INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS LINGKUNGAN …
Transcript of INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS LINGKUNGAN …
SKPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TUGAS : Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup
FUNGSI :
1
2 Pelaksanaan kebijakan teknis bidang tata lingkungan;
3 Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
4 Pelaksanaan kebijakan teknis bidang penataan dan peningkatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
5
6
7 Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian UPT;
8 Pengelolaan bagian kesekretariatan.
PENJELASAN
(Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)
1. Indeks Kualitas Air (IKA) Makna Indikator :
Indeks Kualitas Udara (IKU) Indeks kualitas air (IKA) merupakan angka yang menunjukkan gambaran atau indikasi
awal untuk memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi kualitas air pada lingkup dan
periode tertentu. Begitu pula dengan indeks kualitas udara (IKU) merupakan angka yang
menunjukkan gambaran atau indikasi awal untuk memberikan kesimpulan cepat dari
suatu kondisi kualitas udara pada lingkup dan periode tertentu. Kondisi kualitas air
ataupun udara yang dapat diterjemahkan dalam angka ini diharapkan dapat
mempermudah semua pemangku kepentingan dalam memahami kualitas air ataupun
udara apakah dalam kategori baik, sedang, atau buruk sehingga dapat dijadikan data
dasar yang membantu proses pembuatan keputusan atau kebijakan. Semakin jauh
dengan angka 100, mengindikasikan harus semakin besar upaya perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan.
Kepala Dinas LH Bidang Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan
LH, Bidang Pengelolaan
Sampah, Limbah B3, dan
Kemitraan, Bidang Penaatan
Kapasitas dan Peraturan LH
Alasan Pemilihan :
Perhitungan IKA dan IKU merupakan data dasar dalam perhitungan Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup (IKLH). Penyusunan IKLH terkait erat dengan kebutuhan sasaran
pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dalam Rencana Pembangunan Nasional
sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014, Rencana Kerja Pemerintah
(RKP) Tahun 2015 yang memuat sasaran dan arah kebijakan terkait Isu strategis. Selain
itu dalam RPJMN menyebutkan kebijakan pengelolaan kualitas lingkungan hidup
diarahkan pada peningkatan IKLH.
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
NO. SASARAN/ KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA
Terwujudnya pengendalian
pencemaran dan kerusakan
lingkungan
Perumusan kebijakan teknis bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan penataan dan
peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah, dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan
penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
PENJELASAN
(Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)NO. SASARAN/ KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA
Air, terutama air sungai mempunyai peranan yang sangat strategis dalam kehidupan
manusia dan makhluk hidup lainnya. Selain itu, air sungai juga menjadi sumber air baku
untuk kebutuhan lainnya seperti industri, pertanian, dan pembangkit listrik. Sungai juga
dijadikan tempat pembuangan berbagai macam limbah. Karena peranannya tersebut,
maka sangat layak jika kualitas air sungai dijadikan indikator kualitas lingkungan hidup.
Udara merupakan komponen lingkungan abiotik penyusun ekositem yang penting bagi
kehidupan. Udara termasuk kebutuhan dasar bagi makhluk hidup dalam melangsungkan
kehidupannya.
Cara Perhitungan Indikator :
INDEKS KUALITAS AIR
Langkah 1
Pij = indeks pencemaran bagi peruntukan j
(Ci/Lij)M adalah nilai maksimum dari Ci/Lij
(Ci/Lij)M adalah nilai rata-rata dari Ci/Lij
Ci = konsentrasi parameter kualitas air i
Lij = konsentrasi parameter kualitas air i yang dicantumkan dalam baku peruntukan air j
Parameter yang digunakan DO, COD, TSS, BOD, E Coli, Total Coliform, Total Phosphat
Langkah 2
Evaluasi terhadap Pij
Memenuhi baku mutu atau kondisi baik jika 0 Pij 1,0
Tercemar ringan jika 1,0 < Pij 5,0
Tercemar sedang jika 5,0 < Pij 10,0
Tercemar berat jika PIj > 10,0
Langkah 3
Jumlah titik sampel yang memenuhi baku mutu air dijumlahkan dan dibuat dalam
persentase dengan membaginya terhadap seluruh jumlah sampel.
Langkah 4
PENJELASAN
(Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)NO. SASARAN/ KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA
Masing-masing persentase pemenuhan baku mutu air kemudian dikalikan bobot indeks.
Kemudian dijumlahkan didapatkanlah IKA
INDEKS KUALITAS UDARA
IPU = Indeks Pencemar Udara
IPNO2 = Indeks Pencemar NO2
IPSO2 = Indeks Pencemar SO2
Indeks Pencemar Udara tersebut merupakan indeks pencemar udara yang telah
dibandingkan dengan Referensi standar European Union atau dapat disebut Indeks
Udara Model EU. Selanjutnya Indeks Udara Model EU tersebut dikonversi menjadi
Indeks Kualitas Udara untuk perhitungan IKLH.
2 Indeks Tutupan Hutan Makna Indikator :
Indeks tutupan hutan (ITH) merupakan angka yang menunjukkan gambaran atau indikasi
awal untuk memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi tutupan hutan pada lingkup
dan periode tertentu. Semakin jauh dengan angka 100, mengindikasikan harus semakin
besar upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan.
Kepala Dinas LH Bidang Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan
LH, Bidang Pengelolaan
Sampah, Limbah B3, dan
Kemitraan, Bidang Tata
Lingkungan, BPKH Wilayah V
Banjarbaru
Alasan Pemilihan :
Perhitungan ITH merupakan data dasar dalam perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup (IKLH). Tutupan hutan merupakan bagian dari isu hijau yakni pendekatan
pengelolaan lingkungan hidup yang menangani aspek-aspek konservasi atau
pengendalian kerusakan lingkungan hidup. Isu hijau seharusnya memiliki kontribusi yang
sama terhadap IKLH, namun karena hanya diwakili 1 (satu) indikator yakni tutupan hutan,
maka bobotnya lebih besar dibanding indikator lainnya dalam perhitungan IKLH.
Terwujudnya peningkatan konservasi
Sumber Daya Alam
PENJELASAN
(Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)NO. SASARAN/ KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA
Hutan merupakan salah satu komponen penting ekosistem yang berfungsi sebagai
penjaga tata air, pencegah erosi, pengatur iklim, dan tempat tumbuh berbagai plasma
nutfah. Pada hakikatnya, hutan memberikan manfaat yang sama terhadap manusia,
sehingga manusia memiliki hak yang sama terhadap layanan hutan atau luasan hutan
yang sama. Setiap luas lahan harus memiliki proporsi luas hutan yang sama untuk
menjaga kelestarian lingkungan hidupnya. Sehingga perlu adanya angka yang
menggambarkan kondisi tersebut melalui indeks tutupan hutan.
Cara Perhitungan Indikator :
TH = Tutupan Hutan
LTH = Luas Tutupan ber-Hutan
LWP = Luas Wilayah Provinsi
Selanjutnya dilakukan konversi persentase tutupan hutan hingga didapatkan indeks
tutupan hutan
PENJELASAN
(Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)NO. SASARAN/ KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA
1. 1.
Persentase perusahaan yang diawasi
taat terhadap pengelolaan Kualitas air
Kabid Penataan dan
Peningkatan Kapasitas LH
Data Hasil Pengawasan;
Dokumen Lingkungan
Perusahaan
2.
Alasan Pemilihan Indikator: Adanya kegiatan pengawasan terhadap perusahaan
merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan ketaatan bagi perusahaan dalam
mengelola lingkungan. Dengan meningkatnya ketaatan perusahaan, maka diharapkan
akan mengurangi dampak suatu kegiatan terhadap kerusakan maupun pencemaran
lingkungan. Dengan taatnya perusahaan terhadap pengelolaan kualitas air dan udara,
diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan indeks kualitas air dan indeks
kualitas udara.
Cara Perhitungan:
Persentase kasus lingkungan hidup
yang ditindaklanjuti dan diselesaikan
secara hukum
Makna Indikator : Menggambarkan respon Dinas LH terhadap kasus lingkungan yang
terjadi. Dimulai dari kasus tersebut bermula sampai dengan penyelesaiannya.
Kabid Penataan dan
Peningkatan Kapasitas LH
Alasan Pemilihan Indikator:
Cara Perhitungan: Kasus lingkungan hidup disini merupakan kasus LH yang sudah
terdaftar / teregistrasi sebagai kasus LH oleh Dinas LH Pemprov Kalsel
Jumlah ASN yang mendapat sertifikat
kompetensi
Makna Indikator : Peningkatan kapasitas LH salah satunya bisa dengan meningkatkan
kualitas aparatur/SDM LH. Peningkatan tersebut dapat dicapai melalui kegiatan kursus,
bimbingan teknis, atau diklat baik yang berhubungan langsung dengan teknis LH maupun
yang berhubungan dengan perencanaan, keuangan, dan kepegawaian. Sebagai salah
satu tolok ukur bahwa ASN yang bersangkutan memahami materi yang diikutinya, maka
digambarkan dengan sertifikat kompetensi yang didapatkannya.
Kabid Penataan dan
Peningkatan Kapasitas LH
Alasan Pemilihan Indikator: Agar dapat menggambarkan tingkat kepahaman ASN
dalam mengikuti kursus/bimtel/diklat yang diikutinya.
Cara Perhitungan: Menghitung jumlah ASN yang telah mengikuti kursus/bimbingan
teknis/diklat dan mendapatkan sertifikat kompetensi tertentu
Makna Indikator : Persentase perusahaan yang diawasi taat terhadap pengelolaan
kualitas air maupun udara menggambarkan tingkat ketaatan suatu perusahaan yang
diawasi oleh Dinas LH terhadap pengelolaan kualitas air dan udara sesuai dengan yang
tercantum dalam dokumen lingkungan yang dimiliki perusahaan tersebut. Persentase perusahaan yang diawasi
taat terhadap pengelolaan Kualitas
udara
Meningkatkan penegakan hukum
lingkungan
Meningkatkan kapasitas SDM aparatur
LH.
