EDISI 15 - TAHUN 2 - FEBRUARI 2012

Kabar SerasanMEDIA PEMBANGUNAN MUARA ENIM

Bupati Serahkan Bantuan pada Korban Kebakaran

Penerbit:YPM MUARA ENIM BANGKIT

Pelindung:Ir. Muzakir Sai Sohar

PU/PP/Penanggung Jawab:Firdaus Masrun

Pemimpin Redaksi:Khairul Amri

Redaktur:M. Lutfi

Staf Redaksi:Muhammad Al Hadi

Toto

Fotografer:Riana

Design Grafis:A. Raghib Amirullah

Manajer Adm/Keu dan Sirkulasi:Tita Zen

Alamat Redaksi :Perumahan Depok Maharaja B3/8 RT 01/15 Pancoran Mas - Depok- Jawa Barat Telp. (021) 2616 1894

Fax. (021) 7788 5465

Hotline: 0811926736/08176696468

Email: redaksi@kabarserasan.com

Redaksi menerima kiriman tulisan dari pembaca. Bagi yang

tulisan yang dimuat akan diberikan uang lelah

dan Tulisan maksimal 2 halaman folio (7500

Karakter) dan tidak menyangkut SARA.

Kabar Serasan

3 KABAR SERASAN | Edisi 15 | Tahun II | Februari 2012

06

08

10

12

16

18

DARI MEJA BUPATI:Infrastruktur Kunci Peningkatan Ekonomi Rakyat .................................. 4

OPINI:S t o p ................................................... 5

SOROTAN:Masyarakat Lubai Mengadu ke DPR .. 6

PEMBANGUNAN:Bupati Muara Enim ResmikanJembatan Lubai .................................... 8

NASIONAL:Moratorium Izin Pertambangan Belum Akan Dicabut .................................... 10

SKPD:Bupati Serahkan Bantuan pada Korban Kebakaran .......................................... 12Pemkab Muara Enim Bangun RPH Unggas ................................................ 13Bupati Lantik Tiga Kepala DesaTerpilih ............................................... 14Bupati Muara Enim Terima Lencana Alumni Kehormatan IPDN ............... 15

EKBIS:CSR Bukan Sekadar Kewajiban ......... 16

SERBA SERBI:HUT Yonkav 5/Serbu ....................... 18

RESEP NUSANTARA:Daging Sandung Lamur Cabe HijauAyam Suwir Manis Pedas ................... 19

Ralat:Pada Edisi XIV Januari 2012 di halaman 11 terdapat kesalahan teknis yang sangat mengganggu. Pada alenia pertama dan kedua tertulis Yoniv serbu, yang benar Yonkav 5/Serbu. Pada alenia ketiga disebutkan batalyon yang pernah dipimpin oleh Jend (Pur) Tri sutrisno, sementara Jend (Pur) Tri Sutrisno tidak pernah memimpin batalyon ini. Demikian kesalahan ini kami perbaiki.

Penerbit:YPM MUARA ENIM BANGKIT

Pelindung:Ir. Muzakir Sai Sohar

PU/PP/Penanggung Jawab:Firdaus Masrun

Pemimpin Redaksi:Khairul Amri

Redaktur:M. Lutfi

Staf Redaksi:Muhammad Al Hadi

Toto

Fotografer:Riana

Design Grafis:A. Raghib Amirullah

Manajer Adm/Keu dan Sirkulasi:Tita Zen

Alamat Redaksi :Perumahan Depok Maharaja B3/8 RT 01/15 Pancoran Mas - Depok- Jawa Barat Telp. (021) 2616 1894

Fax. (021) 7788 5465

Hotline: 0811926736/08176696468

Email: redaksi@kabarserasan.com

Redaksi menerima kiriman tulisan dari pembaca. Bagi yang

tulisan yang dimuat akan diberikan uang lelah

dan Tulisan maksimal 2 halaman folio (7500

Karakter) dan tidak menyangkut SARA.

Kabar Serasan

3 KABAR SERASAN | Edisi 15 | Tahun II | Februari 2012

06

08

10

12

16

18

DARI MEJA BUPATI:Infrastruktur Kunci Peningkatan Ekonomi Rakyat .................................. 4

OPINI:S t o p ................................................... 5

SOROTAN:Masyarakat Lubai Mengadu ke DPR .. 6

PEMBANGUNAN:Bupati Muara Enim ResmikanJembatan Lubai .................................... 8

NASIONAL:Moratorium Izin Pertambangan Belum Akan Dicabut .................................... 10

SKPD:Bupati Serahkan Bantuan pada Korban Kebakaran .......................................... 12Pemkab Muara Enim Bangun RPH Unggas ................................................ 13Bupati Lantik Tiga Kepala DesaTerpilih ............................................... 14Bupati Muara Enim Terima Lencana Alumni Kehormatan IPDN ............... 15

EKBIS:CSR Bukan Sekadar Kewajiban ......... 16

SERBA SERBI:HUT Yonkav 5/Serbu ....................... 18

RESEP NUSANTARA:Daging Sandung Lamur Cabe HijauAyam Suwir Manis Pedas ................... 19

Ralat:Pada Edisi XIV Januari 2012 di halaman 11 terdapat kesalahan teknis yang sangat mengganggu. Pada alenia pertama dan kedua tertulis Yoniv serbu, yang benar Yonkav 5/Serbu. Pada alenia ketiga disebutkan batalyon yang pernah dipimpin oleh Jend (Pur) Tri sutrisno, sementara Jend (Pur) Tri Sutrisno tidak pernah memimpin batalyon ini. Demikian kesalahan ini kami perbaiki.

Edisi 15 | Tahun II | Februari 2012 | KABAR SERASAN4 5 KABAR SERASAN | Edisi 15 | Tahun II | Februari 2012

OPINIDARI MEJA BUPATI

No Telepon Penting di daerah Muara Enim:Polres (0734)421-192Kodim (0734)421-059Pemadam Kebakaran (0734)421-113RSUD DR H M Rabain (0734)421-192

Gangguan PLN (0734)421-601Gangguan Telkom (0734)421-999PDAM Tirta Lematang (0734)421-093Askes Cab Pemb. ME (0734)422-678

InfrastrukturKunci Peningkatan

Ekonomi Rakyat

Gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak dapat pisahkan dari ketersediaan infrastruktur

seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi. Oleh karena itu, pembangunan sektor ini menjadi fondasi dari pembangunan ekonomi selanjutnya.

Walaupun pemerintah pusat meningkatkan porsi pengeluarannya untuk pembangunan infrastruktur, jika pemerintah daerah tidak menambah pengeluaran mereka untuk pembangunan infrastruktur di daerah masing-masing, maka akan terjadi kepincangan pembangunan infrastruktur antara tingkat nasional dan daerah, yang akhirnya akan menghambat kelancaran investasi dan pembangunan ekonomi antar wilayah di dalam negeri.

Pemerintah Kabupaten Muara Enim sangat menyadari hal ini. Seperti kita ketahui, sejak otonomi daerah, pengeluaran pemerintah pusat untuk infrastruktur mengalami penurunan yang drastis. Untuk meningkatkan

sektor ini, pemda harus bisa mencari sumber anggaran sendiri.

Karena itu, sebagai bupati yang menyadari pentingnya pembangunan infrastruktur, berbagai upaya telah saya lakukan untuk meningkatkan anggaran agar pembangunan infrastruktur ini tetap berjalan sesuai harapan.

Pada 2011, anggaran APBD Pemkab Muara Enim untuk belanja infrastruktur sebesar Rp. 230 miliar. Ini belum termasuk dari pos pembangunan yang lain yang diupayakan oleh SKPD. Misalnya dari Dinas Cipta Karya.

Sesuai Keputusan Kementerian Pekerjaan Umum No 51/KPTA/M/2011, Kabupaten Muara Enim mendapat alokasi anggaran untuk RIS PNPM Mandiri sebesar Rp.16,975 miliar dengan sasaran sebanyak 76 desa yang tersebar di 12 kecamatan. Kemudian Loan dari Asian Devlopment Bank (ADB) untuk 49 desa, di mana setiap desa mendapat anggaran Rp.250 juta atau senilai Rp.12,250 miliar. Sementara yang bersumber dari APBN sebesar Rp.4, 725 miliar untuk 27 desa.

Di tahun 2012, anggaran untuk sektor ini diperkirakan akan naik.

Dari APBD induk saja dana yang disiapkan sebesar Rp.210 miliar. Jumlah itu, belum termasuk dari Anggaran Biaya Tambahan (ABT).

Pembangunan infrastruktur di Muara Enim juga ada peran dari perusahaan swasta dan BUMN. Sebut saja PT Servo Lintas Raya yang sedang membangun infrastruktur jalan khusus angkutan batubara lewat darat dari Lahat, Muara Enim, Banyuasin sampai ke Tanjung Lago kawasan Tanjung Api-api dengan panjang jalan 228 Km.

Sementara BUMN yang memilki daerah operasi di Kabupaten Muara Enim seperti Pertamina dan PTBA juga ikut berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Muara Enim.

Kepada pihak-pihak yang telah membantu pembangunan infrastruktur di Kabupaten Muara Enim, saya memberikan apresiasi atas peran serta mereka. Dan berharap kerjasama ini bisa terus dilanjutkan dan ditingkatkan. Dengan semakin pesatnya pembangunan infrastruktur, perekonomian masyarakat di Bumi Serasan Sekundang akan semakin meningkat. Amiin. ]

Ir. H. Muzakir Sai Sohar,Bupati Muara Enim

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan

nasional. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi.

Peristiwa bentrok berdarah di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, Desember 2011 lalu, yang menewaskan

tiga warga adalah potret buram penerapan otonomi daerah yang salah kaprah. Untuk alasan ingin mendongkrak pendapatan daerah, pemerintah daerah setempat mengeluarkan izin bagi perusahaan tambang, tanpa melalui proses verifikasi dan prosedur yang memadai.

Warga pun menolak dan menggugat izin yang dikeluarkan. Mengapa? Karena warga yakin, perusahaan tambang emas PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) yang diberi

izin usaha pertambangan (IUP) dengan konsesi sekitar 25 ribu hektar, jika beraktivitas bakal mematikan sumber mata air, lahan irigasi, merusak lingkungan, dan mengganggu lahan pertanian sebagai gantungan nafkah mereka.

Sekarang ini, pemerintah melalui Kementerian Eenergi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat ada sekitar 10.000 IUP yang telah diterbitkan di seluruh Indonesia. Mayoritas merupakan izin pertambangan batubara. Namun, sekitar separuhnya bermasalah atau berstatus non-clean and clear.

IUP yang bermasalah umumnya

karena melanggar aturan, merusak lingkungan, tumpang tindih dengan wilayah kuasa pertambangan (KP) lain, atau merambah hutan konversi. Ada pula perusahaan tambang yang beroperasi di kawasan hutan namun tidak mengantongi izin pakai hutan dari Kementerian Kehutanan, sehingga berstatus ilegal.

Itulah sebabnya, kini pemerintah menghentikan sementara (moratorium) izin usaha pertambangan. Keputusan ini menurut saya sudah tepat, dan kesadaran untuk mematuhinya, tidak hanya ditumpukan kepada pemerintah daerah saja, tapi juga masyarakat dan kalangan pengusaha pertambangan, untuk tidak memaksakan kehendak atau merayu kepala daerah untuk melanggar dengan mengeluarkan izin.

Sekaranglah momentum tepat untuk menata ulang perizinan tambang, agar ada keseimbangan antara optimalisasi kekayaan sumber alam yang dimiliki, beriring sejalan dengan tetap terjaganya kelestarian alam dan lingkungan, dan laju pembangunan di daerah bersangkutan.

Sektor tambang galian memang sangat prospektif dan penghasil devisa yang signifikan. Namun faktanya kita semua patut mempertanyakan kecilnya setoran sektor ini ke kas negara, dibanding sektor minyak dan gas bumi. Maka, marilah kita semua menyambut langkah pemerintah merotarium perizinan ini, untuk kehidupan yang lebih baik bagi semua, bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan juga bagi masyarakat. ]

(Penulis adalah Ketua Umum YPM Muara Enim Bangkit)

S T O P(Oleh Firdaus Masrun)

Edisi 15 | Tahun II | Februari 2012 | KABAR SERASAN4 5 KABAR SERASAN | Edisi 15 | Tahun II | Februari 2012

OPINIDARI MEJA BUPATI

No Telepon Penting di daerah Muara Enim:Polres (0734)421-192Kodim (0734)421-059Pemadam Kebakaran (0734)421-113RSUD DR H M Rabain (0734)421-192

Gangguan PLN (0734)421-601Gangguan Telkom (0734)421-999PDAM Tirta Lematang (0734)421-093Askes Cab Pemb. ME (0734)422-678

InfrastrukturKunci Peningkatan

Ekonomi Rakyat

Gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak dapat pisahkan dari ketersediaan infrastruktur

seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi. Oleh karena itu, pembangunan sektor ini menjadi fondasi dari pembangunan ekonomi selanjutnya.

Walaupun pemerintah pusat meningkatkan porsi pengeluarannya untuk pembangunan infrastruktur, jika pemerintah daerah tidak menambah pengeluaran mereka untuk pembangunan infrastruktur di daerah masing-masing, maka akan terjadi kepincangan pembangunan infrastruktur antara tingkat nasional dan daerah, yang akhirnya akan menghambat kelancaran investasi dan pembangunan ekonomi antar wilayah di dalam negeri.

