INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2019esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/...INDIKATOR...
Transcript of INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2019esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/...INDIKATOR...
INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BANGGAI
I K U
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2019
Kata Pengantar
Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah, SWT atas limpahan Rahmat dan karunianya,
kami telah dapat menyelesaikan Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD
Kabupaten Banggai Tahun 2019.Dokumen IKU ini digunakan pemerintah Kabupaten
Banggai untuk menetukan tingkat keberhasilan yang akan dicapai serta tingkat kinerja
Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai.
Indikator Kinerja Utama ini disusun sejalan dengan tujuan dan sasaran dari pembangunan
Pemerintah Kabupaten Banggai. Penyusunan Indikator Kinerja Utama ini tidak terlepas dari
RENSTRA yang telah disusun dan juga berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2019 serta tugas pokok dan fungsi
Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai.
Tersusunnya Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) ini merupakan hasil kerjasama
semua pihak yang turut serta memberikan bimbingan dan masukan sehingga penyusunan
laporan ini dapat terselesaikan sesuai dengan target yang ditetapkan.
Tak lupa pula kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan
dukungan dan bantuan selama proses penyusunan IKU Sekretariat Kabupaten Banggai tahun
2019.Kami menyadari dalam Penyusunan Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) masih
terdapat kekurangan dan kelemahan untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun dari
semua pihak kami harapkan demi perbaikan dimasa mendatang.
Luwuk, Januari 2019
SEKRETARIS DPRD KAB. BANGGAI
Drs. MACHSUN DJAGA
Pembina Utama Muda
NIP. 19601229 199103 1 003
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2019
KEPUTUSAN
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BANGGAI
NOMOR : 188.46/ /SET-DPRD
T E N T A N G
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BANGGAI,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007
tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di
Lingkungan Instansi Pemerintah maka dipandang perlu
menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD tentang
Pembentukan Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama(IKU)
Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai ;
1. Undang-undang nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-
Mengingat :
Menimbang :
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2019
Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/141/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 92);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 112);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2019 Nomor I);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Kabupaten Banggai Tahun 2019 Nomor 2448);
12. PeraturanBupati Banggai Nomor6 Tahun2017 tentang
UraianTugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat
DewanPerwakilanRakyatDaerah(Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2017 Nomor ... ).
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2019
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA (IKU) SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BANGGAI.
Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam
lampiran keputusan ini merupakan acuan ukuran kinerja
yang digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah
Pemerintah Kabupaten Banggai untuk menetapkan Rencana
Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran,
menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan
Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian
kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.
Penyusunan Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU)
dilakukan oleh setiap pimpinan perangkat daerah pada setiap
awal tahun dan disampaikankepada Bupati Banggai.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Luwuk,
Pada tanggal, 01 Februari 2019
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BANGGAI
Drs. MACHSUN DJAGA
Pembina Utama Muda
NIP. 19601229 199103 1 003
KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2019
Lampiran Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Banggai
Nomor : 188.46/ /SET-DPRD. Tanggal : 01 Februari2019
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI
------------------------------------------------------------------
1. Nama Unit Organisasi : Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai 2. Tugas : Menyelenggarakan administrasi
kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta
mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kabupaten Banggai sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
3. Fungsi : a. Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan DPRD;
b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; DAN d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh
DPRD. 4. Indikator Kinerja Utama (IKU):
No.
Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Uraian Penanggung
Jawab
Meningkatnya Dukungan Sekretariat terhadap peran DPRD sesuai Fungsinya
Tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD
Sekretariat DPRD
Indeks Kepuasan Anggota DPRD
Ditetapkan di Luwuk, Pada tanggal, 01 Februari 2019
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2019
Daftar Isi
Halaman Cover
Kata Pengantar
SK IKU Perangkat Daerah
Daftar Isi
Daftar Tabel
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Maksud dan Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama
C. Landasan Hukum
BAB II GAMBARAN UMUM
A. Tujuan dan Sasaran
B. Tugas dan Fungsi
C. Struktur Organisasi dan Susunan Pegawai
BAB III INDIKATOR KINERJA UTAMA
A. Definisi Indikator Kinerja Utama
B. Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama
C. Rencana Kinerja Tahunan
D. Perjanjian Kinerja
E. Indikator Kinerja Utama ( IKU )
BAB IV PENUTUP
Lampiran IKU Perangkat Daerah
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2019
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah maka setiap instansi pemerintah perlu
menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai keberhasilan dari suatu tujuan dan
sasaran strategis organisasi yang akan direalisasikan melalui semua Visi dan Misi yang
tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan
Indikator Kinerja Utama dapat kita ketahui informasi kinerja yang diperlukan manajemen
dalam memperbaiki sistem organisasi yang dikelolanya guna mencapai sasaran dan
tujuan yang telah ditetapkan, dan sudah barang tentu memberikan sesuatu yang
bermanfaat bagi masyarakat yang kita sebut outcome.
