liL0a,00l,l,02r -...

85

Transcript of liL0a,00l,l,02r -...

Page 1: liL0a,00l,l,02r - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48145/1/DHIKA AMAL... · Islam (Jinayah), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam
Page 2: liL0a,00l,l,02r - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48145/1/DHIKA AMAL... · Islam (Jinayah), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam

SANI(SI PIDANA EAGT Pf,LATU TNDAX PIDANA PENC1AIAN Df,NGAN

PEMSERATAN

{Afl li!! Putu.i P.trg.dit.tr NoDor: 23?/Piiui20l?/pN JKT.ERT)

SKR]?SI

Diafute kcpad. rahlas Sydirh dli HoluUDlut M.'@!uhi Salal Satu SFrar

I,Goloolch CEld sdjtu [utnft (S.H.)

Dilkr lp.I Llf,nl 111116

NlM, liL0a,00l,l,02r

l\[P: 1r760!06r0lall 1002

PROGRAM STTIDI EUKUM PIDA,\A ISLAM

FAKULTAS SYIRIATI DAN HUKUM

(NIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARTF HTDAYATULLAII

Page 3: liL0a,00l,l,02r - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48145/1/DHIKA AMAL... · Islam (Jinayah), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam

PtrNGESAIIAN PANITIA UJIAN SXRIPSI

Skipsi bajudul SAN(SI TTNDAK PIIIANA PENCURIAN DENGAN

PEMBDRATAN (Anllis Ptrrtrsm Nomor: 237lPid.lt/r017PN.JXT.BRT)

telalr diujikan dalm Sidus Mun.qasyal Fahrlrrs Sydiah dm HulanUniverit6 Islm Neg*i (UIN) Syarif Hidayatulhn Jakanr P3Ja 2l Oldober 20 19.

Shipsi ini tehn dneiim, sebagai salab satu syarar mcDperdleh geld Ssrjea

HDkufr (S.H) pada Progrm StudiH!(un Pidua Islam.

Jalaria. 2r okober 2019

PAMTTA UJlrN Iltrl]aQA51'Au

NIP: 19690629200801 1016

Mohsmad Mujibur RohnM, I,I.A

NIP: 19760408200710i001

NIP] I 976050620141 I 1002

Dr. Buhmnddin. SH, M.Hunr

NI?: 195903t91979121001

Sd Hidalaii. M.Ag

NIP: 197102151997032002

ffif Fekultas Slari.h dan Hukun

Dra4rqBa Ttotabi (htrlie,

/,K,rL^,-It

,/,1)r4Y

Page 4: liL0a,00l,l,02r - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48145/1/DHIKA AMAL... · Islam (Jinayah), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya nenya$ean bahwa:

l SkJipsi ini tuerupakan keyo asLi saya yans diatukan untuk inenrenuhi salah

saru peEyamlan nempdoleh sel& sr.J$ 1 (sa(u) di univcBilas Islan Neeeri

(UlN) SyrnlHidryalullah Jakarta.

Scnua sunber y$g saya gmakm dalah pcnulisan ini telah sayr canlunkan

sosuai dengm kclcnluan rma bcn0ku di UniveNilos Islam NeEeri (UlN)

St&lHldayatuuah Jakado

Jika di kenudim hd l$buki bahw. k0rya ini bukm karla asli sara atau

neopalm hasil jiplalan ddi karya oran8 lain, inika saya besedia neneinra

smksi yms benaku di Unive6il$ hlaD Ncseri (UIN) Slarif Hidayatullab

Page 5: liL0a,00l,l,02r - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48145/1/DHIKA AMAL... · Islam (Jinayah), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam

iii

ABSTRAK

Dhika Amal Fathul Hakiem (11150450000021) “Sanksi Pidana Bagi

Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Analisis Putusan

Pengadilan Nomor. 237/Pid.B/2017/PN JKT.BRT)”. Program Studi Hukum Pidana

Islam (Jinayah), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta, Tahun 2S019 M/1440. 63 halaman + lampiran.

Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan secara merinci mengenai sanksi

tindak pidana pencurian dengan pemberatan, pertimbangan hakim dan menganalisa

putusan pengadilan nomor 237/Pid.B/2017/PN.JKT.BRT

Permasalahan utama dalam skripsi ini mengenai tindak pidana pencurian

dengan pemberatan, yang dilakukan oleh RS yang terdapat di dalam putusan

Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 237/Pid.B/2017/PN JKT.BRT, memvonis

Ronny Sulaiman dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan mengetahui

penjatuhan hukuman tindak pidana bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan

pemberatan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian library research dengan

melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan dan

sumber lain yang berkaitan dengan objek kajian. Setelah data diperoleh, penulis

menganalisis secara kualitatif dari data yang diperoleh terhadap objek kajian (Putusan

Nomor 237/Pid.B/2017/PN JKT.BRT).

Metode penelitian dalam penelitian ini secara spesifik lebih bersifat normatif-

doktriner dan empiris yang dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan

dapat memberikan data seteliti mungkin dari objek yang diteliti, dalam hal ini

menggambarkan penerapan hukuman tindak pidana pencurian berdasarkan KUHP

dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)

Hasil dari penelitian ini adalah menjawab mengenai putusan tindak pidana

pencurian dengan pemberatan melalui KUHP, Peraturan Mahkamah Agung, dan

analisa penulis kasus tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan nomor

237/Pid.b/2017/PN.JKT.BRT

Kata Kunci : Sanksi Pidana, Pencurian, Tindak Pidana Ringan.

Pembimbing : Ali Mansur, M.A

Daftar Pustaka : 1984 s/d 2016

Page 6: liL0a,00l,l,02r - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48145/1/DHIKA AMAL... · Islam (Jinayah), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam

iv

KATA PENGANTAR

بسم اهلل الرحمن الرحيمAssalamualaikum Wr.Wb

Segala Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan

rahmat, taufiq dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

dengan baik. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi

Muhammad SAW yang telah membawa risalah kebenaran untuk semua umat

khususnya kepada umat Islam.

Skripsi ini berjudul “SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK

PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN” (Analisis Putusan

Pengadilan No. 237/Pid.B/2017/PN JKT.BRT) disusun sebagai salah satu syarat

akademis untuk menyelesaikan program strata satu di Fakultas Syari’ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.Saya berharap skripsi ini dapat

memberikan manfaat keilmuan khususnya di Fakultas Syari’ah dan Hukum Program

Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah).Saya sangat meyadari bahwa skripsi ini masih

jauh dari kesempurnaan karenaketerbatasan yang saya miliki, tapi karena dukungan

dan bimbingan serta doa dariorang-orang sekeliling saya akhirnya dapat

menyelesaikan skripsi ini

Dalam kesempatan ini perkenankanlah saya menyampaikan terima kasih yang

sedalam-dalamnya atas bimbingan, masukan, saran dan dukungannya baik moril

maupun materiil kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua penulis Bapak Dr. Ilham Nur M.H dan Ibu

Ramadhaniarty yang selalu berjuang keras dalam memberikan support

baik moril maupun materiil, memberikan semangat serta yang selalu

mendoakan penulis dalam setiap shalatnya agar penulis mampu

menyelesaikan kuliah Strata satu ini. Semoga diberikan umur panjang,

Page 7: liL0a,00l,l,02r - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48145/1/DHIKA AMAL... · Islam (Jinayah), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam

v

murah rezeki dan diberikan kesehatan oleh Allah SWT serta kebahagiaan

dunia dan akhirat.

2. Kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr H. Ahmad

Tholabie Kharlie, S.Ag, S.H, M.H, M.A

3. Kepada Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam yaitu Bapak H. Qosim

Arsadani, M.A yang telah banyak memberikan petunjuk, nasehat yang

bermanfaat kepada penulis selama perkuliahan, sehingga penulis dapat

menyelesaikan studi Strata I dengan sebaik-baiknya.

4. Kepada Sekretaris Program Studi Hukum Pidana Islam Bapak M. Mujibur

Rohman M.A yang telah banyak membantu penulis untuk melengkapi

berbagai macam keperluan, dan berkas-berkas persyaratan untuk

menggapai studi Strata I dengan sebaik-baiknya.

5. Kepada Dosen Pembimbing Bapak Ali Mansur M.A yang telah

memberikan bimbingan, petunjuk, nasehat dan waktunya untuk penulis

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang

telah ikhlas memberikan ilmu-ilmunya dan motivasi dalam menyelesaikan

studi di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

7. Kepada adik-adik saya Alfie Hadi Karamai, Mohammad Irfan Nugraha,

dan Nayla Diyassamawaite yang telah memberikan semangat serta doa

kepada penulis.

8. Kepada kakanda Riza Priyadi S.H dan Ahmad Mansyur S.H yang telah

menjadi teman diskusi dan teman bertukar pikiran dalam menyelesaikan

skripsi ini.

9. Kepada teman teman seperjuangan di Ruang Dospem seperti : Harist

Rizwan S.H, Fahmi Aziz S.H dan Andi Apriyanto yang telah memberikan

tempat dan menemani penulis selama mengerjakan skripsi ini.

10. Kepada abang-abang dan rekan-rekan seperjuangan sehimpun secinta

LKBHMI HMI Cabang Ciputat, seperti : Abangda Ahmad Imam Santoso,

Page 8: liL0a,00l,l,02r - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48145/1/DHIKA AMAL... · Islam (Jinayah), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam

vi

Abangda Abdul Qodir Batubara S.H, Abangda Rahmat Ramdhani,

Kakanda Enday Hidayat, Kakanda Rasyid Rahmat serta Direktur

Eksekutif LKBHMI Ciputat 2019 Kakanda Onggi Sigma Utara dan lain

lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa cinta

kepada kalian yang telah memberikan dukungan serta doa dalam

kelancaran mengerjakan skripsi ini serta yang telah menemani penulis

berproses dan pengalaman dalam organisasi selama ini.

11. Kepada kader HMI Komisariat Fakultas Syariah dan Hukum (Komfaksy)

yang telah menjadi kampus kedua saya untuk mendapatkan ilmu

pengetahuan yang mencerahkan cara berfikir para kadernya.

12. Kepada seluruh Kiyay dan Atu Himpunan Mahasiswa Lampung

Tangerang Selatan yang telah menjadi rumah kedua penulis ketika dalam

perantauan selama ini.

13. Kepada teman-teman Kontrakan Semanggi 90, Ahmad Sujud Murtadlo

dan Syahril Hamdi yang telah menemani penulis dalam mencurahkan

segala sesuatu selama ini.

14. Kepada teman-teman khususnya jurusan Hukum Pidana Islam angkatan

2015, terimakasih atas bantuan, doa serta dukungan untuk penulis,

terimakasih atas kebersamaan dan waktu yang telah kita alami bersama,

semoga kita semua menjadi orang yang sukses dan berhasil di masa yang

akan datang.

15. Kepada seluruh pihak-pihak yang turut membantu dalam kelancaran

penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, keselamatan, serta

membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin Y.R.A

Penulis menyadari ketidak sempurnaan dalam penyusunan skripsi ini,

maka dari itu kritik dan saran yang membangun diperlukan dalam

Page 9: liL0a,00l,l,02r - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48145/1/DHIKA AMAL... · Islam (Jinayah), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam

vii

penyempurnaan penulisan skripsi ini, dan semoga ini mampu

menginspirasi dan memberikan manfaat kepada pembaca sekalian.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Jakarta, 7 Agustus 2019

Dhika Amal Fathul Hakiem

Page 10: liL0a,00l,l,02r - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48145/1/DHIKA AMAL... · Islam (Jinayah), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam

viii

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ....................................................... i

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN ..................................................... ii

LEMBAR PERNYATAAN .................................................................................... iii

ABSTRAK ............................................................................................................... iv

KATA PENGANTAR ............................................................................................. v

DAFTAR ISI ........................................................................................................... ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ................................................................................. 1

B. Identifikasi Masalah .......................................................................... 7

C. Pembatasan Masalah ........................................................................ 8

D. Rumusan Masalah ............................................................................. 8

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian ........................................................ 8

F. Review Studi Terdahulu ................................................................... 9

G. Metode Penelitian.............................................................................. 10

H. Sistematika Penulisan ...................................................................... 13

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN

A. Tindak Pidana................................................................................... 14

1. Pengertian Tindak Pidana ............................................................ 14

2. Sanksi Pidana .............................................................................. 16

Page 11: liL0a,00l,l,02r - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48145/1/DHIKA AMAL... · Islam (Jinayah), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam

ix

3. Tujuan Pemidanaan ..................................................................... 17

4. Klasifikasi Tindak Pidana ........................................................... 19

B. Pencurian Dalam Hukum Pidana ..................................................... 21

1. Pengertian Pencurian ................................................................... 21

2. Dasar Hukum Pencurian dan Sanksi Bagi Pelakunya ................. 22

C. Pengertian Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Hukum Pidana

Islam. ................................................................................................ 29

1. Pengertian Pencurian Dalam Hukum Pidana Islam .................... 29

D. Dasar Hukum Pencurian dan Sanksi Bagi Pelakunya Dalam Hukum

Pidana Islam ..................................................................................... 31

1. Pencurian ..................................................................................... 32

BAB III SANKSI DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN DAN

TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN

A. Sanksi Tindak Pidana Pencurian Ringan .............................................. 35

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ............................. 35

2. Perma No 2 Tahun 2012 (Tindak Pidana Ringan) ........................... 35

B. Sanksi Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dalam

Islam ..................................................................................................... 38

BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NOMOR

237/Pid.B/2017/PN JKT.BRT

A. Kontruksi Hukuman Tindak Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana dengan

Pemberatan dalam Hukum Pidana Islam ............................................ 45

Page 12: liL0a,00l,l,02r - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48145/1/DHIKA AMAL... · Islam (Jinayah), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam

x

1. Taklif (Cakap Hukum)........................ ........................................ 45

2. Kehendak Sendiri ........................................................................ 45

3. Sesuatu Yang Dicuri Itu Bukan Syubhat ..................................... 46

B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor

237/Pid.B/2017/PN.JKT.BRT ............................................................. 46

1. Kronologi Kasus ............................................................................ 46

2. Dakwaan Dan Tuntutan Jaksa ....................................................... 47

3. Pertimbangan Hakim ..................................................................... 50

4. Amar Putusan ................................................................................ 52

5. Analisis Putusan Pengadilan

Nomor 237/Pid.B/2017/PN.JKT.BRT ........................................... 53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan................................................................................... ..... 57

B. Saran…......................................................................................... ..... 58

DAFTAR PUSTAKA. ............................................................................................... 59

LAMPIRAN

Page 13: liL0a,00l,l,02r - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48145/1/DHIKA AMAL... · Islam (Jinayah), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana pencurian merupakan tindakan yang masuk dalam kategori

kejahatan terhadap kekayaan atau harta. Dalam proses terjadinya tindak

pidana pencurian dilakukan dengan tindakan secara terang-terangan maupun

secara sembunyi-sembunyi. Pada perkembangannya tindak pidana pencurian

memiliki banyak bentuk modus operandi. Para pelaku selalu mempunyai

modus dalam melaksanakan tindakannya. Sehingga terkadang untuk

mencegah untuk tidak adanya tindak pidana terulang kembali akan

sulit,karena modus mereka yang silih berganti pada setiap tindakan.

Seperti yang terjadi di Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku,

agama, ras dan golongan, apabila diperhatikan maka akan nampak suatu

masyarakat yang terdiri dari kelompok-kelompok yang berhubungan satu

sama lain, dalam kaitannya dengan alam yang tidak nampak, terhadap dunia

luar dan terhadap alam kebendaan, sehingga mereka bertingkah laku

sedemikian rupa, yang mana kelompok-kelompok ini disebutkan sebagai

masyarakat. (Rechtsgemeen schappen). Interaksi yang mereka lakukan adalah

bentuk kebutuhan mereka terhadap individu lainnya sehingga apa yang

dikatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan

satu sama lain. Dari banyaknya interaksi yang terjadi pada masyarakat itulah

muncul perbedaan interaksi ekonomi yang terjadi di Indonesia. Sebagian

mereka yang tidak dapat mengikuti interaksi perekonomian secara baik,

banyak dari mereka memilih jalur pencurian sebagai jalan pintas mereka untuk

mendapatkan uang.

Tidak hanya itu saja, Interaksi yang dilakukan oleh individu dalam

kelompoknya tentu akan menimbulkan suatu simbiosis, dalam pelaksanaan

simbiosis ini akan banyak ditemukan sebuah konflik kepentingan. Hal ini

terjadi disebabkan karena setiap individu mempuyai kebutuhan dan

kepentingan tertentu yang bisa saja kepentingan itu bertentangan dengan

Page 14: liL0a,00l,l,02r - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48145/1/DHIKA AMAL... · Islam (Jinayah), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam

2

kepentingan individu lainnya. Maka untuk mengatasi hal tersebut manusia

akan menciptakan sebuah norma yang harus ditaati oleh anggotanya sehingga

konflik antar individu dapat dihindari. Jikapun terjadi konflik dalam

masyarakat maka dengan sendirinya norma yang telah dibuat akan berfungsi

turut menyelesaikan konflik tersebut. Konflik yang muncul dalam masyarakat

pun beragam, sepertihalnya dalam hal pencurian yang notabene seringkali

dilakukan oleh mereka yang mempunyai kelas ekonomi bawah. Seringkali

alasan mereka yang melakukan tindak pidana pencurian adalah karena unsur

tuna ekonomi. Atinya mereka melakukan pencuria dengan alasan untuk

memenuhi kebutuhan perekonomian mereka.

