Berikut ini adalah jenis penghasilan yang dikenai PPh Final :

No Jenis Penghasilan Tarif Keterangan Dasar Hukum

1 Bunga Deposito/tabungan diskonto obligasi SBI

20% Jumlah bruto bagi WP dalam negeri dan jumlah bruto bagi luar negeri

Pasal 4 ayat (2) PP 131/2000.Kep 51/KMK04/2001,jo Kep-217/PJ/2001-DJP

Pemotongan PPh tidak dilakukan terhadap:a. Bunga dan diskonto yang diterima dari Bank yang didirikan di Indonesia atau canang luar negeri di Indonesiab. Bunga deposito dan tabungan serta SBI yang tidak lebih dari Rp 7.500.000,00 dan bukan merupakan jumlah

yang dipecah-pecahc. Bunga deposito dan tabungan, serta diskonto SBI yang diterima /diperoleh oleh dana pensiun yang

pendiriannya disahkan oleh menteri keuangand. Bunga tabungan pda bank yang ditunjuk oleh pemerintah dalam rangka permilikan rumah sederhana dan

sangat sederhana, kaveling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dihuni sendiri.

2 Hadiah undian 25% Jumlah bruto hadiah (barang atau uang)

Pasal 4 ayat (2) PP-132/2000

PT Angirn dalam rangka mempromosikan produk barunya menyelenggarakan undian dengan memberikan hadiah berupa uang tunai senilai Rp 100.000.000,00. PPh pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh PT Angin adalah:25% x Rp 100.000.000,00 = Ro 25.000.000,00

3 Bunga simpanan anggota koperasi

15% Seluruh tabungan diatas Rp 240.000/sebulan

Pasal 23 ayat (4) g, Kep.552/KMK.04/98 SE-43/PJ/1998

4 Bunga Obligasi dan diskonto yang dijual di bursa efek

20% bagi WP BUT dan 20% tariff sesuai P3B bagi WP LN

Jumlah bruto bunga Pasal 4 ayat (2) PP No.6/2002

Bunga dan diskonto obligasi yang diterima WP :a. Bank yang didirikan di Indonesia atau canang luar negeri di Indonesiab. Dana Pensiun yang pendirian/pembentukannya telah disahakan oleh Menteri Keuanganc. Reksadana yang terdaftas pada BAPEPAM selama 5 tahun pertama sejak sendirian dan perizinan usaha

Maka tidak dikenakan pemotongan PPh yang bersifat Final

5 Penjualan saham pendiri 0,5% Jumlah bruto transaksi penjualan saham pendiri

PP No.4/1995.Kep.81/KMK/04/1995

6 Penjualan bukan saham pendiri

0,1% Tambahan bagi pemilik saham pendiri

PP No.4/1995.Kep.81/KMK/04/1995

7 Penyalur/Dealer/Agen produk pertamina, Premix

0,25% 0,30% Premium, solar, premix-SPBU Pertamina SPBU milik swasta, Minyak tanah, Gas LPG, dan pelumas

Pasal 22, joKep 254/KMK.03/2001.Kep 392/KMK.03/2001

8 Penyalur/Agen/Distributor Rokok

0,15% Harga banderol, dari penjualan rokok DN

Sda. NO. 7 Kep 529/PJ/2001

9 Penjualan/Pengalihan hak atas Tanah/Bangunan

5% Jumlah bruto penjualan/pengalihan, bagi WP badan, yayasan dan sejenisnya tidak bersifat final

PP 27/1996Kep 392/KMK 04/1996.PP No. 79/1999KMK-566/99

Jika transaksi dilakukan oleh WP Badan dan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan di luar usaha pokoknya maka diwajibkan menyetor PPh sebesar 5% melalui Bank persepsi. PPh tidak bersifat final sehingga merupakan

angsuran PPh dalam tahun berjalan dapat dikreditkan.

