Kabarserasan Edisi 36 (November 2013)

EDISI 36 - TAHUN KE III - NOPEMBER 2013

Kabar SerasanMEDIA PEMBANGUNAN MUARA ENIM

RPJM Muara Enim 2013-2018 Fokus Peningkatan Pelayanan Dasar

Penerbit:YPM MUARA ENIM BANGKIT

Pelindung:Ir. Muzakir Sai Sohar

PU/PP/Penanggung Jawab:Firdaus Masrun

Pemimpin Redaksi:Khairul Amri

Redaktur:M. Lutfi

Staf Redaksi:Muhammad Al Hadi

Toto

Fotografer:Riana

Design Grafis:A. Raghib Amirullah

Manajer Adm/Keu dan Sirkulasi:Tita Zen

Alamat Redaksi :Perumahan Depok Maharaja B3/8 RT 01/15 Pancoran Mas - Depok- Jawa Barat Telp. (021) 2616 1894

Fax. (021) 7788 5465

Hotline: 0811926736/08176696468

Email: [email protected]

Redaksi menerima kiriman tulisan dari pembaca. Bagi yang

tulisan yang dimuat akan diberikan uang lelah

dan Tulisan maksimal 2 halaman folio (7500

Karakter) dan tidak menyangkut SARA.

Kabar Serasan

06

08

10

14

15

16

19

DARI MEJA BUPATI:Pemuda Adalah Garda Terdepan Perubahan Bangsa ............................... 4

OPINI:DOB, Simalakama ............................. 5

SERASAN UTAMA:RPJM Muara Enim 2013-2018 Fokus Peningkatan Pelayanan Dasar ................ 6Perusahaan di Muara Enim Agar Berperan Aktif dalam Pembangunan ...................................... 7

PEMBANGUNAN:Sumpah Pemuda Diisi Pemberian Penghargaan ........................................ 8Peran Masyarakat Tentukan Nilai Adipura Kencana ................................ 9

NASIONAL:Pemekaran Daerah, Manfaat Dan Tujuannya .......................................... 10

SKPD:Peserta Tes CPNS Puas dengan Sistem CAT ........................... 12Pemkab BerikanKwh Listrik Gratis ............................ 14Dinsos Gelar Donor Darah ............... 15

EKBIS:Pasca Bentrok di PT Supreme Energi Warga Berdamai ................................ 16PTBA Siap Bangun Gedung Graha Pemuda KNPI ................................... 18

SERBA SERBI:Bupati Muara Enim Dapat Cucu ...... 19

Redaksi menerima kiriman (via email atau pos) naskah/tulisan dan foto kegiatan UPTD

3 KABAR SERASAN | Edisi 36 | Tahun ke III | Nopember 2013

Edisi 36 | Tahun ke III | Nopember 2013 | KABAR SERASAN4

DARI MEJA BUPATI

No Telepon Penting di daerah Muara Enim:Polres (0734) 421-192Kodim (0734) 421-059Pemadam Kebakaran (0734) 421-113RSUD DR H M Rabain (0734) 421-192

Gangguan PLN (0734) 421-601Gangguan Telkom (0734) 421-999PDAM Tirta Lematang (0734) 421-093Askes Cab Pemb. ME (0734) 422-678

Pemuda Adalah Garda Terdepan

Perubahan Bangsa

Ir. H. Muzakir Sai Sohar,Bupati Muara Enim

Kita tahu, Sumpah Pemuda dicetuskan pada tanggal

28 Oktober 1928. Sejarah menunjukkan bahwa perjuangan bangsa Indonesia dengan keberanian melahirkan persatuan dan kesatuan bangsa yang saat sekarang ini perlu dipupuk. Nilai-nilai Sumpah Pemuda perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan memahami dan menyadari kemajemukan (keanekaragaman) masyarakat Indonesia, misalnya tidak boleh menbeda-bedakan teman berdasarkan suku bangsa, Agama dan menggunakan bahasa Indonesia dalam pergaulan sehari-hari dengan baik dan benar.

Jika ada hambatan seperti mengaggap suku bangsanya lebih baik dari yang lain atau

menganggap agamanya paling baik dsb, dapat kita atasi bila kita mengamalkan isi Sumpah Pemuda, sebab tanpa persatuan dan kesatuan, apapun yang dicita-citakan oleh negara dan bangsa tidak akan berhasil.

Memaknai hari Sumpah Pemuda tahun ini, bisa diartikan bahwa pemuda harus berkomitmen untuk melakukan gerakan dengan selalu menjadi garda terdepan perubahan bangsa.

Saya selaku pribadi sekaligus Bupati Muara Enim mengimbau kepada para pemuda di seluruh Tanah Air, khususnya pemuda di Kabupaten Muara Enim agar jangan mudah patah semangat. Serta selalu berkarya di berbagai bidang, harus menjadi yang terdepan, berprestasi, dan mampu berkompetisi dalam persaingan global maupun persaingan lokal.

Dari segi itulah yang mungkin akan kita munculkan sebagai pemuda, yang kita harapkan lahir dari pundak muda Muara Enim maupun seluruh Indonesia. Selain itu, berbagai elemen dan unsur kepemudaan

mempersiapkan diri terhadap pelaksanaan UU kepemudaaan yang akan mulai diberlakukan. Perlu mengantisifasi tantangan kerja sama komunitas secara kreatif dan bertanggung jawab. Mengembangkan kreativitas pemuda sejalan dengan tuntutan nilai-nilai baru yang perlu diantisipasi diantaranya berkaitan dengan sistim komunikasi dan pengelolaan struktur kerja sama.

Saya sangat mengapresiasi pemuda yang terus berkarya dan mampu meraih prestasi baik local maupun nasional. Apa lagi mampu meraih prestasi ditingkat internasional. Dan saya tak segan-segan memberikan penghargaan baik secara materi maupun non materi.

Kedepan, kita juga menghadapi tantangan yang lebih berat. Ada ancaman disintegrasi dan konflik antar etnis. Oleh karena itu, semangat sumpah pemuda ini diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Saya berharap, pemudalah yang menjadi garda ke depan dalam perubahan. (Amr)


OPINI

DOB, Simalakama (Oleh Firdaus Masrun)

Senin tanggal 29 April 2013 sekitar pukul 21.30 WIB keributan pecah

di salah satu wilayah Kelurahan Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan. Ratusan warga yang sejak pagi melakukan aksi unjuk rasa menolak dibubarkan aparat keamanan. Bisa dtebak, akhirnya bentrokpun terjadi. Empat orang warga tewas diterjang peluru, puluhan lainnya—termasuk dari aparat kepolisian, mengalami luka-luka.

