendaharaan Prov. NTT & Biro Keuangan
70
80
90
Grafik 4.4 Perkembangan Realisasi Belanja
100
KAB/KOTAAPBN PROVINSI
IV I II III IV
2014 2015
0
10
20
30
40
50
60
Sumber: Ditjen Perbendaharaan Prov. NTT & Biro Keuangan
70
80
90
Grafik 4.5 Perkembagan Realisasi Belanja Modal
100
KAB/KOTAAPBN PROVINSI
Dari sisi spasial, Kab. Ngada memperoleh pencapaian realisasi target yang tertinggi dengan 100,3% (Rp 696 miliar) dari
total rencana Rp 694 miliar, pencapaian tersebut terutama dipengaruhi oleh penerimaan dana hibah yang berada diatas
target. Sementara itu, Kabupaten Alor menjadi yang terendah dalam realisasi target pendapatan yaitu sebesar 85,7% (Rp
718 miliar) dari total target Rp 837 miliar. Hal tersebut disebabkan oleh realisasi pendapatan Dana Alokasi Umum dan Dana
Alokasi Khusus yang tidak mencapai target.
Realisasi anggaran belanja APBN dan APBD Pemerintah di Provinsi NTT hingga akhir tahun 2015 mencapai Rp 29,47 triliun
(85,4%) dari total pagu belanja yang sebesar Rp 34,5 triliun. Apabila dilihat secara historis triwulanan, peningkatan
realisasi anggaran baik di APBN, APBD Kab/Kota dan APBD Provinsi baru menunjukkan peningkatan pesat pada triwulan
IV. Perkembangan realisasi Belanja pada Triwulan I rata-rata hanya 9,7%, triwulan II (17%), Triwulan III (23,7%) dan
meningkat pada triwulan IV sebesar 38,2%. Hal yang sama juga terjadi pada belanja modal yang pada triwulan I rata-rata
hanya 2,7%, triwulan II (10,09%), triwulan III (20,74%) dan meningkat pesat pada triwulan IV sebesar 50,71%.
Terpusatnya realisasi anggaran pada triwulan IV diperkirakan terjadi akibat adanya keterlambatan proses lelang proyek
karena permasalahan numenklatur dan adanya tambahan anggaran Dana Alokasi Khusus (sektor pertanian dan
perhubungan) oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Selain itu, adanya karakter kontraktor untuk mengambil
pembayaran di akhir penyelesaian proyek dan standar akuntansi menggunakan cash basis membuat proyek
pembangunan infrastruktur di daerah yang masih dalam proses pengerjaan tidak tercatat sebagai realisasi belanja modal
hingga proyek tersebut sudah selesai dikerjakan.
4.3 BELANJA DAERAH
Sumber : Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT, diolah
Grafik 4.2 Pangsa Realisasi Sumber Pendapatan APBN
PAJAK PENGHASILAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PENDAPATAN PAJAK LAINNYA
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
48,96%
36,48%
13,07%
Sumber : Biro Keuangan Provinsi NTT, diolah
PAD DAU DAK LAINNYAOTSUS
Grafik 4.3 Pangsa Realisasi Sumber Pendapatan APBD Provinsi/ Kab-Kota
kabupaten/kota PROPINSI
6,1%
65,2%
12,8%
11,1%4,9%
27,3%
38,9%
3,0%
28,8%
2,0%
LAINNYA
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 201552
Secara persentase, total realisasi anggaran belanja pemerintah pada tahun 2015 (85,43%) tercatat lebih rendah
dibandingkan tahun 2014 yang sebesar 87,30%. Namun dari segi nominal, realisasi anggaran tahun 2015 sebesar Rp
29,47 triliun tercatat jauh meningkat dibandingkan 2014 yang sebesar Rp 23,86 triliun. Peningkatan ini terjadi akibat
adanya peningkatan pagu anggaran belanja pemerintah hingga mencapai 26,2% (yoy) dari Rp 27,3 triliun (2014) menjadi
Rp 34,5 triliun (2015). Peningkatan anggaran terutama berasal dari dana APBN sebesar Rp 2,5 triliun dan APBD Kab/Kota
sebesar Rp 4 triliun. Program pembangunan waduk, sarana irigasi, jalan dan daerah perbatasan menjadi pendorong
tingginya anggaran APBN di NTT. Hal ini juga ditunjang adanya tambahan Dana Alokasi Khusus kepada Pemerintah
Kab/Kota.
Pada akhir tahun 2015, realisasi belanja tertinggi ada pada Pemerintah Provinsi sebesar 95,4%. Sementara itu, apabila
dibagi menjadi komponen belanja modal dan belanja konsumsi. Realisasi belanja modal tertinggi ada pada APBN sebesar
92,7% dan Realisasi belanja konsumsi tertinggi pada Pemerintah Provinsi NTT yang mencapai 97,5%. Tingginya realisasi
belanja Modal APBN untuk NTT terutama dipergunakan bagi pengerjaan beberapa proyek-proyek strategis, seperti
pembangunan bendungan dan jaringan SDA dengan total mencapai Rp 848 miliar, pembangunan dan rehabilitasi jalan
sebesar Rp 1,91 triliun, dan pembangunan sarana pelabuhan dan bandara sebesar Rp 931 miliar. Sementara itu, belanja
konsumsi pemerintah (APBN dan APBD Kab/Kota) lebih digunakan bagi belanja pegawai yaitu gaji dan perjalanan dinas
pegawai. Namun, hal yang cukup berbeda terjadi pada Pemerintah Provinsi dengan dominannya pangsa belanja hibah
dalam komponen belanja konsumsi hingga mencapai 34,86%. Program Desa Mandiri Anggur Merah yang
mengalokasikan dana hingga sebesar Rp147,25 miliar/tahun untuk dana bergulir bagi pengembangan kelompok desa.
Apabila dilihat dari struktur belanja masing-masing pemerintah (APBN, APBD Kab/Kota dan APBD Provinsi), pangsa
realisasi belanja modal pemerintah pusat di Provinsi NTT mencapai 49,9% dan belanja pegawai sebesar 22,8%. Adapun
alokasi belanja konsumsi pemerintah provinsi untuk belanja hibah menjadi alokasi belanja terbesar pemprov dengan
pangsa sebesar 34,8%, diikuti belanja barang dan jasa dengan pangsa sebesar 18,5%. Sedangkan pada pemerintah
kabupaten/kota, belanja pegawai memiliki pangsa yang tinggi hingga sebesar 48,7%, diikuti alokasi belanja alokasi
belanja modal sebesar 22,7%.
Secara persentase komponen belanja konsumsi, realisasi belanja pegawai menjadi komponen tertinggi di tingkat APBN
hingga mencapai 96,6%. Sementara itu, pada pemerintah Provinsi NTT, alokasi belanja konsumsi terbesar pada komponen
belanja hibah dengan realisasi mencapai 100,05% dan belanja pegawai 99,3%. Di lingkup pemerintah kabupaten,
belanja bantuan keuangan mengalami realisasi paling tinggi dengan persentase realisasi 93,30% dan diikitui belanja hibah
92%.
Tabel 4.1 Realisasi Belanja APBN dan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi NTT
REALISASI
Nominal %
Pangsa(%)
29.478
9.289
20.189
10.698
5.556
1.420
566
324
1.583
41
-
85,43
83,55
86,32
90,15
76,72
98,91
82,07
95,29
93,15
36,15
-
100
31,51
68,49
36,29
18,85
4,82
1,92
1,10
5,37
0,14
URAIAN RENCANA
34.506
11.118
23.389
11.867
7.242
1.436
690
341
1.700
113
-
BELANJA DAERAH
BELANJA MODAL
BELANJA KONSUMSI
BELANJA PEGAWAI
BELANJA BARANG DAN JASA
BELANJA HIBAH
BELANJA BANTUAN SOSIAL
BELANJA BAGI HASIL
BANTUAN KEUANGAN
KONSUMSI LAINNYA
BELANJA LAINNYA
Sumber : Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT dan Biro Keuangan Provinsi NTT, diolah
Grafik 4.6 Realisasi Belanja APBN dan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi NTT
Sumber : Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT dan Biro Keuangan Provinsi NTT, diolah
APBN KAB PROV TOTAL
BELANJA DAERAH BELANJA MODAL BELANJA KONSUMSI
%
89,2
81,5
95,4
85,4
92,7
73,0
87,0
83,585,9
84,3
97,5
86,3
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 2015 53
IV I II III IV
2014 2015
0
10
20
30
40
50
60
Sumber: Ditjen Perbendaharaan Prov. NTT & Biro Keuangan
70
80
90
Grafik 4.4 Perkembangan Realisasi Belanja
100
KAB/KOTAAPBN PROVINSI
IV I II III IV
2014 2015
0
10
20
30
40
50
60
Sumber: Ditjen Perbendaharaan Prov. NTT & Biro Keuangan
70
80
90
Grafik 4.5 Perkembagan Realisasi Belanja Modal
100
KAB/KOTAAPBN PROVINSI
Dari sisi spasial, Kab. Ngada memperoleh pencapaian realisasi target yang tertinggi dengan 100,3% (Rp 696 miliar) dari
total rencana Rp 694 miliar, pencapaian tersebut terutama dipengaruhi oleh penerimaan dana hibah yang berada diatas
target. Sementara itu, Kabupaten Alor menjadi yang terendah dalam realisasi target pendapatan yaitu sebesar 85,7% (Rp
718 miliar) dari total target Rp 837 miliar. Hal tersebut disebabkan oleh realisasi pendapatan Dana Alokasi Umum dan Dana
Alokasi Khusus yang tidak mencapai target.
Realisasi anggaran belanja APBN dan APBD Pemerintah di Provinsi NTT hingga akhir tahun 2015 mencapai Rp 29,47 triliun
(85,4%) dari total pagu belanja yang sebesar Rp 34,5 triliun. Apabila dilihat secara historis triwulanan, peningkatan
realisasi anggaran baik di APBN, APBD Kab/Kota dan APBD Provinsi baru menunjukkan peningkatan pesat pada triwulan
IV. Perkembangan realisasi Belanja pada Triwulan I rata-rata hanya 9,7%, triwulan II (17%), Triwulan III (23,7%) dan
meningkat pada triwulan IV sebesar 38,2%. Hal yang sama juga terjadi pada belanja modal yang pada triwulan I rata-rata
hanya 2,7%, triwulan II (10,09%), triwulan III (20,74%) dan meningkat pesat pada triwulan IV sebesar 50,71%.
Terpusatnya realisasi anggaran pada triwulan IV diperkirakan terjadi akibat adanya keterlambatan proses lelang proyek
karena permasalahan numenklatur dan adanya tambahan anggaran Dana Alokasi Khusus (sektor pertanian dan
perhubungan) oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Selain itu, adanya karakter kontraktor untuk mengambil
pembayaran di akhir penyelesaian proyek dan standar akuntansi menggunakan cash basis membuat proyek
pembangunan infrastruktur di daerah yang masih dalam proses pengerjaan tidak tercatat sebagai realisasi belanja modal
hingga proyek tersebut sudah selesai dikerjakan.