10 Penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan

10% Jumlah bruto yang diterima/diperoleh WP OP dan WP badan

Pasal 4 ayat (2)PP No. 5/2002Kep.227/2002PP No 29 th 1996

PT. PANTURA menyewa sebuah ruko dan Tuan Dadang untuk dijadikan kantor dengan nilai sewa sebesar Rp 400.000.000,00. PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh PT PANTURA adalah sebagai berikut:10% x Rp 400.000.000,00 = Rp 40.000.000,00

11 Usaha Jasa Konstruksi 2%

4%

3%

4%

6%

Atas jasa pelaksana yang dilakukan oleh penyedia jasa jasa dengan kualifikasi usaha kecilPelaksana konstruksi oleh:Penyedia jasa konstruksi yang tidak memiliki kualifikasiUntuk pelaksana skonstruksi selain penyedia konstruksi yang disebut di atasUntuk perencanaan kostruksi atau pengawasan yang dilakukan oleh yang memiliki kualifikasiUsaha untuk perencana konstruksi atau pengawas konstruksi yang tidak memiliki kualifikasi usaha

PP No. 51 tahun 2008 jo PMK No. 187/PMK.03/2008 tanggal 20 November 2008

a. PPh atas jasa konstruksi dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran, dalam hal pengguna jasa merupakan pemotong pajak

b. PPh disetor sendiri oleh penyedia jasa jika pengguna jasa bukan merupakan pemotong pajak.

12 Uang pesangon, uang pensiun sekaligus, THT, JHT, dibayarkan sekaligus

5%10%15%25%

Diatas 25 jt – 50 jtDiatas 50 jt – 100 jtDiatas 100 jt – 200 jtDiatas 200 juta

Pasal 4 ayat (2) PP 149/2000Kep.545/PJ/2000

13 Penghasilan WP yang bergerak dibidang usaha pelayaran dalam negeri

1,2 Penghasilan bruto Pasal 15 UU jo Kep.416/KMK.04/1996

14 Penghasilan WP yang bergerak usaha pelayaran penerbangan luar negeri

2,64% Penghasilan bruto Pasal 15 UU jo Kep.417/KMK.04/1996

15 Perwakilan dagang asing yang mempunyai kantor di Indonesia

0,44% Nilai ekspor bruto Pasal 15 UU joKep.634/KMK.04/1996Kep.667/PJ/2001

16 Honorarium kepada PNS Gol. III A keatas, POLRI Ajun Inspektur ke atas, TNI Pelty ke atas dari APBN/APBD

15% Penghasilan bruto Pasal 21 ayat (1) PP 45 tahun 1994PMK 15 tahun 2005

17 Nilai bangunan yang 5% Nilai pasar atau NJOP Pasal 15 UU

diserahkan selesai perjanjian bangu, guna, serah

yang tertinggi Kep 248/KMK.04/95SE-38/PJ.4/95

18 Penjualan saham milik perusahaan modal ventura

0,1% Jumlaah bruto transaksi penjualan saham atau pengalihan saham

Pasal 4 ayat (2) PP 4/1995Kep 250/1995SE-33/PJ.4/95

19 Selisih penilaian kembali asset tetap perusahaan

10%

15%

Dari selisih penilaian kembaliTambahan kalau dijual/dialihkan sebelum waktunya

Pasal 19 UU joKMK 486/02,PMK No 79/PMK.03/2008 23 Mei 2008

20 Diskonto atau surat Perbendaharaan Negara (SPN), SUN, ORI

20% (WP DN atau LN)

Dari imbalan bunga PP No. 11 tahun 2006 tgl 15 April 2006PMK No. 63/PMK.03/2008 tgl 28 April 2008

21 Dividen yang dibagikan kepada WP OP DN

10% Dividen bruto UU PPh No. 36 Th 2008 pasal 17 ayat (2c)

22 Penghasilan dari transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa

2,5% Margin awal PP No 19 tahun 2009