ESSELON III
Meningkatkan pembinaan dan evaluasi
pengelolaan limbah yang berdampak
pada kerusakan dan pencemaran
lingkungan hidup
𝑃𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎𝑎𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑎𝑤𝑎𝑠𝑖 𝑡𝑎𝑎𝑡 𝑡𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑝 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑜𝑙𝑎𝑎𝑛 𝑘𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑖𝑟
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎𝑎𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑎𝑤𝑎𝑠𝑖 x 100%
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 𝑃𝑒𝑛𝑦𝑒𝑙𝑒𝑠𝑎𝑖𝑎𝑛 𝐾𝑎𝑠𝑢𝑠 𝐿𝑖𝑛𝑔𝑘𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝐻𝑖𝑑𝑢𝑝
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 𝐾𝑎𝑠𝑢𝑠 𝐿𝑖𝑛𝑔𝑘𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 x 100%
𝑃𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎𝑎𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑎𝑤𝑎𝑠𝑖 𝑡𝑎𝑎𝑡 𝑡𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑝 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑜𝑙𝑎𝑎𝑛 𝑘𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑢𝑑𝑎𝑟𝑎
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎𝑎𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑎𝑤𝑎𝑠𝑖 x 100%
PENJELASAN
(Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)NO. SASARAN/ KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA
Persentase pengelolaan persampahan
di TPA dengan sistem sanitary landfill
Makna Indikator : TPA dengan Sistem Sanitary Landfill adalah Tempat Pemprosesan
Akhir Sampah dengan menggunakan metode Sanitary Landfill.
Sanitary Landfil adalah membuang dan menumpuk sampah ke suatu lokasi yang cekung,
memadatkan sampah tersebut kemudian menutupnya dengan tanah sehingga dapat
menghilangkan polusi udara atau sarana pengurugan sampah ke lingkungan yang
disiapkan dan dioparasikan secara sistematis, ada proses penyebaran dan pemadatan
sampah pada area pengurugan dan menutup sampah dengan tanah setiap hari (Ockta
Othed (Senin, 02 Januari 2012))
Kabid Pengelolaan Sampah,
Limbah B3, dan Kemitraan
• Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah
• Ockta Othed (Senin, 02
Januari 2012)
Alasan Pemilihan Indikator: Dalam pengelolaan sampah di TPA dilarang
menggunakan sistem open dumping dan wajib menggunakan minimal control landfill dan
lebih baik lagi apabila dengan metode sanitary landfill. Jika tidak akan dikenakan sangsi
hukum pidana dan administrasi bagi Kepala Daerah yang memiliki TPA bersangkutan.
Dasar Hukum
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
Sasaran
TPA yang ada di wilayah Kalimantan Selatan
Cara Perhitungan:
persentase perusahaan dengan
pengelolaan Limbah B3 sesuai
ketentuan
Makna Indikator : Memberikan gambaran mengenai proporsi perusahan yang telah
mengelola limbah B3, dalam hal ini penghasil, pengumpul, pemanfaat, dan pengangkut di
Provinsi Kalimantan Selatan sesuai ketentuan.
Kabid Pengelolaan Sampah,
Limbah B3, dan Kemitraan
Alasan Pemilihan Indikator: Menerapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah B3.
Cara Perhitungan:
Meningkatkan pengelolaan
persampahan di TPA
Meningkatkan pengelolaan limbah B3 - Pelaporan neraca limbah B3
dari perusahaan / rumah sakit
- Pengawasan lapangan
- Data manifest elektronik
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 𝑇𝑃𝐴 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚 𝑆𝑎𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑦 𝐿𝑎𝑛𝑑𝑓𝑖𝑙𝑙
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 𝑇𝑃𝐴 𝑑𝑖 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑠𝑖 𝐾𝑎𝑙𝑠𝑒𝑙 x 100%
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 𝑃𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎𝑎𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑎𝑠𝑖𝑙 𝐿𝐵3 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑜𝑙𝑎𝑎𝑛 𝑙𝑖𝑚𝑏𝑎 𝐵3 𝑠𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖 𝑘𝑒𝑡𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑛
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 𝑃𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎𝑎𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑎𝑤𝑎𝑠𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑎𝑖𝑡 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑜𝑙𝑎𝑎𝑛 𝐿𝑖𝑚𝑏𝑎 𝐵3 x 100%
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 𝑃𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎𝑎𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑢𝑚𝑝𝑢𝑙 𝐿𝐵3 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑜𝑙𝑎𝑎𝑛 𝑙𝑖𝑚𝑏𝑎 𝐵3 𝑠𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖 𝑘𝑒𝑡𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑛
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 𝑃𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎𝑎𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑎𝑤𝑎𝑠𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑎𝑖𝑡 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑜𝑙𝑎𝑎𝑛 𝐿𝑖𝑚𝑏𝑎 𝐵3 x 100%
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 𝑃𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎𝑎𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑚𝑎𝑛𝑓𝑎𝑎𝑡 𝐿𝐵3 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑜𝑙𝑎𝑎𝑛 𝑙𝑖𝑚𝑏𝑎 𝐵3 𝑠𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖 𝑘𝑒𝑡𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑛
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 𝑃𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎𝑎𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑎𝑤𝑎𝑠𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑎𝑖𝑡 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑜𝑙𝑎𝑎𝑛 𝐿𝑖𝑚𝑏𝑎 𝐵3 x 100%
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 𝑃𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎𝑎𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛𝑔𝑘𝑢𝑡 𝐿𝐵3 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑜𝑙𝑎𝑎𝑛 𝑙𝑖𝑚𝑏𝑎 𝐵3 𝑠𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖 𝑘𝑒𝑡𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑛
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 𝑃𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎𝑎𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑎𝑤𝑎𝑠𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑎𝑖𝑡 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑜𝑙𝑎𝑎𝑛 𝐿𝑖𝑚𝑏𝑎 𝐵3 x 100%
PENJELASAN
(Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)NO. SASARAN/ KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA
1 Jumlah sekolah peserta adiwiyata
nasional dan internasional
Makna Indikator : Menciptakan kondisi yang baik bagi sekolah untuk menjadi tempat
pembela sekolah tersebut dapat turut bertanggung jawab dalam upaya-upaya
penyelamatan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Terwujudnya sekolah
yang peduli dan berbudaya lingkungan baik ditingkat Dasar maupun Menegah, dan
mengembangan norma-norma kebersamaan, keterbukaan, kesetaraan, kejujuran,
keadilan serta kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam.
Kabid Pengelolaan Sampah,
Limbah B3, dan Kemitraan
Alasan Pemilihan Indikator:
- Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.
- Undang - Undang 18 tahun 2008 tenteng Persampahan
- Sesuai dengan Permen LH Republik Indonesia Nomor : 05 Tahun 2013. tentang
Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata.
- Peraturan Gubernur Nomor 036 Tahun 2012 tentang Sekolah Adiwiyata Provinsi
Kalimantan Selatan.
Cara Perhitungan: Menjumlahkan sekolah peserta adiwiyata nasional dan internasional
pada tahun berjalan. ari 13 Kabupaten / Kota yang mengikuti persentasi terdapat 73
sekolah yang lulus di tingkat Provinsi dan diusulkan ke KLH, dari 73 sekolah telah lulus
administrasi tinggal menunggu verifikasi lapangan sebagai ketentuan kelulusan sekolah
adiwiyata.
2 Jumlah peserta Saka Kalpataru tingkat
nasional yang diusulkan
Makna Indikator : Memberikan wadah dan Pembinaan bagi Pramuka Penegak dan
Pramuka Pandega untuk menyalurkan minat, mengembangkan bakat, kemampuan,
pengalaman dalam bidang pengetahuan dan teknologi serta keterampilan, khususnya
yang berkaitan dengan upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ( PPLH )
yang menjadi bekal penghidupan untuk mengabdi pada masyarakat, bangsa dan negara.
Kabid Pengelolaan Sampah,
Limbah B3, dan Kemitraan
Alasan Pemilihan Indikator:
- Kesepakatan Bersama antara Menteri Negara Lingkungan Hidup dengan Ketua Kwartir
Nasional Gerakan Pramuka Nomor : 17/MENLH/11/2011 dan Nomor
014/PK.MoU/11/2011. tentang Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Keputusan Deputi Bidang Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat
Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor : 03 tahun 2013 tentang
Kelonpok Kerja ( POKJA ) Persiapan Pembentukan Saka Lingkungan Hidup ( Kalpataru
).
Cara Perhitungan: Menjumlahkan usulan peserta Saka Kalpataru tingkat nasional
1 Persentase parameter kualitas air
sungai hasil pemantauan yang
memenuhi baku mutu
Makna Indikator : Persentase parameter kualitas air sungai hasil pemantauan yang
memenuhi baku mutu menggambarkan tingkat pemenuhan baku mutu parameter kualitas
air sungai di semua lokasi pemantauan terhadap seluruh data hasil pemantauan
Kabid Pengendalian
Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan Hidup
Data Hasil Pemantauan oleh
Dinas LH
Meningkatkan peran serta institusi
maupun masyarakat di bidang
lingkungan hidup
Meningkatkan hasil pemantauan
kualitas air sungai dan udara yang
memenuhi baku mutu
PENJELASAN
(Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)NO. SASARAN/ KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA
Alasan Pemilihan Indikator: Data hasil pemantauan parameter kualitas air diperlukan
dalam perhitungan status mutu air yang kemudian diperlukan pula dalam perhitungan
Indeks Kualitas Air (IKA). Dengan meningkatnya hasil pemantauan kualitas air sungai
yang memenuhi bakumutu maka dapat meningkatkan kualitas air sungai tersebut.
Dengan meningkatnya kualitas air sungai maka dapat memperbaiki status mutu air yang
berdampak pada peningkatan IKA.
Cara Perhitungan:
2 Persentase parameter kualitas udara
hasil pemantauan yang memenuhi baku
mutu
Makna Indikator : Persentase parameter kualitas udara yang memenuhi baku mutu
menggambarkan tingkat pemenuhan baku mutu parameter di semua lokasi pemantauan
terhadap seluruh data hasil analisis di semua lokasi pemantauan
Alasan Pemilihan Indikator: Data hasil pemantauan parameter kualitas udara
diperlukan dalam perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU). Dengan meningkatnya
kualitas udara maka dapat meningkatkan IKU.
Cara Perhitungan:
1 Persentase perusahaan yang dinilai
kinerjanya taat terhadap pengelolaan
air
Makna Indikator : Perusahaan yang dinilai kinerjanya disini melalui kegiatan Proper.
Indikator ini menggambarkan kinerja perusahaan dalam menaati aspek pengelolaan
lingkungan yang ditetapkan kriterianya dalam kegiatan PROPER. Dengan meningkatnya
kinerja perusahaan dalam pengelolaan kualitas air, diharapkan dapat berkontribusi
terhadap peningkatan kualitas air.
