IMPLEMENTASI RANHAM DALAM PERCEPATAN

PEMBANGUNAN DI JAWA BARAT

YESSI ESMIRALDA, SH., MH.KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

To No One Will We Sell, To No One Will We Refuse or Delay Rights or Justice

“Magna Charta”

Kewajiban Pemerintah…Bertanggung jawab

menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan

HAM[Pasal 71 UU 39/1999]

Meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang

hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan

negara, dan bidang lain.[Pasal 72 UU 39/1999]

RANHAM PERIODE ke 3 Terbitnya Perpres Nomor 23 Tahun 2011

pada tanggal 11 April 2011 tentang Ranham Tahun 2011 - 2014, yang merupakan kelanjutan Keppres Nomor 40 Tahun 2004 tentang Ranham 2004 – 2009. Pelaksanaan Ranham Tahun 2004 – 2009 disadari belum sepenuhnya tercapai sesuai dengan rencana yang ditetapkan, di Jawa Barat telah terbentuk 26 Panitia Ranham Kabupaten/Kota, meskipun telah terbentuk 26 Panitia Ranham Kabupaten/Kota dan Panitia Ranham Provinsi tetapi pelaksanaan Ranham belum optimal.

Rencana Aksi Nasional HAM…

Memberi arah bagi penyelenggara kekuasaan Negara dalam mengabdi

pada masyarakat

Merupakan politik HAM Negara untuk mewujudkan HAM bagi setiap

orang

Panduan dan Rencana Umum untuk meningkatkan penghormatan,

pemajuan, perlindungan, penegakkan dan pemenuhan HAM

Program RANHAM IIIPembentukan &

Penguatan Panitia RANHAM

Persiapan Ratifikasi Instrumen HAM

Internasional

Pemantauan, Evaluasi& Pelaporan HAM

Diseminasi & Pendidikan

HAM

Persiapan HarmonisasiPer-UU-an

Penerapan Norma &Standar HAM

Pelayanan Komunikasi Masyarakat

Implementasi RANHAMMerupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari pelayanan publikMelibatkan aspek sosial, ekonomi, hukum

dan politik yang saling berhubungan satu dengan yang lain

Menuntut pelaksana yang memahami HAM, profesional dalam bidangnya & mengutamakan kepentingan publik

Menuntut komitmen dari semua elemen penyelenggara kekuasaan negara

IMPLEMENTASI RANHAM DI JAWA BARAT

Pada prakteknya Pemerintah Jawa Barat telah membentuk Kepanitiaan RANHAM Jawa Barat Tahun 2011-2014 dengan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 180.05/KEP.944-Hukham/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan pengukuhan panitia RANHAM Tahun 2011 – 2014 telah dikukuhkan oleh Gubernur Jawa Barat pada tanggal 22 Juli 2011 bertempat. Dan perubahan Keputusan Gubernur 180.05/KEP.1684-Hukham/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Perubahan atas Keputusan GubernurNomor 180.05/KEP.944-Hukham/2011 tentang Panitia Pelaksana Rencana Aksi Nasional Hak asasi Manusia Provinsi Jawa Barat tahun 2011 – 2014 yang memasukan unsur Kepolisian Daerah Jawa Barat, Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Komando Daerah Militer III Siliwangi dan Sekretariat KORPRI Provinsi Jawa Barat

Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang telah melaksanakan pengukuhan Panitia Pelaksana Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2011 – 2014 yaitu:

Kota Banjar dengan Keputusan Walikota Banjar Nomor 180/Kpts.93-Huk/2011. 14 September 2011;

Kota Sukabumi dengan Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 165 Tahun 2011 tanggal 07 Oktober 2011;

Kabupaten Garut dengan keputusan Bupati Garut Nomor 180/Kep.741-Huk/2011 tanggal 21 Desember 2011

Kabupaten Bandung Barat dengan Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor 800/Kep.388-Hukum/2011 tanggal 20 Desember 2011;

Kabupaten Cianjur dengan keputusan Bupati Cianjur Nomor 260 Tahun 2011 tanggal 21 Desember 2011;

Kabupaten Subang dengan Keputusan Bupati Subang Nomor 180/Kep.597-Kumdang/2011 tanggal 30 Desember 2011;

Kabupaten Ciamis dengan Keputusan Bupati Ciamis Nomor 180/Kpts.646-Huk/2011 tanggal 7 November 2011;

Kota Bogor dengan Keputusan Walikota Bogor Nomor 180.45 – 390 Tahun 2011 tanggal 27 Desember 2011;

Kabupaten Bogor dengan Keputusan Bupati Bogor Nomor 180/537/KPTS/Per-UU/2011.

Kota Tasikmalaya dengan Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 180/KEP.224-BKBPPN/2010 tanggal 1 Juli 2010

Kabupaten Majalengka dengan Keputusan Bupati Majalengka Nomor 375.Tahun 2011 Tanggal 30 September 2011

Kabupaten Sumedang dengan Keputusan Bupati Nomor : 180/Kep.319-Huk/2011 tanggal 30 September 2011.

