Juknis Bokb 2016-Vweb

8/16/2019 Juknis Bokb 2016-Vweb

1/60


2/60


3/60

PETUNJUK TEKNIS

PENGGUNAANDANA BANTUAN OPERASIONALKELUARGA BERENCANA (BOKB)

BADAN KEPEND UDUKAN DAN KELUARGA BERENANCA NASIONALJAKARTA 2016


4/60


5/60

i

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa,penyusunan Buku Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BantuanOperasional Keluarga Berencana (BOKB) dapat diselesaikan. Tahun2016 merupakan tahun pertama pelaksanaan Dana BantuanOperasional Keluarga Berencana bersumber dari Dana AlokasiKhusus (DAK) yang dipergunakan untuk mendukung penyediaansarana dan prasarana program KB di Kabupaten dan Kota yangmemperoleh DAK fisik.

Pada hakekatnya BOKB ditujukan untuk membantu membiayaikegiatan-kegiatan khusus di Kabupaten dan Kota yang menjadiurusan daerah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran 1 huruf (N)Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yangmengamanatkan bahwa Pemerintah Pusat bertanggungjawab padapengelolaan dan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untukkebutuhan PUS nasional. Sementara Daerah Kabupaten/Kotabertanggungjawab dalam pengendalian dan pendistribusian

kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayananKB di Daerah Kabupaten/Kota. BOKB bersifat membantupemerintah daerah Kabupaten/Kota, bukan sebagai pengganti dana

APBD yang selama ini telah membiayai penyelenggaraan programKKBPK di daerah.

Dana BOKB diperuntukkan pada 1) pembiayaan operasional BalaiPenyuluhan KB ditingkat kecamatan, dan 2) distribusi alat dan obatkontrasepsi dari gudang kabupaten/kota ke faskes/klinik KB.Mempertimbangkan kondisi dan pentingnya kegiatan ini untukmencapai tujuan nasional, maka pemerintah menetapkanpenyediaan Dana Bantuan Operasional KB dalam rangka penguatanpenggerakkan dan untuk menjamin ketersediaan kontrasepsi disetiap fasilitas pelayanan serta terlaksananya pelayanan KB didaerah.


6/60

i i

Ucapan terima kasih disampaikan kepada TIM DAK serta semuapihak yang telah memberikan kontribusi dan kerjasamanya dalammenyusun Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Operasional KB.Petunjuk Teknis ini disusun dengan mengacu pada penjabaran

berbagai peraturan perundangan yang terkait, kebutuhanKabupaten dan Kota sesuai data berkala yang dilaporkan kepadaBKKBN melalui Perwakilan BKKBN Provinsi masing-masing.

Agar pelaksanaan BOKB dapat mencapai hasil yang optimal, makaPetunjuk Teknis ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalampelaksanaan DAK Non Fisik/BOKB secara efektif dan efisien sesuaidengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.Terima Kasih.

Jakarta, Desember 2015

Kepala BKKBN

Surya Chandra Surapaty


7/60

i i i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................... i

DAFTAR ISI ............................................................................... iii

PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKANDAN KB NASIONAL................................................................... v

I. Pendahuluan ..................................................................... 1

A. Latar Belakang ............................................................. 1

B. Maksud dan Tujuan ...................................................... 3

C. Ruang Lingkup ............................................................. 3

D. Pengertian.................................................................... 4

II. Kebijakan dan Strategi BOKB............................................. 7

A. Kebijakan ..................................................................... 7

B. Strategi......................................................................... 7

III. Mekanisme Pengelolaan.................................................... 9

A. Prosedur Pelaksanaan BOKB ...................................... 9

B. Penggunaan Dana BOKB............................................. 10

C. Pelaporan..................................................................... 10

D. Pemantauan................................................................. 12

E. Evaluasi ....................................................................... 15

F. Pengawasan Pelaksanaan BOKB ................................ 15

IV. Penutup ............................................................................. 17

LAMPIRAN ................................................................................ 19


8/60

i v


9/60

PERATURANKEPALA BADAN KEPENDUDUKAN

DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR: 291/PER/B1/2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAANDANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKANDAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 298 ayat

(7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014tentang pemerintahan Daerah bahwa belanjaDAK diprioritaskan untuk mendanai kegiatanfisik dan dapat digunakan untuk kegiatannonfisik

b. bahwa untuk mendukung pelaksanaanProgram Kependudukan Keluarga Berencanadan Pembangunan Keluarga yang bersifat nonfisik di Kabupaten dan Kota sebagaimanadimaksud pada huruf a tersebut, ditetapkanPeraturan Kepala Badan Kependudukan danKeluarga Berencana Nasional tentangPetunjuk Teknis Penggunaan Dana BantuanOperasional Keluarga Berencana.

v


10/60

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentangPemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung

Jawab Keuangan Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009tentang Perkembangan Kependudukan danPembangunan Keluarga (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5080);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor224, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5587), sebagaimana telahbeberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor58, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4578);

vi


11/60

7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi ,Kewenangan, Susunan Organisasi dan TataKerja Lembaga Pemerintah Non Departemen

yang telah beberapa kali diubah, terakhirdengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun2013;

8. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon ILembaga Pemerintah Non Departemen yangtelah beberapa kali diubah, terakhir denganPeraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013tentang Tata Cara Pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor103, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5423);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71Tahun 2012 tentang Koordinasi Penyusunan

Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus;11. Peraturan Menteri Dalam Nomor 52 Tahun

2015 tentang Pedoman Penyusunan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2016;

12. Peraturan Menter i Keuangan Nomor6/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan danPertanggungjawaban Anggaran Transfer ke

Daerah;13. Peraturan Menter i Keuangan Nomor

190/PMK.05/2012 tentang Tata CaraPembayaran dalam Rangka Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

vi i


12/60

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Per imbanganKeuangan Kementerian Keuangan Nomor S-101/MK.7/2015 tanggal 2 Juli 2015 PerihalPenyampaian Proposal DAK 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA TENTANG PETUNJUKTEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUANOPERASIONAL KELUARGA BERENCANA.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan

Operasional Bidang Keluarga Berencana adalahsebagaimana tercantum dalam lampiran yangmerupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkandengan Peraturan ini.

Pasal 2

Petunjuk teknis Penggunaan Dana BantuanOperasional Bidang Keluarga Berencanasebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

dimaksudkan untuk memberikan acuan bagiPemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota dalampelaksanaan Bantuan Operasional BidangKeluarga Berencana.

Pasal 3

Petunjuk teknis Penggunaan Dana BantuanOperasional Bidang Keluarga Berencanasebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bertujuan

untuk:a. Menyediakan dukungan dana operasional

kegiatan bagi Balai Penyuluhan KB, dalamupaya pencapa ian t u j uan p rog ramKependudukan, KB dan PembangunanKeluarga secara Nasional.

v i i i


13/60

b. Menyediakan dukungan dana pendistribusianalat dan obat kontrasepsi dari Gudang SKPD-KB Kabupaten/kota ke setiap tempat FasilitasPelayanan KB.

Pasal 4

Peraturan Kepala ini mulai berlaku sejak tanggalditetapkan sampai dengan pelaksanaan BOKBtahun 2018 dan apabila ada perubahan maka akandiubah dengan Surat Edaran Kepala BKKBN.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 8 Desember 2015

KEPALA BADAN KEPENDUDUKANDAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

SURYA CHANDRA SURAPATY

i x


14/60

x


15/60

BADAN KEPENDUDUKAN


LAMPIRAN PERATURAN KEPALA

BADAN KEPENDUDUKAN


NOMOR : 291/PER/B1/2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS

PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL

KELUARGA BERENCANA

xi


16/60

xi i


17/60

BAB IPENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentangPerkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga,penduduk harus menjadi titik sentral dalam pembangunanberkelanjutan di Indonesia. Pembangunan berkelanjutan adalahpembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakanperbandingan ideal antara perkembangan kependudukandengan daya dukung dan daya tampung lingkungan sertamemenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harusmengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang,sehingga menunjang kehidupan bangsa. Dua hal pokok yangperlu diperhatikan dalam membahas integrasi penduduk danpembangunan, yaitu: 1) penduduk tidak hanya diperlakukansebagai obyek tetapi juga subyek pembangunan. Paradigmapenduduk sebagai obyek telah mengeliminir partisipasipenduduk dalam pembangunan, 2) ketika penduduk memilikiperan sebagai subyek pembangunan, maka diperlukan upayapemberdayaan untuk menyadarkan hak penduduk danmeningkatkan kapasitas penduduk dalam pembangunan. Hal inimenyangkut “pembangunan sumber daya manusia yangberkualitas”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 TentangPemerintahan Daerah, Pengendalian Penduduk dan KeluargaBerencana merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang tidak

berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang kewenangannyasecara konkuren menjadi kewenangan pusat, provinsi dankabupaten/kota. Dalam Undang-undang ini secara tegasdijelaskan 4 (empat) Sub urusan yang menjadi kewenanganbersama, yaitu; 1) Pengendalian Penduduk, 2) KeluargaBerencana (KB), 3) Keluarga Sejahtera, 4) Pengelolaan

1


18/60

penyuluh KB/PLKB, Standarisasi Pelayanan KB dan SertifikasiTenaga Penyuluh KB (PKB/PLKB) ditetapkan menjadi urusanpusat .