Kabid Pengendalian
Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan Hidup
Rapor PROPER
Alasan Pemilihan Indikator: indikator ketaatan atas baku mutu berkolerasi dengan IKA
yang mempengaruhi indeks kualitas lingkungan setempat.
Cara Perhitungan:
2 Persentase perusahaan yang dinilai
kinerjanya taat terhadap pengelolaan
udara
Makna Indikator : Perusahaan yang dinilai kinerjanya disini melalui kegiatan PROPER.
Indikator ini menggambarkan kinerja perusahaan dalam menaati aspek pengelolaan
lingkungan yang ditetapkan kriterianya dalam kegiatan PROPER. Dengan
meningkatkannya kinerja perusahaan dalam pengelolaan kualitas udara, diharapkan
dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas udara.
Kabid Pengendalian
Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan Hidup
Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ketaatan atas baku mutu berkolerasi dengan IKU
yang mempengaruhi indeks kualitas lingkungan setempat.
Cara Perhitungan:
Meningkatkan hasil pemantauan
kualitas air sungai dan udara yang
memenuhi baku mutu
Meningkatkan perusahaan yang
kinerjanya dinilai taat terhadap
pengelolaan air
Kabid Pengendalian
Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan Hidup
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 𝑃𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎𝑎𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎𝑛𝑦𝑎 𝑡𝑎𝑎𝑡 𝑡𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑝 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑜𝑙𝑎𝑎𝑛 𝑘𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑖𝑟
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 𝑃𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎𝑎𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑖𝑘𝑢𝑡𝑖 𝑃𝑅𝑂𝑃𝐸𝑅 x 100%
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑝𝑒𝑚𝑎𝑛𝑡𝑎𝑢𝑎𝑛 𝑘𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑖𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑚𝑒𝑛𝑢𝑖 𝑏𝑎𝑘𝑢 𝑚𝑢𝑡𝑢
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑚𝑎𝑛𝑡𝑎𝑢𝑎𝑛 𝑘𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑖𝑟 x 100%
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 𝑃𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎𝑎𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎𝑛𝑦𝑎 𝑡𝑎𝑎𝑡 𝑡𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑝 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑜𝑙𝑎𝑎𝑛 𝑘𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑢𝑑𝑎𝑟𝑎
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 𝑃𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎𝑎𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑖𝑘𝑢𝑡𝑖 𝑃𝑅𝑂𝑃𝐸𝑅 x 100%
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑝𝑒𝑚𝑎𝑛𝑡𝑎𝑢𝑎𝑛 𝑘𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑢𝑑𝑎𝑟𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑚𝑒𝑛𝑢𝑖 𝑏𝑎𝑘𝑢 𝑚𝑢𝑡𝑢
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑚𝑎𝑛𝑡𝑎𝑢𝑎𝑛 𝑘𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑢𝑑𝑎𝑟𝑎 x 100%
PENJELASAN
(Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)NO. SASARAN/ KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA
Persentase laporan mengenai
pemantauan lingkungan yang disusun
dan diinformasikan
Makna Indikator : Sebagai lanjutan dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang
Lingkungan Hidup. Sebelumnya, saat urusan LH menjadi urusan wajib pelayanan dasar
SPM LH terdiri atas (1)Pelayanan informasi status mutu air;
(2) Pelayanan informasi status mutu udara ambien, dan;
(3) Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran
dan/atau perusakan lingkungan hidup. Sehingga dalam hal ini laporan hasil pemantauan
kualitas lingkungan diinformasikan baik melalui koordinasi, pengiriman hasil pemantauan
kepada pihak-pihak terkait, pameran, media sosial seperti facebook ataupun website DLH
Prov. Kalsel
Kabid Pengendalian
Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan Hidup
Alasan Pemilihan Indikator: Melanjutkan dengan SPM urusan LH yang pernah
dilaksanakan sebelumnya.
Cara Perhitungan:
1 Persentase Dokumen KRP yang
mendapat rekomendasi lingkungan
Makna Indikator : Rekomendasi lingkungan terhadap KRP menunjukkan bahwa KRP
tersebut telah divalidasi sesuai ketentuan teknis PPLH
Kabid Tata Lingkungan
Alasan Pemilihan Indikator: Proses rekomendasi/validasi mengacu pada amanat UU
32 tahun 2009 tentang PPLH, PP No 71 tahun 2014 Jo PP No 57 Tahun 2016 tentang
PPEG dan PP No 46 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan KLHS.
Cara Perhitungan:
2 Persentase dokumen lingkungan yang
mendapatkan rekomendasi kelayakan
dan atau ketidaklayakan lingkungan
hidup
Makna Indikator : Rekomendasi kelayakan dan atau ketidaklayakan menunjukkan
bahwa KPA/Instansi LH telah bekerja untuk menilai rencana kegiatan/usaha berdasarkan
ketentuan teknis pengelolaan lingkungan.
Kabid Tata Lingkungan
Alasan Pemilihan Indikator: Proses rekomendasi/validasi mengacu pada amanat UU
32 tahun 2009 tentang PPLH, PP 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan PermenLh
No 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen LH serta
Penerbitan IL
Cara Perhitungan:
Persentase penurunan emisi GRK dari
Business As Ussual
Makna Indikator : Emisi GRK secara absolut dari tahun ke tahun menunjukkan
peningkatan. Penurunan emisi GRK disini didasarkan atas perbandingan terhadap emisi
GRK pada BAU (Business As Ussual). Semakin tinggi persentase penurunan
menunjukkan semakin baik pengelolaan lingkungan, meskipun secara absolut emisi GRK
tetap naik.
Kabid Tata Lingkungan
Alasan Pemilihan Indikator: Upaya mitigasi perubahan iklim sesuai amanah Perpres
No 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Emisi GRK Nasional dan
Perda No 2 Tahun 2017 tentang RPPLH.
KLHK, P3EK, BPS, Dinas
PUPR, Dishut, Disbunnak,
Dinas ESDM, Dishub,
BBPTKL, Lab Kesehatan,
Lab Lingkungan DLH, DLH
Kab/Kota,
Inventarisasi dan identifikasi emisi
GRK
BPS, Dinas Tanaman
Pangan dan Hortikutura,
Dishut, Disbunnak, Dinas
ESDM. Dishub, Pertamina,
PLN, DLH Kab/Kota,
Meningkatkan akses informasi
mengenai kualitas lingkungan hidup
daerah
Meningkatkan kualitas dokumen
perencanaan lingkungan
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑘𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝑖 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑦𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑛⬚
⬚𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑘𝑒𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘𝑙𝑎𝑦𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑙𝑖𝑛𝑔𝑘𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛
ݑ ݖ hݎ hݑܬ x 100%
ݏݎ ݐ ݕ ܭ hݑܬݏݎ ݑݎ ݕ ݑݏݑݏ ܭ hݑܬ
x 100%
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 𝑙𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑢𝑠𝑢𝑛 𝑑𝑎𝑛 𝑑𝑖𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑠𝑖𝑘𝑎𝑛
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 𝐿𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑢𝑠𝑢𝑛 x 100%
PENJELASAN
(Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)NO. SASARAN/ KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑅𝑃 𝑑𝑖𝑠𝑢𝑠𝑢𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑚𝑒𝑟𝑙𝑢𝑘𝑎𝑛 𝑟𝑒𝑘𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝑖Cara Perhitungan:
Persentase kenaikan nilai komponen
perencanaan pada LKjIP Dinas LH
Makna Indikator : Kenaikan nilai komponen perencanaan pada LKjIP Dinas LH dapat
dianggap sebagai tolok ukur dari peningkatan kualitas perencanaan yang dilakukan Dinas
LH.
Sekretaris Kasubag Perencanaan dan
Pelaporan, Inspektorat Prov.
Kalsel
Alasan Pemilihan Indikator: Perencanaan merupakan salah satu komponen yang
dinilai pada penyelenggaraan SAKIP SKPD.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah;
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.
Cara Perhitungan:
Persentase kenaikan nilai komponen
pelaporan pada LKjIP Dinas LH
Makna Indikator : Kenaikan nilai komponen pelaporan pada LKjIP Dinas LH dapat
dianggap sebagai tolok ukur dari peningkatan kualitas pelaporan yang dilakukan Dinas
LH.
Sekretaris
Alasan Pemilihan Indikator: Pelaporan merupakan salah satu komponen yang dinilai
pada penyelenggaraan SAKIP SKPD.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah;
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.
Cara Perhitungan:
Persentase aset yang tercatat Makna Indikator : Merupakan tertib administrasi dalam pencatatan aset kantor Sekretaris
Alasan Pemilihan Indikator: Agar semua aset dapat dikontrol dengan baik
Cara Perhitungan:
BPS, Dinas Tanaman
Pangan dan Hortikutura,
Dishut, Disbunnak, Dinas
ESDM. Dishub, Pertamina,
PLN, DLH Kab/Kota,
Pelayanan sarana prasarana dan
administrasi perkantoran dan
kepegawaian
Meningkatkan kualitas perencanaan
dan pelaporan kinerja.
(𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐾𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎𝑎𝑛𝐿𝐾𝑗𝐼𝑃 𝑡𝑎𝑢𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛 (𝑛) −𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎𝑎𝑛 𝑡𝑎𝑢𝑛 𝑛−1)
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐾𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎𝑎𝑛 𝐿𝐾𝑗𝐼𝑃 𝑡𝑎𝑢𝑛 𝑛−1 x 100%
( ݐݏ ܭܩ ݏܧ ݏݑݐݐ − ݑݏݏ ݏܣ ݏݏݏݑܤ) ܭܩ ݏܧ ݑݏݏ ݏܣ ݏݏݏݑܤ
x 100%
(𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐾𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑛 𝐿𝐾𝑗𝐼𝑃 𝑡𝑎𝑢𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛 (𝑛) −𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑛 𝑡𝑎𝑢𝑛 𝑛−1)
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐾𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛 𝑃𝑒𝑙𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑛 𝐿𝐾𝑗𝐼𝑃 𝑡𝑎𝑢𝑛 𝑛−1 x 100%
PENJELASAN
(Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)NO. SASARAN/ KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA
Persentase pemenuhan sarana dan
prasarana yang dibutuhkan Dinas LH
Makna Indikator : Terpenuhinya sarana dan prasarana yang diperlukan pada tahun
berjalan akan memperlancar kerja ataupun kinerja para ASN di Dinas LH
Sekretaris
Alasan Pemilihan Indikator: Sebagai bagian dari pelayanan terhadap ASN dalam hal
pemenuhan sarana prasarana di Dinas LH
Cara Perhitungan:
Persentase pemenuhan pengurusan
administrasi kepegawaian PNS Dinas
LH
Makna Indikator : Menggambarkan tingkat pelayanan pengurusan administrasi
kepegawaian di Dinas LH
Sekretaris
Alasan Pemilihan Indikator: Sebagai bagian dari pelayanan terhadap ASN dalam hal
pemenuhan administrasi kepegawaian
Cara Perhitungan:
Persentase penyerapan anggaran
Dinas LH
Makna Indikator : Menggambarkan kemampuan SKPD dalam menjalankan program
dan kegiatan
Sekretaris
Alasan Pemilihan Indikator: Dengan melihat penyerapan anggaran maka dapat
memberikan kesimpulan awal terhadap berjalannya suatu program dan kegiatan di
SKPD.