Pemerintah Kabupaten Muara Enim sangat menyadari hal ini. Seperti kita ketahui, sejak otonomi daerah, pengeluaran pemerintah pusat untuk infrastruktur mengalami penurunan yang drastis. Untuk meningkatkan

sektor ini, pemda harus bisa mencari sumber anggaran sendiri.

Karena itu, sebagai bupati yang menyadari pentingnya pembangunan infrastruktur, berbagai upaya telah saya lakukan untuk meningkatkan anggaran agar pembangunan infrastruktur ini tetap berjalan sesuai harapan.

Pada 2011, anggaran APBD Pemkab Muara Enim untuk belanja infrastruktur sebesar Rp. 230 miliar. Ini belum termasuk dari pos pembangunan yang lain yang diupayakan oleh SKPD. Misalnya dari Dinas Cipta Karya.

Sesuai Keputusan Kementerian Pekerjaan Umum No 51/KPTA/M/2011, Kabupaten Muara Enim mendapat alokasi anggaran untuk RIS PNPM Mandiri sebesar Rp.16,975 miliar dengan sasaran sebanyak 76 desa yang tersebar di 12 kecamatan. Kemudian Loan dari Asian Devlopment Bank (ADB) untuk 49 desa, di mana setiap desa mendapat anggaran Rp.250 juta atau senilai Rp.12,250 miliar. Sementara yang bersumber dari APBN sebesar Rp.4, 725 miliar untuk 27 desa.

Di tahun 2012, anggaran untuk sektor ini diperkirakan akan naik.

Dari APBD induk saja dana yang disiapkan sebesar Rp.210 miliar. Jumlah itu, belum termasuk dari Anggaran Biaya Tambahan (ABT).

Pembangunan infrastruktur di Muara Enim juga ada peran dari perusahaan swasta dan BUMN. Sebut saja PT Servo Lintas Raya yang sedang membangun infrastruktur jalan khusus angkutan batubara lewat darat dari Lahat, Muara Enim, Banyuasin sampai ke Tanjung Lago kawasan Tanjung Api-api dengan panjang jalan 228 Km.

Sementara BUMN yang memilki daerah operasi di Kabupaten Muara Enim seperti Pertamina dan PTBA juga ikut berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Muara Enim.

Kepada pihak-pihak yang telah membantu pembangunan infrastruktur di Kabupaten Muara Enim, saya memberikan apresiasi atas peran serta mereka. Dan berharap kerjasama ini bisa terus dilanjutkan dan ditingkatkan. Dengan semakin pesatnya pembangunan infrastruktur, perekonomian masyarakat di Bumi Serasan Sekundang akan semakin meningkat. Amiin. ]

Ir. H. Muzakir Sai Sohar,Bupati Muara Enim

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan

nasional. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi.

Peristiwa bentrok berdarah di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, Desember 2011 lalu, yang menewaskan

tiga warga adalah potret buram penerapan otonomi daerah yang salah kaprah. Untuk alasan ingin mendongkrak pendapatan daerah, pemerintah daerah setempat mengeluarkan izin bagi perusahaan tambang, tanpa melalui proses verifikasi dan prosedur yang memadai.

Warga pun menolak dan menggugat izin yang dikeluarkan. Mengapa? Karena warga yakin, perusahaan tambang emas PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) yang diberi

izin usaha pertambangan (IUP) dengan konsesi sekitar 25 ribu hektar, jika beraktivitas bakal mematikan sumber mata air, lahan irigasi, merusak lingkungan, dan mengganggu lahan pertanian sebagai gantungan nafkah mereka.

Sekarang ini, pemerintah melalui Kementerian Eenergi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat ada sekitar 10.000 IUP yang telah diterbitkan di seluruh Indonesia. Mayoritas merupakan izin pertambangan batubara. Namun, sekitar separuhnya bermasalah atau berstatus non-clean and clear.

IUP yang bermasalah umumnya

karena melanggar aturan, merusak lingkungan, tumpang tindih dengan wilayah kuasa pertambangan (KP) lain, atau merambah hutan konversi. Ada pula perusahaan tambang yang beroperasi di kawasan hutan namun tidak mengantongi izin pakai hutan dari Kementerian Kehutanan, sehingga berstatus ilegal.

Itulah sebabnya, kini pemerintah menghentikan sementara (moratorium) izin usaha pertambangan. Keputusan ini menurut saya sudah tepat, dan kesadaran untuk mematuhinya, tidak hanya ditumpukan kepada pemerintah daerah saja, tapi juga masyarakat dan kalangan pengusaha pertambangan, untuk tidak memaksakan kehendak atau merayu kepala daerah untuk melanggar dengan mengeluarkan izin.

Sekaranglah momentum tepat untuk menata ulang perizinan tambang, agar ada keseimbangan antara optimalisasi kekayaan sumber alam yang dimiliki, beriring sejalan dengan tetap terjaganya kelestarian alam dan lingkungan, dan laju pembangunan di daerah bersangkutan.

Sektor tambang galian memang sangat prospektif dan penghasil devisa yang signifikan. Namun faktanya kita semua patut mempertanyakan kecilnya setoran sektor ini ke kas negara, dibanding sektor minyak dan gas bumi. Maka, marilah kita semua menyambut langkah pemerintah merotarium perizinan ini, untuk kehidupan yang lebih baik bagi semua, bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan juga bagi masyarakat. ]

(Penulis adalah Ketua Umum YPM Muara Enim Bangkit)

S T O P(Oleh Firdaus Masrun)

Edisi 15 | Tahun II | Februari 2012 | KABAR SERASAN6 7 KABAR SERASAN | Edisi 15 | Tahun II | Februari 2012

SOROTANSOROTAN

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP Ahmad Yani berharap peristiwa kekerasan terkait konflik

lahan seperti di Mesuji Lampung, Sodong Sumatera Selatan, dan Bima Nusa Tenggara Barat, tidak terulang lagi. Hal disampaikan Ahmad Yani saat menerima perwakilan masyarakat dari Desa Sugihan, Kecamatan Rambang Lubai, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, pada 31 Januari 2012 lalu.

Perwakilan Masyarakat Rambang Lubai Bersatu (MRLB) mengadukan nasibnya ke DPR RI terkait konflik lahan pertanian dengan PT Musi Hutan Persada (MHP).

Pada kesempatan itu Yani mengingatkan agar perusahaan swasta yang bersengketa dengan masyarakat perihal lahan pertanian agar segera melakukan pendekatan secara konprehensif kepada masyarakat. Jangan masyarakat marah hingga melakukan tindakan anarkis baru kemudian perusahaan swasta melakukan perubahaan.

Menurut Yani, jika perusahaan swasta yang memiliki konflik lahan tidak punya itikad baik dan tidak ada

kontribusinya kepada masyarakat maupun Pemda, hendaknya izinnya dicabut.

Pada kesempatan tersebut, Ahmad Yani berjanji akan memperjuangkan tuntutan masyarakat Rambang Lubai, Muara Enim, Sumatera Selatan.

“Kalau memang diperlukan, perwakilan dari Komisi III akan melakukan peninjauan ke lokasi sengketa,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris MRLB, Silvanus Desmansyah, mengatakan, permasalahan masyarakat dengan PT MHP berawal dari Surat Keputusan Menteri Kehutanan No 038/KPTS-II/1996 tentang Pemberian Izin Hak Pengelolaan Hutan (HPH) kepada PT MHP. Pada pelaksanaannya, kata dia, PT MHP menguasai lahan masyarakat yakni areal penggunaan lahan (APL) di Desa Sugihan.

Dalam pernyataan sikapnya, MRLB meminta agar DPR RI menyetujui secara kolektif kolegial bahwa lahan APL milk masyarakat di Desa Sugihan, Kecamatan Rambang Lubai, Kabupaten Muara Enim, seluas sekitar 3.000 hektar yang termasuk dalam areal kerja PT MHP untuk dikembalikan hak kepemilikannya dan pengelolaannya secara utuh dan menyeluruh kepada masyarakat sesuai dengan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

MRLB juga meminta kepada DPR RI agar merekomendasikan kepada Menteri Kehutanan untuk mengadendum lahan APL seluas sekitar 3.000 hektar yang termasuk dalam dalam SK Menteri Kehutanan No 038 Tahun 1996 tersebut secara parsial sesuai dengan peta Dinas Kehutanan Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumsel tahun 2001 dan peta Penunjukan Kawasan Hutan

dan Perairan Provinsi Sumsel berdasarkan SK Menhut No 76/KPTS-II/2001 tanggal 15 Maret 2011.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua MRLB Sastra Amiadi menyampaikan, berlarut-larutnya masalah ini disebabkan tidak adanya keinginan pemerintah khususnya Menteri Kehutanan untuk menyelesaikannya. Bahkan, kata dia, Kemenhut terkesan tidak mengubris tuntutan masyarakat. Padahal, Gubernur Sumsel, Ir Alex Noerdin, sudah menyampaikan usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan terhadap Rencana Revisi Tata Ruang Wilayah terhadap APL di Sumsel termasuk APL di Desa Sugihan tersebut.

”Surat Gubernur tersebut disampaikan berdasarkan usulan Bupati Muara Enim yang menyatakan, lokasi itu tetap dijadikan APL dan dikeluarkan dari areal kerja PT MHP. Selain itu, Surat Bupati bernomor 522/564/HUT/2011 menyatakan dengan jelas bahwa lokasi itu merupakan APL yang dikuasai masyarakat sejak dulu dan belum dilepaskan kepada pihak manapun termasuk PT MHP,” jelas Sastra.

Sementara kuasa hukum Forum

MRLB, Hardiansyah HS, SH, MM menegaskan, PT MHP adalah perusahaan pemegang izin HPH yang bergerak dibidang kehutanan untuk tanaman industri acasia mangeium. Secara logika dan prespektif hukum konsesi mereka untuk menanam itu adalah di dalam kawasan hutan yang menjadi kewenangan Menteri Kehutanan. Terkait HPH PT MHP tersebut sudah terjadi tiga kali perubahan SK. Namun, kata Hardiansyah, pada SK terakhir atau SK No 038 Tahun 1996 tersebut menimbulkan permasalahan.

Lebih lanjut dia mengatakan, pihak PT MHP bersikukuh mengatakan bahwa lahan tersebut berada di areal kerja mereka, berdasarkan di SK Menhut No 038 tersebut.

Ironisnya, PT MHP juga terkesan tidak menghiraukan surat dari Kementerian Kehutanan Nomor 5428 tanggal 6 April 2009 melalui Dirjen Planologi Kehutanan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan. Dalam surat itu dengan jelas disebutkan agar PT MHP menyelesaikan tata batas areal kerjanya di wilayah itu, namun sampai saat ini PT MHP tidak melakukannya.

Terkait sengketa lahan antara

Masyarakat dan PT MHP, Kementerian Kehutanan akhirnya bersedia berdiolag dengan perwakilan masyarakat Rambang Lubai.

Pada pertemuan yang digelar 6 Februari 2012 tersebut, Direktur Jenderal Planologi Kementerian Kehutanan Bambang Soepijanto, mengatakan, persoalan masyarakat Rambang Lubai dengan PT MHP sebenarnya sudah sangat jelas. Menurutnya lahan yang menjadi sengketa tersebut adalah Areal Penggunaan Lain (APL) adalah milik masyarakat yang dijadikan working area oleh PT MHP.

"Dari usulan Bupati Muara Enim dan Gubernur Sumatera Selatan sudah sangat jelas bahwa lahan tersebut merupakan APL. Jadi MHP harus mengeluarkan lahan itu dari area kerja mereka," ujar Bambang.

Dia menjelaskan pihaknya telah meminta agar PT MHP melakukan tata batas dan paling lambat persoalan ini akan selesai pada pertengahan tahun ini. Kepada masyarakat, Rambang Lubai Bambang meminta agar bersabar, karena kata dia, persoalan ini sedang diproses secara intensif di Kemenhut.

Potensi sumber daya alam (SDA) di suatu daerah, sudah seharusnya bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan daerah dan masyarakat. Bila dikelola dengan benar potensi SDA tersebut tentunya bisa meningkatkan perekonomian, baik bagi dareah maupun masyarakatnya. Untuk itu, sinergi antara perusahaan-perusahaan yang diberi izin untuk memanfaatkan potensi itu tentu menjadi hal yang harus dilakukan. Artinya baik masyarakat maupun perusahaan haruslah melaksanakan kewajibannya masing-masing.

Jika perusahaan-perusahaan itu melaksanakan aturan main yang sudah disepakati, gesekan-gesekan yang terjadi selama ini tentulah tidak akan terjadi. Perusahaan tetap untung, di sisi lain masyarakat juga bisa menikmati kekayaan sumber daya alam yang ada di daerah mereka. ] Amri

Dari usulan Bupati Muara Enim dan Gubernur Sumatera Selatan sudah sangat jelas bahwa lahan pertanian yang dikelola PT Musi Hutan Persada (PT. MHP) merupakan Areal Penggunaan Lahan (APL) masyarakat Desa Sugihan, Kecamatan Rambang Lubai, Kabupaten Muara Enim. Jadi MHP harus mengeluarkan lahan itu dari area kerja mereka.

Masyarakat Lubai Mengadu ke DPR

foto

: Dok

. Kab

ar S

eras

an

foto

: Dok

. Kab

ar S

eras

an

Edisi 15 | Tahun II | Februari 2012 | KABAR SERASAN6 7 KABAR SERASAN | Edisi 15 | Tahun II | Februari 2012

SOROTANSOROTAN

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP Ahmad Yani berharap peristiwa kekerasan terkait konflik

lahan seperti di Mesuji Lampung, Sodong Sumatera Selatan, dan Bima Nusa Tenggara Barat, tidak terulang lagi. Hal disampaikan Ahmad Yani saat menerima perwakilan masyarakat dari Desa Sugihan, Kecamatan Rambang Lubai, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, pada 31 Januari 2012 lalu.