Peristiwa sama juga terjadi pada 11 November 2013 lalu di Kecamatan Walendrang Lamasi Kabupaten Luwu. Korbanpun jatuh, satu tewas dan belasan luka-luka.

Apa yang dituntut dan sedang diperjuangkan warga itu, sampai tak kenal takut bahkan rela mati? Tak lain Daerah Otonomi Baru (DOB)

Dua peristiwa ini, hanya sebagian kecil dari banyaknya peristiwa dan jatuhnya korban warga masyarakat yang memperjuangkan keinginan pemekaran daerah. Tapi muncul

pertanyaan, benarkah para korban ini yang paling merasa menginginkan adanya pemekaran, sampai rela mati sedemikian rupa? Tidak adakah keterlibatan para elite politik di belakangnya? Sungguh sangat tidak mungkin jika murni warga masyarakat.

Pada Sidang Paripurna terakhir Masa Sidang 2013, Kamis 24 Oktober 2013 lalu, DPR kembali akan membahas usulan 65 DOB, delapan diantaranya pembentukan provinsi baru, selebihnya berbentuk kabupaten dan kota baru. Padahal, tahun 2010 pemerintah pusat sudah memutuskan menghentikan sementara (moratorium) pengesahan DOB karena banyaknya daerah yang baru disahkan itu gagal mensejahterakan rakyatnya. Ini harus disikapi dan dicermati, sebagai sesama anak bangsa.

Banyaknya tudingan bahwa sarat kepentingan para elite politik di balik usulan pemekaran, cukup membuktikan peran para politisi, tokoh dan birokrat lokal yang ambisi mendesakkan kepentingan pribadi dan

kelompoknya, atas nama kepentingan rakyat. Fakta bahwa 80 persen daerah hasil pemekaran gagal mensejahterakan rakyat, sebagaimana hasil evaluasi kemandagri, memperkuat dugaan itu. Bahwa pemekaran suatu daerah lebih banyak menguntungkan elite politik ketimbang warga sendiri.

Karena pemekaran daerah bermakna jabatan politik baru, birokrasi baru,APBD baru, proyek-proyek pembangunan baru, yang kemudian menjadi bahan rebutan dan bagi-bagi jatah oleh para elite politik, tokoh dan birokrat daerah tadi. Memang tak semua demikian adanya. Karena pemerintahpun mengakui, ada 20 persen DOB yang dinilai berhasil mensejahterakan rakyatnya, meningkatkan pelayanan publiknya, sebagaimana tujuan pemekaran itu sendiri.

Karena itu kadang pemerintah pusat, DPR dan DPD sebagai tiga pihak yang diberi mandat oleh undang-undang untuk melegitimasi pemekaran DOB seperti menghadapi buah simalakama. Di satu sisi keinginan pemakaran muncul dari masyarakat yang ingin kehidupan lebih baik, di sisi lain jika yang mengusulkan syarat-syarat faktualnya tidak terpenuhi, hanya karena keinginan para elite politik local daerah bersangkutan.

Kuncinya tetap ada di pemerintah pusat, DPR dan DPD. Jika terhadap usulan yang masuk mereka melakukan kajian faktuaL secara benar, lalu diikuti tindakan survey lapangan secara jujur, tentu hal-hal yang tidak sesuai antara data di atas usulan dan fakta di lapangan tidak terjadi. Tidak akan muncul pula upaya memaksakan kehendak dari para elite local, juga tidak akan jatuh korban dari warga yang bertindak hanya karena diberi iming-iming sesaat, lalu rela mati tanpa tahu untuk apa dan untuk siapa mereka melepas nyawa.


Dalam musrenbang di aula Bappeda, itu isu strategis pembangunan dikemukakan masalah penyediaan pelayanan dasar berkualitas. “Peningkatan pelayanan dasar menjadi salah satu isu strategis dalam rancangan program pembangunan dalam lima tahun mendatang,” kata Kepala Bappeda Muara Enim, A Nadjib, pada acara itu.

Untuk memenuhi kebutuhan dasar, di Kabupaten Muara Enim ada sejumlah syarat sebagai daerah yang layak huni. Saat ini, Muara Enim ketersediaan pelayanan air bersih sudah mencapai 82,81 %. Sebagian besar wilayah sudah terlayani air bersih. Sudah dilakukan pembangunan 13 jaringan air minum, optimalisasi 3 jaringan air minum sepanjang 23.981 m.

SERASAN UTAMASERASAN UTAMAfo

to: D

ok. H

umas

dan

Pro

toko

l

RPJM Muara Enim 2013-2018 Fokus Peningkatan

Pelayanan Dasar

Musyawarah Rencana Pembangunan

(Musrenbang) Ranjangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2013-2018, yang diselenggarakan Bappeda Pemkab Muara Enim, Rabu (24/10) telah membahas berbagai isu strategis pembangunan lima tahun kedepan dibawah kepemimpinan Bupati Ir H Muzakir Sai Sohar.

Kepala Bappeda Muara Enim Ir. H. Abdul Nadjib

Kemudian, ada pembangunan reservoir dengan kapasitas 2.300 m3. Begitu juga dengan pelayanan listrik, sudah mencapai 92,45 % dari total rumah tangga yang ada. Dengan indicator yang ada, lanjut Nadjib, menunjukan komitmen pemerintah untuk menyediakan layanan air bersih.

Selain itu, pelayanan fasilitas persampahan dan sanitasi juga terus ditingkatkan. Ini dilakukan dengan penyediaan bak sampah sebanyak 200 unit, dan kenaikan persentase rumah tangga dengan jamban sendiri seebsar 5,63 %, dari periode tahun sebelumnya.

Bupati Muara Enim, Ir H Muzakir Sai Sohar mengatakan, rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) disusun berdasarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Berbagai langkah, dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan, dengan meningkatkan taraf perekonomian masyarakat. (Me-01/Amr)


SERASAN UTAMASERASAN UTAMAPTBA Menjadi perusahaan terbesar mengalokasikan dana CSR di Muara Enim

Perusahaan di Muara Enim Agar Berperan Aktif

dalam Pembangunan

foto

: Dok

. Kab

ar S

eras

an

Perusahaan BUMN, BUMS dan BUMD yang ada di Muara Enim

diminta untuk lebih berperan aktif dalam membantu perlaksanaan percepatan pembangunan fisik di Bumi Serasan Sekundang melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Soalnya saat ini ada 2.227 kegiatan pembangunan fisik hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dengan total anggaran 341 miliyar, tidak dapat ter-cover melalui dana APBD Muara Enim tahun 2014.