Sehingga untuk menciptakan ketertiban dan keamaannan terhadap

tindakkan pencurian oleh oknum masyarakat inilah muncul peraturan untuk

mengawasi dan mengatur tindakan seseorang supaya tidak melakukan

pencruian. Menurut Satjipto Rahardjo bahwa, “Pengorganisasian,

kepentingan-kepentingan ini dilakukan dengan membatasi dan melindungi

kepentingan-kepentingan tersebut. Dalam lalu lintas, perlindungan terhadap

kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara

membatasi kepentingan di lain pihak”1

Aturan, norma atau hukum yang diciptakan oleh masyarakat dalam

menjalankan roda kehidupan bersosialnya, aturan itu menurut Prof. Mr. Dr.

L.J Van Apeldoorn dalam bukunya berjudul “Inleiding tot de studie van het

Nederlandse Recht” adalah tidak mungkin memberikan suatu definisi tentang

apakah yang disebut hukum itu. Hampir semua sarjana hukum memberikan

pembatasan mengenai hukum yang berlainan. Sementara dalam buku

Pengantar Ilmu Hukum, CST Kansil mengutip beberapa ahli seperti

Aristoteles, Grotius, Hobbes, Philip S. James, Immanuel Kant, dan Van

Vollenhoven yang masing-masing memberikan definisi hukum yang berbeda-

beda. Misalnya menurut Immanuel Kant bahwa hukum adalah keseluruhan

1 Satjipto Rahardjo, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada

1991) H.53

Page 15: liL0a,00l,l,02r - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48145/1/DHIKA AMAL... · Islam (Jinayah), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam

3

syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang lain, menuruti

peraturan hukum tentang kemerdekaan.2

Hukum yang dirancang oleh masyarakat terkait pencuri yang merugikan

masyarakat dalam masa sebelum adanya kodifikasi dan universalisasi hukum

pidana di Indonesia oleh pemerintah Hindia Belanda, berbeda beda. Masing

masing daerah yang dipimpin dalam sebuah kerajaan memiliki peraturan

masing-masing. Ada yang menerapkan hukuman potong bagi pelaku

pencurian hingga ada yang menerapkan hukum pasung terhadap anggota

masyarakatnya yang melakukan tindak pencurian.

Apanbila kita melihat bentuk penghukuman terhadap pelaku tindak pidana

pencurian terkesan hukuman tersebut tidak manusiawi dan melanggar hak

manusia untuk hidup, padahal tindakan yang ia lakukan hanya mengambil

harta seseorang bukan mengambil nyawa seseorang. Hukuman tersebut tentu

tidak sebanding dengan apa yang telah ia lakukan. Kemudian hukuman

terhadap pelaku terkesan bahwa tidak ada unsur untuk membentuk sikap

taubat. Artinya tujuan kesempatan untuk kemudian pelaku melakukan

perubahan sikap untuk berbuat baik tidak dimunculkan. Pemberian hukum

hanya melihat aspek pembalasan mengenai apa yang telah ia lakukan.

Sedangkan menurut M.H Tirtaatmadjaja, S.H. dalam bukunya “Pokok-pokok

Hukum Perniagaan” bahwa:

Hukum adalah semua aturan (norma) yang harus diturut dalam tingkah

laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti

mengganti kerugian, jika melanggar aturan-aturan itu, akan merugikan diri

sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya,

didenda dan sebagainya.3

Sedangkan tujuan hukum adalah ketertiban masyarakat. Hukum

diperlakukan untuk penghidupan di dalam masyarakat demi kebaikan dan

2 Mujar Ibnu Syarif, Kamarusdiana, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta, Lembaga

Penelitian UIN Jakarta, 2009) H.1

3Mujar Ibnu Syarif, Kamarusdiana, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta, Lembaga Penelitian

UIN Jakarta, 2009) H.2

Page 16: liL0a,00l,l,02r - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48145/1/DHIKA AMAL... · Islam (Jinayah), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam

4

ketentraman bersama. Hukum mengutamakan masyarakat bukan perseorangan

atau golongan. Hukum pun menjaga dan melindungi hak-hak serta menentukan

kewajiban-kewajiban anggota masyarakat, agar tercipta suatu kehidupan

masyarakat yang teratur, damai, adil dan makmur.

Berkenaan dengan tujuan hukum, penulis akan memaparkan tiga teori yang

relevan, yaitu :4

a. Etchise Theori: Menurut teori ini tujuan hukum hanya ditempatkan pada

perwujudan keadilan yang semaksimal mungkin dalam tata tertib

masyarakat. Pendapat demikian sudah dikenal sejak zaman Aristoteles

yang mengajarkan bahwa yang dimaksud dengan keadilan bukanlah

keadilan yang mutlak. Keadilan tidak sama dengan persamaan, tetapi

berarti keseimbangan, artinya tiap orang dapat terjamin untuk memperoleh

bagiannya dengan jasanya, dan inilah yang dinamakan keadilan distributif.

b. Utilities Theori: Menurut teori ini tujuan hukum ialah kemanfaatan atau

kebahagiaan masyarakat atau manusia semata-mata. Para penggantinya J

Bentham, J Austhin, dan JS Mills bersemboyan; ”The greatest happines

for the greatest number”.

c. Gemende Theori (Teori gabungan); menurut teori ini, tujuan hukum adalah

bukan hanya untuk keadilan, tetapi juga kemanfaatan, (Justice et utilities).

Penganut aliran ini diantaranya J Schraseet, berpendapat bahwa bilamana

unsur keadilan saja yang diperhatikan, maka hasilnya hanyalah ketentuan-

ketentuan yang memenuhi keadilan mutlak (Absolute Justice), tetapi tidak

memenuhi tuntutan-tuntutan dalam pergaulan sehari-hari.

Dengan ketidaksetaraan sosial yang ada di dalam masyarakat tadi,

ditambah lagi dengan hasrat manusia untuk memuaskan keinginannya

sendiri, ini menciptakan keadaan yang rentan. Tiap-tiap individu selalu

berlomba-lomba untuk menguasai sumber daya dan juga menguasai orang

lain, agar apa yang menjadi hasratnya akan hal yang dianggap “baik”, itu

dapat terpenuhi.

4 Mujar Ibnu Syarif, Kamarusdiana, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta, Lembaga

Penelitian UIN Jakarta, 2009) H.11-12

Page 17: liL0a,00l,l,02r - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48145/1/DHIKA AMAL... · Islam (Jinayah), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam

5

Menurut Hobbes: ‟‟keadaan hidup manusia yang demikian itu akan

dapat dijaga jika diadakan kontrak sosial yang bisa memelihara the state of

nature’’ (keadaan alamiah).5

Melihat apa yang dikatakan oleh hobbes bahwa manusia adalah

harimau bagi manusia lainnya, maka akan terbesit tentang sebuah

kejahatan terhadap kekayaan. Dimana kejahatan ini adalah bentuk upaya

pengusaaan seseorang terhadap kepemilikan orang lain.

Tindak pidana pencurian merupakan bagian dari sejarah manusia. Hal

ini biasa terjadi kapan saja dan dimana saja. Pada saat apapun manusia

bisa bertindak lebih untuk melampiaskan nafsunya untuk meraih apa yang

dia inginkan dari orang lain, hal ini tidak terlepas dari peluang dan

kesempatan yang dimilikinya.6

Dalam hukum positif di Indonesia yang tertuang dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) ketentuan tentang pencurian diatur dalam

pasal 362-367 dimana ketentuan dalam pasal tersebut menghukum pelaku

pencurian dengan maksiamal pidana penjara 5 tahun.

Dalam peraturan mengenai tindak pidana pencurian terdapat dalam

pasal 362 KUHP, dalam pasal tersebut menyebutkan :

„‟Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau

sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara

melawan hukum, dengan pidana pencurian, dengan pidana penjara paling

lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.‟‟

Sedangkan dalam tindak pidana pencurian dalam kategori pemberatan

diatur dalam pasal 363, dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa:

„‟Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau

sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara

5E. Fernando M. Manullang, Legisme, Legalitas, Dan Kepastian Hukum, (Jakarta:

Prenadamedia Group, 2009) H.63

6 Ulil Absar, Tindak Pidana Pencurian, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Walisongo

Semarang, 2009, H.1

Page 18: liL0a,00l,l,02r - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48145/1/DHIKA AMAL... · Islam (Jinayah), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam

6

melawan hukum, dengan pidana pencurian, dengan pidana penjara paling

lama lima tahun atau dengan denda paling banyak enam puluh rupiah.‟‟

Indikasi terjadinya sebuah tindak pidana adalah pemenuhan terhadap

kebutuhan hidup. Seseorang dengan beban perekonomian yang dimiliki

dan dengan kondisi dimana sulitnya untuk memenuhi kebutuhanya itu

maka ia akan berfikir untuk memenuhi kebutuhan itu dengan mudah. Salah

satu jalan yang ditawarkan adalah dengan melakukan tindakan kejahatan

pencurian. Di beberapa negara berkembang yang mempunyai

permasalahan pada kesejahteraan perkonomian, tingkat jumlah

kenaikannya sangat siginifikan. Di negara Indonesia sendiri kejahatan

pencurian hampir setiap jam terjadi. Bahkan tak kenal siapa, dimana, dan

kapan, kejahatan pencurian bisa saja terjadi ditempat yang di muliakan

seperti tempat ibadah sekalipun. Tempat yang secara naluriah manusia

tidak mungkin dijadikan tempat untuk melakuakan kejahatan.

Dengan jumlah kasus tindak pidana pencurian yang semakin

bertambah, menjadikan negara dalam hal ini Mahkamah Agung

memberikan sebuah ketentuan dimana ketentuan jumlah minimal nilai

harga dari objek yang di curi. Ketentuan ini diambil untuk meminimalisir

kejahatan pencurian yang di proses di peradilan. Dalam menangani kasus

pencurian, dipengadilan saja hanya dilakukan oleh hakim tunggal tentu itu

dimaksudkan untuk mempercepat proses peradilan dengan pertimbangan

biaya waktu dan proses yang cepat.

Dengan jumlah kejahatan pencurian dan pada pemberian hukuman

terhadap pelaku yang makin menuju angka yang signifikan maka penulis

berfikir bahwa sebenarnya bagaimana efektifitas hukum yang diterapkan

sehingga jika melihat standar dari sebuah keefektifan hukuman adalah

berkurangnya jumlah sebab kejahatan yang terjadi maka apakah hukum

ataupun hukuman yang diberikan hukum terhadap pelaku sudah

memberikan bahwa apa yang telah dilakukan merupakan hal yang efektif.

Efektifitas hukum adalah kesesuaian antara apa yang diatur dalam

hukum dengan pelaksanaanya. Ketika ingin mengetahui sejauh mana

Page 19: liL0a,00l,l,02r - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48145/1/DHIKA AMAL... · Islam (Jinayah), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam

7

keefektifitasan dari hukum, maka kita harus pertama kali mengukurnya,

Sejauh mana hukum itu ditaati dan tidak ditaati.7

Bisa juga karena kepatuhan masyarakat kepada hukum karena adanya

unsur memaksa dari hukum. Hukum yang dibuat oleh otoritas berwenang

ada kalanya bukan abstraksi nilai dalam masyarakat. Jika demikian,

hukum menjadi tidak efektif, tidak bisa dijalankan (Unworkable), atau

bahkan atas hal sesuatu tertentu yang menyebabkan pembangkangan.

Dalam berbagai hal, hukum memiliki pengaruh yang langsung maupun

tidak langsung terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan. Artinya

hukum memiliki peran dalam perubahan sosial masyarakat. Cara-cara

untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan

direncanakan terlebih dahulu, menurut Soerjono Soekanto dinamakan

Social Engineering atau Social Planning.8

Berdasarkan uraian diatas dengan permasalahan sanksi hukum yang

diberlakukan maka penulis akan meneliti hal tersebut dalam objek

Pengadilan Negeri di Jakarta Barat dengan objek kasus pencurian dengan

judul, “SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA

PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Analisis Putusan

Pengadilan Nomor 237/Pid.B/2017/PN JKT.BRT”.

B. Identifikasi Masalah

Dalam hal ini penulis mengidentifikasi masalah pembahasan latar

belakang masalah yang paling tidak dapat diidentifikasi ke beberapa

masalah dalam bentuk pernyataan, antara lain :

1. Penerapan hukum pada kasus tindak pidana pencurian seringkali

tidak terfokus pada besaran barang yang diberikan akan tetapi locust

delicti saja yang diperhatikan.

7 Ahmad Ali, Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan, (Jakarta: Prenada Media

Group 2009) H.375

8 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada

2006) H.122

Page 20: liL0a,00l,l,02r - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48145/1/DHIKA AMAL... · Islam (Jinayah), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam

8

2. Penerapan Perma No. 2 Tahun 2012 (Tindak Pidana Ringan) tidak

optimal.

3. Penegak hukum kurang memperhatikan batas minimal pencurian

sebagai acuan dalam menentukan hukuman.

C. Pembatasan Masalah

Pembahasan pada penelitian ini penulis akan membatasi hanya pada

tingkat putusan pengadilan, faktor-faktor pendukung dan penghambat,

pemberian sanksi bagi pelaku tindak pidana pencurian di lingkungan

Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengambil rumusan

masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah konstruksi penjatuhan hukuman tindak pidana bagi

pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam hukum

pidana Islam ?

2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam putusan nomor

237/Pid.B/2017/PN JKT.BRT ?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

a. Mengetahui putusan hakim dalam kasus penerapan hukuman tindak

pidana pencurian di Pengadilan Negeri Jakarta Barat

b. Mengetahui alasan pertimbangan hakim dalam putusan nomor

237/Pid.B/2017/PN JKT.BRT

c. Mengetahui pertimbangan hakim dalam tindak pidana pencurian

dengan pemberatan dalam hukum Islam

2. Manfaat Penelitian

Untuk memberikan hasil penelitian yang berguna, serta diharapkan

mampu menjadi dasar secara keseluruhan dan dijadikan pedoman bagi

pelaksanaan secara teoritis maupun praktis, maka penelitian ini sekiranya

bermanfaat diantaranya:

Page 21: liL0a,00l,l,02r - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48145/1/DHIKA AMAL... · Islam (Jinayah), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam

9

a. Bagi ilmu pengetahuan

Dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap

kemajuan perkembangan ilmu hukum yang menyangkut proses

putusan pidana dan penerapannya dalam sistem peradilan pidana.

b. Bagi masyarakat

Untuk memberikan wawasan dan pemahaman kepada

masyarakat luas mengenai pengintegrasian proses peradilan dalam

sistem peradilan pidana dan penyelesaiannya di Pengadilan Negeri

Jakarta Barat

c. Bagi penulis

Untuk menambah ilmu pengetahuan dan pembentukan pola

berpikir kritis serta pemenuhan prasyarat dalam penyelesaian studi

di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

F. Review Studi Terdahulu

Dalam melakukan penulisan skripsi ini, penulis telah menemukan

beberapa skripsi yang membahas tentang pencurian. Berikut adalah skripsi

yang penulis temukan:

1. Arif Setiawan Onira, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta. Judul Skripsi : ”Pencurian Pada Saat Bencana Alam

Persfektif Hukum Islam Dan Positif” (2016). Dalam skripsi ini

menjelaskan tentang pencurian pada saat terjadi bencana alam, dimana

objek kajian pemberatan terhadap tindak pidana pencuriannya adalah

dilakukan dalam kondisi bencana alam. Berbeda dengan apa yang diteliti

dalam skripsi penulis dimana dalam skripsi ini penulis mengkaji mengenai

pemberatan, yang dimana pelaku melakukan tindak pidan pencurian dalam

ruang terbuka dan tindakan tersebut dilakukan secara berulang kali.

2. Keken Rizka Fitri Assholihati, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta. Judul Skripsi : “Pengulangan Tindak Pidana

Pencurian” (2017) Menjelaskan tentang pengulangan tindak pidana

pencurain dengan objek seseorang. Dalam skripsi ini hanya membahas

mengenai pemberatan residivis dalam pencurian. Artinya pelaku sudah

Page 22: liL0a,00l,l,02r - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48145/1/DHIKA AMAL... · Islam (Jinayah), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam

10

pernah dijatuhi hukuman karena kasus yang sama. Kemudian dalam

peristiwa lain dia melakukan tindakan yang sama yaitu pencurian. Berbeda

dengan penelitian Penulis, dimana dalam penelitian ini penulis

menjelaskan tentang putusan kasus tindak pidana pencurian dengan

pemberatan berupa pengulangan akan tetapi bukan seorang residivis dalam

kasus pencurian. Artinya ia belum pernah dihukum karena telah

melakukan tindak pidana pencurian.

3. Nopia Haryanti, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta. Judul Skripsi : ”Sanksi Pidana Pencurian Disertai Dengan

Pemberatan Ditinjau Dari Pasal 363 KUHP Dan Hukum Pidana Islam”

(2018) Menjelaskan tentang pencurian disertai dengan pemberatan

mengacu pada kitab undang undang hukum pidana pasal 363 dan hukum

pidana Islam. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis, dalam

penelitian ini menjelaskan mengenai sanksi pidana pencurian dengan

pemberatan melalui aspek tinjau pasal 363 dan perma nomor 2 tahun 2012

tentang batas minimal jumlah kerugian dalam tindak pidana pencurian

ringan, melalui analisis putusan nomor 237/Pid.b/2017/PN JKT.BRT.