Cara Perhitungan:
Persentase proses pengadaan lahan
TPA Regional
Makna Indikator : Memberikan gambaran mengenai sejauh mana proses pembebasan
lahan untuk TPA Regional dilaksanakan. TPA Regional yang dimaksud merupakan TPA
Regional Banjarbakula yang berlokasi di Desa Gunung Kupang, Kelurahan Cempaka,
Banjarbaru
Sekretaris BPN, Bidang Pengelolaan
Sampah, Limbah Bahan
Berbahaya Beracun, dan
Kemitraan
Alasan Pemilihan Indikator: Tahapan awal dari pembangunan TPA Regional adalah
pembebasan lahan. Semakin cepatnya urusan pembebasan lahan ini dilaksanakan,
maka proses pembangunan TPA Regional akan semakin cepat pula.
Pelayanan sarana prasarana dan
administrasi perkantoran dan
kepegawaian
Pelayanan administrasi keuangan
Mempercepat pembangunan TPA
Regional
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑇𝑎𝑢𝑛 𝐵𝑒𝑟𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 𝑃𝑎𝑔𝑢 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑇𝑎𝑢𝑛 𝐵𝑒𝑟𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛 x 100%
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑢𝑟𝑢𝑠𝑎𝑛 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑔𝑎𝑤𝑎𝑖 𝐷𝑖𝑛𝑎𝑠 𝐿𝐻 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑝𝑒𝑛𝑢𝑖
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑢𝑟𝑢𝑠𝑎𝑛 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑔𝑎𝑤𝑎𝑖 𝐷𝑖𝑛𝑎𝑠 𝐿𝐻 x 100%
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 𝑆𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝑃𝑟𝑎𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 𝐷𝑖𝑛𝑎𝑠 𝐿𝐻 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑝𝑒𝑛𝑢𝑖
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 𝑆𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝑃𝑟𝑎𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 𝐷𝑖𝑛𝑎𝑠 𝐿𝐻 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑖𝑏𝑢𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛 x 100%
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 𝐴𝑠𝑒𝑡 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑖𝑐𝑎𝑡𝑎𝑡
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 𝐴𝑠𝑒𝑡 x 100%
PENJELASAN
(Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)NO. SASARAN/ KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA
• Dibangunan sarana dan prasarana TPA Regional Banjarbakula oleh PUPR sementara
lahan TPA disediakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa urusan
lingkungan hidup di provinsi antara lain dengan melakukan pengananan TPA skala
Regional
Cara Perhitungan:
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑖𝑙 𝐿𝑎𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑖𝑏𝑒𝑏𝑎𝑠𝑘𝑎𝑛
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑖𝑙 𝐿𝑎𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑎𝑟𝑢𝑠 𝐷𝑖𝑏𝑒𝑏𝑎𝑠𝑘𝑎𝑛 x 100%
PENJELASAN
(Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)NO. SASARAN/ KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA
1. Jumlah Perusahaan yang Bergerak di
Sektor Pertambangan, Perkebunan dan
Industri di kalsel yang diawasi
kebijakan LH-nya
Makna Indikator : Indikator tersebut menggambarkan banyaknya pembinaan dan
pengawasan terhadap pemegang izin lingkungan untuk melaksanakan ketentuan sesuai
dengan dokumen lingkungan/ izin lingkungannya.
Kepala Seksi Pembinaan dan
Pengawasan LH
Alasan Pemilihan Indikator: Usaha di Provinsi Kalsel yang memiliki dokumen
lingkungan sebagian besar ada pada sektor pertambangan, perkebunan, dan industri.
Dalam menjalankan suatu kegiatan diperlukan pengawasan agar dapat memastikan
kesesuaian apa yang termuat dalam dokumen lingkungan baik itu mengenai pengelolaan
limbah cair, pengendalian pencemaran udara, limbah B3, reklamasi dan revegetasi.
Adanya pembinaan tersebut diharapkan dapat meminimalisir pencemaran lingkungan,
sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas air, udara, maupun tutupan
lahan.
Cara Perhitungan: Menjumlahkan perusahaan yang diawasi mengenai pengelolaan
kualitas lingkungan sesuai dokumen lingkungan yang dimilikinya
Jumlah rekomendasi pada institusi
yang dikoordinasikan terkait dengan
Sumber Pencemar Air Sungai yang
Digunakan sebagai Sumber Air Baku
air minum
Makna Indikator : Sebagai bagian dari upaya pengelolaan terhadap sumber air baku air
minum, maka perlu dilakukan koordinasi dengan instansi yang terkait langsung dengan
pengolahan air minum, yakni PDAM di kab/kota. Hasil koordinasi dengan PDAM tersebut
menghasilkan beberapa rekomendasi mengenai pengelolaan kualitas lingkungan, baik
dalam hal pengelolaan limbah padat, cair, B3 maupun non B3 pada berbagai sumber
pencemar yang ada di perusahaan tersebut.
Kepala Seksi Pembinaan dan
Pengawasan LH
Alasan Pemilihan Indikator: Rekomendasi yang dikeluarkan dapat menjadi tolok ukur
terhadap koordinasi yang telah dilakukan sebagai langkah awal dari perbaikan kualitas air
baku air minum.
Cara Perhitungan: Menjumlahkan rekomendasi yang dibuat dari hasil koordinasi
dengan institusi yang menangani sumber air baku air minum dalam hal ini PDAM di
Kab/Kota
Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan
bersertifikat kompetensi
Makna Indikator : Terdapat institusi ataupun lembaga penyelenggara pelatihan yang
dapat mengeluarkan sertifikat kompetensi bagi para peserta pelatihan. Lembaga yang
dapat memberikan sertifikat kompetensi inilah yang dapat menjadi pilihan bagi ASN yang
ingin mengikuti pelatihan. Setiap pelatihan dimaksud dalam rangka meningkatkan SDM di
bidang lingkungan, sehingga dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai
kompetensinya.
Kepala Seksi Peningkatan
Kapasitas dan Peraturan LH
Alasan Pemilihan Indikator:
Banyaknya peraturan perundangan di bidang LH
Sering terjadi rotasi/mutasi pegawai
Latar belakang staf dari berbagai disiplin ilmu
Cara Perhitungan: Dengan menjumlahkan berapa ASN yang mengikuti pelatihan
bersertifikat kompetensi
Jumlah peraturan terkait Raperda LH
yang diinventarisasi
Makna Indikator : Menggambarkan hasil inventarisasi dari peraturan bidang LH yang
terkait dengan Raperda yang akan dibuat. Dengan adanya inventarisasi peraturan ini
akan memberikan banyak pertimbangan dalam penyusunan suatu Raperda.
Kepala Seksi Peningkatan
Kapasitas dan Peraturan LH
KLHK
Meningkatkan pembinaan dan
pengawasan terhadap penerima izin
lingkungan dan izin lainnya yang
dipersyaratkan dalam peraturan
perundangan terkait pengelolaan
lingkungan
Meningkatkan koordinasi dan
pengawasan kegiatan untuk
pengurangan bahan pencemar
Melaksanakan fasilitasi dan bimbingan
teknis sumberdaya manusia dalam
upaya peningkatan kualitas
lingkungan.
Menginventarisasi peraturan yang
terkait dengan penyusunan Raperda
LH
ESSELON IV
PENJELASAN
(Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)NO. SASARAN/ KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA
Alasan Pemilihan Indikator: Tahun 2017 akan disusun Raperda mengenai pengelolaan
persampahan.
Cara Perhitungan: Menginventarisasi Raperda yang terkait dengan Raperda yang akan
disusun
Persentase Penyelesaian Hukum
Kasus Lingkungan Hidup
Makna Indikator: Setiap kasus LH yang tidak dapat diselesaikan melalui cara
pembinaan, akan diselesaikan secara hukum (sanksi administrasi, paksaan pemerintah,
pembekuan izin, maupun pencabutan izin).
Alasan Pemilihan Indikator: Setiap sanksi hukum terhadap kasus lingkungan yang
dikeluarkan, harus dilakukan progress penyelesaiannya sesuai dengan pasal-pasal yang
terdapat dalam sanksi hukum tersebut, sehingga dapat menjamin kasus lingkungan hidup
dapat diselesaikan
Cara Perhitungan Indikator:
1 Persentase Kab/Kota yang mendapat
penghargaan sebagai kota bersih
Makna Indikator : Kota sehat/Adipura adalah merupakan salah satu program strategis
lingkungan hidup dalam upaya pengelolaan lingkungan perkotaan se Kalimantan Selatan
sehingga menjadi kota yang bersih, teduh, dan berkelanjutan serta serta menjadikan
sampah menjadi bernilai ekonomi melalui pengelolaan sampah dengan prinsip 3R
(Reuse, Reduce, Recycle).
Timbulan Sampah. Jumlah penduduk Kalimantan Selatan cenderung meningkat dengan
asumsi 2% pertahun dimana tahun 2017 berjumlah 4.119.794 jiwa dengan timbulan
sampah 1,038 juta ton/tahun (asumsi 0,7 kg/orang/hari) maka pada tahun 2022 yang
diperkirakan akan mencapai 4.531.773 jiwa maka timbulan sampah menjadi 1,142 juta
ton/tahun.
Target Provinsi sampai tahun 2022 :
Timbulan sampah sampai dengan 2022 = 1,142 juta ton/tahun
pengurangan sampah : 20% atau 0,228 juta ton pertahun.