Berdasarkan hal tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai sebagai Satuan
Kerja Perangkat Daerah juga menetapkan suatu Indikator Kinerja Utama yang mengacu
pada fungsi dari Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai sebagai Instansi yang memiliki
tugas pokokyaitu menyelenggarakanAdministrasi Kesekretariatan, Administrasi
Keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsiDPRDdan menyediakanserta
mengkoordinasikan tenagaahli yang diperlukan oleh DPRDsesuai ketentuan dan
kemampuan keuangandaerah. Apakah tugas dan wewenang tersebut sudah sesuai dengan
Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai.
B. Maksud dan Tujuan Penetapan IKU
Adapun maksud dan tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama pada Sekretariat DPRD
Kabupaten Banggai adalah sebagai berikut:
1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan
fungsi pelayanan yang berdampak pada pembangunan daerah dan bermanfaat bagi
masyarakat sesuai dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan;
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2019
2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran
strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai sehingga dapat digunakan untuk
perbaikan Kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
C. Landasan Hukum
Adapun penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilingkungan Sekretariat DPRD
Kabupaten Banggai dengan berlandaskan pada peraturan perundangan sebagaimana
berikut :
1. Undang-undang nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II
di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
3. Undang-Undang nomor 23tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD,
RPJMD, dan RKPD;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/141/2007 tentang Pedoman Penyusunan
Indikator Kinerja Utama;
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2019
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2011-
2016;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Bupati Banggai Nomor 6 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas dan Fungsi
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai.
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2019
BAB II
GAMBARAN UMUM
A. Tujuan dan Sasaran
Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai mempunyai tugas pokok memberikan
pelayanan administrative kepada anggota DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan
kewajibannya sebagai Badan Legislatif Daerah maupun sebagai Badan Perwakilan
Rakyat Daerah.
Selanjutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi, Sekretariat DPRD Kabupaten
Banggai telah menyusun rencana strategis dengan merumuskan Visi dan Misi.
1. V I S I
Dalam menentukan langkah dan arah kebajikan suatu organisasi, perlu memiliki visi
yang akan dicapai, karena visi merupakan sasaran ideal yang akan dicapai oleh suatu
organisasi. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka Sekretariat DPRD
merumuskan visi sebagai berikut :
“ Terwujudnya Pelayanan Administrasi yang prima guna mendukung kinerja Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai “
2. M I S I
Untuk mewujudkan organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai yang mampu
memberikan pelayanan prima terhadap anggota DPRD dalam melaksanakan tugas
dan kewajibannya dimaksud, maka ditetapkan misi sebagai berikut :
“ Meningkatkan Sumber Daya Aparatur, Meningkatnya/Optimalisasi Sarana dan
Prasarana Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai dan Meningkatnya Pelayanan
Administrasi “
3. TUJUAN
Berdasarkan uraian diatas maka tujuan adalah merupakan penjabaran dari Visi dan
Misi yang ditetapkan yaitu sesuatu yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu)
tahun kedepan adalah sebagai berikut :
“Meningkatkan Peran DPRD Kabupaten Banggai sesuai dengan Fungsinya”
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2019
4. SASARAN
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam
urusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
Adapun sasaran yang akan dilaksanakan dan ingin dicapai oleh Sekretariat DPRD
adalah sebagai berikut :
a. Terlaksananya Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD
b. Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
c. Terlaksananya Rancangan Peraturan Daerah
d. Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
e. Terlaksananya Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan pejabat Daerah dan Tokoh
Masyarakat/Tokoh Agama
f. Terlaksananya Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan
g. Terlaksananya Rapat-rapat Paripurna
h. Terlaksananya Reses DPRD.