Kota Bekasi dengan Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 180/2911-Huk/XI/2011 tanggal 9 November 2011

Selain itu Pemerintah Jawa Barat pun telah membentuk Kelompok Kerja Panitia RANHAM Jawa Barat Tahun 2012-2014 Nomor 180/Kep.326-Hukham/2012. dengan empat kelompok kerja diantaranya adalah:

Pokja Harmonisasi Raperda dan Evaluasi Perda yang Bernuansa HAM ( Kelompok Kerja I)

Pokja Peningkatan Kualitas Pendidikan (Kelompok Kerja II)

Pokja Peningkatan Kualitas Kesehatan (Kelompok Kerja III)

Pokja Peningkatan Pelayanan Publik (Kelompok Kerja IV)

KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH PROVINSI JAWA

BARAT DALAM RANGKA PEMENUHAN PROGRAM POKOK RANHAM

Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan beberapa kajian penerapan norma dan standar HAM Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan pada tahun 2010.

Biro Hukum dan HAM telah mengadakan bebrapa Sosialisasi, Pendidikan dan Diseminasi HAM secara berkelanjutan

Selain itu Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Biro Hukum dan HAM telah banyak menerima pengaduan-pengaduan yang menyakut soal pelanggaran HAM baik itu dari Masyarakat maupun dari Kabupaten/Kota.

Pengaduan tersebut masuk kedalam Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS), hal tersebut sebagai wujud usaha Pemerintah Jawa Barat untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia.

Susunan Panitia DaerahPenanggung Jawab

Kepala Daerah

Ketua Wakil Kepala Daerah

Wakil Ketua Kakanwil Kemenkumham (Provinsi)

Sekretaris Sekretaris Daerah

Anggota - Unsur instansi pemerintah, - Unsur pakar/akademisi, dan - Unsur masyarakat dengan memper-timbangkan kondisi dan kebutuhan daerah

Melaksanakan tugas

masing2 dg mengacu

pada norma & standar

HAMMemastikan aparatur

Pem memahami

& berorientasi pada HAM

Mendorong masyarakat dan aparat berbudaya

HAM

Memastikan keselarasan

Perda dengan

hukum dan HAM.

14

Panitia RANHAM Daerah ....

KEGIATAN KESEKERTARIATAN RANHAM

Kesekertariatan RANHAM Provinsi Jawa Barat yang berada di Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat

Bimtek Pendidikan HAM untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan bagi panitia RANHAM Provinsi dan Panitia RANHAM Kabupaten/Kota

Bimtek Penyuluhan HAM untuk mengidentifikasi data permasalahan HAM yang ada di Jawa Barat sebagai bahan masukan bagi kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bidang HAM

Program pendampingan kegiatan HAM oleh Perguruan Tinggi pada beberapa OPD.

PROGRAM RANHAM YANG TERDAPAT PADA OPD PROVINSI JAWA BARAT

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALKegiatan HAM yang dilaksanakan oleh Dinas

ESDM berkaitan dengan Hak Atas Kesejahteraan dengan Rencana Aksi yang meliputi, membangun sarana dan prasarana air bersih, mewujudkan lapangan kerja dan usaha-usaha mandiri, melakukan pemetaan daerah yang belum mendapatkan akses listrik, meningkatkan pembangunan jaringan dan pembangkit tenaga listrik serta pemberian subsidi pemasangan instalasi dan pembayaran listrik bagi masyarakat miskin

DINAS PENDAPATANProgram yang dilaksanakan oleh Dispenda lebih

kepada Hak Prosedural bagi rakyat yang masuk kedalam Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan rencana aksi pengadaan kendaraan khusus SAMSAT keliling yang ditujukan untuk peningkatan masyarakat

DINAS PETERNAKANProgram yang dilakukan oleh Dinas Peternakan

terbagi kedalam empat program yang terjabarkan kedalam sepuluh kegiatan yang kesemuanya lebih kepada Hak Substansif bagi masyarakat seperti peningkatan produksi pertanian dan pencegahan dan penanggulangan penyakit tanaman, ternak dan ikan

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA.Program yang telah dilaksanakan oleh BPPKB

untuk memenuhi Hak Perempuan dan Hak Anak seperti perlindungan terhadap perempuan dan anak korban trafficking dan perlindungan hukum bagi TKI asal Jawa barat.

RUMAH SAKIT JIWAProgram yang telah dilaksanakan Rumah Sakit Jiwa

Provinsi Jawa Barat dalam rangka memenuhi Hak kesehatan terutama Kesehatan jiwaKegiatan Pembiayaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) Provinsi di Luar Jamkesmas APBN dan APBD Kab/Kota yang dilaksanakan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat

DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAHKegiatan Penumbuhan dan Pengembangan

Wirausaha yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Barat Hasil pelaksanaan kegiatan terciptanya 290 Wirausaha KUMKM Jawa Barat.

