1

UPAYA PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP KORBAN

TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Studi Kasus di LRC-KJHAM Semarang Periode Nopember 2003-Juni 2004)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1

Dalam Ilmu Syari’ah

s

Oleh :

SUKOCO

NIM : 2100172

JURUSAN SIYASAH JINAYAH FAKULTAS SYARI’AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2005

2

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dari data yang dimonitoring oleh LRC-KJHAM Semarang mengenai

kekerasan yang berbasis gender, di Jawa Tengah khususnya di Semarang,

terungkap bahwa kasus kekerasan seksual merupakan kasus yang perlu

mendapatkan perhatian. Sementara itu, masih banyak orang yang tidak peduli

terhadap kekerasan yang berbasis gender tersebut, khususnya kekerasan

seksual. Mereka masih menganggap bahwa kekerasan seksual tersebut

merupakan sesuatu yang biasa dialami oleh seseorang terutama perempuan.

Sebenarnya kasus kekerasan seksual merupakan kasus yang sangat

sering terjadi di masyarakat. Hal ini di lihat dalam beberapa contoh kasus

kekerasan seksual tersebut di media massa ataupun majalah, seperti :

Ini peringatan terhadap perempuan Indonesia agar selalu berhati-hati. Kajian yang dilakukan oleh LSM Kalyana Mitra menunjukan bahwa lima perempuan menjadi korban pemerkosaan di Indonesia setiap satu jam. Menurut koordinator JPPA Dr. Agnes Widanti, pemerkosaan dan kekerasan terhadap perempuan tidak hanya terjadi pada situasi aman tetapi juga situasi konflik. “Dalam kondisi konflik, perempuan lebih rentan menjadi korban kekerasan,” katanya. Dia juga mengemukakan jumlah dalam tragedy Mei 1998 adalah pemerkosaan dan pelecehan seksual 117 orang, pemerkosaan dan penganiayaan 26 orang, pemerkosaan dan pembakaran 9 orang. Dari 152 korban, 20 di antaranya meninggal. Sedangkan 132 orang lainnya kini hidup dalam kondisi yang memprihatikan dengan keadaan fisik dan psikologi yang berat. 1

Untuk Periode Nopember 2003 - Juni 2004 saja, di LRC-KJHAM

Semarang telah memonitoring kasus kekerasan seksual, seperti : perkosaan

sebanyak 105 kasus, 127 korban, 152 pelaku dan untuk pelecehan seksual

sebanyak 3 kasus, 3 korban dan 3 pelaku kekerasan seksual. Data tersebut

1 Agnes Widanti, “Satu Jam Lima Perempuan Diperkosa”, dalam Suara Merdeka,

Semarang, 15 Mei 2004, hlm.19.

3

terliput oleh media massa.2 Maksudnya adalah data tersebut dimonitoring dari

kasus yang masuk di LRC-KJHAM Semarang dan beberapa macam surat

kabar, seperti : Suara Merdeka, Jawa Pos - Radar Semarang, Kompas,

Wawasan dan Solopos. Hal ini menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual

khususnya di Semarang sangatlah tinggi dan diperlukan suatu penanganan

yang serius.

Fenomena terjadinya kasus kekerasan seksual tidak hanya terjadi di

Jawa Tengah khususnya di Semarang, diluar Jawa pun (Medan) terhadap

kasus kekerasan seksual, jumlahnya sangatlah tinggi, sebagai contoh laporan

penelitian yang dilakukan oleh Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan

Universitas Gajah Mada.3 Dari penelitian tersebut diperoleh keterangan bahwa

dari sifat relasi antara pelaku dan korban, lebih dari 51% pelaku berskala

ringan baik yang terjadi di desa atau di kota, tidak dikenal oleh korban. Untuk

kekerasan seksual yang berskala berat, di desa sebesar 93,1 % pelaku adalah

teman atau pacar korban dan di kota sebasar 75 %.