Lebih lanjut ditetapkan pada pasal 298 ayat (7) Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 TentangPemerintahan Daerah, bahwa belanja DAK diprioritaskan untukmendanai kegiatan fisik dan dapat digunakan untuk kegiatannonfisik, yang dalam hal ini dalam bentuk dana bantuanoperasional Keluarga Berencana ( BOKB).

Kesemuanya ini untuk mewujudkan tujuan nasionalsebagaimana arah pembangunan Pemerintahan periode 2015-

2019, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional(BKKBN) merupakan salah satu Kementerian/Lembaga (K/L)yang diberi mandat untuk mewujudkan Agenda PrioritasPembangunan (Nawacita), terutama pada Agenda Prioritasnomor 5 (lima) yaitu “Meningkatkan Kualitas Hidup ManusiaIndonesia” melalui “Pembangunan Kependudukan dan KeluargaBerencana”. Kemudian di dalam Strategi PembangunanNasional 2015-2019 (Dimensi Pembangunan), BKKBN beradapada Dimensi Pembangunan Manusia, yang didalamnya

berperan serta pada upaya mensukseskan DimensiPembangunan Kesehatan serta Mental/Karakter (RevolusiMental). BKKBN bertanggung jawab untuk meningkatkan perankeluarga dalam mewujudkan revolusi mental.

Kebijakan, strategi, dan upaya yang optimal melalui ProgramKependudukan, Keluarga Berencana dan PembangunanKeluarga (KKBPK), terutama melalui upaya pencapaiantarget/sasaran Rencana Pembangunan Jangka MenengahNasional (RPJMN) 2015-2019 untuk menurunkan laju

pertumbuhan penduduk (LPP), angka kelahiran total (TFR),meningkatkan pemakaian kontrasepsi (CPR), menurunnyakebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need),menurunnya Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun(ASFR 15-19 tahun), serta menurunnya kehamilan yang tidakdiinginkan dari WUS (15-49 tahun).

2


19/60

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud :

Secara umum maksud pemberian dana bantuan operasional

keluarga berencana adalah mendukung tercapainyasasaran prioritas pembangunan Kependudukan danKeluarga Berencana untuk mendukung tercapainya TFR2,36 pada akhir tahun 2016, TFR 2,33 pada akhir tahun 2017dan TFR 2,31 pada akhir tahun 2018.

2. Tujuan :

a. Menyediakan dukungan dana operasional kegiatan bagi

Balai Penyuluhan KB, dalam upaya pencapaian tujuanprogram Kependudukan, KB dan PembangunanKeluarga secara Nasional.

b. Menyediakan dukungan dana pendistribusian alat danobat kontrasepsi dari Gudang SKPD-KB Kabupaten/kotake setiap tempat Fasilitas Pelayanan KB.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dan sasaran pemberian Bantuan OperasionalKeluarga Berencana (BOKB) adalah:

1. Seluruh Balai Penyuluhan KB yang telah dibangun sejaktahun 2010 sampai dengan tahun 2015.

2. Pendistribusian alat dan obat kontrasepsi ke seluruh tempatfasilitas kesehatan (klinik keluarga berencana) yangmelayani KB dan telah teregistrasi.

3. Besaran jumlah bantuan dana operasional untuk setiap BalaiPenyuluhan KB diberikan dengan menggunakan standarpembiayaan yang sama.

4. Besaran dana bantuan operasional pendistribusian alat danobat kontrasepsi secara nasional disesuaikan dengankondisi sosio demografis dan geografis yang dikategorikanmenjadi 3 wilayah yaitu ;

3


20/60

a. Daerah yang masuk wilayah tertinggal, terpencil danperbatasan (galciltas)

b. Daerah yang tidak termasuk wilayah galciltas danc. Daerah yang masuk wilayah perkotaan.

5. Realisasi Penyaluran Dana dibedakan sebagai berikut;a. Bantuan Dana operasional bagi Balai Penyuluhan KB

dibiayai selama 12 bulan dengan periode realisasipendanaan sesuai ketentuan perundangan yangditetapkan oleh Kementerian Keuangan,

b. Bantuan Dana operasional KB untuk dukunganpendistribusian alat dan obat kontrasepsi diberikanberdasarkan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada

point 4 untuk seluruh fasilitas kesehatan yang telahteregistrasi.

D. Pengertian

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah-bidang KeluargaBerencana, yang selanjutnya disingkat SKPD-KB adalahSatuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawabterhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang

pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana di daerahprovinsi, kabupaten, atau kota.

2. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatanyang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanankesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratifmaupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah,Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.

3. Balai Penyuluhan Keluarga Berencana adalah Bangunan

yang merupakan wadah kelembagaan penyuluhanpengendalian penduduk dan keluarga berencana ditingkatKecamatan sebagai lembaga non struktural yang beradadibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala SatuanKerja Perangkat Daerah(SKPD)-KB di Kabupaten dan Kota.

4


21/60

4. Penyuluhan keluarga berencana adalah merupakan proseskomunikasi informasi dan edukasi kepada masyarakat dankeluarga bertujuan untuk membantu keluarga agar dapatmemahami dan berperilaku menuju terwujudnya keluarga

kecil bahagia dan sejahtera.

5. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) adalahDana bantuan operasional KB yang bersifat non fisik berupabiaya operasional Balai Penyuluhan KB dan bantuan biayapendistribusian alat dan obat kontrasepsi dari gudangKabupaten dan Kota ke fasilitas kesehatan.

6. Distribusi alat dan obat kontrasepsi adalah prosespenyaluran alat dan obat kontrasepsi dari gudang SKPD KB

Kabupaten dan Kota ke seluruh fasilitas kesehatan yangditetapkan dengansurat keputusan Kepala SKPD KBKabupaten dan Kota.

7. Dana BOKB adalah belanja langsung yang diperuntukanbelanja barang dan jasa untuk kegiatan operasional yanghasilnya diserahkan ke masyarakat.

8. Biaya operasional penyuluhan adalah biaya yang digunakanuntuk mendukung biaya transport dan/atau belanja

makanan-minuman (konsumsi) kegiatan penyuluhanprogram KKBPK

9. Biaya operasional pengolahan data adalah biaya untukmembayar langganan paket pulsa data internet dan/ataubelanja makanan-minuman (konsumsi).

10. Staff meeting/rapat teknis adalah pertemuan teknis evaluasidan pelaksanaan program Kependudukan KB danPembangunan Keluarga setiap minggu yang dipimpin oleh

Kepala UPT/Koordinator/PPLKB yang dihadiri olehPKB/PLKB.

11. Biaya staff meeting/rapat teknis adalah biaya untukmembayar belanja makanan-minuman (konsumsi) rapatdan/atau transport dan/atau narasumber sesuai denganketentuan yang berlaku.

5


22/60

12. Biaya Pemeliharaan Balai Penyuluhan KB adalah biayauntuk pembelian lampu, cat, kran, peralatan kebersihan.

13. Biaya langganan daya dan jasa adalah biaya untuk

membayar listrik dan/atau telephone dan/atau air.14. Biaya Bahan Bakar Minyak adalah biaya untuk pembelian

bahan bakar minyak yang digunakan untuk operasionaldistribusi alat dan obat kontrasepsi ke faskes yang dibuktikandengan surat tugas dari atasan langsung.

