Profil Tata Ruang¸Kalimantan Barat masuk dalam Masterplan Program Percepatan Perluasan Ekonomi...

ProfilTataRuang

ProvinsiKalimantanBarat

Direktorat Tata Ruang dan PertanahanKementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Profil Tata RuangProvinsi Kalimantan Barat


KataPengantar

enataan ruang telah menjadi salah satu acuan pembangunan saat ini. Upaya penataan ruang telah didukung oleh ketersediaan regulasi mulai dari undang-Pundang hingga peraturan daerah. Saat ini, pelaksanaan penataan ruang telah

menunjukkan hasil, salah satunya dengan tersedianya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di sebagian besar provinsi, kabupaten dan kota. Namun demikian, dmasih banyak isu terkait upaya penataan ruang yang perlu ditangani.

Isu di dalam penataan ruang diantaranya adalah panjangnya langkah penyelesaian RTRW dan rencana rincinya, konflik pemanfaatan ruang, belum harmonisnya berbagai peraturan perundangan sektor pengguna ruang, serta belum efektifnya kelembagaan penataan ruang.

Sebagai langkah awal dari upaya untuk memahami dengan baik isu penataan ruang di pusat dan di derah tersebut, dibutuhkan data dan informasi yang handal, valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan upaya untuk mendokumentasikan seluruh data dan informasi penataan ruang yang akan disajikan dalam bentuk Buku Profil Tata Ruang. Diharapkan pemahaman tehadap isu secara baik akan mampu meningkatkan kinerja para pemangku kepentingan di Bidang Tata Ruang dan Pertanahan.

Jakarta, Agustus 2015Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Profil Penataan Ruang

Daftar IsiKata PengantarDaftar IsiDaftar TabelDaftar Gambar

Profil Penataan Ruang Provinsi KalimantanBaratI Kondisi EksistingII Lingkungan StrategisIII Pelaksanaan Penataan Ruang

- Penetapan Perda RTRW- Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang- Konflik Penataan Ruang- Sinkronisasi Rencana Tata Ruang dengan Program Rencana Pembangunan

IV Pembinaan Penataan Ruang- Kelembagaan Penataan Ruang- Jumlah PPNS- Jumlah SDM- Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha- Sistem Informasi Penataan Ruang

iiiiiviv

2799101111

111113131414

Daftar Isiiv

DaftarTabelTabel 1 Penggunaan Lahan Eksisting Provinsi

Kalimantan BaratTabel II Status Penetapan RTRW Provinsi Kalimantan

BaratTabel III Status Penetapan BKPRD Provinsi Kalimantan

Barat

7

10

12

DaftarGambarGambar 1 Peta Rencana Struktur Ruang Provinsi

Kalimantan BaratGambar 2 Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Kalimantan

BaratGambar 3 Status Penetapan Perda RTRW di Provinsi

Kalimantan BaratGambar 4 Status Penetapan BKPRD di Provinsi

Kalimantan BaratGambar 5 Kebutuhan dan Kesediaan Penyidik Pegawai

Negeri Sipil di Provinsi Kalimantan BaratGambar 6 Kebutuhan dan Kesediaan SDM Penataan

Ruang di Provinsi Kalimantan Barat

3

5

9

11

13

13


Profil Tata RuangProvinsi

Kalimantan Barat

Kalimantan Barat2

Provinsi Kalimantan Barat terletak di bagian barat pulau Kalimantan dan tepat dilalui oleh garis Khatulistiwa (garis lintang 0o) tepatnya di Kota Pontianak. Karena pengaruh letak geografis ini,Provinsi Kalimantan Baratmemiliki iklim tropik dengan suhu udara cukup tinggi serta diiringi kelembaban yang tinggi.Kalimantan Barat yang memiliki wilayah seluas 146.807 km2merupakan Provinsi terluas ke-empat di Indonesia dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Ÿ Bagian barat berbatasan dengan Laut Natuna dan Selat KarimataŸ Bagian utara berbatasan langsung dengan Sarawak (Malaysia Timur)Ÿ Bagian selatan berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah serta Laut JawaŸ Bagian timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah danK alimantan

Timur.

Secara administratif Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari empat belas kabupaten/kota yaitu dua belas kabupaten dan dua kota. Empat belas kabupaten/kota ini terbagi dalam 174 kecamatan, 89 Kelurahan dan 1.897 desa. Provinsi Kalimantan sebagian besar berada pada Dataran Rendah dan Rawa-Rawa serta diapit dua pegunungan di Utara dan Selatannya.Provinsi ini juga memiliki cukup banyak pulau meskipun hanya memiliki sedikit wilayah perairan pada Selat Karimata dan Laut Natuna.