G. Metode Penelitian

Dalam pengumpulan bahan/data penyusunan skripsi ini agar

mengandung suatu kebenaran yang objektif, penulis menggunakan metode

penelitian ilmiah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini secara spesifik lebih

bersifat normatif-doktriner-dan empiris. Metode ini dimaksudkan

untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas, dan dapat memberikan

data seteliti mungkin tentang obyek yang diteliti, dalam hal ini untuk

menggambarkan pengaturan penerapan hukuman tindak pidana

pencurian berdasarkan pasal 362-367 KUHP.

Page 23: liL0a,00l,l,02r - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48145/1/DHIKA AMAL... · Islam (Jinayah), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam

11

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini akan dilakukan dengan jenis penelitian

kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang

menekankan pada aspek suatu pemahaman secara mendalam terhadap

masalah yang diteliti.9 Dalam penelitian ini yang akan dicari perihal

pelaksanaan penerapan hukuman tindak pidana pencurian di

pengadilan negeri dengan berpedoman pada aturan hukum yang

berlaku, serta terkait pada pola-pola perilaku sosial dan masyarakat

(pelaku sosial), sehingga dapat diperoleh kejelasannya di persidangan

pengadilan.

3. Data Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian kepustakaan merupakan metode penelitian yang

dimaksudkan untuk mendapatkan dasar teori dalam memecahkan

suatu masalah yang timbul dengan menggunakan bahan-bahan:

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan utama yang dijadikan pedoman dalam

penelitian dari:

a) Putusan Pengadilan Nomor 237/Pid. b/2017/Pn. Jkt.Brt

b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan

hukum primer, yang terdiri dari:

a) Buku-buku

b) Majalah Hukum

c) Artikel Ilmiah

d) Arsip-arsip yang mendukung

e) Publikasi dari Lembaga terkait

9 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta, Kencana Prenada Group, 2008)

H.23

Page 24: liL0a,00l,l,02r - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48145/1/DHIKA AMAL... · Islam (Jinayah), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam

12

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang hukum

primer dan sekunder, meliputi:

a) Bibliografi

b) Ensiklopedia

c) Kamus Hukum

4) Penelitian Lapangan (Field Research)

Dilakukan dengan cara melakukan proses terjun

langsung secara aktif ke lapangan untuk meneliti obyek

penelitian tersebut.

a) Lokasi Penelitian

Mengenai lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan

Negeri Jakarta Barat, disebabkan perihal yang berkaitan dengan

permasalahan yang diangkat menjadi skripsi ini terdapat di

tempat tersebut. Dalam hal ini mengenai pelaksanaan

penerapan hukuman tindak pidana pencurian dilokasi tersebut.

b) Subyek Penelitian

Untuk mencari kebenaran data dan penjelasan yang mampu

dipertanggungjawabkan, maka yang tepat untuk dijadikan

rujukan adalah data yang diberikan oleh Pengadilan Negeri

Jakarta Barat dalam hal kasus menangani perkara pencurian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan mencari

konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat atau penemuan yang

berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan

berupa peraturan perundang-perundangan, karya ilmiah para

sarjana, laporan lembaga, dan sumber lain-lain.10

10

Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, Metode Penelitian Hukum (Surakarta: UMS

Press, 2004) H.4

Page 25: liL0a,00l,l,02r - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48145/1/DHIKA AMAL... · Islam (Jinayah), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam

13

5. Metode Analisis

Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah dengan

menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah

suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu

apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis serta lisan dan juga

perilaku yang nyata diteliti sebagai sesuatu yang utuh.11

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan terdiri dari 5 (lima) bab yang terdiri dari

sub-sub yang dirinci sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan bagian pendahuluan yang memuat latar

belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan

pemanfaatan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, adalah tinjauan umum yang memaparkan bagaimana

tinjauan umum tentang pencurian. Bab ini membahas mengenai tentang

pencurian sampai kebijakan atau aturan yang mengaturnya, menjelaskan

tentang pengertian pencurian, dasar hukum, sanksi pencurian seta jenis-

jenis pencurian baik dalam hukum pidana positif dan hukum pidana islam

dan review studi terdahulu

Bab Ketiga, adalah data yang menjelaskan tentang sanksi tindak pidana

pencurian dengan pemberatan berdasarkan KUHP, Perma No. 2 Tahun

2012 (Tindak Pidana Ringan) dan Hukum Islam

Bab Keempat, adalah analisis putusan pengadilan nomor 237/Pid.

B/2017/PN JKT.

Bab Kelima, adalah penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

11

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1984) H.13

Page 26: liL0a,00l,l,02r - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48145/1/DHIKA AMAL... · Islam (Jinayah), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam

14

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Perkembangan hukum pidana mulai dari masyarakat sederhana sampai

pada masyarakat modern sekarang ini tidaklah mengubah hakikat hukum

pidana, melainkan hanya makin menegaskan sifat dan luas bidang hukum

pidana. Oleh karenanya, baik untuk masyarakat terdahulu maupun sekarang,

hukum pidana dapat didefinisikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang

menentukan perbuatan-perbuatan yang pelaku-pelakunya seharusnya dipidana

dan pidana-pidana yang seharusnya dikenakan. Definisi ini mencakup empat

pokok yang terkait erat satu dengan yang lain, yaitu peraturan, perbuatan,

pelaku dan pidana.1

Menurut Suharto RM Tindak pidana ialah perbuatan yang melanggar

larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana.

Dalam rumusan tersebut bahwa yang tidak boleh dilakukan adalah perbuatan

yang menimbulkan akibat yang dilarang dan yang diancam sanksi pidana bagi

orang yang melakukan perbuatan tersebut.2

Istilah ini (tindak pidana), tumbuhnya dari pihak Kementerian

Kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata

”tindak” lebih pendek daripada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk

kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan

kongkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa

tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani

1 Maramis Frans, Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers,

2012) H.1

2 Suharto RM, Hukum Pidana Materiil, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002, Cet.2) H.28

Page 27: liL0a,00l,l,02r - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48145/1/DHIKA AMAL... · Islam (Jinayah), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam

15

seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan

bertindak dan belakangan juga sering dipakai “ditindak”. Oleh karena tindak

sebagai kata tidak begitu dikenal, maka dalam perundang-undangan yang

menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasalnya sendiri,

maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan.3

Moeljatno tidak menggunakan istilah tindak pidana rumusan diatas, tetapi

menggunakan kata “perbuatan pidana”. Kata perbuatan dalam perbuatan

pidana mempunyai arti yang abstrak yaitu suatu pengertian yang menunjuk

pada 2 kejadian yang kongkret yaitu:4

a. Adanya kejadian yang tertentu yang menimbulkan akibat yang

dilarang.

b. Adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.

Rumusan tindak pidana tersebut dalam bahasa Inggris dikenal dengan

istilah “Criminal Act”. Dalam hal ini meskipun orang telah melakukan suatu

perbuatan yang dilarang disitu belum berarti mesti dipidana, ia harus

mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah dilakukannya untuk

menentukan kesalahannya, yang dikenal dengan istilah (Criminal

responsibility). Bahwa orang dapat dipidana selain telah melakukan tindak

pidana masih diperlukan kesalahan. Akan dirasakan sebagai hal yang

bertentangan dengan rasa keadilan, jika orang yang tidak bersalah dijatuhi

pidana.

Dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa antara kesalahan dan

tindak pidana ada hubungan erat, dimana kesalahan tidak dapat difahami

tanpa adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum. Dengan kata lain,

orang dapat melakukan tindak pidana tanpa mempunyai kesalahan, tetapi

3 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002) H.55

4 Suharto RM, Hukum Pidana Materiil, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002, Cet.2) H.29

Page 28: liL0a,00l,l,02r - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48145/1/DHIKA AMAL... · Islam (Jinayah), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam

16

sebaliknya orang tidak mungkin mempunyai kesalahan apabila tidak

melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Oleh karena itu, setelah melihat berbagai definisi diatas, maka dapat

diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah

perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana,

dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif

(melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan

yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh

hukum).5

2. Sanksi Pidana

Sanksi (Sanctie) adalah akibat hukum bagi pelanggar ketentuan undang-

undang. Sanksi pidana (Strafsanctie) merupakan akibat hukum terhadap

pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau tindakan.6

Pengertian sanksi dapat penulis artikan sama dengan pidana atau

hukuman yang pengertiannya adalah suatu reaksi atas delik yang berwujud

suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik.7

Jadi dalam sistem hukum yang menganut asas praduga tak bersalah

(Presumption of innocent), pidana sebagai reaksi atas delik yang dijatuhkan

harus berdasarkan pada vonis hakim melalui siding peradilan atas terbuktinya

perbuatan pidana yang dilakukan.8

Dalam Pasal 10 KUHP termaktub jenis-jenis sanksi pidana itu sendiri

yaitu berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi:

a. Pidana mati

5 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta:Rajawali Pers, 2011, Cet.2) H.50

6 Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) H.138

7 Roelan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia, (Yogyakarta: Gajah Mada, 1974) H.30

8 Bambang Waluyo, Pidana Dan Pemidanaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) H.9

Page 29: liL0a,00l,l,02r - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48145/1/DHIKA AMAL... · Islam (Jinayah), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam

17

b. Pidana penjara

c. Pidana kurungan dan

d. Pidana denda

Pidana tambahan terdiri dari :

a. Pidana pencabutan hak-hak tertentu

b. Pidana perampasan barang-barang tertentu

c. Pidana pengumuman keputusan hakim

Jenis pidana ini juga berlaku bagi delik-delik diluar kodifikasi atau

diluar KUHP kecuali undang-undang lain yang ditentukan berdasarkan pasal

103 KUHP.

Sedangkan pidana tambahan meliputi pencabutan beberapa hak-hak

tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan

hakim. Namun menurut naskah rancangan KUHP baru (Tim pengkajian

bidang hukum pidana tahun 1982/1983) dirumuskan pembagian jenis pidana

yaitu pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana mati. Pidana pokok terdiri

atas pidana penjara, pidana tertutup, pidana pengawasan, pidana denda, pidana

kerja sosial. Pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu,

perampasan barang-barang tertentu dan/atau tagihan, pengumuman putusan

hakim, pembayaran ganti kerugian, dan pemenuhan kewajiban adat.

Sedangkan pidana mati merupakan pidana yang bersifat khusus.

3. Tujuan Pemidanaan

Menurut Bismar Siregar, maksud tujuan pemidanaan ialah:9

a. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman

negara, masyarakat dan penduduk.

b. Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.

9 Bismar Siregar, Tentang Pemberian Pidana, Simposium Pembaharuan Hukum Pidana

Naional, BPHN Dep. Kehakiman, 1980

Page 30: liL0a,00l,l,02r - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48145/1/DHIKA AMAL... · Islam (Jinayah), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam

18

c. Untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota

masyarakat yang berbudi dan berguna.

Untuk mencapai tujuan pemidanaan dikenal tiga teori, yaitu:10

a. Teori pembalasan atau absolut, diadakannya pidana adalah untuk

pembalasan. Teori ini dikenal pada akhir abad ke-18 dengan pengikut

Immanuel Kant, Hegel, Herbert, dan Stahl. Immanuel Kant

memandang pidana sebagai “Kategorische Imperatieft” yakni:

seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan

kejahatan. Pidana merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan,

melainkan mencerminkan keadilan (Uidrukking van de

gerechtigheid).11

Salah seorang tokoh lain dari penganut teori absolut

yang terkenal ialah Hegel yang berpendapat bahwa pidana merupakan

keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Karena

kejahatan adalah pengingkaran terhadap keteriban hukum negara yang

merupakan “Negation der Negation” (peniadaan atau pengingkaran

terhadap pengingkaran).12

b. Teori tujuan atau relatif, jika teori absolut melihat kepada kesalahan

yang sudah dilakukan, sebaliknya teori-teori relatif ataupun tujuan

berusaha untuk mencegah kesalahan pada masa mendatang, dengan

perkataan lain pidana merupakan sarana untuk mencegah kejahatan,

oleh karena itu juga sering disebut teori previsi, yang dapat kita tinjau

dari dua segi, yaitu previsi umum dan previsi khusus. Dengan

10

Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011, Cet.2) H.15

11

Muladi dan Nawawi Arief, Barda, Teori-teori Dan Kebijakan Pidana,(Bandung: PT.

Alumni, 2005, Cet.3) H.11

12

Muladi dan Nawawi Arief, Barda, Teori-teori Dan Kebijakan Pidana,(Bandung: PT.

Alumni, 2005, Cet.3) H.12

Page 31: liL0a,00l,l,02r - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48145/1/DHIKA AMAL... · Islam (Jinayah), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam

19

dijatuhkannya sanksi pidana diharapkan penjahat potensial

mengurungkan niatnya, karena adanya perasaan takut akan akibat yang

dilihatnya, jadi ditujukan kepada masyarakat pada umumnya.

Sedangkan previsi khusus ditujukan kepada pelaku agar tidak

mengulangi perbuatan jahatnya.

c. Teori gabungan, gabungan dari dua teori diatas. Pidana merupakan

keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan serta

berusaha untuk mencegah kesalahan pada masa mendatang, dengan

perkataan lain pidana merupakan sarana untuk mencegah kejahatan.

Dengan ini pidana memiliki dua maksud yang saling

berkesinambungan yaitu mencapai tujuan keadilan dan kemanfaatan.

4. Klasifikasi Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu :13

a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (Misdriven)

dimuat dalam buku II dan pelanggaran (Overtredingen) dimuat dalam

buku III. Dicoba membedakan bahwa kejahatan merupakan

Rechtsdelicht atau delik hukum dan pelanggaran merupakan

Wetsledict atau delik undang-undang. Delik hukum ini adalah

pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya

seperti: pembunuhan, melukai orang lain, mencuri, dan sebagainya.

Sedangkan delik undang-undang melanggar apa yang telah ditentukan

oleh undang-undang, misalnya saja keharusan untuk mempunyai SIM

bagi pengendara bermotor.

b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil

(Formeel delicten) dan tindak pidana materil (Materiel delicten) .

13

Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, (Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada,

2002, Cet.1) H.117-119

Page 32: liL0a,00l,l,02r - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48145/1/DHIKA AMAL... · Islam (Jinayah), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam

20

c. Berdasarkan bentu kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja

(Doleus delicten) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (Culpose

delicten)

d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak

pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (Delicta

commissions) dan tindak pasif/negatif, disebut dengan tindak pidana

omisi (Delicta omissions)

e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan

antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam

waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.

f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum

dan tindak pidana khusus.

g. Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana

Communia (Delicta communia, yang dapat dilakukan oleh siapa saja),

dan tindak pidana Proporia (dapat dilakukan hanya oleh orang

memiliki kualitas pribadi tertentu.

h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka

dibedakan antara tindak pidana biasa (Gewone delicten) dan tindak

pidana aduan (Klacht delicten)

i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat

dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (Eenvoudige delicteni),

tindak pidana yang diperberat (Gequalificcerde delicten) dan tindak

pidana yang diperingan (Gepriviligeerde delicten)

j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana

tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang

dilindungi, seperti tindak terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta

benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik,

terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.

Page 33: liL0a,00l,l,02r - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48145/1/DHIKA AMAL... · Islam (Jinayah), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam

21

k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan,

dibedakan antara tindak pidana tunggal (Enkelvoudige delicten) dan

tindak pidana berangkai (Samengestelde delicten).

B. Pencurian Dalam Hukum Pidana

1. Pengertian Pencurian

Tindak pidana pencurian sebagaimana telah diatur dalam Bab XXII,

Pasal 362 KUHP merupakan pencurian dalam bentuk pokok. Adapun

unsur-unsurnya, yaitu unsur “Objektif” Adapun perbuatan mengambil,

yang diambil sesuatu barang, barang tersebut seluruhnya atau sebagian

kepunyaan orang lain. Ada perbuatan dilarang oleh undang-undang,

apabila dilanggar mendapatkan sanksi pidana berupa penjara. Sedangkan

unsur subjektif yaitu, dengan maksud, untuk memiliki secara melawan

hukum. Misalnya, A kehilangan motor disuatu pertokoan, B menemukan

motor tersebut. B kemudian meminggirkan motor tersebut guna untuk

diparkirkan, Apabila pencaharian A sudah dihentikan maka perbuatan

mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan

kekuasaan atas benda dari pemiliknya. Dalam contoh tersebut, pada

umumnya perbuatan mengambil dianggap selesai, terlaksana apabila

benda itu sudah berpindah dari tempat asalnya, tetapi dalam praktiknya

ditafsirkan secara luas, hingga tidak sesuai lagi dalam pengertian bahasa.

Beberapa contohnya adalah sebagai berikut14

:

a. Pada suatu hari di pasar ternak sewaktu A berdiri datang mendekatinya

seekor sapi yang terlepas dari ikatannya, sapi mana ditinggalkan oleh

pemiliknya yang sedang pergi makan. Kemudian B mendatangi A,

berhubung A diduga sebagai pemiliknya karena berdiri disamping sapi

itu, dan menawar sapi itu. Setelah ada kecocokan harga B memberikan

uang harga sapi kepada A yang menerimanya setelah B hendak

14

Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana, (Jakarta,

Kencana (Prenemedia Grup) Cetakan 2014) Hlm. 127-128

Page 34: liL0a,00l,l,02r - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48145/1/DHIKA AMAL... · Islam (Jinayah), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam

22

membawa sapi tersebut keluar pasar, B kepergok oleh pemilik sapi

yang menuduh B mencuri. A kemudian ditangkap dan dijatuhi

hukuman atas pencurian sapi dengan demikian pengadilan

menganggap, bahwa berdiri di dekat sapi saja sudah merupakan

perbuatan mengambil.

b. Menampung minyak yang mengalir dari drum minyak yang bocor

kedalam kaleng merupakan perbuatan mengambil minyak

c. Mengalirkan arus listrik sebelum alat pengukur meteran melalui kawat

dianggap perbuatan mengambil.

