JPH Vol. 2 No. 2 Januari 2013

Jurnal PENELITIAN HUKUM | Vol. 2 No. 2 Januari 2013


Diterbitkan oleh:FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN

2013

JURNAL PENELITIAN HUKUMFAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN


Penanggung Jawab: Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Dewan Penyunting:Ketua:

IrwansyahAnggota:

Abrar SalengMuhammad Ashri

M. Guntur HamzahAbdul Razak

Achmad RuslanAminuddin Ilmar

Anshori Ilyas Slamet Sampurno Suwondo

Penyunting:M. Zulfan Hakim; Mohammad Aswan; Sakka Pati;

Tri Fenny Widayanti; Muh. Ilham Arisaputra;Fajlurrahman Jurdi; Wiwin Suwandi; Ahsan Yunus.

Staf:Andi Murlikanna; Saparuddin; Alfiah Firdaus.

Desain Grafis & Layout:Ahsan Yunus

Jurnal Penelitian Hukum ini diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dimaksudkan sebagai sarana publikasi hasil-hasil penelitian bidang hukum. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi penelitinya dan bukan merupakan pendapat redaksi dan/atau Fakultas

Hukum Universitas Hasanuddin.Terbit setiap bulan September, Januari, dan Mei.

Tulisan dapat diantar langsung atau dikirim ke:

Alamat Redaksi:JURNAL PENELITIAN HUKUM

Ruang Dapur Jurnal Lt. 1 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Tamalanrea, 90245, Makassar.

Tel: +62811442470 +6281342439090 Fax: +62411-584686 E-mail: [email protected]

ii

PENELITIAN HUKUMFAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jurnal

Jurnal PENELITIAN HUKUM | Vol. 2 No. 2 Januari 2013 iii

Pengawasan Peredaran Obat Tradisional di Kota SingkawangRudy Susanto, Faisal Abdullah, Sabir Alwy............................................... 173-186

Kedudukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Proses Pemeriksaan Perkara PidanaMila Gustiana Ansary, M. Syukri Akub, Syamsuddin Muchtar................... 187-205

Penerapan Sarana Hukum dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis di RSUD Salewangang MarosImran Haris, Irwansyah, Muhammad Ashri............................................... 207-226

Pelaksanaan Peraturan Kawasan Tanpa Asap Rokok pada Tempat Umum sebagai Perwujudan Hak Atas Kesehatan MasyarakatZakiah Darajat, Abdul Razak Thaha, Abdul Razak................................... 227-248

Penataan Penerapan Doktrin Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil) pada Perseroan Terbatas di Sulawesi SelatanLisa Valda, Oky Deviany Burhamzah, Wiwie Heryani................................ 249-268

Pengawasan sebagai Sarana Penegakan Hukum pada Pengelolaan Limbah Cair Rumah SakitMuthaharah, M. Yunus Wahid, Muhammad Djafar Saidi........................... 269-289

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan di Kabupaten MeraukeEmiliana Rahail, Andi Sopyan, M. Syukri Akub......................................... 291-306

Perjanjian Pengalihan Kredit (Over Credit) atas Kredit Pemilikan Rumah (KPR)Audrey Kotandengan, Nurhayati Abbas, Nurfaidah Said........................... 307-332

Biodata PenulisPersyaratan Penulisan

ISSN: 2087-2291Volume 2 Nomor 2, Januari 2013

Halaman 173-332

PENELITIAN HUKUMFAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jurnal

Jurnal PENELITIAN HUKUM | Vol. 2 No. 2 Januari 2013iv

Salam hormat,

Puji syukur tertuju kepada Tuhan Yang Maha Esa atas penerbitan Jurnal Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Volume 2 Nomor 2 Januari 2013 ini. Berbeda pada edisi sebelumnya, pada edisi kali ini, redaksi memuat 8 (delapan) hasil penelitian tanpa mengangkat tema khusus, namun secara umum memuat hasil penelitian seputar penegakan hukum kontemporer.

Tak lupa redaksi mengucapkan terima kasih kepada para penulis atas kerjasamanya, sehingga penerbitan Jurnal Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ini berjalan sebagaimana mestinya. Begitu pula kepada seluruh pihak yang selama ini mendukung, baik dalam penyusunan hingga pada penerbitan Jurnal Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Volume 2 Nomor 2 Januari 2013.

Akhir kata, penerbitan jurnal ilmiah ini tentu saja masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, segala masukan, kritik dan saran konstruktif dari segenap pembaca senantiasa kami harapkan demi perbaikan dalam penerbitan selanjutnya.

Selamat membaca.

Redaksi

Dari Redaksi


PENGAWASAN PEREDARAN OBAT TRADISIONAL DI KOTA SINGKAWANG

Rudy Susanto, Faisal Abdullah, Sabir Alwy


PENGAWASAN PEREDARAN OBAT TRADISIONAL DI KOTA SINGKAWANG

Oleh: Rudy Susanto1*, Faisal Abdullah2, Sabir Alwy2

1 Dinas Kesehatan Kota Singkawang, Kalimantan BaratJl. Alianjang No. 11, Singkawang Barat, 79112, Kota Singkawang, Kalimantan Barat

2 Fakultas Hukum Universitas HasanuddinJl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Tamalanrea, 90245, Makassar

* E-mail: [email protected]

AbstractThis study aims to investigate the control of traditional medicine distribution in

Singkawang city; and find out the factors that inhibit the controlling process. Another objective is to analyse the scope of regulations about it. This research was conducted as a sociological/empirical descriptive legal research in Singkawang city by using qualitative data. The results reveal that the control of traditional medicine distribution in Singkawang city has not been optimally conducted. There are some factors inhibiting the controlling process, including limited human resources (in terms of quantity and quality), lack of financial support in the implementation of the controlling program, and the low level of public awareness and compliance (both as consumers and business owners) in participating in the controlling efforts to prevent the distribution of traditional medicine, that does not meet the formal requirements. Substantially, the current regulation seems to be sufficient in managing the distribution of traditional medicine. However, in the implementation, it is necessary to set up clear criteria of business owners who have the rights to sell traditional medicine. The criteria can be used as guidance in determining business owners who will be the objects of controlling process Keywords: Control, Distribution, Traditional Medicine.

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan peredaran obat

tradisional di Kota Singkawang; dan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya serta cakupan materi peraturan perundang-undangan, sehingga diharapkan dapat terwujud pelaksanaan pengawasan yang optimal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis/empiris yang bersifat deskriptif, dengan menggunakan data kualitatif, Lokasi penelitian di Kota Singkawang. Hasil penelitian menunjukkan pengawasan peredaran obat tradisional di Kota Singkawang belum berjalan secara optimal. Faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pengawasan yaitu keterbatasan sumber daya manusia baik kuantitas maupun kualitas, kurangnya dukungan finansial dalam pelaksanaan program pengawasan serta rendahnya tingkat kesadaran dan ketaatan masyarakat baik selaku konsumen maupun pelaku usaha dalam berpartisipasi melakukan upaya pengawasan guna mencegah peredaran obat tradisional yang tidak memenuhi syarat. Secara substansi peraturan perundang-undangan yang ada dirasa cukup memadai mengatur peredaran obat tradisional namun pada aturan pelaksananya secara teknis perlu diatur lebih jelas kriteria pelaku usaha yang berhak menjual produk obat tradisional sebagai pedoman pelaksana dalam menetapkan pelaku usaha yang nantinya menjadi objek pengawasan. Kata kunci: Pengawasan, Peredaran, Obat Tradisional


PENDAHULUAN

Penggunaan obat tradisional yang berasal dari bahan alam sebagai upaya dalam

pemeliharaan kesehatan atau pengobatan akhir-akhir ini semakin popular, Obat tradisional

dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UUK),

Pasal 1 angka (4) dinyatakan sebagai salah satu dari bentuk sediaan farmasi. Selanjutnya,

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Pasal 58 (a) menyatakan

pembinaan peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan dilakukan untuk menjaga

terpenuhinya persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan sediaan farmasi dan alat

kesehatan yang diedarkan.

Pada aspek peredaran obat tradisional sebagai suatu produk yang digunakan

masyarakat pengawasannya diatur pula dalam Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) pada

Pasal 30 ayat (1) dinyatakan bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan

konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan

oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.

Pengawasan adalah usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan

yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku serta memenuhi prinsip-

prinsip daya guna (efisiensi) dan hasil guna (efektivitas).1 Pemerintah berkewajiban

membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pengadaan, penyimpanan, promosi,

dan pengedaran sediaan farmasi (Obat tradisional) sebagai amanat UUK Pasal 98 ayat

(4). Disisi lain adanya keterlibatan pemerintah dalam pembinaan dan penyelenggaraan

perlindungan konsumen berdasarkan ketentuan Pasal 29 UUPK, didasarkan pada

kepentingan yang diamanahkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa

kehadiran negara untuk mensejahterakan rakyatnya.2

Fungsi pengawasan peredaran obat tradisional pihak pemerintah dilaksanakan oleh

Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) hal ini didasarkan pada Pasal 1 Peraturan

Presiden Nomor 64 Tahun 2005 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden

Nomor 103 Tahun 2001. Didaerah (Kota Singkawang) fungsi pengawasan dilaksanakan

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kalimantan Barat, sebagai unit

pelayanan teknis yang berada di tingkat provinsi. Selanjutnya Dinas Kesehatan Kota

Singkawang juga bertanggung jawab melaksanakan fungsi pengawasan peredaran obat

1 Sujamto, Beberapa Pengertian Dibidang Pengawasan Edisi Revisi, Cet II,(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 19-20

2 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.180176


tradisional sebagai amanat Pasal 55 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5

Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Daerah.

Dalam pengawasan peran serta masyarakat baik selaku konsumen maupun

sebagai pelaku usaha sangatlah penting untuk menciptakan kenyamanan berusaha dan

terpenuhinya hak-hak serta kepentingan keduabelah pihak. N.H.T Siahaan menyatakan

konsep hukum perlindungan konsumen tidak hanya berisi rumusan-rumusan tentang

hak-hak dan kepentingan konsumen, tetapi juga hak-hak dan kepentingan produsen yang

berimbang, proporsional, adil dan tidak diskriminatif.3 Sejalan dengan pernyataan tersebut

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani menyatakan kewajiban pelaku usaha yang diatur

UUPK merupakan manifestasi hak konsumen dalam sisi lain yang ditargetkan untuk

menciptakan budaya tanggung jawab pada diri pelaku usaha.4

Definisi hukum menurut Oxford English Dictionary adalah kumpulan aturan,

perundang-undangan atau hukum kebiasaan, dimana suatu negara atau masyarakat

mengakuinya sebagai suatu yang mempunyai kekuatan mengikat terhadap warganya.5

Menurut Achmad Ali, dalam membahas tentang hukum maka di dalamnya senantiasa

terdapat tiga komponen yaitu struktur, substansi dan kultur hukum, atau yang dikenal

dengan 3 unsur sistem hukum (three element of legal system) oleh Lawrence M. Friedman.