Hal itu disebabkan karena terbatasnya anggaran dana APBD. ”Dana APBD Muara Enim tahun 2013 ini sebesar Rp 1,4 triliyun dan tahun 2014 mendatang naik menjadi Rp 1,8 triliyun. Namun dana itu belum bisa meng-cover semua prgoram pembangunan yang diusulkan masyarakat melalui Musrenbang. Dinisilah pentingnya perusahaan untuk mengambil bagian melalui program CSR,” jelas Bupati Muara Enim, Ir H Muzakir Sai Sohar, pada acara rapat koordinasi Forum CSR dan Program Kimitraan Bina Lingkungan (PKBL) di hotel Griya

Sersan Muara Enim, awal November lalu.

Acara yang diselenggarakan Kepala Bappeda Muara Enim, Ir H Abdul nadjib itu dihadiri juga Ketua Forum CSR Nasional, La Tofi, Direktur Umum dan SDM PT BA, Maizal dan perwakilan perusahaan BUMN dan BUMS di yang beroperasi di wilayah Muara Enim.

Menurut bupati, selama ini dukungan perusahaan dalam mengambil alih pelaksanaan pembangunan melalui program CSR cukup tinggi. Terbukti pada tahun 2012 lalu dana CSR yang tersalurkan mencapai Rp 48 milir dari 14 perusahaan yang aktif. Kemudian pada tahun 2013 hingga semester pertama telah terserap sebesar Rp 29 miliar dari 14 perusahaan tersebut.

Dijelaskan bupati, PTBA memiliki peranan yang cukup besar dalam melaksanakan program CSR. Diantaranya membantu dana pembangunan kolam renanang yang mencapai Rp 29 miliar. ”Jika dihitung dana CSR yang disalurkan PTBA di bidang pembangunan fisik

gedung olahraga mulai dari gedung GOR sampai ke kolam renang sudah mencapai Rp 50 miliyar,” jelasnya.

Untuk itu, dia berharap, terhadap kegiatan pembangunan yang belum bisa terkaper pada APBD tahun 2014, dapat diambil alih perusahaan melalui program CSR di wilayah kerjanya masing-masing. ”Saya minta agar perusahaan jangan berebut untuk mengambil alih kegiatan pembangunan yang belum bisa terkaper dana APBD itu,” jelas bupati menyindir perusahaan tersebut.

Sementara itu, Kepala Bappeda Muara Enim, Ir H Abdul Nadjib mengatakan, dari 150 perusahaan pertambangan batubara dan migas yang ada di Muara Enim, yang aktif baru sekitar 85 perusahaan. Dari jumlah itu yang aktif melaksanakan program CSR Cuma 14 perusahaan. Soalnya perusahaan itu belum banyak yang beroperasi. Terutama perusahaan pertambangan yang baru memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan belum melaksanakan kegiatan. Sehingga mereka belum bisa melaksanakan CSR.


SMAN II Muara Enim dan SMKN I Muara Enim, pemuda pelopor, dan juara Paskibra Sumsel.

Acara itu dihadiri Wakil Bupati Muara Enim, H Nurul Aman SH, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Muara Enim, Febriansyah Nang Ali serta sejumlah penjabat lainnya.

Bupati Muara Enim, pada acara itu menghimbau agar berbagai elemen dan unsur kepemudaan mempersiapkan diri terhadap

Peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke 85, Senin

(28/10) diwarna dengan peberian penghargaan kepada pemuda dan pelajar berprestasi. Upacara yang berlangsung di lapangan merdeka Muara Enim itu, bertindak sebagai pemimpin upacara Bupati Muara Enim, Ir H Muzakir Sai Sohar.

Para siswa dan pemuda berpretasi yang mendapatkan penghargaan diantaranya juara lintas alam yang dimenangkan

Sumpah Pemuda Diisi Pemberian Penghargaan

PEMBANGUNAN

foto

: Dok

. Hum

as d

an P

roto

kol

pelaksanaan UU kepemudaaan yang akan mulai diberlakukan. Perlu mengantisifasi tantangan kerja sama komunitas secara kreatif dan bertanggung jawab.

Menurutnya, mengembangkan kreativitas pemuda sejalan dengan tuntutan nilai-nilai baru yang perli diantisipasi diantaranya berkaitan dengan sistim komunikasi dan pengelolaan struktur kerja sama. (Me/Amr)

Ir. Muzakir Sai Sohar menghimbau agar berbagai elemen dan unsur kepemudaan mempersiapkan diri terhadap pelaksanaan UU kepemudaaan yang akan mulai

diberlakukan.

Bupati serahkan penghargaan pada pemuda berprestasi


PEMBANGUNAN

Peran Masyarakat Tentukan Nilai Adipura Kencana

Muara Enim, telah 8 kali meraih Piala Adipura. Sangatlah wajar jika Kabupaten yang juga disebut Bumi Serasan ini ingin meningkatkan prestasi di bidang kebersihan

lingkungan ini dengan meraih Piala Adipura Kencana.

foto

: Dok

. Kab

ar S

eras

an

foto

: Dok

. Kab

ar S

eras

an

Cita-cita Kota Muara Enim untuk merebut Piala Adipura

Kencana pada tahun 2013 ini sangat bergantung kesadaran masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih, indah dan teduh. Soalnya nilai Adipura Kencana sangat ditentukan peran serta masyarakat.

”Beberapa waktu lalu kita melakukan studi banding ke Kota Lamongan. Disana peran serta masyarakatnya memang luar biasa dan sangat mendukung, sehingga Lamongan bisa mendapatkan piala adipura

kencana,” jelas Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Muara Enim, Ir H Zulkarnain Bachtiar.,beberapa waktu lalu.

Menurutnya, tim adipura akan datang ke Muara Enim pada pekan ini untuk melakukan penilaian di beberapa titik pantau. Titik pantau utama yang dinilai tim adalah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah. Selain itu fasilitas umum seperti pasar, terminal, stasiun Kerata API, Puskesmas.

