Ir. SAID ASSAGAFF Gubernur Maluku · Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana ... Percepatan implementasi...

Oleh

Ir. SAID ASSAGAFFGubernur Maluku

Disampaikan pada : “Rapat Monev Gerakan Nasional Penyelamatan Sumberdaya Alam Indonesia

Sektor Kelautan Untuk Provinsi Maluku, Papua dan Papua Barat”Ambon, 12 Mei 2015

PETAPROVINSI MALUKU

PROVINSI MALUKU 11 Kabupaten/Kota

Batas ProvinsiBatas Kabupaten

Ibukota ProvinsiIbukota Kabupaten

UU

TTBB

SS

Luas : 712.479,Km2

Daratan : 54.185 Km2 (7,6%)

Lautan : 658.294 Km2 (92,4%)

Pulau : 1.340 PULAU

Garis Pantai : 10.630,10 Km

Kab / Kota : 9 KAB DAN 2 KOTA

Jumlah Penduduk : 1.843.000 Jiwa (2014)

PETA WILAYAH PROVINSI MALUKU

RENCANA AKSI

I. PENYUSUNAN TATA RUANG WILAYAH LAUT

REKOMENDASI DAN TARGET

KONDISI SAAT INI

PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIAN

II. PENATAAN IZIN


KONDISI SAAT INI


III. PELAKSANAAN KEWAJIBAN PARA PIHAK



IV. PEMBERIAN DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK MASYARAKAT



ISU KHUSUS LAINNYA

Penyusunan Tata Ruang Wilayah Laut

Penataan Izin

Pelaksanaaan Kewajiban Para

Pihak

Pemberian dan Perlindungan

Hak‐hak Masyarakat

Penyediaan informasi yang dibutuhkan untuk penyusunan Tata Ruang Laut

Penyediaan informasi yang dibutuhkan untuk penyusunan Tata Ruang Laut

Penyusunan rencana penggunaan ruang laut untuk berbagai kepentingan sektor

Penyusunan rencana penggunaan ruang laut untuk berbagai kepentingan sektor

Penyusunan Rencana Tata Ruang Laut

Penyusunan Rencana Tata Ruang Laut

Tersedia dokumen teknis Rencana Zonasi WilayahPesisir dan Pulau‐Pulau Kecil (RZWP3K) pada12 Gugus Pulau sampai dengan tahun 2016, sebagaiDokumen Teknis untuk di jadikan Materi PenyusunanPERDA RZWP3K Provinsi dan bahan lampiran PERDA

Tersedia RANPERDA, Naskah Akademik, danDokumen Teknis RZWP3K Provinsi Maluku padatahun 2016

Pengesahan RANPERDA RZWP3K pada tahun 2017,sehingga menjadi dasar Pengalokasian ruang WP3Kuntuk berbagai sektor.

Pengintegrasian Perencanaan

Pengelolaan WP3K (RSWPK/RZWP3K/

RPWP3K/RAPWP3K), dengan Rencana

Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan (RPJMD/RPJPD), dan Perencanaan

Anggaran

Terselesaikannya Perda RZWP3KProvinsi pada akhir tahun 2017,sebagai dasar / acuan dalamperencanaan pengelolaan WilayahPesisir Dan Pulau‐Pulau Keciltermasuk perencanaan Anggaran,disamping telah di tetapkannya PerdaNo.10 Tahun 2013 tentangPengelolaan WP3K

Lanjutan.....

Dalam Proses (Lampiran PERDA)• RZWP3K Kab. Pandeglang • RZWP3K Kota Cilegon• RZWP3K Kab. Tangerang

TERSEDIA

DALAM PROSES

PERDA No. 10 Tahun 2013 tentangPengelolaan WP3K dan perlu direvieuwuntuk disesuaikan dengan kondisi danregulasi terkini.

