FRAKSI PERSATUJlN .PEMB.Al\tG.iUN,(\i'I DEWAN PERWAl(IJ .. AN RAlCYAT RE!PUBILll{ ll\~DC>Nr:s11\ LOKA::VIRASAl3HA TA~A DPR-W JL. jEND. G/\TOT SUBl~OTO, J/\KAfHA . 1027)

a 5755991 - 0755990 - 5756180 - sn,61Jo FAX. ~>75618i

PENGANT/-\H MUSYAWAF<A-r--r--·------­

FHAl'<SI PE;RSATUAN PEMIJANG.UNA~' DPI ~-RI TERl·JADAP HANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTl'i·JG PEHUDAl·IAN UNL1ANG-

. UNDANG NOMOH ·r TAHUN 1992 TENTANG PEHOANKi\N ==============~=;=====~============~~===========~=======

Disampaikan ofch Juru Bicara FPP DPH-RI Ors. H.M. f<aoy Syah M.Ed. Anggola DPH-1 {I Nomor: 0·1

Assalamu'alaikum Wr. Wb. v · ( , ~ ~ ~ (,\/ . ') I { l ·?. . . U) A / . ;;-l ,.,,.

.c\JJ I <_) ..)-.) ..) c..sk .\..A )6___., 3 Q )_,l.,,-;' L~ ·{...)".>._::, _? ~ _6> ...y . ...-A ? ""'° \ \ C\J ~· ()A~ C:~_9 d,J ·1 (5l.C.. J

Marilah bcrsama kila mcrnanjalkan puji syulrnr kehaairat llall Tuba ·1 Yang Maha Esa alas segafa nikmat tJun karuni\l-Nya yang sangnt banyal< kepada ldta semua. Sholawat serla salam kila perscmbahka:i lwpacla Junjungnn alam Nal>i Besar Muhammad SAW oescrla kcluarga dan sal1CJbat scrta pengil<utnya. Amin.

Saudara l<elua yang lerhonnal.

Memasuki pembCJhasan Tingkat Il l Hancangan Undang-yndang terhadap Perubahan alas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1m12 Tenlang Perbank.an melalui Komisi sekar~ng ini, sclelah melalui pombahasan Tingkat I dun II, yaitu f}enyf.lmpaian Keterangan Pemerinlah, Pernand<lngan Umum Anggota dnn Jawaba11 Pcmerinlah terhadap terlladap Pemandanuan Umum tersebut, Fraksi Persaluan Pembi111gL111an Lelah berusaha menginventarisasikan masalah-masafah scrta Lelah mempe1.siapl<an DIM (Daftar hwentarisasi1 Masalah) yang siap dimusyawarahl<an dalam l<omisi guna memperoleh <esimpukm dan l<escpakalan dalrnn rangka penycmpurnaan f\U U tentang perubahan alas UU Nomor 7 Tahun 1992 tersebut.

/ . Olel1 rmrcna Hnnc<.lngan Undan~unclung yang sedang dibahas oleh Dewc:in

sekarang ini, inisjalifnya dalang dClri Pcmerintah, lenlu saja memilil<i tingl<c:i l pernahaman ··lebih awal terhadap liap rumusan yang, tcrmuol dalam Rancangan Undang-undang, baik mengenai .latar belal<ang filosofinya, maksud, lujuan sorta efcl<lifitas pengaluran yang hcndal< Uicapai dengan substansi pcmffahan dalam_guu ilu.

f I

Walaupun demil<.ian scsuai dengnn aspirusi masyarakal dewasa ini rncnyanglmt eksistens1 aan- penyehalan perbankan nasionar, lenlu saja anlara Dewan drn1 Pcmerintah harus memiliki kesarnaai1 pandangan , sehingga RUU yang dibahas olellKomisi ini menghasill~m1 rumusan UW ~c:Jlil~ scsuai dengan lu11lula1l rc[o(masi lerhadap dunia perbankan yang mer jaC:Ji janl~119 pcrekoraomian ms'en.:.ll I ila.

Seiring dcngan ilu adalah wajar bila r=raksi Porsatuan Pembanuunan sclama pembahasan HlJU tersebut, mcngharaµkan penjelnsan dan kelerangan t~·:mbahan yang lebih mendalam dan lebi11 lcrbuka dari Pemcrh 1lah dibandingkan deng: m penjelasan umum yang disampail<.an padc:i pcmbahasan Ti11pkat I dan II.