Perwakilan Masyarakat Rambang Lubai Bersatu (MRLB) mengadukan nasibnya ke DPR RI terkait konflik lahan pertanian dengan PT Musi Hutan Persada (MHP).

Pada kesempatan itu Yani mengingatkan agar perusahaan swasta yang bersengketa dengan masyarakat perihal lahan pertanian agar segera melakukan pendekatan secara konprehensif kepada masyarakat. Jangan masyarakat marah hingga melakukan tindakan anarkis baru kemudian perusahaan swasta melakukan perubahaan.

Menurut Yani, jika perusahaan swasta yang memiliki konflik lahan tidak punya itikad baik dan tidak ada

kontribusinya kepada masyarakat maupun Pemda, hendaknya izinnya dicabut.

Pada kesempatan tersebut, Ahmad Yani berjanji akan memperjuangkan tuntutan masyarakat Rambang Lubai, Muara Enim, Sumatera Selatan.

“Kalau memang diperlukan, perwakilan dari Komisi III akan melakukan peninjauan ke lokasi sengketa,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris MRLB, Silvanus Desmansyah, mengatakan, permasalahan masyarakat dengan PT MHP berawal dari Surat Keputusan Menteri Kehutanan No 038/KPTS-II/1996 tentang Pemberian Izin Hak Pengelolaan Hutan (HPH) kepada PT MHP. Pada pelaksanaannya, kata dia, PT MHP menguasai lahan masyarakat yakni areal penggunaan lahan (APL) di Desa Sugihan.

Dalam pernyataan sikapnya, MRLB meminta agar DPR RI menyetujui secara kolektif kolegial bahwa lahan APL milk masyarakat di Desa Sugihan, Kecamatan Rambang Lubai, Kabupaten Muara Enim, seluas sekitar 3.000 hektar yang termasuk dalam areal kerja PT MHP untuk dikembalikan hak kepemilikannya dan pengelolaannya secara utuh dan menyeluruh kepada masyarakat sesuai dengan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

MRLB juga meminta kepada DPR RI agar merekomendasikan kepada Menteri Kehutanan untuk mengadendum lahan APL seluas sekitar 3.000 hektar yang termasuk dalam dalam SK Menteri Kehutanan No 038 Tahun 1996 tersebut secara parsial sesuai dengan peta Dinas Kehutanan Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumsel tahun 2001 dan peta Penunjukan Kawasan Hutan

dan Perairan Provinsi Sumsel berdasarkan SK Menhut No 76/KPTS-II/2001 tanggal 15 Maret 2011.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua MRLB Sastra Amiadi menyampaikan, berlarut-larutnya masalah ini disebabkan tidak adanya keinginan pemerintah khususnya Menteri Kehutanan untuk menyelesaikannya. Bahkan, kata dia, Kemenhut terkesan tidak mengubris tuntutan masyarakat. Padahal, Gubernur Sumsel, Ir Alex Noerdin, sudah menyampaikan usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan terhadap Rencana Revisi Tata Ruang Wilayah terhadap APL di Sumsel termasuk APL di Desa Sugihan tersebut.

”Surat Gubernur tersebut disampaikan berdasarkan usulan Bupati Muara Enim yang menyatakan, lokasi itu tetap dijadikan APL dan dikeluarkan dari areal kerja PT MHP. Selain itu, Surat Bupati bernomor 522/564/HUT/2011 menyatakan dengan jelas bahwa lokasi itu merupakan APL yang dikuasai masyarakat sejak dulu dan belum dilepaskan kepada pihak manapun termasuk PT MHP,” jelas Sastra.

Sementara kuasa hukum Forum

MRLB, Hardiansyah HS, SH, MM menegaskan, PT MHP adalah perusahaan pemegang izin HPH yang bergerak dibidang kehutanan untuk tanaman industri acasia mangeium. Secara logika dan prespektif hukum konsesi mereka untuk menanam itu adalah di dalam kawasan hutan yang menjadi kewenangan Menteri Kehutanan. Terkait HPH PT MHP tersebut sudah terjadi tiga kali perubahan SK. Namun, kata Hardiansyah, pada SK terakhir atau SK No 038 Tahun 1996 tersebut menimbulkan permasalahan.

Lebih lanjut dia mengatakan, pihak PT MHP bersikukuh mengatakan bahwa lahan tersebut berada di areal kerja mereka, berdasarkan di SK Menhut No 038 tersebut.

Ironisnya, PT MHP juga terkesan tidak menghiraukan surat dari Kementerian Kehutanan Nomor 5428 tanggal 6 April 2009 melalui Dirjen Planologi Kehutanan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan. Dalam surat itu dengan jelas disebutkan agar PT MHP menyelesaikan tata batas areal kerjanya di wilayah itu, namun sampai saat ini PT MHP tidak melakukannya.

Terkait sengketa lahan antara

Masyarakat dan PT MHP, Kementerian Kehutanan akhirnya bersedia berdiolag dengan perwakilan masyarakat Rambang Lubai.

Pada pertemuan yang digelar 6 Februari 2012 tersebut, Direktur Jenderal Planologi Kementerian Kehutanan Bambang Soepijanto, mengatakan, persoalan masyarakat Rambang Lubai dengan PT MHP sebenarnya sudah sangat jelas. Menurutnya lahan yang menjadi sengketa tersebut adalah Areal Penggunaan Lain (APL) adalah milik masyarakat yang dijadikan working area oleh PT MHP.

"Dari usulan Bupati Muara Enim dan Gubernur Sumatera Selatan sudah sangat jelas bahwa lahan tersebut merupakan APL. Jadi MHP harus mengeluarkan lahan itu dari area kerja mereka," ujar Bambang.

Dia menjelaskan pihaknya telah meminta agar PT MHP melakukan tata batas dan paling lambat persoalan ini akan selesai pada pertengahan tahun ini. Kepada masyarakat, Rambang Lubai Bambang meminta agar bersabar, karena kata dia, persoalan ini sedang diproses secara intensif di Kemenhut.

Potensi sumber daya alam (SDA) di suatu daerah, sudah seharusnya bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan daerah dan masyarakat. Bila dikelola dengan benar potensi SDA tersebut tentunya bisa meningkatkan perekonomian, baik bagi dareah maupun masyarakatnya. Untuk itu, sinergi antara perusahaan-perusahaan yang diberi izin untuk memanfaatkan potensi itu tentu menjadi hal yang harus dilakukan. Artinya baik masyarakat maupun perusahaan haruslah melaksanakan kewajibannya masing-masing.

Jika perusahaan-perusahaan itu melaksanakan aturan main yang sudah disepakati, gesekan-gesekan yang terjadi selama ini tentulah tidak akan terjadi. Perusahaan tetap untung, di sisi lain masyarakat juga bisa menikmati kekayaan sumber daya alam yang ada di daerah mereka. ] Amri

Dari usulan Bupati Muara Enim dan Gubernur Sumatera Selatan sudah sangat jelas bahwa lahan pertanian yang dikelola PT Musi Hutan Persada (PT. MHP) merupakan Areal Penggunaan Lahan (APL) masyarakat Desa Sugihan, Kecamatan Rambang Lubai, Kabupaten Muara Enim. Jadi MHP harus mengeluarkan lahan itu dari area kerja mereka.

Masyarakat Lubai Mengadu ke DPR

foto

: Dok

. Kab

ar S

eras

an

foto

: Dok

. Kab

ar S

eras

an

Edisi 15 | Tahun II | Februari 2012 | KABAR SERASAN8 9 KABAR SERASAN | Edisi 15 | Tahun II | Februari 2012

PEMBANGUNANPEMBANGUNAN

Bupati Muara Enim, Ir. H Muzakir Sai sohar, meresmikan beroperasinya Jembatan Beton PNPM-

MP di Desa Karang Sari Kecamatan Lubai, didampingi Dandim O4O4 dan Kaban PMPD pada akhir Januari 2012. Peresmian jembatan senilai Rp.65.808.000 yang bersumber dari dana APBN - APBD 2011 Muara Enim itu ditandai pengguntingan pita, pemukulan gong, dan penandatanganan prasasti oleh Bupati Muara Enim.

Dalam sambutannya Muzakir mengatakan, Jembatan Desa Karang Sari yang berlokasi di tengah perkebunan karet masyarakat ini diharapkan bisa mendukung perekonomian dan percepatan pembangunan di wilayah itu.

“Pembangunan jembatan tidak berhenti sampai di sini saja. Pada 2012, kami akan melakukan perbaikan-perbaikan jalan untuk daerah-daerah yang memerlukan,” ujar Muzakir.

Menurut Muzakir pembangunan jembatan itu merupakan bagian dari pembangunan infrastruktur di Muara Enim seperti jalan, jembatan, irigasi, dan pembangunan gedung. Dari tahun ke tahun alokasi anggarannya

terus ditingkatkan. Penambahan anggaran ini dilakukan karena memang pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan untuk mendorong percepatan perekonomian masyarakat.

Dia berharap jembatan itu dapat dipergunakan dan dipelihara dengan baik oleh masyarakat sehingga dapat bertahan lama. “Jaga dan pelihara jembatan ini dengan baik agar dapat bertahan lama,” imbau Bupati.

Sementara itu, Camat Lubai, Drs.

Edi Susanto,dalam laporannya mengatakan, jembatan berukuran 4m x 5m ini merupakan perbaikan dari jembatan sebelumnya yang mengalami kerusakan parah.

“Terlaksananya pembangunan jembatan ini akan memberikan manfaat sangat besar, terutama dalam menunjang perekonomian wilayah Kecamatan Lubai. Karena dari wilayah ini banyak menghasilkan hasil bumi seperti karet, yang mencapai ribuan ton setiap musimnya,” pungkas Edi. ] Wulan

Bupati Muara EnimResmikan Jembatan Lubai

Pembangunan jembatan di Desa Karang Sari merupakan bagian dari pembangunan infrastruktur di Muara Enim seperti jalan, jembatan, irigasi, dan pembangunan gedung. Dari tahun ke tahun alokasi

anggaran untuk pembangunan infrastruktur akan terus ditingkatkan.

foto

: Dok

. Hum

as d

an P

roto

kol K

ab M

Efo

to: D

ok. H

umas

dan

Pro

toko

l Kab

ME

Edisi 15 | Tahun II | Februari 2012 | KABAR SERASAN8 9 KABAR SERASAN | Edisi 15 | Tahun II | Februari 2012

PEMBANGUNANPEMBANGUNAN

Bupati Muara Enim, Ir. H Muzakir Sai sohar, meresmikan beroperasinya Jembatan Beton PNPM-

MP di Desa Karang Sari Kecamatan Lubai, didampingi Dandim O4O4 dan Kaban PMPD pada akhir Januari 2012. Peresmian jembatan senilai Rp.65.808.000 yang bersumber dari dana APBN - APBD 2011 Muara Enim itu ditandai pengguntingan pita, pemukulan gong, dan penandatanganan prasasti oleh Bupati Muara Enim.

Dalam sambutannya Muzakir mengatakan, Jembatan Desa Karang Sari yang berlokasi di tengah perkebunan karet masyarakat ini diharapkan bisa mendukung perekonomian dan percepatan pembangunan di wilayah itu.

“Pembangunan jembatan tidak berhenti sampai di sini saja. Pada 2012, kami akan melakukan perbaikan-perbaikan jalan untuk daerah-daerah yang memerlukan,” ujar Muzakir.

Menurut Muzakir pembangunan jembatan itu merupakan bagian dari pembangunan infrastruktur di Muara Enim seperti jalan, jembatan, irigasi, dan pembangunan gedung. Dari tahun ke tahun alokasi anggarannya

terus ditingkatkan. Penambahan anggaran ini dilakukan karena memang pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan untuk mendorong percepatan perekonomian masyarakat.

Dia berharap jembatan itu dapat dipergunakan dan dipelihara dengan baik oleh masyarakat sehingga dapat bertahan lama. “Jaga dan pelihara jembatan ini dengan baik agar dapat bertahan lama,” imbau Bupati.

Sementara itu, Camat Lubai, Drs.

Edi Susanto,dalam laporannya mengatakan, jembatan berukuran 4m x 5m ini merupakan perbaikan dari jembatan sebelumnya yang mengalami kerusakan parah.

“Terlaksananya pembangunan jembatan ini akan memberikan manfaat sangat besar, terutama dalam menunjang perekonomian wilayah Kecamatan Lubai. Karena dari wilayah ini banyak menghasilkan hasil bumi seperti karet, yang mencapai ribuan ton setiap musimnya,” pungkas Edi. ] Wulan

Bupati Muara EnimResmikan Jembatan Lubai

Pembangunan jembatan di Desa Karang Sari merupakan bagian dari pembangunan infrastruktur di Muara Enim seperti jalan, jembatan, irigasi, dan pembangunan gedung. Dari tahun ke tahun alokasi

anggaran untuk pembangunan infrastruktur akan terus ditingkatkan.

foto

: Dok

. Hum

as d

an P

roto

kol K

ab M

Efo

to: D

ok. H

umas

dan

Pro

toko

l Kab

ME

Edisi 15 | Tahun II | Februari 2012 | KABAR SERASAN10 11 KABAR SERASAN | Edisi 15 | Tahun II | Februari 2012

NASIONALNASIONAL

“Pengetatan izin ini sudah kami pikirkan sejak Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba masih dalam proses pembahasan. Saat ini, data kami, ada 10 ribu izin tambang yang sudah diterbitkan oleh pemerintah daerah. Setelah kami gelar rekonsiliasi terhadap izin itu, lebih dari setengahnya adalah izin yang bermasalah,” demikian dikatakan Deputi Direktur Hubungan Komersial Dirjen Minerba Kementrian ESDM Muhammad Taswin, di Jakarta pertengahan Februari 2012 lalu.