”Kita berharap pada tahun ini akan mendapatkan piala adipura kencana. Untuk dapat meraih adipura kencana itu sangat tergantung dari Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) dan masyarakat. Karena peran serta masyarakat sangat menentukan dan sangat besar,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Muara Enim, Ir H Muzakir Sai Sohar, mengatakan bahwa Kota Muara Enim sudah 8 kali mendapatkan piala adipura. ’Untuk penilaian tahun 2013 ini kita bertekad mendapatkan adipura kencana, karena kita sudah 8 kali mendapatkan piala adipura,” jelas Bupati kepada para SKPD beberapa waktu lalu.

Dia berharap, SKPD terkait agar bekerja keras untuk mendapatkan adipuran kencana dengan melakukan penataan lingkungan yang bersih, indah dan teduh. Dia juga berharap agar masyarakat terlibat langsung untuk melakukan penataan lingkungannya. Terlebih lagi dalam menjaga kebersihan dan ketertiban pasar pagi agar tidak semeraut. (Me-01/Amr)

Bupati Ir. H. Muzakir SS dan Wabub Nurul Aman SH

Salah satu jalan di Kota Muara Enim


Pemekaran daerah menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) selalu

menjadi isu menarik dibicarakan kalangan elit politik, baik di pusat (Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah/ DPR-DPD) maupun di daerah (DPRD).

Tema ini perlu diangkat kembali, terkait dengan keputusan Sidang Paripurna DPR 24 Oktober 2013 lalu yang menyetujui pembahasan usulan pemekaran 65 Daerah Otonomi baru (DOB) menjadi delapan provinsi, selebihnya diusulkan menjadi kabupaten dan kota yang baru.

Keputusan ini memang baru di internal DPR, artinya belum pasti disetujui pemerintah pusat. "Presiden tidak harus menyetujuinya," kata pengamat masalah otonomi daerah, I Made Suwandi, yang juga staf pengajar di

Institut Pemerintah Dalam Negeri, menanggapi keputusan DPR itu. Artinya, apabila presiden tidak menyetujuinya, maka pembahasan lebih lanjut tentang pembentukan 65 daerah otonomi baru, tidak bisa dilanjutkan.

Delapan provinsi baru yang diusulkan adalah Provinsi Tapanuli, Provinsi Kepulauan Nias, Provinsi Pulau Sumbawa, Provinsi Kapuas Raya, Provinsi Bolaang Mongondow Raya, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Barat Daya. Yang menarik, tak semua usulan datang apalagi disetujui pemerintah daerah induk. Contoh, usul pembentukan tiga provinsi di Papua

"Pemekaran atau pembentukan daerah otonom baru yang kini RUU-nya sedang dibahas DPR tidak memperdulikan syarat-syarat yang ditentukan.

Sehingga terkesan sangat tak berkulitas alias serampangan," kata Sekretaris Komisi A DPRP Bidang Pemerintahan Julius, Miagoni, Senin (28/10/2013) sebagaimana dikutip dari Kompas.com

Lalu apa kata DPR, sampai mereka dikritik banyak kalangan karena terkesan obral mengusulkan pemekaran daerah ini? “Pemekaran itu dilakukan, untuk memperkokoh NKRI. Mengembangkan potensi daerah. Memperpendek rentang kendali. Demi keamanan, alasan kultural budaya dan alasan historis” kata Ketua DPR Marzuki Alie, usai memimpin Sidang Paripurna DPR, Kamis itu.

Ketua Komisi II (Bidang Pemerintahan Daerah) DPR Agun Gunanjar menambahkan, “65 daerah otonomi yang diusulkan ke pemerintah itu, adalah bagian dari 200 usulan

Pemekaran Daerah,

Manfaat Dan Tujuannya

NASIONALNASIONALfo

to: D

ok. H

umas

Mendagri Gamawan Fauzi menandatangani DOB di Kemendagri


NASIONALNASIONALfo

to: D

ok. H

umas

yang diproses. Usulan sebanyak itu merupakan akumulasi dari tahun 2002, yang lama mengendap di Senayan” kata Agun.

Lalu apa masalah dan alasan pihak yang keberatan dengan pemekaran daerah dilakukan? Ada sejumlah alasan yang membuat masyarakat ingin membentuk DOB. Salah satunya karena cakupan wilayah geografis sebuah daerah otonom terlalu luas yang menyebabkan masyarakat kesulitan mengakses pelayanan publik karena jauh dari pusat pemerintahan daerah.

Alasan kedua yang kerap muncul karena ketertinggalan ekonomi dan ketimpangan pembangunan. Pemekaran dianggap sebagai solusi untuk meningkatkan pembangunan mengingat setiap daerah otonom pasti memperoleh anggaran dari pemerintah pusat, baik berupa dana alokasi umum (DAU) maupun dana alokasi khusus (DAK).

Alasan lain, yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan terbentuknya DOB, minimal ada peluang kerja baru sebagai pegawai negeri sipil. Perekonomian juga diharapkan tumbuh bersamaan dengan pembangunan infrastruktur sehingga terbentuk lapangan kerja baru.

Banyak yang Gagal

Masalahnya, jika mengacu kepada tujuan-tujuan pemekaran tadi, pada kenyataannya, mayoritas daerah otonom baru yang terbentuk pascareformasi gagal mencapai tujuan

menyejahterakan rakyat. Pembentukan daerah otonom baru umumnya hanya menguntungkan segelintir elite lokal. Daerah otonom baru juga lambat dalam mencapai tujuan peningkatan pelayanan publik dan efektivitas pemerintahan.

Data di Kementerin Dalam Negeri (Kemendagri), dalam 10 tahun terakhir, pemerintah tercatat telah membentuk 217 DOB dan berdasarkan evaluasi, 80 persen DOB itu tidak mencapai tujuan yang dijanjikan alaias gagal memenuhi target yang diinginkan.

Di Tahun 2010 pemerintah—sebagaimana diumumkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, mengeluarkan keputusan menghentikan sementara (Moratorium) pemekaran daerah. Alasannya, hasil evaluasi Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri terhadap 57 daerah otonom baru di bawah tiga tahun (2006-2009) menunjukkan, penyelenggaraan pemerintahan tidak efektif. Berbagai persoalan muncul, seperti sengketa batas wilayah, kurangnya sarana dan prasarana pemerintahan, pengalihan pegawai, serta masalah keuangan.