Contoh kasus tersebut hanya berdasarkan pada jumlah kuantitatifnya

saja. Secara kualitatif kasus kekerasan seksual juga sangat perlu untuk

mendapatkan perhatian yang sangat serius. Seperti halnya contoh berikut :

Kasus pencabulan yang menimpa 6 siswi MI hingga kini masih menjadi pembicaran hangat di Tegal. Karena bagaimana mungkin seorang guru yang seharusnya menjadi teladan malah menjadi tersangka pencabulan. Menurut ketua WCC, Hamidah Abdurrahman, yang menjadi titik perhatian masyarakat sekarang dalam kasus itu bagaimana aparat hukum menuntaskan kasus tersebut. Persoalannya dengan melihat subyek korban yang merupakan anak perempuan dibawah umur dan lebih dari satu. Menurut dia juga, jeratan hukum terhadap pelaku tidak bisa sekedar menggunakan KUHP. Ada ketentuan hukum yang lebih spesifik yag mengatur perlindungan anak, yakni UU No 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. 4

2 Data Kasus Kekerasan Berbasis Gender Di Jawa Tengah Tahun 1999-2003, Divisi

Monitoring LRC-KJHAM, Semarang . 3 Ria Manurung, et.al., Kekerasan Terhadap Perempuan Pada Masyarakat Multi Etnik,

Yogyakarta: Kerjasama PSKK-UGM dan Ford Foundation, Edisi Ke-1, 2002, hlm..74. 4 Hamidah Abdurrahman, “Pelaku Pencabulan Harus Dijerat Hukum”, dalam Suara

Merdeka,,12 Mei 2004, hlm.25.

4

Gambaran diatas merupakan contoh satu jenis kekerasan seksual

(perkosaan). Disamping itu,, terdapat pula kasus kekerasan seksual yang

lainnya yaitu : incest, marital rape, dating rape,5 dan lain sebagainya.

Sampai saat ini, penulis masih melihat fakta-fakta yang muncul

mengenai kasus tersebut sehingga mengakibatkan makin semaraknya tindak

pidana tersebut :6 Hal ini dapat ditemukan dalam masalah sebagai berikut :

1. Kekerasan seksual (perkosaan), dapat juga terjadi pada masa damai seperti

dalam sebuah ikatan perkawinan.

2. Kekerasan seksual tidak hanya dilakukan semata-mata untuk pemuas nafsu

melainkan dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan atau teror.

3. Kekerasan seksual dapat juga terjadi pada tempat kerja.

Dalam pemahaman mengenai kekerasan seksual, undang-undang kita

juga kurang adil dalam memberikan penanganan dan pemahaman tentang

tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan pasal

285 KUHP. Ancaman hukuman maksimal 12 tahun hanya jadi sederetan kata-

kata didalam KUHP, karena rata-rata hakim menjatuhkan pidana kepada

pemerkosa berkisar 5 bulan sampai 2 tahun penjara .7 Didalam KUHAP juga

kurang memberikan perhatian terhadap korban kejahatan khususnya korban

kekerasan seksual sebagai pihak yang paling dirugikan, yang juga

membutuhkan jaminan perlindungan terhadap hak-hak yang telah dilanggar.

Seringkali terjadi, keterlibatan korban dalam sistem peradilan pidana hanya

menambah rasa takut yang berkepanjangan, tidak berdaya dan kecewa karena

tidak diberikan perlindungan yang cukup.

Sebagaimana diketahui bahwa KUHP merupakan produk hukum

kolonial Belanda yang banyak dipengaruhi oleh aliran pemikiran modern

sekuler. Sebagai bukti, zina tidak dipandang sebagai kejahatan kecuali apabila

5 Incest adalah kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga, atau orang yang

telah dianggap sebagai anggota keluarga Maritale rape adalah perkosaan yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya Dating rape adalah perkosaan yang dilakukan oleh pacar. Lihat, Elli Nur Hayati Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan ( Konseling Berwawasan Gender ), Yogyakarta : Rifka An-Nisa, Cet.ke-I, 2000, hlm.36.

6 Ibid, hlm.34. 7 Soetandio Wignjosoebroto, et.al., Perempuan Dalam Wacana Perkosaan, Yogyakarta :

PKBI, Cet.Ke-1, 1997, hlm.197.