Menurut Taswin, ribuan izin tambang bermasalah itu antara lain terkait konflik penggunaan lahan, tenaga kerja, dan masalah komitmen pengembangan berkelanjutan untuk masyarakan lokal di kawasan tambang, termasuk juga pengabaian sosialisasi kemanfaatan tambang untuk masyarakat.

Banyaknya izin tambang bermasalah ini, lanjut Taswin, tidak lepas dari terlalu mudahnya pemerintah daerah menerbitkan izin. Karena itulah, pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium perizinan tambang baru. Artinya, selama moratorium ini berlaku, tidak boleh lagi ada izin tambang baru yang dikeluarkan pemerintah daerah.

Dengan demikian, apapun bentuknya, baik IUP (Izin Usaha Pertambangan) atau KP (Kuasa Pertambangan). Moratorium perizinan ini baru akan dicabut, ketika pemerintah melalui Kementrian ESDM menetapkan dahulu Wilayah Pertambangan (WP). Mekanismenya, setelah penenetapan WP, baru ditetapkan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP)

Inilah yang nanti akan dilelang oleh pemerintah daerah. Tapi pelelangan WUP itu baru bisa dilakukan oleh

pemerintah daerah setelah status lahan diperjelas terlebih dahulu.

Taswin mengakui, kasus bentrok berdarah di Bima, Nusa Tenggara Barat 24 Desember 2011 dan 26 Januari 2012 lalu menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah. Karena bentrok itu dipicu terbitnya IUP oleh Pemerintah Daerah Bima untuk PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) yang belakangan ditentang masyarakat.

Selain itu, luas kawasan ekplorasi harus dibatasi, demikian pula kawasan pemukiman, kawasan infrastruktur penting bagi masyarakat, yang harus dikeluarkan dalam konsesi lahan ekplorasi.

Sekadar diketahui, pemerintah melalui Kementerian ESDM resmi mengeluarkan keputusan moratorium pemberian surat izin usaha pertambangan (SIUP) baru

pada 21 Desember 2012 lalu.

“Saya minta daerah berhenti dulu keluarkan IUP,” kata Menteri ESDM, Jero Wacik, ketika mengumumkan moratorium perizinan tambang batubara ini. Ke depan—karena terbukti banyak mengandung kelemahan, pemerintah akan mengajukan revisi UU soal ESDM ini ke DPR. Selama proses itu berlangsung, tidak boleh ada pemerintah daerah mengeluarkan izin baru.

“Bagi kepala daerah yang melanggar, tentu akan ada sanksi tegas yang dijatuhkan. Bahkan, kepala daerah bisa dipidana. Bagi perusahaan, kementerian akan mencabut semua izin usahanya,” tegas Jero Wacik.

Salah satu pertimbangan pemerintah mengeluarkan moratorium, karena akibat dari banyaknya izin

bermasalah, potensi penerimaan negara dari usaha pertambangan, khususnya dari iuran maksimal pengusahaan batu bara dan iuran produksi, menjadi kurang maksimal. Ratusan miliar rupiah yang harusnya masuk ke kas negara kini jadi tak jelas keberadaannya.

Pimpinan DPR, setuju langkah pemerintah mengeluarkan moratorium izin pertambangan batubara ini. Wakil Ketua DPR Anis Matta bahkan mengusulkan, SIUP yang sudah dikeluarkan pun perlu dilakukan evaluasi.

“Kita lihat (SIUP yang sudah dikeluarkan) apakah sudah melaksanaakan ketentuan yang diatur dalam perjanjian,” ujar Anis Matta.

DPR, lanjut Anis Matta, juga siap

merevisi UU soal ESDM. Karena faktanya, banyak ditemukan SIUP yang diperjualbelikan di daerah.

Terjadinya jual beli izin pertambangan di daerah ini, menurut Anis Matta, karena si pemegang izin tambang tidak ada dana investasi untuk eksplorasi tambang. Karena itu ia mendukung jika langkah pemerintah merorarium perizinan ini untuk tujuan membenah system yang selama ini berjalan.

Banyak Izin Pertambangan Palsu

Terkait soal perizinan bermasalah ini, Dirjen Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM Thamrin Sihite mengaku, telah menemukan beberapa surat-surat izin pertambangan palsu yang dikeluarkan oleh kepala daerah seperti bupati atau walikota. Banyaknya surat izin tambang palsu tersebut, menurut Thamrin, diduga karena bupati yang baru mengeluarkan izin tanpa melihat izin-izin yang dikeluarkan bupati sebelumnya.

“Tentunya hal ini menjadi masalah, perusahaan yang sudah dapat izin sebelumnya ternyata tidak masuk di sistem kami (ESDM) tetapi ada izin baru diberikan ke perusahaan lainnya,” jelas Thamrin.

Malahan, lanjut Thamrin, yang cukup mengejutkan ada ijin tambang yang dikeluarkan kepala daerah mengacu pada landasan hukum yang baru lahir setelahnya.

“Misalnya, ada izin tambang yang dikeluarkan pada 2008 namun landasannya mengacu pada PP 23 tahun 2010. Aneh, memang,” kata Thamrin.

Menurut Thamrin, sejak keluarnya UU Nomor 4 Tahun 2009, pihaknya tidak pernah lagi mengeluarkan izin baru pertambangan. Tapi berbeda bagi perusahaan yang sudah mendapatkan izin sebelum UU No.4/2009 yakni izin eksplorasi dan saat ini baru ingin meningkatkan ke eksplorasi sampai produksi, pihaknya tentu akan mengeluarkan izin. ] Firdaus Masrun

Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)menyatakan, hingga awal 2012 sedikitnya 5.000 dari 10.000 izin tambang baru yang diterbitkan pemerintah

daerah, bermasalah. Dengan alasan itu, Kementrian ESDM memastikan moratorium (penghentian sementara) penerbitan izin tambang baru masih terus diberlakukan.

Moratorium Izin Pertambangan Belum Akan Dicabut

foto

: Dok

. Kab

ar S

eras

an

DAMPAK LINGKUNGAN AKIBAT PERTAMBANGAN

Sumber: Litbang Kompas/BIM, diolah dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), pemberitaan Kompas, Walhi dan berbagai pemberitaan media.

KalimantanTimur

788

6,77

Permukiman di sekitar tambang batubara mengalami krisis air bersih karena pencemaran sungai.

Bangka Belitung

303

Lebih dari 15 hektar terumbu karang musnah akibat penggu-naan kapal isap untuk penam-bangan timah.

5,75

Kalimantan Selatan

261

Sebanyak lima per-usahaan tambang batu bara menjalani proses hukum karena melakukan pencemaran sungai dan membuka hutan untuk areal tambang.

5,29

Jawa Timur

209

Dugaan pencemaran arsenik di perairan laut selatan Banyuwangi akibat kegiatan pertambang-an emas.

14,23

Sumatera Selatan

189

Sisa limbah pertam-bangan mencemari sungai yang digunakan sebagai sumber air bersih masyarakat.

14,24

Aceh

75

Pertam-bangan pasir besi merusak terumbu karang dan menimbul-kan abrasi di pantai.

19,57

Papua

9

Aktivitas tambang emas men-cemari laut di Waigeo, Kepulauan Raja Ampat yang dikenal sebagai kawasan terkaya biodiversi-tasnya sedunia.

31,98

Nusa Tenggara Timur

56

Penggalian tambang mangan dan emas mengaki-batkan tanah longsor.

21,23

Jumlah izin tambang

Penduduk miskin (%)

Edisi 15 | Tahun II | Februari 2012 | KABAR SERASAN10 11 KABAR SERASAN | Edisi 15 | Tahun II | Februari 2012

NASIONALNASIONAL

“Pengetatan izin ini sudah kami pikirkan sejak Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba masih dalam proses pembahasan. Saat ini, data kami, ada 10 ribu izin tambang yang sudah diterbitkan oleh pemerintah daerah. Setelah kami gelar rekonsiliasi terhadap izin itu, lebih dari setengahnya adalah izin yang bermasalah,” demikian dikatakan Deputi Direktur Hubungan Komersial Dirjen Minerba Kementrian ESDM Muhammad Taswin, di Jakarta pertengahan Februari 2012 lalu.

Menurut Taswin, ribuan izin tambang bermasalah itu antara lain terkait konflik penggunaan lahan, tenaga kerja, dan masalah komitmen pengembangan berkelanjutan untuk masyarakan lokal di kawasan tambang, termasuk juga pengabaian sosialisasi kemanfaatan tambang untuk masyarakat.

Banyaknya izin tambang bermasalah ini, lanjut Taswin, tidak lepas dari terlalu mudahnya pemerintah daerah menerbitkan izin. Karena itulah, pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium perizinan tambang baru. Artinya, selama moratorium ini berlaku, tidak boleh lagi ada izin tambang baru yang dikeluarkan pemerintah daerah.

Dengan demikian, apapun bentuknya, baik IUP (Izin Usaha Pertambangan) atau KP (Kuasa Pertambangan). Moratorium perizinan ini baru akan dicabut, ketika pemerintah melalui Kementrian ESDM menetapkan dahulu Wilayah Pertambangan (WP). Mekanismenya, setelah penenetapan WP, baru ditetapkan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP)

Inilah yang nanti akan dilelang oleh pemerintah daerah. Tapi pelelangan WUP itu baru bisa dilakukan oleh

pemerintah daerah setelah status lahan diperjelas terlebih dahulu.

Taswin mengakui, kasus bentrok berdarah di Bima, Nusa Tenggara Barat 24 Desember 2011 dan 26 Januari 2012 lalu menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah. Karena bentrok itu dipicu terbitnya IUP oleh Pemerintah Daerah Bima untuk PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) yang belakangan ditentang masyarakat.

Selain itu, luas kawasan ekplorasi harus dibatasi, demikian pula kawasan pemukiman, kawasan infrastruktur penting bagi masyarakat, yang harus dikeluarkan dalam konsesi lahan ekplorasi.

Sekadar diketahui, pemerintah melalui Kementerian ESDM resmi mengeluarkan keputusan moratorium pemberian surat izin usaha pertambangan (SIUP) baru

pada 21 Desember 2012 lalu.

“Saya minta daerah berhenti dulu keluarkan IUP,” kata Menteri ESDM, Jero Wacik, ketika mengumumkan moratorium perizinan tambang batubara ini. Ke depan—karena terbukti banyak mengandung kelemahan, pemerintah akan mengajukan revisi UU soal ESDM ini ke DPR. Selama proses itu berlangsung, tidak boleh ada pemerintah daerah mengeluarkan izin baru.

“Bagi kepala daerah yang melanggar, tentu akan ada sanksi tegas yang dijatuhkan. Bahkan, kepala daerah bisa dipidana. Bagi perusahaan, kementerian akan mencabut semua izin usahanya,” tegas Jero Wacik.

Salah satu pertimbangan pemerintah mengeluarkan moratorium, karena akibat dari banyaknya izin

bermasalah, potensi penerimaan negara dari usaha pertambangan, khususnya dari iuran maksimal pengusahaan batu bara dan iuran produksi, menjadi kurang maksimal. Ratusan miliar rupiah yang harusnya masuk ke kas negara kini jadi tak jelas keberadaannya.

Pimpinan DPR, setuju langkah pemerintah mengeluarkan moratorium izin pertambangan batubara ini. Wakil Ketua DPR Anis Matta bahkan mengusulkan, SIUP yang sudah dikeluarkan pun perlu dilakukan evaluasi.

“Kita lihat (SIUP yang sudah dikeluarkan) apakah sudah melaksanaakan ketentuan yang diatur dalam perjanjian,” ujar Anis Matta.

DPR, lanjut Anis Matta, juga siap

merevisi UU soal ESDM. Karena faktanya, banyak ditemukan SIUP yang diperjualbelikan di daerah.

Terjadinya jual beli izin pertambangan di daerah ini, menurut Anis Matta, karena si pemegang izin tambang tidak ada dana investasi untuk eksplorasi tambang. Karena itu ia mendukung jika langkah pemerintah merorarium perizinan ini untuk tujuan membenah system yang selama ini berjalan.

Banyak Izin Pertambangan Palsu

Terkait soal perizinan bermasalah ini, Dirjen Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM Thamrin Sihite mengaku, telah menemukan beberapa surat-surat izin pertambangan palsu yang dikeluarkan oleh kepala daerah seperti bupati atau walikota. Banyaknya surat izin tambang palsu tersebut, menurut Thamrin, diduga karena bupati yang baru mengeluarkan izin tanpa melihat izin-izin yang dikeluarkan bupati sebelumnya.

“Tentunya hal ini menjadi masalah, perusahaan yang sudah dapat izin sebelumnya ternyata tidak masuk di sistem kami (ESDM) tetapi ada izin baru diberikan ke perusahaan lainnya,” jelas Thamrin.

Malahan, lanjut Thamrin, yang cukup mengejutkan ada ijin tambang yang dikeluarkan kepala daerah mengacu pada landasan hukum yang baru lahir setelahnya.