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Program-programnya diantara lain adalah pelatihan wirausaha bagi TKI dampak Moratorium, perluasan lapangan kerja di pedesaan untuk menekan dampak urbanisasi di perkotaan, pelatihan untuk peningkatan kapasitas

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESAProgram yang telah dilaksanakan oleh BPMPD

diantaranya adalah peningkatan minat pendidikan bagi masyarakat desa, revitalisasi sistem Pemerintahan desa.

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAProgram yang telah dilaksanakan oleh

DISKOMINFO diantaranya adalah optimalisasi program Jawa Barat Cyber Province, finalisasi program e-KTP di Jawa Barat, peningkatan standarisasi penyiaran, pembangunan backbone jaringan infrastruktur komunikasi dan informatika

DINAS PENDIDIKANProgram yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan

masuk kedalam hak kesejahteraan lebih khususnya kepada hak untuk mengembangkan diri yang telah dijalankan oleh Dinas Pendidikan melalui Program BOS untuk sampai tingkat SMP dan bantuan langsung untuk memperbaiki saran dan prasarana kepada sekolah-sekolah yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pembangunan Ruang Kelas baru (RKB).

DINAS SOSIALProgram Dinas Sosial Masuk kedalam Hak Kesejahteraan

lebih khususnya kepada Hak untuk Hidup, Hak Atas kesejahteraan, program tersebut banyak yang langsung berinteraksi kepada masyarakat diantaranya melalui program Rehabilitasi anak jalanan, Gelandangan dan Wanita Tuna Susila

BPLHDTerdapat empat program yang dijalankan

oleh BPLHD yang terjabarkan kedalam 18 kegiatan yang lebih kepada pengelolaan lingkungan hidup yang berdampak langsung kepada masyarakat diantaranya Pengembangan Rencana Aksi Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca Melalui Pengelolaan Limbah dan Sampah, Energi, Transportasi dan Hutan, Fasilitasi Konservasi SDA dan Pengelolaan Kehati Jawa Barat, Model Peningkatan Upaya mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, Pengelolaan lingkungan Pesisir dan laut

BADAN KETAHANAN PANGANProgram yang dilaksanakan oleh Badan

Ketahanan Pangan masuk kedalam peningkatan ketahanan pangan yang terdiri dari empat kegiatan diantara lain adalah kegiatan Lumbung Pangan dan Program Aksi Desa Mandiri Pangan.

DINAS BINA MARGATerdapat dua program yang dijalankan oleh

Dinas Bina Marga yang terdiri dari masing-masing program satu kegiatan diantaranya program Pembangunan Jalan dan Jembatan serta Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

DINAS PERMUKIMAN DAN PERUMAHANTelah terdapat empat program dan sebelas

kegiatan yang dilaksanakan oleh DISKIMRUM program tersebut diantaranya adalah Program Pengembangan Permukiman dan Program Lingkungan Permukiman Sehat kegiatan yang masuk kedalam program tersebut adalah kegiatan fasilitasi pembangunan rusunawi dan kegiatan revitalisasi permukiman kumuh di bantaran sungai.

BKPP WILAYAH IV (GARUT)Terdapat enam program yang dilaksanakan oleh

BKPP Wilayah IV diantaranya adalah program pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah serta perencanaan Pengendalian dan Pengawasan pembanguna Daerah.

BADAN KESBANGPOLINMAS DAERAHHasil pelaksanaan kegiatan Bakesbangpolinmas

dapat terlihat kedalam tiga kegiatan yaitu Penguatan Ketahanan Bangsa Dalam Pencegahan Konflik di Jawa Barat, Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat Terhadap Gangguan Stabilitas Politik di Jawa Barat, Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemeliharaan Ketentraman ddan ketertiban Umum.

BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIANTerdapat dua program yang telah dilaksanakan Biro

Administrasi Perekonomian yang mencakup Hak Substansif masuk kedalam dua program yaitu promosi penggunaan produk dalam negeri dan program Penyaluran Beras Miskin.

KANTOR PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARATDalam Program Kantor Perwakilan Provinsi Jawa

Barat terdapat program yang masuk kedalam implementasi HAM yaitu Pembangunan Komunikasi, Informasi, Media Massa , dan Pemanfaatan Teknologi Informasi.

DINAS KESEHATANDalam program yang telah dilaksanakan oleh Dinas

Kesehatan bertuju kepada pemenuhan Hak Kesejahteraan bagi rakyat yang tidak mampu khususnya hak kesehatan mereka, program utama yang telah diluncurkan oleh Dinas Kesehatan adalah JAMKESMAS, selain itu program Revitalisasi Posyandu dan peningkatan Gizi bagi balita pun gencar dilakukan oleh Dinas Kesehatan

TERIMA KASIH

The true civilization is where every man gives to every other man every right he claims for himself.

-Robert G. Ingersoll -