Dokumen Teknis RZWP3K untuk7 Gugus Pulau (GP Buru, GP Banda,GP Ambon dan PP. Lease, GP SeramTimur, GP Kep. Kei, GP Kep. Aru,GP Tanimbar dan GP Kep. Terselatan)

Penyusunan Dokumen Teknis RZWP3Kuntuk 5 Gugus Pulau (GP Seram Barat, GP Seram Utara, GP Seram Selatan, GP.Kep Aru dan GP Kep. Babar)

Ranperda RZWP3K Provinsi Maluku

Dampak Belum Tersedianya PERDA RZWP3K Provinsi Maluku

Tahun 2015Sampai dengan 2014

Pemerintah Provinsi Belum DapatMengeluarkan Rekomendasi dan PerizinanPenambangan Pasir yang diterbitkan olehDinas Energi dan Sumberdaya Mineral ProvinsiMaluku melalui Badan Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM‐PTSP)Provinsi Maluku.

Pemerintah Provinsi Belum DapatMengeluarkan Rekomendasi dan PerizinanReklamasi Pantai yang diterbitkan olehDinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Malukumelalui Badan Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM‐PTSP)Provinsi Maluku.

Kegiatan Penambangan Pasir,Rekomendasi dan Surat Izindikeluarkan oleh PemerintahKabupaten / Kota.

Kegiatan Reklamasi Pantai, SuratIzin dan rekomendasi dikeluarkanoleh Pemerintah Kabupaten / Kota.

Kegiatan Pemanfaatan Pulau‐PulauKecil belum pernah dikeluarkanRekomendasi dan Perizinannya.

Lanjutan.....

Permasalahan Upaya Penyelesaian Instansi TerkaitDokumen Teknis RZWP3KProvinsi Maluku Berbasis Gugus Pulau belum seluruhnya tersusun

Penyelesaian Penyusunan Dokumen Teknis RZWP3K 3 Gugus Pulau yang tersisa dan 1 Dokumen Teknis RZWP3K Provinsi Maluku akan dianggarkan pada Tahun 2016

DKP Provinsi, Bappeda Provinsi, BPPKAD Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota

Belum seluruh instansi terkait memahami pentingnya RZWP3K sebagai dokumen acuan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau‐pulau Kecil sebagai Instrumen Perizinan (Izin Lokasi dan Izin Pemanfaatan)

MengoptimalkanSosialisasi UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan WP3K Jo UU No. 1 Tahun 2014

KKP RI, DKP Provinsi, Bappeda Provinsi, Bapedal Provinsi, BPM‐PTSP Provinsi, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi, Dinas Kehutanan Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota

PETA MALUKU DAN RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU‐PULAU KECIL (RZWP3K)

III

I

II

IVV

VII

VIII

IX

XXII

XI

VI

Keterangan :

: Telah Selesai PennyusunanDokumen RZWP3K

: Sementara PennyusunanDokumen RZWP3K

: Belum Selesai PennyusunanDokumen RZWP3K

PERDA No. 16 Tahun 2013 tentang Rencana

Tata Ruang Provinsi Maluku

1. GP. Buru2. GP. Seram Bagian Barat3. GP. Seram Utara4. GP. Seram Bagian Timur5. GP. Seram Bagian Selatan6. GP. Banda7. GP. Ambon & PP Lease8. GP. Kei9. GP. Aru10.GP. Tanimbar11.GP. Babar12.GP. Kep. Terselatan

Review terhadap sistem ketatalaksanaan perizinan di Provinsi

Maluku

Review terhadap sistem ketatalaksanaan perizinan di Provinsi

Maluku

Implementasi sistem ketatalaksanaan

perizinan yang telah diperbaharui

Implementasi sistem ketatalaksanaan

perizinan yang telah diperbaharui

Perbaikan terhadap sistem ketatalaksanaan

perizinann sosial/hibah/subsidi

Perbaikan terhadap sistem ketatalaksanaan

perizinann sosial/hibah/subsidi

Review dilakukan terhadap sistem tata laksana perizinan di Maluku melaui PERGUB sambil menunggunya PERDA dengan mengacu pada UU No. 31 / 2004 tentang