4.3 BELANJA DAERAH
Sumber : Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT, diolah
Grafik 4.2 Pangsa Realisasi Sumber Pendapatan APBN
PAJAK PENGHASILAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PENDAPATAN PAJAK LAINNYA
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
48,96%
36,48%
13,07%
Sumber : Biro Keuangan Provinsi NTT, diolah
PAD DAU DAK LAINNYAOTSUS
Grafik 4.3 Pangsa Realisasi Sumber Pendapatan APBD Provinsi/ Kab-Kota
kabupaten/kota PROPINSI
6,1%
65,2%
12,8%
11,1%4,9%
27,3%
38,9%
3,0%
28,8%
2,0%
LAINNYA
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 201552
Tabel 4.3 Ringkasan Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Pusat,Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur
APBN / APBD
PENDAPATAN DAERAH
BELANJA DAERAH
Belanja Modal
Belanja Konsumsi
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial
Belanja Bagi Hasil
Bantuan Keuangan
Konsumsi Lainnya
Belanja Lainnya
SURPLUS/DEFISIT
PEMBIAYAAN DAERAH
Penerimaan
SILPA Tahun Lalu
Lainnya
Pengeluaran
Penyertaan Modal
Lainnya
PEMBIAYAAN NETTO
SILPA SEKARANG
REALISASI
353.964
11.340.035
5.437.093
5.902.942
2.383.405
2.945.876
-
573.662
-
-
-
-
(10.986.072)
17.240.948
19.642.210
4.983.732
14.658.478
8.883.184
3.636.003
269.747
87.758
8.640
1.667.424
105.722
-
(2.401.262)
2.636.248,01
2.510.488
125.760
218.350,00
170.600,00
47.750
2.417.898
16.636
3.353.173
3.523.979
696.852
2.827.126
600.660
660.587
1.165.970
28.337
331.908
32.165
7.500
-
(170.805)
255.505,09
248.123
7.382
84.700
75.000,00
9.700
170.805
-
20.948.085
34.506.224
11.117.678
23.388.546
11.867.249
7.242.465
1.435.716
689.757
340.548
1.699.589
113.222
-
(13.558.139)
2.891.753,09
2.758.611
133.142
303.050
245.600,00
57.450
2.588.703
16.636
2.476.094
10.111.220
5.042.881
5.068.339
2.303.035
2.275.762
-
489.542
-
-
-
-
(7.635.126)
16.272.949
16.003.991
3.639.819
12.364.173
7.798.515
2.659.691
248.076
55.565
6.726
1.555.722
39.877
-
268.957
2.324.203,81
2.220.384
103.819
200.133,25
164.883,25
35.250
2.124.071
2.393.028
3.343.785
3.362.436
606.038
2.756.398
596.358
620.902
1.171.987
20.958
317.772
27.369
1.053
-
(18.651)
255.187
248.123
7.063
83.007
75.000
8.007
172.180
153.529
22.092.828
29.477.648
9.288.738
20.188.910
10.697.909
5.556.355
1.420.063
566.065
324.497
1.583.091
40.930
-
(7.384.820)
2.579.390
2.468.508
110.883
283.140
239.883
43.257
2.296.251
2.546.557
Sumber : Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Biro Keuangan Provinsi NTT, diolah
APBN KAB PROV TOTAL APBN KAB PROV TOTAL
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 2015 55
Secara spasial, persentase realisasi belanja pemerintah di tiap Kabupaten/Kota periode laporan mencapai rata-rata 81,8%,
dengan persentase realisasi tertinggi pada Pemerintah Kab. Manggarai Timur sebesar 90,5% sedangkan Kab. Malaka
menjadi yang terendah dengan realisasi hanya sebesar 66,9%, salah satu penyebabnya adalah keterlambatan pengesahan
APBD. Sementara itu, belanja modal rata-rata di tingkat kabupaten mencapai 73,5%, realisasi tertinggi pada kabupaten
Manggarai Timur dengan realisasi 97,20% dan realisasi terendah pada Kab. Alor dengan realisasi hanya sebesar 37,6%
yang disebabkan keterlambatan proses lelang.
Berdasarkan data perbankan pada bulan Triwulan IV-2015, tercatat Dana Pihak Ketiga (DPK) Pemerintah dalam bentuk
simpanan pada lembaga perbankan sebesar Rp 2,7 triliun. DPK tersebut menurun 63,4% (qtq) apabila dibandingkan
triwulan III yang sebesar 7,4 triliun. Penurunan tersebut selaras dengan peningkatan realiasi anggaran pemerintah yang
terjadi di akhir tahun. Total DPK pemerintah sendiri paling banyak ada pada komponen Giro sebesar Rp 2,07 triliun.
Sumber : Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT dan Biro Keuangan Provinsi NTT, diolah
Grafik 4.8 Persentase Realisasi Belanja Konsumsi APBN dan APBD Pemerintah Kabupaten dan Kota di NTT
Pegawai Barang danJasa
Hibah BantuanSosial
Hasil Keuangan Lainnya
APBN KAB PROV TOTAL
%
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Bagi Bantuan Konsumsi
Sumber : Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT dan Biro Keuangan Provinsi NTT, diolah
Grafik 4.7 Pangsa Realisasi Belanja Konsumsi APBN dan APBD Pemerintah Kabupaten dan Kota
KONSUMSI LAINNYA
BANTUAN KEUANGAN
BELANJA BAGI HASIL
BELANJA BANTUAN SOSIAL
BELANJA HIBAH
BELANJA BARANG DAN JASA
BELANJA PEGAWAI
BELANJA MODAL
APBN KAB PROV
%
49,87
22,74 18,02
22,78
48,73
17,74
22,51 16,62
18,47
34,86
4,84
9,45 9,72 96,6
77,3
85,387,8
73,1
92,0
63,3
77,8
93,3
37,7
99,394,0
100,5
74,0
95,7
85,1
14,0
90,1
76,7
98,9
82,1
95,3 93,1
36,2
Grafik 4.9. Realisasi Belanja dan Belanja Modal Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur
Sumber: Biro Keuangan Setda Provinsi NTT, diolah
BELANJA DAERAHBELANJA MODAL
MA
TIM
FLO
TIM
ROTE
MA
NG
GA
RAI
SUM
TEN
G
BELU
SUM
TIM
NG
AD
A
KO
TA K
UPA
NG
LEM
BATA
MA
BAR
SBD
RATA
-RA
TA
SIK
KA
SARA
I
SUM
BAR
TTU
TTS
NA
GEK
EO
END
E
KA
B. K
UPA
NG
ALO
R
MA
LAK
A
90,5 89,9 89,8 89,6 89,085,8 85,4 85,0 84,7 83,6 83,1 83,1 81,8 80,6 80,6 80,6 79,6 79,2 77,9 76,7
69,3 69,066,9
97,2
73,0
82,6
93,8
88,3 87,6 89,2
82,5
68,864,1
74,3
83,5
73,5
79,3 80,175,7
64,8 64,268,3
54,0
48,2
37,6
59,8
PEMERINTAH GIRO TABUNGAN DEPOSITO TOTAL DPK
PUSAT
PROVINSI
KOTA
KABUPATEN
TOTAL
Sumber : Bank Indonesia, diolah
Tabel 4.2 Rincian Simpanan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi NTT
85,05
130,01
197,38
1.666,16
2.078,61
5,84
2,42
30,19
110,04
148,50
-
59,70
108,86
339,37
507,93
90,89
192,13
336,44
2.115,57
2.735,03
Grafik 4.10 Simpanan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/ Kota pada Perbankan di Wilayah Nusa Tenggara Timur
6
5
4
3
2
1
0I II I I I IV I I I I I I IV
2013 2014
Sumber : Bank Indonesia, diolah
PUSAT PEMKOTPROVINSI PEMKAB
I2015
8
7
II I I I IV
TOTAL
3,83
4,3 54,1 6
1,9 6
4,28
5,9 9
5,57
2,83
5,74
7,2 67,47
2,74
Triliun Rp
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 201554
Tabel 4.3 Ringkasan Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Pusat,Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur
APBN / APBD
PENDAPATAN DAERAH
BELANJA DAERAH
Belanja Modal
Belanja Konsumsi
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial
Belanja Bagi Hasil
Bantuan Keuangan
Konsumsi Lainnya
Belanja Lainnya
SURPLUS/DEFISIT
PEMBIAYAAN DAERAH
Penerimaan
SILPA Tahun Lalu
Lainnya
Pengeluaran
Penyertaan Modal
Lainnya
PEMBIAYAAN NETTO
SILPA SEKARANG
REALISASI
353.964
11.340.035
5.437.093
5.902.942
2.383.405
2.945.876
-
573.662
-
-
-
-
(10.986.072)
17.240.948
19.642.210
4.983.732
14.658.478
8.883.184
3.636.003
269.747
87.758
8.640
1.667.424
105.722
-
(2.401.262)
2.636.248,01
2.510.488
125.760
218.350,00
170.600,00
47.750
2.417.898
16.636
3.353.173
3.523.979
696.852
2.827.126
600.660
660.587
1.165.970
28.337
331.908
32.165
7.500
-
(170.805)
255.505,09
248.123
7.382
84.700
75.000,00
9.700
170.805
-
20.948.085
34.506.224
11.117.678
23.388.546
11.867.249
7.242.465
1.435.716
689.757
340.548
1.699.589
113.222
-
(13.558.139)
2.891.753,09
2.758.611
133.142
303.050
245.600,00
57.450
2.588.703
16.636
2.476.094
10.111.220
5.042.881
5.068.339
2.303.035
2.275.762
-
489.542
-
-
-
-
(7.635.126)
16.272.949
16.003.991
3.639.819
12.364.173
7.798.515
2.659.691
248.076
55.565
6.726
1.555.722
39.877
-
268.957
2.324.203,81
2.220.384
103.819
200.133,25
164.883,25
35.250
2.124.071
2.393.028
3.343.785
3.362.436
606.038
2.756.398
596.358
620.902
1.171.987
20.958
317.772
27.369
1.053
-
(18.651)
255.187
248.123
7.063
83.007
75.000
8.007
172.180
153.529
22.092.828
29.477.648
9.288.738
20.188.910
10.697.909
5.556.355
1.420.063
566.065
324.497
1.583.091
40.930
-
(7.384.820)
2.579.390
2.468.508
110.883
283.140
239.883
43.257
2.296.251
2.546.557
Sumber : Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Biro Keuangan Provinsi NTT, diolah
APBN KAB PROV TOTAL APBN KAB PROV TOTAL
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 2015 55
Secara spasial, persentase realisasi belanja pemerintah di tiap Kabupaten/Kota periode laporan mencapai rata-rata 81,8%,
dengan persentase realisasi tertinggi pada Pemerintah Kab. Manggarai Timur sebesar 90,5% sedangkan Kab. Malaka
menjadi yang terendah dengan realisasi hanya sebesar 66,9%, salah satu penyebabnya adalah keterlambatan pengesahan
APBD. Sementara itu, belanja modal rata-rata di tingkat kabupaten mencapai 73,5%, realisasi tertinggi pada kabupaten
Manggarai Timur dengan realisasi 97,20% dan realisasi terendah pada Kab. Alor dengan realisasi hanya sebesar 37,6%
yang disebabkan keterlambatan proses lelang.