“Misalnya, ada izin tambang yang dikeluarkan pada 2008 namun landasannya mengacu pada PP 23 tahun 2010. Aneh, memang,” kata Thamrin.

Menurut Thamrin, sejak keluarnya UU Nomor 4 Tahun 2009, pihaknya tidak pernah lagi mengeluarkan izin baru pertambangan. Tapi berbeda bagi perusahaan yang sudah mendapatkan izin sebelum UU No.4/2009 yakni izin eksplorasi dan saat ini baru ingin meningkatkan ke eksplorasi sampai produksi, pihaknya tentu akan mengeluarkan izin. ] Firdaus Masrun

Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)menyatakan, hingga awal 2012 sedikitnya 5.000 dari 10.000 izin tambang baru yang diterbitkan pemerintah

daerah, bermasalah. Dengan alasan itu, Kementrian ESDM memastikan moratorium (penghentian sementara) penerbitan izin tambang baru masih terus diberlakukan.

Moratorium Izin Pertambangan Belum Akan Dicabut

foto

: Dok

. Kab

ar S

eras

an

DAMPAK LINGKUNGAN AKIBAT PERTAMBANGAN

Sumber: Litbang Kompas/BIM, diolah dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), pemberitaan Kompas, Walhi dan berbagai pemberitaan media.

KalimantanTimur

788

6,77

Permukiman di sekitar tambang batubara mengalami krisis air bersih karena pencemaran sungai.

Bangka Belitung

303

Lebih dari 15 hektar terumbu karang musnah akibat penggu-naan kapal isap untuk penam-bangan timah.

5,75

Kalimantan Selatan

261

Sebanyak lima per-usahaan tambang batu bara menjalani proses hukum karena melakukan pencemaran sungai dan membuka hutan untuk areal tambang.

5,29

Jawa Timur

209

Dugaan pencemaran arsenik di perairan laut selatan Banyuwangi akibat kegiatan pertambang-an emas.

14,23

Sumatera Selatan

189

Sisa limbah pertam-bangan mencemari sungai yang digunakan sebagai sumber air bersih masyarakat.

14,24

Aceh

75

Pertam-bangan pasir besi merusak terumbu karang dan menimbul-kan abrasi di pantai.

19,57

Papua

9

Aktivitas tambang emas men-cemari laut di Waigeo, Kepulauan Raja Ampat yang dikenal sebagai kawasan terkaya biodiversi-tasnya sedunia.

31,98

Nusa Tenggara Timur

56

Penggalian tambang mangan dan emas mengaki-batkan tanah longsor.

21,23

Jumlah izin tambang

Penduduk miskin (%)

Edisi 15 | Tahun II | Februari 2012 | KABAR SERASAN12 13 KABAR SERASAN | Edisi 15 | Tahun II | Februari 2012

SKPDSKPD

Rasa sedih Feriansyah, salah satu warga Desa Lubuk Ampelas, yang rumahnya mengalami musibah

kebakaran, sedikit terobati manakala mendapat bantuan dari warga desa setempat yang selamat dari si jago merah. Langkah yang dilakukan warga desa tersebut taklain sebagai upaya rasa solidaritas dan sosial yang tinggi kepada sesamanya, khususnya yang sedang mengalami musibah. Secara bersama-sama mereka bahu membahu membantu keluarga Feriansyah.

Tak hanya masyarakat desa yang membantu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim, melalui Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim, Selasa (7/2/12), juga menyalurkan bantuan untuk korban kebakaran di Desa Lubuk Amplas. Bantuan berupa paket sembako dan peralatan masak diserahkan langsung oleh Bupati Muara Enim, Ir. Muzakir Sai Sohar.

Pada kesempatan itu, orang nomor

satu di Kabupaten Muara Enim menyampaikan rasa empatinya kepada korban. “Kami, atas nama Pemkab Muara Enim turut prihatin atas musibah yang terjadi dan kepada para korban agar bisa bersabar dan tetap tawakal," kata Muzakir.

Bupati Muara Enim berharap semoga bantuan yang diberikan bermanfaat bagi para korban kebakaran. Selain itu bupati juga memberikan apresiasi yang besar terhadap warga Desa Lubuk Ampelas yang telah ikut serta berpartisipasi memberikan bantuan kepada korban. Sehingga korban tidak larut dalam kesusahan mendalam.

"Sikap warga Desa Lubuk Ampelas

ini patut dicontoh oleh daerah lain, karena memiliki rasa solidaritas, kebersamaaan, dan rasa sosial yang tinggi," katanya bangga.

Kebakaran yang terjadi pada Kamis (1/2/12) mengakibatkan rumah milik Feriansyah rata dengan tanah. Penyebab kebakaran diduga akibat kayu bakar di dapur yang masih menyala. Pada saat kejadian, penghuni sedang tidak berada di rumah sehingga api sulit dipadamkan.

Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun seluruh isi rumah habis terbakar dan kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. ] Wulan

Namanya musibah selalu datang tanpa permisi. Tinggal bagaimana cara orang yang mengalami musibah menyikapinya. Yang jelas dalam setiap musibah selalu ada hikmahnya. Musibah kebakaran yang terjadi di Desa Lubuk Ampelas, Kecamatan Kota Muara Enim bisa dijadikan contoh.

Bupati Serahkan Bantuan pada Korban Kebakaran

Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui Dinas Peternakan, Pertanian dan Kehutanan membangun

satu unit Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Unggas. Hal ini dilakukan untuk menyikapi keraguan masyarakat soal kehalalan dan kehigienisan daging hewan yang beredar di pasaran.

“Tujuan dibangun RPH unggas ini adalah agar untuk menciptakan pemotongan hewan unggas yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH). Pembangunan RPH ini kita adopsi dari Jawa Timur. Selama beberapa

bulan kita melakukan studi ke RPH Unggas yang ada di Jawa Timur,” ujar Kepala Dinas Perternakan Kabupaten Muara Enim, Ir Teguh Sumitro, Selasa (31/1/12)

RPH Unggas yang berlokasi di Pasar Bantingan Tanjung Enim, saat ini telah dioperasikan dengan kapasitas pemula 540 ekor ayam per hari. Kapasitas RPH ini akan ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan daging ayam di Kabupaten Muara Enim yang mencapai 5000 ekor per hari. Dengan rincian Kota Muara Enim 1500 ekor per hari, Kota Tanjung Enim 1700 ekor per hari. Sisanya Kota Pendopo

dan Gelumbang.

“Ke depan kita harapkan seluruh pedagang daging ayam di pasar melakukan pemotongan di RPH ini, begitu juga masyarakat yang membutuhkan ayam potong dalam jumlah besar,” jelas Teguh.

Menurut Teguh seluruh petugas pemotong unggas di RPH itu telah mendapatkan sertifikasi. Dengan demikian, ayam yang dipotong di RPH itu benar-benar terjamin kehalalannya. Saat ini pengelolaan RPH itu dipercayakan kepada UPTD Peternakan Tanjung Enim. ] Shr

Pemkab Muara Enim Bangun RPH Unggasfo

to: D

ok. H

umas

dan

Pro

toko

l Kab

ME

foto

: Dok

. Kab

ar S

eras

an

Edisi 15 | Tahun II | Februari 2012 | KABAR SERASAN12 13 KABAR SERASAN | Edisi 15 | Tahun II | Februari 2012

SKPDSKPD

Rasa sedih Feriansyah, salah satu warga Desa Lubuk Ampelas, yang rumahnya mengalami musibah

kebakaran, sedikit terobati manakala mendapat bantuan dari warga desa setempat yang selamat dari si jago merah. Langkah yang dilakukan warga desa tersebut taklain sebagai upaya rasa solidaritas dan sosial yang tinggi kepada sesamanya, khususnya yang sedang mengalami musibah. Secara bersama-sama mereka bahu membahu membantu keluarga Feriansyah.

Tak hanya masyarakat desa yang membantu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim, melalui Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim, Selasa (7/2/12), juga menyalurkan bantuan untuk korban kebakaran di Desa Lubuk Amplas. Bantuan berupa paket sembako dan peralatan masak diserahkan langsung oleh Bupati Muara Enim, Ir. Muzakir Sai Sohar.

Pada kesempatan itu, orang nomor

satu di Kabupaten Muara Enim menyampaikan rasa empatinya kepada korban. “Kami, atas nama Pemkab Muara Enim turut prihatin atas musibah yang terjadi dan kepada para korban agar bisa bersabar dan tetap tawakal," kata Muzakir.

Bupati Muara Enim berharap semoga bantuan yang diberikan bermanfaat bagi para korban kebakaran. Selain itu bupati juga memberikan apresiasi yang besar terhadap warga Desa Lubuk Ampelas yang telah ikut serta berpartisipasi memberikan bantuan kepada korban. Sehingga korban tidak larut dalam kesusahan mendalam.

"Sikap warga Desa Lubuk Ampelas

ini patut dicontoh oleh daerah lain, karena memiliki rasa solidaritas, kebersamaaan, dan rasa sosial yang tinggi," katanya bangga.

Kebakaran yang terjadi pada Kamis (1/2/12) mengakibatkan rumah milik Feriansyah rata dengan tanah. Penyebab kebakaran diduga akibat kayu bakar di dapur yang masih menyala. Pada saat kejadian, penghuni sedang tidak berada di rumah sehingga api sulit dipadamkan.

Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun seluruh isi rumah habis terbakar dan kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. ] Wulan

Namanya musibah selalu datang tanpa permisi. Tinggal bagaimana cara orang yang mengalami musibah menyikapinya. Yang jelas dalam setiap musibah selalu ada hikmahnya. Musibah kebakaran yang terjadi di Desa Lubuk Ampelas, Kecamatan Kota Muara Enim bisa dijadikan contoh.

Bupati Serahkan Bantuan pada Korban Kebakaran

Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui Dinas Peternakan, Pertanian dan Kehutanan membangun

satu unit Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Unggas. Hal ini dilakukan untuk menyikapi keraguan masyarakat soal kehalalan dan kehigienisan daging hewan yang beredar di pasaran.

“Tujuan dibangun RPH unggas ini adalah agar untuk menciptakan pemotongan hewan unggas yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH). Pembangunan RPH ini kita adopsi dari Jawa Timur. Selama beberapa

bulan kita melakukan studi ke RPH Unggas yang ada di Jawa Timur,” ujar Kepala Dinas Perternakan Kabupaten Muara Enim, Ir Teguh Sumitro, Selasa (31/1/12)

RPH Unggas yang berlokasi di Pasar Bantingan Tanjung Enim, saat ini telah dioperasikan dengan kapasitas pemula 540 ekor ayam per hari. Kapasitas RPH ini akan ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan daging ayam di Kabupaten Muara Enim yang mencapai 5000 ekor per hari. Dengan rincian Kota Muara Enim 1500 ekor per hari, Kota Tanjung Enim 1700 ekor per hari. Sisanya Kota Pendopo

dan Gelumbang.

“Ke depan kita harapkan seluruh pedagang daging ayam di pasar melakukan pemotongan di RPH ini, begitu juga masyarakat yang membutuhkan ayam potong dalam jumlah besar,” jelas Teguh.

Menurut Teguh seluruh petugas pemotong unggas di RPH itu telah mendapatkan sertifikasi. Dengan demikian, ayam yang dipotong di RPH itu benar-benar terjamin kehalalannya. Saat ini pengelolaan RPH itu dipercayakan kepada UPTD Peternakan Tanjung Enim. ] Shr

Pemkab Muara Enim Bangun RPH Unggasfo

to: D

ok. H

umas

dan

Pro

toko

l Kab

ME

foto

: Dok

. Kab

ar S

eras

an

Edisi 15 | Tahun II | Februari 2012 | KABAR SERASAN14 15 KABAR SERASAN | Edisi 15 | Tahun II | Februari 2012

SKPDSKPD

Kepala Desa terpilih Adi Marison menggantikan Mare’i sebagai Pjs Kepala Desa Menanti, Jonoto

terpilih kembali sebagai Kepala Ddesa Mekar Jaya, dan Napis juga terpilih kembali memimpis Desa Danau Tampang. Dalam pelantikan tersebut kepala desa terpilih juga menandatangani naskah pelantikan dan serah terima jabatan yang disaksikan langsung oleh Bupati Muara Enim, Dandim 0404, dan masyarakat Desa Menanti.

Bupati Muara Enim mengucapkan selamat atas dilantiknya Kades terpilih. Beliau juga mengungkapkan rasa bangganya dalam pelaksanaan di lapangan secara umum pemilihan Kepala Desa berjalan dengan lancar dan sukses. Hal ini menunjukkan bukti bahwa masyarakat desa secara umum telah memahami benar arti demokrasi, di mana masyarakat telah menggunakan hak suara

dan menerima hasil penghitungan suara secara lapang dada dan pelaksanaannya telah dilakukan sesuai aturan yang berlaku, sehingga yang kalah pun tidak merasa dirugikan.

“Kita, secara bersama-sama menyaksikan prosesi pelantikan ini, berarti secara resmi ketiga Kepala Desa tersebut dapat menjalankan roda organisasi dengan lebih baik, lancar, dan sukses guna mengemban amanah dari partisipan dan seluruh masyarakat,” ujar Muzakir.

Bupati Muara Enim menegaskan agar Kades dan perangkat desanya bisa menjaga keharmonisan, sehingga tidak ada lagi gesekan antar perangkat dan masyarakat di desa yang ada di Kabupaten Muara Enim. Ketika sebelumnya ada perbedaan demokrasi saat Pilkades kiranya bukan waktunya untuk terus memperdebatkan atau saling olok, dan tentu saja diharapakan dapat bekerjasama dan berkoordinasi

dengan kecamatan dan Pemerintah Kabupaten.