5

akibat-akibatnya dan cara melakukannya dipandang berbahaya, seperti

menggunakan kekerasan, perbuatan cabul dan lain sebagainya. Karena itu,

menurut KUHP, seorang pria yang belum kawin yang melakukan hubungan

seks dengan seorang wanita yang belum kawin tidaklah bisa dituntut sebagai

tindak pidana, apabila keduanya telah dewasa dan suka sama suka (Pasal 284

ayat 1 dan 2 KUHP). Ketentuan semacam ini jelas sangat bertentangan dengan

nilai-nilai yang tercantum dalam hukum Islam.8

Dalam hukum pidana Islam tidaklah demikian, semua pelaku zina baik

itu pria ataupun wanita, sudah kawin ataupun belum kawin dapat dikenai

hukuman. Karena Islam tidak memandang zina itu hanya sebagai klacht delict

(hanya bias dituntut atas pengaduan yang bersangkutan), akan tetapi

dipandangnya sebagai perbuatan dosa besar yang harus ditindak tanpa harus

menunggu pengaduan dari yang bersangkutan.9 Sebab zina mengandung

bahaya besar bagi pelakunya sendiri dan juga bagi masyarakat, seperti

pencemaran kelamin dan pencampuran nasab, penularan penyakit kelamin,

keretakan keluarga dan teraniayanya anak-anak yang tidak berdosa.10

Melihat kerugian yang harus diderita oleh korban kekerasan seksual

tersebut, yang pada akhirnya juga akan merugikan masyarakat pada umumnya,

kasus kekerasan seksual seperti perkosaan, harus menjadi perhatian kita

semua. Seseorang yang mengalami korban kejahatan tersebut sangat

menderita tekanan, baik lahir ataupun batin. Dan tidak jarang, si korban

tersebut ada pula yang mengalami pembunuhan atau penganiyaan oleh si

pelaku.

Persoalan kejahatan dengan modus kekerasan itu kemudian menjadi

problem yang serius yang dihadapi oleh hampir setiap negara di muka bumi

ini. Berbagai diskusi, seminar dan sarasehan serta pertemuan-pertemuan

ilmiah dilaksanakan untuk mencari solusi yang dinilai tepat mengenai

8 Masyfuk Zuhdi, Masail Diniyah Ijtima’iyah, Jakarta : Haji Masagung, Cet.Ke-1, 1994,

hlm.79. 9 Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah : Kapita Selekta Hukum Islam, Jakarta : PT. Toko

Gunung Agung, Cet.Ke-10, 1997, hlm.36. 10 Ali Ahmad al-Jurjawi, Hikmah al-Tasyri’ Wa Falsafatuhu, Juz I, Bairut Libanon ::

Dar al-Fikr, 1994, hlm.186-190.

6

kejahatan yang sering terjadi dan meresahkan masyarakat. Dalam hal sosial

keseharian, masalah kekerasan dikaitkan dengan kasus kriminalitas yang

cenderung semakin keras dan brutal. Pencurian, perampasan dan perkosaan

yang disertai dengan kekerasan disamping pembunuhan dalam berbagai

bentuk yang sadis, menambah daftar agenda perbincangan soal kekerasan.

Di antara manusia Indonesia yang rawan menjadi korban kekerasan

adalah kaum perempuan. Manusia yang menjadi korban kejahatan itu sama

artinya dengan dirampas hak-hak azasinya. Beragam persoalan sensitif yang

mengisi agenda pembahasan itu seperti, gugatan terhadap praktek diskriminasi

gender, hak-hak dibidang reproduksi, hak untuk mendapatkan kepastian

hukum dan diadvokasi dari bahaya (ancaman ) kekerasan seksual (sexual

violence ) serta pelecehan seksual ( sexual harrassement ).11

Dalam ajaran agama Islam juga sangat melarang adanya kekerasan

terhadap perempuan. Seperti halnya Allah Swt. sangat mengecam tindakan

kekerasan seksual (perkosaan) yang dilakukan terhadap perempuan. Pijakan

atas larangan melakukan tindakan tersebut adalah firman Allah Swt. yang

berbunyi : æ

ÇðáíöÈóÓ óÁÇóÓóæ ðÉóÔöÍÇóÝ óäÇóß )٣٢: اال سراء .(

Artinya : Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.12 ( Q.S. al-Isra’ 32 )

Larangan dalam ayat di atas menunjukkan suatu peringatan yang keras.