15. Biaya jasa pengiriman / ekspedisi adalah biaya untukpengiriman alokon dari gudang SKPD ke faskes yangdibuktikan dengan tanda terima uang dan alokon.

6


23/60

BAB IIKEBIJAKAN DAN STRATEGI BOKB

A. Kebijakan

1. Pemerintah daerah agar tetap mengalokasikan danaoperasional untuk Balai Penyuluhan KB yang telah diberikanselama ini, karena BOKB bukan merupakan penerimaanfungsional pemerintah daerah dan bukan dana utama dalampenyelenggaraan upaya Program KKBPK di BalaiPenyuluhan KB.

2. Pemanfaatan dana BOKB diperuntukan untuk membiayaipengelolaan dan pelaksanaan kegiatan Balai Penyuluhan KBsesuai alokasi jumlah biaya yang telah ditetapkan.

3. Pemanfaatan dana BOKB untuk pendistribusian alat danobat kontrasepsi diberikan berdasarkan klasifikasisebagaimana dimaksud pada point 4 untuk seluruh fasilitaskesehatan yang telah teregistrasi.

4. Pemanfaatan dana BOKB di Balai penyuluhan KB,pendistribusian alat dan obat kontrasepsi agar disinergikandengan pendanaan yang bersumber dari APBD dan sumberdana lainnya.

B. Strategi

1. Setiap Balai Penyuluhan KB wajib membuat alokasi jadwalkegiatan sesuai dengan menu dalam petunjuk teknis dandisetujui oleh kepala SKPD-KB Kabupaten dan Kota.

2. Memperkuat peran Balai penyuluhan KB sebagai pusatpengendali operasional program KKBPK di setiapkecamatan.

7


24/60

3. Setiap fasilitas pelayanan KB (Klinik KB) mengajukanpermintaan kebutuhan alokon ke SKPD-KB Kabupaten danKota.

4. SKPD-KB menganalisis kelayakan permintaan kebutuhanalokon.

5. Melakukan monitoring ketersediaan alokon disetiap fasilitaskesehatan (Klinik KB).

8


25/60

BAB IIIMEKANISME PENGELOLAAN BOKB

A. Prosedur Pelaksanan BOKB

1. Penguatan Koordinasi pelaksanaan

a. Bupati/walikota menetapkan pedoman pengendalian danpendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsiserta pelaksanaan pelayanan KB di daerah Kabupatendan Kota mengacu pada Undang-undang No. 23 Tahun

2014 tentang Pemerintah Daerah Lampiran 1 huruf N.b. Kepala SKPD KB Kabupaten dan Kota menetapkan

pengelola keuangan BOKB di Balai Penyuluhan KBtingkat kecamatan dengan Surat Keputusan KepalaSKPD KB Kabupaten dan Kota.

c. Kepala SKPD KB Kabupaten dan Kota menetapkanfasilitas kesehatan (klinik keluarga berencana) penerimaalokon dengan Surat Keputusan Bupati dan Walikota.

d. Kepala SKPD KB Kabupaten dan Kota menetapkan BalaiPenyuluhan KB yang mendapat biaya operasional KBdengan Surat Keputusan Kepala SKPD KB Kabupatendan Kota.

e. Kepala SKPD KB Kabupaten dan Kota melakukan stockopname di faskes secara berkala paling sedikit satu tahunsekali.

2. M e k an i s m e P e n g a ng g a r an , pe l a ks a n a an da npertanggungjawaban BOKB dalam APBD

a. Mekanisme penganggaran, pelaksanaan danpertanggungjawaban belanja program/kegiatan DAK subbidang KB oleh Pemerintah Daerah berpedoman padaperaturan perundang-undangan yang mengaturpengelolaan keuangan daerah.

9


26/60

b. Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah program/ kegiatan DAKsub bidang KB oleh Pemerintah Daerah berpedomanpada peraturan perundang-undangan yang mengatur

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer keDaerah dan Dana Desa.

B. Penggunaan Dana BOKB

Dana BOKB adalah belanja langsung yang diperuntukan belanjabarang dan jasa untuk kegiatan operasional yang hasilnyadiserahkan ke masyarakat.

1. Biaya operasional bagi Balai Penyuluhan KB dengan rincianmenu dan urutan prioritas kegiatan sebagai berikut:

a. Biaya operasional penyuluhan KB

b. Biaya operasional pengolahan data

c. Staff meeting/rapat teknis

d. Alat Tulis Kantor

e. Biaya langganan daya dan jasaf. Biaya pemeliharaan Balai Penyuluhan KB

2. Biaya distribusi alat dan obat kontrasepsi dapat digunakanuntuk:

a. Biaya Bahan Bakar Minyak/biaya transport

b. Biaya jasa pengiriman/ekspedisi

C. Pelaporan

Pelaporan BOKB dilakukan secara berjenjang dan berkala daritahap persiapan, pelaksanaan sampai dengan penyaluran dimasing-masing Kecamatan di Kabupaten dan Kota. Agarpelaporan BOKB dapat berjalan sesuai dengan yangdiharapkan, maka diperlukan langkah sebagai berikut:

10


27/60

1. Kepala SKPD-KB Kabupaten dan Kota, melaporkanperkembangan pelaksanaan BOKB secara triwulanandikirimkan ke Perwakilan BKKBN Provinsi c.q Timpengendalian DAK sub bidang KB Provinsi dan tembusannya

disampaikan kepada ketua tim pengendali DAK sub bidangKB tingkat Pusat (Sekretaris Utama) c.q Biro Keuangan danPengelolaan BMN;

2. Pelaksanaan pencatatan dan pelaporan merujuk padaketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian danEvaluasi Pelaksanaan Rencana;

3. Sesuai dengan Surat Edaran Bersama (SEB) 3 (tiga) Menteri

yaitu Menteri Negara Perencanaan PembangunanNasional/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan dan MenteriDalam Negeri Nomor 0239/M.PPN/11/2008, SE 1722/MK07/2008, 900/2556/SJ tanggal 21 November 2008, SKPD-KBKabupaten dan Kota berkewajiban menyampaikan laporanTriwulan DAK sub bidang KB kepada Sekretaris Daerah;

4. Penanggungjawab dan pengelola dana BantuanOperasional Balai Penyuluhan KB wajib menyampaikan

laporan triwulan Keuangan kepada Kepala SKPD-KB Kabdan Kota (Fomulir 1);

5. Kepala SKPD-KB Kab dan Kota untuk menyampaikan laporantriwulan penggunaan dana distribusi alat dan obat kontrasepsikepada Tim Pengendali DAK Provinsi (Formulir 4);

6. Kepala SKPD-KB Kabupaten dan Kota merekap seluruhlaporan dari Balai Penyuluhan KB dan menyampaikanlaporan triwulan kepada Perwakilan BKKBN Provinsi c.q Tim

Pengendalian DAK KB Provinsi dan tembusan disampaikankepada ketua tim pengendali DAK sub bidang KB tingkatPusat (Sekretaris Utama) c.q. Biro Keuangan danPengelolaan BMN di masing-masing Kabupaten dan Kotapaling lambat 10 hari setelah triwulan bersangkutanberakhir (Formulir 2);

11


28/60

7. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi c.q. Tim PengendalianDAK Sub bidang KBmelakukan rekapitulasi laporan triwulanyang disampaikan oleh Kepala SKPD-KB Kabupaten danKota dan menyampaikan kepada ketua tim pengendali DAK

Sub bidang KB tingkat Pusat (Sekretaris Utama) c.q BiroKeuangan dan Pengelolaan BMN, sesuai dengan laporansebagaimana dalam formulir 2 paling lambat 15 hari setelahtriwulan bersangkutan berakhir (Formulir 3 dan Formulir 5).