“Saya harapkan Kades dan Sekdes, bersama BPMPD harus bersatu sebagai wujud harmonisasi untuk mendukung program pemerintah sehingga bisa mewujudkan pembangunan desa yang lebih maju lagi, serta dapat mewujudkan pembangunan yang dapat dirasakan oleh masyarakat,” Muzakir menekankan.

Bupati kembali mengingatkan, untuk mendapatkan alokasi dana desa (ADD), setiap desa wajib membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDESA). Karena, apabila desa tidak membuat RPJMD dan RKPDESA tersebut, maka ADD tidak dapat dicairkan.

Diakhir acara Bupati menyerahkan bantuan secara simbolis berupa alat kesenian terbangan, alat olahraga bola voly dan bola kaki, kaset lagu-lagu daerah Muara Enim dari Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata, serta alat kesehatan dari Dinas Kesehatan.

Setelah kegiatan pelantikan Kepala Desa, Bupati Muara Enim beserta rombongan menuju lokasi peresmian jembatan PNPM-MP dan menghadiri acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Desa Karang Sari. ] Wulan

Bupati Muara Enim, Ir. Muzakir Sai Sohar, melantik tiga Kades terpilih yaitu Desa Menanti, Desa Mekar Jaya,

Kecamatan Lubai, dan Desa Danau Tampang, Kecamatan Sungai Rotan di pusatkan di Desa Menanti, Kamis (26/01).

Bupati Lantik Tiga Kepala Desa Terpilih

Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) adalah salah satu Lembaga Pendidikan Tinggi Kedinasan dalam lingkungan

Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, yang bertujuan mempersiapkan kader pemerintah, baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. IPDN selama ini difungsikan khusus mempersiapkan praja sebagai calon Pamong Praja Muda yang cerdas intelektual, operasional, dan cerdas emosional, serta kelak mampu menjadi sosok pamong praja yang negarawan, profesional, dan demokratis.

Sementara itu, Bupati Muara Enim, Ir. H. Muzakir Sai Sohar, sesaat setelah menerima penghargaan yang diserahkan Rektor IPDN I Nyoman Sumaryadi di Lapangan Parade IPDN menyampaikan terima kasih kepada rektor dan seluruh Civitas Akademika IPDN. “Merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan bagi saya, dapat menjadi pembina apel, sekaligus dapat memberikan sedikit pencerahan kepada para Praja,” katanya.

Pemerintah Daerah sebagai badan publik, lanjut Bupati, pada dasarnya merupakan totalitas sistem. Di dalamnya terdapat berbagai komponen, yang keberadaannya saling terkait, saling bergantung dan saling melengkapi antara yang satu dengan lainya. Beberapa komponen pokok yang sangat mempengaruhi berjalanya fungsi pemerintahan adalah tersedianya sumber daya aparatur yang kompeten, sarana dan prasarana yang memadai, pembiayaan yang cukup, dan regulasi yang jelas sebagai panduan dari cara kerja sistem.

Sebelum diberikan penghargaan oleh Civitas Akademika IPDN, Bupati Muara Enim menyampaikan beberapa hal mengenai kondisi nyata di daerah dan berharap dapat jadi bahan renungan bagi para Praja IPDN, guna mempersiapkan diri lebih matang lagi sejak berada dalam lembaga pendidikan ini.

“Saya sebagai salah satu unsur dari Pemerintah Daerah, sekaligus sebagai calon pengguna dari alumni

IPDN ingin menyampaikan, pertama, tidak ada kondisi ideal di tempat penugasan yang akan datang. Oleh karena itu, kemampuan untuk dapat menyesuaikan diri, dengan tanpa kehilangan jatidiri sebagai kader Pamong Praja, menjadi bekal kembali ke daerah. Lembaga pendidikan bukan mencetak kader, tetapi

membekali kader,” tuturnya.

Acara diakhiri pemberian bantuan satu unit kendaraan open cup yang diperuntukan operasional dan patroli IPDN. Bantuan tersebut diserahkan orang nomor satu di Bumi Serasan Sekundang ini, kepada rektor IPDN. ] Wulan

Bupati Muara Enim Terima Lencana Alumni Kehormatan IPDNBupati Muara Enim, Ir. H. Muzakir Sai Sohar, diangkat sebagai anggota Alumni Kehormatan Pendidikan Tinggi Kepamogprajaan, oleh Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), yang dilaksanakan di Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, sabtu (18/2).

foto

: Dok

. Hum

as d

an P

roto

kol K

ab M

E

foto

: Dok

. Hum

as d

an P

roto

kol K

ab M

E

Edisi 15 | Tahun II | Februari 2012 | KABAR SERASAN14 15 KABAR SERASAN | Edisi 15 | Tahun II | Februari 2012

SKPDSKPD

Kepala Desa terpilih Adi Marison menggantikan Mare’i sebagai Pjs Kepala Desa Menanti, Jonoto

terpilih kembali sebagai Kepala Ddesa Mekar Jaya, dan Napis juga terpilih kembali memimpis Desa Danau Tampang. Dalam pelantikan tersebut kepala desa terpilih juga menandatangani naskah pelantikan dan serah terima jabatan yang disaksikan langsung oleh Bupati Muara Enim, Dandim 0404, dan masyarakat Desa Menanti.

Bupati Muara Enim mengucapkan selamat atas dilantiknya Kades terpilih. Beliau juga mengungkapkan rasa bangganya dalam pelaksanaan di lapangan secara umum pemilihan Kepala Desa berjalan dengan lancar dan sukses. Hal ini menunjukkan bukti bahwa masyarakat desa secara umum telah memahami benar arti demokrasi, di mana masyarakat telah menggunakan hak suara

dan menerima hasil penghitungan suara secara lapang dada dan pelaksanaannya telah dilakukan sesuai aturan yang berlaku, sehingga yang kalah pun tidak merasa dirugikan.

“Kita, secara bersama-sama menyaksikan prosesi pelantikan ini, berarti secara resmi ketiga Kepala Desa tersebut dapat menjalankan roda organisasi dengan lebih baik, lancar, dan sukses guna mengemban amanah dari partisipan dan seluruh masyarakat,” ujar Muzakir.

Bupati Muara Enim menegaskan agar Kades dan perangkat desanya bisa menjaga keharmonisan, sehingga tidak ada lagi gesekan antar perangkat dan masyarakat di desa yang ada di Kabupaten Muara Enim. Ketika sebelumnya ada perbedaan demokrasi saat Pilkades kiranya bukan waktunya untuk terus memperdebatkan atau saling olok, dan tentu saja diharapakan dapat bekerjasama dan berkoordinasi

dengan kecamatan dan Pemerintah Kabupaten.

“Saya harapkan Kades dan Sekdes, bersama BPMPD harus bersatu sebagai wujud harmonisasi untuk mendukung program pemerintah sehingga bisa mewujudkan pembangunan desa yang lebih maju lagi, serta dapat mewujudkan pembangunan yang dapat dirasakan oleh masyarakat,” Muzakir menekankan.

Bupati kembali mengingatkan, untuk mendapatkan alokasi dana desa (ADD), setiap desa wajib membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDESA). Karena, apabila desa tidak membuat RPJMD dan RKPDESA tersebut, maka ADD tidak dapat dicairkan.

Diakhir acara Bupati menyerahkan bantuan secara simbolis berupa alat kesenian terbangan, alat olahraga bola voly dan bola kaki, kaset lagu-lagu daerah Muara Enim dari Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata, serta alat kesehatan dari Dinas Kesehatan.

Setelah kegiatan pelantikan Kepala Desa, Bupati Muara Enim beserta rombongan menuju lokasi peresmian jembatan PNPM-MP dan menghadiri acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Desa Karang Sari. ] Wulan

Bupati Muara Enim, Ir. Muzakir Sai Sohar, melantik tiga Kades terpilih yaitu Desa Menanti, Desa Mekar Jaya,

Kecamatan Lubai, dan Desa Danau Tampang, Kecamatan Sungai Rotan di pusatkan di Desa Menanti, Kamis (26/01).

Bupati Lantik Tiga Kepala Desa Terpilih

Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) adalah salah satu Lembaga Pendidikan Tinggi Kedinasan dalam lingkungan

Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, yang bertujuan mempersiapkan kader pemerintah, baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. IPDN selama ini difungsikan khusus mempersiapkan praja sebagai calon Pamong Praja Muda yang cerdas intelektual, operasional, dan cerdas emosional, serta kelak mampu menjadi sosok pamong praja yang negarawan, profesional, dan demokratis.

Sementara itu, Bupati Muara Enim, Ir. H. Muzakir Sai Sohar, sesaat setelah menerima penghargaan yang diserahkan Rektor IPDN I Nyoman Sumaryadi di Lapangan Parade IPDN menyampaikan terima kasih kepada rektor dan seluruh Civitas Akademika IPDN. “Merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan bagi saya, dapat menjadi pembina apel, sekaligus dapat memberikan sedikit pencerahan kepada para Praja,” katanya.

Pemerintah Daerah sebagai badan publik, lanjut Bupati, pada dasarnya merupakan totalitas sistem. Di dalamnya terdapat berbagai komponen, yang keberadaannya saling terkait, saling bergantung dan saling melengkapi antara yang satu dengan lainya. Beberapa komponen pokok yang sangat mempengaruhi berjalanya fungsi pemerintahan adalah tersedianya sumber daya aparatur yang kompeten, sarana dan prasarana yang memadai, pembiayaan yang cukup, dan regulasi yang jelas sebagai panduan dari cara kerja sistem.

Sebelum diberikan penghargaan oleh Civitas Akademika IPDN, Bupati Muara Enim menyampaikan beberapa hal mengenai kondisi nyata di daerah dan berharap dapat jadi bahan renungan bagi para Praja IPDN, guna mempersiapkan diri lebih matang lagi sejak berada dalam lembaga pendidikan ini.

“Saya sebagai salah satu unsur dari Pemerintah Daerah, sekaligus sebagai calon pengguna dari alumni

IPDN ingin menyampaikan, pertama, tidak ada kondisi ideal di tempat penugasan yang akan datang. Oleh karena itu, kemampuan untuk dapat menyesuaikan diri, dengan tanpa kehilangan jatidiri sebagai kader Pamong Praja, menjadi bekal kembali ke daerah. Lembaga pendidikan bukan mencetak kader, tetapi

membekali kader,” tuturnya.

Acara diakhiri pemberian bantuan satu unit kendaraan open cup yang diperuntukan operasional dan patroli IPDN. Bantuan tersebut diserahkan orang nomor satu di Bumi Serasan Sekundang ini, kepada rektor IPDN. ] Wulan

Bupati Muara Enim Terima Lencana Alumni Kehormatan IPDNBupati Muara Enim, Ir. H. Muzakir Sai Sohar, diangkat sebagai anggota Alumni Kehormatan Pendidikan Tinggi Kepamogprajaan, oleh Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), yang dilaksanakan di Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, sabtu (18/2).

foto

: Dok

. Hum

as d

an P

roto

kol K

ab M

E

foto

: Dok

. Hum

as d

an P

roto

kol K

ab M

E

Edisi 15 | Tahun II | Februari 2012 | KABAR SERASAN16 17 KABAR SERASAN | Edisi 15 | Tahun II | Februari 2012

EKBISEKBIS

Untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas program Corporate Social Responsibility (CSR), PT

Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA) telah mengambil langkah-langkah strategis. Untuk meningkatkan mekanisme dan menjalankan fungsi CSR, PTBA melibatkan Pemerintah Daerah dan pihak yang berkompeten lainnya untuk merencanakan dan melaksanakan program CSR-nya.

BUMN Tambang ini mengundang masyarakat setempat untuk bergabung dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan program yang secara langsung mempengaruhi pemberdayaan

kehidupan sosial-ekonomi mining community tersebut.

Terkait dengan CSR tersebut, Direktur Utama PTBA, Milawarma mengatakan, bagi PTBA, CSR bukan lagi hanya sekadar tanggung jawab sosial, tetapi sudah merupakan program yang melekat yang diharapkan terus bersinergi baik dengan masyarakat maupun dengan lingkungan.

CSR yang disalurkan PTBA sejak tahun 2009 sudah mulai terarah dengan fokus pada bidang antara lain industri, lingkungan, dan pendidikan.

Menurut Mila, hal ini sebenarnya

bisa dimanfaatkan balik oleh PTBA sendiri. Dia mencontohkan pada bidang yang berbasis industri. Banyak bahan baku yang dibutuhkan oleh PTBA, baik bahan baku untuk di lapangan, di kantor maupun di perumahan. Belum lagi untuk kontraktor dan sub kontraktornya.

Saat ini PTBA memilki karyawan 3.000 orang, pegawai kontraktor PTBA sekitar 4.000 orang, dan sub kontraktor yang jumlahnya ribuan orang. Belum lagi masyarakat yang tidak terlibat langsung tapi berhubungan. Nah, kata Mila, orang sebanyak itu tentu banyak pula kebutuhannya.

Lebih lanjut Mila menyampaikan, dengan berbagai kebutuhan yang bisa disediakan oleh masyarakat Muara Enim dan Tanjung Enim, PTBA paling tidak mendapat service dan harga menjadi relatih lebih murah. Dan yang penting roda perekonomian masyarakat berputar. Hal ini akan berdampak pada kenaikan taraf perekonomian mereka.