Peringatan ini berkaitan dengan keharaman perbuatan zina atau masalah

seksualitas. Sebelum sampai pada jenis perbuatan yang sebenarnya, Allah

Swt. sudah melarangnya. Baru dalam tahap bentuk “berdekatan” dengan

11 Ria Manurung, et.al., Op.Cit, hlm.7. 12 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Juz I – 30,

Semarang : PT. Kumudasmoro Grafindo, 1994, hlm.429.

7

perbuatan tersebut, atau berhubungan dengan faktor-faktor yang dapat

mempengaruhi dan menjebak seseorang kedalam perbuatan keji13 itu, Allah

Swt. sudah melarangnya dengan keras.

Dalam hukum Islam itu sendiri, masalah kekerasan seksual seperti

perkosaan dapat dianggap sebagai perbuatan zina. Istilah zina dalam hukum

Islam diartikan dalam pengertian yang umum. Hukum Islam tidak

membedakan antara perzinaan dan incest serta prostitusi. Segala persetubuhan

antara seorang laki-laki dan perempuan yang dilakukan diluar pernikahan

yang sah adalah zina. Siapa saja yang melakukan persetubuhan diluar

pernikahan yang sah adalah zina.14

Disamping itu, adanya unsur suka sama suka sangat mendasari

terjadinya tindakan perzinaan tersebut. Namun adanya unsur paksaan dan

kekerasan dalam unsur perbuatan zina kurang diperhatikan. Padahal secara

substansi materiilnya, unsur paksaan dan kekerasan yang menjadi tolak ukur

kekerasan seksual (perkosaan) juga mengandung unsur perzinaan, yaitu suatu

jenis persetubuhan diluar perkawinan yang sah, dengan catatan perbuatan itu

tidak didasari suka sama suka melainkan dengan paksaan dan kekerasan.

Faktor paksaan dan kekerasan itulah yang harus dijadikan acuan bahwa

perbuatan itu melebihi zina. Upaya-upaya inilah yang menempatkan

pelakunya berlaku sangat dominan dalam mewujudkan terjadinya tindak

kejahatan kekerasan seksual tersebut.

Kekerasan seksual seringkali menimbulkan sikap keputusasaan dan

penurunan mental pada diri korban. Dalam kondisi semacam ini, banyak

13 Makna fahisyah diartikan sebagai suatu perbuatan dosa besar, karena zina termasuk

perbuatan keji dan juga akan membawa kekacauan keturunan. Disamping itu, Allah Swt.melarang untuk melakukan, mendekati, dan berinteraksi dengan hal-hal yang dapat menimbulkan atau menyeret kepada perbuatan keji (zina) tersebut. Dan perbuatan keji (zina) tersebut merupakan perilaku dan jalan yang terburuk. Dahlan Idhamy menambahkan pula, bahwa kata fahisyah diartikan sebagai kejelekan dari segi pandangan akal yang sehat, dan wa sa a sabila ditinjau kejelekannya dari segi pandangan syara’ dan adat. Lihat, Imam Abi al-Fida al-Hafidz Ibn Katsir al-Dimsyaqi, Tafsir al-Qur’an al-Adhim, Juz III, Bairut : Maktabah an-Nur al-Ilmiyah, Cet.Ke-1, 1992, hlm.38., dan lihat pula dalam, Dahlan Idhamy, Karakteristik Hukum Islam, Surabaya : al-Ikhlas, Cet.Ke-1, 1994, hlm.26.

14 Mengutip pendapat P.Hutagalung, dalam Abdul Wahid dan Muhammad Irfan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Azasi Perempuan), Bandung : PT.Rifeka Aditama, Cet.ke-1, 2001, hlm.124.