Fral<.si Persall .. ian Pembangunan dapal mernahumi bila · penjnlasan umum pcmerintah pad a pcmballusan Tingkat I dan II belurn mengungl<apl\a11 keselwt1hrn1 informasi yang melalarbelakangi penyusunan dan perumusan Rancangan Undanu­undang . . Inf ormasi yang lebih lcn~7kap dan lelJih mcndalam sangal dipcrlukan unlul< lancarnyn pemballasan, dan unlul< memudahl'\an Punsus maupun Panja alas nama Dewan dalam memilih, menan1bahkan dan atau mengurangi esensi rL1mw;an yang leµal bagi l<esempurnaan Rancangan Undany-undang setelall nati disetujui mc·njadi Undang­undang yang akan r:iberlakukan scbCJgai pedoman rnengatasi dan rnemmggulangi berbagai krisis yang kini mcndcra pcrbankan nasional.

2

Saudara Ke tu a yang terhormat.

· . Dalam kesem~atan ini Fraksi Persatuan Pembangunan mereg<t~kan bebcrapa esens1 dan substam•1 tertentu yang menjadi sorotal 1 Fraksi Persat;Jan Pem 1an!JUnan dalarn Pemandangan Umum dan atas Jawaban Peinerintah, pc~rlu dilel 1suri dan dicermali lebih mendJlam oleh K1)i:nisi ketika menysun iff1enlarisasi 1na~alah ';;ma telah disampail<an oleh fral\si kami. · "'

Fral<si l<ami sependapat clengan Menteri Keuangan Hepublil<; lndones a, bahwa. landasan hukum di bidang perbankan perlu dilal<ukan penyempurnai m untuk memungkinkan terbentuknya . sis tern perbankan yaniJ tangguh dan dapat m ~melih~1ra kepercayaan masyarakat. Landasan hukum di bidang perbanl<an saat ini adalal: Undang­undang Nomor 7 Tahun 1992 yang ditetapkan 6 tahun yang lampau untuk menJgantikan Undang-undang Nomor 14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbanka11. Dalmn perl<embangan dan luntutan kebutuhan yang l<iam lw mpleks belakangan ini, <ehadiran Undang-undang Perbankan yang lebih sesuai dan yang lebih mampu menopa 1g ~;islem perbank:.111 yang sehat, r aju dan tangguh, merupakan hal yang sangat m13ndes 11<.

Saudara Ketua yang terhormat.

Dalam kesmpatan ini Fraksi Persatuan Pembangunan al<an menyampaikan beberapn rnasalah dalam Rancangan Undang-undang ini, yang belum kami sampaikan dalam Pcmanaangan Umuni yang lalu, antara lain:

1. Akan diberikannya keleluasaan Bank Perkreditan Hakyat untuk mendirikan/ ,11embul~a Kantor Cabang dan Kantor bawah Cabang Bani< Perl<reditan Ral<yat di se mua kola termasuk lbukota Negara, lbulmta Propinsi dan lbukota Kabupaten dan Kotamadya dengan prosedur hanya berkewajiban untuk melaporl<an saja kepada Bank Indonesia, menurut · Fraksi Persatuan Pembangunan, cul<up memberikan arahan pelaksanaan

2.

reformasi dalam sistem perbankan nasional kita.

Barangkali keleluasaan pendirian dan pembul<aan BPR ini sebagai antisipasi untuk rnengisi kemungl<inan akan berl<urangnya jumlaH bani< umum dan cabang serta kantor di bawah cabang setelah banyalmya bani< umum yang dilikuidasi atao terl<ena penyehatan, terutama · keharusan bani< umum untul~ meningkall<an jumlah modal, dam CAR-nya.

_Namur:i demikian tidak sedil<it pula BPR yang dalam perkemb :mgannya selama ini menunjukkan kinerja yang memprihatinkan, karena tidak berpeg: mg teguh pada · asa prudential dan bahkan missmanagement. Barangkali upaya -pembatasanmelalui peoin§katan persyaratan jumlah modal, masih dip..e_rlul~an untuk mengantisipasi J(emungl<inan menjamurnya BPR-BPR baru di l~ota-l<l•ta, yang menurut UU ~omor 7 Tahun · 1992 terl<ena pembatasan. Fral<si Persatuan R 1nbang_unaA menghendaki agar pendirian BPR dimasa mendatan dip1 ioritaskan kepada koperasi dari pengusaha kecil dan menengah.