Berdasarkan data perbankan pada bulan Triwulan IV-2015, tercatat Dana Pihak Ketiga (DPK) Pemerintah dalam bentuk
simpanan pada lembaga perbankan sebesar Rp 2,7 triliun. DPK tersebut menurun 63,4% (qtq) apabila dibandingkan
triwulan III yang sebesar 7,4 triliun. Penurunan tersebut selaras dengan peningkatan realiasi anggaran pemerintah yang
terjadi di akhir tahun. Total DPK pemerintah sendiri paling banyak ada pada komponen Giro sebesar Rp 2,07 triliun.
Sumber : Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT dan Biro Keuangan Provinsi NTT, diolah
Grafik 4.8 Persentase Realisasi Belanja Konsumsi APBN dan APBD Pemerintah Kabupaten dan Kota di NTT
Pegawai Barang danJasa
Hibah BantuanSosial
Hasil Keuangan Lainnya
APBN KAB PROV TOTAL
%
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Bagi Bantuan Konsumsi
Sumber : Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT dan Biro Keuangan Provinsi NTT, diolah
Grafik 4.7 Pangsa Realisasi Belanja Konsumsi APBN dan APBD Pemerintah Kabupaten dan Kota
KONSUMSI LAINNYA
BANTUAN KEUANGAN
BELANJA BAGI HASIL
BELANJA BANTUAN SOSIAL
BELANJA HIBAH
BELANJA BARANG DAN JASA
BELANJA PEGAWAI
BELANJA MODAL
APBN KAB PROV
%
49,87
22,74 18,02
22,78
48,73
17,74
22,51 16,62
18,47
34,86
4,84
9,45 9,72 96,6
77,3
85,387,8
73,1
92,0
63,3
77,8
93,3
37,7
99,394,0
100,5
74,0
95,7
85,1
14,0
90,1
76,7
98,9
82,1
95,3 93,1
36,2
Grafik 4.9. Realisasi Belanja dan Belanja Modal Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur
Sumber: Biro Keuangan Setda Provinsi NTT, diolah
BELANJA DAERAHBELANJA MODAL
MA
TIM
FLO
TIM
ROTE
MA
NG
GA
RAI
SUM
TEN
G
BELU
SUM
TIM
NG
AD
A
KO
TA K
UPA
NG
LEM
BATA
MA
BAR
SBD
RATA
-RA
TA
SIK
KA
SARA
I
SUM
BAR
TTU
TTS
NA
GEK
EO
END
E
KA
B. K
UPA
NG
ALO
R
MA
LAK
A
90,5 89,9 89,8 89,6 89,085,8 85,4 85,0 84,7 83,6 83,1 83,1 81,8 80,6 80,6 80,6 79,6 79,2 77,9 76,7
69,3 69,066,9
97,2
73,0
82,6
93,8
88,3 87,6 89,2
82,5
68,864,1
74,3
83,5
73,5
79,3 80,175,7
64,8 64,268,3
54,0
48,2
37,6
59,8
PEMERINTAH GIRO TABUNGAN DEPOSITO TOTAL DPK
PUSAT
PROVINSI
KOTA
KABUPATEN
TOTAL
Sumber : Bank Indonesia, diolah
Tabel 4.2 Rincian Simpanan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi NTT
85,05
130,01
197,38
1.666,16
2.078,61
5,84
2,42
30,19
110,04
148,50
-
59,70
108,86
339,37
507,93
90,89
192,13
336,44
2.115,57
2.735,03
Grafik 4.10 Simpanan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/ Kota pada Perbankan di Wilayah Nusa Tenggara Timur
6
5
4
3
2
1
0I II I I I IV I I I I I I IV
2013 2014
Sumber : Bank Indonesia, diolah
PUSAT PEMKOTPROVINSI PEMKAB
I2015
8
7
II I I I IV
TOTAL
3,83
4,3 54,1 6
1,9 6
4,28
5,9 9
5,57
2,83
5,74
7,2 67,47
2,74
Triliun Rp
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 201554
Perkembangan jumlah penduduk miskin di Provinsi NTT mengalami peningkatan pada September
2015 dibandingkan Maret 2015. Namun secara persentase jumlah penduduk miskin mengalami
penurunan dari 22,61% (Maret 2015) menjadi 22,58% (September 2015). Sementara itu angka
partisipasi sekolah di Provinsi NTT cenderung menunjukkan trend peningkatan.
Ketenagakerjaan & K esejahteraan05
Perkembangan jumlah penduduk miskin di Provinsi NTT mengalami peningkatan pada September
2015 dibandingkan Maret 2015. Namun secara persentase jumlah penduduk miskin mengalami
penurunan dari 22,61% (Maret 2015) menjadi 22,58% (September 2015). Sementara itu angka
partisipasi sekolah di Provinsi NTT cenderung menunjukkan trend peningkatan.
Ketenagakerjaan & K esejahteraan05
Kondisi kesejahteraan masyarakat NTT menunjukkan perbaikan yang terlihat dari adanya penurunan
presentase penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin di Provinsi NTT pada bulan September 2015 adalah sebesar
1.160,53 ribu orang atau meningkat sebesar 690 orang dibandingkan bulan Maret 2015 yang sebesar 1.159,84 ribu
orang. Namun persentase penduduk miskin cenderung mengalami penurunan dari 22,61% (Maret 2015) menjadi
22,58% (September 2015). Adanya pembangunan proyek-proyek pemerintah dan swasta diperkirakan turut mendorong
pembukaan lapangan kerja yang meningkatkan pendapatan masyarakat NTT.
Sementara itu, Angka Partisipasi Sekolah (APS) di NTT cenderung mengalami peningkatan. APS untuk kelompok
umur 7-12 tahun pada tahun 2014 mencapai 98% meningkat dibandingkan 2013 yang sebesar 92,3%, sementara
kelompok umur 13-15 tahun mencapai 94,3%, sedangkan untuk kelompok 16-18 tahun mencapai 74%.
Persentase penduduk miskin NTT masih lebih tinggi dibandingkan persentase penduduk miskin nasional.
Persentase penduduk miskin NTT pada bulan September 2015 yang sebesar 22,58% cenderung masih jauh diatas nasional
yang sebesar 11,13%. Namun, trend penurunan terjadi baik dalam lingkup nasional yang sebesar 11,22% (Maret 2015)
maupun NTT 22,61% (Maret). Jumlah penduduk miskin di lingkup nasional sendiri mencapai 28,51 juta orang dengan
jumlah terbanyak berada di pedesaan (17,89 juta orang). Sementara itu, provinsi dengan persentase penduduk miskin
terbesar adalah Papua (28,4%) dan paling sedikit adalah DKI Jakarta (3,61%). Provinsi NTT (22,58) berada pada peringkat
ke-3 terbawah, diatas Papua Barat (25,73%) dan dibawah Maluku (19,36%).
Dari sisi komposisi, penduduk miskin di NTT yang berada di pedesaan menunjukkan angka peningkatan dari 1.043,68 ribu
orang (Maret 2015) menjadi 1.063,47 (September 2015) atau 25,89% dari total penduduk di pedesaan. Hal ini dapat
menjadi indikasi adanya penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat pedesaan yang mayoritas bekerja di sektor
pertanian seiring adanya gagal panen tanaman perkebunan (kopi dan kakao) serta tanaman bahan makanan (padi dan
jagung) di beberapa tempat seperti Kab. Ende, Kab. Timor Tengah Selatan, Kab. Manggarai Timur, Kab. Belu dan Kab
Malaka akibat kekeringan dan hama (keong mas). Sementara itu, penduduk di perkotaan tercatat mengalami penurunan
jumlah penduduk miskin dari 116,16 ribu orang (Maret 2015) menjadi 97,06 ribu orang (September 2015) atau 9,41%
dari total penduduk perkotaan. Banyaknya kegiatan proyek-proyek pemerintah dan swasta diperkirakan turut membuka
lapangan kerja dan mendorong penurunan jumlah penduduk miskin.
5.2 . PERKEMBANGAN KETENAGAKERJAAN5.2.1. Kondisi Ketenagakerjaan Umum
5.1. KONDISI UMUM
MAR 12 SEPT 12 MAR 13 SEPT 13 MAR 14 SEPT 14 MAR 15
Grafik 5.1 Perbandingan Prosentase Kemiskinan Provinsi NTT dan Nasional
2523211917151311975
%
NTT Nasional
Sumber : BPS, diolah
SEPT 15
11,13
22,58
Grafik 5.2 Sepuluh Provinsi dengan Jumlah Prosentase Penduduk Miskin Tertinggi
SulawesiSelatan
SulawesiTengah
NTB Aceh Bengkulu Gorontalo Maluku NTT PapuaBarat
Papua
Sumber : BPS, diolah
13,77 14,07
16,5417,11 17,16
18,1619,36
22,58
25,73
28,40%
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 2015 59
Kondisi kesejahteraan masyarakat NTT menunjukkan perbaikan yang terlihat dari adanya penurunan
presentase penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin di Provinsi NTT pada bulan September 2015 adalah sebesar
1.160,53 ribu orang atau meningkat sebesar 690 orang dibandingkan bulan Maret 2015 yang sebesar 1.159,84 ribu
orang. Namun persentase penduduk miskin cenderung mengalami penurunan dari 22,61% (Maret 2015) menjadi
22,58% (September 2015). Adanya pembangunan proyek-proyek pemerintah dan swasta diperkirakan turut mendorong
pembukaan lapangan kerja yang meningkatkan pendapatan masyarakat NTT.
Sementara itu, Angka Partisipasi Sekolah (APS) di NTT cenderung mengalami peningkatan. APS untuk kelompok
umur 7-12 tahun pada tahun 2014 mencapai 98% meningkat dibandingkan 2013 yang sebesar 92,3%, sementara
kelompok umur 13-15 tahun mencapai 94,3%, sedangkan untuk kelompok 16-18 tahun mencapai 74%.
Persentase penduduk miskin NTT masih lebih tinggi dibandingkan persentase penduduk miskin nasional.
Persentase penduduk miskin NTT pada bulan September 2015 yang sebesar 22,58% cenderung masih jauh diatas nasional
yang sebesar 11,13%. Namun, trend penurunan terjadi baik dalam lingkup nasional yang sebesar 11,22% (Maret 2015)
maupun NTT 22,61% (Maret). Jumlah penduduk miskin di lingkup nasional sendiri mencapai 28,51 juta orang dengan
jumlah terbanyak berada di pedesaan (17,89 juta orang). Sementara itu, provinsi dengan persentase penduduk miskin
terbesar adalah Papua (28,4%) dan paling sedikit adalah DKI Jakarta (3,61%). Provinsi NTT (22,58) berada pada peringkat
ke-3 terbawah, diatas Papua Barat (25,73%) dan dibawah Maluku (19,36%).