MEKANISME PELAPORAN BOKB

SESTAMA(Tim DAK Sub Bidang KB Pusat /

Biro Perencanaan)

PERWAKILAN BKKBN PROVINSI(Tim Pengendali DAK

Sub Bidang KB Provinsi)

SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN DAN KOTA

BALAI PENYULUHAN KB

SKPD KBKABUPATEN DAN KOTA

D. Pemantauan

Pemantauan pengelolaan dana BOKB dilakukan secaraberjenjang dari BKKBN ke pemerintah daerah Kabupaten danKota dalam hal ini adalah SKPD KB dan/atau dari PerwakilanBKKBN Provinsi ke pemerintah daerah Kabupaten dan Kotadalam hal ini adalah SKPD KB.

12


29/60

Agar pemantauan dapat terselenggara dengan baik,dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mekanisme Pemantauan BOKB

a) Ketua Tim Pengendalian DAK subbidang KB tingkatPusat (Sekretaris Utama BKKBN) secara berkalamelakukan pemantauan pelaksanaan BOKB ke Provinsidan Kabupaten dan Kota dan melaporkan hasilnyakepada Kepala BKKBN;

b) Ketua Tim Pengendali DAK sub bidang KB Provinsi(Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi) secara berkalamelakukan pemantauan pelaksanaan BOKB ke

Kabupaten dan Kota dan melaporkan hasilnya kepadaKetua Tim Pengendalian DAK sub bidang KB Pusat(Sekretaris Utama BKKBN)

c) Ketua Tim Pengendali DAK Bidang KB Kabupaten danKota (Kepala SKPD-KB Kabupaten dan Kota)secaraberkala melakukan pemantauan pelaksanaan BOKB kekecamatan dan desa serta melaporkan hasilnya kepadaSekretaris Daerah Kabupaten dan Kota.

MEKANISME PEMANTAUAN BOKBKABUPATEN DAN KOTAOLEH BKKBN

KetuaKB Kab dan Kota

(Kepala SKPD-KB KAB DAN KOTA)

Tim Pengendali DAK subbidang

Ketua(KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI)Tim Pengendali DAK sub bidang KB Provinsi

KetuaDAK sub bidang KB(KEPALA BKKBN)

Tim Pengendalian

13


30/60

2. Mekanisme Pemantauan BOKB Kabupaten Dan Kotaoleh Pemerintah Provinsi

a. Gubernur berkoordinasi dengan Ketua Tim Pengendali

DAK sub bidang KB Provinsi (Kepala Perwakilan BKKBNProvinsi) dan Kepala SKPD KB Provinsi secara berkalamelakukan pemantauan pelaksanaan BOKB keKabupaten dan Kota;

b. Ketua Tim Pengendali DAK sub bidang KB Provinsi(Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi) dan Ketua TimPengendali DAK SKPD KB Provinsi secara berkalamelakukan pemantauan pelaksanaan BOKB keKabupaten dan Kota serta melaporkan hasilnya kepada

Ketua Tim Pengendalian DAK sub bidang KB Pusat(Sekretaris Utama BKKBN) dan kepada SekretarisDaerah.

c. Ketua Tim Pengendali DAK Sub Bidang KB Kabupatendan Kota (Kepala SKPD-KB Kabupaten dan Kota) secaraberkala melakukan pemantauan pelaksanaan BOKB kekecamatan dan desa serta melaporkan hasilnya kepadaSekretaris Daerah Kabupaten dan Kota.

MEKANISME PEMANTAUAN BOKBKABUPATEN DAN KOTA OLEH PEMERINTAH PROVINSI

GUBERNUR

SKPD-KB Kabupaten dan Kota

Perwakilan BKKBN

di Provinsi

SKPD -KB

PROVINSI

14


31/60

E. Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan untuk menilai atau mengukur sejauhmana pelaksanaan pengelolaan BOKB telah dilakukan sesuai

dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Apabilaternyata dalam pelaksanaannya masih ditemui kekeliruan makadapat segera dilakukan perbaikan dengan disertai dukungandata yang akurat.

Agar pelaksanaan evaluasi dapat terselenggara dengan baik,dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Ketua Tim Pengendalian DAK sub bidang KB tingkat Pusat(Sekretaris Utama BKKBN) setiap 3 (tiga) bulan melakukan

evaluasi pelaksanaan BOKB dan melaporkan hasilnyakepada Kepala BKKBN;

2. Ketua Tim Pengendali DAK sub bidang KB Provinsi cq(Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi) setiap 3 (tiga) bulan melakukan evaluasi pelaksanaan BOKB dan melaporkanhasilnya kepada Tim Pengendali DAK sub bidang KB TingkatPusat(Sekretaris Utama BKKBN)

3. Tim Pengendali DAK sub bidang KB Kabupaten dan Kota cq

(Kepala SKPD-KB) setiap 3 (tiga) bulan melakukan evaluasipelaksanaan BOKB dan melaporkan hasilnya kepadaSekretaris Daerah Kabupaten dan Kota.

F. Pengawasan Pelaksanaan BOKB

Pengawasan pelaksanaan BOKB dilaksanakan olehpengawasan eksternal maupun APIP. Jika terjadi penyimpangan,hasil audit akan dijadikan rekomendasi untuk diberikan sanksi

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yangberlaku.

Untuk itu, setiap SKPD-KB Kabupaten dan Kota yangmendapatkan BOKB wajib melakukan beberapa hal sebagaiberikut:

15


32/60

1. Menggunakan dana BOKB untuk membayar transaksi sesuaidengan menu yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknispenggunaan dana BOKB.

2. Membukukan seluruh transaksi dan menyelesaikanpertanggungjawaban laporan keuangan tepat waktu.

16


33/60

BAB IVPENUTUP

Pedoman penggunaan dana Bantuan Operasional KB (BOKB)disusun sebagai acuan dalam pembiayaan operasional BalaiPenyuluhan KB di kecamatan dan pendistribusian alat dan obatkontrasepsi ke seluruh fasilitas kesehatan yang teregistrasi melayanikontrasepsi. Dukungan Dana bantuan operasional KB ini bukanlahmerupakan satu-satunya sumber pembiayaan untuk pengelolaankedua kegiatan tersebut akan tetapi BOKB merupakan biaya

pendukung yang selama ini telah menjadi kewenangan pemerintahdaerah.

Tentunya bantuan biaya ini masih sangat terbatas dan khususnyabagi daerah yang belum memiliki Balai Penyuluhan Kecamatan tentubelum dapat menggunakan BOKB ini. Keberadaan BalaiPenyuluhan KB Kecamatan yang teregistrasi adalah merupakanprasyarat dan sekaligus dijadikan Pusat Pengendalian OperasionalKB di kecamatan dan desa di wilayah tersebut. Untuk itu bagi daerah

yang belum memiliki Balai Penyuluhan KB di kecamatan diharapkandapat melakukan advokasi secara terus menerus kepadastakeholder terkait agar pembangunan Balai Penyuluhan segeraterealisasi dan diajukan pembiayaan BOKB pada tahun berikutnya.

Berkaitan dengan penerapan pedoman ini di daerah diharapkanpedoman ini dapat ditindaklanjuti dengan petunjuk pelaksanaanyang lebih operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota untuk menampung variasi kebutuhan daerah dengan tetap

mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan BKKBN.

Apabila dikemudian hari terjadi perubahan kebijakan yang berkaitandengan BOKB maka pedoman akan dilakukan penyesuaian danpenyempurnaan pada penyusunan pedoman BOKB selanjutnya.

17


34/60

18


35/60

LAMPIRAN

19


36/60

20


37/60

F o r m u l i r 1

B a l a i P e n y u l u h a n K B K e c a m a t a n

:

K a b u p a t e n d a n K o t a

:

S K P D - K B

:

P r o v i n s i

:

P e r i o d e P e l a p o r a n

: T r i w u l a n I / I I / I I I / I V *

F o r m u l i r 1 : F

1 / B O K B / B P / 2 0 1 6

N O

T O T A L D A N A

( R p )

R E A L I S A S I

( R p )

P E R S E N T A S E

( % )

S I S A D A N A

( R p )

1

3

4

5

6

4 5 , 0 0 0 , 0 0 0

R p

1 2 3 4 5 6 K e t e r a n g a n :

* C o r e t y a n g t i d a k p e r l u

… …

… … … … . . , … … . … … … … … . 2 0

1 6

K e p a l a U n i t P e l a k s a n a T e k n i s D a e r a h B i d a n g K B /

K o o r d i n a t o r P K B / P P L K B ,

N I P

. … … … … … … … … … … … … … … …

. . . . . . . . . . . . . . . .