Sebagian besar DOB kesulitan membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena minimnya sumber daya atau belum tergalinya potensi pendapatan. Untuk masalah keuangan, daerah otonom baru masih bergantung pada bantuan keuangan dari daerah induk dan alokasi anggaran dari pemerintah

pusat. Dengan demikian, praktis penambahan daerah otonom baru justru membebani APBN.

Menurut data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, pada tahun 1999 total DAU yang ditransfer ke daerah baru Rp 54,31 triliun. Pada tahun 2009, jumlah itu melonjak menjadi Rp 167 triliun.

Kurun waktu 10 tahun itu, memang jumlah daerah otonom di Indonesia bertambah 205 daerah otonom, yang terdiri dari 7 provinsi, 164 kabupaten, dan 34 kota. Sehingga sampai Tahun 2010, Indonesia memiliki 530 daerah otonom, enam di antaranya merupakan daerah administratif. Kegagalan itulah yang dijadikan salah satu pertimbangan pemerintah melakukan moratorium tadi.

Maka kalau sekarang DPR kembali mengusulkan lagi 65 DOB, wajar jika banyak pihak tidak habis fikir. Apa maksud, tujuan dan manfaatnya? Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Endi Jaweng, mengatakan, banyaknya usulan pemekaran daerah itu membuktikan keputusan moratorium dari pemerintah pusat tidak lagi dihormati. Lalu mengapa usulan tetap bermunculan? “Karena usulan terbuka lewat tiga pintu, yaitu pemerintah, DPR, dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah)” Robert menjelaskan.

Karena itu wajar Robert kembali mengingatkan DPR akan temuan tim evaluasi pelaksanaan otonomi daerah yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Dimana 80% DOB tidak mencapai tujuan pemekaran.

Tulisan ini tidak untuk maksud mempertanyakan, apalagi menggugat keputusan pemerintah yang telah menyetujui pemekaran suatu daerah. Melainkan sekedar mengingatkan, bagi daerah yang telah disetujui menjadi DOB, hendaknya teruslah bekerja keras mewujudkan apa yang menjadi tujuan saat usul pemekaran disampaikan, yakni untuk mensejahterakan rakyat, menciptakan pelayanan publik yang cepat dan maksimal serta meningkatkan daya saing berdasarkan modal dan kemampuan yang dimiliki. (Firdaus Masrun)

Mendagri melantik penjabat DOB


RSU dr HM Rabain Muara Enim. Pada pelaksanaan tes tersebut, pihak panitia juga menyiapkan TV monitor untuk memantau nilai ujian masing-masing peserta yang dibuat secara online. Pelaksanaan tes itu diawasi juga dari Badan Kepegawaian Nasional Regional 7 Palembang, Ombusmen Sumsel dan aparat Kepolisian.

”Kami senang mengikuti tes sistim CAT ini, karena kami bisa langsung

SKPDSKPD

Peserta Tes CPNS Puas dengan Sistem CAT

Para peserta yang mengikuti tes CPNS digelar Pemkab

Muara Enim, yang menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) alias sistim komputerisasi mengaku banyak yang puas. Soalnya usai mengikuti ujian, mereka langsung bisa mengetahui nilai hasil ujiannya masing-masing.

Pelaksanaan tes tersebut berlangsung di gedung serba guna

Para peserta yang mengikuti tes dengan sistim CAT ini mangaku senang , karena mereka bisa langsung mengetahui nilainya begitu selesai tes. Memang ketika

menjawab soalnya terkadang sempat membingungkan karena langsung menggunakan komputer. Peserta tes menilai sistim CAT lebih transparan.

Edisi 35 | Tahun ke III | Oktober 2013 | KABAR SERASAN12

mengetahui nilainya begitu kami selesai tes. Memang ketika menjawab soalnya terkadang sempat membingungkan karena kita langsung menggunakan komputer. Kami menilai sistim CAT lebih transparan,” jelas Jeri salah seorang peserta yang ditemui usai mengikuti tes.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Muara Enim, Hj Siti Herawati

foto

: Dok

. Hum

as d

an P

roto

kol

Kepala BKD Muara Enim, Hj Siti Herawati SH dan Kepala BKN Palembang, Pramono melihat TV monitor nilai peserta tes


SKPDSKPD

SH, mengatakan pelaksanaan tes menggunakan sistim CAT yang dilaksanakan bertujuan agar lebih transparan. Jumlah peserta tes sebanyak 1.559 orang. Pelaksanaan tes berlangsung pada tanggal 7-10 November 2013 lalu.

Peserta tes setiap harinya dibagi ke dalam 5 sesi. Setiap sesi berjumlah 100 orang. Pembagian itu dilakukan karena jumlah kompter yang disediakan terbatas Cuma sebanyak 100 unit. ”Pada tes sesi pertama pagi ini banyak yang tidak hadir. Ada sekitar 28 orang yang tidak hadir pada peserta tes sesi pertama. Bagi mereka yang tidak hadir secara otomatis dinyatakan gugur,’ jelas Herawati.

Menurutnya, peserta tes sesi pertama, setelah mereka selesai menjawab soal, mereka akan mengetahui berapa nilai hasil ujiannya di komputer tersebut. ’Inilah kelebihan tes menggunakan sistim CAT. Sehingga peserta tidak saling mencurigai, karena mereka mengetahui berana nilainya masing-masing. Mereka kami

suruh mencatat berapa nilai yang diperolehnya usai mengerjakan soal tersebut,” jelas Herawati.

Sementara itu, Kepala Kantor BKN Regional 7 Palembang, Pramono Widiyo Utomo, yang mengawasi langsung pelaksanaan tes tersebut mengatakan pelaksanaan tes CPNS menggunakan sistim CAT sudah dilakukan 7 instansi di seluruh Indonesia. Khusus untuk wilayah kerja BKN Regional 7 Palembang baru tiga daerah yakni Bengkulu, Muara Enim dan Musirawas.

Dijelaskannya, Muara Enim telah melakukan sistim CAT mandiri. Karena semua peralatan komputer dan perangkat lainnya telah disiapkan oleh Pemkab Muara Enim. Sedangkan di Musirawa pelaksanaannya masih dilaksanakan di kantor BKN Palembang.