Ketiga komponen tersebut terkait sangat erat dengan fungsi hukum dan tujuan hukum

dimana hubungan timbal balik kesemuanya menurt Achmad Ali merupakan hakikat

hukum oleh karenanya hal itu sekaligus menjadi indikator keberhasilan atau kegagalan

hukum.6

Ketika pelaksanaan pengawasan peredaran obat tradisional dipahami sebagai suatu

bentuk amanat peraturan perundang-undangan (produk hukum) untuk dilaksanakan, maka

untuk mengukur keberhasilannya penulis menggunakan teory diatas sebagai pisau analisis

dalam menilai esensi penegakan hukum (pelaksanaan pengawasan) yang juga merupakan

tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum.7

Problematika pelaksanaan hukum sebagai peraturan atau perundang-undangan

terkait erat dengan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat. Achmad Ali, menyatakan

kesadaran hukum, ketaatan hukum dan efektifitas hukum adalah tiga unsur yang saling

3 N.H.T. Siahan, Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk , (Jakarta: Penta Rei,2005) hlm. 13

4 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 33-34

5 Achmad Ali (a), Menguak Tabir Hukum. Cet. Ke-3 (Bogor : Ghalia Indonesia,2011) hlm. 276 Achmad Ali (b), Menguak Teori hukum (Legal Theory) dan teory peradilan (Judicialprudance). Edisi

1. Cet. Ke-3 (Jakarta : Kencana Prenada Media Group,2010) hlm. 203-2077 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Edisi 1. Cet.11, (Jakarta:

PT. RajaGrafindo Persada , 2012), hlm. 8-9 177


berhubungan, di mana kesadaran hukum dan ketaatan hukum tersebut sangat menentukan

efektif atau tidaknya pelaksanaan hukum dan perundang-undangan di masyarakat.8 Dengan

memahami ketaatan hukum menurut H.C Kelman yang oleh Achmad Ali di formulasikan

menjadi: (a) Ketaatan bersifat compliance; (b) Ketaatan bersifat identification; (c) Ketaatan

bersifat internalization suatu peraturan atau perundang-undangan tidak hanya dapat dinilai

efektif atau tidaknya dilaksanakan dimasyarakat melainkan juga kualitas keefektifannya. 9

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang permasalahan di atas, selanjutnya dirumuskan

rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan peredaran obat tradisional di Kota Singkawang

dan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya?

2. Sejauh mana cakupan materi peraturan perundang-undangan yang mengatur

mengenai peredaran obat tradisional di Kota Singkawang dalam mewujudkan

pelaksanaan pengawasan yang optimal?

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Rancangan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kota Singkawang Kalimantan Barat, Kantor

Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Kalimantan Barat (BBPOM), Kantor

Dinas Kesehatan (DINKES) Kota Singkawang, Kantor Lembaga Perlindungan Konsumen

Kota Singkawang (LPKSM) dan sarana distribusi peredaran obat tradisional di 5 kecamatan

wilayah Kota Singkawang. Jenis penelitian ini adalah hukum sosiologis/empiris yang

bersifat deskriptif. dengan pengolahan data secara kualitatif.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh sarana distribusi yang menjual obat

tradisional yang ada di Kota Singkawang, seluruh aparatur Balai Besar Pengawasan

Obat Dan Makanan Provinsi Kalimantan Barat, seluruh Pegawai Dinas Kesehatan Kota

Singkawang Seluruh Petugas LPKSM Kota Singkawang dan masyarakat Kota Singkawang.

Berdasarkan populasi penelitian tersebut di atas, maka ditetapkan sampel penelitian

yang akan peneliti wawancarai dengan dua tehnik, (1) Dengan Quota Sampling yaitu: 50

orang masyarakat selaku konsumen dan 50 orang masyarakat selaku pelaku usaha (10 toko

obat, 10 apotek, 10 penjual jamu keliling, 10 penjual jamu menetap, 10 toko/warung) yang

8 Achmad Ali (b), Op.Cit., hlm. 2999 Achmad Ali (b), Op.Cit., hlm. 348-349178


merupakan penjual/pengecer obat tradisional di 5 Kecamatan wilayah Kota Singkawang.

(2) Dengan Proporsive Sampling yaitu: 4 orang petugas Balai Besar Pengawas Obat dan

Makanan (BBPOM) Provinsi Kalimantan Barat, terdiri dari Kepala Bidang Pengawasan

dan Penyidikan, Kepala Seksi Pengawasan, Kepala Seksi Penyidikan dan Kepala Bidang

Sertifikasi Dan Layanan Informasi Konsumen. 3 orang petugas Dinas Kesehatan Kota

Singkawang Yaitu: Sekretaris Dinas Kesehatan, Kepala Seksi Farmasi dan Alkes serta Staf

Pelaksana Pengawasan. 2 orang petugas LPKSM Kota Singkawang terdiri dari ketua dan

pelaksana pengawasan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Temuan penelitian pada Tabel 1 memperlihatkan, jumlah pelaku usaha yang

mendistribusikan obat tradisional di Kota Singkawang cendrung mengalami peningkatan,

hal ini dapat dilihat dari bertambahnya jumlah apotek dan tokoh obat yang semula pada

tahun 2008 masing-masing hanya 13 dan 20 sarana, namun pada tahun 2012 menjadi 18

sarana untuk apotek dan 23 sarana untuk tokoh obat. Hal ini menunjukkan peredaran obat

tradisional di Kota Singkawang semakin mudah di jangkau/didapatkan masyarakat untuk

tujuan pengobatan maupun pemeliharaan kesehatan. Mengenai Kelompok penjual jamu

menetap, penjual jamu keliling dan warung atau toko yang juga menjual produk-produk

obat tradisional baik DINKES Kota Singkawang maupun BBPOM Kalimantan Barat

mengakui tidak mempunyai data akan hal tersebut.

Tabel 1. Status pelaku usaha yang mendistribusikan produk obat tradisional di Kota Singkawang tahun 2010-2012

No. KelompokPelaku usahaTahun

2008 2009 2010 2011 20121.2.3.4.5.

Apotek Toko obat berizinPenjual jamu menetapPenjual Jamu kelilingWarung/took

1320---

1521---

1622---

1721---

1823---

Sumber: Data sekunder DINKES Kota Singkawang Tahun 2012

Adapun pada Tabel 2 memperlihatkan, petugas Dinas Kesehatan Kota Singkawang

yang melakukan pengawasan hanya berjumlah 2 orang, sedang petugas di Seksi Pengawasan

BBPOM Kalimantan Barat berjumlah 14 orang dengan jenis pendidikan formal bervariasi.

Di sisi lain, petugas pengawasan BBPOM dibekali keterampilan dan pengetahuan khusus

yang berhubungan dengan kegitan pengawasan Untuk instansi DINKES Kota Singkawang

Menurut Yearmiwirinar,10 sampai saat ini petugas Dinas Kesehatan belum pernah 10 Kepala Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Singkawang. Wawancara, 13

Desember 2012. 179


mendapatkan pendidikan atau pelatihan khusus dibidang pengwasan.

Tabel 2. Pendidikan formal petugas pengawas pada Seksi Pengawasan BBPOM Kalimantan Barat serta Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan DINKES Kota Singkawang

No. Pendidikan Terakhir BBPOM DINKESJumlah (orang) Jumlah (orang)12345

S1 UmumApotekerD3 FarmasiSMFSMU

17-42

-1-1-

Jumlah 14 2

Sumber: Data sekunder BBPOM dan DINKES Kota Singkawang Kalimantan Barat Tahun 2012

Mengenai keterlibatan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat

(LPKSM) dalam kegiatan pengawasan sebagaimana yang diamanatkan UUPK dari

informasi dilapangan yang diperoleh bahwa diwilayah Kota Singkawang belum ada

terbentuk Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).

Tabel 3 memperlihatkan bahwa ada 48 orang (48%) masyarakat baik selaku pelaku

usaha maupun konsumen di Kota Singkawang memiliki pengetahuan tentang perannya

dalam melakukan pengawasan, dengan menjawab mengetahui bahwa masyarakat dapat

turut berperan dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran obat tradisional. 52

orang (52%) sisanya tidak memiliki pengetahuan tentang perannya dalam melakukan

pengawasan, dengan menjawab tidak tahu.

Tabel 3. Pengetahuan masyarakat selaku konsumen dan pelaku usaha mengenai perannya dalam pengawasan peredaran obat tradisional

No. Kelompok Masyarakat Kategori Jawaban JumlahTahu Tidak tahu12

Masyarakat selaku konsumenMasyarakat selaku pelaku usaha

1830

3220

5050

Frekuensi 48 52100Persentase 48% 52%

Sumber: Data primer diolah 2012

Tabel 4 menunjukkan dari 48 orang kelompok masyarakat yang memiliki pengetahuan

tentang peranannya dalam pengawasan peredaran obat tradisional hampir semunya yaitu

45 orang (93,75%) benar-benar paham tentang mekanisme pengawasan, dengan menjawab

bahwa mekanisme pengawasan yang dapat dilakukan masyarakat yaitu dengan cara melapor

atau mengadu kepada Dinas Kesehatan atau Balai POM jika melihat atau mencurigai obat

tradisional yang tidak memenuhi syarat beredar di lingungannya, 3 orang (6,25%) sisanya

tidak mampu menjelaskan (tidak paham).

180


Tabel 4. Pemahaman masyarakat selaku konsumen dan pelaku usaha mengenai mekanisme pengawasan yang dapat di lakukan dalam peredaran obat tradisional

No. Kelompok Masyarakat Kategori Jawaban JumlahPaham Tidak Paham12


1530

30

1830

Frekuensi 45 348Persentase 93,75% 6,25%


Tabel 5 memperlihatkan bahwa ada 56 orang (56%) masyarakat baik konsumen

maupun pelaku usaha di Kota Singkawang memahami cara memilih obat tradisional yang

baik, dengan menjawab obat tradisional yang baik untuk digunakan harus mencantumkan

nomor registrasi dan kondisi fisiknya baik isi maupun kemasan tidak rusak, serta terdapat

waktu kadaluarsa produk. Sisanya 44 orang (44%) menjawab tidak tahu. Tetapi dapat

dilihat bahwa kelompok masyarakat yang paham lebih banyak pada kelompok pelaku usaha

sedangkan masyarakat pengguna (konsumen) lebih banyak tidak memahami hal tersebut.