F o r m u l i r 1 - D i i s i o l e h B a l a i P

e n y u l u h a n K B T i n g k a t K e c a m a t a n

d a n

d i s a m p a i k a n k e p a d a S K P D - K

B K a b u p a t e n d a n K o t a

L A P O R A N T R I W U L A N A N

P E L A K S A N A A

N B A N T U A N O P E R A S I O N A L

K E L U A R G A B E R E N C A N A ( B

O K B ) B A L A I P E N Y U L U H A N K B

T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 6

B a n t u a n O p e r a s i o n a l K e l u a r g

a B e r e n c a n a ( B O K B )

B i a y a l a n g g a n a n d a y a d a n j a s a

B i a y a P e m e l i h a r a a n B a l a i P e n y u l u h a n K B

B i a y a O p e r a s i o n a l p e n y u l u h a n

J E N I S K E G I A T A N

2

B i a y a o p e r a s i o n a l p e n g o l a h a n d

a t a

S t a f f M e e t i n g / R a p a t T e k h n i s

A l a t T u l i s K a n t o r

21


38/60

F o r m u l i r 2


:

S K P D - K B

:

P r o v i n s i

:



F o r m u l i r 2 : F 2 / R E K / B O K B / B P / 2 0 1 6

R E A L I S A S I

( R p )

P E R S E N T A S E

( % )

R E A

L I S A S I

( R p )

P E R S E N T A S E

( % )

R E A L I S A S I

( R p )

P E R S E N T A S E

( % )

R E A L I S A S I

( R p )

P

E R S E N T A S E

( % )

R E A L I S A S I

( R p )

P E R S E N T A S E

( % )

R E A L I S A S I

( R p )

P E R S E N T A S

E

( % )

S I S A D A N A

( R p )

P E R S E N T A S E

( % )

1

3

4

5

6

7

8

9

1 0

1 1

1 2

1 3

1 4

1 5

1 6

1 7

1 2 3 4 5 6 7 8 K e t e r a n g a n :


… … … … … … . . , … … . … … …

… … … … … … … … … .

2 0 1 6

K e p a l a S K P D K B K a b u p

a t e n d a n K o t a ,

N I P . … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … …

R E K A P

I T U L A S I L A P O R A N T R I W U L A N A N

P E L A K S A N A A N B A N T U A N O P E R A S I O N A L K E L U A R G A B E R E N C A N A ( B O K B ) B A L A I P E N Y U L U H A N K B

T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 6

N O

K E C A M A T A N

B a l a i P e n y u l u h a n K B K e c a m a t a n …

2



B a n t u a n O p e r a s i o n a l K e l u a r g a B e r e n c a n a ( B O K B )

F o r m u l i r 2 - D i i s i o l e h S K P D - K B d a n d i s a m p a i k a n k e p a d a K e p a l a P e r w a k i l a n B K K B N P r o v i n s i

B i a y a P e m e l i h a r a a n B a l a i

P e n y u l u h a n

B i a y a O p e r a s i o n a l

p e n y u l u h a n

T O T A L S I S A D A N A



T O T A L D A N A

B i a y a l a n g g a n a n d a y a d a n

j a s a

B i a y a

o p e r a s i o n a l p e n g o l a h a n

d a t a

S t a f f M e e t i n g / R a p a t T e k h n i s

A l a t T u l i s

K a n t o r



… … … … … … … … … … … … … . .

22


39/60

F o r m u l i r 3 ( R e k a p L a p o r a n P e l a k s a n a

a n B O K B - B P T i n g k a t P r o v i n s i )

P r o v i n s i

:


3 / B O K B / B P / 2 0 1 6


: T r i w u l a n I / I I /

I I I / I V *

T O T A L

D A N A

( R

p )

R E A L I S A S I

( R p )

P E R S E N T A S E

( % )

S I S A D A N A

( R p )

T O T A L D A N A

( R p )

R E A L I S A S I

( R p )

P E R S E N T A S E

( % )

S

I S A D A N A

( R p )

T O T A L D A N A

( R p )

R E A L I S A S I

( R p )

P E R S E N T A S E

( %

)

S I S A D A N A

( R p )

1

3

4

5

6

7

8

9

1 0

1 1

1 2

1

3

1 4

1 2 3 4 5 6 7 8 K e t e r a n g a n :


… … … … … … . . , … … . …

… … … … . 2 0 1 6

K e p a l a P e r w a k i l a n B K K B N P r o v i n s i ,

N I P . … … … … … … … … …

… … … … … … …

S T A F F M E E T I N G / R A P A T T E K H N I S

N O

K A B U P A T E N D A N K O T A

B I A Y A L A N G G A N A N D A Y A D A N J A S A

B I A Y A O P E R A S I O N A L P E N G O L A H A N D A T A ( P A K E T

D A T A I N T E R N E T )

L A P O R A N T R I W U L A N A N

P E L A K

S A N A A N B A N T U A N O P E R A S I O N

A L K E L U A R G A B E R E N C A N A ( B O

K B ) B A L A I P E N Y U L U H A N

D A N A A L O K A S I K H U S U

S S U B B I D A N G K E L U A R G A B E R

E N C A N A

T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 6

2

F o r m u l i r 3 d i s a m p a i k a n k e p a d a K e p a

l a B K K B N P u s a t

23


40/60

F o r m u l i r 3 L a n j u t a n 1

P r o v i n s i

:

F o r m u l i r 3 : F 3 / R E K / B O K B / B P / 2 0 1 6



T O T A L D A N A

( R p )

R E

A L I S A S I

( R p )

P E R S E N T A S E

( % )

S I S A D A N A

( R p )

T O T A L D A N A

( R p )

R E A L I S A S I

( R p

)

P E R S E N T A S E

( % )

S I S A D A N A

( R p )

T O T A L D A N A

( R p )

R E A L I S A S I

( R p )

P E R S E N T A S E

( % )

S I S A D A N A

( R p )

T O T A L D A N A

( R p )

R E A L I S A S I

( R p )

P

E R S E N T A S E

( % )

S I S A D A N A

( R p )

1

3

4

5

6

7

8

9

1 0

1 1

1 2

1 3

1 4

1 5

1 6

1 7

1 8

1 2 3 4 5 6 7 8 K e t e r a n g a n :


… … … … … … . . , … … . … … … … …

. 2 0 1 6

K e p a l a P e r w a k i l a n B K K B N

P r o v i n s i ,

N I P . … … … … … … … … … … … … …

… … …

F o r m u l i r 3 - D i i s i o l e h T i m D

A K P e r w a k i l a n B K K B N P r o v i n s i d a n d i s a m p a i k a n k e p a d a

S e k r e t a r i s U t a m a B K K B N c q .

B i r o K e u a n g a n d a n P e n g e l o l a a n B M N

A L A T T U L I S K A N T O R

B I A Y A P E M E L I H A R

A A N B A L A I P E N Y U L U H A N K B

B I A Y A O P E R A S I O N A L P E N Y U L U H A N

R E K A P I T U L A S I L A P O R A N T

R I W U L A N A N

P E L A K S A N A A N B A N T U A N O P E R A S I O N A L K E L U A R G A B

E R E N C A N A ( B O K B ) B A L A I P E N Y U L U H A N

T A H U N A N G G A R A N

2 0 1 6

J U M L A H

K E S

E L U R U H A N

N O

K A B U P A T E N D A N K O T A

2

24


41/60

F o r m u l i r 4


:

S K P D - K B

:

P r o v i n s i

:


:

T r i w u l a n I / I I / I I I / I V *

F o r m u l i r 4 : F 4 /

D I S / B O K B / 2 0 1 6

N O

T O T A L D A N A

( R p )

R E A L I S A S I

( R p )

P E R S E N T A S E

( % )

S I S A D A N A

( R p )

1

3

4

5

6

1 2 K e t e r a n g a n :


… … … … … … . . , … … . … … … … … .