Penanganan sampah : 20% atau 0,228 juta ton pertahun
Pengelolaan Sampah = Pengurangan + Penanganan
= 20% + 20%
= 40% (sesuai RPJM DLH Provinsi
sampai dengan 2022)
Kepala Seksi Pengelolaan
Persampahan
Alasan Pemilihan Indikator:
Meningkatkan penanganan atas
pengaduan kasus lingkungan hidup
Kasi Pengaduan Kasus
Lingkungan Hidup dan
Penegakan Hukum
Mengembangkan sistem penilaian,
evaluasi dan penghargaan lingkungan
dalam pengelolaan sampah dan
lingkungan
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 𝑃𝑒𝑛𝑦𝑒𝑙𝑒𝑠𝑎𝑖𝑎𝑛 𝐾𝑎𝑠𝑢𝑠 𝐿𝐼𝑛𝑔𝑘𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝐻𝑖𝑑𝑢𝑝
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 𝑆𝑎𝑛𝑘𝑠𝑖 𝐻𝑢𝑘𝑢𝑚 x 100
PENJELASAN
(Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)NO. SASARAN/ KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA
Alasan Kota sehat /Adipura dilaksanakan adalah berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan perlindungan
Lingkungan Hidup perihal menimbang bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat
merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa urusan
lingkungan hidup di provinsi antara lain dengan memberikan penghargaan lingkungan
hidup tingkat daerah provinsi Kalimantan Selatan.
3. PermenLH No. P.53/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pelaksanaan Program
Adipura pasal 7 ayat (1) Gubernur dapat membentuk tim pemantau provinsi yang
bertugas untuk memantau kinerja pemerintah di bidang pengelolaan sampah dan ruang
terbuka hijau, ayat (2) susunan keanggotaan dan tugas tim pemantau provinsi ditetapkan
gubernur.
Cara Perhitungan:
A.
B. Timbulan Sampah
TS = JP x ATS x JB x JH
TS = Timbulan Sampah (ton/tahun)
JP = Jumlah Penduduk (jiwa)
ATS = Asumsi Timbulan Sampah 0,7 kg/orang/hari
= koefisien timbulan sampah ton/orang/hari = 0,0007
JB = Koefiesien Jumlah bulan dalam 1 tahun = 12
JH = Koefisien Jumlah hari dalam 1 bulan = 30
C. Target Pengelolaan Sampah Provinsi
TPSP = Psu + Psa
TPSP = Target Pengelolaan Sampah Provinsi
Psu = Persentase Pengurangan Sampah sesuai RPJM
Psa = Persentase Penanganan Sampah sesuai RPJM
Mengembangkan sistem penilaian,
evaluasi dan penghargaan lingkungan
dalam pengelolaan sampah dan
lingkungan
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 𝑘𝑜𝑡𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑎𝑖 𝑎𝑑𝑖𝑝𝑢𝑟𝑎
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 𝑘𝑎𝑏⬚
⬚𝑘𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑖 𝐾𝑎𝑙𝑠𝑒𝑙
x 100%
PENJELASAN
(Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)NO. SASARAN/ KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA
D. Target Kota Sehat / Adipura Provinsi dalam Pengelolaan Sampah
Bila Target provinsi dalam pengelolaan sampah adalah 40% berarti bila target sampai
2022 adalah 7 kabupaten/kota berarti setiap kabupaten/kota peraih Adipura minimal
mampu mengelola sampahnya sebesar 0,065 ton/tahun/kabupaten/kota dengan
perhitungan sebagai berikut :
TPSPK = JK
TKS
TKS = Target Pengelolaan Sampah dalam Kota Sehat/Adipura
JK = Target Jumlah Kabupaten/Kota yang memperoleh Adipura
TPSPK = Total Minimal Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota peraih
Adipura
E. Perhitungan Nilai Adipura
Nilai Adipura = Nilai Fisik + Nilai Non Fisik
Komponen Non Fisik Adipura
1. Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau
2. Pengendalian Pencemaran Air
3. Pengendalian Pencemaran Udara
4. Pengendalian Kerusakan Lahan Akibat Tambang
5. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
6. Pengendalian Perubahan Iklim melalui Adaptasi dan Mitigasi
Mengembangkan sistem penilaian,
evaluasi dan penghargaan lingkungan
dalam pengelolaan sampah dan
lingkungan
PENJELASAN
(Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)NO. SASARAN/ KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA
Komponen Fisik Adipura
1. Pemukiman
2. Jalan
3. Pasar
4. Pertokoan
5. Perkantoran
6. Sekolah
7. Rumah Sakit/Puskesmas
8. Hutan kota
9. Taman kota
10. Terminal Bus/Angkot
11. Perairan Terbuka
12. TPA
13. Bank Sampah
14. Fasilitas Pengolahan Sampah Skala Kota
15. Bank Sampah Induk
16. Pelabuhan Sungai/Laut
17. Bandara
18. Pantai Wisata
Catatan :
Passingrade Perolehan Adipura
a. Kota Besar Nilai Akhir Minimal = 73, Tempat Pemprosesan Akhir Sampah (TPA) = 72
b. Kota Sedang dan Kecil Minimal =75, TPA = 74
2 Jumlah Kantor di Prov. Kalsel yang
dinilai mengenai kebersihan lingkungan
mendapatkan nilai minimal 75
Makna Indikator : Penilaian Lingkungan Perkantoran Provinsi Kalimantan Selatan
adalah merupakan salah satu program strategis lingkungan hidup dalam upaya
pengelolaan lingkungan perkantoran khususnya dalam lingkup Pemerintah Provinsi
Kalimantan Selatan sehingga kantor yang bersih, teduh, dan berkelanjutan serta
menjadikan sampah menjadi bernilai ekonomi melalui prinsip 3R (Reuse, Reduce,
Recycle).
Alasan Pemilihan Indikator: 1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang
Pengelolaan dan perlindungan Lingkungan Hidup perihal menimbang bahwa lingkungan
hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa urusan
lingkungan hidup di provinsi antara lain dengan memberikan penghargaan lingkungan
hidup tingkat daerah provinsi Kalimantan Selatan.
3. PermenLH No. P.53/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pelaksanaan Program
Adipura pasal 7 ayat (1) Gubernur dapat membentuk tim pemantau provinsi yang
bertugas untuk memantau kinerja pemerintah di bidang pengelolaan sampah dan ruang
terbuka hijau, ayat (2) susunan keanggotaan dan tugas tim pemantau provinsi ditetapkan
gubernur.
4. Nilai minimum Peraih Pemenang Penilaian Kantor disamakan dengan Passinggrade
Adipura Kota Kecil dengan Titik Pantau ± 45 titik yaitu 75
Cara Perhitungan: Menginventarisir kemudian menjumlahkan kantor di lingkup
pemprov kalsel yang menurut hasil penilaian mendapatkan nilai minimal 75
Mengembangkan sistem penilaian,
evaluasi dan penghargaan lingkungan
dalam pengelolaan sampah dan
lingkungan
PENJELASAN
(Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)NO. SASARAN/ KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA
B. Perhitungan Nilai masing-masing Komponen penilaian kantor
Nilai1...10 = Bobot x Skor1...10
100
C. Perhitungan Nilai Akhir Kantor
Nilai Akhir = Nilai 1 + Nilai2 +...........+ Nilai10
= Sum Nilai1...10
PENJELASAN
(Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)NO. SASARAN/ KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA
PENJELASAN
(Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)NO. SASARAN/ KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA
1 Jumlah Bank Sampah Induk di Kalsel Makna Indikator : Bank Sampah induk adalah bank sampah yang memiliki surat
Keputusan dan pejabat berwenang setempat. Memiliki struktur organisasi pengelola,
memiliki nasabah bank sampah binaan serta menjalankan fungsi bank sampah induk.
Bank Sampah Induk merupakan Pusat dari beberapa Bank Sampah
Kasi Pengelolaan
Persampahan
Alasan Pemilihan Indikator: a. Untuk mendorong percepatan terbentuknya Bank
Sampah Induk skala Regional Provinsi Kalimantan Selatan.
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa urusan
lingkungan hidup di provinsi antara lain penanganan sampah di TPST (Tempat
Penyimpanan Sampah Sementara Terpadu) skala Regional. Salah satu penanganan di
TPST adalah dengan proses 3R melalui Bank Sampah Induk Skala Regional .
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa urusan
lingkungan hidup di provinsi antara lain penanganan sampah di TPA (Pemprosesan Akhir
Sampah) skala Regional. Salah satu penanganan juga adalah dengan proses 3R melalui
Bank Sampah Induk Skala Regional yang anggotanya terdiri dari beberapa Bank Sampah
yang ada di Kabupaten/Kota.
d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 13 Thn 2012 ttg Pedoman Pelaksanaan
Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah
Cara Perhitungan: Menginventarisir kemudian menjumlahkan bank sampah induk di
setiap kab/kota
Mengembangkan program dan
kegiatan pengurangan dan
penanganan sampah
PENJELASAN
(Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)NO. SASARAN/ KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA
2 Jumlah Peserta Bank Sampah Aktif di
lingkup Perkantoran Pemprov Kalsel
Makna Indikator : Bank sampah adalah salah satu strategi penerapan 3R dalam
pengelolaan sampah pada sumbernya di tingkat masyarakat. Pelaksanaan bank sampah
pada prinsipnya adalah salah satu rekayasa social (social engineering) untuk mengajak
masyarakat memilah sampah. Targetnya adalah masyarakat dalam lingkungan kantor
Kasi Pengelolaan
Persampahan
Peserta bank sampah disebut Nasabah, berasal dari lingkup pemda Provinsi Kalimantan
Selatan khususnya yang ada dalam wilayah Kota Banjarbaru, karena bank sampah
Provinsi Kalimantan Selatan berada di Banjarbaru
Alasan Pemilihan Indikator: Ada ± 45 Kantor dilingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan
Selatan yang perlu ditingkatkan Pengelolaan Persampahannya sehingga sampah yang
ada di kantor tersebut menjadi bernilai ekonomis selain itu juga untuk meningkatkan
kebersihan kantor dari sampah.