Sehingga yang menjadi sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai
sesuai dengan IKU adalah “Meningkatnya dukungan Sekretariat terhadap peran
DPRD sesuai fungsinya”
B. Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Nomor 6 Tahun 2017 tentang UraianTugas,
Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,Sekretaris
DPRD Kabupaten Banggai mempunyai tugas pokok yaitu menyelenggarakan
administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh
DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya berdasarkan peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2019
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud SekretarisDPRD mempunyai
fungsi sebagai berikut :
a) Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
b) Penyelenggaraanadministrasi keuangan DPRD;
c) Fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
d) Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
Uraian Tugas Sekretariat DPRDKabupaten Banggai terdiri dari :
1. Sekretaris DPRD
a) Mengkoordinasikan penyusunan program/kegiatan Sekretariat DPRD
berdasarkan kebijakan umum daerah dan ketentuan yang berlaku;
b) Menyusun Konsep sasaran pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD sesuai
dengan program dan rencana kerja;
c) Membina pelaksanaan tugas Kepala Bagian sesuai ketentuan yang berlaku;
d) Mengarahkan pelaksanaan tugas Kepala Bagian sesuai ketentuan dan rencana
kerja;
e) Melaksanakan pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian
dan administrasi keuangan dewan perwakilan rakyat daerah dan pengarahan
kegiatan dan fasilitasi penyelenggaraan rapat, kunjungan kerja dan kegiatan
dewan perwakilan rakyat daerah lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
f) Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan yang diputuskan Pimpinan
DPRD dalam bentuk produk tata naskah sesuai ketentuan yang berlaku;
g) Melaksanakan penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan
untuk mendukung tugas dan kegiatan DPRD dan melaksanakan koordinasi
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2019
kegiatan tenaga ahli, pimpinan dan alat kelengkapan DPRD dengan semua
unsur sesuai ketentuanyang berlaku;
h) Melaksanakan pemberian saran dan bahan pertimbangan kepada pimpinan
yang berkaitan dengan kegiatan kesekretariatan DPRD dalam rangka
pengambilan keputusan/kebijakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
i) Menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Sekretariat, dan
kepala Bidang dan risalah sesuai program yang telah di tetapkan;
j) Mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Bagian sesuai
programyang telah ditetapkan;
k) Melaporkan pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD kepada Bupati melalui
Sekretariat Daerah sesuai pencapaian/target kinerja; dan
l) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
tugas dan fungsinya.
2. Kepala Bagian Umum dan Keuangan
a) Merencanakan operasional Bagian Umum dan Keuangan berdasarkan rencana
strategis sekretariat dan ketentuan yang berlaku;
b) Membagi tugas kepada Kepala Sub di Bagianumum dan keuangan
berdasarkan rencana kerja;
c) Mengatur pelaksanaan tugas Kepala Sub di Bagianumum dan keuangan
sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan;
d) Melaksanakan penyiapan pelaksanaan perencanaan, pengembangan,
pembinaan serta tata usaha kepegawaian dan penataan organisasi dan
tatalaksana ketatausahaan, kehumasan, protokol, kerumahtanggaan, urusan
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2019
kesehatan, keamanan, ketertiban lingkungan, urusan rutinitas, bangunan
gedung serta sarana dan prasarana lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku;
e) Melaksanakan koordinasi perencanaan program/kegiatan, penyusunan
administrasi anggaran, fasilitasi penganggaran, dan penyusunan laporan
kinerja sekretariat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
f) Melaksanakan tatalaksana keuangan, perbendaharaan, pemantauan dan
evaluasi pengelolaan keuangan, penatausahaan penetapan pejabat
perbendaharaan, penatausahaan hasil pemeriksaan dan penyusunan laporan
keuangan sekretariat sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna tertib
administrasi keuangan dan melaksanakan perencanaan,pemantauan, evaluasi
dan penyusunan laporan program pengendalian, penatausahaan, pengelolaan
informasi,dokumentasi barang serta layanan pengadaan barang/jasa sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;
g) Mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Sub di Bagian Umum dan
Kepegawaian, Kepala Sub Bagian Keprotokolan dan Humas, Kepala Sub
Bagian Perencanaan dan Keuangan berdasarkan capaian kinerja;
h) Menyelia pelaksanaan tugas Kepala Sub di Bagian Umum dan Kepegawaian,
Kepala Sub Bagian Keprotokolan dan Humas, Kepala Sub Bagian
Perencanaan dan Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku;
i) Melaporkan pelaksanaan tugas Bagian Umum dan Keuangan sesuai
pencapaian/target kinerja; dan
j) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
tugas dan fungsinya.