2. Dasar Hukum Pencurian Dan Sanksi Bagi Pelakunya

Tindak pidana pencurian pada dasarnya adalah diatur dalam pasal 362-

367 KUHP yang mana jelas didalamnya diatur bagaimana dasar

hukumnya dan pembahasannya.

a. Tindak Pidana Pencurian Dalam Bentuk Pokok

Tindak pidana dalam bentuk pokok ini diatur dalam pasal 362

KUHP, yang rumusan aslinya didalam bahasa belanda berbunyi

sebagai berikut:

”Hij die eenig goed dat geheel of ten deele aan ander toebehoort

wegneemt, met het oogmerk om het zitch wederrechtelijk toe te

eigenen,wordt,ais schuldig aan diefstal, gestraft met gevangenisstraft van

ten hoogste vijf jaren of geldboete van ten hoogste negen honden gulden”

Artinya : Barangsiapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau

seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk

menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah

melakukan pencurian, dipidana dengan penjara selama-lamanya lima

Page 35: liL0a,00l,l,02r - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48145/1/DHIKA AMAL... · Islam (Jinayah), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam

23

tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus

rupiah.15

b. Tindak Pidana Pencurian Dengan Unsur-unsur Yang Memberatkan

Tindak pidana pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan

ataupun yang didalam doktrin juga sering disebut gequalificeerde distal

atau pencurian dengan kualifikasi itu oleh pembentuk undang-undang

telah diatur dalam pasal 363 KUHP yang rumusan aslinya didalam bahasa

belanda berbunyi sebagai berikut:

“Met gevangenisstraf van ten hoogste zeven jaren wordt gestraft :

1) Diefstal van tee

2) Diefstal bij gelegenheid van brand, ontploffing, watersnood,

,aard of zeebeving,vulkanishe uitbarsting, schipbereuk,

stranding, spoorwegongeval, oproer, muiterij of oorlogsnood

3) Diefstal bij nacht in eene woning of op een besioten ert

waarop eene woning staat, door lemand die zich aidaar

buiten weten of tegen den will van den rechthebbende bevindt

4) Diefstal door twee of meer verenigde personen

5) Diefstal waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats

desmisdrifs heft veerschaft of het weg te nemen goed ender

zijn bereikheeft gebracht door middel van braak, verbreking

of inklimming, van valse sleutels, van een valse order, of van

een vals kostuum

Artinya :

a) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun

15

P.A.F Lamintang, Delik Delik Khusus Kejahatan Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan,

(Bandung, Sinar Baru Offset, Cetakan Pertama) Hlm 1

Page 36: liL0a,00l,l,02r - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48145/1/DHIKA AMAL... · Islam (Jinayah), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam

24

b) Pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi kebakaran, ledakan,

bahaya banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung

berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api,

pemberontakan, huru-hara atau bahaya perang

c) Pencurian pada malam hari dalam suatu tempat kediaman atau

diatas sebuah pekarangan tertutup yang diatasnya terdapat sebuah

tempat kediaman, yang dilakukan oleh seseorang yang berada

disana tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan

orang berhak

d) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara

bersama-sama

e) Pencurian dimana orang yang bersalah dalam mengusahakan jalan

masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang

hendak diambilnya telah melakukan pembongkaran, perusakan

atau pemanjatan atau memakai kunci palsu, suatu perintah palsu

atau seragam palsu16

.

c. Tindak Pidana Pencurian Ringan

Yang oleh Undang-undang telah diberikan kualifikasi sebagai

pencurian ringan atau liche diefstal itu, oleh pembentuk undang-undang

telah diatur dalam pasal 364 KUHP, Yang rumusan aslinya didalam

bahasa belanda sebagai berikut:

“De feiten omschreven in art 362 en art 363no 4, zoomed die

omschreven in art 363 no 5, mitz deze niet gepleegd zijn in een

woning of op een besloten erf waarop eene woning staat worden,

indien de waarde van het ontvreemde niet meer bedraagt dan twee

honderd en vijftig gulden, als lichte diefstal, gestraft met

16

P.A.F Lamintang, Delik Delik Khusus Kejahatan Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan,

(Bandung, Sinar Baru Offset, Cetakan Pertama) Hlm 32-33

Page 37: liL0a,00l,l,02r - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48145/1/DHIKA AMAL... · Islam (Jinayah), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam

25

gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten

hoogste negen honderd gulden”

Artinya : Tindak pidana-tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal

362 dan pasal 363 angka 4, demikian halnya yang dirumuskan

dalam pasal 363 angka 5, jika tidak dilakukan didalam suatu tempat

kediaman atau diatas sebuah pekarangan tertutup yang diatasnya

terdapat sebuah tempat kediaman, jika nilai dari benda yang dicuri

itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, sebagai pencurian

ringan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tiga bulan

atau dengan pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah17

d. Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan itu oleh pembentuk

undang-undang telah diatur dalam pasal 365 KUHP yang rumusan aslinya

dalam bahasa belanda adalah sebagai berikut :

1) Met gevangenisstraft van ten hoogste negen jaren wordt gestraft

diefstal, voorafgegaan, vergezeld of gevolgd van geweld,

bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het

oogmerk om dien diefstal voor te bereiden of gemakkelijk te

maken, of om, bij betrapping op heterdaad, aan zich zelven of

andere deelnemers aan het misdrijf, hetzij de vlucht mogelijk te

maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeran

2) Gevangenisstraft van ten hoogste twaalf jaren wordt

opgelegd :

a) Indien het feit wordt gepleegd hetzij bij nacht in eene

woning of op en besloten erf waarop eene woning staat,

hetzij op den openbaren weg hetzij in een spoortrein of

tram die in beweging is

17

P.A.F Lamintang, Delik Delik Khusus Kejahatan Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan,

(Bandung, Sinar Baru Offset, Cetakan Pertama) Hlm 50

Page 38: liL0a,00l,l,02r - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48145/1/DHIKA AMAL... · Islam (Jinayah), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam

26

b) Indien het feit wordt gepleegd dooe twee of meer

verenigde personen

c) Indien de schuldige zich de toegang tot de plaats des

misdrijfs heft verschaft door middel van braak of

inklimming, van valse sleutels, van een valse order of een

vals kostuum

d) Indien het feit zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heft

3) Gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren wordt

opgelegd, indien het feit den dood ten gevolge heft

4) De doodstraf of levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van

ten hoogste twentig jaren wordt opgelegd, indien het feit

zwaar lichamelijk letsel of den dood ten gevolge heft, door

twee of meer verenigde personen wordt gepleegd en

daarenboven van een der in no 1 en no 3 vermelde

omstandigheden vergezeld gaat”

Artinya :

(1) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan

tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan

kekerasan atau dengan ancaman kekerasan terhadap orang-

orang, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan

atau untuk memudahkan pencurian tersebut, atau untuk

memungkinkan dirinya sendiri atau orang lain dalam

kejahatan dapat melarikan diri jika diketahui pada waktu itu

juga, ataupun untuk menjamin penguasaan atas benda yang

telah dicuri

(2) Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun :

(a) Jika tindak pidana itu dilakukan pada malam hari

didalam sebuah tempat kediaman atau diatas sebuah

pekarangan tertutup yang diatasnya terdapat sebuah

Page 39: liL0a,00l,l,02r - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48145/1/DHIKA AMAL... · Islam (Jinayah), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam

27

kediaman, atau diatas jalan umum, atau diatas kereta api

yang bergerak atau trem yang bergerak

(b) Jika tindak pidana itu dilakukan oleh dua orang atau

lebih secara bersama-sama

(c) Jika untuk mendapat jalan masuk ke tempat kejahatan,

orang yang bersalah telah melakukan pembongkaran atau

pemanjatan atau telah memakai kunci-kunci palsu, suatu

perintah palsu atau suatu seragam palsu

(d) Jika tindak pidana itu telah mengakibatkan luka berat

pada tubuh

(3) Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun,

jika tindak pidana itu telah mengakibatkan matinya orang

(4) Dijatuhkan pidana mati atau pidana seumur hidup atau

pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun, jika tindak

pidana itu mengakibatkan luka berat pada tubuh atau

matinya orang, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

secara bersama-sama dan disertai dengan salah satu keadaan

yang disebutkan dalam angka 1 dan angka 5.18

e. Tindak Pidana Pencurian Dalam Berkeluarga

Yang dimaksudkan dengan tindak pidana pencurian dalam

keluarga walaupun undang- undang sendiri sebenarnya tidak memberikan

sesuatu sebutan bagi tindak pidana pencurian yang akan dibicarakan ini,

oleh pembentuk undang-undang diatur dalam pasal 367 KUHP yang

rumusan aslinya dalam bahasa belanda sebagai berikut :

1) Indien de dader of medeplichtige aan een der in dezen titel

omschreven misdrijven de niet van tafel en bed of van goederen

gescheiden echtgenoot is van hem tegen wien het misdrijf is

18

P.A.F Lamintang, Delik Delik Khusus Kejahatan Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan,

(Bandung, Sinar Baru Offset, Cetakan Pertama) H. 51-52

Page 40: liL0a,00l,l,02r - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48145/1/DHIKA AMAL... · Islam (Jinayah), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam

28

gepleegd, is de strafvervolging tegen dien dader of dien

medeplichtige uitgesloten

2) Indien hij zijn van tafel en bed of van goederen gescheiden

echtgenoot is of zijn bloed of aanverwant, hetzij in de rechte

linie, hetzij in den tweeden gradd der zijlinie, heft de

vervologing, voor zoover hem betreft, alleen plaats op eene

tegen hem gerichte klachte van dengene tegen wien het misdrijf

is gepleegd

3) Indien krachtens matriarchale instellingen de vaderlijke macht

door een ander dan den vader wordt uitgeoefend, is de bepaling

van het voorgaande lid mede op dezen van toepassing

Artinya :

a) Jika pelaku atau orang yang membantu melakukan salah satu

kejahatan-kejahatan yang diatur dalam bab ini ialah seorang

suami atau istri yang tidak bercerai meja makan dan tempat

tidur atau bercerai harta kekayaan dengan orang, terhadap

siapa kejahatan itu telah dilakukan, maka tidak dapat

dilakukan penuntutan pidana terhadap pelaku atau orang

yang membantu melakukan kejahatan tersebut

b) Jika mereka itu merupakan suami atau istri yang bercerai

meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta kekayaan,

atau merupakan saudara sedarah atau karena perkawinan

baik dalam garis lurus maupun dalam garis menyamping

sampai derajat kedua dari orang, terhadap siapa kejahatan itu

telah dilakukan, maka penuntutan terhadap mereka hanya

dapat dilakukan, jika ada pengaduan terhadap mereka dari

orang, terhadap siapa telah dilakukan kejahatan

c) Jika berdasarkan lembaga-lembaga keibuan, kekuasaan

bapak itu dilakukan oleh orang lain daripada seorang ayah,

Page 41: liL0a,00l,l,02r - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48145/1/DHIKA AMAL... · Islam (Jinayah), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam

29

maka ketentuan dalam ayat yang terdahulu itu juga berlaku

bagi orang lain tersebut 19

.

C. Pengertian Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Hukum Pidana Islam

Dalam hukum islam, tindak pidana (delik, jarimah) diartikan sebagai

perbuatan-perbuatan yang dilarang Syar’a yang diancam oleh Allah SWT dengan

hukuman hudud, qishash, diyat, atau ta’zir. Larangan-larangan Syar’a tersebut ada

kalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan

perbuatan yang diperintahkan. Adapun para fuqaha sering kali menggunakan

pidana dengan kata jinayah dengan maksud jarimah. Kata jinayah merupakan

bentuk verbal (masdar) dari kata jana.

Ditinjau dari unsur-unsur jarimah atau tindak pidana, objek utama kajian fiqh

jinayah dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu 1) al-rukn al-syar’i atau usnur

formil 2) al-rukn al-madi atau unsur materiil, dan 3) al-rukun al-adabi atau unsur

moril20

.

1. Pengertian pencurian dalam hukum pidana Islam

Sariqah adalah bentuk masdar dari kata سرقا-يسرق-سرق dan secara

etimologis berarti مالة خفية وحيلة اخذ mengambil harta milik seseorang

secara sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya. Sementara itu, secara

terminologis definisi sariqah dikemukakan oleh :

a. Ali bin Muhammad al-jurjani:

السرقة هي أخذ المال المتقو ملك للغير في حرز مثله خفية

Artinya : Pencurian ringan adalah mengambil harta orang lain yang

bernilai secara diam-diam dan tempatnya yang tersimpan

19

P.A.F Lamintang, Delik Delik Khusus Kejahatan Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan,

(Bandung, Sinar Baru Offset, Cetakan Pertama) H. 58-59

20

Nurul Irfan & Mayrofah, Fiqh Jinayah, (Jakarta, Amzah, Cetakan Pertama 2013) H. 2

Page 42: liL0a,00l,l,02r - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48145/1/DHIKA AMAL... · Islam (Jinayah), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam

30

السرقة هي أخذ المكلف خفية قدر عشرة دراهم فضروبة محرزة او

خافظ بال شبهة

Artinya : Pencurian berat adalah mengambil harta orang lain yang oleh

mukallaf secara sembunyi-sembunyi dengan nisab sepuluh dirham

yang dicetak, disimpan pada tempat penyimpanan yang biasa

digunakan atau dijaga oleh seorang penjaga dan tidak ada syubhat21

.

b. Abdul Qadir Audah

مال الغير خفية اي عل سبيل اال ستخفاء ذالسريقة الصغيرة هي اخ

Artinya : Pencurian ringan adalah mengambil harta orang lain secara

sembunyi-sembunyi.

المغالبة سبيال لغير السرقة الكبرى فهي أخذ مال على اما

Artinya : Pencurian berat adalah mengambil harta milik orang lain

dengan kekerasan.

c. Sayid Sabiq

وهي التي يجب فيها قطع اليدالسريقة الصغيرة

Artinya : Pencurian ringan adalah pencurian yang wajib divonis

dengan potong tangan22

.

21

Nurul Irfan & Masyrofah, Fiqh Jinayah, (Jakarta, Amzah, Cetakan Pertama 2013) H. 99

22

Mardani, Kejahatan Pencurian Daam Hukum Pidana Islam, (Jakarta, Cv Indhiil, Cetakan

Pertama 2008) H. 91-92

Page 43: liL0a,00l,l,02r - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48145/1/DHIKA AMAL... · Islam (Jinayah), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam

31

ويسمى الحرابة , المغالبة سبيل وهي أخذ المال على

Artinya : Pencurian berat adalah mengambil harta orang lain dengan

kekerasan dan ini juga disebut merampok atau begal.

Melengkapi definisi diatas, Abdul Qadir Audah memberikan

penjelasan sebagai berikut : Perbedaan antara pencurian ringan dan

pencurian besar, pencurian ringan adalah pengambilan harta kekayaan

yang tidak disadari oleh korban dan dilakukan tanpa izin. Pencurian

ringan ini harus memenuhi dua unsur secara bersamaan. Kalau salah satu

dari dua unsur tersebut tidak ada maka tidak dapat dikatakan pencurian

ringan. Misalnya, jika seseorang yang mencuri harta benda dari sebuah

rumah dengan disaksikan si pemilik dan pencuri tidak menggunakan

kekuatan fisik dan kekerasan, maka kasus ini bukanlah pencurian kecil

tetapi penjarahan. Meskipun demikian, jarimah itu tidak dikenakan

hukuman had tetapi adalah hukuman ta’zir.

Adapun pencurian besar adalah, dilakukan dengan sepengetahuan

korban tetapi ia tidak mengizinkan hal itu terjadi sehingga terjadi

kekerasan. Jika didalamnya tidak ada kekerasan maka disebutlah sebagai

penjarahan, penjambretan, atau perampasan dimana unsur kerelaan

pemilik harta tidak terpenuhi23

.

D. Dasar Hukum Pencurian dan Sanksi Bagi Pelakunya Dalam Hukum Pidana

Islam

Dalam hukum Islam, tindak pidana (delik, jarimah) diartikan sebagai

perbuatan-perbuatan yang dilarang Syar’a yang diancam oleh Allah SWT dengan

hukuman hudud, qishash, diyat, atau ta’zir. Larangan-larangan Syar’a tersebut ada

kalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan

23

Nurul Irfan & Masyrofah, Fiqh Jinayah, (Jakarta, Amzah, Cetakan Pertama 2013) H.102

Page 44: liL0a,00l,l,02r - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48145/1/DHIKA AMAL... · Islam (Jinayah), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam

32

perbuatan yang diperintahkan. Adapun para fuqaha sering kali menggunakan

pidana dengan kata jinayah dengan maksud jarimah. Kata jinayah merupakan

bentuk verbal (masdar) dari kata jana.