8

sekali korban yang enggan melaporkan peristiwa tersebut ke pihak yang

berwajib ataupun menuntut ganti kerugian kepada si pelaku tersebut. Tindakan

korban yang memilih tidak melaporkan kasus yang dialaminya itu dapat

dipahami karena dimata mereka kalaupun mencoba menuntut keadilan, belum

tentu hukum akan memihaknya. Bahkan, tidak jarang mereka terpaksa

mengalami kembali kekerasan seksual ( perkosaan ) baru yang tak kalah

sadisnya.15

Dari uraian diatas, dalam hukum Islam belum ada pembicaraan tentang

perlakuan khusus pada korban kekerasan seksual. Namun konsep keadilan

yang diajarkan oleh Islam dalam menyelesaikan permasalahan kejahatan

tersebut hanya terletak pada hukuman bagi pelaku kejahatan. Sedangkan ganti

rugi bagi korban belum banyak disinggung. Hal inilah yang menjadi persoalan

dalam penegakan hukum Islam. Untuk itu, disamping pelaku mendapatkan

hukuman yang setimpal, korban harus mendapatkan ganti rugi.

Penanganan yuridis kasus kekerasan seksual mengalami hambatan-

hambatan, menyangkut rumusan delik dalam pasal-pasal yang belum jelas,

pembuktian dalam hukum acaranya, dan sifatnya yang sebagian besar

merupakan delik aduan. Sebab utamanya adalah pengaturan KUHP yang

seringkali tidak relevan lagi dengan perubahan dan perkembangan masyarakat,

terutama jika dihubungkan dengan upaya penberdayaan kaum perempuan.

Disamping itu, secara viktimologis, hukum pidana belum mengakomodasi

perlindungan korban secara memadai dalam kasus kekerasan seksual, yang

menjadi korban cenderung kaum wanita.

Dengan demikian, upaya pembaharuan hukum pidana perlu dilakukan,

termasuk tindak pidana kekerasan seksual. Sehingga, KUHP mendatang harus

dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan baru, khususnya

perkembangan internasional yang sudah disepakati masyarakat beradab.

Disamping itu, keberadaan tindakan pendampingan hukum melalui suatu

lembaga hukum perlu dikembangkan, guna sebagai proses penyadaran dan

advokasi bagi korban akibat dari ketidakadilan gender.

15 Elly Nur Hayati, Op.Cit, hlm.45.

9

B. Perumusan Masalah

Pembahasan dalam skripsi ini, akan dibatasi pada permasalahan-

permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk tindak pidana kekerasan seksual di LRC-KJHAM

Semarang ?

2. Bagaimanakah upaya pendampingan hukum terhadap korban tindak

pidana kekerasan seksual yang diberikan oleh LRC-KJHAM menurut

hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk tindak pidana kekerasan seksual di

LRC-KJHAM Semarang.

2. Untuk mengetahui bagaimana upaya pendampingan hukum terhadap

korban tindak pidana kekerasan seksual yang diberikan oleh LRC-KJHAM

menurut hukum Islam.

D. Tinjauan Pustaka

Pada dasarnya urgensi dari adanya tinjauan pustaka adalah sebagai

bahan auto-critic terhadap penelitian yang ada, baik mengenai kelebihan

maupun kekurangannya, sekaligus sebagai bahan komparatif terhadap kajian

terdahulu. Di samping itu, tinjauan pustaka juga mempunyai andil besar dalam

rangka memperoleh informasi secukupnya tentang teori-teori yang ada

kaitannya dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori.

Harus diakui bahwa penulisan dan penelitian tentang pendampingan

hukum terhadap korban kekerasan seksual sedikit banyak telah dilakukan.

Namun penulisan dan penelitian tersebut masih belum banyak memfokuskan

pada usaha penyadaran terhadap masyarakat akan arti pentingnya sebuah

pemahaman dan pendidikan tentang hukum. Oleh karena itu, dengan

10

penelitian ini sedikit banyak akan memberikan kontribusi dan warna terhadap

literatur yang sudah ada.