2 0 1 6

K e p a l a S K P D K B K a b u p a t e n d a n K o

t a ,

N I P . … … … … … … … … … … … … … … … …

F o r m u l i r 4 - D i i s i o l e h

S K P D - K B K a b u p a t e n d a n d i s a m p a i k a n k e p a d a T i m

D A K P e r w a k i l a n

B K K B N P r o v i n s i

L A P

O R A N T R I W U L A N A N

P E L A K S A N A A N D I S T R I B U S I A L O K O N

B A N T U A N O P E R A S I O

N A L K E L U A R G A B E R E N C A N A ( B O K B )

T A H

U N A N G G A R A N 2 0 1 6

D i s t r i b u s i A l o k o n

B i a y a B a h a n B a k a r M i n y a k ( B B M ) , a t a u

B i a y a J a s a P e n g i r i m a n / E k s p e d i s i

J E N I S K E G I A T A N

2

25


42/60

F o r m u l i r 5

P r o v i n s i

:


5 / R E K / B O K B / 2 0 1 6



T O T A L D A N A

( R p )

R E A L I S A S I

( R p )

P E R S E N T A S E

( % )

S

I S A D A N A

( R p )

T O T A L D A N A

( R p )

R E A L I S A S I

( R p )

P E R S E N T A S E

( %

)

S I S A D A N A

( R p )

1

3

4

5

6

1 1

1 2

1 3

1 4

1 2 3 4 5 6 7 8 K e t e r a n g a n :


… … … … … … . . , … … . … …

… … … . 2 0 1 6

K e p a l a P e r w a k i l a n B

K K B N P r o v i n s i ,

N I P . … … … … … … … … … … … … … … … …

R E K A P I T U

L A S I L A P O R A N T R I W U L A N A N

B A N T U A N O P E R A S I O N A L K E L U A R G A B E R E N C A N A ( B

O K B )

T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 6

N O

K A B

U P A T E N D A N K O T A

B I A Y A B A H A N B A K A R M I N Y A K ( B B M )

B I A Y A J A S A P E N G I R I M A N / E

K S P E D I S I

P E L A K S A

N A A N D I S T R I B U S I A L O K O N

2

F o r m u l i r 5 - D i i s i o l e h T i m D

A K P e r w a k i l a n P r o v i n s i d a n d i s a m p a i k a n k e p a d a

S e k r e t a r i s U t a m a c q . B i r o K e u a n g a n d a n P e n g e l o l a a n B M N