Tabel 5. Pemahaman masyarakat selaku konsumen dan pelaku usaha tentang cara pemilihan obat tradisional yang baik

No. Kelompok Masyarakat Kategori Jawaban JumlahPaham Tidak Paham12


1937

3113

5050

Frekuensi 56% 44%100Persentase 56% 44%


Tabel 6 memperlihatkan, dari 56 orang yang memahami cara memilih obat tradisional

yang baik, diberikan pertanyaan lanjutan untuk mengetahui prilakunya dalam membeli

obat tradisional, hanya 30 orang (53,58%) dari mereka yang benar-benar menerepkan/

mensyaratkan untuk memeriksa kriteria obat tradisional yang baik ketika melakukan

pembelian, sisanya 26 orang (46,62%) mengaku tidak memnerapkannya.

Tabel 6. Prilaku masyarakat selaku konsumen dan pelaku usaha dalam pembelian obat tradisional

No. Kelompok MasyarakatMensyaratkan kriteria OTRAD

yang baik sebelum membeli JumlahIya Tidak

12


921

1016

1937

Frekuensi 30 2656

Persentase 53,58% 46,42%

Sumber: Data primer diolah 2012 181


Untuk melihat tingkat kesadaran masyarakat Tabel 7 memperlihatkan bahwa dari

21 orang pelaku usaha, kebanyakan kualitas ketaatannya sangat rendah dengan 9 orang

(42,86%) menyatakan alasan ketaatanya semata-mata karena takut sanksi (compliance),

sisanya 7 orang (33,33%) pelaku usaha obat tradisional memiliki kualitas ketaatan bersifat

identification Hanya 5 orang (23,81%) pelaku usaha yang memiliki kualitas ketaatan

bersifat internalization dimana mereka menaati suatu aturan, benar-benar karena ia merasa

bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.

Tabel 7. Kualitas ketaatan masyarakat selaku pelaku usaha dalam penyediaan obat tradisional yang baik sesuai ketentuan

No. Kelompok Pelaku UsahaKualitas Ketaatan

JumlahCompliance Identification Internalization12345

ApotekToko Obat berizinPenjual jamu menetapJamu kelilingWarung/toko

63000

00340

31010

94350

Frekuensi 9 7 5 21Persentase 42,86% 33,33% 23,81%


Pelaksanaan Pengawasan Peredaran Obat Tradisional di Kota Singkawang

Penelitian ini memperlihatkan, apabila pelaksanaan pengawasan peredaran obat

tradisional dipahami sebagai suatu bentuk amanat peraturan perundang-undangan (produk

hukum) untuk dilaksanakan, maka untuk mengukur keberhasilannya sebagai esensi dari

efektifitas penegakan hukum penulis menggunakan teory three element of legal system oleh

Lawrence M. Friedman. Dari hasil Penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian

lapangan (field research) yang peneliti lakukan dapat dikatakan:

Secara substansi dengan melakukan pengkajian terhadap produk-produk hukum yang

berhubungan dengan pengawasan peredaran obat tradisional secara umum dapat dikatakan

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai peredaran obat tradisional

(UUK, UUPK dan PP No. 72 Tahun 1998, Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan

Alat Kesehatan) dirasa telah memberikan pengaturan yang cukup memadai mengenai

pengolahan, produksi, peredaran, pengembangan obat tradisional termasuk terdapat

beberapa pasal yang hubungannya dengan hak dan kewajiban serta peran aktif masyarakat

baik selaku konsumen maupun pelaku usaha dalam kegiatan pengawasan serta terdapat

pasal yang mengatur masalah sanksi baik administrasi, pidana (kurungan dan denda),

maupun perdata (ganti rugi).182


Walau demikian Amanat pasal 107 UUK mengaskan ketentuan lebih lanjut mengenai

pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Pada kenyataannya, Peraturan Pemerintah yang seharusnya

merupakan aturan pelaksana sebagaimana dimaksud tersebut setelah 4 (empat) tahun di

undangkan belum juga terbentuk. Kenyataan ini memaksa instansi terkait (BBPOM dan

DINKES Kabupaten/Kota) dalam upaya pengawasan dan pembinaan peredaran obat

tradisional masih mengacu pada PP No.72 Tahun 1998 yang pada prinsipnya merupakan

peraturan pelaksana dari Undang-Undang Kesehatan yang lama No. 23 tahun 1992.

Selain itu UUK Pasal 101 (ayat 1) dan PP No.72 Tahun 1998 Pasal 15 (ayat 2),

secara substansi menurut amatan peneliti pengaturannya dirasa terlalu luas. sehingga

mengantarkan pada pengrtian bahwa obat tradisional dapat diedarkan atau dijual oleh

siapa saja dengan batasan yang kurang jelas. kenyataan ini justru menjadi salah satu

faktor penyulit dalam melakukan pembinaan dan pengawasan oleh instasi terkait karena

akan menyebabkan luasnya objek yang menjadi target pengawasan dan pembinaan yang

berujung pada sulitnya penyediaan data base pelaku usaha yang falid.

Pada UUPK mengenai ketentuan tuntutan ganti rugi pada Pasal 19 ayat (3).

Menegaskan bahwa pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh)

hari setelah tanggal transaksi, hal ini menurut peneliti dengan kata lain dapat berarti jika

tuntuan yang diajukan konsumen lebih dari 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi maka

pelaku usaha tidak lagi punya tanggung jawab memberikan ganti rugi. Keadaan ini secara

substansi sangat tidak relevan jika diterapkan untuk produk sediaan farmasi seperti obat

tradisional karena bisa saja efek negatif yang ditimbulkan baru kelihatan lebih dari 7 (tujuh)

hari pemakaian.

Dari unsur struktur hukum (penegak hukum) dari hasil penelitian menunjukkan

petugas yang melakukan pengawasan dari instansi pemerintah (BBPOM dan DINKES Kota

Singkawang) secara umum mengalami masalah dari segi kualitas dan kuantitas sumber

daya manusia yang melakukan pengawasan, sejalan dengan pendapat ini hasil wawancara

dengan Yusmanita11, menytakan dari 14 (empat belas) orang personil seksi pengawasan

hanya 9 (sembilan) orang yang memenuhi kualifikasi sebagai pengawas lapangan menurut

beliau BBPOM provinsi Kalimantan Barat memerlukan minimal 20 orang tenaga pengawas

lapangan. Masalah serupa diungkapkan A.Kismed ,Plt Sekretaris Dinas Kesehatan Kota

Singkawang (wawancara, 21 Februari 2013), bahwa DINKES Kota Singkawang menurut

beliau semestinya memiliki 10 tenaga pengawas lapangan pada kenyataannya hanya 2

orang petugas yang tersedia. 11 Kepala Seksi Pengawasan BBPOM Kalimantan Barat. Wawancara, 28 Desember 2012. 183


Dari segi sarana dan prasarana baik BBPOM maupun DINKES Kota Singkawang

sejauh ini tidak mengalami kendala, namun kurangnya dana oprasional guna pelaksanaan

program pengawasan peredaran obat tradisional dirasakan sebagi faktor penghambat bagi

DINKES Kota Singkawang, hal ini dinyatakan Yearmiwirinar, Kepala Seksi Farmasi dan

Alat Kesehatan Dinkes Kota Singkawang (wawancara, 13 Februari 2013).

Selanjutnya penegtahuan, kesadaran dan ketaatan masyarakat baik selaku konsumen

maupun pelaku usaha merupakan element penting dari unsur ketiga yaitu kultur hukum,

hasil penelitian menunjukkan pengetahuan masyarakat akan kriteria obat tradisional yang

baik (sesuai ketentuan) baik pada konsumen maupun pelaku usaha masih cukup rendah,

disisi lain tingkat kesadaran untuk berperan aktif melakukan pengawasan serta kualitas

ketaatan untuk bersikap sesuai ketentuan yang berlaku dalam memilih dan menggunakan

obat tradisional baik masyarakat konsumen maupun pelaku usaha juga rendah. hal ini perlu

di tindak lanjuti oleh pihak-pihak terkait untuk lebih memaksimalkan kegiatan pengawasan

serta peningkatan program komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat dalam

meilih, menggunakan serta mendistribusiakan obat tradisonal yang baik sesuai ketentuan

yang berlaku.

Upaya peningkatan penegtahuan, kesadaran dan ketaatan masyarakat tersebut penting

mengingat kesadarn hukum, ketaatan hukum dan efektifitas hukum adalah tiga unsur yang

saling berhubungan dimana sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan hukum

dan perundang-undangan di masyarakat.

Secara keseluruhan dari hasil penelitian diketahui terdapat empat faktor dominan yang

menghambat pelaksanaan pengawasan peredaran obat tradisional di Kota Singkawang yakni;

kurangnya kuantitas dan kualitas tenaga pengawas, kurangnya dukungan dana oprasional

pelaksanaan program terutama pada instansi DINKES Kota Singkawang (mewakili ketidak

sempurnaan unsur struktur hukum) dan kurangnya pengetahuan, kesadaran dan ketaatan

hukum baik pelaku usaha maupun masyarakat konsumen sehingga mempengaruhi sikap

dan prilaku masyarakat untuk berperan aktif dalam kegitan pengawasan peredaran obat

tradisional (mewakili ketidaksempurnaan unsur kultur hukum). Ke empat faktor tersebut

menunjukkan kegiatan pengawasan peredaran obat tradisional yang dilakukan di Kota

Singkawang saat ini belum optimal dan perlu tindakan korektif yang memadai agar tujuan

pengawasan obat tradisional yang efektif dan efisien dapat terwujud.

Jika dilihat berdasarkan teori tiga unsur sistem hukum (three element of legal

system) oleh Lawrence M. Friedman, yaitu struktur hukum, substansi hukum dan kultur

hukum yang merupakan esensi efektifitas penegakan/pelaksanaan hukum. Keempat faktor

penghambat tersebut diatas ditambah ketidaksempurnaan unsur substansi hukum dengan 184


belum dibentuknya peraturan pelaksana yang semestinya sebagai amanat undang-undang

serta luasnya pengaturan dalam peraturan perundangan-undangan yang ada mengenai

objek pengawasan yang boleh menjual obat tradisional menunjukkan adanya kelemahan/

ketidaksempurnaan tiga unsur sistem hukum, sekaligus menunjukkan bahwa pengawasan

peredaran obat tradisional di wilayah Kota Singkawang sebagai amanat peraturan

perundang-undangan (produk hukum), dalam pelaksanaannya belum efektif dan perlu

penyempurnaan agar kegiatan pengawasan peredaran obat tradisional yang optimal dapat

terwujud.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Secara substansi peraturan perundang-undangan yang ada cukup memadai mengatur

peredaran obat tradisional, namun pada aturan pelaksananya secara teknis perlu diatur

lebih jelas kriteria pelaku usaha yang berhak menjual produk obat tradisional, baik

melalui peraturan perundang-undangan maupun peraturan kebijakan sebagai pedoman

pelaksana dalam menetapkan pelaku usaha yang nantinya menjadi objek pengawasan.