Dari sisi komposisi, penduduk miskin di NTT yang berada di pedesaan menunjukkan angka peningkatan dari 1.043,68 ribu
orang (Maret 2015) menjadi 1.063,47 (September 2015) atau 25,89% dari total penduduk di pedesaan. Hal ini dapat
menjadi indikasi adanya penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat pedesaan yang mayoritas bekerja di sektor
pertanian seiring adanya gagal panen tanaman perkebunan (kopi dan kakao) serta tanaman bahan makanan (padi dan
jagung) di beberapa tempat seperti Kab. Ende, Kab. Timor Tengah Selatan, Kab. Manggarai Timur, Kab. Belu dan Kab
Malaka akibat kekeringan dan hama (keong mas). Sementara itu, penduduk di perkotaan tercatat mengalami penurunan
jumlah penduduk miskin dari 116,16 ribu orang (Maret 2015) menjadi 97,06 ribu orang (September 2015) atau 9,41%
dari total penduduk perkotaan. Banyaknya kegiatan proyek-proyek pemerintah dan swasta diperkirakan turut membuka
lapangan kerja dan mendorong penurunan jumlah penduduk miskin.
5.2 . PERKEMBANGAN KETENAGAKERJAAN5.2.1. Kondisi Ketenagakerjaan Umum
5.1. KONDISI UMUM
MAR 12 SEPT 12 MAR 13 SEPT 13 MAR 14 SEPT 14 MAR 15
Grafik 5.1 Perbandingan Prosentase Kemiskinan Provinsi NTT dan Nasional
2523211917151311975
%
NTT Nasional
Sumber : BPS, diolah
SEPT 15
11,13
22,58
Grafik 5.2 Sepuluh Provinsi dengan Jumlah Prosentase Penduduk Miskin Tertinggi
SulawesiSelatan
SulawesiTengah
NTB Aceh Bengkulu Gorontalo Maluku NTT PapuaBarat
Papua
Sumber : BPS, diolah
13,77 14,07
16,5417,11 17,16
18,1619,36
22,58
25,73
28,40%
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 2015 59
Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada satu kelompok umur
tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Perkembangan APS Provinsi NTT menunjukkan angka
yang meningkat pada tahun 2014. Jumlah penduduk sekolah untuk usia 7-12 tahun mencapai 98%, usia 13-15 tahun
(94,3%) dan usia 16-18 tahun (74%). Di sisi lain, proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang
bersekolah tepat pada tingkat kelompok umurnya atau Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan perkembangan yang
meningkat pula. Namun, proporsi partisipasi sekolah untuk tingkat SMP keatas masih cukup rendah yaitu dibawah 70%
(SMP: 65,9, SMA: 52,15), sementara untuk tingkat SD sudah cukup baik sebesar 94,6%.
Tingkat APM yang rendah dapat menunjukkan bahwa masih banyak penduduk NTT yang terlambat dalam mengambil
tingkat pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya. Hal tersebut dapat disebabkan oleh kecenderungan anak usia
sekolah yang harus membantu orang tuanya terlebih dahulu untuk bekerja, terutama di sektor pertanian. Sehingga
kesadaran untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi menjadi berkurang karena masih rendahnya kualifikasi
kebutuhan pendidikan di sektor tersebut. Kesadaran untuk memperoleh pendidikan baru meningkat sesuai
perkembangan umur karena munculnya kebutuhan untuk peningkatan kemampuan diri.
Sementara apabila dilihat dari sisi spasial, perkembangan APS untuk kelompok umur 7-12 tahun yang terendah ada di Kab.
Sumba Barat Daya (SBD) sebesar 95,91%, sementara untuk kelompok umur 13-15 tahun ada di Kab. Alor (89,48%) dan
16-18 tahun di Kab. Manggarai Barat (65,89%). Masuknya Kab. Manggarai Barat yang merupakan salah satu sentra
pertanian di NTT dalam kategori APS terendah menunjukkan bahwa sektor lapangan kerja juga menjadi pertimbangan
utama masyarakat dalam melanjutkan pendidikan di NTT.
SEPT 12 MAR 13 SEPT 13 MAR 14 SEPT 14 MAR 15
Grafik 5.7. Indeks Keparahan Kemiskinan
KOTA DESA KOTA+DESA
SEPT 150,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
SEPT 12 MAR 13 SEPT 13 MAR 14 SEPT 14 MAR 15
Grafik 5.6. Indeks Kedalaman Kemiskinan
KOTA DESA KOTA+DESA
SEPT 151,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
5.3. PERKEMBANGAN ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS)
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Grafik 5.8. Angka Partisipasi Sekolah
7-12 thn 13-15 thn 16-18 thn
Sumber : BPS, diolah
2014
98,0
94,3
74,0
30
40
50
60
70
80
90
100
110
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Grafik 5.9. Angka Partisipasi Murni
7-12 thn 13-15 thn 16-18 thn
Sumber : BPS, diolah
201430
40
50
60
70
80
90
100
94,6
65,9
52,15
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 2015 61
Di sisi lain, adanya kenaikan tingkat harga beberapa komoditas juga mendorong peningkatan Garis Kemiskinan yang
mencapai Rp 307.224,-/kapita atau meningkat 3,14% dari bulan Maret 2015 yang sebesar Rp 297.863,-/kapita.
Peningkatan tertinggi berada pada komoditas bukan makanan sebesar 3,8% (September dibandingkan Maret 2015),
sementara makanan sebesar 2,98%. Komoditas yang memiliki kontribusi tertinggi pada garis kemiskinan adalah beras
dan perumahan. Dari sisi peringkat, nilai garis kemiskinan Provinsi NTT berada di peringkat ke-6 terendah diatas Sulawesi
Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat dan Sulawesi Utara. Tingginya angka kemiskinan dan dibarengi
oleh rendahnya garis kemiskinan menunjukkan bahwa tingkat pendapatan provinsi NTT masih tergolong rendah. Hal ini
juga terlihat dari PDRB Perkapita penduduk NTT pada tahun 2015 yang sebesar Rp 14,92 juta/tahun atau jauh dibawah
PDB perkapita nasional yang sebesar Rp 45,18 juta/tahun.
Indikator lain yang dapat dipergunakan dalam menggambarkan kondisi kemiskinan, diantaranya adalah indeks
kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran
rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap batas miskin. Semakin tinggi nilai indeks ini
maka semakin besar rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan atau dengan kata
lain semakin tinggi nilai indeks menunjukkan kehidupan ekonomi penduduk miskin semakin terpuruk. Sedangkan Indeks
Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin, dan
dapat juga digunakan untuk mengetahui intensitas kemiskinan. Indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan di
NTT pada Maret 2015 (P1: 4,06 dan P2: 1,07) tercatat meningkat dibandingkan September 2014 (P1: 4,62 dan P2: 1,44).
Peningkatan keduanya mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin jauh di bawah garis
kemiskinan dan kesenjangan pengeluaran juga semakin melebar.
Grafik 5.5. Sepuluh Peringkat Terendah Garis Kemiskinan
NTB
JABA
R
JATI
M
JATE
NG
NTT
SULU
T
SULB
AR
GORO
NTAL
O
SULT
RA
SULS
EL
Sumber : BPS, diolah
32
2.6
89
31
8.6
02
31
4.4
64
30
9.3
14
30
7.2
24
30
7.1
04
27
7.4
79
27
4.9
61
26
9.5
16
26
1.8
54
Rp
Grafik 5.4. Perkembangan Garis Kemiskinan
MAKANAN BUKAN MAKANAN GARIS KEMISKINAN
0
50
100
150
200
250
300
350
MAR 12 SEPT 12 MAR 13 SEPT 13 MAR 14 SEPT 14 MAR 15
RIBU
Sumber : BPS, diolah
SEPT 15
307,22
Grafik 5.3. Presentase Penduduk Miskin di NTT
MAR 12 SEPT 12 MAR 13 SEPT 13 MAR 14 SEPT 14 MAR 158.00
13.00
18.00
23.00
28.00
0
200
400
600
800
1,000
1,200 Ribu %
PERKOTAAN PEDESAAN KOTA+DESA %PERKOTAAN %PEDESAAN %KOTA+DESA
Sumber : BPS, diolah
SEPT 15
1160,53
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 201560
Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada satu kelompok umur
tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Perkembangan APS Provinsi NTT menunjukkan angka
yang meningkat pada tahun 2014. Jumlah penduduk sekolah untuk usia 7-12 tahun mencapai 98%, usia 13-15 tahun
(94,3%) dan usia 16-18 tahun (74%). Di sisi lain, proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang
bersekolah tepat pada tingkat kelompok umurnya atau Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan perkembangan yang
meningkat pula. Namun, proporsi partisipasi sekolah untuk tingkat SMP keatas masih cukup rendah yaitu dibawah 70%
(SMP: 65,9, SMA: 52,15), sementara untuk tingkat SD sudah cukup baik sebesar 94,6%.
Tingkat APM yang rendah dapat menunjukkan bahwa masih banyak penduduk NTT yang terlambat dalam mengambil
tingkat pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya. Hal tersebut dapat disebabkan oleh kecenderungan anak usia
sekolah yang harus membantu orang tuanya terlebih dahulu untuk bekerja, terutama di sektor pertanian. Sehingga
kesadaran untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi menjadi berkurang karena masih rendahnya kualifikasi
kebutuhan pendidikan di sektor tersebut. Kesadaran untuk memperoleh pendidikan baru meningkat sesuai
perkembangan umur karena munculnya kebutuhan untuk peningkatan kemampuan diri.
Sementara apabila dilihat dari sisi spasial, perkembangan APS untuk kelompok umur 7-12 tahun yang terendah ada di Kab.
Sumba Barat Daya (SBD) sebesar 95,91%, sementara untuk kelompok umur 13-15 tahun ada di Kab. Alor (89,48%) dan
16-18 tahun di Kab. Manggarai Barat (65,89%). Masuknya Kab. Manggarai Barat yang merupakan salah satu sentra
pertanian di NTT dalam kategori APS terendah menunjukkan bahwa sektor lapangan kerja juga menjadi pertimbangan
utama masyarakat dalam melanjutkan pendidikan di NTT.
SEPT 12 MAR 13 SEPT 13 MAR 14 SEPT 14 MAR 15
Grafik 5.7. Indeks Keparahan Kemiskinan
KOTA DESA KOTA+DESA
SEPT 150,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
SEPT 12 MAR 13 SEPT 13 MAR 14 SEPT 14 MAR 15
Grafik 5.6. Indeks Kedalaman Kemiskinan
KOTA DESA KOTA+DESA
SEPT 151,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
5.3. PERKEMBANGAN ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS)
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Grafik 5.8. Angka Partisipasi Sekolah
7-12 thn 13-15 thn 16-18 thn
Sumber : BPS, diolah
2014
98,0
94,3
74,0
30
40
50
60
70
80
90
100
110
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Grafik 5.9. Angka Partisipasi Murni
7-12 thn 13-15 thn 16-18 thn
Sumber : BPS, diolah
201430
40
50
60
70
80
90
100
94,6
65,9
52,15
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 2015 61
Di sisi lain, adanya kenaikan tingkat harga beberapa komoditas juga mendorong peningkatan Garis Kemiskinan yang
mencapai Rp 307.224,-/kapita atau meningkat 3,14% dari bulan Maret 2015 yang sebesar Rp 297.863,-/kapita.