Perikanan Jo UU No. 45 / 2009

Tersedianya sistem ketatalaksanaan perizinan yang baik diakhir Tahun 2015

Pelaksanaan SOP perizinan yang efektif dan efisien Tahun 2016

Integrasi sistem ketatalaksanaan

perizinan yang telah diperbaharui dengan

sistem lainnya

Integrasi sistem ketatalaksanaan

perizinan yang telah diperbaharui dengan

sistem lainnya

Tersedianya proses Pelayanan Prima Melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2017

REKAPITULASI PERIZINAN PERIKANAN YANG DIKELUARKAN OLEH BPM‐PTSP TAHUN 2009 – 2015*)

NO TAHUNJ U M L A H P E M O H O N

ƩJP (3 s/d 11)

JUMLAH KAPAL(Buah)

JUMLAH PERUSAHAAN∑JP (14 s/d 18)IUP TANGKAP Total IUP PHP SPI SIKPI SPPR PT PD CV/Fa KOPERASIPERORANGAN

B PU P PR PL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 2009 17 32 0 0 4 53 3 30 0 0 86 30 3 0 2 2 42 49

2 2010 34 68 0 0 19 121 0 108 10 2 229 117 16 0 2 3 85 106

3 2011 33 50 2 0 3 88 1 130 8 2 217 137 12 0 4 2 76 94

4 2012 30 26 2 1 9 68 0 79 16 2 144 95 11 0 2 9 53 75

5 2013 29 40 0 3 10 82 0 89 11 3 168 100 12 0 2 7 66 87

6 2014 27 31 1 14 5 78 1 105 13 3 169 118 14 1 3 9 61 88

7 2015 14 20 0 3 7 44 0 54 13 0 95 67 5 0 0 4 40 49

J U M L A H 184 267 5 21 57 534 5 595 71 12 1013 664 73 1 15 36 423 548

Keterangan :IUP TANGKAP : Izin Usaha Perikanan Tangkap B : BaruIUP PHP : Izin Usaha Perikanan Pengulahan Hasil Perikanan PU : Pendaftaran UlangSPI : Surat Izin Penangkapan Ikan P : PerpanjanganSIKPI : Surat Izin Kapal Pengankut Ikan PR : PerubahanSPPR*)

::

Surat Perpanjangan Pemasangan RumponSampai Bulan April 2015

PL : Perluasan

Perkembangan Jumlah Perusahaan Perikanan yang melaksanakan aktivitas di Provinsi Maluku

selama Tahun 2009 – 2015*)

2009 2010 2011 2012 2013 2014

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Jumlah Perorangan

PTPT

Koperasi

CV/Fa

PD

2015

*) sampai dengan Bulan April 2015

MENGISI FORMULIR

DAN MELENGKAPI PERSYA RATAN

PEMOHON FRONT DESK FRONT OFFICE BACK OFFICE TIM TEKNIS (Bila Dibutuhkan)

KEPALA BPM‐PTSP

PEMERIKSAAN KELENGKAPAN BERKAS PERMOHONAN

TIM TEKNIS PENANDA TANGANAN PERIZINAN / PENOLAKAN

PENGEMBALIAN BERKAS

MENERIMA INFORMASI PERIZINANSELESAI / PENOLAKAN

DOKUMEN PERIZINAN / PENOLAKAN

PENGKAJIAN TEKNIS DAN

ATAU PEMERIKSAAN LAPANGAN

MEMENUHI SYARAT

LAPORAN BAP KAJIAN TEKNIS

PROSES PENERBITAN

IZIN

MENERIMA DOKUMEN IZIN

KAJIAN TEKNIS DAN ATAU

PEMERIKSAAN BERKAS

PENERBITAN DOKUMEN PERIZINAN / KEPUTUSAN PENOLAKAN

LENGKAP

REGISTRASI/ INPUT DATA

AWAL / HEADER

VERIFIKASI DAN VALIDASI BERKAS

PEMOHON

VALID MEMBUBUHI CAP

KANTOR MENGAGENDAKAN MEMBERIKAN

INFORMASI KEPADA PEMOHON

MENYIAPKAN TANDA TERIMA

MEMBERIKAN INFORMASI / PERIZINAN

MENERIMABERKAS PERMOHONAN

MENCARIINFORMASI

DASAR :Keputusan Gubernur MalukuNo. 303 Tahun 2014 tentangPenetapan SOP PPTSP pada BPMDProvinsi Maluku