Penulis mengawali kajian dalam penelitian ini berangkat dari konsepsi

penanganan terhadap korban kekerasan seksual yang berisi tentang cara

pendampingan dan penanganan korban kekerasan seksual serta makin

maraknya jumlah kasus kekerasan seksual baik yang terjadi secara nyata di

masyarakat ataupun yang banyak diliput oleh media massa, sehingga perlu

diadakan upaya penanganan yang serius. Untuk itu secara lebih jelasnya,

penulisan dan penelitian yang dimaksud akan diuraikan sebagai berikut :

Pertama, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual

(Advokasi Atas Hak Azasi Perempuan), karya Drs. Abdul Wahid, S.H, M.A,

dan Drs. Muhammad Irfan, S.H, M.Pd, menjelaskan bahwa : perempuan

sangat rentan terjadinya tindakan kekerasan seksual. Dalam konteks kultur,

perempuan hanya menjadi obyek yang sangat parah dan tragis akibat hak-hak

azasinya dilanggar atau diinjak-injak oleh laki-laki. Dalam buku tersebut juga

berusaha mengupas kembali emosi dan komitmen untuk mempedulikan kaum

perempuan yang sedang berada dalam tataran ketidakberdayaan. Disamping

itu, buku tersebut berusaha menunjukkan dan mengulang-ulang sejumlah

kasus kekerasan seksual atau kejahatan kesusilaan yang menimpa kaum

perempuan serta tujuan daripada hukum Positif dan hukum Islam dalam

memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual khususnya

masalah perkosaan. 16

Kedua, Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan,

Konseling Berwawasan Gender, karya Elli Nur Hayati, menjelaskan bahwa :

betapa pentingnya pendampingan terhadap korban kekerasan seksual (dalam

hal ini korban perkosaan), karena seorang korban kekerasan seksual

mengalami kondisi yang sangat menyakitkan dibandingkan dengan korban

kekerasan yang lain. Untuk itu, kehadiran seorang pendamping hukum

16 Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Op.Cit. , hlm.16.

11

sangatlah dibutuhkan. Buku ini juga menjelaskan tentang bagaimana cara

mendampingi korban kekerasan khususnya korban perkosaan.17

Ketiga, Kekerasan Terhadap Perempuan, Menghadang Langkah

Perempuan karya Zohra Andi Baso (et.al.), merupakan buku hasil penelitian

dari kerjasama PSKK-UGM dan Ford Foundation yang dilakukan di Sulawesi

Selatan menjelaskan mengenai gambaran profil kekerasan terhadap

perempuan disektor publik yang memuat kekerasan seksual dan kekerasan non

seksual baik itu yang terjadi di desa maupun di kota.18

Berdasarkan tinjauan pustaka diatas, tampaknya belum ada

pembicaraan secara khusus perihal kekerasan seksual dengan penanganan,

baik itu secara langsung dilakukan terhadap korban maupun pemberian ganti

rugi kepada korban melalui upaya pidana. Yang membedakan penelitian ini

adalah juga berkaitan dengan obyek (daerah) penelitian. Sehingga peneliti

yakin bahwa penelitian ini layak untuk diteliti.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research),

yang bertujuan untuk mengetahui dan melihat secara langsung bentuk

kekerasan seksual di LRC-KJHAM Semarang dan pendampingan hukum

terhadap korban kekerasan seksual oleh LRC-KJHAM Semarang.

Kemudian bagaimana hukum pidana Indonesia dan hukum Islam dalam

menyikapi kasus tersebut, yang ditemukan dalam studi kepustakaan.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Oleh

karena itu, ciri khasnya terletak pada tujuan untuk mendeskripsikan

keutuhan kasus dengan memahami makna dan gejala. Dengan kata lain,

pendekatan tersebut sebagai strategi dan teknik penelitian yang digunakan

untuk memahami masyarakat, masalah atau gejala dalam masyarakat

17 Elli Nur Hayati, Op.Cit,hlm.56. 18 Zohra Andi Baso, et.al., Kekerasan Terhadap Perempuan, Menghadang Langkah

Perempuan, Yogyakarta : kerjasama PSKK-UGM dan Ford Foundation, Edisi Ke-1, 2002, hlm.1.

12

dengan mengumpulkan sebanyak mungkin fakta detail dan mendalam.

Data yang disalinkan dalam bentuk verbal bukan dalam bentuk angka.19

Pendekatan lain yang digunakan yaitu pendekatan sosio-legal20dan

yuridis normatif, yaitu memahami bagaimana proses hukum yang telah

melahirkan suatu peraturan yakni KUHP bisa mengayomi masalah

kekerasan seksual. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mengungkap fakta

dan data bahwa kasus kekerasan seksual tidaklah selinear dengan makna

yang tertuang dalam KUHP, akan tetapi realitasnya adalah berbeda.