Dasar Hukum :
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 13 Thn 2012 ttg Pedoman Pelaksanaan
Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah
Cara Perhitungan Indikator: Dengan menjumlahkan nasabah bank sampah Dinas LH
Prov Kalsel yang aktif
Jumlah sekolah peserta adiwiyata
tingkat Provinsi
Makna Indikator : Menggambarkan Sekolah yang peduli lingkungan yang sehat, bersih
serta lingkungan yang indah. Pada tahun 1996 disepakati kerjasama pertama antara
Departemen Pendidikan Nasional dan Kementerian Negara Lingkungan Hidup, yang
diperbaharui pada tahun 2005 dan tahun 2010. Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan
tahun 2005, pada tahun 2006 Kementerian Lingkungan Hidup mengembangkan program
pendidikan lingkungan hidup pada jenjang pendidikan dasar dan menengah melalui
program Adiwiyata. Program ini dilaksanakan di 10 sekolah di Pulau Jawa sebagai
sekolah model dengan melibatkan perguruan tinggi dan LSM yang bergerak di bidang
Pendidikan Lingkungan Hidup. Sekolah adiwiyata dapat menciptakan kondisi yang baik
bagi sekolah untuk menjadi tempat pembelajaran dan penyadaran warga sekolah,
sehingga dikemudian hari sekolah dapat bertanggung jawab dalam upaya penyelamatan
lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.
Kepala Seksi Kemitraan dan
Peran Serta Masyarakat
Alasan Pemilihan Indikator:
- Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.
- Undang - Undang 18 tahun 2008 tenteng Persampahan
- Sesuai dengan Permen LH Republik Indonesia Nomor : 05 Tahun 2013.tentang
Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata.
- Peraturan Gubernur Nomor 036 Tahun 2012 tentang Sekolah Adiwiyata Provinsi
Kalimantan Selatan.
Cara Perhitungan: Dengan menjumlahkan sekolah yang menjadi peserta adiwiyata
tingkat Provinsi Kalsel
1 Peningkatan jumlah titik penghijauan Makna Indikator : Menggambarkan jumlah penanaman pohon pada beberapa titik di
kab/kota provinsi Kalsel. Dengan penanaman pohon diharapkan dapat Meningkatkan
keseimbangan antara hutan, tanah, air, udara dan mahkluk hidup, dalam melestarikan
fungsi lingkungan hidup, yang ada di Kalimantan Selatan
Kepala Seksi Kemitraan dan
Peran Serta Masyarakat
Alasan Pemilihan Indikator:
Undang - Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Target yang ingin
dicapai dimana RTH ± 30 % dari luas wilayah kota.
Mengembangkan program dan
kegiatan pengurangan dan
penanganan sampah
Penilaian/evaluasi dan pemberian
penghargaan LH tingkat Provinsi
Meningkatan peran serta masyarakat
dalam akses lingkungan hidup
PENJELASAN
(Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)NO. SASARAN/ KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA
Cara Perhitungan: Menginventarisir dan menghitung jumlah pohon yang ditanam
2 Jumlah Kandidat/Usulan Abdi Persada
Lingkungan/Kalpataru
Makna Indikator : Penghargaan yang diberikan dibidang lingkungan baik secara
perseorangan atau masyarakat yang telah menunjukan kepeloporannya dalam melestari
kan fungsi lingkungan hidup, yang serasi, selaras dan seimbang antara hutan, tanah, air,
udara dan makhluk hidup.
Kepala Seksi Kemitraan dan
Peran Serta Masyarakat
Alasan Pemilihan Indikator:
Undang - Undang Nomor 23 tahun 2007 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana
pemerintah berkewajiban memberikan penghargaan.
Cara Perhitungan: Dengan menjaring kandidat yang dapat diusulkan sebagai
penerima kalpataru. Pengusulan dapat dilakukan baik oleh perorangan maupun
kelompok, termasuk pers, organisasi swadaya masyarakat, pejabat pemerintah, dan
masyarakat luas, asal tidak mengusulkan diri sendiri atau kelompoknya. Sedangkan surat
pengantar usulan dapat dari Pemda.
3 Jumlah Saka Kalpataru Tingkat Prov
Kalsel
Makna Indikator : Saka Kalpataru adalah Satuan Karya Pramuka tempat meningkatkan
pengetahuan, pengalaman, keterampilan dan kecakapan, kepemimpinan Pramuka
Penegak dan Pendega serta wadah untuk menanamkan kepedulian dan rasa
tanggungjawab dalam mengelola, menjaga, mempertahankan dan melestari kan
lingkungan untuk keberlanjutan generasi sekarang dan mendatang.
Kepala Seksi Kemitraan dan
Peran Serta Masyarakat
Alasan Pemilihan Indikator:
Kesepakatan Bersama antara Menteri Negara Lingkungan Hidup dengan Ketua Kwartir
Nasional Gerakan Pramuka Nomor : 17/MENLH/11/2011 dan Nomor
014/PK.MoU/11/2011. tentang Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Keputusan Deputi Bidang Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat
Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor : 03 tahun 2013 tentang
Kelonpok Kerja ( POKJA ) Persiapan Pembentukan Saka Lingkungan Hidup ( Kalpataru ).
Cara Perhitungan: Dengan menjumlahkan peserta kalpataru dari tingkat Kwarcab
masing-masing kabupaten/kota
Meningkatan peran serta masyarakat
dalam akses lingkungan hidup
PENJELASAN
(Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)NO. SASARAN/ KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA
Jumlah perusahaan/RS/Instansi yang
diawasi terkait limbah B3
Makna Indikator : Jumlah perusahaan / rumah sakit yang diawasi terkait limbah B3
disini menunjukkan gambaran mengenai bagaimana sistem pengelolaan limbah B3
(pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolhan, pemusnahan dan penimbunan)
di Provinsi Kalimantan Selatan sesuai data – data yang didapat dari setiap indikator tadi
dapat diketahui apakah metode pengelolaan dari masing-masing indikator sudah sesuai
dengan peraturan perundangan yang berlaku, Dengan adanya pengawasan terhadap
indikator ini diharapkan tidak ditemukan permasalahan lingkungan yang terkontaminasi
limbah B3, karena setiap langkah pengelolaan limbah B3 terpantau berdasarkan manifest
elektronik maupun kewajiban izin – izin lingkungan yang berhubungan dengan
pengelolaan limbah B3
Kepala Seksi Pengelolaan
Limbah B3
- Pelaporan neraca limbah B3
dari perusahaan / rumah sakit
- Pengawasan lapangan
- Data manifest elektronik
Alasan Pemilihan Indikator: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101
Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah B3. Jumlah perusahaan / rumah sakit di
Provinsi Kalimantan Selatan berbanding lurus dengan volume limbah yang akan
dilakukan pengelolaan lanjutan, hal inilah sebagai dasar perencanaan kegiatan
pengawasan itu sendiri. Untuk setiap tahunnya rata – rata 20 perusahaan penghasil
limbah B3, 2 rumah sakit, 2 perusahaan pemanfaat limbah B3, dan 6 perusahaan
pengumpul limbah B3 yang akan dikunjungi untuk kegiatan pengawasan terhadap
pengelolaan limbah B3.
Cara Perhitungan: Dalam pengelolaan limbah B3 lebih difokuskan pada volume limbah
yang masuk dan keluar dari Provinsi Kalimantan Selatan. Dari perhitungan volume limbah
tersebut dapat diketahui berapa jumlah volume limbah yang dikirim ke perusahaan
pengolah, berpa yang ditimbun, dan berapa volume limbah yang diperkirakan beresiko
mencemari lingkungan dan perlu dilakukan kegiatan pemulihan lahan terkontaminasi.
Metode perhitungan limbah B3 yang berkaitan dengan volumenya bisa menggunakan
media manifest elektronik.
1 Jumlah sungai Kewenangan Provinsi
Kalimantan Selatan yang dipantau
kualitasnya
Makna Indikator : Indikator ini menggambarkan jumlah sungai lintas kab/kota yang
dipantau kualitasnya
Plt. Kasi Pemantauan
Kualitas LH
Alasan Pemilihan Indikator: Pemerintah Provinsi berwenang untuk melakukan
pemantauan kualitas air sungai lintas kab/kota. Penetapan sungai juga memperhatikan
pemanfaatan air sungai oleh masyarakat sekitar secara langsung. Sungai-sungai yang
dipantau juga merupakan air baku intake PDAM di Kab/Kota. Dengan dilakukan
pemantauan maka dapat tersedia data kualitas air sungai di setiap Kab/kota sebagai
salah satu bahan untuk penentuan kebijakan pengelolaan air sungai di Provinsi
Kalimantan Selatan.
Cara Perhitungan: Menghitung jumlah sungai lintas kab/kota yang dipantau
2 Jumlah Kab/Kota yang dipantau
kualitas udaranya
Makna Indikator : Indikator ini menggambarkan jumlah kab/kota yang dipantau kualitas
udaranya
Plt. Kasi Pemantauan
Kualitas LH
Alasan Pemilihan Indikator: Dengan melaksanakan kegiatan pemantauan kualitas
udara maka tersedia data hasil pemantauan kualitas udara di Kab/kota yang dapat
menggambarkan kualitas udara di masing-masing Kab/kota. Data kualitas udara di setiap
Kab/kota digunakan sebagai salah satu bahan untuk penentuan kebijakan pengelolaan
udara di Provinsi Kalimantan Selatan.Cara Perhitungan: Menjumlahkan kab/kota yang dipantau kualitas udaranya
Meningkatkan pemantauan dan
pengawasan terhadap pengolahan,
pemanfaatan, pengangkutan, dan
penimbunan limbah B3
Meningkatkan pemantauan Kualitas
Lingkungan
PENJELASAN
(Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)NO. SASARAN/ KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA
1 Jumlah dokumen/data Status
Lingkungan Hidup Kalsel yang Disusun.
Makna Indikator : Dokumen SLHD merupakan salah satu bentuk keterbukaan informasi
publik dalam bidang lingkungan hidup.
Kepala Seksi Pemulihan
Kualitas Lingkungan
Alasan Pemilihan Indikator: Dokumen SLHD dapat menggambarkan upaya untuk
membuka akses informasi LH sesuai dengan amanat UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan LH dan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan
informasi publik.
Cara Perhitungan: Jumlah Dokumen yang Disusun
2 Penyelenggaraan Pameran LH (Jumlah
Pengunjung Pameran)
Makna Indikator : Pelaksanaan pameran merupakan upaya untuk mempercepat
penyampaian informasi kepada masyrakat tentang isu-isu terkini mengenai kondisi
lingkungan hidup.
Kepala Seksi Pemulihan
Kualitas Lingkungan
Alasan Pemilihan Indikator: Pameran yang diselenggarakan dapat menjadi indikasi
bahwa telah ada upaya penyampaian informasi LH dan juga mendukung pelayanan publik
di bidang lingkungan hidup.
Cara Perhitungan: Jumlah Pameran yang terselenggara dan Jumlah Pengunjung
Pameran.