EDIT STATUS DATA HASIL VALIDASI DOKUMEN PEROHONAN PERIZINAN

TIDAK

TIDAK YA

YA

BAGAN ALUR PENGURUSAN PERIZINAN PADA BPM‐PTSP PROVINSI MALUKU

Permasalahan Upaya Penyelesaian Instansi TerkaitImplementasi UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana kewenangan perizinan Kabupaten/Kota telah dialihkan menjadi kewenangan Provinsi sehingga menyulitkan pengurusan perizinan pelaku usaha karena masalah rentang kendali

Perlu diterbitkanPERGUB sambilmenunggunya PERDA untuk mengakomodirimplementasipelimpahankewenangan akibatUU No.23 Tahun 2014

DKP Provinsi, BKD Provinsi, BPPKAD Provinsi, BPM‐PTSPProvinsi, Biro Organisasi Setda Provinsi danDPRD

Identifikasi setiap jenis kewajiban para pihak

Mendorong pelaksanaan

kewajiban para pihak yang belum dipenuhi

Mendorong pelaksanaan

kewajiban para pihak yang belum dipenuhi

Identifikasi tingkat pelaksanaan

kewajiban para pihak

Identifikasi tingkat pelaksanaan

kewajiban para pihak

Teridentifikasinya semua jenis kewajiban PelakuUsaha Perikanan (PT, PD, CV/Fa, Koperasi,

Perorangan Skala Besar yang bergerak di bidang usaha perikanan tangkap, budidaya dan

pengolahan) pada akhir Tahun 2015, (BiayaPerizinan, Biaya Mitigasi, kewajiban menjaga

Kualitas Lingkungan)

Tercapainya jumlah para pihak yang telah melaksanakan kewajiban yang

sudah harus terlaksana pada Tahun 2016

Termotivasinya kesadaran Pelaku UsahaPerikanan yang belummemenuhi kewajibannya

sesuai ketentuan melalui sosialisasi atasketentuan yang berlaku

Memantau pelaksanaan

kewajiban Pelaku Usaha Perikanan

Memantau pelaksanaan

kewajiban Pelaku Usaha Perikanan

Terlaksananya pemantauan kewajiban Pelaku Usaha Perikanan pada tahun berjalan

Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kewajiban Pelaku Usaha Perikanan

Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kewajiban Pelaku Usaha Perikanan

Terlaksananya evaluasi kewajiban Pelaku Usaha Perikanan diakhir tahun

berjalan

Mengambil langkah‐langkah sebagai tindak lanjut atas

evaluasi pelaksanaan kewajiban Pelaku Usaha Perikanan

Mengambil langkah‐langkah sebagai tindak lanjut atas

evaluasi pelaksanaan kewajiban Pelaku Usaha Perikanan

Dipenuhinya semua kewajibanPelaku Usaha Perikanan pada setiap

tahun berjalan

Lanjutan.....

Permasalahan Upaya Penyelesaian Instansi TerkaitMasih rendahnya pemahaman pelaku usaha perikanan tentang tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar lokasiusaha.

Perlu dilakukannyaSosialisasi tentang pentingnya tanggung jawab sosial pelaku usaha terkait pelestarian lingkungan salah satunyasesuai PERMEN KP No.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau‐Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya

DKP Provinsi, Bakorluh, Dis Kominfo Provinsi, Bapedal Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota.