Dalam tindak pidana pencurian, para ulama mempermasalahkan ganti rugi

dan sanksi. Menurut Imam Abu Hanifah,ganti rugi dan sanksi itu tidak dapat

digabungkan, artinya bila pencuri sudah dikenal sanksi hukuman had, maka

baginya tidak ada keharusan untuk membayar ganti rugi. Alasannya, alquran

hanya menyebutkan masalah sanksi saja, sebagaimana disebutkan diatas, selain

itu jika pencuri harus membayar ganti rugi, maka seakan-akan harta itu adalah

miliknya.

Menurut Imam Syafi’I dan Imam Ahmad, sanksi dan ganti rugi itu dapat

digabungkan. Alasannya, pencuri melanggar dua hak dalam hal ini hak allah

berupa keharaman mencuri dan hak hamba berupa pengambilan atas harta orang

lain. Oleh karena itu, pencuri harus mempertanggungjawabkan akibat dua hak ini,

jadi pencuri itu harus mengembalikan harta yang dicurinya bila masih ada dan

harus membayar ganti rugi bila hartanya sudah tidak ada. Selain itu, ia harus

menanggung sanksi atas perbuatannya. Inilah yang disebut dengan prinsip

dhaman dikalangan ulama24

.

Dengan demikian, sesungguhnya para ulama sepakat bahwa bila harta yang

dicuri itu masih ada ditangan pencuri, maka ia harus mengembalikannya. Hanya

mereka berbeda pendapat bila harta yang dicuri itu telah tidak ada ditangan

pencuri. Apakah pencuri itu hanya dikenakan had saja, ataupun disertai dengan

kewajiban membayar ganti rugi ?

Menurut Al Qur’an dijelaskan bahwa sanksi hukuman tindak pidana

pencurian adalah potong tangan. Hal ini berdasarkan Q.S Al-Maidah (5): 38:

24

Djazuli, Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam, (Jakarta, PT Raja

Grafindo Persada, Cetakan Kedua 1997) H. 80-81

Page 45: liL0a,00l,l,02r - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48145/1/DHIKA AMAL... · Islam (Jinayah), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam

33

والسارقه والسارقةه فاقطعهوا أيديههما جزاء بما كسبا نكاال من للا وللاه عزيز

حكيم

Artinya : “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah

tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan

sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana”

Dalam ayat ini allah menyatakan bahwa laki-laki pencuri dan perempuan

pencuri harus potong tangan keduanya. Ulama berbeda pendapat tentang

persyaratan tentang yang membuat seorang pencuri bias dihukum potong

tangan, bagian tangan yang harus dipotong, dan batas minimal barang curian.

Al Qurthubi berkata bahwa sejak zaman jahiliyah seorang pencuri telah

diancam dengan hukuman potong tangan. Orang pertama yang memberi

keputusan hukuman ini adalah Al Walid bin Al Mughirah, kemudian Allah

memerintahkan untuk memberlakukan hukuman potong tangan ini dalam

Islam. Laki-laki pencuri pertama yang dipotong tangannya oleh Rasulullah

SAW adalah Al-Khiyar bin Adi bin Naufal bin Abdi Manaf, sedangkan

perempuan pencuri pertama yang dipotong tangan adalah Murrah Binti

Sufyan bin Abdil Asad dari bani Mahzum. Abu bakar juga pernah memotong

tangan kanan seorang pencuri kalung dan Umar menghukum potong tangan

atas Ibnu samurah, saudara Abdurrahman bin samurah. Sepintas ayat ini

bersifat umum karena setiap pencuri harus dipotong tangan. Akan tetapi,

ternyata tidak demikian sebab Rasulullah SAW bersabda, “Tangan pencuri

tidak dipotong kecuali mencuri seharga seperempat dinar atau lebih”. (HR.

Muttafaq Alaih). Dengan demikian, jelaslah bahwa hukuman ini hanya

berlaku pada pencuri yang mencuri seperempat dinar atau lebih. Inilah

pendapat Khulafaur Rasyidin, Imam Malik, Umar bin Abdul Aziz, Al-Laits,

Abu Tsaur, dan Al-Syafi;i. Imam malik berkata, ”Tangan pencuri juga

dipotong karena mencuri seperempat dinar atau atau tiga dirham”. Namun,

Page 46: liL0a,00l,l,02r - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48145/1/DHIKA AMAL... · Islam (Jinayah), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam

34

kalau pelaku mencuri dua dirham yang karena selisih nilai tukar menjadi

setara dengan seperempat dinar tidak boleh dipotong”. Disini terdapat

konsep ketegasan dan kemanatapan. Hal itu karena dalam hukum pidana

(hudud) tidak boleh ada unsur syubhat.25

25

Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam, (Jakarta, Amzah, Cetakan Pertama 2016) H. 80-81

Page 47: liL0a,00l,l,02r - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48145/1/DHIKA AMAL... · Islam (Jinayah), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam

35

BAB III

SANKSI DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN DAN TINDAK

PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN

A. Sanksi Tindak Pidana Pencurian Ringan

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam hukum positif pencurian adalah mengambil harta orang lain

secara sembunyi-sembunyi dengan pengertian bahwa mengambil tanpa

sepengetahuan dan ketahuan pemiliknya dan ditelah disimpan pada tempat

yang semestinya.

Berdasarkan pasal 364 KUHP yang berbunyi : “Perbuatan yang

diterangkan pada pasal 362 dan pasal 363 butir (5) apabila tidak dilakukan

didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya,

jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah,

diancam dengan pencurian ringan dengan pidana paling lama tiga bulan

penjara atau pidana denda dua ratus lima puluh rupiah”. Dari rumusan

ketentuan pidana diatas dapat diketahui,bahwa yang dimaksud pencurian

ringan adalah :

a. Tindak pidana pencurian dalam pencurian pokok

b. Tindak pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara

bersama-sama

c. Tindak pidana pencurian, yang untuk mengusahakan jalan masuk

ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak

diambilnya, orang yang bersalah tidak melakukan pembongkaran,

perusakan, pemanjatan atau memakai kunci-kunci palsu atau

serangan palsu.

2. PERMA No 2 Tahun 2012 (Tindak Pidana Ringan)

Tindak Pidana Ringan (Tipiring) adalah tindak pidana yang bersifat

ringan atau tidak berbahaya, tindak pidana ringan ini tidak hanya berupa

Page 48: liL0a,00l,l,02r - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48145/1/DHIKA AMAL... · Islam (Jinayah), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam

36

pelanggaran tapi juga mencakup kejahatan-kejahatan ringan yang tertulis

dalam buku II KUHP yang terdiri dari, penganiayaan hewan ringan,

penganiayaan ringan, pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan

ringan, perusakan ringan, dan penadahan ringan.

Hal inilah yang menjadi keistimewaan KUHP Indonesia yang

merupakan warisan KUHP Hindia Belanda. Sekalipun KUHP Hindia-

Belanda didasari oleh KUHP Belanda namun pembagian bentuk kejahatan

biasa dan ringan berasal dari Hindia-Belanda sendiri yang kemudian

diadopsi kedalam KUHP Indonesia.

Kejahatan dan pelanggaran sendiri memiliki beberapa perbedaan,

pengaturan mengenai kejahatan dan pelanggaran diletakkan di tempat

yang berbeda dalam KUHP. Pada dasarnya, KUHP terdiri atas 569 pasal

yang dibagi dalam tiga buku.

Tiga buku itu adalah :1

a. Ketentuan-ketentuan umum (juga disebut Bagian umum, Algemeen

deel), pasal 1-103

b. Kejahatan, pasal 104-448

c. Pelanggaran, pasal 449-569

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, KUHP Hindia-Belanda

yang diadopsi kedalam KUHP Indonesia mengenal tindak pidana ringan

sedangkan Belanda tidak mengenal lembaga tersebut. Akan tetapi, seiring

perkembangan zaman lembaga tindak pidana ringan semakin

dipertanyakan keberadaannya. Utrecht dalam bukunya Hukum pidana,

menggunakan istilah kejahatan enteng sebagai padanan kata Lichte

misdrijven dalam bahasa Belanda atau kejahatan ringan atau yang dalam

tulisan ini menggunakan istilah Tindak Pidana Ringan.

1 E Utrecht, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I, H.80

Page 49: liL0a,00l,l,02r - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48145/1/DHIKA AMAL... · Islam (Jinayah), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam

37

Definisi mengenai tindak pidana ringan akan sulit ditemukan dalam

KUHP, definisi tindak pidana ringan yang cukup dapat dipahami justru

dapat ditemukan dalam KUHAP sebagai ketentuan hukum pidana formal

dari KUHP. Pasal 205 ayat (1) KUHAP yang mengatur mengenai

ketentuan pemeriksaan acara cepat menyatakan bahwa :

“Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan Tindak Pidana Ringan ialah

perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama

tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus

rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2

bagian ini”2

Dari bunyi pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai definisi

tindak pidana ringan, yaitu sebuah perkara yang ancaman hukuman

penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau benda paling

banyak tujuh ribu lima ratus rupiah.

Apabila ditelusuri lebih jauh bunyi pasal-pasal yang terdapat dalam

KUHP maka setidaknya terdapat sembilan pasal yang tergolong bentuk

tindak pidana ringan, yaitu pasal 302 (1) ,315, 352 (1), 364, 373, 379, 384,

407 (1), dan 482 KUHP. Dalam hal ini penulis akan sedikit menjelaskan

tindak pidana pencurian ringan dalam Perma No.2 Tahun 2012.

Tindak pidana pencurian telah diatur dalam pasal 362-367 KUHP,

dimana setiap pasal tersebut memiliki unsur-unsur dan sanksi hukuman

yang berbeda-beda. Sedangkan jika mengacu pada Perma No.2 Tahun

2012 maka terdapat satu pasal yang dikategorikan sebagai tindak pidana

ringan, Yaitu pasal 364 KUHP yang berbunyi: Perbuatan yang

diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan

yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam

sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga

2 Andi Hamzah, Kuhp&Kuhap, Rineka Cipta 2016 H.316

Page 50: liL0a,00l,l,02r - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48145/1/DHIKA AMAL... · Islam (Jinayah), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam

38

barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam

karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan

atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Dalam Perma

tersebut dijelaskan dalam pasal 1 yang berbunyi: Kata-kata “dua ratus

lima puluh rupiah” dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan pasal 482

KUHP dibaca menjadi “dua juta lima ratus rupiah”. Karena tidak

sangatlah tepat jika pengadilan memberi sanksi terhadap pencuri dengan

kerugian sejumlah dua ratus lima puluh rupiah tersebut dengan hukuman

tindak pidana pencurian yang hukumannya adalah lima tahun penjara,

melainkan dengan melakukan hukum acara pemeriksaan cepat yang

mekanismenya telah diatur dalam KUHAP dan Perma No. 2 Tahun 2012

dijelaskan dalam Pasal 2 butir 2 yang berbunyi: Apabila nilai barang atau

tersebut bernilai tidak lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus

rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim tunggal untuk

memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Hukum

Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam pasal 205-210 KUHAP.3

B. Sanksi Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Islam

Klasifikasi kejahatan dalam hukum pidana Islam yang paling penting dan

paling banyak dibahas para ahli hukum adalah Hudud, Qishash, dan Ta’zir.

Kategori pertama adalah Hudud. Kejahatan Hudud adalah kejahatan yang

paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam. Kejahatan Hudud

merupakan kejahatan public yang berkaitan dengan hak Allah. Hudud

merupakan kejahatan yang diancam dengan hukuman Had yaitu hukuman

yang ditentukan sebagai hak Allah. Kejahatan hudud terdiri dari :

1. Riddah (murtad)

2. Al Baghyu (pemberontak)

3. Zina

3 Perma No.2 Tahun 2012 Tentang Tindak Pidana Ringan

Page 51: liL0a,00l,l,02r - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48145/1/DHIKA AMAL... · Islam (Jinayah), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam

39

4. Qadzhaf (Pembohong)

5. Sariqah (Pencurian)

6. Hirabah (Perampokan)

7. Shurb Al-Khamr (minuman keras)

Kategori kedua adalah Qishash. Sasaran dari kejahatan ini adalah inti

tubuh manusia, sengaja atau tidak sengaja. Qishash dikenal dengan kejahatan

terhadap manusia atau Crimes against person, seperti :

a. Qathlul Amdi (pembunuhan dengan sengaja)

b. Qathlul Shibh Amdi (pembunuhan dengan mirip sengaja)

c. Qathlul Al khata (Pembunuhan karena kealpaan)

d. Penganiayaan dan menimbulkan luka serta sakit akibat kealpaan

Kategori terakhir adalah Ta’zir. Landasan dan penentuan hukumnya

didasarkan pada ijma atau (konsensus) untuk menghukum semua perbuatan

yang tidak pantas yang menyebabkan kerugian fisik, sosial, politik, financial,

atau moral bagi individu atau masyarakat.4

Ta’zir dalam pengertian hukum Islam adalah hukuman yang bersifat

mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenakan sanksi Had dan

tidak pula membayar kaffarah atau diyat. Dalam hukum Islam jenis hukuman

yang berkaitan dengan hukuman ta’zir diserahkan kepada kesepakatan

manusia.5

Jika sifat jarimah dikaji lebih mendalam hanya jarimah ta’zir yang dapat

dianggap sepadan dengan delik dalam hukum pidana. Karakter hudud dan

qishash lebih dogmatis dan menjadi hak Allah yang tidak mungkin diubah

4 Muhammad Amin Suma, Pidana Islam di Indonesia Peluang Prospek dan Tantangan

(Jakarta:Pustaka Firdaus, 2001). H.22-23

5 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam (Jakarta, Sinar Grafika, 2009) H.10

Page 52: liL0a,00l,l,02r - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48145/1/DHIKA AMAL... · Islam (Jinayah), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam

40

atau dikurangi oleh kekuasaan manusia. Karakter hudud dan qishash berbeda

dengan perkembangan masyarakat.6

Dalam pelaksanaan hukuman ta’zir, Imam malik, Imam Abu hanifah, dan

Imam ahmad berpendapat jika ta’zir berhubungan dengan hak-hak Allah,

Hakim/imam tidak dilaksanakannya hukuman membawa maslahah. Jika ta’zir

berhubungan dengan hak-hak adami maka tidak wajib untuk dilaksanakan

hukuman tersebut apabila korban mau berdamai dan member maaf.7

Hukuman ta’zir suatu ketika bisa dibatalkan, meskipun kita telah

mewajibkannya. Hal tersebut terjadi apabila si pelanggar adalah seorang anak

kecil atau seorang yang sudah dewasa tetapi dia melakukan pelanggaran kecil,

maka tidak wajib baginya dikenakan hukuman ta’zir. Hal ini dikarenakan

tidak adanya hukuman ringan yang bisa mencegah dan tidak diwajibkan

atasnya hukuman yang berat.8

Ta’zir berasal dari bahasa arab yang berarti mencegah atau menolak dan

mendidik. Disebut mencegah dan menolak karena ta’zir dapat mencegah atau

menolak pelaku kejahatan untuk tidak mengulangi lagi kejahatannya yang

dapat menyakiti dan merusak harta benda orang lain. Disebut mendidik karena

mendidik pelaku kejahatan supaya dapat menyadari dan merubah sikap dan

perilaku buruknya seseorang sehinnga tidak mengulanginya lagi.9

Dalam kamus besar bahasa Indonesia ta’zir adalah hukuman yang

dijatuhkan atas dasar kebijaksanaan hakim karena tidak terdapat didalam al-

qur’an dan hadis. Tujuan diberikannya hak dalam menentukan hukuman ta’zir

kepada penguasa atau aparat penegak hukum adalah agar mereka dapat

6 Muhammad Amin Suma, Pidana Islam Di Indonesia, Jakarta H.16

7 Wahbah Zuhaili, Al Fiqh Al Islami Wa Adilatuhu, Juz 7. H.5283

8Wahbah Zuhaili, Al Fiqh Al Islami Wa Adilatuhu, Juz 7. H.5284

9 Relevansi Hukuman Takzir Dalam Fikih Dengan Hukuman Sebagai Alat Pendidikan, Jurnal

Lentera Pendidikan Vol. 11, 2008, H.209

Page 53: liL0a,00l,l,02r - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48145/1/DHIKA AMAL... · Islam (Jinayah), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam

41

mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya serta

dapat menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat

mendadak.10

Menurut Muhammad Abdullah al jardani, ta’zir adalah pendidikan

hukum (tadhib) atas dosa yang tidak ada had padanya dan tidak pula

kaffarah. Burhan abi Ar rifai menyatakan bahwa ta’zir adalah pendidikan

hukum (tadhib), perbaikan (ishlah) dan pencegahan (zajr) atas dosa-dosa yang

tidak diisyaratkan untuk diberlakukan hudud dan tidak pula kaffarah.11

Menurut Wahbah Zuhaili ta’zir adalah pertolongan, karena melarang si

pelaku untuk mendapat hukuman berat, kemudian terkenal dengan istilah

bahwa ta’zir merupakan hukuman yang berupa pendidikan. Hukuman ta’zir

merupakan hukuman yang tidak ditetapkan oleh syari’at dan keputusan

hukumannya diserahkan kepada negara (aparat hukum) sesuai dengan berat

dan ringannya perbuatan tindak pidana tersebut.12

Diwajibkan atas seseorang dikenai hukuman ta’zir apabila tidak

melakukan kejahatan yang mewajibkan atasnya hukuman had dan qishash.13

Meskipun tujuan ta’zir adalah mencegah atau menolak pelaku kejahatan

untuk tidak mengulangi kejahatannya dengan perbaikan dan pendidikan tetapi

syari’ah Islam menghidari hukuman untuk tujuan penyiksaan dan kesia-siaan

sehingga dapat merugikan si pelaku.