Peningkatan tertinggi berada pada komoditas bukan makanan sebesar 3,8% (September dibandingkan Maret 2015),
sementara makanan sebesar 2,98%. Komoditas yang memiliki kontribusi tertinggi pada garis kemiskinan adalah beras
dan perumahan. Dari sisi peringkat, nilai garis kemiskinan Provinsi NTT berada di peringkat ke-6 terendah diatas Sulawesi
Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat dan Sulawesi Utara. Tingginya angka kemiskinan dan dibarengi
oleh rendahnya garis kemiskinan menunjukkan bahwa tingkat pendapatan provinsi NTT masih tergolong rendah. Hal ini
juga terlihat dari PDRB Perkapita penduduk NTT pada tahun 2015 yang sebesar Rp 14,92 juta/tahun atau jauh dibawah
PDB perkapita nasional yang sebesar Rp 45,18 juta/tahun.
Indikator lain yang dapat dipergunakan dalam menggambarkan kondisi kemiskinan, diantaranya adalah indeks
kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran
rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap batas miskin. Semakin tinggi nilai indeks ini
maka semakin besar rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan atau dengan kata
lain semakin tinggi nilai indeks menunjukkan kehidupan ekonomi penduduk miskin semakin terpuruk. Sedangkan Indeks
Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin, dan
dapat juga digunakan untuk mengetahui intensitas kemiskinan. Indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan di
NTT pada Maret 2015 (P1: 4,06 dan P2: 1,07) tercatat meningkat dibandingkan September 2014 (P1: 4,62 dan P2: 1,44).
Peningkatan keduanya mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin jauh di bawah garis
kemiskinan dan kesenjangan pengeluaran juga semakin melebar.
Grafik 5.5. Sepuluh Peringkat Terendah Garis Kemiskinan
NTB
JABA
R
JATI
M
JATE
NG
NTT
SULU
T
SULB
AR
GORO
NTAL
O
SULT
RA
SULS
EL
Sumber : BPS, diolah
32
2.6
89
31
8.6
02
31
4.4
64
30
9.3
14
30
7.2
24
30
7.1
04
27
7.4
79
27
4.9
61
26
9.5
16
26
1.8
54
Rp
Grafik 5.4. Perkembangan Garis Kemiskinan
MAKANAN BUKAN MAKANAN GARIS KEMISKINAN
0
50
100
150
200
250
300
350
MAR 12 SEPT 12 MAR 13 SEPT 13 MAR 14 SEPT 14 MAR 15
RIBU
Sumber : BPS, diolah
SEPT 15
307,22
Grafik 5.3. Presentase Penduduk Miskin di NTT
MAR 12 SEPT 12 MAR 13 SEPT 13 MAR 14 SEPT 14 MAR 158.00
13.00
18.00
23.00
28.00
0
200
400
600
800
1,000
1,200 Ribu %
PERKOTAAN PEDESAAN KOTA+DESA %PERKOTAAN %PEDESAAN %KOTA+DESA
Sumber : BPS, diolah
SEPT 15
1160,53
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 201560
Provinsi NTT merupakan salah satu Provinsi besar di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan jumlah penduduk mencapai
5,04 juta jiwa (2014) dan merupakan Provinsi dengan populasi terbanyak ke-2 di KTI setelah Prov. Sulawesi Selatan (8,4
juta jiwa). Namun,besarnya populasi tersebut bukan merupakan jaminan bagi kualitas sumber daya manusia. Angka
kemiskinan NTT masih berada di peringkat ke-32 dari 34 Provinsi dengan persentasi 22,58% atau 1,16 juta jiwa (2015).
Selain itu, pendapatan perkapita penduduk NTT pada tahun 2014 hanya sebesar Rp 13,6 juta dan jauh dibawah rata-rata
nasional yang sebesar Rp 42,4 juta/kapita/tahun dan duduk di peringkat terakhir dari 34 Provinsi di NTT. Terkait hal
tersebut, kami mencoba memotret kondisi sumber daya manusia yang merupakan garda terdepan bagi pembangunan
perekonomian di Provinsi NTT.
A. Kondisi PendidikanJumlah angkatan kerja di Provinsi NTT pada tahun 2014 mencapai 2,24 juta jiwa. Namun dari jumlah tersebut sebanyak
61,14% (1,37 juta jiwa) merupakan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan SD kebawah. Persentase tersebut tidak
berbeda jauh dengan Provinsi Papua sebesar 62,85%. Hal tersebut juga didukung oleh Angka Partisipasi Murni (APM)
Sekolah yang cenderung memiliki trend meningkat namun masih sangat rendah untuk tingkat SMP (65,86%) dan SMA
(52,15%). Dari sisi fasilitas 57,46% Desa tidak memiliki SMP/MTS sementara 80,21% Desa tidak memiliki fasilitas
SMA/SMK.
B. KesehatanDari sisi fasilitas kesehatan, Persentase penduduk dibandingkan jumlah fasilitas yang ada cenderung masih sangat
timpang. Dari data Departemen Kesehatan (2014), 1 (satu) Rumah Sakit masih berbanding dengan 114.475 orang di NTT,
sementara 1 (satu) dokter berbanding dengan 5.933 orang walaupun dalam perkembangannya terjadi penambahan
jumlah fasilitas kesehatan dan menurunkan persentase fasilitas kesehatan dan penduduk.
Permasalahan Sumber Daya Manusia di Provinsi NTT (Employability)04
Grafik Boks 4.1. Porsi Pendidikan Tenaga Kerja
INDONESIA
DKI JAKARTA
MALUKUUTARA
SULSEL
NTB
NTT
PAPUA
0% 20% 40% 60% 80% 100%
SMP DIPLOMA UNIVERSITASSD KEBAWAH SMA/SMK
Sumber : BPS, diolah
Grafik Boks 4.2. Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah
65,86
94,56
52,15
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
SMP/MTS SD/MI SMA/SMK
Sumber : BPS, diolah
Tabel Boks 4.1. Persentase Jumlah Fasilitas Kesehatan dan Penduduk
Jiwa/RS
Jiwa/Puskesmas
Jiwa/Faskes
Jiwa/Dokter
Jiwa/Bidan
KATEGORI
156.873
15.230
813
7.844
1.767
2010
140.485
13.966
825
7.655
1.772
2011
119.494
14.038
571
7.205
1.672
2012
120.828
13.685
578
6.623
1.416
2013
114.475
13.613
588
5.933
1.438
2014
Sumber: Kementerian Kesehatan (2014)
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 2015 63
5.4. PERKEMBANGAN SEKTOR KETENAGAKERJAAN
Berdasarkan data Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang dilakukan Bank Indonesia menunjukkan adanya peningkatan
Saldo Tertimbang Bersih pada triwulan IV-2015 yang menggambarkan adanya peningkatan penyerapan tenaga kerja yang
terutama didorong sektor bangunan dan sektor Perdagangan, Hotel & Restoran. Dorongan proyek-proyek serta momen
natal dan tahun baru di akhir tahun diperkirakan menjadi penyebab. Sementara itu, proyeksi pada triwulan-I 2016
diperkirakan melambat yang disebabkan belum tibanya musim panen dan penurunan kegiatan proyek pemerintah. Dari
sisi produktivitas, angka produktivitas penduduk NTT di triwulan-IV mencapai Rp 9,09 juta/orang yang terutama berasal
dari industri minuman sebesar Rp 9,75 juta/orang.
Sumber : BPS, diolah
Grafik 5.11. Produktivitas Industri Besar Sedang
I II III IV I2013 2015
I II III IV2014
II III
INDUSTRI MAKANAN INDUSTRI MINUMAN INDUSTRI FURNITUR TOTAL
IV
8,96
9,75
8,29
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45 Rp Juta
PROYEKSI AKTUAL
Sumber : SKDU - Bank Indonesia
Grafik 5.10. Perkembangan Tenaga Kerja
IND
EKS
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
I II III IV I II III IV I II III IV I II
2012 2013 2014 2015
*Perkiraan
% SBT
III IV I*
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 201562
Provinsi NTT merupakan salah satu Provinsi besar di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan jumlah penduduk mencapai
5,04 juta jiwa (2014) dan merupakan Provinsi dengan populasi terbanyak ke-2 di KTI setelah Prov. Sulawesi Selatan (8,4
juta jiwa). Namun,besarnya populasi tersebut bukan merupakan jaminan bagi kualitas sumber daya manusia. Angka
kemiskinan NTT masih berada di peringkat ke-32 dari 34 Provinsi dengan persentasi 22,58% atau 1,16 juta jiwa (2015).
Selain itu, pendapatan perkapita penduduk NTT pada tahun 2014 hanya sebesar Rp 13,6 juta dan jauh dibawah rata-rata
nasional yang sebesar Rp 42,4 juta/kapita/tahun dan duduk di peringkat terakhir dari 34 Provinsi di NTT. Terkait hal
tersebut, kami mencoba memotret kondisi sumber daya manusia yang merupakan garda terdepan bagi pembangunan
perekonomian di Provinsi NTT.
A. Kondisi PendidikanJumlah angkatan kerja di Provinsi NTT pada tahun 2014 mencapai 2,24 juta jiwa. Namun dari jumlah tersebut sebanyak
61,14% (1,37 juta jiwa) merupakan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan SD kebawah. Persentase tersebut tidak
berbeda jauh dengan Provinsi Papua sebesar 62,85%. Hal tersebut juga didukung oleh Angka Partisipasi Murni (APM)
Sekolah yang cenderung memiliki trend meningkat namun masih sangat rendah untuk tingkat SMP (65,86%) dan SMA
(52,15%). Dari sisi fasilitas 57,46% Desa tidak memiliki SMP/MTS sementara 80,21% Desa tidak memiliki fasilitas
SMA/SMK.
B. KesehatanDari sisi fasilitas kesehatan, Persentase penduduk dibandingkan jumlah fasilitas yang ada cenderung masih sangat
timpang. Dari data Departemen Kesehatan (2014), 1 (satu) Rumah Sakit masih berbanding dengan 114.475 orang di NTT,
sementara 1 (satu) dokter berbanding dengan 5.933 orang walaupun dalam perkembangannya terjadi penambahan
jumlah fasilitas kesehatan dan menurunkan persentase fasilitas kesehatan dan penduduk.