Selain itu Mila juga menyampaikan saat ini omzet PTBA mencapai Rp 10 triliun, dengan laba sekitar Rp 3 triliun. Nah, kalau sekitar Rp 1 triliun dispending di tempat (di lingkungan produksi PTBA), bisa dibayangkan dampaknya. “Bisa dibayangkan, jika setiap tahun ada industri yang beromzet Rp 1 triliun di Muara Enim dan Tanjung Enim. Dengan perputaran uang sebesar itu, ekonomi masyarakat akan tumbuh,” ujarnya.

Menurut Mila, PTBA sebetulnya sudah mulai untuk merubah paradigma CSR untuk ke depan. Awalnya CSR hanya merupakan sebuah kewajiban bagi perusahaannya, malah kadang dianggap sebagai beban. Namun bagi PTBA CSR ini tidak hanya sebagai kewajiban semata tapi sudah melekat sebagai suatu program. Tak tanggung-tanggung, dana yang

dikeluarkan PTBA untuk program CSR ini ratusan miliar per tahun.

Supaya terjadi multiplier effect yang berganda terus, tidak terjadi lagi seperti sebelumnya. Jika diluncurkan program kemudian tenggelam, diluncurkan lagi tenggelam lagi. Program CSR PTBA ke depan harus lebih bersinergi. Artinya program CSR yang diluncurkan harus ada benefit atau umpan balik untuk perusahaan berupa produk barang atau jasa secara berkesinambungan. Dan hal ini tidak bisa dilakukan sambil lalu, tanpa program dan pemetaan yang jelas. Misalnya PTBA memerlukan bengkel, PTBA memberikan dana tersebut tentu di zona yang karakter masyarakatnya memang di dunia perbengkelan. Begitu juga untuk pertanian, tentu dana diberikan kepada zona yang memang karakternya memang petani.

“Untuk itu memang harus dipetakan terlebih dahulu. Setelah itu baru kemudian kita berikan bantuan, misalnya untuk daerah yang cocok untuk tanaman pangan. Perusahaan akan menyiapkan lahan, bibit, pupuk, dan nantinya produk tanaman pangan yang dihasilkan tersebut akan akan dibeli PTBA untuk keperluan karyawan PTBA yang

jumlahnya ribuan. Jadi, dari hulu hilir PTBA akan membantu,” papar Mila.

Mila mengambil contoh mudah soal pupuk Bokas yang harus dibeli dari Lampung, harganya mencapai Rp 750 per kilogram. Tetapi kalau dibina di lokasi kemudian dideliver ke gudang PTBA, harganya hanya Rp 450 per Kg. Bedanya Rp 300, sehingga bisa hemat 40 persen. Dan secara kwalitas, namanya pupuk kandang, tentu tidak ada perbedaaan yang signifikan. Dari sisi ini, selain lebih hemat juga bisa memberdayakan masyarakat di sekitar lokasi produksi perusahaan.

Lima tahun yang lalu dana bergulir PTBA tidak sampai Rp 20 miliar. Saat ini sudah mencapai Rp 268 miliar. Dan hampir 70 persennya disalurkan ke ring satu (Kecamatan Lawang Kidul, Muara Enim, dan sekitarnya). Ini merupakan salah satu tolak ukur bahwa usaha kecil yang dibina PTBA semakin berkembang.

Sementara mitra binaan beberapa tahun lalu hanya sekitar 1.000 mitra. Sekarang meningkat menjadi 7.600 mitra binaan. Ini menggambarkan bahwa ekonomi masyarakat mengalami pergerakan. Tolak ukur lainnya adalah kolektibilitas. Dana yang digulirkan PTBA untuk industri kecil yang pengembaliannya sesuai jadwal mencapai 70 persen. Artinya 70 persen mitra binaan itu berhasil dan persentase tersebut masih bias ditingkatkan.

Jika program ini bisa diterapkan secara sistematis dan terukur, tentu akan dirasakan mutual antar perusahaan dan masyarakat.

Apa yang dilakukan PTBA dengan CSR-nya tentu diharapkan bisa diikuti oleh perusahaan-perusahaan lain yang mempunyai basis industri, khususnya yang ada di Muara Enim. Jika puluhan perusahaan besar yang sekarang banyak mengeruk keuntungan dari Bumi Serasan Sekundang mau melakukan program CSR seperti yang dterapkan PTBA, berarti perusahaan-perusahaan itu telah membantu Pemkab Muara Enim dalam mewujudkan visinya menjadi daerah SMAS (Sehat, Mandiri , Agamis dan Sejahtera). ] Amri

CSR Bukan Sekadar KewajibanPTBA sebetulnya sudah mulai merubah paradigma CSR untuk ke depan. Bagi PTBA, CSR ini

tidak hanya sebagai kewajiban semata tapi sudah melekat sebagai suatu program. Lalu program apa yang dijalankan PTBA agar CSR-nya lebih bermanfaat?

foto: Dok. Humas PTBA

foto

: Dok

. Hum

as P

TBA

Edisi 15 | Tahun II | Februari 2012 | KABAR SERASAN16 17 KABAR SERASAN | Edisi 15 | Tahun II | Februari 2012

EKBISEKBIS

Untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas program Corporate Social Responsibility (CSR), PT

Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA) telah mengambil langkah-langkah strategis. Untuk meningkatkan mekanisme dan menjalankan fungsi CSR, PTBA melibatkan Pemerintah Daerah dan pihak yang berkompeten lainnya untuk merencanakan dan melaksanakan program CSR-nya.

BUMN Tambang ini mengundang masyarakat setempat untuk bergabung dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan program yang secara langsung mempengaruhi pemberdayaan

kehidupan sosial-ekonomi mining community tersebut.

Terkait dengan CSR tersebut, Direktur Utama PTBA, Milawarma mengatakan, bagi PTBA, CSR bukan lagi hanya sekadar tanggung jawab sosial, tetapi sudah merupakan program yang melekat yang diharapkan terus bersinergi baik dengan masyarakat maupun dengan lingkungan.

CSR yang disalurkan PTBA sejak tahun 2009 sudah mulai terarah dengan fokus pada bidang antara lain industri, lingkungan, dan pendidikan.

Menurut Mila, hal ini sebenarnya

bisa dimanfaatkan balik oleh PTBA sendiri. Dia mencontohkan pada bidang yang berbasis industri. Banyak bahan baku yang dibutuhkan oleh PTBA, baik bahan baku untuk di lapangan, di kantor maupun di perumahan. Belum lagi untuk kontraktor dan sub kontraktornya.

Saat ini PTBA memilki karyawan 3.000 orang, pegawai kontraktor PTBA sekitar 4.000 orang, dan sub kontraktor yang jumlahnya ribuan orang. Belum lagi masyarakat yang tidak terlibat langsung tapi berhubungan. Nah, kata Mila, orang sebanyak itu tentu banyak pula kebutuhannya.

Lebih lanjut Mila menyampaikan, dengan berbagai kebutuhan yang bisa disediakan oleh masyarakat Muara Enim dan Tanjung Enim, PTBA paling tidak mendapat service dan harga menjadi relatih lebih murah. Dan yang penting roda perekonomian masyarakat berputar. Hal ini akan berdampak pada kenaikan taraf perekonomian mereka.

Selain itu Mila juga menyampaikan saat ini omzet PTBA mencapai Rp 10 triliun, dengan laba sekitar Rp 3 triliun. Nah, kalau sekitar Rp 1 triliun dispending di tempat (di lingkungan produksi PTBA), bisa dibayangkan dampaknya. “Bisa dibayangkan, jika setiap tahun ada industri yang beromzet Rp 1 triliun di Muara Enim dan Tanjung Enim. Dengan perputaran uang sebesar itu, ekonomi masyarakat akan tumbuh,” ujarnya.

Menurut Mila, PTBA sebetulnya sudah mulai untuk merubah paradigma CSR untuk ke depan. Awalnya CSR hanya merupakan sebuah kewajiban bagi perusahaannya, malah kadang dianggap sebagai beban. Namun bagi PTBA CSR ini tidak hanya sebagai kewajiban semata tapi sudah melekat sebagai suatu program. Tak tanggung-tanggung, dana yang

dikeluarkan PTBA untuk program CSR ini ratusan miliar per tahun.

Supaya terjadi multiplier effect yang berganda terus, tidak terjadi lagi seperti sebelumnya. Jika diluncurkan program kemudian tenggelam, diluncurkan lagi tenggelam lagi. Program CSR PTBA ke depan harus lebih bersinergi. Artinya program CSR yang diluncurkan harus ada benefit atau umpan balik untuk perusahaan berupa produk barang atau jasa secara berkesinambungan. Dan hal ini tidak bisa dilakukan sambil lalu, tanpa program dan pemetaan yang jelas. Misalnya PTBA memerlukan bengkel, PTBA memberikan dana tersebut tentu di zona yang karakter masyarakatnya memang di dunia perbengkelan. Begitu juga untuk pertanian, tentu dana diberikan kepada zona yang memang karakternya memang petani.

“Untuk itu memang harus dipetakan terlebih dahulu. Setelah itu baru kemudian kita berikan bantuan, misalnya untuk daerah yang cocok untuk tanaman pangan. Perusahaan akan menyiapkan lahan, bibit, pupuk, dan nantinya produk tanaman pangan yang dihasilkan tersebut akan akan dibeli PTBA untuk keperluan karyawan PTBA yang

jumlahnya ribuan. Jadi, dari hulu hilir PTBA akan membantu,” papar Mila.

Mila mengambil contoh mudah soal pupuk Bokas yang harus dibeli dari Lampung, harganya mencapai Rp 750 per kilogram. Tetapi kalau dibina di lokasi kemudian dideliver ke gudang PTBA, harganya hanya Rp 450 per Kg. Bedanya Rp 300, sehingga bisa hemat 40 persen. Dan secara kwalitas, namanya pupuk kandang, tentu tidak ada perbedaaan yang signifikan. Dari sisi ini, selain lebih hemat juga bisa memberdayakan masyarakat di sekitar lokasi produksi perusahaan.

Lima tahun yang lalu dana bergulir PTBA tidak sampai Rp 20 miliar. Saat ini sudah mencapai Rp 268 miliar. Dan hampir 70 persennya disalurkan ke ring satu (Kecamatan Lawang Kidul, Muara Enim, dan sekitarnya). Ini merupakan salah satu tolak ukur bahwa usaha kecil yang dibina PTBA semakin berkembang.

Sementara mitra binaan beberapa tahun lalu hanya sekitar 1.000 mitra. Sekarang meningkat menjadi 7.600 mitra binaan. Ini menggambarkan bahwa ekonomi masyarakat mengalami pergerakan. Tolak ukur lainnya adalah kolektibilitas. Dana yang digulirkan PTBA untuk industri kecil yang pengembaliannya sesuai jadwal mencapai 70 persen. Artinya 70 persen mitra binaan itu berhasil dan persentase tersebut masih bias ditingkatkan.

Jika program ini bisa diterapkan secara sistematis dan terukur, tentu akan dirasakan mutual antar perusahaan dan masyarakat.

Apa yang dilakukan PTBA dengan CSR-nya tentu diharapkan bisa diikuti oleh perusahaan-perusahaan lain yang mempunyai basis industri, khususnya yang ada di Muara Enim. Jika puluhan perusahaan besar yang sekarang banyak mengeruk keuntungan dari Bumi Serasan Sekundang mau melakukan program CSR seperti yang dterapkan PTBA, berarti perusahaan-perusahaan itu telah membantu Pemkab Muara Enim dalam mewujudkan visinya menjadi daerah SMAS (Sehat, Mandiri , Agamis dan Sejahtera). ] Amri

CSR Bukan Sekadar KewajibanPTBA sebetulnya sudah mulai merubah paradigma CSR untuk ke depan. Bagi PTBA, CSR ini

tidak hanya sebagai kewajiban semata tapi sudah melekat sebagai suatu program. Lalu program apa yang dijalankan PTBA agar CSR-nya lebih bermanfaat?

foto: Dok. Humas PTBA

foto

: Dok

. Hum

as P

TBA

19 KABAR SERASAN | Edisi 15 | Tahun II | Februari 2012

RESEP NUSANTARA

Bahan:350 daging sandung lemur (kalau suka bisa pakai • tetelan yang ada lemak-nya), di rebus, pisahkan kaldu dan air, potong2 daging. 250 kaldu daging• 200 gram cabe ijo• 2 lembar daun salam• 1 cm lengkuas (memarkan)• 3 bawang putih (iris halus)• 7 buah bawang merah / bombay• setengah batang serei, (memarkan)• 2 sdt temu kunci (iris halus)• 5 sm kecap manis• 5 buah tomat (belah 4)• 2 sdt kencur (iris halus)• 3 sdm minyak• garam dan gula pasir menurut selera.•

Cara Membuat:Tumis smua bawang2an sampe kuning masukkan cabe ijo daun salam, • lengkuas, temu kunci, kencur, serei. Setelah harum masukkan daging, • Masukkan air kaldu, garam, gula, kecap. didihkan dengan api kecil sampe • bumbu meresap.

Bosen dengan makanan yang itu itu saja? Mungkin menu kali ini dapat mengobati kejenuhan anda dan mampu memberikan warna baru dalam jamuan makan malam anda. Selamat menikmati!