26


43/60

PENETAPAN ALOKASI BANTUAN OPERASIONALKELUARGA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2016

MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

1 Provinsi Aceh

2 Kab. Aceh Barat 591.840.000

3 Kab. Aceh Besar 779.040.000

4 Kab. Aceh Selatan 757.440.000

5 Kab. Aceh Singkil 515.160.000

6 Kab. Aceh Tengah 663.600.000

7 Kab. Aceh Tenggara 280.650.000

8 Kab. Aceh Timur 860.400.000

9 Kab. Aceh Utara 1.122.000.000

10 Kab. Bireuen 792.300.000

11 Kab. Pidie 506.550.000

12 Kab. Simeulue 375.840.000

13 Kota Banda Aceh 259.500.000

14 Kota Sabang 97.590.000

15 Kota Langsa 144.660.000

16 Kota Lhokseumawe 195.180.00017 Kab. Gayo Lues 428.040.000

18 Kab. Aceh Barat Daya 423.720.000

19 Kab. Aceh Jaya 432.360.000

20 Kab. Nagan Raya 501.840.000

21 Kab. Aceh Tamiang 428.100.000

22 Kab. Bener Meriah 473.040.000

23 Kab. Pidie Jaya 293.040.000

24 Kota Subulussalam 228.450.00025 Provinsi Sumatera Utara -

26 Kab. Asahan 1.143.000.000

27 Kab. Dairi 474.150.000

28 Kab. Deli Serdang 1.055.100.000

29 Kab. Karo 594.600.000

30 Kab. Labuhanbatu 429.150.000

NO PAGU BOKBNAMA PROVINSI/KABUPATENDAN KOTA

27


44/60

31 Kab. Langkat 858.450.000

32 Kab. Mandailing Natal 272.250.00033 Kab. Nias 477.360.000

34 Kab. Simalungun 1.041.450.000

35 Kab. Tapanuli Selatan 531.750.000

36 Kab. Tapanuli Tengah 337.680.000

37 Kab. Tapanuli Utara 399.000.000

38 Kab. Toba Samosir 703.350.000

39 Kota Binjai 248.460.000

40 Kota Medan 755.580.000

41 Kota Pematang Siantar 388.980.000

42 Kota Sibolga 197.940.000

43 Kota Tanjung Balai 285.180.000

44 Kota Tebing Tinggi 240.870.000

45 Kota Padang Sidempuan 286.560.000

46 Kab. Pakpak Bharat 372.960.000

47 Kab. Nias Selatan 495.720.000

48 Kab. Humbang Hasundutan 17.850.000

49 Kab. Serdang Bedagai 795.450.00050 Kab. Samosir 422.850.000

51 Kab. Batu Bara 298.350.000

52 Kab. Padang Lawas 161.250.000

53 Kab. Padang Lawas Utara 329.700.000

54 Kab. Labuhanbatu Selatan 116.250.000

55 Kab. Labuhanbatu Utara 296.250.000

56 Kab. Nias Utara 201.240.000

57 Kab. Nias Barat 155.160.00058 Kota Gunungsitoli 203.460.000

59 Provinsi Sumatera Barat -

60 Kab. Limapuluh Kota 610.200.000

61 Kab. Agam 745.200.000

62 Kab. Kepulauan Mentawai 464.400.000

63 Kab. Padang Pariaman 828.360.000

NO PAGU BOKBNAMA PROVINSI/KABUPATEN

DAN KOTA

28


45/60

64 Kab. Pasaman 557.850.000

65 Kab. Pesisir Selatan 743.040.00066 Kab. Sijunjung 423.720.000

67 Kab. Solok 709.200.000

68 Kab. Tanah Datar 661.500.000

69 Kota Bukit Tinggi 143.280.000

70 Kota Padang Panjang 94.140.000

71 Kota Padang 433.980.000

72 Kota Payakumbuh 250.530.000

73 Kota Sawahlunto 190.080.000

74 Kota Solok 94.140.000

75 Kota Pariaman 194.490.000

76 Kab. Pasaman Barat 533.880.000

77 Kab. Dharmasraya 516.600.000

78 Kab. Solok Selatan 335.160.000

79 Provinsi Riau -

80 Kab. Bengkalis 64.950.000

81 Kab. Indragiri Hilir 440.700.000

82 Kab. Indragiri Hulu 88.050.00083 Kab. Kampar 756.900.000

84 Kab. Kuantan Singingi 74.400.000

85 Kab. Pelalawan 120.450.000

86 Kab. Rokan Hilir 64.950.000

87 Kab. Rokan Hulu 74.400.000

88 Kab. Siak 64.950.000

89 Kota Dumai 59.490.000

90 Kota Pekanbaru 93.300.00091 Kab. Kepulauan Meranti 55.500.000

92 Provinsi Jambi -

93 Kab. Batang Hari 201.000.000

94 Kab. Bungo 794.400.000

95 Kab. Kerinci 662.550.000

96 Kab. Merangin 568.350.000


DAN KOTA

29


46/60

97 Kab. Muaro Jambi 519.150.000

98 Kab. Sarolangun 476.250.00099 Kab. Tanjung Jabung Barat 66.000.000

100 Kab. Tanjung Jabung Timur 514.950.000

101 Kab. Tebo 563.100.000

102 Kota Jambi 386.220.000

103 Kota Sungai Penuh 369.660.000

104 Provinsi Sumatera Selatan -

105 Kab. Lahat 411.840.000

106 Kab. Musi Banyuasin 176.250.000

107 Kab. Musi Rawas 801.720.000

108 Kab. Muara Enim 430.500.000

109 Kab. Ogan Komering Ilir 862.560.000

110 Kab. Ogan Komering Ulu 106.950.000

111 Kota Palembang 275.760.000

112 Kota Prabumulih 310.710.000

113 Kota Pagar Alam 159.840.000

114 Kota Lubuk Linggau 403.470.000

115 Kab. Banyuasin 948.600.000116 Kab. Ogan Ilir 514.800.000

117 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 931.500.000

118 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 756.000.000

119 Kab. Empat Lawang 546.480.000

120 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 117.300.000

121 Kab. Musi Rawas Utara 68.100.000

122 Provinsi Bengkulu -

123 Kab. Bengkulu Selatan 543.300.000124 Kab. Bengkulu Utara 829.050.000

125 Kab. Rejang Lebong 583.050.000

126 Kota Bengkulu 460.200.000

127 Kab. Kaur 520.920.000

128 Kab. Seluma 673.200.000

129 Kab. Mukomuko 712.440.000


DAN KOTA

30


47/60

130 Kab. Lebong 385.920.000

131 Kab. Kepahiang 385.920.000132 Kab. Bengkulu Tengah 491.760.000

133 Provinsi Lampung -

134 Kab. Lampung Barat 435.240.000

135 Kab. Lampung Selatan 574.650.000

136 Kab. Lampung Tengah 185.400.000

137 Kab. Lampung Utara 947.520.000

138 Kab. Lampung Timur 518.400.000

139 Kab. Tanggamus 926.250.000

140 Kab. Tulang Bawang 389.400.000

141 Kab. Way Kanan 661.680.000

142 Kota Bandar Lampung 395.190.000

143 Kota Metro 241.560.000

144 Kab. Pesawaran 469.800.000

145 Kab. Pringsewu 427.050.000

146 Kab. Mesuji 328.650.000

147 Kab. Tulang Bawang Barat 370.500.000

148 Kab. Pesisir Barat 190.500.000149 Provinsi DKI Jakarta

150 Provinsi Jawa Barat -

151 Kab. Bandung 1.663.800.000

152 Kab. Bekasi 122.700.000

153 Kab. Bogor 636.750.000

154 Kab. Ciamis 1.347.450.000

155 Kab. Cianjur 1.572.300.000

156 Kab. Cirebon 283.950.000157 Kab. Garut 1.947.600.000

158 Kab. Indramayu 1.509.450.000

159 Kab. Karawang 1.069.950.000

160 Kab. Kuningan 1.016.550.000

161 Kab. Majalengka 1.221.450.000

162 Kab. Purwakarta 304.950.000


DAN KOTA

31


48/60

163 Kab. Subang 1.318.050.000

164 Kab. Sukabumi 913.680.000165 Kab. Sumedang 670.950.000

166 Kab. Tasikmalaya 168.750.000

167 Kota Bandung 182.460.000

168 Kota Bekasi 664.890.000

169 Kota Bogor 83.640.000

170 Kota Cirebon 252.600.000

171 Kota Depok 165.750.000

172 Kota Sukabumi 375.030.000

173 Kota Tasikmalaya 111.240.000

174 Kota Cimahi 163.290.000

175 Kota Banjar 220.020.000

176 Kab. Bandung Barat 804.000.000

177 Kab. Pangandaran 68.100.000

178 Provinsi Jawa Tengah -

179 Kab. Banjarnegara 860.400.000

180 Kab. Banyumas 996.600.000

181 Kab. Batang 706.500.000182 Kab. Blora 773.550.000

183 Kab. Boyolali 425.100.000

184 Kab. Brebes 419.850.000

185 Kab. Cilacap 642.750.000

186 Kab. Demak 445.950.000

187 Kab. Grobogan 798.750.000

188 Kab. Jepara 757.800.000

189 Kab. Karanganyar 794.400.000190 Kab. Kebumen 959.850.000

191 Kab. Kendal 683.550.000

192 Kab. Klaten 369.750.000

193 Kab. Kudus 233.550.000

194 Kab. Magelang 719.100.000

195 Kab. Pati 987.000.000


DAN KOTA

32


49/60

196 Kab. Pekalongan 620.700.000

197 Kab. Pemalang 452.250.000198 Kab. Purbalingga 672.000.000

199 Kab. Purworejo 773.550.000

200 Kab. Rembang 656.250.000

201 Kab. Semarang 227.250.000

202 Kab. Sragen 781.950.000

203 Kab. Sukoharjo 616.650.000

204 Kab. Tegal 644.850.000

205 Kab. Temanggung 309.900.000

206 Kab. Wonogiri 858.300.000

207 Kab. Wonosobo 540.150.000

208 Kota Magelang 62.940.000

209 Kota Pekalongan 215.880.000

210 Kota Salatiga 196.560.000

211 Kota Semarang 648.480.000

212 Kota Surakarta 254.670.000

213 Kota Tegal 189.660.000

214 Provinsi DI Yogyakarta -215 Kab. Bantul 596.700.000

216 Kab. Gunung Kidul 760.050.000

217 Kab. Kulon Progo 613.500.000

218 Kab. Sleman 384.300.000

219 Kota Yogyakarta 172.950.000

220 Provinsi Jawa Timur -

221 Kab. Bangkalan 847.440.000

222 Kab. Banyuwangi 559.050.000223 Kab. Blitar 945.150.000

224 Kab. Bojonegoro 1.180.650.000

225 Kab. Bondowoso 989.640.000

226 Kab. Gresik 730.650.000

227 Kab. Jember 607.200.000

228 Kab. Jombang 60.900.000


DAN KOTA

33


50/60

229 Kab. Kediri 134.250.000

230 Kab. Lamongan 997.500.000231 Kab. Lumajang 667.800.000

232 Kab. Madiun 706.500.000