Permasalahan Sumber Daya Manusia di Provinsi NTT (Employability)04
Grafik Boks 4.1. Porsi Pendidikan Tenaga Kerja
INDONESIA
DKI JAKARTA
MALUKUUTARA
SULSEL
NTB
NTT
PAPUA
0% 20% 40% 60% 80% 100%
SMP DIPLOMA UNIVERSITASSD KEBAWAH SMA/SMK
Sumber : BPS, diolah
Grafik Boks 4.2. Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah
65,86
94,56
52,15
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
SMP/MTS SD/MI SMA/SMK
Sumber : BPS, diolah
Tabel Boks 4.1. Persentase Jumlah Fasilitas Kesehatan dan Penduduk
Jiwa/RS
Jiwa/Puskesmas
Jiwa/Faskes
Jiwa/Dokter
Jiwa/Bidan
KATEGORI
156.873
15.230
813
7.844
1.767
2010
140.485
13.966
825
7.655
1.772
2011
119.494
14.038
571
7.205
1.672
2012
120.828
13.685
578
6.623
1.416
2013
114.475
13.613
588
5.933
1.438
2014
Sumber: Kementerian Kesehatan (2014)
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 2015 63
5.4. PERKEMBANGAN SEKTOR KETENAGAKERJAAN
Berdasarkan data Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang dilakukan Bank Indonesia menunjukkan adanya peningkatan
Saldo Tertimbang Bersih pada triwulan IV-2015 yang menggambarkan adanya peningkatan penyerapan tenaga kerja yang
terutama didorong sektor bangunan dan sektor Perdagangan, Hotel & Restoran. Dorongan proyek-proyek serta momen
natal dan tahun baru di akhir tahun diperkirakan menjadi penyebab. Sementara itu, proyeksi pada triwulan-I 2016
diperkirakan melambat yang disebabkan belum tibanya musim panen dan penurunan kegiatan proyek pemerintah. Dari
sisi produktivitas, angka produktivitas penduduk NTT di triwulan-IV mencapai Rp 9,09 juta/orang yang terutama berasal
dari industri minuman sebesar Rp 9,75 juta/orang.
Sumber : BPS, diolah
Grafik 5.11. Produktivitas Industri Besar Sedang
I II III IV I2013 2015
I II III IV2014
II III
INDUSTRI MAKANAN INDUSTRI MINUMAN INDUSTRI FURNITUR TOTAL
IV
8,96
9,75
8,29
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45 Rp Juta
PROYEKSI AKTUAL
Sumber : SKDU - Bank Indonesia
Grafik 5.10. Perkembangan Tenaga Kerja
IND
EKS
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
I II III IV I II III IV I II III IV I II
2012 2013 2014 2015
*Perkiraan
% SBT
III IV I*
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 201562
Pertumbuhan ekonomi NTT sepanjang tahun 2016 diperkirakan masih berada pada tingkat moderat
dengan rentang antara 5,1-5,5% (yoy). Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2016
diperkirakan melambat. Sementara itu, inflasi tahun 2016 diperkirakan sedikit menurun pada
kisaran 4,3-4,7% (yoy) dan masih berada pada rentang target Bank Indonesia sebesar 4±1% (yoy).
Peningkatan investasi dan alokasi anggaran pemerintah diperkirakan masih menjadi pendorong utama
pertumbuhan ekonomi NTT di tahun 2016. Sementara itu, perlambatan kegiatan pemerintah, belum
tibanya musim panen padi dan menurunnya konsumsi masyarakat paska libur natal menjadi penyebab
melambatnya perekonomian NTT pada ttriwulan-I 2016.
Tekanan inflasi pada tahun 2016 diperkirkan berasal dari komoditas bahan makanan (volatile food),
terhambatnya musim tanam padi karena dampak El Nino dan fluktuasi harga tiket pesawat. sementara
itu, tekanan inflasi pada triwulan-I 2016 diperkirakan masih dipengaruhi oleh tingginya harga komoditas
daging ayam dan semen, serta pengaruh cuaca yang mendorong peningkatan harga ikan segar dan
bumbu-bumbuan.
Outlook Pertumbuhan E konomi Dan Inflasi Di Daerah06
C. PengangguranBerdasarkan data kualitas pendidikan dan kesehatan tersebut, maka dilakukan perbandingan pada tingkat pengangguran
terbuka yang ternyata selalu mengalami trend menurun. Namun Hal yang cukup menjadi perhatian adalah meningkatnya
porsi pengangguran terdidik (tenaga kerja dengan pendidikan terakhir diatas SMA) setiap tahunnya. Hal ini dapat
disebabkan oleh adanya ketidakcocokan kualifikasi angkatan kerja dengan lowongan pekerjaan yang tersedia. Hal ini
dapat terjadi karena struktur perekonomian NTT yang masih didominasi sektor pertanian dan tidak membutuhkan tenaga
kerja terdidik dengan jumlah besar.
D. ProduktivitasSelain adanya ketidaksinkronan lapangan pekerjaan, faktor lainya adalah tingkat produktivitas di NTT yang masih sangat
rendah yaitu hanya Rp 31,5 juta/orang dan merupakan yang terendah dari 34 Provinsi di Indonesia. Hal tersebut dapat
menyebabkan keengganan perusahaan yang beroperasi di NTT untuk merekrut tenaga kerja lokal.
E. Hasil Liasion dan WawancaraBerdasarkan data tersebut, telah pula dilakukan diskusi dengan beberapa pengusaha di NTT, beberapa keluhan mengenai
tenaga kerja NTT yang didapat sehingga menyebabkan keengganan mereka untuk merekrut tenaga kerja lokal,
diantaranya: 1) Kualitas lulusan rendah, 2) Budaya Service Excellence yang kurang, serta 3) Kualitas pendidik dan level
pendidikan yang timpang. Hal tersebut menyebabkan beberapa pengusaha lebih memilih mendatangkan tenaga kerja
dari pulau jawa untuk mengisi posisi yang strategis di perusahaan mereka.
F. Kesimpulan dan RekomendasiDalam rangka meningkatkan kualitas SDM dan mengurangi kesenjangan dengan lulusan di Pulau Jawa, maka beberapa
hal yang perlu dilakukan adalah: 1) Peningkatan kualitas pendidik di daerah, 2) Peningkatan akses pendidikan dan
kesehatan, 3) Mendorong jiwa kewirausahaan masyarakat, serta 4) Peningkatan kualitas SDM melalui lembaga pelatihan.
Selain itu, penanaman jiwa service harus ditingkatkan untuk dapat menunjang potensi wisata di NTT.
Grafik Boks 4.4. Pangsa Tingkat Pendidikan Tenaga Kerja
SD KEBAWAH SMP DIATAS SMA/SMK
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2010 2011 2012 2013 2014
Sumber: BPS(diolah)
Grafik Boks 4.3. Porsi Pendidikan Tenaga Kerja
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
0
1
2
3
4
5
6 %
Sumber: BPS(diolah)
Lampung Kalbar Jateng Malut Maluku Gorontalo Bengkulu Sulbar Yogya NTB
Sumber: BPS, diolah (2014)
NTT0
10
20
30
40
50
60
70
Grafik Boks 4.5. Produktivitas Tenaga Kerja di Indonesia
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 201564
Pertumbuhan ekonomi NTT sepanjang tahun 2016 diperkirakan masih berada pada tingkat moderat
dengan rentang antara 5,1-5,5% (yoy). Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2016
diperkirakan melambat. Sementara itu, inflasi tahun 2016 diperkirakan sedikit menurun pada
kisaran 4,3-4,7% (yoy) dan masih berada pada rentang target Bank Indonesia sebesar 4±1% (yoy).
Peningkatan investasi dan alokasi anggaran pemerintah diperkirakan masih menjadi pendorong utama
pertumbuhan ekonomi NTT di tahun 2016. Sementara itu, perlambatan kegiatan pemerintah, belum
tibanya musim panen padi dan menurunnya konsumsi masyarakat paska libur natal menjadi penyebab
melambatnya perekonomian NTT pada ttriwulan-I 2016.
Tekanan inflasi pada tahun 2016 diperkirkan berasal dari komoditas bahan makanan (volatile food),
terhambatnya musim tanam padi karena dampak El Nino dan fluktuasi harga tiket pesawat. sementara
itu, tekanan inflasi pada triwulan-I 2016 diperkirakan masih dipengaruhi oleh tingginya harga komoditas
daging ayam dan semen, serta pengaruh cuaca yang mendorong peningkatan harga ikan segar dan
bumbu-bumbuan.
Outlook Pertumbuhan E konomi Dan Inflasi Di Daerah06
C. PengangguranBerdasarkan data kualitas pendidikan dan kesehatan tersebut, maka dilakukan perbandingan pada tingkat pengangguran
terbuka yang ternyata selalu mengalami trend menurun. Namun Hal yang cukup menjadi perhatian adalah meningkatnya
porsi pengangguran terdidik (tenaga kerja dengan pendidikan terakhir diatas SMA) setiap tahunnya. Hal ini dapat
disebabkan oleh adanya ketidakcocokan kualifikasi angkatan kerja dengan lowongan pekerjaan yang tersedia. Hal ini
dapat terjadi karena struktur perekonomian NTT yang masih didominasi sektor pertanian dan tidak membutuhkan tenaga
kerja terdidik dengan jumlah besar.
D. ProduktivitasSelain adanya ketidaksinkronan lapangan pekerjaan, faktor lainya adalah tingkat produktivitas di NTT yang masih sangat
rendah yaitu hanya Rp 31,5 juta/orang dan merupakan yang terendah dari 34 Provinsi di Indonesia. Hal tersebut dapat
menyebabkan keengganan perusahaan yang beroperasi di NTT untuk merekrut tenaga kerja lokal.
E. Hasil Liasion dan WawancaraBerdasarkan data tersebut, telah pula dilakukan diskusi dengan beberapa pengusaha di NTT, beberapa keluhan mengenai
tenaga kerja NTT yang didapat sehingga menyebabkan keengganan mereka untuk merekrut tenaga kerja lokal,
diantaranya: 1) Kualitas lulusan rendah, 2) Budaya Service Excellence yang kurang, serta 3) Kualitas pendidik dan level
pendidikan yang timpang. Hal tersebut menyebabkan beberapa pengusaha lebih memilih mendatangkan tenaga kerja
dari pulau jawa untuk mengisi posisi yang strategis di perusahaan mereka.
F. Kesimpulan dan RekomendasiDalam rangka meningkatkan kualitas SDM dan mengurangi kesenjangan dengan lulusan di Pulau Jawa, maka beberapa
hal yang perlu dilakukan adalah: 1) Peningkatan kualitas pendidik di daerah, 2) Peningkatan akses pendidikan dan
kesehatan, 3) Mendorong jiwa kewirausahaan masyarakat, serta 4) Peningkatan kualitas SDM melalui lembaga pelatihan.
Selain itu, penanaman jiwa service harus ditingkatkan untuk dapat menunjang potensi wisata di NTT.