DAGING SANDUNG LAMUR CABE HIJAU

AYAM SUWIR MANIS PEDAS

Cara Membuat:Ayam dipotong menjadi 8-10 bagian, lalu dilumuri garam, merica dan jeruk nipis selama • kurang lebih setengah jam.Haluskan bumbu-bumbu (jahe, kunyit, bawang merah, bawang putih, tomat).• Kemudian goreng ayam hingga kuning kecoklatan lalu cabik atau suwir ayam dengan garpu • atau pisau.Iris cabe dan bawang bombay lalu tumis hingga harum.• Masukkan bumbu yang telah dihaluskan, tumis hingga matang.• Tambahkan merica bubuk, saus tomat dan saus tiram, aduk rata.• Masukkan suwiran ayam, aduk hingga ayam tercampur rata dengan bumbu lalu tambahkan • kecap, aduk rata.Angkat dan siap dihidangkan dengan nasi panas.•

Bahan dan Bumbu:1 ekor ayam• 1 sdt merica bubuk• garam secukupnya• jeruk nipis (bila ada)• 3 siung bawang merah• 3 siung bawang putih• 1 siung bawang bombay• 2 buah cabe merah • 1 ruas jahe• 1 ruas kunyit• Tomat secukupnya• Saus tomat• Saus tiram (bila ada)• Kecap• Kacang polong bila suka•

Bagi pencinta makanan pedas dan tak suka ribet, mungkin makanan satu ini

dapat membantu memanjakan lidah anda. Selain mudah, makanan ini juga tergolong

makanan yang disukai oleh anak-anak. Selamat Mencoba!

SERBA SERBI

Edisi 15 | Tahun II | Februari 2012 | KABAR SERASAN18

Batalyon Kavaleri 5/Serbu melaksanakan acara syukuran dalam rangka memperingati HUT ke-62

Kavaleri TNI AD dan Yonkav 5/Serbu pada tanggal 14 Februari 2012 bertempat di markas Batalyon Kavaleri 5/Serbu. Dalam acara ini dihadiri oleh para tamu undangan yang terdiri dari Purnawirawan TNI AD, Perwira senior Kavaleri di lingkup Kodam II/Sriwijaya, Muspida Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih serta Muspika Gelumbang, Tomas, Toga dan tamu undangan lainnya.

Komandan Batalyon Kavaleri 5/Serbu Letkol Kav Sugi Mulyanto dalam sambutannya menyampaikan tentang visi dan misi satuan kavaleri TNI AD, reorganisasi satuan kavaleri, rencana pembentukan satuan baru, pengadaan ranpur baru dan rematerial alutsista serta rencana retrofit tank yang ada di jajaran Yonkav 5/Serbu.

Selain itu, Danyonkav 5/Serbu menjelaskan tentang rencana pembelian 100 Ranpur MBT (Main Battle Tank) Leopard 2A6 buatan Jerman yang digunakan oleh

Angkatan Darat Kerajaan Belanda.

Sementara Kababinminvetcaddam II/SWJ Kolonel Kav Marsudi Sarwono selaku Perwira Senior Kavaleri di jajaran Kodam II/Sriwijaya, dalam sambutannya mengingatkan tentang semangat juang dan kebanggaan satuan Kavaleri yang membuat satuan Kavaleri berbeda dengan satuan lainnya yaitu baret hitam dan Alutsista Kavaleri yang berupa kendaraan tempur.

Bupati Muara Enim Ir Muzakir Sai Sohar usai menyampaikan kata sambutan menyerahkan secara simbolis 1 unit mobil Nissan Terano yang diperuntukkan guna mobilitas pejabat Danyonkav 5/Serbu serta 1 unit mobil Grand Max untuk menunjang kegiatan Ibu Persit Kartika Candra Kirana Cab. XII Yonkav 5/Serbu.

Selain menyerahkan bantuan kendaraan Pemkab Muara Enim membantu renovasi garasi Ranri seluas 602 m2 serta 14 buah ban truk untuk mengganti ban truk yang telah menipis.

Dalam kesempatan yang sama juga dilaksanakan penyerahan piala

kepada pemenang pertandingan dan perlombaan pekan olah raga batalyon dalam rangka HUT ke-62 KAV AD dan Yonkav 5/Serbu. Dalam perlombaan itu, Kompi Penyerbu 52 keluar sebagai juara umum dengan perolehan jumlah medali sebanyak 5 medali emas 2 medali perak dan 4 medali perunggu, disusul oleh kompi penyerbu 53 dan kompi panser 51 di urutan ketiga.

Kegiatan ini dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng dan diserahkan kepada Praka Ucu Yusuf yang yang terpilih sebagai prajurit berprestasi di jajaran Yonkav 5/Serbu.

Dipenghujung acara ditampilkan peragaan kesenian yakni akting kabaret dari Dwipangga kabaret yang mampu menghibur seluruh hadirin. Ibu-ibu Persit Kartika Candra Kirana Cab. XII seakan tak mau ketinggalan. Mereka beraksi membawakan tarian dengan lagu “ya saman”.

Sementara Danyon dan beberapa pejabat yang hadir ikut menyumbangkan lagu. Suasana yang berlangsung akrab tersebut diakhiri dengan menyanyikan lagu “Kemesraan”. ] sumber: Website Yonkav 5/Serbu

HUT Yonkav 5/Serbu

foto

: Dok

. Hum

as d

an P

roto

kol K

ab M

E

19 KABAR SERASAN | Edisi 15 | Tahun II | Februari 2012

RESEP NUSANTARA

Bahan:350 daging sandung lemur (kalau suka bisa pakai • tetelan yang ada lemak-nya), di rebus, pisahkan kaldu dan air, potong2 daging. 250 kaldu daging• 200 gram cabe ijo• 2 lembar daun salam• 1 cm lengkuas (memarkan)• 3 bawang putih (iris halus)• 7 buah bawang merah / bombay• setengah batang serei, (memarkan)• 2 sdt temu kunci (iris halus)• 5 sm kecap manis• 5 buah tomat (belah 4)• 2 sdt kencur (iris halus)• 3 sdm minyak• garam dan gula pasir menurut selera.•

Cara Membuat:Tumis smua bawang2an sampe kuning masukkan cabe ijo daun salam, • lengkuas, temu kunci, kencur, serei. Setelah harum masukkan daging, • Masukkan air kaldu, garam, gula, kecap. didihkan dengan api kecil sampe • bumbu meresap.

Bosen dengan makanan yang itu itu saja? Mungkin menu kali ini dapat mengobati kejenuhan anda dan mampu memberikan warna baru dalam jamuan makan malam anda. Selamat menikmati!

DAGING SANDUNG LAMUR CABE HIJAU

AYAM SUWIR MANIS PEDAS

Cara Membuat:Ayam dipotong menjadi 8-10 bagian, lalu dilumuri garam, merica dan jeruk nipis selama • kurang lebih setengah jam.Haluskan bumbu-bumbu (jahe, kunyit, bawang merah, bawang putih, tomat).• Kemudian goreng ayam hingga kuning kecoklatan lalu cabik atau suwir ayam dengan garpu • atau pisau.Iris cabe dan bawang bombay lalu tumis hingga harum.• Masukkan bumbu yang telah dihaluskan, tumis hingga matang.• Tambahkan merica bubuk, saus tomat dan saus tiram, aduk rata.• Masukkan suwiran ayam, aduk hingga ayam tercampur rata dengan bumbu lalu tambahkan • kecap, aduk rata.Angkat dan siap dihidangkan dengan nasi panas.•

Bahan dan Bumbu:1 ekor ayam• 1 sdt merica bubuk• garam secukupnya• jeruk nipis (bila ada)• 3 siung bawang merah• 3 siung bawang putih• 1 siung bawang bombay• 2 buah cabe merah • 1 ruas jahe• 1 ruas kunyit• Tomat secukupnya• Saus tomat• Saus tiram (bila ada)• Kecap• Kacang polong bila suka•

Bagi pencinta makanan pedas dan tak suka ribet, mungkin makanan satu ini

dapat membantu memanjakan lidah anda. Selain mudah, makanan ini juga tergolong

makanan yang disukai oleh anak-anak. Selamat Mencoba!

SERBA SERBI

Edisi 15 | Tahun II | Februari 2012 | KABAR SERASAN18

Batalyon Kavaleri 5/Serbu melaksanakan acara syukuran dalam rangka memperingati HUT ke-62

Kavaleri TNI AD dan Yonkav 5/Serbu pada tanggal 14 Februari 2012 bertempat di markas Batalyon Kavaleri 5/Serbu. Dalam acara ini dihadiri oleh para tamu undangan yang terdiri dari Purnawirawan TNI AD, Perwira senior Kavaleri di lingkup Kodam II/Sriwijaya, Muspida Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih serta Muspika Gelumbang, Tomas, Toga dan tamu undangan lainnya.

Komandan Batalyon Kavaleri 5/Serbu Letkol Kav Sugi Mulyanto dalam sambutannya menyampaikan tentang visi dan misi satuan kavaleri TNI AD, reorganisasi satuan kavaleri, rencana pembentukan satuan baru, pengadaan ranpur baru dan rematerial alutsista serta rencana retrofit tank yang ada di jajaran Yonkav 5/Serbu.

Selain itu, Danyonkav 5/Serbu menjelaskan tentang rencana pembelian 100 Ranpur MBT (Main Battle Tank) Leopard 2A6 buatan Jerman yang digunakan oleh

Angkatan Darat Kerajaan Belanda.

Sementara Kababinminvetcaddam II/SWJ Kolonel Kav Marsudi Sarwono selaku Perwira Senior Kavaleri di jajaran Kodam II/Sriwijaya, dalam sambutannya mengingatkan tentang semangat juang dan kebanggaan satuan Kavaleri yang membuat satuan Kavaleri berbeda dengan satuan lainnya yaitu baret hitam dan Alutsista Kavaleri yang berupa kendaraan tempur.

Bupati Muara Enim Ir Muzakir Sai Sohar usai menyampaikan kata sambutan menyerahkan secara simbolis 1 unit mobil Nissan Terano yang diperuntukkan guna mobilitas pejabat Danyonkav 5/Serbu serta 1 unit mobil Grand Max untuk menunjang kegiatan Ibu Persit Kartika Candra Kirana Cab. XII Yonkav 5/Serbu.

Selain menyerahkan bantuan kendaraan Pemkab Muara Enim membantu renovasi garasi Ranri seluas 602 m2 serta 14 buah ban truk untuk mengganti ban truk yang telah menipis.

Dalam kesempatan yang sama juga dilaksanakan penyerahan piala

kepada pemenang pertandingan dan perlombaan pekan olah raga batalyon dalam rangka HUT ke-62 KAV AD dan Yonkav 5/Serbu. Dalam perlombaan itu, Kompi Penyerbu 52 keluar sebagai juara umum dengan perolehan jumlah medali sebanyak 5 medali emas 2 medali perak dan 4 medali perunggu, disusul oleh kompi penyerbu 53 dan kompi panser 51 di urutan ketiga.

Kegiatan ini dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng dan diserahkan kepada Praka Ucu Yusuf yang yang terpilih sebagai prajurit berprestasi di jajaran Yonkav 5/Serbu.

Dipenghujung acara ditampilkan peragaan kesenian yakni akting kabaret dari Dwipangga kabaret yang mampu menghibur seluruh hadirin. Ibu-ibu Persit Kartika Candra Kirana Cab. XII seakan tak mau ketinggalan. Mereka beraksi membawakan tarian dengan lagu “ya saman”.

Sementara Danyon dan beberapa pejabat yang hadir ikut menyumbangkan lagu. Suasana yang berlangsung akrab tersebut diakhiri dengan menyanyikan lagu “Kemesraan”. ] sumber: Website Yonkav 5/Serbu

HUT Yonkav 5/Serbu

foto

: Dok

. Hum

as d

an P

roto

kol K

ab M

E

LENSA SERASAN

Acara Silaturahmi bersama Bupati Muara Enim, Ir. H Muzakir Sai Sohar saat memperingati Maulid Nabi di desa Karang Sari.

Wakil Bupati Muara Enim, H. Nurul Aman,SH. foto bersama para penerima bantuan saat acara pelepasan study banding Mahasiswa Akbid.

Wakil Bupati Muara Enim, H. Nurul Aman, SH. memberikan kata sambutan peringatan Maulid Nabi dan acara pelepasan mahasiswa Akbid ME.

Bupati Muara Enim foto bersama Kepala Desa terpilih beserta para perangkat desanya.

Bupati Muara Enim menyerahkan bantuan alat tulis dan sekolah kepada para siswa Sekolah Dasar di Muara Enim.

Acara Syukuran dalam rangka memperingati HUT ke-6 KAVADYONKAV 5/Serbu

Bupati Muara Enim bersama isteri, foto Bersama Ibu-ibu Persit Kartika Candra Kirana Cab. XII saat acara syukuran HUT ke-6 Yonkav 5/Serbu.

Bupati Muara Enim, Ir Muzakir Sai Sohar berbincang bincang dengan salah seorang siswi SD penerima bantuan alat tulis dan sekolah.

foto

: Dok

. Hum

as d

an P

roto

kol K

ab M

Efo

to: D

ok. H

umas

Yon

kav

5/Se

rbu

foto

: Dok

. Hum

as d

an P

roto

kol K

ab M

Efo

to: D

ok. H

umas

dan

Pro

toko

l Kab

ME

foto

: Dok

. Hum

as d

an P

roto

kol K

ab M

Efo

to: D

ok. H

umas

Yon

kav

5/Se

rbu

foto

: Dok

. Hum

as d

an P

roto

kol K

ab M

Efo

to: D

ok. H

umas

dan

Pro

toko

l Kab

ME