Dijelaskannya, sistim CAT yang digunakan tidak dilakukan secara online langsung ke BKN pusat. Hal itu untuk menghindari terjadinya kejahatan hacker yang merusak hasil tes tersebut. Sehingga sistim

CAT yang dilakukannya online lokal. Artinya nilai peserta tes bisa dimonitor secara langsung oleh siapa saja melalui TV monitor yang telah disiapkan.

Kemudian hasil tes tersebut langsung dicetak dan diumumkan kepada peserta tes. ”Jadi hasil tes ini tidak seorangpun yang bisa melakukan perubahan dan dijamin 1000 persen keamanannya. Pelaksanaan tes sistim CAT ini cukup bagus. Untuk itu kami menghimbau para peserta jangan ada yang terjebak pihak-pihak lain oleh para calo yang mengaku bisa menolong meluluskan. Karena sistim CAT ini tidak bisa dipermainkan,” tegasnya.

Menurutnya, pelaksanaan tes menggunakan sistim CAT bertujuan untuk membangun kepercayaan publik atau public trust. Karena selama ini setiap penerimaan CPNS selalu muncul isu negatif di tengah masyarakat.

Dijelaskannya, pelaksanaan tes tersebut ada tiga bidang yang diujikan yakni Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensi Umum (TIU) dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP). Standar nilai minimal yang diambil untuk bidang TKP 70 persen, TIU 75 persen dan TWK 105 persen. Maka dari tiga bidang itu nilai minilai yang diambil 250. Sedangkan jika seluruh bidang benar semua maka nilainya 500.

”Nilai minimal itu masih diberi peringkat lagi dari seluruh peserta tes. Maka dari hasil peringakat itulah diketahui siapa saja yang lulus. Pemeringkatan ini dilakukan secara transparan. Karena masing-masing peserta sudah mengetahui nilainya, sehingga mereka sudah bisa memperkirakan masuk rangking berapa,” tegasnya. (Me/Amr)


Walaupun jaringan listrik sudah ada, ternyata masih banyak

masyarakat ditiga kecamatan di daerah Semende yang belum bisa menikmati listrik PLN. Kondisi ini membuat Bupati Muara Enim, Ir H Muzakir Sai Sohar prihatin. Atas dasar keprihatinan itu, orang nomor satu di Muara Enim ini, mengalokasikan dana APBD tahun 2014 sebesar Rp 2 miliyar untuk pengadaan Kwh (amper meter) listrik PLN yang akan dibagikan secara gratis kepada 1000 Kepala Keluarga (KK) masyarakat kurang mampu di Semende.

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Muara Enim, Ir Yulius Msi mengatakan pemberian Kwh listrik PLN sacara gratis tersebut sebagai upaya pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2013-2018 yang saat ini masih dibahas DPRD.

”Pemkab Muara Enim memberikan subsidi untuk pengadaan Kwh listrik

PLN yang akan diberikan secara gratis kepada 1000 KK masyarakat kurang mampu ditiga kecamatan di Semende,” jelas Yulius.

Dari hasil survey yang dilakukan didaerah itu, masih banyak dijumpai masyarakat yang belum menikmati penerangan listrik karena kurang mampu.

”Di Semende itu, rasio masyarakat yang belum menggunakan listrik PLN masih banyak walaupun jaringan PLN itu sudah sampai di depan rumahnya. Sehingga pada RPJMD tersebut ditergetkan rasio elektrifikasi sebesar 80,7 persen, sekarang baru 57 persen,” jelasnya.

Saat ini lanjutnya, dari sekian banyak desa di wilayah Muara Enim, tinggal sekitar 20 pesen lagi yang belum menikmati jaringan listrik PLN. Desa yang belum teraliri listrik tersebut kebanyakan berada di wilayah

Kecamatan Muara Belida. Karena desa tersebut kebanyakan berada di pinggir aliran sungai.

Sedangkan untuk daerah Semende, lanjutnya, hampir semua desa yang sudah mendapatkan penerangan listrik PLN. Tinggal desa-desa yang berada di puncak bukit belum menikmati listrik. Hal itu terkendala sulitnya medan menuju desa tersebut untuk mengangkut material tiang PLN.

Agar desa tersebut bisa menikmati listrik, Pekkab Muara Enim mensiasatinya dengan membangun Pembakit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Pembangkit listrik itu dengan memanfaatkan sumber air yang ada didesa tersebut. Seperti di Desa Penindaian, Kecamatan Semende Darat Laut (SDL) pada tahun 2014 ini akan dibangun PLTMH bantuan dana APBD Provinsi Sumsel sebesar Rp 3,6 miliyar. (Me-01/Amr)

Pemkab Berikan Kwh Listrik Gratis

foto

: ist

imew

a

SKPD


Mereka yang melakukan donor berasal dari kalangan PNS, TNI , masyarakat umum dan instansi lainnya.

”Bhakti sosial yang kita laksanakan dalam rangka menyambut HUT Kabupaten Muara Enim ini selain donor darah juga melakukan anjang sana memberikan sembako kepada 5 panti asuhan. Kemudian memberikan paket sembako kepada warga lanjut usia.” jelas Teguh.

Menurutnya donor darah mulai dilakukan sejak bulan Oktober-November. Sedangkan anjang

SKPD

Guna mengisi kegiatan menyambut HUT Kabupaten

Muara Enim, Dinas Sosial (Dinsos) Muara Enim gelar acara donor darah bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI). Launching yang dibuka Wakil Bupati Muara Enim, H Nurul Aman SH itu berlangsung di halaman Pemkab Muara Enim, Senin (4/11).

Kepala Dinas Sosial Muara Enim, M Teguh Jaya mengatakan bakti sosial donor darah dalam rangka menyambut HUT Kabupaten Muara Enim ditargetkan diikuti sebanyak 300 pendonor.

sana pemberian paket sembako akan dilakukan pada tanggal 15-16 November. Pada anjang sana tersebut, selain memberikan paket sembako, juga memberikan pakaian layak pakai.

Untuk kegiatan donor darah, dia menghimbau kepada masyarakat yang mendonorkan darahnya bisa dilakukan setiap saat dengan langsung datang ke Palang Marah Indonesia (PMI) Muara Enim. Darah yang di donorkan, disumbangkan kepada PMI untuk dipergunakan bagi masyarakat yang membutuhkannya. Me/Amr

Dinsos Gelar Donor Darah

foto

: Dok

. Hum

as


EKBIS

lindung Rantau Dedap, Desa Segamit, Kecamatan Semende Darat Ulu, Muara Enim itu semakin kondusif.