Dari beberapa uraian diatas terdapat perbedaan antara hudud, qishash

dan ta’zir, yaitu :

10

Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah, (Jakarta,

Sinar Grafika, 2006) H.20

11

Muhammad Abdullah al jardani, Fath Al allam Bi Sharh Musyid Al Anam, Juz 4, H.543

12

Wahbah Zuhaili, Al Fiqh Al Islami Wa Adilatuhu, Juz 7. H.5591

13

Wahbah Zuhaili, Al Fiqh Al Islami Wa Adilatuhu, Juz 7. H.5592

Page 54: liL0a,00l,l,02r - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48145/1/DHIKA AMAL... · Islam (Jinayah), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam

42

1) Ketetapan (taqdir) : hukuman hudud dan qishash ditetapkan oleh

ketentuan syari’at yang wajib dilaksanakan, sedangkan hukuman

ta’zir diserahkan semuanya kepada keputusan hakim atau penguasa

untuk memberikan hukuman yang pantas dan sesuai kepada pelaku.

2) Hukuman : hukuman hudud dan qishash adalah ketetapan yang ada di

dalam al-qur’an dan merupakan ketetapan dari Allah SWT. Adapun

hukuman ta’zir dapat dirubah oleh hakim atau penguasa dengan

melihat situasi dan kondisi serta membawa maslahah (kebaikan) bagi

pelaku dan korban.

3) Kewajiban dilaksanakannya hukuman : hukuman hudud dan qishash

wajib dilaksanakan sesuai ketetapan syari’at dan tidak boleh

ditangguhkan serta tidak ada maaf, pengampunan dan pembatalan

dalam pelaksanaanya oleh hakim, sedangkan hukuman ta’zir boleh

adanya maaf, pengampunan dan peringanan hukuman dari hakim jika

dilihat bahwa maaf dan pengampunan dapat membawa maslahah

(kebaikan) terhadap pelaku dan juga korban.14

Kekuasaan untuk menjatuhkan hukuman pidana harus disandarkan pada

masyarakat secara luas. Dalam hal ini konsep ta’zir lebih siap untuk

dibicarakan dan disepakati dalam konsep hudud dan qishash. Umat Islam

secara umum lebih tidak terikat oleh ajaran yang fundamental untuk

mempidanakan tindakan tertentu atau membebankan satu bentuk hukuman

yang terdapat dalam kasus-kasus hudud dan qishash.

Sanksi pidana bukanlah satu-satunya mekanisme untuk menegakkan

moralitas dan kemaslahatan umum. Dalam menentukan ruang lingkup pidana,

suatu tingkat toleransi dan niat baik harus ada dalam perdebatan tersebut jika

ingin menghasilkan kebijaksanaan dan penerapan keadilan yang diterima

secara luas.

14

Wahbah Zuhaili, Al Fiqh Al Islami Wa Adilatuhu, Juz 7. H.5283

Page 55: liL0a,00l,l,02r - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48145/1/DHIKA AMAL... · Islam (Jinayah), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam

43

Tujuan dari hukuman dari hukuman ta’zir, adalah :

(1) Mencegah seseorang berbuat maksiat

(2) Memberikan hukuman terhadap pelaku tidak dimaksudkan untuk

balas dendam melainkan untuk kemaslahatan

(3) Menjadikan hukuman berat adalah upaya terakhir dalam menjaga

seseorang agar tidak jatuh kedalam maksiat.

Diantara hal-hal yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan hakim

adalah besar kecilnya pelanggaran, adanya unsur sengaja atau kelalaian, baru

pertama kali dilakukan atau sudah berkali-kali dan sebagainya.

Dalam hukuman ta’zir ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan

hapusnya hukuman ta’zir diantaranya pelaku meninggal dunia, korban

memberikan maaf kepada pelaku, dan pelaku melakukan taubat.

Meninggalnya pelaku merupakan salah satu sebab hapusnya sanksi ta’zir. Hal

ini berlaku bila sanksi ta’zir yang harus dijalani adalah berupa sanksi badan

atau sanksi yang berkaitan dengan diri pelaku. Apabila sanksi ta’zir berupa

denda, maka kematian tidak menyebabkan hapusnya ta’zir dan menjadi utang

si pelaku yang berkaitan dengan harta yang ditinggalkannya.15

Adapun sebab lain terhapusnya sanksi ta’zir adalah pihak korban

memaafkan pelaku. Hal penting dalam penerapan ta’zir adalah harus sesuai

dengan kaidah Al ta’zir yadurru ma al-maslahah (tazir itu tergantung pada

maslahat). Apabila ta’zir berkaitan dengan hak adami maka hanya dapat

dimaafkan oleh pihak korban dan tidak dapat dimaafkan oleh Ulil ‘Amr.

Sanksi ta’zir berkaitan dengan hak Allah dapat dihapuskan dengan taubat.

Taubat dapat dilihat dengan adanya rasa menyesal pelaku terhadap perbuatan

yang telah dilakukannya, menjauhkan diri dari perbuatan itu, dan

memantapkan niatnya untuk tidak melakukannya kembali. Apabila ta’zir

15

M. Shabir U, Relevansi Hukuman Takzir Dalam Fikih Dengan Hukuman Sebagai Alat

Pendidikan, Jurnal Lentera Pendidikan Vol. 11, 2008, H.211

Page 56: liL0a,00l,l,02r - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48145/1/DHIKA AMAL... · Islam (Jinayah), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam

44

berhubungan dengan adami maka indikator taubat harus ditambah dengan

meminta maaf kepada korban secara langsung.16

Adakalanya anak-anak melakukan perbuatan jarimah dan tidak menutup

kemungkinan kejahatan itu disengaja atau tidak disengaja. Dasar penerapan

ta’zir bagi anak berdasarkan makna yang dikandung dari hadis Rasulullah

SAW.

Dalam memberikan hukuman ta’zir bagi anak, sanksi yang diberikan

siftatnya harus mendidik dapat diberikan melalui putusan hakim atau dari

orang tua mereka. Pemberian hukuman ta’dib dilakukan terhadap perbuatan

buruk yang telah dilakukan. Orang tua dibenarkan memukul anaknya dengan

tidak melukai, tidak memukul bagian rawan yang sensitif dan pemberian

ta’dib tidak boleh berlebihan.17

Rasulullah juga melarang untuk memanjakan anak dan menuruti semua

kemauannya. Ibnu abbas meriwayatkan dalam kitab manhaj al fil yang

berbunyi : Gantunglah cambuk (alat pemukul) ditempat yang terlihat oleh

penghuni rumah, karena itu merupakan pendidikan bagi mereka. Dibalik

kecintaan dan kasih sayang orang tua terhadap anaknya, Rasulullah tidak

menginginkan adanya sikap memanjakan secara berlebihan. Hal ini

dimaksudkan agar mereka meninggalkan perbuatan yang buruk dan tercela.

Sikap memanjakan dan memberikan kasih sayang yang berlebihan

mengakibatkan anak tidak pernah dibiasakan taat kepada Allah dan syari’at-

syari’at hukum nya.

16

Nur Rohman, Hukum Pidana Islam, (Bandung, Al Kasyaf, 2007) H.103-105

17

Abdul Qadir Al Audah, At Tashri Al Jina’I al Islami, H.516

Page 57: liL0a,00l,l,02r - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48145/1/DHIKA AMAL... · Islam (Jinayah), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam

45

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NOMOR

237/Pid.B/2017/PN JKT.BRT

A. Kontruksi Penjatuhan Hukuman Tindak Pidana Bagi Pelaku Tindak

Pidana Pencurian dengan Pemberatan dalam hukum pidana Islam

Menurut Al Sayid Sabiq, bahwa syarat-syarat pencuri yang divonis

dengan hukuman potong tangan adalah sebagai berikut1 :

1. Taklif (cakap hukum)

هجىى وال صغيش إرا على: بأى يكىى الساسق بالغا عاقال, فال حذ يفتكلا

هوا غيش هلكفيي ولكي يؤدب الصغيش إرا سشق وال يشتش ط في سشاقا أل

الوسلن إر سشقاإلسالم فارا سشق الزهي أوالوشتذ كوا أى

Artinya : Taklif : yaitu pencuri tersebut sudah baligh dan berakal maka tidak

divonis potong tangan pencuri gila, anak kecil, karena keduanya tidak

mukalaf, tapi anak kecil yang mencuri dapat hukuman yang bersifat mendidik

(ta’zir).

Dan Islam tidak menjadi syarat bagi pencuri karena apabila kafir zimi

atau orang murtad mencuri, maka divonis potong tangan begitu sebaliknya.

2. Kehendak Sendiri

هختاسا في سشقت, فلى اكش علي السشقة اال ختياس : بأى يكىى السا سق

فال يعذ سا س قا, ألى االكشا

1 Mardani, Kejahatan Pencurian Daam Hukum Pidana Islam, (Jakarta, Cv Indhiil, Cetakan

Pertama 2008) H 93-94

Page 58: liL0a,00l,l,02r - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48145/1/DHIKA AMAL... · Islam (Jinayah), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam

46

Artinya : Ikhtiar yaitu bahwa pencuri tersebut mempunyai kehendak sendiri,

Seandainya ia terpaksa untuk mencuri, maka tidak dianggap sebagai pencuri,

karena paksaan meniadakan ikhtiar tidak adanya ikhtiar menggugurkan taklif

3. Sesuatu yang dicuri itu bukan syubhat

للسا سق في الشييء الوسشوق شبهة فئى كات ل في شبهة فئ أال يكىى

ب وال األم بسشقة هال ابهوا لقىل الشسىل اليقطع, ولهزا اليقطع األ

صلي هللا علي وسلن أت وهالك ألبيك

Artinya : Sesuatu yang dicuri itu bukan barang syubhat, jika barang tersebut

syubhat, maka pencuri itu tidak divonis dengan potong tangan, oleh karena itu

orang tua yang mencuri harta anaknya, tidak divonis potong tangan,

berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW : kamu dan hartamu milik bapakmu.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 237/

Pid.B/2017/Pn Jkt.Brt

1. Kronologi Kasus

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2017 sekitar jam

14.30 WIB terdakwa RS dari rumah sambil membawa tas menuju kota Jl.

Mangga Besar Raya, kemudian terdakwa masuk kedalam Indomaret dan

mengambil 4 (empat) pcs susu bayi merk Lactogrow, kemudian terdakwa

pindah lagi masuk kedalam Indomaret Kartini dan mengambil 8 (delapan) pcs

susu bayi merk Lactogrow, selanjutnya terdakwa kembali lagi kearah

Cempaka Putih dan menjual susu bayi tersebut kepada Chi Heni dari 8

(delapan) pcs susu bayi tersebut telah laku terjual seharga Rp. 400.000 (empat

ratus ribu rupiah). Setelah terdakwa mendapatkan uang, terdakwa kembali lagi

ke Kota dan turun didekat Lokasari kemudian kearah RS Husada dan Jl.

Mangga Besar Raya No.93 B ada di Alfamart, terdakwa langsung masuk dan

berpura-pura belanja, disaat karyawan toko Alfamart lengah, terdakwa

Page 59: liL0a,00l,l,02r - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48145/1/DHIKA AMAL... · Islam (Jinayah), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam

47

mengambil 4 (empat) pcs susu bayi merk Lactogrow dan langsung terdakwa

masukkan kedalam tas milik terdkawa, kemudian terdakwa pindah lagi ke

Indomaret yang tepat berada disebelahnya dan mengambil 1 (satu) pcs susu

bayi terdakwa masukkan ke dalam tas milik terdakwa, ketika terdakwa keluar

dari Indomaret baru beberapa langkah meninggalkan pintu Indomaret tiba-tiba

terdakwa dipanggil oleh salah satu karyawan Indomaret dan dilakukan

pengecekan body serta barang bawaannya, yang akhirnya didalam tas

gendong milik terdakwa ditemukan 4 (empat) pcs susu bayi merk Lactogrow

dan 1 (satu) pcs susu bayi merk Lactogrow.2

2. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa

Bahwa terdakwa RS oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan karena

terbukti melanggar pasal 363 (1) ke-3 KUHP. Dalam hal ini Jaksa Penuntut

Umum memberikan tuntutan kepada terdakwa RS sebagaimana berikut ini :

a. Menyatakan terdakwa RS telah terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan”

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 (1) ke-3 KUHP,

seperti tersebut dalam Dakwaan Tunggal.

b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RS dengan pidana selama 10

(sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan,

dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

c. Menyatakan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) buah tas gendong warna coklat dirampas untuk dimusnahkan

b. Uang tunai sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

dan 5 (lima) pcs susu merk Lactogrow dikembalikan kepada toko

Indomaret

2 Putusan Pengadilan Nomor:237/Pid.B/2017/PN. JKT.BRT, H.3

Page 60: liL0a,00l,l,02r - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48145/1/DHIKA AMAL... · Islam (Jinayah), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam

48

d. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000

(dua ribu rupiah).3

3. Pertimbangan Hakim

Bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan

fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah

melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya :

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan

Dakwaan Tunggal, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan

dakwaan Pasal 363 (1) Ke-3 KUHP, sehingga dakwaan tersebut haruslah

dibuktikan salah satu saja yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa

2. Mengambil suatu barang

3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain

4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak/hukum

5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang

ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak

diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

a. Unsur ”barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa

adalah orang yang dipandang dalam keadaan sehat jasmani dan

rohani sebagai pelaku atau subyek hukum pidana yang dapat

dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan.

Menimbang, bahwa terdakwa RS setelah dicocokkan

identitasnya dalam surat dakwaan dan pengakuan terdakwa serta

berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan

sebagaimana yang diuraikan dalam Analisa Fakta, terdakwa adalah

pelaku tindak pidana yang didakwakan dan dalam pemeriksaan di

3 Putusan Pengadilan Nomor:237/Pid.B/2017/PN. JKT.BRT, H.2

Page 61: liL0a,00l,l,02r - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48145/1/DHIKA AMAL... · Islam (Jinayah), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam

49

persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan

perbuatan pidananya, sehingga karena itu terdakwa dapat

dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah

dilakukannya.

Menimbang, bahwa telah terpenuhi dan terbukti secara sah

menurut hukum.

b. Mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan

terdakwa serta barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta

hukum bahwa, terdakwa masuk kedalam Indomaret dan

mengambil 4 (empat) pcs susu bayi merk Lactogrow, kemudian

terdakwa pindah lagi masuk kedalam Indomaret Kartini dan

mengambil 8 (delapan) pcs susu bayi merk Lactogrow, selanjutnya

terdakwa kembali lagi kearah Cempaka Putihdan menjual susu

bayi tersebut kepada Chi Heni dari 8 (delapan) pcs susu bayi

tersebut telah laku terjual seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu

rupiah). Setelah terdakwa mendapatkan uang, terdakwa kembali

lagi ke kota dan turun didekat Lokasari kemudian kea rah RS

Husada dan Jl. Mangga Besar Raya No. 93 B ada Alfamart,

terdakwa langsung masuk dan berpura-pura belanja, disaat

karyawan toko Alfamart lengah, terdakwa mengambil 4 (empat)

pcs susu bayi merk Lactogrow dan langsung terdakwa pindah lagi

ke Indomaret yang berada disebelahnya dan mengambil 1 (satu)

pcs susu bayi terdakwa masukan kedalam tas milik terdakwa.

Menimbang, bahwa telah terpenuhi dan terbukti secara sah

menurut hukum.

c. Unsur “seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan

terdakwa serta barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta

Page 62: liL0a,00l,l,02r - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48145/1/DHIKA AMAL... · Islam (Jinayah), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam

50

hukum bahwa 1 (satu) unit HandPhone merk Lenovo type K4 Note

warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan merk D-Force warna

hitam.

Menimbang, bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti

secara sah menurut hukum.

d. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan

hak/hukum”

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan

terdakwa serta barang bukti yang diajukan,maka diperoleh fakta

hukum bahwa 5 (lima) pcs susu merk Lactogrow yang terdakwa

ambil tersebut adalah untuk terdakwa milik tanpa ijin pemiliknya.

Menimbang, bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti

secara sah menurut hukum.

e. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan

tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada

disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa oleh orang yang ada disitu tidak diketahui

atau tidak dikehendaki oleh yang berhak bahwa dengan memakai

kata “atau” dan tanda “koma” pada perumusan delik tersebut

berarti unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah

satu saja terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka terdakwa

dianggap telah terbukti melakukan delik dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh

dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, pengakuan

terdakwa dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta

hukum sebagai berikut : Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 Oktober

2017, terdakwa masuk kedalam Indomaret dan mengambil 4

(empat) pcs susu bayi merk Lactogrow, kemudian terdakwa pindah

lagi masuk kedalam Indomaret Kartini dan mengambil 8 (delapan)

Page 63: liL0a,00l,l,02r - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48145/1/DHIKA AMAL... · Islam (Jinayah), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam

51

pcs susu bayi merk Lactogrow, selanjutnya terdakwa kembali lagi

kearah Cempaka Putihdan menjual susu bayi tersebut kepada Chi

Heni dari 8 (delapan) pcs susu bayi tersebut telah laku terjual

seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah). Setelah terdakwa

mendapatkan uang, terdakwa kembali lagi ke kota dan turun

didekat Lokasari kemudian kea rah RS Husada dan Jl. Mangga

Besar Raya No. 93 B ada Alfamart, terdakwa langsung masuk dan

berpura-pura belanja, disaat karyawan toko Alfamart lengah,

terdakwa mengambil 4 (empat) pcs susu bayi merk Lactogrow dan

langsung terdakwa pindah lagi ke Indomaret yang berada

disebelahnya dan mengambil 1 (satu) pcs susu bayi terdakwa

masukan kedalam tas milik terdakwa.