Kalimantan Barat merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang secara resmi telah mempunyai akses jalan darat untuk masuk dan keluar negara asing, yakni melalui jalur terbuka jalan darat Pontianak-Entikong-Kuching (Sarawak, Malaysia) sepanjang sekitar 400 kilometer dan dapat ditempuh sekitar enam sampai delapan jam perjalanan.

Tujuan penataan ruang wilayah Provinsi Kalimantan Barat adalah untuk mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, memacu pertumbuhan, mewujudkan pemerataan, dan meningkatkan stabilitas dalam kondisi alam yang lestari. Namun tujuan ini belum dapat terpenuhi dikarenakan belum ditetapkannya Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan penataan ruang.

Kondisi EksistingI

Gambar 1. Peta Rencana Struktur Ruang Provinsi Kalimantan BaratSumber: Sumber: Dokumen Sementara Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat


Provinsi Jawa Timur18 Kalimantan Barat4

Gambar 2. Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Kalimantan Barat

Sumber: LSumber: Dokumen Sementara Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat


Kalimantan Barat6


Provinsi Kalimantan Barat yang berperan sebagai pintu perbatasan Indonesia memiliki Isu Strategis yaitu :

Ÿ Minimnya sarana prasarana Pos Lintas Batas (PLB) baik bea cukai, imigrasi, karantina, dan keamanan di perbatasan darat Indonesia dan Malaysia. Hal ini menimbulkan maraknya perdagangan illegal yang sangat merugikan negara. Kerugian tersebut antara lain dari pemasukan retribusi jasa dan cukai barang masuk. Perdagangan illegal ini juga memicu penebangan liar di Kalimantan Barat dan eksploitasi sumber daya lainnya. Selain itu, minimnya sarana prasarana PLB juga mengakibatkan wilayah perbatasan menjadi tertinggal baik pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan serta menimbulkan ketidakjelasan koordinat lokasi tapal batas darat. Ketidakjelasan koordinat lokasi tapal ini terutama terjadi di Paloh-Sajingan Kabupaten Sambas, Jagolbabang Kabupaten Bengkayang, Nanga Badau Kabupaten Kapuas Hulu.

No Penggunaan Lahan Eksisting (Ha) Presentase

A KAWASAN LINDUNG

1

2

B

1

Hutan Lindung

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam

1) Suaka Alam Laut

2) Cagar Alam

3) Taman Nasional

4) Taman Wisata Alam

KAWASAN BUDIDAYA

Kawasan Hutan Produksi

2.380.790

160.787

1.206.176

23.818

4.619.089

14.680.700

16,22

1,10

8,22

0,16

31,46

100,00

Tabel 3.1 Penggunaan Lahan Eksisting Provinsi Jawa Timur

Sumber: Hasil Analisis Dokumen Sementara Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat

Kawasan Non-Hutan2 6.097.913 41,54

TOTAL

192.127 1,31

Lingkungan StrategisII

Kalimantan Barat8

Ÿ Kalimantan Barat masuk dalam Masterplan Program Percepatan Perluasan Ekonomi Indonesia Koridor III, khususnya dalam mengembangkan kegiatan hilirisasi produk CPO dan Bauksit. Selain itu, Posisi geografis Kalimantan Barat pada Alur Laut Kepulauan Indonesia 1 (ALKI-1) dan perairan lautnya berhadapan langsung ke Laut Cina Selatan berpeluang untuk pengembangan kerjasama antarkawasan dan antarnegara secara lebih luas dan nyata. Seperti kerjasama Indonesia–Malaysia–Singapore Growth Triangle (IMS-GT) dan Brunei-Indonesia-Malaysia-Philipines East ASEAN Growth Area (BIMP EAGA) yang akan memperluas peluang investasi, produksi, kesempatan kerja dan pendapatan bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah Kalimantan Barat. Namun demikian, Pemberlakuan Zona Perdagangan Bebas (Free Trade Area) yang akan meningkatkan arus masuk barang dan jasa dari pasar internasional dapat pula berdampak pada determinasi pasar lokal (daerah Kalimantan Barat) dan pasar dalam negeri.