2. Pelaksanaan pengawasan peredaran obat tradisional di Kota Singkawang belum berjalan

secara optimal, meskipun telah dilakukan berbagai langkah-langkah pengawasan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku, namun dengan segala keterbatasan belum mampu

merangkul semua kelompok objek pengawasan seperti penjual jamu keliling maupun

warung/toko yang menyalurkan obat tradisional.

3. Faktor dominan yang menghambat pengawasan peredaran obat tradisional di Kota

Singkawang yaitu jumlah dan kualitas tenaga pengawas dan dukungan finansial yang

kurang memadai, serta rendahnya kepedulian dan peran aktif masyarakat baik selaku

pelaku usaha maupun konsumen dalam kegiatan pengawasan akibat dari rendahnya

pengetahuan, kesadaran dan ketaatan akan ketentuan yang berlaku.

Saran

1. Perlu pengaturan lebih lanjut yang lebih jelas, baik dengan membentuk Peraturan

Pemerintah ataupun Peraturan Kebijakan mengenai kriteria pelaku usaha yang boleh

menjual obat tradisional dan menghimbau atau mewajibkan kepada setiap pelaku

usaha yang akan melakukan penjualan obat tradisional untuk melaporkan diri kepada

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat, agar tersedia data pelaku usaha yang valid

sehingga memudahkan kegiatan pembinaan dan pengawasan.

2. Pemerintah (BBPOM dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota) hendaknya memiliki

data yang lengkap mengenai seluruh pelaku usaha yang menjual/menyalurkan obat 185


tradisional, sehingga kegiatan pengawasan dan pembinaan peredaran obat tradisional

dapat memberikan hasil yang optimal.

3. Tingkat pengetahuan, kesadaran dan ketaatan serta peran aktif masyarakat perlu

ditingkatkan dengan meningkatkan jumlah dan efektifitas kegiatan penyuluhan serta

penyebarluasan informasi mengenai obat tradisional yang baik kepada masyarakat.

4. Hendaknya pembuat kebijakan di instasi pemerintah yang terkait pengawasan peredaran

obat tradisional, memperhatikan kebutuhan akan dukungan dana operasional dan kualitas

serta kuantitas tenaga pengawas yang berorientasi pada luas wilayah dan jumlah sarana

yang diawasi agar kegiatan pengawasan peredaran obat tradisional yang optimal dapat

terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Ali. 2010. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial

Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Edisi 1. Cet.

Ke-3. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

__________. 2011. Menguak Tabir Hukum, Cet. Ke-3. Bogor: Ghalia Indonesia.

Ahmadi Miru dan Sutaman Yudo. 2005. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: PT.

RajaGrafindo Persada.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2003. Hukum tentang Perlindungan Konsumen. Cet.

Ke-3. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

N.H.T Siahan. 2005. Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab

Produk, Cet 1. Jakarta: Penta Rei.

Soerjono Soekanto. 2012. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Edisi 1.

Cet.11. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Sujamto. 1988. Beberapa pengertian dibidang pengawasan, Edisi Revisi, Cet. Ke-2.

Jakarta: Ghalia Indonesia.

186


KEDUDUKAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM PROSES PEMERIKSAAN

PERKARA PIDANA

Mila Gustiana Ansary, M. Syukri Akub, Syamsuddin Muchtar


KEDUDUKAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA

Oleh: Mila Gustiana Ansary1*, M. Syukri Akub2, Syamsuddin Muchtar3

1 Kejaksaan Negeri MakassarJl. Amannagappa No. 29, 90111, Makassar 2 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Tamalanrea, 90245, Makassar

*E-mail: [email protected]

Abstract

The presence of the witness is essential in the process of disclosure of a criminal case. Understanding the importance of the position of a witness is necessary for their protection. An institution that can accommodate and provide protection to the witness Witness and Victim Protection Agency (Agency). Agency role in witness protection is responsible for dealing with the protection of witnesses based on the duties and authority as set forth in Law No. 13 of 2006 on the Protection of Witnesses and Victims. While the implementation of witness protection by the Agency in practice often encounter obstacles both internally and externally.

Keywords: Protection of Law, Witness, Victim, LPSK

Abstrak

Keberadaan saksi sangatlah penting dalam proses pengungkapan suatu kasus pidana. Memahami akan pentingnya posisi seorang saksi diperlukan perlindungan bagi mereka. Sebuah lembaga yang dapat mengakomodir dan memberikan perlindungan terhadap saksi yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Peran LPSK dalam perlindungan saksi adalah bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan kepada saksi berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sedangkan pelaksanaan perlindungan saksi oleh LPSK dalam praktik sering menghadapi kendala baik yang bersifat intern maupun ekstern.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Saksi, Korban, LPSK


PENDAHULUAN

Dalam konteks penegakan hukum pidana menurut sistem peradilan pidana (criminal justice

system)1 Indonesia sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

dan peraturan lainnya, yang dimulai dari fase pemeriksaan pendahuluan (penyelidikan

dan penyidikan) oleh Penyelidik dan Penyidik Polri atau Penyidik Pegawai Negesi Sipil

(PPNS), penuntutan oleh Penuntut Umum (Kejaksaan), pemeriksaan pengadilan oleh hakim

Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung, sampai eksekusi putusan

pengadilan, peran masyarakat sangatlah besar, khususnya dalam peranannya menjadi saksi

terhadap tindak pidana yang terjadi.

Sebagaimana diketahui, peranan saksi yang melihat atau mendengar terjadinya tindak

pidana sangatlah penting, karena keterbatasa Adanya perlindungan dan penghormatan

terhadap hak-hak asasi manusia merupakan pilar yang sangat penting dalam setiap negara

yang disebut negara hukum jumlah penyelidik dan penyidik (Polisi dan PPNS) menjadikan

penyelidik dan penyidik tidak dapat secara langsung mengetahui semua tindak pidana yang

terjadi di masyarakat. Polisi dan PPNS sebagai penyelidik atau penyidik, mengetahui tindak

pidana yang terjadi di masyarakat dari laporan dan pengaduan dari anggota masyarakat.

Dalam konstalasi inilah peran masyarakat dengan budaya hukumnya mempengaruhi

kinerja penegakan hukum pidana.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, kedudukan saksi sangatlah penting sehingga

keterangan saksi dijadikan salah satu di antara lima alat bukti yang sah sebagaimana yang

diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu: a)

Keterangan saksi; b) Keterangan ahli; c) Surat; d) Petunjuk; dan e) Keterangan terdakwa.

Penempatan keterangan saksi dalam urutan pertama dari lima alat bukti yang sah,

menunjukkan tentang pentingnya alat bukti keterangan saksi dalam penyelesaian perkara

pidana.2

Salah satu alat bukti yang sah yang hampir selalu ada dan diperlukan dalam setiap

perkara pidana adalah keterangan saksi. Penegak hukum dalam mencari dan menemukan

kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami

kesulitan karena tidak dapat menghadirkan saksi disebabkan adanya ancaman, baik fisik

maupun psikis dari pihak tertentu.

Pentingnya kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana, telah dimulai sejak

awal proses peradilan pidana. Harus diakui bahwa terungkapnya kasus pelanggaran 1 Muchamad Iksan. 2012. Seri Kuliah Hukum Perlindungan Saksi. Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Surakarta, http://hukum.ums.ac.id/?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=46, diakses pada 13 September 2012.

2 Andi Hamzah. Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985). Hal. 187.190


hukum sebagian besar berdasarkan informasi dari masyarakat. Begitu pula dalam proses

selanjutnya, ditingkat kejaksaan sampai pada akhirnya di pengadilan, keterangan saksi

sebagai alat bukti utama menjadi acuan hakim dalam memutus bersalah atau tidaknya

terdakwa. Jadi jelas bahwa saksi mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam upaya

menegakkan hukum dan keadilan.3 Pentingnya peran saksi dalam proses penegakan

hukum terutama hukum pidana tentunya membawa konsekuensi tersendiri bagi orang yang

dijadikan saksi, baik itu saksi korban dan saksi pelapor maupun saksi-saksi lain dalam

pembuktian pelaku tindak pidana.

Kondisi saksi yang berada pada posisi yang lemah, justru Kitab Undang-undang

Hukum Pidana (KUHP) bahkan mengancam dengan pidana apabila saksi tidak datang untuk

memberikan keterangan setelah menerima panggilan dari penegak hukum. Selanjutnya

KUHAP mewajibkan saksi untuk bersumpah dan berjanji sebelum memberikan keterangan

tujuannya adalah agar saksi tersebut dapat memberikan keterangan dengan sungguh-

sungguh dengan apa yang diketehui, baik yang dilihat, didengar atau dialami oleh saksi.

Berbicara tentang kewajiban dalam hukum tentu erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia

dalam hal ini adalah hak saksi, dengan demikian Undang-undang memberikan hak bagi

saksi berupa perlindungan bagi saksi itu sendiri.

Berdasarkan asas kesamaan di depan hukum (equality before the law) yang menjadi

salah satu ciri negara hukum, saksi dalam proses peradilan pidana harus diberi jaminan

perlindungan hukum. Dengan jaminan perlindungan hukum tersebut, diharapkan tercipta

suatu keadaan yang memungkinkan saksi tidak lagi merasa takut untuk memberikan

kesaksian terhadap suatu perkara pidana dalam proses persidangan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan

Korban merupakan salah satu perwujudan perlindungan hak asasi manusia dalam hal ini

perlindungan hak saksi dan korban. Salah satu amanat yang ada dalam UU Perlindungan

Saksi dan Korban adalah pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

yang dibentuk paling lambat setahun setelah UU Perlindungan Saksi dan Korban disahkan.

Dalam perkembangan selanjutnya, LPSK dibentuk pada tanggal 8 Agustus 2008. Di dalam

UU Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan bahwa LPSK adalah lembaga yang mandiri

namun bertanggung jawab kepada Presiden dan merupakan lembaga yang bertugas dan

berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau

Korban sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban.