233 Kab. Magetan 573.600.000

234 Kab. Malang 1.348.200.000

235 Kab. Mojokerto 528.600.000

236 Kab. Nganjuk 709.650.000

237 Kab. Ngawi 884.400.000

238 Kab. Pacitan 569.400.000

239 Kab. Pamekasan 619.560.000

240 Kab. Pasuruan 803.850.000

241 Kab. Ponorogo 989.100.000

242 Kab. Probolinggo 677.250.000

243 Kab. Sampang 619.560.000

244 Kab. Sidoarjo 46.200.000

245 Kab. Situbondo 721.080.000

246 Kab. Sumenep 1.105.350.000

247 Kab. Trenggalek 658.350.000248 Kab. Tuban 628.050.000

249 Kab. Tulungagung 920.100.000

250 Kota Blitar 150.180.000

251 Kota Kediri 145.350.000

252 Kota Madiun 283.110.000

253 Kota Malang 84.330.000

254 Kota Mojokerto 99.660.000

255 Kota Pasuruan 190.350.000256 Kota Probolinggo 245.700.000

257 Kota Surabaya 169.200.000

258 Kota Batu 146.730.000

259 Provinsi Kalimantan Barat -

260 Kab. Bengkayang 214.560.000

261 Kab. Landak 612.360.000


DAN KOTA

34


51/60

262 Kab. Kapuas Hulu 623.880.000

263 Kab. Ketapang 853.200.000264 Kab. Mempawah 424.950.000

265 Kab. Sambas 700.560.000

266 Kab. Sanggau 581.760.000

267 Kab. Sintang 621.000.000

268 Kota Pontianak 110.550.000

269 Kota Singkawang 246.390.000

270 Kab. Sekadau 155.160.000

271 Kab. Melawi 377.280.000

272 Kab. Kayong Utara 282.960.000

273 Kab. Kubu Raya 323.550.000

274 Provinsi Kalimantan Tengah -

275 Kab. Barito Selatan 151.800.000

276 Kab. Barito Utara 88.050.000

277 Kab. Kapuas 279.750.000

278 Kab. Kotawaringin Barat 108.000.000

279 Kab. Kotawaringin Timur 334.350.000

280 Kota Palangkaraya 284.340.000281 Kab. Katingan 316.200.000

282 Kab. Seruyan 538.200.000

283 Kab. Sukamara 304.650.000

284 Kab. Lamandau 242.850.000

285 Kab. Gunung Mas 250.200.000

286 Kab. Pulang Pisau 303.600.000

287 Kab. Murung Raya 69.150.000

288 Kab. Barito Timur 352.800.000289 Provinsi Kalimantan Selatan -

290 Kab. Banjar 399.900.000

291 Kab. Barito Kuala 441.000.000

292 Kab. Hulu Sungai Selatan 523.350.000

293 Kab. Hulu Sungai Tengah 525.450.000

294 Kab. Hulu Sungai Utara 397.440.000


DAN KOTA

35


52/60

295 Kab. Kotabaru 361.200.000

296 Kab. Tabalong 66.000.000297 Kab. Tanah Laut 111.000.000

298 Kab. Tapin 240.750.000

299 Kota Banjarbaru 189.660.000

300 Kota Banjarmasin 222.780.000

301 Kab. Balangan 62.850.000

302 Kab. Tanah Bumbu 67.050.000

303 Provinsi Kalimantan Timur -

304 Kab. Berau 69.150.000

305 Kab. Kutai Kartanegara 523.500.000

306 Kab. Kutai Barat 75.240.000

307 Kab. Kutai Timur 84.900.000

308 Kab. Paser 90.150.000

309 Kota Balikpapan 80.880.000

310 Kota Bontang 71.220.000

311 Kota Samarinda 135.540.000

312 Kab. Penajam Paser Utara 57.600.000

313 Kab. Mahakam Ulu 50.250.000314 Provinsi Sulawesi Utara

315 Kab. Bolaang Mongondow 197.850.000

316 Kab. Minahasa 437.700.000

317 Kab. Kepulauan Sangihe 703.800.000

318 Kota Bitung 380.010.000

319 Kota Manado 519.840.000

320 Kab. Kepulauan Talaud 390.240.000

321 Kab. Minahasa Selatan 812.250.000322 Kota Tomohon 239.490.000

323 Kab. Minahasa Utara 442.800.000

324 Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro 336.600.000

325 Kota Kotamobagu 194.490.000

326 Kab. Bolaang Mongondow Utara 281.550.000

327 Kab. Minahasa Tenggara 516.000.000


DAN KOTA

36


53/60

328 Kab. Bolaang Mongondow Timur 231.300.000

329 Kab. Bolaang Mongondow Selatan 234.450.000330 Provinsi Sulawesi Tengah -

331 Kab. Banggai 892.080.000

332 Kab. Banggai Kepulauan 561.600.000

333 Kab. Buol 536.760.000

334 Kab. Toli-Toli 569.520.000

335 Kab. Donggala 804.960.000

336 Kab. Morowali 479.880.000

337 Kab. Poso 533.160.000

338 Kota Palu 278.130.000

339 Kab. Parigi Moutong 749.520.000

340 Kab. Tojo Una Una 485.640.000

341 Kab. Sigi 662.760.000

342 Kab. Banggai Laut 208.350.000

343 Kab. Morowali Utara 175.950.000

344 Provinsi Sulawesi Selatan -

345 Kab. Bantaeng 376.800.000

346 Kab. Barru 340.200.000347 Kab. Bone 1.127.400.000

348 Kab. Bulukumba 566.550.000

349 Kab. Enrekang 568.350.000

350 Kab. Gowa 843.600.000

351 Kab. Jeneponto 385.920.000

352 Kab. Luwu 832.050.000

353 Kab. Luwu Utara 555.750.000

354 Kab. Maros 653.100.000355 Kab. Pangkajene dan Kepulauan 329.040.000

356 Kota Palopo 417.420.000

357 Kab. Luwu Timur 512.850.000

358 Kab. Pinrang 605.100.000

359 Kab. Sinjai 442.800.000

360 Kab. Kepulauan Selayar 516.600.000


DAN KOTA

37


54/60

361 Kab. Sidenreng Rappang 293.100.000

362 Kab. Soppeng 302.550.000363 Kab. Takalar 431.250.000

364 Kab. Tana Toraja 611.250.000

365 Kab. Wajo 665.700.000

366 Kota Pare-pare 195.180.000

367 Kota Makassar 472.620.000

368 Kab. Toraja Utara 529.560.000

369 Provinsi Sulawesi Tenggara -

370 Kab. Buton 338.040.000

371 Kab. Konawe 1.044.720.000

372 Kab. Kolaka 562.050.000

373 Kab. Muna 1.192.680.000

374 Kota Kendari 434.670.000

375 Kota Bau-bau 284.490.000

376 Kab. Konawe Selatan 816.840.000

377 Kab. Bombana 391.680.000

378 Kab. Wakatobi 255.240.000

379 Kab. Kolaka Utara 609.480.000380 Kab. Konawe Utara 160.920.000

381 Kab. Buton Utara 285.840.000

382 Kab. Konawe Kepulauan 280.500.000

383 Kab. Kolaka Timur 280.500.000

384 Kab. Muna Barat 61.800.000

385 Kab. Buton Tengah 56.550.000

386 Kab. Buton Selatan 52.350.000

387 Provinsi Bali -388 Kab. Badung 94.350.000

389 Kab. Bangli 108.900.000

390 Kab. Buleleng 451.200.000

391 Kab. Gianyar 153.900.000

392 Kab. Jembrana 76.500.000

393 Kab. Karangasem 291.000.000


DAN KOTA

38


55/60

394 Kab. Klungkung 67.050.000

395 Kab. Tabanan 350.700.000396 Kota Denpasar 87.780.000

397 Provinsi Nusa Tenggara Barat -

398 Kab. Bima 929.520.000

399 Kab. Dompu 440.640.000

400 Kab. Lombok Barat 673.200.000

401 Kab. Lombok Tengah 753.120.000

402 Kab. Lombok Timur 1.252.800.000

403 Kab. Sumbawa 1.306.080.000

404 Kota Mataram 321.060.000

405 Kota Bima 262.950.000

406 Kab. Sumbawa Barat 446.400.000

407 Kab. Lombok Utara 282.750.000

408 Provinsi Nusa Tenggara Timur -

409 Kab. Alor 798.120.000

410 Kab. Belu 567.360.000

411 Kab. Ende 781.560.000

412 Kab. Flores Timur 256.680.000413 Kab. Kupang 295.920.000

414 Kab. Lembata 419.400.000

415 Kab. Manggarai 436.680.000

416 Kab. Ngada 560.160.000

417 Kab. Sikka 414.720.000

418 Kab. Sumba Barat 195.840.000

419 Kab. Sumba Timur 761.760.000

420 Kab. Timor Tengah Selatan 725.400.000421 Kab. Timor Tengah Utara 432.300.000

422 Kota Kupang 299.670.000

423 Kab. Rote Ndao 473.040.000

424 Kab. Manggarai Barat 242.280.000

425 Kab. Nagekeo 325.080.000

426 Kab. Sumba Barat Daya 513.720.000


DAN KOTA

39


56/60

427 Kab. Sumba Tengah 143.640.000

428 Kab. Manggarai Timur 436.680.000429 Kab. Sabu Raijua 190.080.000

430 Kab. Malaka 197.850.000

431 Provinsi Maluku -

432 Kab. Maluku Tenggara Barat 339.480.000

433 Kab. Maluku Tengah 421.920.000

434 Kab. Maluku Tenggara 468.900.000

435 Kab. Buru 200.160.000

436 Kota Ambon 274.680.000

437 Kab. Seram Bagian Barat 298.800.000

438 Kab. Seram Bagian Timur 288.720.000

439 Kab. Kepulauan Aru 224.640.000

440 Kota Tual 145.750.000

441 Kab. Maluku Barat Daya 100.080.000

442 Kab. Buru Selatan 230.760.000

443 Provinsi Papua -

444 Kab. Biak Numfor 786.240.000

445 Kab. Jayapura 160.200.000446 Kab. Jayawijaya 108.720.000

447 Kab. Merauke 114.480.000

448 Kab. Mimika 86.760.000

449 Kab. Nabire 213.120.000

450 Kab. Paniai 188.640.000

451 Kab. Puncak Jaya 57.960.000

452 Kab. Kepulauan Yapen 262.440.000

453 Kota Jayapura 245.265.100454 Kab. Sarmi 53.640.000

455 Kab. Keerom 195.840.000

456 Kab. Yahukimo 288.720.000

457 Kab. Pegunungan Bintang 97.200.000

458 Kab. Tolikara 49.320.000

459 Kab. Boven Digoel 70.920.000


DAN KOTA

40


57/60

460 Kab. Mappi 152.280.000

461 Kab. Asmat 57.960.000462 Kab. Waropen 168.120.000

463 Kab. Supiori 280.080.000

464 Kab. Mamberamo Raya 49.320.000

465 Kab. Mamberamo Tengah 46.440.000

466 Kab. Yalimo 47.880.000

467 Kab. Lanny Jaya 46.440.000

468 Kab. Nduga 50.760.00

Juknis Bokb 2016-Vweb

Documents

Transcript of Juknis Bokb 2016-Vweb