Fungsi Bank Umum atas dasar prinsip syariah tersebut adalah me1 lyediakan pembiayaan dan atau melaksanal<an l<egiatan lain berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan kelentuan yang ditetapl<an dalam mudharabah. Pengertian mudharaball dapat_ dijelaskan sebagai berikut: Mudharabah adalah perjanjian antara sel~urang-l~urangnya 2 pihal< dengan maksud mcmbentuk suatu kemilraqn dengan ketentuan salah satu pihak yang disebut sahibul-mal y:1itu bank,

' menyediakan dana pemblayaan dan mempercayakan dana tersebul l~epada pihak lain yang disebut mudarib, yaitu nasabah. Kedua piha1< tersebut dalam pelaksanaan

J

k~gi~tan sepak~t unl:ul< berbagi keuntungan yang cliperolell drn1 kurugi\1n yang d1dcmta yang penmba11gannya lelah disepakaf.i s€mula.

SelanjL1tnya juga pcrlu dipertHgas bahwa Bai lk Um um yanu bul<an bank sy; •ri'ah dapat membentul< unit terpisah y:mg menyedial<em pembagian <Ian atau kogi itan lain berdasarkan prinsip syari'ah terse:~but. ·

:L Diberikannya kesempatan kepadd Akutan Publil< untuk mendapatkan pc1 lgue; san dari Bank Indonesia guna memeriksu bank, baik secara berlmla · maupun s• ?liap waktu, diperlukan sebagaimana hendal< diatur dalam Pasal 3·1A Rancang;_m ~Jnclang­undang, menurut Fraksi Pcrsaluan Pembangunan snngallah tepat sesuai dengan kedudul<an dan fungsi dari Al<utan Publil< yang juga sobagai Lembaga J<epercayaan Masyaral<at dalam pemberian dan penyampaian pendapaVopininya. .

5.

Keterbatasan tenaga pemeriksa yang dimiliki oleh B! dapat dipenuhi denoan cara ini, dan sel~aligus .. dapat meni1:iglmtkan efisiensi pelaksanaan pengawasan. Untul< terjaminnya pelaksanaan perneril-~saan yang d eldif, penggurman Al<untan Publik oleh Bl, kiranya perlu didahull1i dengan dilakllkannya perjanjiaR ker1asama anl,.:ra 131 danga lkatan Profesi Akllntan Publik agar masing-masil 1g pihak mcmegang teuuh Lode clik profesi dan menyamal<an norrna dan standard yang ditnraRl~an. rl

Adanya kewajiban setiap bank untuk menjamin d::ma masyarakat ~nng disim1.•an pada bani< ang eersangkutan dengan memb<mtuk Lcmbaga Penjamin Simpanan sebagaimana hendak diatllr dalam Pasal 378, menurut Fraksi Persatuan Pembangl!fnan sangatlah penling diatur kebemdaannya, guna meningf<all<an dan memperkuat kedudukan dan fungsi sebagai lembaga intermeditasi dqn lembaga ekonomi kepercayaan masyarakat. Pengalap1un yang kita petik aari hilangnya kepercayaan masyarakat penyimpan dana kepada perbanl<an l<ila al<lilir-aKhir ini cwkup mem. erikan pengaruh negatif yang sangat· besar bagi kehidupan porbankan nasional l<hususnya, dan ekonomi nasional pada umumnya. Turun tangannya p merintah sebagai penjamin .bagi perbankan tnrhadap dana simpanan masyarakat selama ini sangat dirasal<an lidak adil, disamping sangat merugikaA pemerintah dan rakyat banyak.