3 Surastini Fitriasih, Perlindungan Saksi dan Korban Sebagai Sarana Menuju Proses Peradilan (Pidana) yang Jujur dan Adil, http/www.antikorupsi.org/mod=tema&op=viewarticle&artid=53, diakses pada 13 September 2012. 191


Dengan lahirnya UU Perlindungan Saksi dan Korban serta terbentuknya Lembaga

Perlindungan Saksi dan Korban diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang kuat

khususnya bagi perlindungan terhadap saksi agar berani dalam memberikan keterangan

yang sebenar-benarnya dalam proses pemeriksaan perkara pidana tanpa mengalami

ancaman atau tuntutan hukum.

RUMUSAN MASALAH

Dalam penelitian ini, permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana kedudukan

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terhadap saksi dalam proses pemeriksaan perkara

pidana di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, lokasi yang menjadi objek penelitian adalah

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Jakarta.

Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu menyajikan gambaran tentang

perlindungan hukum bagi saksi dalam proses peradilan pidana di Indonesia dan menganalisis

permasalahan tersebut secara cermat dan objektif.

Jenis Data Penelitian

Untuk penelitian normatif empiris menggunakan peraturan perundang-undangan dan

data yang diperoleh langsung dari responden sebagai data primer, sedangkan untuk data

sekundernya melalui studi kepustakaan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dikenal adalah studi kepustakaan, pengamatan

(observasi), wawancara (interview), dan daftar pertanyaan (kuesioner). Sesuai dengan jenis

data seperti yang dijelaskan di atas, maka dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan

dengan cara :

a. Studi kepustakaan. Terhadap data sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi

kepustakaan, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji peraturan

perundang-undangan, buku-buku, dan artikel ilmiah yang berhubungan dengan

perlindungan saksi.

b. Wawancara. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan melalui tatap muka secara

langsung dengan cara tanya jawab kepada responden yang dipandang kompoten 192


dengan penelitian.

Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari responden melalui

wawancara akan dianalisis dengan menggunakan metode analisa kualitatif. Analisa

kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang

diperoleh dari studi kepustakaan dan responden melalui wawancara sehingga diperoleh

jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kewenangan dan Tanggung Jawab LPSK

LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan kepada saksi

berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor

13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Adapun tanggung jawab LPSK

dalam hal perlindungan saksi,4 antara lain:

a. Memberikan rasa aman kepada para saksi dalam memberikan keterangan dalam

semua tahapan proses peradilan hukum pidana;

b. Memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada para saksi yang akan, sedang

dan atau telah memberikan keterangan sehubungan dengan perkara pidana tertentu;

c. Mendayagunakan berbagai sumberdaya kemampuan dan anggaran negara untuk

melakukan perlindungan, bantuan, dan perwujudan hak-hak saksi berkenaan dengan

proses peradilan pidana terhadap kasus-kasus tertentu;

d. Melakukan upaya perlindungan saksi sesuai kewenangan yang ditentukan oleh

ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku;

e. Membuat sistem dan model-model pertanggungjawaban proses pemberian

perlindungan dan bantuan kepada saksi; dan

f. Membuat laporan berkala tentang pelaksanaan tugas LPSK kepada DPR-RI dan

Presiden RI.

Salah satu tanggung jawab LPSK adalah membuat laporan secara berkala tentang

pelaksanaan tugas LPSK kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling sedikit sekali dalam

1 (satu) tahun. Penugasan ini adalah sebagai fungsi kontrol dari DPR sebagai perwakilan

rakyat Indonesia. Namun perlu diperhatikan isi dan format seperti apa yang harus

dilaporkan kepada DPR maupun Presiden. Karena laporan-laporan tersebut jangan sampai

membuka informasi yang justru telah ditetapkan sebagai rahasia oleh LPSK dan UU No 4 Abdul Haris Semendawai, Peran Negara dan LPSK dalam Perlindungan Saksi dan Korban di

Indonesia. Di#sampaikan pada Kuliah Umum Victimologi Fakultas Hukum-UI, Jakarta, 2011, hal. 20. 193


13 Tahun 2006.

Disamping sebagai fungsi kontrol dan pengawasan kinerja, DPR juga seharusnya

menjadi rekan dari LPSK baik sebagai pendukung program LPSK maupun pemberi

rekomendasi yang membantu pengembangan program LPSK itu sendiri. Tugas dan

kewenangan LPSK yang tersebar dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006, yaitu:

1. Menerima permohonan Saksi dan/atau Korban untuk perlindungan (Pasal 29),

2. Memberikan keputusan pemberian perlindungan Saksi dan/atau Korban (Pasal 29),

3. Memberikan perlindungan kepada Saksi dan/atau Korban (Pasal 1),

4. Menghentikan program perlindungan Saksi dan/atau Korban (Pasal 32),

5. Menentukan kelayakan, jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan diberikannya

bantuan kepada Saksi dan/atau Korban (Pasal 34).

Dari jabaran tersebut, tugas dan kewenangan LPSK dikelompokan menjadi empat

tugas dan kewenangan pokok yakni:

1. Tugas dan kewenangan yang terkait dengan Program Perlindungan Saksi.

2. Tugas dan kewenangan yang terkait dengan Kompensasi dan Restitusi Korban.

3. Tugas dan kewenangan yang terkait dengan Program Bantuan Korban.

4. Tugas dan kewenangan yang terkait dengan Kerjasama.

Jika dilihat dari tugas maupun kewenangan yang diberikan oleh UU PSK terhadap

LPSK, secara umum terkesan sudah mencukupi. Namun jika diperhatikan dengan teliti,

apalagi jika dikaitkan dengan mandat dari undang-undangnya maka kewenangan dari

lembaga ini masih kurang memadai.

Ada beberapa hal penting yang sebaiknya menjadi kewenangan LPSK yang

seharusnya dapat dimasukkan dalam revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban, yakni:

1. Wewenang untuk membuat peraturan-peraturan yang berhubungan dengan :

a. bantuan dan dukungan bagi saksi selama di pengadilan;

b. penyediaan tempat khusus bagi saksi di pengadilan;

c. konsultasi bagi para saksi; dan

d. hal-hal lain yang oleh LPSK dipandang sangat perlu diatur untuk menyediakan

pelayanan bagi saksi di pengadilan;

2. Wewenang untuk melaksanakan tugas-tugas administratif menyangkut perlindungan

saksi dan orang-orang terkait, termasuk menyangkut perlindungan sementara dan

layanan-layanan lainnya.

3. Wewenang untuk tidak memberikan informasi tentang data-data tertentu dari saksi

(rahasia) yang masuk dalam program perlindungan saksi.

194


Peran LPSK dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana

Dalam proses pemeriksaan perkara pidana mulai dari tahap penyelidikan sampai

dengan pembuktian di persidangan, keberadaan dan peran saksi sangatlah diharapkan.

Bahkan keterangan dari saksi merupakan menjadi faktor penentu dan keberhasilan dalam

pengungkapan kasus pidana atau bisa di katakan juga saksi bisa menjadi kunci untuk

menerangkan suatu kasus pidana.

Pada saat saksi akan memberikan keterangan tentunya harus disertai jaminan bahwa

yang bersangkutan terbebas dari rasa takut sebelum, pada saat dan setelah memberikan

kesaksian. Jaminan ini penting untuk diberikan guna memastikan bahwa keterangan yang

akan diberikan benar-benar murni bukan hasil rekayasa apalagi hasil dari tekanan pihak-

pihak tertentu.

Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu didasarkan pada pemeriksaan

keterangan saksi bahkan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut KUHAP dimulai de

ngan mendengarkan saksi, walaupun dalam permulaan sidang hakim menanyakan identitas

dari terdakwa dan jaksa membacakan surat dakwaan, sekurang-kurangnya di samping

pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih tetap selalu diperlukan pembuktian dengan

alat bukti keterangan saksi. Menjadi saksi dalam persidangan merupakan suatu kewajiban

bagi setiap warga Negara. Kesadaran orang yang menjadi saksi merupakan tanda bahwa

orang tersebut telah taat dan sadar hukum.

Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan karena

saksi yang takut untuk memberikan keterangan yang ia ketahui tentang suatu tindak pidana

yang ia lihat dan dengar sendiri, ini disebabkan karena saksi telah mendapat ancaman

dari pihak tertentu. Untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap

tindak pidana sudah seharusnyalah perlu diciptakan keadaan yang kondusif dengan cara

memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui

atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tentang suatu tindak pidana

yang telah terjadi dan tanpa ada rasa takut memberikan laporan atau keterangan kepada

aparat penegak hukum demi terungkapnya kebenaran atas suatu peristiwa tindak pidana.

Saksi harus diberikan perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya,

sehingga ia tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya.

Dengan terciptanya suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi

merasa takut atau khawatir jiwanya terancam oleh pihak tertentu untuk melaporkan suatu

tindak pidana yang diketahuinya kepada penegak hukum akan memudahkan terungkapnya

fakta di dalam proses peradilan pidana.

195


Berdasarkan asas kesamaan di depan hukum (equality before the law) yang menjadi

salah satu ciri negara hukum, saksi dalam proses penegakan hukum pidana harus diberi

jaminan perlindungan hukum. Keberadaan Undang-undang Perlindungan saksi dan

korban diharapkan menjadi terobosan di dunia peradilan di Indonesia. Salah satu alasan

diajukannya Undang-undang ini karena ketentuan hukum acara pidana atau perundang-

undangan lainnya belum memberikan perlindungan hukum khususnya bagi saksi untuk

dapat menyampaikan sendiri apa yang ia dengar, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Respon yang baik terhadap keberadaan LPSK ini tampak dari meningkatnya laporan dan

pengaduan dari saksi kepada LPSK.

Berdasarkan hasil penelitian, laporan dan pengaduan terhadap LPSK selalu

mengalami peningkatan sejak dibentuknya LPSK pada tahun 2008 sampai dengan tahun

2012. Peningkatan perlindungan saksi yang dilakukan oleh LPSK dapat dilihat pada Tabel

1 di bawah ini:

Tabel 1. Data saksi yang telah mendapat perlindungan LPSK sejak Agustus 2008 - Desember 2012

Tahun Jumlah saksi yang dilindungi LPSK20082009201020112012

107494266511

Sumber: LPSK, 2012

Dari data di atas dapat dilihat bahwa sejak berdirinya LPSK pada bulan Agustus

tahun 2008 sampai dengan bulan Desember tahun 2012, jumlah saksi yang mendapat

perlindungan dari LPSK selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Peningkatan ini disebabkan karena LPSK telah membuat berbagai sistem dan

mekanisme yang memudahkan saksi untuk mengakses dan berkomunikasi dengan LPSK,

sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai prosedur dan tahapan yang harus

dilalui saksi untuk mendapatkan perlindungan dari LPSK. Peningkatan ini juga disebabkan

karena sambutan masyarakat atas keberadaan dan peran LPSK semakin meningkat.