Persentase perusahaan dengan
peringkat kinerja biru dan/atau hijau
Makna Indikator : Menggambarkan / menunjukan ketaatan perusahaan dalam
pengelolaan lingkungan ditandai dengan peringkat atau sertifikat biru bagi perusahaan
yang taat dan peringkat / sertifikat merah atau hitam bagi perusahaan yang tidak taat
pada satu periode penilaian. Sedangkan perusahaan yang memperoleh sertifikat hijau
dan emas adalah perusahaan yang melakukan upaya lebih dari yang dipersyarakatkan
dalam pengelolaan lingkungan hidup.
Gambaran sertifikat merah, biru, hijau dan emas menggambarkan ketaatan perusahaan
dalam pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi kriteria izin lingkungan, kriteria
pengendalian pencemaran air, kriteria pengendalian pencemaran udara, kriteria
pengelolaan limbah B3 serta kriteria pengendalian kerusakan lahan (khusus untuk
kegiatan pertambangan). Sehingga mempermudah semua pemangku kepentingan dalam
memahami kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan apakah taat ataukah tidak,
serta melakukan upaya lebih yang dipersyaratkan dan ini berakibat pada penghargaan
dan hukuman.
Kepala Seksi Penilaian
Kinerja Pengelolaan LH
Alasan Pemilihan Indikator: Penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan
lingkungan hidup ini yang meliputi indicator-indikator pada masing – masing kriteria yang
menjadikan dasar penilaian dan terkait dengan kewajiban perusahaan sebagaimana janji
perusahaan pada saat mendapatkan izin lingkungan perusahaan.
Karena penilaian kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan meliputi kriteria atas
izin lingkungan, kriteria pengendalian pencemaran air, kriteria pengendalian pencemaran
udara, kriteria pengelolaan limbah B3 serta kriteria pengendalian kerusakan lahan
(khusus untuk kegiatan pertambangan) berhubungan langsung dengan indeks kualitas
lingkungan dan penetapan RPJMD daerah dalam upaya peningkatan IKLH Provinsi
Kalimantan Selatan.
Menyajikan data kerusakan dan
pencemaran lingkungan hidup
Peningkatan kinerja perusahaan dalam
pengelolaan lingkungan
PENJELASAN
(Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)NO. SASARAN/ KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA
1. Kewajiban lingkungan / izin lingkungan.
Kewajiban perusahaan dalam pemantauan dan pengelolaan lingkungan sebagaimana
yang tercantum dalam pelaksanaan RKL-RPL atau UKL-UPL.
2. Kewajiban pengendalian pencemaran air.
Dikarenakan air merupakan unsur penting kehidupan, maka pelaku usaha perlu
dikendalikan sarana dan prasarana yang menghasilkan sumber pencemar air. Sehingga
parameter air limbah yang dihasilkan dapat dikontrol dan dapat dihitung beban pencemar
air limbahnya.
Sehingga perhitungan beban pencemar air dijadikan dasar untuk pengendalian air sungai
yang menerima beban pencemar sehingga fungsi sungai dapat tetap digunakan sesuai
dengan peruntukannya.
3. Kewajiban pengendalian pencemaran udara.
Karena udara unsur penting dalam kehidupan ekosistem, maka pelaku usaha perlu
dikendalikan sarana dan prasarana yang menghasilkan sumber pencemar emisi.
Sehingga parameter emisi yang dihasilkan dapat dikontrol dan dapat dihitung beban
pencemar udaranya.
4. Kewajiban pengelolaan limbah B3.
Pelaku usaha berkewajiban melakukan pengumpulan, penyerahan kepada pihak ketiga
yang berizin. Sehingga limbah b3 yang dihasilkan tidak mencemari pada media air, udara
dan tanah.
Cara Perhitungan:
Perhitungan peringkat : Aspek yang dinilai yakni: 1. Beban pencemar air.
Konsentrasi air limbah (parameter) x Debit air limbah perbulan.
Jumlah parameter pencemar air limbah tergantung pada masing-masing kegiatan.
2. Beban pencemar emisi.
Konsentrasi emisi (parameter) x Debit.
Jumlah parameter pencemar emisi tergantung pada masing-masing kegiatan.
3. Pengelolaan limbah B3.
Jenis, krakteristik serta volume limbah B3 yang dihasilkan teridentifikasi , diserahkan
kepada pihak ketiga (pengumpul), disampaikan kepada pihak ketiga lanjutan (pengelola,
pemanfaat, pengolah dan menimbun) sebagai pengelola akhir B3.
4. Pengendalian kerusakan lahan
Jumlah sarana prasaran pengendali erosi, unit pengendali air larian, pengendalian batuan
penyebab air asam tambang, luas area yang direklamasi / revegetasi serta pengelolaan
kebencanaan dalam area pertambangan.
Persentase dokumen Lingkungan
yang diproses.
Makna Indikator : Setiap proses penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan
menunjukkan tingkat kinerja.
Alasan Pemilihan Indikator: Proses penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan
merupakan amanat Permen LH No. 08 Tahun 2013.
Melaksanakan penilaian/pemeriksaaan
terhadap dokumen lingkungan
Kasi Kajian Dampak
Lingkungan
KLHK, P3EK, BPS, Dinas
PUPR, Dishut, Disbunnak,
Dinas ESDM, Dishub,
BBPTKL, Lab Kesehatan,
Lab Lingkungan DLH, DLH
Kab/Kota,
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎𝑎𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎𝑛𝑦𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑘𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑏𝑖𝑟𝑢 𝑑𝑎𝑛⬚
⬚𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑖𝑗𝑎𝑢
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎𝑎𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎𝑛𝑦𝑎 x 100%
PENJELASAN
(Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)NO. SASARAN/ KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA
Cara Perhitungan:
1 Persentase komisi penilai Amdal
kab/kota yang dievaluasi
Makna Indikator : Pembinaan dan pengawasan terhadap komisi penilai Kab/Kota sesuai
SOP Penilaian Dokumen Lingkungan.
Alasan Pemilihan Indikator: Proses pembinaan dan pengawasan terhadap komisi
penilai kab/kota sesuai PermenLH No. 25 Tahun 2009.
Cara Perhitungan:
2 Makna Indikator : Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan/usaha yang baru
mendapatkan izin lingkungan.
Alasan Pemilihan Indikator: Proses pembinaan dan pengawasan terhadap
kegiatan/usaha sesuai PP 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
Cara Perhitungan:
1 Persentase parameter lingkungan yang
terakreditasi pada laboratorium
lingkungan Provinsi Kalsel
Makna Indikator : Semakin banyak parameter yang terakreditasi menunjukkan semakin
tinggi kapasitas laboratorium lingkungan
Kasi Kajian Dampak
Lingkungan
Alasan Pemilihan Indikator: Parameter lingkungan yang terakreditasi sesuai
persyaratan lab lingkungan yaitu SNI ISO/IEC 17025:2008 dan PermenLH No 6 Tahun
2009
Cara Perhitungan:
2 Persentase Laboratorium Kab/Kota
yang terakreditasi
Makna Indikator : Semakin banyak laboratorium lingkungan yang terakreditasi semakin
tinggi kinerja lab lingkungan
Kasi Kajian Dampak
Lingkungan
Alasan Pemilihan Indikator: Laboratorium lingkungan yang terakreditasi sesuai
persyaratan lab lingkungan yaitu SNI ISO/IEC 17025:2008 dan PermenLH No 6 Tahun
2009
Cara Perhitungan:
Kasi Kajian Dampak
Lingkungan
KLHK, P3EK, BPS, Dinas
PUPR, Dishut, Disbunnak,
Dinas ESDM, Dishub,
BBPTKL, Lab Kesehatan,
Lab Lingkungan DLH, DLH
Kab/Kota,
Melaksanakan
pembinaan dan pengawasan terhadap
penilaian dokumen lingkungan di
Kabupaten/kota
Kasi Kajian Dampak
Lingkungan
KLHK, P3EK, BPS, Dinas
PUPR, Dishut, Disbunnak,
Dinas ESDM, Dishub,
BBPTKL, Lab Kesehatan,
Lab Lingkungan DLH, DLH
Kab/Kota,
Persentase Pembinaan
RKL/RPL bagi kegiatan/usaha yang
Baru Mendapatkan Izin Lingkungan
Kasi Kajian Dampak
Lingkungan
KLHK, P3EK, BPS, Dinas
PUPR, Dishut, Disbunnak,
Dinas ESDM, Dishub,
BBPTKL, Lab Kesehatan,
Baristand, Lab Lingkungan
DLH, DLH Kab/Kota,
Meningkatkan kapasitas dan SDM
laboratorium lingkungan
KLHK, Pusarpedal, P3EK,
BBPTKL, Baristand, Lab
Kesehatan, DLH Kab/Kota,
ݏݏݎ ݕ ݑܮ ݑ hݑܬݑܮ ݑܦ hݎ hݑܬ
x 100%
ݏݑݒ ݕ ݐ ݏ hݑܬݏ ݏ ݐ ݏ hݑܬ
x 100%
h 𝑝𝑒𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑎𝑛ݑܬ
ݐݎݐ ݑݎ ݑܮ ݖܫ hݑܬ x 100%
ݏݐݎݎݐ ݎݐݎ hݑܬݑܮ ݎݐݎ hݑܬ
x 100%
ݏݐݎݎݐ ݑ hݑܬݐ hݑܬ
x 100%
PENJELASAN
(Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)NO. SASARAN/ KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA
1 Persentase KHG yang terencana Makna Indikator : Persentase Kawasan Hidrologis Gambut (KHG) yang direncanakan
menggambarkan tingkat perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.
Kasi Perencanaan
Perlindungan dan
Pengelolaan LH
Alasan Pemilihan Indikator: Penyusunan dokumen RPPEG Prov Kalsel sesuai amanah
PP No 71 Tahun 2014 Jo PP No 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Ekosistem Gambut
Cara Perhitungan:
2 Persentase validasi KLHS kab/kota Makna Indikator : Setiap proses validasi KLHS Kab/Kota menunjukkan tingkat kinerja. Kasi Perencanaan
Perlindungan dan
Pengelolaan LH
Dinas LH Kab/Kota, Bappeda
Kab/Kota
Alasan Pemilihan Indikator: Proses validasi KLHS Kab/Kota merupakan amanat PP
No 46 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan KLHS..