Grafik Boks 4.4. Pangsa Tingkat Pendidikan Tenaga Kerja
SD KEBAWAH SMP DIATAS SMA/SMK
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2010 2011 2012 2013 2014
Sumber: BPS(diolah)
Grafik Boks 4.3. Porsi Pendidikan Tenaga Kerja
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
0
1
2
3
4
5
6 %
Sumber: BPS(diolah)
Lampung Kalbar Jateng Malut Maluku Gorontalo Bengkulu Sulbar Yogya NTB
Sumber: BPS, diolah (2014)
NTT0
10
20
30
40
50
60
70
Grafik Boks 4.5. Produktivitas Tenaga Kerja di Indonesia
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 201564
6.1.1 Pertumbuhan Ekonomi NTT Tahun 2016Perekonomian NTT pada tahun 2016 diperkirakan berada pada rentang 5,1 – 5,5% (yoy) dan didorong terutama oleh
investasi dan konsumsi pemerintah melalui program pembangunan untuk publik. Beberapa proyek pemerintah yang
masih berjalan di tahun 2016, diantaranya Waduk Raknamo (Kab. Kupang) yang sudah memasuki tahap konstruksi,
Waduk Rotiklot (Kab. Belu), dan rencana pembangunan Waduk Kolhua (Kota Kupang). Selain itu, terdapat pula rencana
pembangunan 101 embung dan sarana pengendalian banjir sungai oleh Pemerintah Pusat sebagai impelementasi
program kedaulatan pangan Presiden Jokowi, serta peningkatan konektivitas melalui pembangunan berbagai proyek
besar seperti jalan, jembatan dan rehabilitasi bandara. Sementara itu, proyek swasta yang dapat menjadi pendorong
adalah rencana pembangunan PT. Semen Kupang II dengan anggaran mencapai Rp 2 triliun yang direncanakan dimulai
tahun 2016.
Dari sisi belanja konsumsi pemerintah, perekonomian NTT tahun 2016 juga didorong oleh adanya peningkatan dana desa
sebesar 128% dari Rp 812 miliar (2015 menjadi Rp 1,849 triliun (2016) yang akan disalurkan kepada 2995 desa di 21
kabupaten dengan besaran Rp 565 juta/desa. Sementara itu, konsumsi rumah tangga turut didorong peningkatan Upah
Minimum Provinsi (UMP) hingga 16% dari Rp 1.250.000,- (2015) menjadi Rp 1.425.000,- (2016). Pertumbuhan ekonomi
juga diharapkan dapat berasal dari peningkatan sektor pertanian sebagai dampak positif perbaikan sarana prasarana dan
jalur irigasi di tahun 2015 walaupun untuk penyelesaian Waduk Raknamo baru akan selesai sekitar tahun 2017.
6.1.2 Pertumbuhan Ekonomi NTT Triwulan I-2016 Pertumbuhan ekonomi NTT pada triwulan I-2016 diperkirakan mengalami perlambatan dan akan berada pada rentang
4,5-4,9% (yoy). Perlambatan terutama disebabkan oleh penurunan kinerja sektor pertanian, sektor administrasi
pemerintah, serta sektor perdagangan besar dan eceran sebagai dampak penurunan aktivitas ekonomi dan musim tanam
yang baru tiba di awal tahun.
6.1 PERTUMBUHAN EKONOMI
Sumber : BPS dan Bank Indonesia (diolah)
Grafik 6.1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi NTT Tahun 2016
PDRB (YOY)
PEDAGANG BESAR & ECERAN (YOY) KONSTRUKSI
PERTANIAN, KEHUTANAN & PRKN (YOY)
JASA PENDIDIKAN (YOY)
ADMINITRASI PEMERINTAH (YOY)
2012 2013 2014 2015 2016*-3%
-1%
1%
3%
5%
7%
9%
4,70%
4,80%
4,90%
5,00%
5,10%
5,20%
5,30%
5,40%
5,50%
-3%
-1%
1%
3%
5%
7%
9%
11%
4,30%
4,40%
4,50%
4,60%
4,70%
4,80%
4,90%
5,00%
5,10%
5,20%
Sumber : BPS dan Bank Indonesia (diolah)
Grafik 6.2. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi NTT Triwulan I - 2016
PDRB (YOY)
PEDAGANG BESAR & ECERAN (YOY) KONSTRUKSI
PERTANIAN, KEHUTANAN & PRKN (YOY)
JASA PENDIDIKAN (YOY)
ADMINITRASI PEMERINTAH (YOY)
IV I II III IV
2014 2015
I
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 2015 67
6.1.1 Pertumbuhan Ekonomi NTT Tahun 2016Perekonomian NTT pada tahun 2016 diperkirakan berada pada rentang 5,1 – 5,5% (yoy) dan didorong terutama oleh
investasi dan konsumsi pemerintah melalui program pembangunan untuk publik. Beberapa proyek pemerintah yang
masih berjalan di tahun 2016, diantaranya Waduk Raknamo (Kab. Kupang) yang sudah memasuki tahap konstruksi,
Waduk Rotiklot (Kab. Belu), dan rencana pembangunan Waduk Kolhua (Kota Kupang). Selain itu, terdapat pula rencana
pembangunan 101 embung dan sarana pengendalian banjir sungai oleh Pemerintah Pusat sebagai impelementasi
program kedaulatan pangan Presiden Jokowi, serta peningkatan konektivitas melalui pembangunan berbagai proyek
besar seperti jalan, jembatan dan rehabilitasi bandara. Sementara itu, proyek swasta yang dapat menjadi pendorong
adalah rencana pembangunan PT. Semen Kupang II dengan anggaran mencapai Rp 2 triliun yang direncanakan dimulai
tahun 2016.
Dari sisi belanja konsumsi pemerintah, perekonomian NTT tahun 2016 juga didorong oleh adanya peningkatan dana desa
sebesar 128% dari Rp 812 miliar (2015 menjadi Rp 1,849 triliun (2016) yang akan disalurkan kepada 2995 desa di 21
kabupaten dengan besaran Rp 565 juta/desa. Sementara itu, konsumsi rumah tangga turut didorong peningkatan Upah
Minimum Provinsi (UMP) hingga 16% dari Rp 1.250.000,- (2015) menjadi Rp 1.425.000,- (2016). Pertumbuhan ekonomi
juga diharapkan dapat berasal dari peningkatan sektor pertanian sebagai dampak positif perbaikan sarana prasarana dan
jalur irigasi di tahun 2015 walaupun untuk penyelesaian Waduk Raknamo baru akan selesai sekitar tahun 2017.
6.1.2 Pertumbuhan Ekonomi NTT Triwulan I-2016 Pertumbuhan ekonomi NTT pada triwulan I-2016 diperkirakan mengalami perlambatan dan akan berada pada rentang
4,5-4,9% (yoy). Perlambatan terutama disebabkan oleh penurunan kinerja sektor pertanian, sektor administrasi
pemerintah, serta sektor perdagangan besar dan eceran sebagai dampak penurunan aktivitas ekonomi dan musim tanam
yang baru tiba di awal tahun.
6.1 PERTUMBUHAN EKONOMI
Sumber : BPS dan Bank Indonesia (diolah)
Grafik 6.1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi NTT Tahun 2016
PDRB (YOY)
PEDAGANG BESAR & ECERAN (YOY) KONSTRUKSI
PERTANIAN, KEHUTANAN & PRKN (YOY)
JASA PENDIDIKAN (YOY)
ADMINITRASI PEMERINTAH (YOY)
2012 2013 2014 2015 2016*-3%
-1%
1%
3%
5%
7%
9%
4,70%
4,80%
4,90%
5,00%
5,10%
5,20%
5,30%
5,40%
5,50%
-3%
-1%
1%
3%
5%
7%
9%
11%
4,30%
4,40%
4,50%
4,60%
4,70%
4,80%
4,90%
5,00%
5,10%
5,20%
Sumber : BPS dan Bank Indonesia (diolah)
Grafik 6.2. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi NTT Triwulan I - 2016
PDRB (YOY)
PEDAGANG BESAR & ECERAN (YOY) KONSTRUKSI
PERTANIAN, KEHUTANAN & PRKN (YOY)
JASA PENDIDIKAN (YOY)
ADMINITRASI PEMERINTAH (YOY)
IV I II III IV
2014 2015
I
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 2015 67
6.1.2.2 Pertumbuhan Sisi PenggunaanDari sisi penggunaan, komponen konsumsi rumah tangga diperkirakan melambat yang tercermin pada angka
Indeks Tendensi Konsumen (ITK). Perlambatan juga terlihat pada penurunan indeks proyeksi pendapatan rumah
tangga dan rencana pembelian barang tahan lama. Masih belum optimalnya pendapatan masyarakat yang sebagian
bekerja pada sektor pertanian di awal tahun dan belum adanya dorongan lapangan pekerjaan dari kegiatan proyek-proyek
pemerintah diperkirakan menjadi beberapa penyebab. Selain itu, tidak adanya momen untuk kegiatan belanja seperti libur
sekolah dan natal juga menjadi faktor penyebab lainnya.
Kinerja investasi diperkirakan melambat pada triwulan-I. Belum dimulainya kegiatan proyek pemerintah pada tahun
2016 dan belum adanya sinyalemen investasi besar swasta di awal tahun menjadi pendorong utama.
Kinerja ekspor antar daerah dan luar negeri NTT pada triwulan I juga diperkirakan akan sedikit melambat.
Perlambatan diperkirakan terjadi seiring masih terbatasnya produksi komoditas ekspor di awal tahun (ikan tuna dan jambu
mete) karena faktor cuaca. Ekspor antar daerah diperkirakan dapat terhambat oleh adanya operasional kapal ternak yang
mendorong peningkatan pengiriman sapi dari NTT pada awal tahun.
Secara tahunan, pertumbuhan inflasi pada akhir tahun 2016 diperkirakan sedikit menurun. Inflasi NTT pada
tahun 2016 diperkirakan berada pada kisaran 4,3-4,7% (yoy). Penyebab penurunan inflasi diperkirakan berasal dari
kestabilan harga komoditas Administered Prices terutama Bahan Bakar Minyak (BBM) seiring trend penurunan harga
minyak dunia. Namun, potensi dorongan inflasi masih tetap muncul terutama pada komoditas Volatile Food seiring
kondisi cuaca dan El Nino yang dapat mempengaruhi produksi pertanian. Selain itu, kondisi cuaca dan gelombang laut
yang seringkali berubah-ubah juga berpengaruh pada harga komoditas ikan segar. Sementara itu, adanya peningkatan
80
85
90
95
100
105
110
Grafik 6.4. Indeks Tendensi Konsumen
ITK PROYEKSI PEND.RT RENCANA PEMBELIAN BARANG TAHAN LAMA
I II III IV I II III IV I II
2013 2014 2015
III IV80
85
90
95
100
105
110
115
Sumber : BPS, diolah
I*
2015
INDEKS
2013 2014 2015
I II III IV I II III IV I II III IV I
2016
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
Grafik 6.3. Perkembangan SKDU Sektor Perdagangan
Sumber: SKDU-Bank Indonesia diolah
KEGIATAN USAHA HARGA JUAL TENAGA KERJA
6.2. INFLASI
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 2015 69
6.1.2.1 Pertumbuhan Sisi SektoralDari sisi sektoral, pertumbuhan sektor pertanian pada triwulan I diperkirakan mengalami penurunan.