Menimbang, bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti

secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 (1)

ke-3 KUHP, telah terpenuhi. Maka terdakwa haruslah dinyatakan

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana “pencurian dengan pemberatan”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah

dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan

penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka

perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap

terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan

yang memberatkan dan yang meringatkan terdakwa.

Page 64: liL0a,00l,l,02r - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48145/1/DHIKA AMAL... · Islam (Jinayah), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam

52

Hal-hal yang memberatkan :

1) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

1) Terdakwa menyesal, mengakui perbuatannya

2) Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka

haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, pasal 363 (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang

Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan

perundang-undangan lain yang bersangkutan.4

4. Amar Putusan

Dalam putusan nomor 237/Pid.B/2017/PN JKT.BRT mengenai kasus

tindak pidana pencurian terdapat amar putusan yang berbunyi “Mengadili”

sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RS telah terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam

keadaan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam dalam

Dakwaan Tunggal

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RS tersebut oleh karena itu

dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan

3. Menetapkan, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah

dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

dijatuhkan

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

4 Putusan Pengadilan Nomor:237/Pid.B/2017/PN.BRT, H.6-9

Page 65: liL0a,00l,l,02r - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48145/1/DHIKA AMAL... · Islam (Jinayah), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam

53

a. 1 (satu) buah tas gendong warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan

b. Uang tunai sebesar Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu

rupiah)

c. 5 (lima) pcs susu merk Lactogrow

d. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya

perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah)5

5. Analisis Putusan Pengadilan Nomor 237/Pid.B/2017/PN JKT.BRT

Sebagaimana pertimbangan hakim dalam amar putusan pengadilan nomor

237/Pid.B/2017/PN JKT.BRT bahwa:

1. Menyatakan terdakwa RS telah terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan

pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan

Tunggal

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RS tersebut oleh karena itu

dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan

3. Menetapkan, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah

dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

dijatuhkan

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

a. 1 (satu) buah tas gendong warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan

b. Uang tunai sebesar Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu

rupiah)

c. 5 (lima) pcs susu merk Lactogrow

5 Putusan Pengadilan Nomor:237/Pid.B/2017/PN.BRT, H.9-10

Page 66: liL0a,00l,l,02r - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48145/1/DHIKA AMAL... · Islam (Jinayah), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam

54

d. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara

sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah)6

Menurut penulis yang dilakukan oleh majelis hakim dengan menjatuhkan

pidana kepada RS dengan pidana selama 7 bulan kurang tepat. Apalagi

kemudian dasar hukum yang dikenakan kepada terdakwa dalam menjeratnya

adalah pasal pencurian dangan pemberatan. Padahal hal tersebut jika merunut

pada kronologi cukup hanya dengan pasal pencurian riangan biasa.

Penggunaan pasal pencurian dengan pemberatan menurut penulis kiranya

perlu diteliti kembali dalam kasus ini. Dimana dalam kasus ini memang

terdakwa secara sah dan meyakinkan telah mencuri barang seperti yang telah

ditegaskan dalam kronologi putusan. Tetapi apakah hanya dengan melihat

bahwa pelaku melakukan tindakan tersebut di dalam ruang tertentu kemudian

dia dikenakan pasal pemberatan? Tentu hal ini bukan hal mutlak yang menjadi

pertimbangan. Pasal 363 seringkali dikenakan hanya untuk memberikan aspek

pemberat pada pelaku tindak pencurian biasa.

Padahal jika kita melihat berdasarkan pada pasal 364 KUHP yang

berbunyi : “Perbuatan yang diterangkan pada pasal 362 dan pasal 363 butir (5)

apabila tidak dilakukan didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang

ada dirumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima

rupiah, diancam dengan pencurian ringan dengan pidana paling lama tiga

bulan penjara atau pidana denda dua ratus lima puluh rupiah”. Maka cukup

untuk menjerat terdakwa tanpa harus menjerat dengan pasal pemberatan jika

aspek yang dilihat adalah kerugian yang dialami. Walaupun kemudian

penggunaan pasal dengan pemberatan terbukti akan tetapi tidak melihat aspek

seberapa besar kerugian yang dialami oleh korban. Dampak dari penggunaan

pasal pemberatan pasti akan berujung pada tidak diperggunakaanya PERMA

Nomor 2 Tahun 2012 tentang batas minimal dalam pencurian ringan dalam

6 Putusan Pengadilan Nomor:237/Pid.B/2017/PN.BRT, H.9-10

Page 67: liL0a,00l,l,02r - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48145/1/DHIKA AMAL... · Islam (Jinayah), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam

55

kasus ini. Batas minimal yang ada pada ketentuan PERMA ini adalah

kerugian Rp 2.500.000,00 maka jika dikorelasikan dengan kasus yang terjadi

pada putusan ini terdakwa tidak perlu untuk diberikan pemidanaan. Hanya

saja kemudian pelaku harus dihukum denda untuk mengembalikan kerugian

pada pihak korban.

Maka dalam penelitian penulis memberikan pandangan bahwa dalam

kasus pencurian kiranya aparatur penegak hukum melihat sapek kerugian dari

korban terlebih dahulu baru kemudian berbicara tentang pasal penjerat. Hal ini

penting dilakukan demi terwujudnya cita-cita pada PERMA No.2 Tahun 2012

dimana proses peradilan yang cepat dan terintegrasi serta berkeadilan harus

ditegakkan. Penulis melihat bahwa semangat yang ada pada PERMA ini sama

seperti yang ada pada ketentuan hukum Islam tentang batas minimal kerugian

dalam kasus pencurian. Seperti halnya yang di riwayatkan oleh Imam

Bukhari, Rasulullah bersabda;

قال : التقطع يذ الساسق عائشة عي البي صلي هللا علي وسلن عي

فيوا دوى ثوي الوجي قيل لعا ئشة ها ثوي الوجي؟ قالت سبع دياس فصا ئذا

)سوا البخاسي(7

Artinya:”dari nabi saw bersabda: “tidak dikenakan hukuman potong tangan

pencuri, pada pencurian yang kurang seharga perisai, lalu aisyah bertanya

berapa harga perisai? Lalu beliau menjawab seper empat dinar atau lebih.

(H.R Al-Bukhari)

Dari hadist diatas semua Imam al arbaah (Maliki, Hanafi, Hambali,

dan Syafii) sepakat bahwa dalam pencurian ada batas nisabnya, akan tetapi

dalam menentukan atas nishab ini para imam mempunyai pendapatnya

masing-masing. Namun penulis tidak berbicara tentang pendapat mereka

tentang batas minimal nisab kerugian, yang digaris bawahi dalam hal ini

7Imam Bukhari, Shoheh Bukhari (Beirut : Al-syu’ub), Juz 8, Jilid 6, H.74

Page 68: liL0a,00l,l,02r - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48145/1/DHIKA AMAL... · Islam (Jinayah), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam

56

adalah bahwa dalam memutuskan perkara pencurian yang perlu diperhatikan

lebih mendalam adalah seberapa besar harta yang diambil oleh pelaku.

Sehingga pemberian hukuman akan lebih tepat. Walaupun jika berbicara

tentang ketentunan pada pasal 363 yang mensyaratkan tempat atau wilayah

dimana pelaku melakukan perbuatan pencurian dalam hukum Islam pun hal

tersebut juga diatur, sebagaiman kita ketahui tetang konsep Hriz bi al Makan

yaitu tempat penyimpanan yang berbentuk penyimpanan harta (konstruksi

bangunan) seperti halnya berbentuk rumah toko, kandang bagi hewan

peliharaan atau yang lainya. Akan tetapi hal tersebut akan dipertimbangkan

melalui nisab barang curian yang diambil oleh pelaku dalam penentuan

pemberian hukumannya.

Page 69: liL0a,00l,l,02r - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48145/1/DHIKA AMAL... · Islam (Jinayah), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam

57

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam hukum Islam terkait ketentuan terhadap pelaku pencurian

diantaranya ada syarat yang harus terpenuhi dalam menentukan

seseorang telah melakukan tindak pidana pencurian. Syarat yang

dimaksud adalah terpenuhunya unsur Taklif dan unsur Ikhtiar. Dan

ketentuan selanjutnya adalah sesuatu yang dicuri itu bukan barang

syubhat, jika barang tersebut syubhat, maka pencuri itu tidak divonis

dengan potong tangan, oleh karena itu orang tua yang mencuri harta

anaknya, tidak divonis potong tangan, berdasarkan hadis Nabi

Muhammad SAW : “kamu dan hartamu milik bapakmu. Sehingga

dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan hukuman bagi pelaku

pun harus melihat ketentuan yang mengikatnya”.

2. Adapun pertimbangan hakim yang dilakukan dalam memutus perkara

Nomor 237/Pid.B/2017/PN JKT.BRT memiliki dimensi pertimbangan

yuridis sesuai dengan tuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut

umum. Dalam tuntutanya jaksa penuntut umum mendakwa dengan

pasal 363 (1) Ke-3 KUHP. Dalam pertimbangan putusan, majelis

hakim mempertimbangkan mempertimbangkan fakta dan bukti-bukti

yang dihadirkan dalam persidsangan kemudian hakim juga

mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan

terhadap terdakwa. Sehingga kemudian dalam putusan mejelis hakim

Ronny Sulaiman memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan

meyakinkan telah melakukan tindak pencurian oleh karena itu majelis

hakim memutus sankis hukuman kepada terdakwa berupa pidana

penjara 7 (tujuh) bulan.

Page 70: liL0a,00l,l,02r - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48145/1/DHIKA AMAL... · Islam (Jinayah), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam

58

B. Saran

Dari penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis memberikan

saran terhadap beberapa pihak, antara lain sebagai berikut:

1. Terhadap lembaga pengadilan, dalam hal ini penulis memberikan saran

bahwa dalam pemeriksaan dalam kasus pencurian, yang mana akan

menjadi rujukan pertimbangan, majelis hakim harus memperhatikan

unsur kesejahteraan dari pelaku tindak pidana pencurian tersebut.

Majelis hakim kiranya bukan sebuah corong undang-undang, ia harus

menggali terhadap keadilan yang diharapkan oleh masyarakat.

Sehingga dalam memutus perkara ia tidak hanya melihat secara

kontruksi hukum saja. Pemberian hukuman pemidanaan terhadap

kasus pencurian dengan latar belakang perekonomian rendah, tentu

hanya akan menimbulkan permasalahan baru. Tentu baik dari pihak

pelaku yang tidak dapat melakukan aktifitas perekonomian, dari pihak

korban tidak mendapat ganti kerugian dan bagi negara hanya akan

menambah beban karena harus membiayai ia dalam penjara.

2. Terhadap akademisi, bahwa pendalaman untuk mencari formula

hukum yang berkeadilan sangatlah penting. Oleh karenanya saran dari

penulis adalah pengkajian terhadap undang-undang yang tidak

mencerminkan keadilan harus terus dilakukan. Sehingga dapat menjadi

kritik dan saran dalam memajukan hukum yang berkeadilan di negara

Indonesia.

3. Terhadap masyarakat, bahwa tindak pidana pencurian tentu kerugian

yang dialami korban bersifat materil. Sehingga jalur penyelesaian

secara perdamaian dengan pengembalian kerugian dan menghilangkan

penuntutan secara hukum tentu akan lebih bermanfaat. Oleh kerenanya

penulis mengajak masyarakat untuk selalu mendahulukan penyelesaian

secara perdamaian dan musyawarah.

Page 71: liL0a,00l,l,02r - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48145/1/DHIKA AMAL... · Islam (Jinayah), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam

59

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quranul Kariim

Abdul Qadir Al Audah, At Tashri Al Jina’I al Islami,

Abdullah al jardani Muhammad, Fath Al allam Bi Sharh Musyid Al Anam, Juz 4,

Absar Ulil, TindakPidanaPencurian, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri

Walisongo Semarang, 2009,

Ali Ahmad, Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan, Jakarta: Prenada Media

Group 2009

Ali Zainuddin, Hukum Pidana Islam Jakarta, SinarGrafika, 2009

Bukhari Imam, Shoheh Bukhari Beirut : Al-syu’ub, Juz 8,Jilid 6

Chazawi Adam, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta: PT, Raja Grafindo

Persada, 2002, Cet.1

Dimyati Khudzaifah dan Kelik Wardiono, Metode Penelitian Hukum,Surakarta:

UMS Press, 2004

Djazuli, Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam,

Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, CetakanKedua 1997

E Utrecht, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I,

Page 72: liL0a,00l,l,02r - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48145/1/DHIKA AMAL... · Islam (Jinayah), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam

60

E. Fernando M. Manullang, Legisme, Legalitas, Dan Kepastian Hukum,

Jakarta: Prenadamedia Group, 2009

Frans Maramis, Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia, Jakarta:

Rajawali Pers, 2012

Gunadi Ismu&Efendi Jonaedi, Cepat&Mudah Memahami Hukum Pidana, Jakarta,

Kencana (PrenemediaGrup) Cetakan 2014

Hamzah Andi, Kuhp&Kuhap, RinekaCipta 2016

Hamzah Andi, Terminologi Hukum Pidana, Jakarta: SinarGrafika, 2009

Irfan Nurul&Mayrofah, Fiqh Jinayah, Jakarta, Amzah, CetakanPertama 2013

M. Shabir U, Relevansi Hukuman Takzir Dalam Fikih Dengan Hukuman Sebagai

Alat Pendidikan, Jurnal Lentera PendidikanVol. 11, 2008,

Mardani, Kejahatan Pencurian Dalam Hukum Pidana Islam, Jakarta, Cv Indhiil,

Cetakan Pertama 2008

Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002

Muladi dan Nawawi Arief, Barda, Teori-teori Dan Kebijakan Pidana,Bandung:

PT. Alumni, 2005, Cet.3

Muslich Murdi Ahmad, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah,

Jakarta, Sinar Grafika, 2006

Irfan Nurul, Hukum Pidana Islam, Jakarta, Amzah, Cetakan Pertama 2016

Page 73: liL0a,00l,l,02r - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48145/1/DHIKA AMAL... · Islam (Jinayah), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam

61

P.A.F Lamintang, Delik Delik Khusus Kejahatan Kejahatan Terhadap Harta

Kekayaan, Bandung, Sinar Baru Offset, Cetakan Pertama

Perma No.2 Tahun 2012 Tentang Tindak Pidana Ringan

Prasetyo Teguh, Hukum Pidana, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, Cet.2

Putusan Pengadilan Nomor:237/Pid.B/2017/PN. JKT.BRT,

Rahardjo Satjipto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: Raja Grafindo

Persada 1991

RM Suharto, Hukum Pidana Materiil, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, Cet.2

Rohman Nur, Hukum Pidana Islam, Bandung, Al Kasyaf, 2007

Romy H Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri Jakarta: Ghalia

Indonesia, 1990

Saleh Roelan, Stelsel Pidana Indonesia,Yogyakarta: Gajah Mada, 1974

Sabiq Sayid, Al Fiqhu As Sunnah, Juz 2

Siregar Bismar, Tentang Pemberian Pidana, Simposium Pembaharuan Hukum,

2011

Soekanto Soerjono, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat Jakarta:

Raja Grafindo, 2011

Page 74: liL0a,00l,l,02r - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48145/1/DHIKA AMAL... · Islam (Jinayah), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam

62

Soekanto Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum Jakarta: UI Press, 1984

Soekanto Soerjono, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: Raja Grafindo

Persada 2006

Suma Amin Muhammad, Pidana Islam di Indonesia Peluang Prospek dan

Tantangan Jakarta:Pustaka Firdaus, 2001

Suma Amin Muhammad, Pidana Islam Di Indonesia, Jakarta

Syarif Ibnu Majar, Kamarusdiana, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta,

Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009

Waluyo Bambang, Pidana Dan Pemidanaan, Jakarta: SinarGrafika, 2008

Zuhaili Wahbah, Al Fiqh Al Islami Wa Adilatuhu, Juz 7.

Page 75: liL0a,00l,l,02r - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48145/1/DHIKA AMAL... · Islam (Jinayah), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A NNomor 2371/Pid.B/2017/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RONNY SULAIMAN

Tempat lahir : Jakarta

Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 23 Juni 1994

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Pulau Penyengat Raya Nomor 16,

RT.002/RW.03, Kelurahan Kelapa Gading Barat,

Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara

Agama : Kristen

Pekerjaan : Tidak Kerja

Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17

Nopember 2017;

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18

Nopember 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan

tanggal 31 Desember 2017;

4. Hakim sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13

Januari 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun telah

diberitahukan hak-haknya untuk didampingi penasehat hukum, tetapi secara

tegas terdakwa menolak didampingi penasehat hukum ; Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor

2371/Pid.B/2017/PN Jkt.Brt tanggal 15 Desember 2017 tentang penunjukan

Majelis Hakim;- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2371/Pid.B/2017/PN Jkt.Brt tanggal 19

Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 2371/Pid.B/2017/PN Jkt.Brt

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

Page 76: liL0a,00l,l,02r - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48145/1/DHIKA AMAL... · Islam (Jinayah), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum

dipersidangan; Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal

Selasa 23 Januari 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini,

memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RONNY SULAIMAN telah terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan

pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat

(1) ke-3 KUHP, seperti tersebut dalam Dakwaan Tunggal.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RONNY SULAIMAN dengan

pidana selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa

berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas gendong warna coklat dirampas untuk

dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu

rupiah) dan 5 (lima) pcs Susu merk Lactogrow dikembalikan kepada

toko Indomaret melalui saksi Naswar

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.