Keberadaan LPSK memberi harapan masyarakat akan adanya penegakan hukum yang

lebih baik di Indonesia.

Hal tersebut diperkuat oleh pendapat Abdul Haris Semendawai selaku Ketua LPSK

yang menyatakan:Dalam rentang waktu dari 2008 hingga 2010, lembaga ini baru menerima empat kasus. Sementara hingga September 2011, telah mencapai empat kasus. Sejak berdiri 2008, laporan permintaan perlindungan saksi dari Sulsel total delapan kasus.5

5 Wawancara pada tanggal 26 November 2012.196


Permohonan perlindungan berasal dari kasus pembunuhan, korupsi, dan pelanggaran

hak asasi manusia yang dilakukan aparat penegak hukum. Tentu permintaan yang masuk

tidak kami terima semua, ada beberapa hal yang harus dilengkapi. Disinyalir masih banyak

kasus serupa, tapi enggan dilaporkan, terutama di daerah yang akses informasinya cukup

sulit. Kami telah meneliti intensitas terjadinya tindak kekerasan terhadap saksi dan hasilnya

cukup banyak. Namun, karena letak LPSK dengan tempat kejadian jauh mengakibatkan

laporan yang masuk terbilang kecil.6

Perlindungan hukum yang diberikan UU PSK terhadap saksi dapat dilihat dalam

Pasal 10 ayat (1) UU Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan, Saksi, Korban,

dan Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan,

kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

Perlindungan hukum terhadap saksi yang dimaksud pada ayat tersebut adalah

berupa kekebalan yang diberikan kepada saksi untuk tidak dapat dituntut secara hukum

baik pidana maupun perdata atas laporan maupun kesaksian yang akan, sedang, atau telah

diberikannya.

LPSK dalam memberikan perlindungan terhadap saksi bersifat pasif maupun aktif.

Hal ini diperkuat dengan pendapat Anggota LPSK Tasman Gultom,7 yang menyatakan:LPSK dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dapat bersifat pasif maupun aktif. Pasif artinya LPSK menunggu permohonan dari saksi yang ingin mendapatkan perlindungan, sedangkan aktif artinya tim dari LPSK dapat terjun langsung ke lapangan untuk langsung memberikan perlindungan tanpa harus ada permohonan dari saksi.

LPSK memberikan perlindungan secara aktif dapat dilihat dalam kasus Mesuji dimana

LPSK telah menjemput bola terlebih dulu, dalam kerangka pemberian perlindungan.

LPSK menemukan saksi mengalami penderitaan dan trauma yang mendalam sehingga

perlu percepatan penanganan proses penegakan hukum agar konflik tidak berkepanjangan

di masyarakat, serta memberikan kepastian hukum terhadap saksi dalam kasus tersebut.

Adapun kriteria kasus yang dijemput bola LPSK, adalah kasus yang spesifik dan menonjol.

Kasus yang berpotensi membahayakan saksi menjadi prioritas untuk segera diantisipasi.

Berdasarkan hasil penelitian, saksi-saksi yang dilindungi LPSK sebagian besar mulai

dilakukan perlindungan sejak awal penyelidikan karena sebagian besar saksi sudah merasa

terancam dan sering diteror pada saat penyelidikan khususnya untuk perkara tindak pidana

korupsi, contohnya pada kasus suap pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian

Pertanian, dimana salah satu saksinya yakni Mantan Direktur Jenderal Peternakan 6 Rahmat Hardiansya. 2011. LPSK akan buka Perwakilan di Sulsel. http://makassarterkini.com/home/

index-berita/3260-lpsk-akan-buka-perwakilan-di-sulsel.html, diakses pada bulan Agustus 2012.7 Wawancara pada tanggal 26 November 2012. 197


Kementerian Pertanian, Prabowo Respatiyo Caturroso telah memperoleh perlindungan

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Perlindungan itu diberikan karena

Prabowo yang kini menjabat staf ahli Menteri Pertanian merupakan saksi dalam kasus suap

pengurusan kuota impor daging di Kementerian Pertanian dan memohon kepada LPSK

untuk dilindungi karena ia mengaku sering mendapat ancaman melalui teleponn sejak

menjadi saksi dalam kasus tersebut.

Sepanjang tahun 2012, 22 dari 30 saksi yang meminta perlindungan ke LPSK

sebelumnya mengalami ancaman serangan balik dari pihak yang dirugikan akibat laporan

atau kesaksiannya. Serangan balik ini dilakukan mulai dari dilaporkan tindak pidana lain,

teror, sampai upaya percobaan pembunuhan terhadap saksi.8 Ketua LPSK, menegaskan:9

Kondisi ini mencerminkan potensi ancaman dan serangan balik terhadap saksi dalam kasus korupsi sangat besar. Korupsi merupakan kategori tindak pidana terorganisir, sehingga potensi ancaman terhadap saksi dilakukan secara terorganisir karena melibatkan pihak yang berpengaruh dan posisi kuat.Tingginya potensi ancaman terhadap saksi dalam tindak pidana korupsi ini seharusnya didukung dengan upaya aparat penegak hukum untuk lebih hati-hati dalam menangani proses hukum tindak pidana korupsi. Seharusnya aparat penegak hukum lebih sensitif terhadap potensi ancaman terhadap para saksi dalam tindak pidana korupsi, yakni dengan merahasiakan identitas saksi dan proses pemeriksaan yang kondusif sehingga membuat saksi nyaman dan tidak khawatir akan keselamatan jiwanya ketika diperiksa.

Pada dasarnya perlindungan bagi saksi di Indonesia yang diberikan Negara melalui

LPSK sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 ini difokuskan

pada tindak pidana/kasus-kasus tertentu seperti penjelasan Pasal 5 ayat (2) yang dimaksud

dengan kasus-kasus tertentu, antara lain tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika/

psikotropika, tindak pidana terorisme dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi

dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya, tetapi pada kenyataannya

perlindungan dan bantuan bagi saksi saat ini bukan hanya diperlukan untuk tindak pidana

atau kasus-kasus tertentu seperti dimaksud penjelasan Pasal 5 ayat (2) tersebut melainkan

tindak pidana umum lainnya yang bersentuhan dengan konflik sosial di Indonesia terutama

masyarakat di wilayah luar Jakarta dan luar pulau Jawa yang sedikit lebih sensitif dengan

permasalahan hukum yang dialami. Hal ini sesuai dengan data pada LPSK, bahwa jenis

tindak pidana yang dimasukkan permohonan perlindungan hukum oleh saksi ke LPSK

lebih banyak berasal dari tindak pidana umum.

8 Maharani Siti Shopia. 2012. Menyambut Hari Anti Korupsi Sedunia 22 dari 30 Saksi Korupsi Alami Serangan Balik, Pers Release LPSK No. 62/PR/LPSK/XII/2012, http://www.lpsk.go.id, diakses bulan Agustus 2012.

9 Ibid. 198


Kendala yang Dihadapi LPSK

LPSK dalam memberikan layanan pemberian perlindungan memiliki tugas untuk

menjamin agar saksi dapat memberikan keterangan pada setiap proses pemeriksaan perkara

pidana atas apa yang ia dengar, lihat, dan ia alami sendiri dengan aman tanpa adanya

ancaman atau intimidasi dari pihak manapun, sehingga dapat memberikan kontribusi

secara optimal dalam mengungkap suatu tindak pidana. Namun, LPSK dalam menjalankan

tugasnya, sering menghadapi kendala sehingga hasil kerja LPSK menjadi tidak optimal.

Berdasarkan hasil penelitian, kendala-kendala LPSK selama menjalankan tugasnya

memberikan perlindungan hukum bagi saksi diidentifikasi ke dalam 2 (dua) kategori, faktor

internal dan eksternal LPSK, sebagai berikut:

Kendala internal Dari segi kedudukan LPSK

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan kedudukan LPSK

berada di Jakarta. Bisa dibayangkan jika LPSK dipusatkan di Jakarta, jelas akan sulit

menangani permohonan yang telah dikabulkan LPSK pada waktu yang bersamaan. Jelas,

di tingkat operasional, perlu desentralisasi penanganan.

Untuk mengatasi hal tersebut, UU PSK memberikan keleluasaan bagi LPSK untuk

membentuk perwakilannya di wilayah atau daerah lain jika hal tersebut dianggap menjadi

peran yang sangat penting untuk pemberian perlindungan. Pilihan UU PSK memberikan

akses bagi LPSK untuk mendirikan lembaga perwakilan adalah pilihan yang tepat karena

dari segi geografis wilayah Republik Indonesia yang sangat luas dan akses informasi

maupun komunikasi yang terbatas baik antara wilayah maupun antar ibukota dengan

wilayah lainnya, dan kasus-kasus intimidasi terhadap saksi yang terjadi selama ini justru

paling banyak terjadi di luar wilayah Jakarta.

Perwakilan LPSK di daerah bisa didirikan ditingkat wilayah tertentu (antar

propinsi) atau dapat juga didirikan di tiap propinsi atau dalam kondisi khusus (penting

dan mendesak) LPSK perwakilan bisa juga didirikan di wilayah terpilih, misalnya karena

tingginya kasus intimidasi dan ancaman saksi di daerah tertentu maka LPSK mendirikan

kantor perwakilannya.

Banyaknya permohonan perlindungan dari daerah menjadi indikasi bahwa warga

daerah lebih rentan terkena dampak hukum. Banyaknya jumlah permohonan dari daerah

luar Jakarta tersebut bertolak belakang dengan keberadaan LPSK yang hanya berada di

Jakarta sehingga membuat para pemohon kesulitan untuk meminta perlindungan. Untuk

menampung pemohon perlindungan yang ada di daerah, LPSK bahkan harus menjemput

bola sekaligus terus menyosialisasikan fungsi lembaga ke daerah-daerah. 199


Masalah atas minimnya kewenangan dari LPSK dalam praktiknya dikhawatirkan

akan menyulitkan implementasi dari pekerjaan yang harus dilakukan LPSK. Tidak bisa

dipungkiri bahwa dalam melaksanakan sebagian dari tugas-tugasnya LPSK akan tergantung

pula dengan keberadaan institusi-institusi lainnya. Oleh karena itu, maka ketergantungan

akan kerjasama dari institusi lainnya harus segera disadari oleh LPSK, dalam konteks ini

ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian yakni adanya problem eksistensi antar

lembaga negara maupun antar instansi pemerintah bisa dikatakan tidak akan pernah hilang.