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2019
3. Kepala Bagian Legislasi
a) Merencanakan operasional Bagian Legislasi berdasarkan rencana strategis
Sekretariat DPRD dan ketentuan yang berlaku;
b) Membagi tugas kepada kepala Sub di Bagian berdasarkanrencana kerja;
c) Mengatur pelaksanaan tugas Kepala Sub di Bagian sesuai dengan tanggung
jawab yang di berikan;
d) Melaksanakan fasilitasi dan membantu penyusunan produk hukum DPRD
yang berupa peraturan daerah, keputusan dan/atau ketetapan DPRD sesuai
hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;
e) Melaksanakan fasilitasi dan membantu penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah dan melaksanakan fasilitasi kelengkapan referensi Peraturan
Perundang-undangan;
f) Melaksanakan pengolahan data sebagai bahan untuk melaksanakan
pengkajian dan pengembangan sesuai ketentuan yang berlaku;
g) Melaksanakan dokumentasi produk hukum DPRD dan kegiatan kepustakaan
di lingkungan DPRD sesuai ketentuan yang berlaku;
h) Mengevaluasi pelaksanaan tugas Sub di Bagian Legislasi berdasarkan
capaian kinerja;
i) Menyelia pelaksanaan tugas Kepala Sub di Bagian Legislasi sesuai ketentuan
yang berlaku;
j) Melaporkan pelaksanaan tugas Bagian Legislasi sesuai pencapaian/target
kinerja; dan
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2019
k) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
tugas danfungsinya.
4. Kepala Bagian Persidangan dan Risalah
a) Merencanakan operasional Bagian Persidangan dan Risalah berdasarkan
rencana strategis sekretariat dan ketentuanyang berlaku;
b) Membagi tugas kepada Kepala Sub di Bagian berdasarkanrencana kerja;
c) Mengatur pelaksanaan tugas Kepala Sub di Bagian sesuai dengan tanggung
jawab yang diberikan;
d) Melaksanakan pengumpulan data, penyiapan penyusunan risalah, atau
pedoman dan Peraturan Perundang-undangan sesuai hasil analisis data dan
ketentuan yang berlaku;
e) Melaksanakan koordinasi penyiapan referensi/pedoman dan Peraturan
Perundang-undangan, penyiapan administrasi rapatpendampingan rapat
DPRD, notulen materi rapat, penyusunan risalah hasil rapat sesuai ketentuan
yang berlaku;
f) Melaksanakan pengajuan kebutuhan jamuan kegiatan persidangan sesuai
ketentuan yang berlaku;
g) Mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Sub di Bagian Persidangan dan
Risalah berdasarkan ketentuan yang berlaku;
h) Menyelia pelaksanaan tugas Kepala Sub di Bagian Persidangan dan Risalah
sesuai ketentuan yang berlaku;
i) Melaporkan pelaksanaan tugas Bagian Persidangan dan Risalah sesuai
pencapaian/target kinerja; dan
j) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinansesuai tugas
dan fungsinya.
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2019
C. Struktur Organisasi Skretariat DPRD Kabupaten Banggai
Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri atas :
a. Sekretaris DPRD;
b. Bagian Umum dan Keuangan, membawahi:
1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keprotokolan dan Humas; dan
3. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
c. Bagian Legislasi, membawahi :
1. Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum;
2. Sub Bagian Dokumentasi Hukum dan Perpustakaan; dan
3. Sub Bagian Pendataan dan Evaluasi.
d. Bagian Persidangan dan Risalah, membawahi :
1. Sub Bagian Persidangan;
2. Sub Bagian Risalah; dan
3. Sub Bagian Komisi dan Kepanitiaan.
Kelompok Jabatan Fungsional.
D.
SEKRETARIS DPRD
Drs. MACHSUN DJAGA
KABAG PERSIDANGAN DAN
RISALAH
HERLITA TONGKO, SE, M.Si
KABAG UMUM &
KEUANGAN
FERY SUJARMAN, SH,S.Pd
KABAG LEGISLASI
SYAMSULRIDJAL POMA,
S.Pd., SH.,MM
KASUBAG. ADM. UMUM &
KEPEGAWAIAN
R A H A Y A
KASUBAG PERSIDANGAN
YATSON TOBIGO, SH
KASUBAG DOK.HUKUM
DAN PERPUSTAKAAN
MUSNAH TANSA
KASUBAG KEPROTOKOLAN DAN HUMAS
CHAERUL AKBAR
MAHIWA, SE
KASUBAG PENYUSUNAN
PRODUK HUKUM
MUKHTAR KANTU, S.Ag
KASUBAG PERENCANAN
DAN KEUANGAN
RAMLI KOILO, SH
KASUBAG RISALAH
FAUSIAH, S.Sos
KASUBAG PENDATAAN
DAN EVALUASI
ZULKIFLI ALI, SE
KASUBAG KOMISI DAN
KEPANITIAAN
AIYA KARIM, S.Ag
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2019
Data Pegawai
Data Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Sekretariat DPRD Kabupaten
Banggai adalah sebanyak 43 ( Empat Puluh Tiga ) orang yang terinci sebagai
berikut :
a. Berdasarkan tingkat pendidikan
- S2 : 2 Orang
- S1 : 18 Orang
- SMU : 26 Orang
- SMP : 1 Orang
b. Berdasarkan Pangkat / Golongan ruang
- Golongan IV : 4 Orang
- Golongan III : 23 Orang
- Golongan II : 16 Orang
c. Berdasarkan Kotak Jabatan
- Eselon II : 1 Orang
- Eselon III : 3 Orang
- Eselon IV : 9 Orang
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2019
BAB III
INDIKATOR KINERJA UTAMA
A. Definisi Indikator Kinerja Utama
Indikator Kinerja Utama adalah alat ukur atau media yang digunakan dalam
mengukur kinerja suatu instansi pemerintah.Indikator Kinerja Utama dimaksudkan
sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional.Setiap
lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai
suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD
dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama pada Unit
Organisasi setingkat Eselon II/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah
Indikator keluaran (Out Put) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.
B. Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama
Penetapan Indikator Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator
Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
yaitu :
1. Spesifik; Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur,
sehingga mempunyai persepsi yang sama.
2. Measurable; Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat
kuantitatif maupun kualitatif.
3. Achievable; Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh
organisasi.
4. Relevant; Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat
mungkin ( keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.
5. Timelines; Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang
dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga
fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2019
Dalam menetapkan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
1. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan
Umum.
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi SKPD.
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja.
4. Kebutuhan statistik pemerintah.
5. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan.
C. Rencana Kinerja Tahunan
Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan
indikator kinerja berdasarkan program, kebijaksanaan dan sasaran yang telah
ditetapkan dalam Rencana Strategis sebelum anggaran disahkan.
Rencana Kerja Tahunan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai adalah
sebagai berikut :
No
Sasaran
Indikator
Satuan
Target
1. Meningkatnya Kinerja
Fasilitasi Tugas dan
Fungsi DPRD
Kabupaten Banggai.
Prosentase Fasilitasi
Kegiatan Pimpinan dan
Anggota DPRD
Kabupaten Banggai
%
100
Persentase Fasilitasi
Pembentukan Perda yang
dilaksanakan Tepat Waktu
%
100
Persentase Fasilitasi
Pengaduan Masyarakat
yangditindak Lanjuti
%
93
Persentase Hasil Reses
yang ditindak lanjuti
%
100
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2019
D. Perjanjian Kinerja
Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan
instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk
melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Kinerja yang
disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan,
tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun
sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome
yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud
kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Perjanjian kinerja Sekretariat DPRD tahun 2019
digambarkan sebagai berikut :
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET IKU
NON
IKU
1 Meningkatnya
dukungan sekretariat
terhadap peran
DPRD sesuai
fungsinya
1. Tingkat kepuasan Anggota
DPRD terhadap pelayanan
Sekretariat DPRD
100%
√
2 Meningkatnya
tatakelola Sekretariat
DPRD yang baik,
Bersih dan
Akuntabel
1. Nilai Akuntabilitas Kinerja
A √
2. Persentase Peningkatan
Disiplin ASN
92% √
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2019
E. Indikator Kinerja Utama ( IKU )
Indikator kinerja Utama merupakan alat ukur spesifik yang digunakan dalam
mengukur kinerja perangkat daerah yang menggambarkan tingkat capaian kinerja yang
menjadi tujuan dan sasaran perangkat daerah itu sendiri. Adapun Indikator kinerja Utama
Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai tahuan 2019 adalah sebagai berikut :
No
TUJUAN
INDIKATOR
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
UTAMA
1. Meningkatkan Peran
DPRD sesuai
dengan Fungsinya
Persentase fungsi
legislasi, fungsi
anggaran dan
fungsi
pengawasan
DPRD
Meningkatnya
dukungan
Sekretariat terhadap
peran DPRD sesuai
fungsinya
Tingkat kepuasan
anggota DPRD
terhadap
pelayanan
Sekretariat DPRD
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2019
BAB IV
PENUTUP
Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai merupakan gambaran
keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis yang dapat dicapai oleh Sekretariat DPRD
Kabupaten Banggai dalam mewujudkan Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai
dalam kurun waktu sesuai dengan RPJMD yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama
dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Sekretariat DPRD
Kabupaten Banggai dalam mewujudkan Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai.
Indikator Kinerja Utama menjadi sangat penting artinya dalam menghadapi berbagai
persoalan-persoalan pembangunan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah
dalam mengakomodasikan berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak
para pelaku pembangunan (stakeholder) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan
tuntutan paradigma baru yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang
dampaknya terasa kebawah, sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar
dikedepankan dan menimbulkan manfaat yang besar bagi daerah Kabupaten Banggai.
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BANGGAI
Drs. MACHSUN DJAGA
Pembina Utama Muda
NIP. 19601229 199103 1 003
LAMPIRAN