Pelaksanaan Penataan Ruang

Sudah ditetapkan

Belum ditetapkan

Sumber: Kuesioner Profil Penataan Ruang Jawa Timur 2015

4

III

Gambar 3.3. Status Penetapan RTRW di Provinsi Kalimantan Timur


Provinsi Kalimantan Baratbelum menetapkan peraturan daerah tentang RTRW Provinsi. Penetapan RTRW akan dilakukan setelah proses evaluasi Raperda RTRW Kalimantan Barat pada saat ini ke Menteri Dalam Negeri selesai. Naskah sementara RTRW Provinsi ini telah mengakomodir Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), namun belum mengintegrasikan Rencana Zonasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K). Ada pula beberapa Isu yang terdapat dalam Naskah Sementara RTRW Kalimantan Barat, antara lain:

A. Penetapan Perda RTRW

Kalimantan Barat10

Ÿ Kebutuhan akan SDM bidang penataan ruang yang kompeten dan handalŸ Penetapan Kawasan Budidaya yang dikendalikan,Ÿ Penetapan kawasan budidaya yang didorong perkembangannyaŸ Pengembangan kawasan secara terpaduŸ Penetapan peraturan zonasiŸ Perizinan,Ÿ Pemberian Insentif dan Disinsentif, dan Ÿ Pengenaan Sanksi.

Dari 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barathanya 4 kabupaten/kota yang sudah menetapkan RTRW yakni Kabupaten Mempawah, Kabupaten Kapuas Hulu, Kota Pontianak, dan Kota Singkawang. Rincian kabupaten/kota dan nomor peraturan daerah yang menetapkan RTRW dapat dilihat pada tabel berikut.

BKPRD

Kabupaten

Mempawah

SK. Nomor

3 Tahun 2014

Kapuas Hulu

Sambas

Bengkayang

Landak

Kubu Raya

1 Tahun 2014

-

-

-

BKPRD

Sanggau

SK. Nomor

-

Sekadau

Sintang

Pontianak

-

-

2 Tahun 2013

Kota

Tabel 2. Status Penetapan RTRW di Provinsi Kalimantan Timur

Sumber: Jawaban Kuisioner Profil Penataan Ruang Kalimantan Barat 2015

-

Kayong Utara - Singkawang 2 Tahun 2013

Melawi -

Ketapang -

Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi (KSP) yang akan dibuat di Kalimantan Barat sebanyak 4 rencana. Provinsi ini belum menetapkan jumlah Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota yang akan dibuat. Kalimantan Barat memprioritaskan beberapa KIS untuk diselesaikan pada lima tahun mendatang, yakni KIS Tayan, KIS Mandor, KIS Semparuk, KIS Pelabuhan Sei Kunyit.

B. Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang


Provinsi Kalimantan Barat memiliki konflik penataan ruang yang harus diselesaikan secara nasional yakni penyelesaian tata batas wilayah dengan Malaysia maupun antar-kabupaten. Selain itu, provinsi ini juga belum memiliki sistem insentif/disinsentif sehingga sulit untuk menyelenggarakan pengendalian pemanfaatan ruang. Meskipun dalam penyelesaian konflik pemanfaatn ruang telah menggunakan peta rencana skala 1:5.000.

C. Konflik Pemanfaatan Ruang

Provinsi Kalimantan Barat sejauh ini sudah melakukan penyerasian antara RTRW, RPJPD dan RPJMD yang dilakukan melalui integrasi substansi perencanaan program di RTRW ke dalam RPJMD. Penyerasian muatan RTRW dengan rencana sektoral juga telah dilakukan melalui penyesuaian program dalam bentuk rapat substansi dengan dinas terkait.

D. Sinkronisasi Rencana Tata Ruang (RTR) dengan Program Rencana Pembangunan

Pembinaan Penyelenggaraan Penataan ruang

A. Kelembagaan Penyelenggaraan Penataan Ruang

IV

Provinsi Kalimantan Barat merupakan Provinsi yang telah menyusun dan menetapkan BKPRD Provinsi dengan Surat Keputusan No.9/BAPPEDA/2012 pada 2 Januari 2014. Meskipun demikian, Badan Koordinasi Pembangunan Regional Daerah (BKPRD) di Kalimantan Barat belum mencakup koordinasi ad-hoc antar SKPD untuk penyelesaian masalah tata ruang. Koordinasi penataan ruang lintas sektor diambil alih oleh Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Barat.Seluruh Kota dan Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat telah membentuk BKPRD