UU PSK sebenarnya sudah menentukan kewenangan dari LPSK, maka untuk membantu

dan mendukung kerja-kerja LPSK harus segera membuat (pemetaan) daftar kewenangan

dan turunan kewenangan yang telah dimandatkan oleh UU PSK. Setelah melakukan

pemetaan, LPSK sebaiknya melihat kembali beberapa kelemahan dari kewenangan dan

menutupinya dengan menetapkan dalam sebuah keputusan internal LPSK. Walaupun

nantinya keputusan LPSK akan terbatas dapat diterapkan di luar LPSK. Namun dengan

melakukan pemetaan kebutuhan, (tentunya untuk memperbesar kewenangan) LPSK bisa

juga menggunakan perjanjian-perjanjian atau membuat Surat Keputusan Bersama (SKB)

dengan berbagai instansi lainnya, tentunya dengan difasilitasi oleh pemerintah. Dengan

menggunakan model SKB atau perjanjian pemerintah ini diharapkan masalah kewenangan

antar lembaga dapat diminimalisir.

Dari segi anggaran

UU PSK menyatakan bahwa biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas LPSK

dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu ruang

lingkup dari pengeluaran adalah pengunaan atau pendirian tempat perlindungan atau

rumah aman untuk para saksi maupun orang terkait dengan saksi, misalnya keluarga

saksi. Anggaran menggunakan rumah aman harus ada dalam program perlindungan.

Apakah LPSK ingin membangun sendiri atau menyewa dari pihak-pihak lainnya.

Biaya lain yang akan dibutuhkan oleh LPSK adalah berkenaan dengan biaya-biaya

khusus yang dikeluarkan untuk perlindungan khusus yang diberikan kepada saksi. Beberapa

hal yang mempengaruhi besarnya biaya tiap kasus yang dilindungi meliputi berbagai

faktor, termasuk di dalamnya adalah apakah saksi memiliki keluarga yang membutuhkan

perlindungan, waktu yang dihabiskan oleh saksi di tempat tinggal sementara, standar

kehidupan saksi, dan hak saksi atas bantuan keuangan. Adanya berbagai macam faktor yang

mempengaruhi biaya dan ketidakpastian pengeluarannya di masa yang akan datang akan

membuat makin sulit untuk memprediksi dengan tepat jumlah biaya yang akan dikeluarkan

untuk membantu saksi.

200


Dari segi SDM, terkait dengan kemampuan LPSK menangani dan menindaklanjuti

permohonan yang jumlahnya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini didukung

oleh pendapat Tasman Gultom,10 yang menyatakan, Jumlah permohonan yang masuk ke

LPSK tidak sebanding dengan jumlah personil LPSK, namun dengan jumlah yang sedikit

kami berusaha untuk dapat bekerja semaksimal mungkin.

Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa hal yang mungkin paling sering dialami saksi

ketika berhadapan dengan LPSK adalah terlalu lamanya proses pengambilan keputusan

mengenai diterima atau tidaknya permohonan perlindungan yang diajukan saksi yang harus

menunggu Sidang Paripurna dimana hal ini disebabkan karena kurangnya personil dari

LPSK sendiri untuk bisa menangani dalam waktu yang bersamaan semua permohonan

yang masuk ke LPSK yang meningkat dari tahun ke tahun.

Ketentuan UU Perlindungan Saksi dan Korban saat ini belum mengakomodasi dan

memberikan kewenangan LPSK untuk menentukan sistem manajemen SDM sendiri.

Sebagai gambaran, kriteria perlindungan antara lain; memenuhi kualifikasi pengalaman

perlindungan pribadi, penanganan senjata, hukum dan psikologi, memenuhi integritas

menjaga rahasia, memenuhi profil psikologis mengubah peran, merekrut jenis pegawai

yang lazim dan fleksibel (pegawai tetap, pegawai kontrak/honorer, dan tenaga sukarela),

menentukan kebijakan rotasi staf setiap 3-5 tahun (untuk pengembangan karir, pencegahan

korupsi dan sifat pekerjaan yang menuntut produktivitas tinggi)11. Perlu juga memuat

ruang lingkup kemandirian sistem manajemen SDM LPSK yang berbasis kompetensi

atau meritrokrasi. Misalnya seperti persyaratan menjadi pegawai LPSK, kewenangan

mengangkat dan memberhentikan pegawai, pola kepangkatan, ketentuan mengenai

penyertaan jenjang kepangkatan pegawai yang dipekerjakan ke dalam jenjang kepangkatan

di LPSK, dan dasar yang kuat terhadap aturan mengenai gaji, honorarium, serta hak-hak

lain bagi pegawai LPSK.

Keberhasilan program kerja LPSK hanya dapat dicapai jika adanya dukungan baik dari

segi penambahan jumlah personil maupun sumber daya manusia yang baik dari kalangan

pegawai atau staf yang bekerja di LPSK. Karena itulah maka keberadaan dukungan staf

yang berintegritas tinggi, profesional, berkualitas dan memiliki produktifitas yang tinggi

sangatlah penting dalam kerja LPSK terutama jika dikaitkan dengan misi yang spesifik dari

kerja-kerja perlindungan saksi yang menuntut kedisiplinan dan kerahasiaan yang sangat

tinggi.

10 Wawancara pada tanggal 26 November 2012.11 Nur Rahmat. 2012. Restrukturisasi Organisasi Menuju Kemandirian, http://www.lpsk.go.id/upload/

MajalahKesaksianEdisiII.pdf, diakses pada bulan November 2012.

201


Kendala eksternal Dari segi koordinasi

LPSK dalam melakukan perlindungan terhadap khususnya terhadap saksi tentunya

menyadari bahwa kerja-kerja lembaga akan melibatkan banyak dukungan dari instansi

lain. Hal ini menunjukkan bahwa LPSK dalam melakukan perlindungan saksi dapat

berkoordinasi dengan lembaga pemerintah dan non-pemerintah atau lembaga swadaya

masyarakat yang memiliki kapasitas dan hak untuk memberikan bantuan baik langsung

maupun tidak langsung, yang diperlukan dan disetujui keberadaannya oleh saksi. Oleh

karena itu pula, hubungan antar lembaga tersebut harus didukung dan difasilitasi oleh

Presiden, karena LPSK bertanggungjawab pula kepada Presiden. Posisi Presiden sebagai

posisi yang sangat sentral dalam mendukung kerja LPSK sekaligus sebagai posisi yang

membawahi masing-masing departemen atau lembaga terkait lainnya.

Seiring berjalannya waktu LPSK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak

selalu berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Banyak hal yang terjadi sehingga

menimbulkan masalah di dalam segala kegiatan LPSK dalam melindungi saksi. Salah satu

masalah yang terjadi adalah timbulnya ketidaksepahaman antara LPSK dengan pihak-pihak

terkait yang berwenang khususnya aparat penegak hukum. Hal ini tentu akan menghambat

tugas paling utama dari LPSK yaitu melindungi saksi. Padahal, pemberian perlindungan

saksi dan korban mustahil memutus peran berbagai pihak terkait. Dari pihak penegak

hukum misalnya, yang terdiri dari unsur kepolisian, kejaksaan, advokat, dan hakim.

Berdasarkan hasil penelitian, banyak aparat penegak hukum yang belum mengetahui

keberadaan LPSK. Padahal, LPSK yang dibentuk pada 8 Agustus 2008 lalu berdasarkan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban berkaitan

langsung dengan aparat penegak hukum. Hal ini diperkuat dengan pendapat Tasman

Gultom,12 yang menyatakan, LPSK sudah sering melakukan sosialisasi ke daerah di luar

Jakarta namun sampai saat ini masih banyak yang belum mengetahui keberadaan LPSK

khususnya bagi aparat penegak hukum contohnya ada seorang hakim di Pengadilan Negeri

di Jakarta yang mengatakan LPSK itu LSM dari mana.

Hal yang sama juga disampaikan Penanggung Jawab Bidang Hukum, Diseminasi,

dan Humas LPSK, Hotma David Nixon13, yang mengatakan, Mayoritas aparat penegak

hukum tidak kenal LPSK. Apakah LSM atau lembaga negara? Bahkan, jaksa, hakim,

kepolisian, tidak tahu.

12 Wawancara pada tanggal 26 November 2012.13 Adam Riski. Wah, banyak Aparat Penegak Hukum tak Kenal LPSK, http://news.liputan6.com/

read/461993/wah-banyak-aparat-penegak-hukum-tak-kenal-lpsk. Diakses pada bulan Agustus 2012.202


Ironis memang, jika bahkan penegak hukum sendiri yang tidak mengenal LPSK,

itu sangat menyedihkan, dan bukan hanya aparat penegak hukum yang tidak mengetahui

adanya LPSK sebagai lembaga negara yang membidangi masalah perlindungan saksi dan

korban, tetapi anggota DPR juga ada yang tidak mengetahui keberadaan lembaga ini.

Anggota DPR Komisi X Deddy Miing Gumelar saja tidak tahu apa itu LPSK ketika dia

dipindahkan ke Komisi III bidang hukum. Ada juga seorang hakim di Bekasi yang mengira

LPSK itu sebuah LSM.

LPSK tidak dapat bekerja sendiri, ada bagian-bagian dimana LPSK tidak mempunyai

kewenangan untuk mengintervensi tugas dan wewenang lembaga penegak hukum lainnya.

Misalnya masalah peradilan, LPSK tidak bisa sampai ke sana tanpa ada kerjasama dengan

pihak Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Artinya, dengan

mengharmonisasikan perbedaan yang ada maka diharapkan LPSK dapat menjadi lembaga

yang komplemen yang dapat berguna bagi lembaga-lembaga penegak hukum dan instansi

terkait lainnya.

Intimidasi dari pihak tertentu

Selain aspek koordinasi di atas, kendala yang juga sering dihadapi LPSK dalam

menjalankan tugasnya adalah adanya intimidasi dari pihak-pihak tertentu yang ingin

menghalangi LPSK dalam memberikan perlindungan hukum terhadap saksi. Contohnya

pada kasus penyerangan Lapas Kelas IIB Cebongan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

dengan terdakwa 12 prajurit Kopassus Grup 2 Kandang Menjangan, Kartosuro, Sukoharjo

yang saat ini sudah masuk tahap pemeriksaan di Pengadilan Militer (Dilmil) II-11

Yogyakarta.