2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan/Pledoi dari Terdakwa yang disampaikan

dipersidangan secara lisan yang pada pokoknya, agar Majelis Hakim

memberikan keringanan hukuman yang seringan-ringannya dan Terdakwa

berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta menyesali atas perbuatannya ;Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa

masing-masing disampaikan secara lisan dipersidangan pada, yang pada

pokoknya tetap pada pendiriannya ;Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut telah didakwa dengan

dakwaan No. Reg. Perk : PDM - 575/ JKTBR / 12 / 2017, tertanggal 12

Desember 2017, sebagai berikut :Bahwa terdakwa RONNY SULAIMAN pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017

sekira jam 01.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2017 atau

setidak tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Indomaret Jl.

Mangga Besar Raya No.93A Kel. Tangki Kec. Tamansari Jakarta Barat, atau

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Pengadilan Negeri Jakarta Barat, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 2371/Pid.B/2017/PN Jkt.Brt

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2

Page 77: liL0a,00l,l,02r - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48145/1/DHIKA AMAL... · Islam (Jinayah), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara

melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan

tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak

diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut

dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2017 sekira jam

14.30 Wib terdakwa RONNY SULAIMAN dari rumah sambil membawa

tas menuju Kota Jl. Mangga Besar Raya, kemudian terdakwa masuk

kedalam Indomaret dan mengambil 4 (empat) pcs susu bayi merk

Lactogrow, kemudian terdakwa pindah lagi masuk kedalam Indonaret

Kartini dan mengambil 8 (delapan) pcs susu bayi merk Lactogrow,

selanjutnya terdakwa kembali lagi kea rah Cempaka Putih dan menjual

susu bayi tersebut kepada CHI HENI dari 8 (delapan) pcs susu bayi

tersebut telah laku terjual seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Setelah terdakwa mendapatkan uang, terdakwa kembali lagi ke Kota dan

turun di dekat Lokasari kemudian kearah RS Husada dan di Jl. Mangga

Besar Raya No.93B ada Alfamaret, terdakwa langsung masuk dan

berpura-pura belanja, disaat karyawan toko Alfamaret lengah, terdakwa

mengambil 4 (empat) pcs sus bayi merk Lactogrow dan langsung

terdakwa masukan kedalam tas milik terdakwa, kemudian terdakwa

pindah lagi ke Indomaret yang berada di sebelahnya dan mengambil 1

(satu) pcs susu bayi terdakwa masukan kedalam tas milik terdakwa,

ketika terdakwa keluar dari Indomaret baru beberapa langka

meninggalkan pitnu Indomaret tiba-tiba terdakwa dipanggil oleh salah

satu karyawan Indomaret dan dilakukan pengecekan body serta barang

bawaanya, yang akhirnya didlam tas gendong milik terdakwa ditemukan

4 (empat) pcs sus bayi merk Lactogrow dan 1 (satu) pcs susu bayi merk

Lactogrow;- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, toko Indomaret mengalami

kerugian sebesar Rp.595.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)

atau setidak-tidak sekitar jumlah tersebut;Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan

telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatannya ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NASWAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut:

-Bahwa sewaktu diperiksa saksi sehat jasmani dan rohani;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 2371/Pid.B/2017/PN Jkt.Brt

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3

Page 78: liL0a,00l,l,02r - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48145/1/DHIKA AMAL... · Islam (Jinayah), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan

terdakwa Bahwa kejadian adalah pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober

2017 sekira jam 01.30 Wib bertempat di Indomaret Jl. Mangga Besar

Raya No.93A Kel. Tangki Kec. Tamansari Jakarta Barat,

-Bahwa saksi berada didalam Indomaret di tempat kasir sedang

melayani pembeli, saksi melihat terdakwa menggendeong sebuat tas

gendong warns coklat manuju Rak Sucu Lactagrow dan mengambii satu

pcs Susu Lactagrow dimasukkan kedalam tas gendong warna coklat

Bahwa saksi melihat terdakwa langsung keluar tanpa membayar di kasir

lalu saksi ikuti dari belakang dan saksi tanya “maaf mas .. cek body dulu”

terdakwa berhenti, lalu saksi membawa terdakwa masuk kesalam

Indomaret untuk diperiksa ;

-Bahwa saksi menemukan 5 (lima) pcs Susu Lactagrow didalam tas

warna coklat yang digendong terdakwa;

-Bahwa dari rekaman CC V jelas terlihat gambar terdakwa melakukan

pencurian di Indomaret yang lain;

Menimbang,bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak

keberatan dan benar;

2. Saksi DENDA ARIF HIDAYAT dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;

-Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan

terdakwa Bahwa kejadian adalah pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober

2017 sekira jam 01.30 Wib bertempat di Indomaret Jl. Mangga Besar

Raya No.93A Kel. Tangki Kec. Tamansari Jakarta Barat,

-Bahwa saksi bekeria di Toko Allamart sedang mengecek stock barang di

lantai 2 ;

-Bahwa saksi turun kebawah dan melihat Sdr. Naswar mengamankan

terdakwa ;

-Bahwa 5 (lima) pcs Susu Lactagrow ada didalam tas warna coklat yang

digendong terdakwa;

Menimbang,bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan

tidak keberatan dan benar;

3. Saksi YUSUF SUPRIYATNA dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;

-Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan

terdakwa Bahwa kejadian adalah pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 2371/Pid.B/2017/PN Jkt.Brt

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4

Page 79: liL0a,00l,l,02r - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48145/1/DHIKA AMAL... · Islam (Jinayah), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

2017 sekira jam 01.30 Wib bertempat di Indomaret Jl. Mangga Besar

Raya No.93A Kel. Tangki Kec. Tamansari Jakarta Barat;

-Bahwa saat kejadian, saksi sedang berada di WC tiba-tiba ditelepon

oleh Sdr. Naswar agar saksi turun kdbswdh

-Bahwa saksi turun kebawah dan melihat Sdr. Naswar sedang

menginterogasi terdakwa perisinya di depan kasir; . . ,

-Banwa 5 (lima) pcs Susu Lactagrow ada didalam tas warna coklat yang

digendong terdakwa;

-Bahwa saksi mendapat iformasi dari Indomaret cabang lain bahwa ada

pencuri susu di toko-toko Alfamaret dan Indomaret lengkap berikut foto

pelakunya ;

Menimbang,bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan

tidak keberatan dan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan ini, Terdakwa

telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa sewaktu diperiksa terdakwa sehat jasmani dan rohani.

-Bahwa terdakwa membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

-Bahwa kejadian adalah pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira

jam 01.30 Wib bertempat di Indomaret Jl. Mangga Besar Raya No.93A

KeT. Tangki Kec. Tamansari Jakarta Barat;

-Bahwa terdakwa masuk kedalam Indomaret dengan menggendong tas

warna coklat dan mengambil 4 (empat) Pcs susu bayi merk Lactogrow,

-Bahwa terdakwa pindah lagi masuk kedalam Indomaret Kartini dan

mengambil 8 (delapan) pcs susu bayi merk Lactogrow,

-Bahwa terdakwa kearah Cempaka Putih dan menjual susu bayi tersebut

kepada CHI HENI dari 8 (delapan) pcs susu bayi tersebut telah laku

terjual seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

-Bahwa terdakwa ke Kota dan turun di dekat Lokasari kemudian kearah

RS Husada dan di Jl. Mangga Besar Raya No.93B ada Alfamaret,

terdakwa langsung masuk dan berpura-pura belanja, disaat karyawan

toko Alfamaret lengah, terdakwa mengambil 4 (empat) pcs sus bayi merk

Lactogrow dan langsung terdakwa masukan kedalam tas milik terdakwa

-Bahwa terdakwa pindah lagi ke Indomaret yang berada di sebelahnya

dan mengambil 1 (satu) pcs susu bayi terdakwa masukan kedalam tas

milik terdakwa,

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) buah tas gendong warna coklat

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 2371/Pid.B/2017/PN Jkt.Brt

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5

Page 80: liL0a,00l,l,02r - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48145/1/DHIKA AMAL... · Islam (Jinayah), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

-Uang tunai sebesar Rp.7o0.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

- 5 (lima) pcs Susu merk Lactogrow

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang

diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2017 sekira jam 14.30 Wib

terdakwa RONNY SULAIMAN dari rumah sambil membawa tas menuju

Kota Jl. Mangga Besar Raya, kemudian terdakwa masuk kedalam

Indomaret dan mengambil 4 (empat) pcs susu bayi merk Lactogrow,

kemudian terdakwa pindah lagi masuk kedalam Indonaret Kartini dan

mengambil 8 (delapan) pcs susu bayi merk Lactogrow, selanjutnya

terdakwa kembaii lagi kea rah Cempaka Putih dan menjual susu bayi

tersebut kepada CHI HENI dari 8 (delapan) pcs susu bayi tersebut telah

laku terjual seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah

terdakwa mendapatkan uang, terdakwa kembaii lagi ke Kota dan Turun di

dekat Lokasari kemudian kearah RS Husada dan di Jl. Mangga Besar

Raya No.93B ada Alfamaret, terdakwa langsung masuk dan berpura-pura

belanja, disaat karyawan toko Alfamaret lengah, terdakwa mengambil 4

(empat) pcs sus bayi merk Lactogrow dan langsung terdakwa masukan

kedalam tas milik terdakwa, kemudian terdakwa pindan lagi ke Indomaret

yang Berada di sebelahnya dan mengambil 1 (satu) pcs susu bayi

terdakwa masukan kedalam tas milik terdakwa, ketika terdakwa keluar

dari Indomaret baru beberapa langka meninggalkan pitnu Indomaret tiba-

tiba terdakwa dipanggil oleh salah satu karyawan Indomaret dan

dilakukan pengecekan body serta barang bawaanya, yang akhimya

didlam tas gendong milik terdakwa ditemukan 4 (empat) pcs sus bayi

merk Lactogrow dan 1 (satu) pcs susu bayi merk Lactogrow;

-Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, toko Indomaret mengalami

kerugian sebesar Rp.595.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)

atau setidak-tidak sekitar jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan

kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum

dengan Dakwaan Tunggal, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

mempertimbangkan dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, sehingga dakwaan

tersebut haruslah dibuktikan salah satu saja yang unsur-unsurnya adalah

sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 2371/Pid.B/2017/PN Jkt.Brt

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6

Page 81: liL0a,00l,l,02r - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48145/1/DHIKA AMAL... · Islam (Jinayah), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

1 barang siapa.

2 mengambil sesuatu barang.

3 seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

4 dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak/hukum.

5 di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang

ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui

atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

1. Unsur “barang siapa”Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang

yang dipandang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sebagai pelaku atau

subyek hukum pidana yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan

pidana yang dilakukan.Menimbang, bahwa terdakwa RONNY SULAIMAN setelah dicocokkan

identitasnya dalam Surat Dakwaan dan pengakuan terdakwa serta berdasarkan

fakta-fakta yang diperoleh di persidangan sebagaimana yang diuraikan dalam

Analisa Fakta, terdakwa adalah pelaku tindak pidana yang didakwakan dan

dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat

menghapuskan perbuatan pidananya, sehingga karena itu terdakwa dapat

dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.Menimbang, bahwa telah terpenuhi dan terbukti secara sah menuru

hukum.

2. mengambil sesuatu barang.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan

terdakwa serta barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta hukum bahwa,

terdakwa masuk kedalam Indomaret dan mengambil 4 (empat) pcs susu bayi

merk Lactogrow, kemudian terdakwa pindah lagi masuk kedalam Indonaret

Kartini dan mengambil 8 (delapan) pcs susu bayi merk Lactogrow, selanjutnya

terdakwa kembali lagi kea rah Cempaka Putih dan menjual susu bayi tersebut

kepada CHI HENI dari 8 (delapan) pcs susu bayi tersebut telah laku terjual

seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah terdakwa mendapatkan

uang, terdakwa kembali lagi ke Kota dan turun di dekat Lokasari kemudian

kearah RS Husada dan di Jl. Mangga Besar Raya No.93B ada Alfamaret,

terdakwa langsung masuk dan berpura- pura belanja, disaat karyawan toko

Alfamaret lengah, terdakwa mengambil 4 (empat) pcs sus bayi merk Lactogrow

dan langsung terdakwa masukan kedalam tas milik terdakwa, kemudian

terdakwa pindah lagi ke Indomaret yang berada di sebelahnya dan mengambil 1

(satu) pcs susu bayi terdakwa masukan kedalam tas milik terdakwa ;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 2371/Pid.B/2017/PN Jkt.Brt

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7

Page 82: liL0a,00l,l,02r - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48145/1/DHIKA AMAL... · Islam (Jinayah), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah terpenuhi dan terbukti secara sah menuru

hukum.

3. Unsur “seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan

terdakwa serta barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta hukum bahwa

1 (satu) unit HandPhone merk Lenovo type K4 Note warna hitam dan 1 (satu)

buah jam tangan merk D-Force warna hitam yang diambil terdakwa tersebut

adalah milik saksi Sutrisno.Menimbang, bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah

menurut hukum.

4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan

hak/hukum”;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan

terdakwa serta barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta hukum bahwa

5 (lima) pcs Susu merk Lactogrow yang terdakwa ambil tersebut adalah untuk

terdakwa miliki tanpa ijin pemiliknya ;Menimbang, bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah

menurut hukum.

5. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan

tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di

situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau

tidak dikehendaki oleh yang berhak Bahwa dengan memakai kata “atau” dan

tanda “koma” pada perumusan delik tersebut berarti unsur ini dirumuskan

secara alternatif yaitu apabila salah satu saja telah terpenuhi oleh perbuatan

terdakwa maka terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik dimaksud.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam

persidangan berupa keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa dan barang

bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:- bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2017 sekira jam

14.30 Wib terdakwa RONNY SULAIMAN dari rumah sambil membawa

tas menuju Kota Jl. Mangga Besar Raya, kemudian terdakwa masuk

kedalam Indomaret dan mengambil 4 (empat) pcs susu bayi merk

Lactogrow, kemudian terdakwa pindah lagi masuk kedalam Indonaret

Kartini dan mengambil 8 (delapan) pcs susu bayi merk Lactogrow,

selanjutnya terdakwa kembali lagi kea rah Cempaka Putih dan menjual

susu bayi tersebut kepada CHI HtNI dari 8 (delapan) pcs susu bayi

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 2371/Pid.B/2017/PN Jkt.Brt

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8

Page 83: liL0a,00l,l,02r - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48145/1/DHIKA AMAL... · Islam (Jinayah), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah laku terjual seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu

rupiah). Setelah terdakwa mendapatkan uang, terdakwa kembali lagi ke

Kota dan turun di dekat Lokasari kemudian kearah RS Husada dan di Jl.

Mangga Besar Raya No.93B ada Alfamaret, terdakwa langsung masuk

dan berpura-pura belanja, disaat karyawan toko Alfamaret lengah,

terdakwa mengambil 4 (empat) pcs sus bayi merk Lactogrow dan

langsung terdakwa masukan kedalam tas milik terdakwa, kemudian

terdakwa pindah lagi ke Indomaret yang berada di sebelahnya dan

mengambil 1 (satu) pcs susu bayi terdakwa masukan kedalam tas milik

terdakwa;Menimbang, bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah

menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1)

ke-3 KUHP. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian

dengan pemberatan”. Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah

dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

dijatuhkan; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan

terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar

Terdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,

maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan

yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa menyesal, mengakui perbuatannya.

Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka

haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-

undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 2371/Pid.B/2017/PN Jkt.Brt

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9

Page 84: liL0a,00l,l,02r - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48145/1/DHIKA AMAL... · Islam (Jinayah), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RONNY SULAIMAN telah terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam

keadaan pemberatan“ sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan

Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RONNY SULAIMAN tersebut

oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;

3. Menetapkan, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah

dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

– 1 (satu) buah tas gendong warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

– Uang tunai sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu

rupiah);

– 5 (lima) pcs Susu merk Lactogrow;

Dikembalikan kepada Toko Indomaret melalui saksi NASWAR;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara

sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari SELASA, tanggal 23 JANUARI

2018, dengan susunan Majelis terdari dari DR. HANRY HENGKY SUATAN,

SH.,MH selaku Hakim Ketua Majelis PURWANTO, SH dan BESTMAN

SIMARMATA, SH masing–masing selaku Hakim–Hakim Anggota Majelis,

putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

umum oleh Hakim Ketua Majelis bersama–sama dengan Hakim–Hakim Anggota

tersebut serta didampingi oleh HERLIN SETIANI, SH. selaku Panitera

Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh YULIANTO

ARIBOWO, SH selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat selaku

Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim–Hakim Anggota Hakim Ketua

1. P U R W A N T O, S.H DR. HANRY HENGKY SUATAN, S.H.,M.H

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 2371/Pid.B/2017/PN Jkt.Brt

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10

Page 85: liL0a,00l,l,02r - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48145/1/DHIKA AMAL... · Islam (Jinayah), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

2. BESTMAN SIMARMATA, S.H

Panitera Pengganti

HERLIN SETIANI, S.H

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 2371/Pid.B/2017/PN Jkt.Brt

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11