Belum tegasnya penegakan sanksi atas ketidaktaatan pelaksanaan kewajiban pelaku usaha perikanan

Perlu penegakan hukumatas pelanggaran atau ketidaktaatan pelaku usaha perikanan sesuai ketentuan yang berlaku

DKP Provinsi danKabupaten Kota, BAKORKAMLA, Polair,TNI AL, PPNS

Identifikasi hak‐hak masyarakat yang

ada di Laut

Identifikasi hak‐hak masyarakat yang

ada di Laut

Merumuskan langkah‐langkah untuk melindungi dan memenuhi hak‐hak masyarakat sesuai dengan

aturan perundang‐undangan yang

berlaku

Merumuskan langkah‐langkah untuk melindungi dan memenuhi hak‐hak masyarakat sesuai dengan

aturan perundang‐undangan yang

berlaku

Teridentifikasinya hak‐hak masyarakat yang ada di laut yang dijamin oleh Undang‐Undang

atau Peraturan Daerah Setempat padaakhir Tahun 2015 (Hak atas akses sempadan pantai, hak nelayan/pembudidaya ikan kecil,

hak masyarakat adat)

Tersedianya regulasi untuk melindungi dan memenuhi hak‐hak masyarakat sesuai dengan peraturan perundang‐undangan,

misalnya PERDA Kota Tual No.4 Tahun 2013 tentang sasi (Hawear)

Melakukan sosialiasi/edukasi/kampanye terhadap langkah‐langkah untuk memenuhi

hak‐hak masyarakat

Melakukan sosialiasi/edukasi/kampanye terhadap langkah‐langkah untuk memenuhi

hak‐hak masyarakat

Tercapainya informasi tentang hak‐hak masyarakat melalui media cetak dan elektronik

Pemenuhanhak‐hak masyarakat

Pemenuhanhak‐hak masyarakat Terlaksananya hak‐hak masyarakat

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap

pemenuhan hak‐hak masyarakat

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap

pemenuhan hak‐hak masyarakat

Terjaminnya hak‐hak masyarakat

Lanjutan.....

Permasalahan Upaya Penyelesaian Instansi TerkaitMasih rendahnya pemahaman masyarakat tentang hak‐hak yang wajib dilindungi

Perlu dilakukannyaSosialisasi tentang pentingnya perlindungan Hak‐hak masyarakat di laut salah satunya UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan WP3K Jo UU No. 1 Tahun 2014 Pasal 61

DKP Provinsi, Bakorluh, Dis Kominfo, Bapedal Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota.

Belum maksimalnya implementasi regulasi terkait perlindungan hak‐hak masyarakat di laut

Perlu memaksimalkan implementasi regulasi

DKP Provinsi, Instansi Pengawasan, Satker PSDKP, Pemerintah Kabupaten/Kota

1. Kebijakan pemerintah yang telah menetapkan Maluku sebagaiLumbung Ikan Nasional;

2. Kondisi geografis Maluku yang didominasi oleh laut membutuhkanpenganggaran khusus untuk sektor Kelautan dan Perikanan;

3. Mendukung Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan RepublikIndonesia untuk penanganan dan pengendalian Illegal, Unreported,Unregulated (IUU) Fishing;

4. Adanya degradasi lingkungan dan sumberdaya Ikan serta konflikpemanfaatan ruang WP3K akibat belum dilaksanakan pengelolaanWilayah Pesisir dan Pulau‐Pulau Kecil berbasis RZWP3K;

5. Tingginya angka kemiskinan pada nelayan lokal;6. Keterbatasan Sarana, Prasarana dan Aparat Pengawas Sumberdaya

Kelautan dan Perikanan (Kapal Pengawas Perikanan, PPNS,Alat Komunikasi);

7. Percepatan implementasi Undang‐Undang Nomor : 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah dalam bentuk Peraturan Pemerintah;

Ir. SAID ASSAGAFF Gubernur Maluku · Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana ... Percepatan implementasi...

Documents

Transcript of Ir. SAID ASSAGAFF Gubernur Maluku · Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana ... Percepatan implementasi...