Salah satu bukti dari pentingnya peran LPSK dalam memberikan perlindungan

hukum bagi saksi kasus penyerangan Lapas Cebongan tersebut adalah dengan mengajukan

permohonan penggunaan video teleconference ke Mahkamah Agung untuk beberapa saksi

yang tidak ingin bersaksi secara langsung didepan pengadilan karena masih mengalami

trauma pasca kejadian penyerangan tersebut dimana hal tersebut telah sesuai dengan

ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan

Korban yang secara umum menyatakan bahwa saksi yang merasa dirinya berada dalam

ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa

hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa dan dapat didengar

kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat

yang berwenang.

Permohonan LPSK tersebut telah mendapat persetujuan MA dimana MA menyetujui

penggunaan alat bantu video conference untuk proses pemberian kesaksian Cebongan di 203


Pengadilan Militer II11 Yogjakarta Meskipun MA telah menyetujui penggunaan alat

bantu video conference, namun berdasarkan ketentuan Pasal 9 UU Perlindungan Saksi dan

Korban, penggunaan alat tersebut harus berdasarkan persetujuan hakim.

PENUTUP

Kesimpulan

Perlindungan terhadap saksi dilakukan berdasarkan prosedur yang telah diatur dalam

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban maupun

dalam Peraturan LPSK Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan

Saksi dan Korban. LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan

kepada saksi berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur di dalam Undang-

undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

LPSK mempunyai peran yang sangat penting dalam memberikan perlindungan

hukum terhadap saksi dalam setiap proses pemeriksaan perkara pidana di Indonesia.

Hadirnya LPSK dengan segala kewenangan, tanggung jawab dan peran yang diembannya

merupakan sebuah pencapaian penting dalam konteks pemenuhan hak saksi. Namun

dalam menjalankan tugasnya, LPSK sering mengalami kendala baik yang bersifat internal

maupun kendala yang bersifat eksternal. Selain itu, adanya intimidasi dari pihak-pihak

tertentu dapat pula mempengaruhi peran LPSK dalam memberikan perlindungan hukum

bagi saksi.

Saran

Untuk optimalisasi perlindungan hukum terhadap saksi dibutuhkan peran pemerintah

bersama-sama LPSK untuk lebih fokus lagi melakukan sosialisasi tentang perlindungan

hukum terhadap saksi yang tidak hanya berpusat di ibukota setiap propinsi saja tetapi

diharapkan dapat sampai ke tingkat pedesaan agar masyarakat dapat mengetahui dan

mudah memahami apa hak-hak mereka ketika menjadi saksi dan tidak takut lagi memberi

kesaksiannya.

Keberadaan LPSK mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam mewujudkan

sistem peradilan pidana terpadu khususnya dalam memberikan perlindungan hukum

bagi saksi dalam proses pemeriksaan pekara pidana di Indonesia. Meningkatnya jumlah

perlindungan terhadap saksi dari tahun ke tahun menjadi dasar bagi LPSK untuk segera

membentuk kantor perwakilan LPSK di luar wilayah Jakarta karena sebagian besar

permohonan perlindungan lebih banyak berasal dari daerah luar Jakarta.

204


DAFTAR PUSTAKA

Abdul Haris Semendawai. 2011. Peran Negara dan LPSK dalam Perlindungan Saksi

dan Korban di Indonesia. Disampaikan pada Kuliah Umum Victimologi Fakultas

Hukum-UI, Jakarta.

Andi Hamzah. 1985. Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia. Jakarta: Ghalia

Indonesia.

Adam Riski. Wah, banyak Aparat Penegak Hukum tak Kenal LPSK, http://news.liputan6.

com/read/461993/wah-banyak-aparat-penegak-hukum-tak-kenal-lpsk. Diakses pada

bulan Agustus 2012.

Maharani Siti Shopia. 2012. Menyambut Hari Anti Korupsi Sedunia 22 dari 30 Saksi

Korupsi Alami Serangan Balik, Pers Release LPSK No. 62/PR/LPSK/XII/2012,

http://www.lpsk.go.id, diakses bulan Agustus 2012.

Muhammad Iksan. 2012. Seri Kuliah Hukum Perlindungan Saksi. Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta, http://hukum.ums.ac.id/? pilih=news&mod=

yes&aksi=lihat&id=46, diakses pada 13 September 2012.

Nur Rahmat. 2012. Restrukturisasi Organisasi Menuju Kemandirian, http://www.lpsk.

go.id/upload/MajalahKesaksianEdisiII.pdf, diakses pada bulan November 2012.

Rahmat Hardiansya. 2011. LPSK akan buka Perwakilan di Sulsel. http://makassarterkini.

com/home/index-berita/3260-lpsk-akan-buka-perwakilan-di-sulsel.html, diakses pa-

da bulan Agustus 2012.

Surastini Fitriasih, 2012. Perlindungan Saksi dan Korban Sebagai Sarana Menuju Proses

Peradilan (Pidana) yang Jujur dan Adil, http/www.antikorupsi.org/mod=tema&op=

viewarticle&artid=53, diakses pada 13 September 2012.

205


PENERAPAN SARANA HUKUM DALAM PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN

BERACUN (B3) MEDIS DI RSUD SALEWANGANG MAROS

Imran Haris, Irwansyah, Muhammad Ashri


PENERAPAN SARANA HUKUM DALAM PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) MEDIS

DI RSUD SALEWANGANG MAROS

Oleh: Imran Haris1*, Irwansyah2, Muhammad Ashri3

1 Rumah Sakit Umum Daerah Salewangang MarosJl. Poros Makassar-Maros Km. 3, Maros

2 Fakultas Hukum Universitas HasanuddinJl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Tamalanrea, 90245, Makassar

* E-mail: [email protected]

Abstract

The results showed that the application of environmental law compliance instruments has not optimal it is seen from the technical aspects of the operation, there are still officers who have not obeyed in the process of sorting medical waste and non-medical waste.In administrative aspect application of environmental law compliance instruments such as environmental quality standards already qualified quality standards air incinerator, the Environment management and environmental monitoring effort documents as aprerequisiteto apply for environment permit. There is low compliance and adherence toresponsible business and/or activity of the licensing aspect especially hazardous and toxic waste management license and not optimal application of sanctions for discovery violations in the management of medical hazardous and toxicwaste. Compliance and enforcement of environmental law sinfluenced by legislation, the law enforcer, facilities and infrastructure, society and culture of law

Keywords: Medical Hazardous Andtoxicwaste, Enforcement of Environmental Laws

Abstract

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan instrumen penaatan hukum lingkungan belum optimal hal ini dilihat dari aspek teknis operasional masih terdapat petugas yang belum taat dalam melakukan proses pemilahan limbah medis dan non medis.Aspek administratif penerapan instrumen penaatan hukum lingkungan diantaranya baku mutu lingkungan sudah memenuhi syarat baku mutu udara insinerator, adanya dokumen UKL-UPL sebagai prasyarat dalam pengajuan izin lingkungan. Masih rendahnya kepatuhan dan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap aspek perizinan terutama izin pengelolaan limbah B3 dan belum optimalnya penerapan sanksi atas temuan pelanggaran dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) medis. Penaatan dan penegakan hukum lingkungan dipengaruhi oleh faktor peraturan perundang-undangan, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat dan budaya hukum

Kata kunci: Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Penegakan Hukum Lingkungan


PENDAHULUAN

Pembangunan sebagai upaya sadar dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam

untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, baik untuk mencapai kemakmuran lahir maupun

untuk mencapai kepuasan batin. Oleh karena itu, penggunaan sumber daya alam harus

selaras, serasi dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup.1

Adanya kegiatan pembangunan yang makin meningkat sebagai upaya peningkatan

kesejahteraan hidup yang bertumpu pada pembangunan industri yang diantaranya

memakai berbagai jenis bahan kimia dan zat radio aktif. Disamping menghasilkan produk

yang bermanfaat bagi masyarakat, Industrialisasi juga menimbulkan ekses, antara lain

dihasilkannya limbah Bahan Berbahaya dan beracun (limbah B3), yang apabila dibuang

kedalam media lingkungan hidup dapat mengancam lingkungan hidup, kesehatan, dan

kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

Berbagai jenis limbah B3 yang dibuang langsung ke lingkungan merupakan sumber

pencemaran dan perusakan lingkungan. Untuk menghindari terjadinya dampak akibat

limbah B3 diperlukan suatu sistem pengelolaan yang terintegrasi dan berkesinambungan.

Upaya pengelolaan limbah B3 tersebut merupakan salah satu usaha dalam pelaksanaan

pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.

Agar usaha tersebut dapat berjalan dengan baik perlu dibuat dan diterapkan suatu

sistem manajemen pengelolaan, terutama pada sektor-sektor kegiatan yang sangat berpotensi

menghasilkan limbah B3 seperti sektor Industri, rumah sakit dan pertambangan. Hal ini

dapat dilaksanakan dengan memberlakukan peraturan perundang-undangan lingkungan

hidup sebagai dasar dalam pelaksanaannya. Dengan diberlakukannya peraturan tersebut,

maka hak, kewajiban dan kewenangan dalam pengelolaan limbah B3 oleh setiap orang/

badan usaha maupun organisasi kemasyarakatan dijaga dan dilindungi oleh hukum. Untuk

menunjang pelaksanaan program-program tersebut, diperlukan sumber daya manusia

(SDM) yang menguasai manajemen pengelolaan limbah B3, hak, dan kewajiban instansi/

badan usaha yang dipimpin dan kesadaran untuk melindungi lingkungan dari pencemaran

dan perusakan.2

Rumah sakit sebagai sarana upaya perbaikan kesehatan yang melaksanakan

pelayanan kesehatan secara keseluruhan yang memberikan pelayanan kuratif maupun

preventif serta menyelenggarakan pelayanan rawat jalan dan rawat inap sekaligus sebagai

lembaga pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian, ternyata memiliki dampak positif

dan negatif terhadap lingkungan sekitarnya. Rumah sakit dalam menyelenggarakan upaya 1 Setiyono, Dasar Hukum Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), (Jakarta: Badan

Pengkajian dan Penerapan Teknologi, 2010), hlm 1.2 Ibid. hlm. 3.210


pelayanan rawat jalan, rawat inap, pelayanan gawat darurat, pelayanan medik dan non

medik menggunakan teknologi yang dapat mempengaruhi lingkungan di sekitarnya.3

Dalam beberapa tahun belakangan, industri rumah sakit Indonesia mengalami

perkembangan yang pesat. Kebutuhan akan layanan rumah sakit yang bermutu semakin

meningkat seiring dengan semakin membaiknya perekonomian dan derajat kesehatan

masyarakat. Berdasarkan Profil Kesehatan Indonesia yang dikeluarkan

JPH Vol. 2 No. 2 Januari 2013

Documents

Transcript of JPH Vol. 2 No. 2 Januari 2013