Namun harus aiantisipasi agar lembaga penjamin ini betul-betul menjadi lembaga yang dipercaycl'; sehingga tidak perlu terjadi adanya lembaga p,enjamin yang harus dijamin la§i oleh penierintah. Disamping itu aclanya lembaga penjamin simpanan tidak menambah in effisien§ _peAgelolaan aana ole11 pereankan se~ingga spn~ad antara bunga l<reEiit dan ounga si11Jilpanan bertamt>ah leb.ar, sudah semeslinya dengan adanya antisipasi dari sebagian resiko usaha banl<, kiranya perbankan mcmjadi lebih efisien. ,.,., · /

~

Dengan adanya sangsi pidana bagi komisaris, direksi atau pegawai bank yang sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sesuai dengan ketentuan­l<etentuan dalam RUU ini, maka disamping diperlukannya konsistensi, juga dapat mencegah adanya usaha · komersialisasiolel1 aparat perbankan terl1adap informasi yang mereka kuasai.

Saudara Kelua yang Terhormat,

. 6. Oa\am naskah RUU banyak pasal menunjukan Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksanaan, disamping ada juga yang menunjul~ akan diatur lebih tar:ijul oleh Bank Indonesia. Fraksi Persatuan Pembangunan mengharapkan agar Dewan dan Pemerinlah berusaha scoptimal mungl<in agar pengaturan tentang perbankan ini

·~ !

;I

dimual dalam pasal dan c;·iyat dalam Undnng-u11da11g serta per.jela .. an, dan IT} emir 1imalkan . penga Lura~ .Yai 19 akan dimuat d« llam pemturan · pf rund~a1g-1 tnd<ing;:m d1bawuh undang-undang 1rn. Pembahasan linglmt lit dalam Pansd:·; ini mem rut Fraksi Persai.uan Pe1nbangui1an merupakan forum yan·J tep<1t untuk menyeles;likai 1nyci.

7. Peny<:mpurnaan terhadap Undang-undang Perbanlr an lewat R:mcargar1 Unda11g­Unda11g Tentang Perubahan Undano-undang Nomor 7 Tahun ·1992 :1an! dii:1jukan Pemerintah kali ini, bagaimanapun merupakan upaya kila untuk mem1 ,erk• iat :>ist•.?m perbankan nasional, dan dil 1arapkan mampu berpengaruh positif bagi :>emulihan perekonomian Indonesia yanfJ l<ini tengah dilancla krisis yang serius.

Berba. g. a. i "persoalan yang akhir-akhir ini mencuat l<eperm. ult .. aan mei11adi berita hangat di mass media cetal< dan elektronik menyangkut BLBI (Bantuan l.ikui•Jita~• Bank Indonesia), kredit macet, pemeriksaan terhadap para banl<ir nakal yang selam; t ini cul<up terhormat sebagai l<onglornerat idola dunia usaha, merupakan pel\erjaan rt·mah yang menggarnbarl<.an wajall summ dunia perbanl<.an nasional' · dilengah-tcnuah kehidupan perekonomian yang terpurul dan dalam pendcritaan yang sedang menyelir nu ti rakyal Indonesia.

Demikianlah penyampaian Penganlar Musyawarali _ Fraksi Persatuan Pembangunan · dalam memasuki Pemballasan Tingl<al Ill Rancangan Undang-Undang tentang Pefubahan U aang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentao Perb:; nkan oleh Pans us yang sel<a igus juga sebagai pol<ok-pokok masalah yang diri~ci lebih I; mjut dalam DIM Fraksi Persatuan Pernbangunan.

, l Sebagai penutup dari Pengantar Musyawarah ini Fraksi Persatuan Pen1bangunan

menyatakan siap bermusyawarah dengan rekan-rekan FABRI, FPDI dan FKIJ untuk kita temuk . n mufakat dalam Pansus guna menyelesaikan lug as Pansus yang diberikan oleh Dewan unluk meFighasill<.an Rrn1cangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang­undang · Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pcrbankan yang siap dilanjtilltan ·aalarn Pemb hasan Tingl<.at IV. Kami iringi dengan sebuah ayat Al-Quran, dalarn Surat Al A'rnf ayat 55 ang berbunyi :

Artinya : "Sunggull rahmat Allah itu sangat del<.at kepada orang yang t1>erbuat kebajikan".

. __,- ----~ . / ,..S M . Alas perhatian Saudara-sauaara Pimpinan dan Afrggota Pansos, auaara enlen

Keuangan dan jajarannya serta rel<an-rekan pers, saya ucapkan terima kasih. /

/

Wabillahit taufiq walhidayah. Wassalamu'alaikurn Wr. Wb .

..

L. ·~~

BIDA ttd

DRS. H.M. KAOY SYAH, M.ED,