Penurunan terjadi karena dampak baru tibanya musim tanam komoditas padi di Provinsi NTT. Selain itu, adanya dampak El
Nino juga mendorong adanya pergeseran masa tanam di NTT dan juga berdampak pada produksi tanaman perkebunan
(jambu mete dan kakao). Berdasarkan perkiraan curah hujan, hujan baru akan turun di sebagian besar daerah Provinsi NTT
pada bulan Februari, namun curah hujan akan menurun pada bulan Maret dan sebagian besar daerah mulai mengalami
curah hujan rendah. Curah hujan yang stabil berada di daerah Manggarai barat dan Manggarai yang merupakan sentra
pertanian padi di Provinsi NTT.
Dari sub sektor peternakan, adanya pengoperasian kapal ternak (KM. Camara Nusantara I) dengan kapasitas angkut 500
ekor diperkirakan dapat mempermudah penjualan komoditas sapi. Kapal ternak yang sebelumnya sempat bermasalah
dengan karena kosongnya ternak pada pengiriman ke-2, mulai mendapatkan kepercayaan pengusaha NTT pada
pengiriman ke-3 (Februari 2016), terbukti dengan diangkutnya sapi sebanyak 500 ekor dari Kupang dan Waingapu. Di sisi
lain, sub sektor perikanan diperkirakan baru akan mengalami peningkatan pada bulan Maret seiring kondisi cuaca dan
gelombang yang mulai membaik.
Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib diperkirakan mengalami perlambatan.
Perlambatan terutama disebabkan oleh aktivitas pemerintah di awal tahun yang baru memasuki tahap konsolidasi,
perencanaan dan proses lelang barang dan jasa yang baru akan dibuka. Selain itu, proses dropping anggaran dana desa
juga masih belum optimal seiring dalam proses evaluasi tahun sebelumnya.
Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor diperkirakan juga mengalami
perlambatan. Telah lewatnya masa liburan sekolah dan natal menjadi penyebab utama perlambatan. Selain itu, belum
adanya peningkatan pendapatan masyarakat seiring belum tibanya panen juga menjadi penyebab lainnya. Hal ini juga
terindikasi dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) – Bank Indonesia yang menunjukkan adanya penurunan dari segi
kegiatan usaha dan harga jual.
Sektor konstruksi diperkirkan mengalami perlambatan di awal tahun. Perlambatan diperkirakan terjadi seiring
selesainya kegiatan proyek pemerintah untuk tahun 2015. Namun, adanya beberapa proyek multiyears seperti
pembangunan waduk dan Kantor Gubernur NTT diperkirakan dapat menahan perlambatan yang lebih dalam. Selain itu,
adanya dispensasi kegiatan proyek yang terlambat di tahun 2015 selama 50 hari diharapkan pula dapat menopang
tumbuhnya sektor konstruksi di awal tahun.
Sumber: BMKG Stakum Lasiana
Gambar 6.1 Perkiraan Curah Hujan Bulan Februari
Sumber: BMKG Stakum Lasiana
Gambar 6.2 Perkiraan Curah Hujan Bulan Maret
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 201568
6.1.2.2 Pertumbuhan Sisi PenggunaanDari sisi penggunaan, komponen konsumsi rumah tangga diperkirakan melambat yang tercermin pada angka
Indeks Tendensi Konsumen (ITK). Perlambatan juga terlihat pada penurunan indeks proyeksi pendapatan rumah
tangga dan rencana pembelian barang tahan lama. Masih belum optimalnya pendapatan masyarakat yang sebagian
bekerja pada sektor pertanian di awal tahun dan belum adanya dorongan lapangan pekerjaan dari kegiatan proyek-proyek
pemerintah diperkirakan menjadi beberapa penyebab. Selain itu, tidak adanya momen untuk kegiatan belanja seperti libur
sekolah dan natal juga menjadi faktor penyebab lainnya.
Kinerja investasi diperkirakan melambat pada triwulan-I. Belum dimulainya kegiatan proyek pemerintah pada tahun
2016 dan belum adanya sinyalemen investasi besar swasta di awal tahun menjadi pendorong utama.
Kinerja ekspor antar daerah dan luar negeri NTT pada triwulan I juga diperkirakan akan sedikit melambat.
Perlambatan diperkirakan terjadi seiring masih terbatasnya produksi komoditas ekspor di awal tahun (ikan tuna dan jambu
mete) karena faktor cuaca. Ekspor antar daerah diperkirakan dapat terhambat oleh adanya operasional kapal ternak yang
mendorong peningkatan pengiriman sapi dari NTT pada awal tahun.
Secara tahunan, pertumbuhan inflasi pada akhir tahun 2016 diperkirakan sedikit menurun. Inflasi NTT pada
tahun 2016 diperkirakan berada pada kisaran 4,3-4,7% (yoy). Penyebab penurunan inflasi diperkirakan berasal dari
kestabilan harga komoditas Administered Prices terutama Bahan Bakar Minyak (BBM) seiring trend penurunan harga
minyak dunia. Namun, potensi dorongan inflasi masih tetap muncul terutama pada komoditas Volatile Food seiring
kondisi cuaca dan El Nino yang dapat mempengaruhi produksi pertanian. Selain itu, kondisi cuaca dan gelombang laut
yang seringkali berubah-ubah juga berpengaruh pada harga komoditas ikan segar. Sementara itu, adanya peningkatan
80
85
90
95
100
105
110
Grafik 6.4. Indeks Tendensi Konsumen
ITK PROYEKSI PEND.RT RENCANA PEMBELIAN BARANG TAHAN LAMA
I II III IV I II III IV I II
2013 2014 2015
III IV80
85
90
95
100
105
110
115
Sumber : BPS, diolah
I*
2015
INDEKS
2013 2014 2015
I II III IV I II III IV I II III IV I
2016
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
Grafik 6.3. Perkembangan SKDU Sektor Perdagangan
Sumber: SKDU-Bank Indonesia diolah
KEGIATAN USAHA HARGA JUAL TENAGA KERJA
6.2. INFLASI
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 2015 69
6.1.2.1 Pertumbuhan Sisi SektoralDari sisi sektoral, pertumbuhan sektor pertanian pada triwulan I diperkirakan mengalami penurunan.
Penurunan terjadi karena dampak baru tibanya musim tanam komoditas padi di Provinsi NTT. Selain itu, adanya dampak El
Nino juga mendorong adanya pergeseran masa tanam di NTT dan juga berdampak pada produksi tanaman perkebunan
(jambu mete dan kakao). Berdasarkan perkiraan curah hujan, hujan baru akan turun di sebagian besar daerah Provinsi NTT
pada bulan Februari, namun curah hujan akan menurun pada bulan Maret dan sebagian besar daerah mulai mengalami
curah hujan rendah. Curah hujan yang stabil berada di daerah Manggarai barat dan Manggarai yang merupakan sentra
pertanian padi di Provinsi NTT.
Dari sub sektor peternakan, adanya pengoperasian kapal ternak (KM. Camara Nusantara I) dengan kapasitas angkut 500
ekor diperkirakan dapat mempermudah penjualan komoditas sapi. Kapal ternak yang sebelumnya sempat bermasalah
dengan karena kosongnya ternak pada pengiriman ke-2, mulai mendapatkan kepercayaan pengusaha NTT pada
pengiriman ke-3 (Februari 2016), terbukti dengan diangkutnya sapi sebanyak 500 ekor dari Kupang dan Waingapu. Di sisi
lain, sub sektor perikanan diperkirakan baru akan mengalami peningkatan pada bulan Maret seiring kondisi cuaca dan
gelombang yang mulai membaik.
Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib diperkirakan mengalami perlambatan.
Perlambatan terutama disebabkan oleh aktivitas pemerintah di awal tahun yang baru memasuki tahap konsolidasi,
perencanaan dan proses lelang barang dan jasa yang baru akan dibuka. Selain itu, proses dropping anggaran dana desa
juga masih belum optimal seiring dalam proses evaluasi tahun sebelumnya.
Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor diperkirakan juga mengalami
perlambatan. Telah lewatnya masa liburan sekolah dan natal menjadi penyebab utama perlambatan. Selain itu, belum
adanya peningkatan pendapatan masyarakat seiring belum tibanya panen juga menjadi penyebab lainnya. Hal ini juga
terindikasi dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) – Bank Indonesia yang menunjukkan adanya penurunan dari segi
kegiatan usaha dan harga jual.
Sektor konstruksi diperkirkan mengalami perlambatan di awal tahun. Perlambatan diperkirakan terjadi seiring
selesainya kegiatan proyek pemerintah untuk tahun 2015. Namun, adanya beberapa proyek multiyears seperti
pembangunan waduk dan Kantor Gubernur NTT diperkirakan dapat menahan perlambatan yang lebih dalam. Selain itu,
adanya dispensasi kegiatan proyek yang terlambat di tahun 2015 selama 50 hari diharapkan pula dapat menopang
tumbuhnya sektor konstruksi di awal tahun.
Sumber: BMKG Stakum Lasiana
Gambar 6.1 Perkiraan Curah Hujan Bulan Februari
Sumber: BMKG Stakum Lasiana
Gambar 6.2 Perkiraan Curah Hujan Bulan Maret
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 201568
daya listrik PLN sebesar 2x18 MW pada tahun 2016 diharapkan dapat mengurangi resiko adanya gangguan listrik,
sehingga resiko kenaikan harga semen akibat produksi yang menurun seperti tahun 2015 dapat dihindari. Di sisi lain,
banyaknya libur long weekend di tahun 2016 patut diantisipasi sebagai resiko penyebab kenaikan tarif angkutan udara.
Sementara itu inflasi tahunan pada triwulan I 2016 masih tercatat cukup tinggi karena dampak rendahnya
inflasi pada tahun sebelumnya. Adanya penurunan harga BBM pada triwulan I-2015 memberikan dampak rendahnya
nilai pembagi inflasi pada tahun 2015 sehingga angka inflasi tahunan triwulan I-2016 tercatat cukup tinggi sebesar
dengan rentang 5,9 - 6,3% (yoy). Namun secara triwulanan (qtq) inflasi tercatat cukup rendah sebesar 0,5 - 0,8% (qtq).
Sumbangan inflasi secara triwulanan terutama didorong oleh kenaikan harga daging ayam ras dan semen yang masih
terjadi di awal tahun. Selain itu, faktor musiman yang menyebabkan penurunan produksi komoditas bumbu-bumbuan
dan sayur-sayuran menjadi pendorong inflasi utama.
Di sisi lain, faktor penahan inflasi diantaranya adalah penurunan harga BBM dan tarif dasar listrik untuk 12 kelompok
pelanggan pada bulan Januari, normalnya pasokan dan permintaan semen serta daging ayam ras, serta dampak kembali
normalnya harga-harga setelah kenaikan tinggi pada bulan sebelumnya.
Grafik 6.5. Perkembangan Inflasi NTT
Sumber : BPS, diolah
INFLASI NTT (%-YOY) INFLASI NTT (%-QTQ)
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
I II III IV I II III IV I II
2013 2014 2015
III IV I
2015
6,14%
0,68%
Kajian Ekonomi Dan Keuangan RegionalProvinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan IV 201580