Cara Perhitungan:
Persentase kegiatan atau usaha yang
berpotensi menimbulkan pencemaran
air yang dipetakan
Makna Indikator : Persentase kegiatan/usaha yang diidentifikasi menggambarkan
potensi yang dapat menjadi sumber pencemar air.
Kasi Perencanaan
Perlindungan dan
Pengelolaan LH
Alasan Pemilihan Indikator: Dalam upaya mewujudkan kelestarian sumberdaya air
sesuai amanah Perda No 2 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan
Pengendalian Pencemaran Air dan Perda No 2 Tahun 2017 tentang RPPLH
Cara Perhitungan:
Persentase sektor kegiatan yang
dilakukan perhitungan Emisi GRK
Makna Indikator : Semakin banyak komponen dari sektor yang dilakukan perhitungan
emisi GRK menunjukkan semakin luas cakupan perhitungannya dan data semakin
mendekati faktual.
Kasi Pemeliharaan
Lingkungan Hidup
Alasan Pemilihan Indikator: Upaya mitigasi perubahan iklim sesuai amanah Perpres
No 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Emisi GRK Nasional dan
Perda No 2 Tahun 2017 tentang RPPLH
Cara Perhitungan:
Jumlah dokumen terkait sarana dan
prasarana yang disusun
Makna Indikator : Merupakan pendokumentasian/ pengarsipan dari pengadaan sarana
dan prasarana kantor
Kasubag Umum dan
Kepegawaian
Menyusun dokumen RPPEG Prov
Kalsel
KLHK, P3EK, BPKH,
BPDASHL Barito, BKSDA,
BPS, BWS wil II, Balai Rawa,
Balittra, Dinas PUPR, Dishut,
Disbunnak, Dinas ESDM,
Dishub, Distan, DisPMTSP,
BBPTKL, DLH Prov, DLH
Kab/Kota,
Melaksanakan inventarisasi dan
identifikasi sumber pencemar pada
pemanfaatan ruang/kawasan
Data Primer (Survey), KLHK,
P3EK, BPKH, BPDASHL
Barito, BKSDA, Dinas PUPR,
BPS, Dinas PUPR, Dishut,
Dinas Perindustrian,
Disbunnak, Dinas ESDM,
Dishub, GAPKINDO,
BBPTKL, Lab Kesehatan,
Baristand, Lab Lingkungan
DLH, DLH Kab/Kota,
Melakukan inventarisasi Gas Rumah
Kaca (GRK)
KLHK, P3EK, Balai
Perubahan Iklim, BPPIKHL
Reg Kalimantan, BPS, Dinas
Tanaman Pangan dan
Hortikutura, Dishut,
Disbunnak, Dinas ESDM.
Dishub, Pertamina, PLN,
DLH Kab/Kota,
Merencanakan dan mengadakan
sarana dan prasarana serta
administrasi perkantoran
ݎ ܩܪܭ hݑܬݏܭ ܩܪܭ hݑܬ
x 100%
ݏݒ ݕ ܪܮܭ hݑܬ ܪܮܭ ݏݒ hݎ hݑܬ
x 100%
ݐ ݕ hݏ ݐܭ hݑܬݏݐ ݏݏݎݐݒ ݏh hݏ ݐܭ hݑܬ
x 100%
ݏݏݎݐݒ ݕ ݎݐ hݑܬܭܩ ݏ ݑݕ ݎݐݏ hݑܬ
x 100%
PENJELASAN
(Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)NO. SASARAN/ KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA
Alasan Pemilihan Indikator: Dapat menjadi tolok ukur bahwa pengadaan telah
dilaksanakan sesuai ketentuan
Cara Perhitungan: Menginventarisir dokumen yang disusun terkait pengadaan sarana
dan prasarana kantor
Jumlah dokumentasi pelayanan surat
menyurat
Makna Indikator : Merupakan pendokumentasian/ pengarsipan dari distribusi surat
masuk dan keluar
Kasubag Umum dan
Kepegawaian
Alasan Pemilihan Indikator: Dapat menjadi tolok ukur bahwa distribusi surat masuk
dan surat keluar telah diarsipkan dengan baik
Cara Perhitungan: Membukukan dan mengarsipkan berkas terkait surat masuk dan
surat keluar dalam satu tahun berjalan
Jumlah pegawai yang administrasi
kepegawaiannya dilayani secara tertib
Makna Indikator : Merupakan pendokumentasian/ pengarsipan mengenai pengurusan
kepegawaian Dinas LH
Kasubag Umum dan
Kepegawaian
Alasan Pemilihan Indikator: Dapat menjadi tolok ukur bahwa hal-hal yang berkaitan
dengan kepegawaian di Dinas LH telah dilayani dan diselesaikan sesuai ketentuan
Cara Perhitungan: Mendokumentasikan arsip kepegawaian yang telah diselesaikan
sesuai ketentuan
Jumlah Persil lahan yang diproses
terkait pembebasan Lahan TPA
Regional
Makna Indikator : Menggambarkan luasan lahan yang telah tersedia untuk
pembangunan TPA Regional Banjarbakula
Kasubag Umum dan
Kepegawaian
Alasan Pemilihan Indikator: Perlunya dilakukan pembebasan lahan sebagai langkah
awal pembangunan TPA Regional. Dengan mengetahui jumlah persil lahan yang sudah
diproses, maka dapat memberikan gambaran kemajuan pembangunan TPA Regional.
Cara Perhitungan: Menginventarisir dokumen pembebasan lahan di setiap persil lahan
Jumlah Laporan Keuangan yang
Disusun
Makna Indikator : Laporan keuangan disusun untuk menyajikan informasi mengenai
posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan
perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam
membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya
Kasubag Keuangan dan Aset
Menyusun data kepegawaian,
evaluasi, serta administrasi
kepegawaian
Meningkatkan luas lahan yang
diperuntukan sebagai TPA Regional
Menyusun perencanaan dan
administrasi keuangan Dinas LH
Merencanakan dan mengadakan
sarana dan prasarana serta
administrasi perkantoran
PENJELASAN
(Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)NO. SASARAN/ KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA
Alasan Pemilihan Indikator: Dapat menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas
sumber daya yang dikelola sehingga Pelaporan keuangan dapat menjadi informasi yang
berguna untuk pengambilan keputusan
Cara Perhitungan: Mengarsipkan kemudian menjumlahkan laporan keuangan yang
telah dibuat
Jumlah laporan aset yang dibuat Makna Indikator : Laporan aset dibuat untuk menyajikan informasi mengenai
keberadaan dan nilai aset Dinas LH
Kasubag Keuangan dan Aset
Alasan Pemilihan Indikator: Dapat menggambarkan bahwa aset yang ada di Dinas LH
telah dikelola dengan baik
Cara Perhitungan: Mengarsipkan kemudian menjumlahkan laporan aset yang telah
dibuat
1 Persentase dokumen perencanaan
yang disusun sesuai ketentuan
Makna Indikator : Kesesuaian antara dokumen perencanaan yang telah dibuat dengan
ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam peraturan ataupun kaidah perencanaan
Alasan Pemilihan Indikator: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara 96, TLN 4663);
3. Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Cara Perhitungan:
2 Nilai Komponen Perencanaan pada
LKjIP
Makna Indikator : Perencanaan Kinerja merupakan salah satu komponen yang dinilai
dalam perhitungan nilai SAKIP SKPD
Kasubag Perencanaan dan
Pelaporan
Inspektorat Provinsi Kalsel
Alasan Pemilihan Indikator:
Melaksanakan pengelolaan Aset
Meningkatkan kualitas perencanaan
program dan kegiatan Dinas LH
h dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuanݑܬh 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑎𝑟𝑢𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑢𝑠𝑢𝑛ݑܬ
x 100%
PENJELASAN
(Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)NO. SASARAN/ KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah;
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.
Cara Perhitungan: Menghitung nilai komponen perencanaan pada LKJiP sesuai
dengan bobot perhitungannya
1 Nilai komponen Pelaporan pada LKjIP Makna Indikator : Pelaporan Kinerja merupakan salah satu komponen yang dinilai
dalam perhitungan nilai SAKIP SKPD
Kasubag Perencanaan dan
Pelaporan
Inspektorat Provinsi Kalsel
Alasan Pemilihan Indikator:
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah;
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.
Cara Perhitungan: Menghitung nilai komponen pelaporan pada LKJiP sesuai dengan
bobot perhitungannya
2 Persentase kab/kota yang dimonitoring
mengenai sinkronisasi program LH
Makna Indikator : Menggambarkan adanya koordinasi antara instansi LH Provinsi
dengan kabupaten/kota mengenai pelaksanaan program LH
Kasubag Perencanaan dan
Pelaporan
Alasan Pemilihan Indikator: Sebagai salah satu tolok ukur dari adanya sinkronisasi
program LH antara Provinsi dan Kab/Kota
Cara Perhitungan:
3 Persentase kab/kota yang dimonitoring
mengenai pemantauan pelaksanaan
kegiatan/ DAK
Makna Indikator : Memberikan gambaran mengenai peran serta provinsi dalam
pemanfaatan DAK, baik yang berasal dari anggaran DAK pada tahun sebelumnya
maupun yang akan diajukan pada tahun berikutnya.
Kasubag Perencanaan dan
Pelaporan
Alasan Pemilihan Indikator: Pengajuan usulan DAK kabupaten/kota harus
mendapatkan rekomendasi dari Provinsi Kalsel
Meningkatkan kualitas monitoring,
evaluasi dan pelaporan
h 𝑘𝑎𝑏𝑘𝑜𝑡𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑒𝑛𝑎𝑖 𝑠𝑖𝑛𝑘𝑟𝑜𝑛𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚 𝐿𝐻ݑܬ
h ka𝑏𝑢𝑝𝑎𝑡𝑒𝑛 𝑘𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑖 𝐾𝑎𝑙𝑠𝑒𝑙ݑܬ x 100%
PENJELASAN
(Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)NO. SASARAN/ KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA
Cara Perhitungan:
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Ir. IKHLAS, MP
Pembina Utama Madya
NIP. 19591223 199103 1 002
h 𝑘𝑎𝑏𝑘𝑜𝑡𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑒𝑛𝑎𝑖 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑘𝑠𝑎𝑛𝑎𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑔𝑖𝑎𝑡𝑎𝑛/𝐷𝐴𝐾ݑܬ
h ka𝑏𝑢𝑝𝑎𝑡𝑒𝑛 𝑘𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑖 𝐾𝑎𝑙𝑠𝑒𝑙ݑܬ x 100%