Itu terjadi setelah masyarakat Kecamatan Semende Darat Ulu (SDU) Kabupaten Muara Enim

dan masyarakat Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat, sepakat untuk berdamai dan tidak mengulangi kejadian serupa dikemudian hari. Dalam perdamaian itu, manajemen PT Supreme Energi akan mengganti 6 unit sepeda motor yang terbakar

Pasca Bentrok di PT Supreme Energi

Warga Berdamai

Bupati Muara Enim Ir Muzakir SS Meminta Masyarakat Rukun dan Damai Geothermal

Pasca penyerangan ke kantor PT Leihton, subkontraktor

PT Supreme Energy oleh sekitar 250 orang warga 4 Desa dari Kecamatan Kota Agung, kabupaten Lahat, kondisi perusahaan yang membangun pembangkit listrik panas bumi di kawasan hutan

foto: Dok. H

umas

Bupati Muara Enim Ir Muzakir Sai Sohar, dalam perdamaian itu meminta kedua belah pihak rukun dan damai selalu. Keduanya menjaga stabilitas keamanan dilokasi proyek

Pembangunan Listrik Panas Bumi tersebut. Karena kehadiran PT Supreme Energy merupakan asset kedua daerah. Kalau dilokasi perusahaan tidak kondusif, tentunya

perusahaan tidak bisa mengerjakan pembangunannya sesuai target.


dalam aksi penyerangan itu.

Acara perdamaian itu berlangsung di Basecamp PT Supreme Energy minggu malam (28/10) sekitar pukul 19.30 WIB. Acara perdamaian itu dihadiri Bupati Muara Enim, Ir H Muzakir Sai Sohar dan unsur Muspida Muara Enim. Kemudian dihadiri juga Kepala Desa Segamit, Camat Semende Darat Ulu, Polsek dan Danramil dan unsur terkait lainnya.

Perjanjian damai itu dibacakan Azhary Sofyan Site Support PT Supreme Energy Rantau Dedap. Dalam surat perjanjian itu disebutkan bahwa perbuatan tindak pidana yang dilakukan kedua belah pihak proses penyidikannya tidak diproses hokum karena pengaduan kepolisian akan dicabut.

Sementara korban luka akibat kejadian tersebut pengobatannya sepenuhnya dibiayai oleh PT.Supreme energy. Begitu juga dengan 6 unit sepeda motor yang terbakar sepenuhnya akan diganti pihak Supreme Energy. Selanjutnya 2 unit sepeda motor yang diamankan di koramil Kota Agung akan diserahkan kepada pemiliknya sesudah penandatangani perjanian tersebut dilakukan.

Dalam surat perjanjian itu disebutkan juga Pembantu Keamanan (PK) di PT supreme Energy akan dibekukan hingga terjadi musyawarah Presidium Kecamatan Semende Darat Ulu. Dalam perjanjian tersebut, kedua belah pihak menjamin keamanan dan stabilitas serta masing-masing pihak tidak akan melakukan pengerahan massa.

Bupati Muara Enim Ir Muzakir Sai Sohar, dalam perdamaian itu dengan mata berbinar binar

meminta kedua belah pihak rukun dan damai selalu. Keduanya menjaga stabilitas keamanan dilokasi proyek Pembangunan Listrik Panas Bumi tersebut. Karena kehadiran PT Supreme Energy merupakan asset kedua daerah. Kalau dilokasi perusahaan tidak kondusif, tentunya perusahaan tidak bisa mengerjakan pembangunannya sesuai target.

Pembangunan pembangkit listrik itu ditargetkan berproduksi tahun 2017 mendatang. Kalau bisa dipercepat di tahun 2016 sudah selesai. Tetapi kalau tidak dijaga,tidak diperlihara bersama ,bisa saja tidak jadi. “Alangkan ruginya dana begitu besar sampai tidak bisa menghasilkan, kita semua menjadi rugi,” jelas bupati.

Karena, lanjutnya diluar pembangunan jalan saja dananya sudah cukup besar yakni untuk satu sumur menghabiskan dana Rp.100 Miliar atau sekitar 10 juta dollar. Sedangkan yang akan dibangun sebanyak 16 sumur. Artinya dananya sangat besar. “Perusahaan ini asset Muara Enim dan Aset Lahat juga aset Sumatera Selatan bahkan Aset Negera

EKBIS

Indonesia,maka perlu dijaga,” jelas Muzakir.

Begitu juga kepada pihak perusahaan, Bupati secara tegas meminta kepada manajemen PT Supreme Energy maupun para kontraktor dan sub kontraktornya memperhatikan dan peduli dengan lingkungan sekitar perusahaan,penerimaan karyawan,catering dan sebagainya yang masih dikerjakan warga local,supaya perusahaan jangan dulu mendatangkan dari luar daerah,tapi rekrutlah warga desa yang ada disekitar perusahaan seperti warga Semende.

Selain itu kata Bupati, perusahaan agar memperhatikan pembangunan lingkungan sekitar. Seperti Pembangunan jalan akses masyarakat ke lokasi pertanian, pembangunan jalan aspal akses Desa Segamit hingga ke Rantau Dedap. Tujuannya agar masyarakat lebih mudah manjangkau Rantau Dedap. Karena kondisinya saat ini masih jalan tanah, termasuk juga sarana pendidikan dan sarana ibadah disekitar perusahaan. (me)

foto

: Dok

. Kab

ar S

eras

an

Lokasi PT Supreme Energi sudah Kondusif


Manajemen PT BA siap besinergi dengan organisasi KNPI dalam

memajukan pembangunan di Muara Enim. Bahkan perusahaan BUMN tersohor di Sumsel ini juga siap membantu pembangunan gedung Hal itu terungkap pada audensi pengurus DPD KNPI Muara Enim periode 2013-2016, yang baru terpilih dengan Direktur Utama PT BA, Milawarma dan Direktur Umum dan SDM PT BA Maizal Ghazali, Rabu (13/11).

Pengurus DPD KNPI yang melakukan audensi itu diantaranya Ketua terpilih, Adriansyah SE dan Sekretarisnya, M Farizal Akmal. Serta beberapa Wakil Ketua diantaranya, Solihin, Nurul Hudi SH, Jonidi dan Devi Harianto SH MH.