BKPRD

Kabupaten

Mempawah

SK. Nomor

175 Tahun 2010

Kapua Hulu

Sambas

186 Tahun 2013

BKPRD

Sanggau

SK. Nomor

240 Tahun 2010

Sekadau

Sintang

086 Tahun 2010

92 Tahun 2010

Tabel 2. Status Penetapan BKPRD di Provinsi Kalimantan Timur

65 Tahun 2010

Ketapang 233 Tahun 2011

Kalimantan Barat12

Sudah ditetapkan

Belum ditetapkan

Sumber: Kuesioner Profil Penataan Ruang Jambi 2015

Gambar 4. Status Penetapan BKPRD di Provinsi Jambi

3438

Bengkayang

Landak

Kubu Raya

402 Tahun 2012

050.13/70/HK-2011

209 Tahun 2010 Pontianak 287 Tahun 2009

Kota

Sumber: Jawaban Kuisioner Profil Penataan Ruang Kalimantan Barat 2015

Kayong Utara 141 Tahun 2011 Singkawang 104 Tahun 2013

Melawi 050/187/2010

BKPRD SK. Nomor BKPRD SK. Nomor

B. Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

03

Gambar 5. Provinsi Kalimantan Barat

Kebutuhan dan Kesediaan PPNS di

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari pemerintah daerah Kalimantan Barat, belum terdapat PPNS sama sekali di provinsi ini, sedangkan idealnya Provinsi Kalimantan Barat memiliki sekurang-kurangnya tiga orang PPNS. Kebutuhan ini disebabkan peran Provinsi Kalimantan Barat sebagai pintu perbatasan darat Indonesia membutuhkan pengawasan lebih dalam penyelenggaraan tata ruang dibandingkan Provinsi lainnya. Belum adanya PPNS pada Provinsi ini tentu menjadikan kinerja PPNS pada Provinsi ini belum diketahui keefektifannya.

02

Gambar 5. Provinsi Kalimantan Barat

Kebutuhan dan Kesediaan SDM Penataan Ruang di

C. Jumlah Sumber Daya Manusia


Berdasarkan informasi yang didapatkan dari pemerintah daerah Kalimantan Barat, belum terdapat tenaga ahli bidang penataan ruang sama sekali di provinsi ini, sedangkan idealnya Provinsi Kalimantan Barat memiliki sekurang-kurangnya dua orang ahli. Jumlah ideal ini merupakan usulan dari pemerintah daerah yang lebih mengetahui kondisi lapangan Provinsi Kalimantan Barat. Sehingga dapat diketahui bahwa ketersediaan SDM bidang tata ruang di Kalimantan Barat masih jauh dari kata cukup.

Kalimantan Barat14

Partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penataan ruang di Provinsi Kalimantan Barat belum terlihat sama sekali. Hal ini dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:

Ÿ Minimnya pemahaman masyarakat dan dunia usaha mengenai penyelenggaraan penataan ruang

Ÿ Tidak ada sosialisasi mengenai adanya forum masyarakat dan forum dunia usaha

Ÿ Tidak adanya pedoman mengenai peran masyarakat dan peran dunia usaha dalam pemanfaatan ruang

Ÿ Tidak adanya pedoman mengenai peran masyarakat dan peran dunia usaha dalam pengendalian pemanfaatan ruang

Ÿ Pendanaan

Ÿ Tidak ada unit kerja pemerintah daerah yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pembinaan untuk forum masyarakat dan forum dunia usaha

D. Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha

Provinsi Kalimantan Barat belum memiliki Sistem Informasi Penataan Ruang (SITR). Belum tersusunnya SITR dikarenakan Minimnya Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan tidak ada unit kerja yang bertanggungjawab terhadap SITR. Hal ini digambarkan dari kedudukan penataan ruang di Bappeda Kalimantan Barat hanya berada pada level esselon IV di sub bidang sarana prasaranadan tata ruang wilayah dengan hanya dua SDM penataan ruang sehingga membatasi lingkup gerak penyediaan SITR. SITR yang tersedia di pusat belum terintegrasi dengan Provinsi Kalimantan Barat dikarenakan belum adanya instansi vertikal BIG di daerah Kalimantan Barat.

E. Sistem Informasi Penataan Ruang

Profil Tata Ruang¸Kalimantan Barat masuk dalam Masterplan Program Percepatan Perluasan Ekonomi...

Documents

Transcript of Profil Tata Ruang¸Kalimantan Barat masuk dalam Masterplan Program Percepatan Perluasan Ekonomi...