Disamping itu, untuk menganalisa dan memberikan jawaban untuk

mengefektifkan bekerjanya seluruh struktur institusional hukum.

3. Sumber Data

Sumber data21 merupakan langkah untuk mencapai penelitian yang

valid, dan reliable. Sehingga diperlukan sumber-sumber data yang sesuai

dan bisa dipercaya kebenarannya, serta digunakan metode yang tepat.22

Dalam penelitian ini, sumber data yang penulis gunakan adalah sebagai

berikut:

a. Data Primer

Sumber data primer dari penelitian ini adalah mitra LRC-

KJHAM Semarang.

b. Data Sekunder

Sedangkan data sekunder dari penelitian ini adalah buku-buku

yang berkaitan dengan masalah pendampingan hukum mengenai

kekerasan seksual. Dan juga peraturan perundang-undangan.

19 Burhan Ashshofa, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta : PT. Rineka Cipta, Cet.Ke-3,

2001, hlm.20. 20 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum : Suatu Pengantar, Edisi Ke-1,

Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Cet.Ke-5, 2003, hlm.75. 21 P.Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek, Jakarta : PT. Rineka

Cipta, Cet.Ke-1, 1991, hlm.87-88. 22 Sutrisno Hadi, Metodologi Research I, Yogyakarta : ANDI OFFSET, 1989. hlm.67.

13

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode yang digunakan dengan cara

mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan harian, transkip,

buku-buku, majalah, dokumen, dan sebagainya.23

Metode ini meliputi : data base, data klien, kertas posisi,

kronologis kasus, dan buku-buku yang berhubungan dengan masalah

kekerasan seksual.

b. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan

penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si

penanya dengan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan

panduan wawancara (interview guide).24

Wawancara ini meliputi : wawancara dengan koselor LSM

pendamping, untuk mendapatkan keterangan yang lebih lengkap

tentang gambaran nyata tentang kekerasan seksual, keadaan psikologi

korban dan perkembangannya serta hasil dari bentuk pendampingan

hukum yang diberikan kepada korban.

c. Observasi

Observasi25 ini digunakan untuk mengetahui situasi terakhir

korban setelah mereka mengalami tindakan kekerasan seksual serta

akibat yang menimpa si korban setelah mengalami kekerasan seksual.

5. Analisis Data

Metode analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu

pengetahuan ilmiah dengan penelitian terhadap obyek yang diteliti, atau

cara penanganan terhadap suatu obyek ilmiah tertentu dengan jalan

memilih antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain, untuk

23 Mohammad Nazir, Metode Penelitian, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988, hlm.126. 24 Ibid, hlm.234. 25 Adalah studi yang dilakukan secara sengaja, sistematis, mengenai fenomena social

dengan gejala-gejala psikhis untuk kemudian dilakukan pencatatan dan pengamatan. Lihat, P.Joko Subagyo, Op.Cit., hlm.63.

14

memperoleh kejelasan mengenai halnya.26 Adapun dalam analisis data

tersebut menggunakan pola berfikir, yaitu :