Dalam pertemuan yang penuh akrap itu, Ketua DPD KNPI Muara Enim, Adriansyah juga memberikan gambar rencata pembangunan gedung pemuda KNPI tersebut.

Selain itu dia juga menyampaikan bahwa KNPI siap bersinergi dengan PT BA dalam setiap kegiatan.

Menurutnya, KNPI nantinya akan dijadikan sebagai wadah untuk menjadikan pemuda-pemuda berjiwa interprenur. Sehingga organisasi yang dipimpimnya bisa mandiri tidak lagi mengandalkan proposal setiap melaksanakan kegiatan. Selain itu akan terciptanya pemuda-pemuda yang tangguh dan mandiri. ”Kami bertekat ditahun 2014 mendatang menjadikan era kebangkitan pemuda Muara Enim,” jelasnya.

Dalam pertemuan itu, Adrian juga menyampaikan komposisi kepengurusan KNPI Muara Enim yang baru penuh dengan warna. Pengurus yang terlibat di dalamnya diambil dari seluruh OKP yang tergabung dalam KNPI. Kemudian pengurus tersebut aktifitasnya beragam profesi.

”Pengurus yang baru ini pak ada yang pengusaha, anggota DPRD, insan pers, bidan desa bahkan banyak juga yang sebagai Caleg bahkan ada juga karyawan PT BA. Untuk yang karyawan PT BA, kami minta izin pak kiranya bapak berkenan memperbolehkannya bergabung di organisasi ini,” jelasnya.

Sementara itu, Dirut PT BA, Milawarma memberikan respon positif langkah KNPI yang akan menjadikan pemuda Muara Enim berjiwa interprenur. ’Ini sesuai dengan komitmen kami. Kami berharap KNPI bisa memanfaatkan setiap peluang yang telah diprogramkan PT BA melalui CSR untuk kegiatan pemuda. Sehingga mereka bisa mandiri dan menjadi pelaku usaha,” jelasnya.

Peluang yang bisa dimanfaatkan, untuk menyiapkan bibit penghijauan, pembuatan pupuk kompos maupun perbengkelan dan ketring. ”Hasil usaha itu nantinya kita yang membelinya. Bayangkan saja setiap tahunnya PT BA membutuhkan 500 ribu bibit pohon penghijauan, ini bisa dimanfaatkan untuk para pemuda,’ jelasnya.Terkait pembangunan gedung graha pemuda KNPI, PT BA siap membangunnya dengan berkordinasi dengan Pemkab Muara Enim. Dia menyarankan agar rencana pembangunan gedung tersebut diusulkan melalui Musrenbang. Tujuannya agar anggaran pembangunannya tidak terjadi tumpang tindih dengan Pemkab Muara Enim. (Me/Amr)

EKBIS

PTBA Siap Bangun Gedung Graha Pemuda

KNPI

foto

: Dok

. Hum

as d

an P

roto

kol


SERBA SERBI

foto

: Dok

. Kab

ar S

eras

an

Bupati Muara Enim Dapat Cucu

Rasa haru dan gembira terpancar di wajah Bupati

Muara Enim, Ir H Muzakir Sai Sohar dan istri tercintanya, Ny Hj Sinta Muzakir. Itu terlihat setelah orang nomor satu di Muara Enim mendengar teriakan tangis bayi mungil nan cantik yang tak lain cucu pertamanya dari pasangan pernikahan putrinya tercintanya Frisa Dwi Kirta Mayang Safitri dengan Anggi Gladioly SE.

Cucu berjenis kelamin wanita itu lahir melalui operasi cesar di RSU dr HM Rabain Muara Enim, pada hari Jumat 1 November 2013 sekitar pukul 10.45 WIB. Operasi yang ditangani dokter spesialis kebidanan rumah sakit berlangsung lancar. Proses operasi berlangsung selama sekitar 1 jam. Sang ibu bayi masuk ke ruang operasi sekitar pukul 09.45 WIB.

Selama pelaksanaan operasi, tampak Bupati Muara Enim, Ir H Muzakir Sai Sohar dan istri tercinta, Ny Hj Sinta Muzakir turut menunggu di ruang tunggu operasi. Begitu juga dengan saudara kembar Bupati Muara Enim, Ir Munandar Sai Sohar turut menunggu di ruang operasi tersebut untuk menunggu kelahiran cucu pertama saudara kembarnya.

Kemudian tampak juga orang tua sang bayi, Anggi Gladioly SE, terlihat tegang menunggu kelahiran anak pertamanya di ruang runggu kamar operasi tersebut. Begitu juga keluarganya

yang lain juga ikut menuggu kelahiran sang bayi di ruang tunggu kamar operasi tersebut.

Setelah bayu lahir, raut wajah bupati terlihat berbinar-binar. Bahkan orang nomor satu di Muara Enim dengan wajah berkaca-kaca mengucapkan Alhamdulillah atas kelahiran cucu pertamanya. ”Bapak tadi terlihat haru ketika mendengar suara bayi yang telah lahir. Bahkan bapak sempat mengeluarkan air mata karena sangat gembiranya mendapatkan cucu,’ jelas Kasubag Humas Pemkab Muara Enim, Eli Martini.

Sementara Anggi terlihat sangat gembira akan kehadiaran sang putri pertama.”Semoga Kalleqa bisa menjadi anak yang berbakti kepada agama, orang tua serta kepada nusa dan bangsa,” kata Anggi dengan raut muka bahagia.

Cucu pertama bagi keluarga besar dari pasangan ini diberi nama Kaleeqa Maharani Azzalea. Anggi berharap agar anaknya yang lahir dengan berat 3,3 kg dan panjang 51 cm ini bisa menjadi anak yang soleha.

Anggi dan Frisa Muzakir Orang tua Kalleqa

LENSA SERASAN

foto

: Dok

. Hum

as d

an P

roto

kol

foto

: Dok

. Hum

as d

an P

roto

kol

foto

: Dok

. Hum

as d

an P

roto

kol

foto

: Dok

. Hum

as d

an P

roto

kol

foto

: Dok

. Hum

as d

an P

roto

kol

foto

: Dok

. Hum

as d

an P

roto

kol

foto

: Dok

. Hum

as d

an P

roto

kol

foto

: Dok

. Hum

as d

an P

roto

kol

Kabarserasan Edisi 36 (November 2013)

Documents

Transcript of Kabarserasan Edisi 36 (November 2013)