1. Cara Berfikir Induktif-Deduktif

Cara berfikir induktif adalah cara berfikir yang berangkat dari

fakta-fakta yang khusus, peristiwa yang konkret kemudian ditarik

suatu generalisasi yang bersifat umum.27 Cara berfikir ini digunakan

untuk mengorganisasikan fakta-fakta hasil pengamatan tentang

peristiwa kekerasan seksual, penyebab atau modus operandi serta

pemecahan dalam menyelesaikan dan menanggulangi tindak pidana

kekerasan seksual. Cara berfikir deduktif adalah pola berfikir yang

berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik

suatu generalisasi yang bersifat khusus.28 Cara tersebut digunakan

untuk menyimpulkan hubungan yang sebelumnya tidak tampak

berdasarkan hubungan yang sudah ada. Pola berfikir induktif-deduktif,

juga dimaksudkan supaya aktivitas dan cara berfikir di dalam

memecahkan dan menemukan jawaban suatu masalah menjadi lebih

terandalkan, baik melahirkan pengetahuan yang terpercaya maupun

meningkatkan arus maju akumulasi pengetahuan manusia tentang

dunia alam dan social.29

2. Cara Berfikir Komparatif

Adalah cara berfikir yang membandingkan kesamaan

pandangan group atau Negara terhadap kasus, orang, peristiwa atau

ide-ide.30 Pola tersebut penulis gunakan untuk membandingkan antara

instrument-instrumen yang terkait antara pikiran yang lain, untuk

mendapatkan gambaran yang deskriptif tentang suatu pemikiran yang

26 Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 1996,

hlm.59. 27 Sutrisno Hadi, Op.Cit., hlm.42. 28 Ibid, hlm.36. 29 Sanapiah Faisal, Format Penelitian Sosial, Edisi Ke-1, Jakarta : PT.Raja Grafindo

Persada, Cet.Ke-1, 1999, hlm.9. 30 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta : Rineka

Cipta, 1998, hlm.209.

15

akhirnya dapat diketahui secara sebenarnya diantara beberapa

pandangan.

Disamping itu, dalam metode analisi ini juga menggunakan

pendekatan deskriptif analitik, yaitu mendeskripsikan data yang

dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka, data yang

mungkin dari naskah, wawancara, catatan lapangan, dokumen dan

sebagainya tersebut dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan

terhadap kenyataan atau realitas.31

Analisis ini penulis gunakan untuk mendeskripsikan tentang fakta yang

sebenarnya mengenai data kasus kekerasan seksual di LRC-KJHAM

Semarang kemudian menganalisanya kedalam konsep yang ada didalam

KUHP dan hukum Islam dengan metode bagaimana kebijakan yang

seharusnya diberikan kepada pelaku guna mendapatkan konsep hukum

yang ideal tentang pengaturan tindak pidana kekerasan seksual dan

penanganan terhadap korban kekerasan seksual yang ditemukan dalam

studi kepustakaan. Pendekatan ini juga digunakan untuk memberikan

solusi dan penyelesaian terhadap permasalahan dengan memperhatikan

sebab-sebab terjadinya kasus kekerasan seksual berdasarkan data di LRC-

KJHAM Semarang.

F. Sistematika Penulisan

Untuk kemudahan pemahaman dan penelaahan pokok masalah yang

dibahas, maka penulis akan menyusun sistematika skripsi sebagai berikut :

1. Bagian muka

Bagian ini meliputi : halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman

pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata

pengantar dan halaman daftar isi.

2. Bagian isi

Bagian ini meliputi :

31 Sudarto, Op.Cit., hlm.66.

16

Bab I : Pendahuluan

Bab pendahuluan ini memuat : latar belakang masalah,

perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka,

metodologi penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II : Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Bab ini meliputi : kekerasan seksual, terdiri dari : pengertian

kekerasan seksual, macam-macam kekerasan seksual, faktor-

faktor terjadinya kekerasan seksual, karakteristik kekerasan

seksual, modus operandi kekerasan seksual; dan pandangan

hukum Islam tentang kekerasan seksual

Bab III : Kasus Kekerasan Seksual Di LRC-KJHAM Semarang.

Bab ini memuat : profil Lembaga LRC-KJHAM Semarang;

bentuk kasus kekerasan seksual di LRC-KJHAM Semarang ,

pendampingan kasus kekerasan seksual di LRC-KJHAM

Semarang, serta kekerasan seksual dalam KUHP dan

mekanisme peradilan pidana dalam rangka penanggulangan

tindak pidana kekerasan seksual, serta hambatan hukum pidana

dalam menanggulangi kekerasan seksual.

Bab IV : Upaya Pendampingan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana

Kekerasan Seksual Yang Diberikan Oleh LRC-KJHAM.

Bab ini meliputi : analisa bentuk tindak pidana kekerasan

seksual di LRC-KJHAM Semarang, analisa upaya

pendampingan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan

seksual yang diberikan oleh LRC-KJHAM menurut hukum

Islam.

Bab V : Penutup.

Bab ini berisi : kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

3. Bagian akhir.

Bagian ini berisi : daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat

pendidikan penulis.