IMPLEMENTASI KESESUAIAN PENERAPAN UNDANG-UNDANG...

IMPLEMENTASI KESESUAIAN PENERAPAN UNDANG-UNDANG

NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DI

LAZISNU

S K I P S I

“Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menmperoleh gelar Sarjana Hukum

(S.H.)”

Oleh:

Oleh:

MUHAMMAD SYUKRON AMIN

11140460000117

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI’AH

FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

2019 M/1440 H

v

ABSTRAK

Muhammad Syukron Amin, NIM. 11140460000117. “Implementasi

Kesesuaian Penerapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang

Pengelolaan Zakat di LAZISNU”, Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah,

Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif

Hidayatullah Jakata, 2019 M/1440 H.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (a) sistem pengelolaan zakat

menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat; (b)

pengaruh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di

LAZISNU . Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis. Jenis penelitian yang

digunakan adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

Undang-undang ini memberikan dampak positif terhadap kemajuan pranata

keagamaan dalam pengelolaan zakat, baik BAZNAS maupun LAZNAS memiliki

posisi yang strategis dalam menggali potensi zakat yang begitu besar yang ada di

Indonesia. Kehadiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan

zakat juga diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun2014 tentang

pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

LAZISNU sebagai bagian dari objek Undang-undang ini telah menjalankan tugas

dan fungsinya dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya sertifikasi ISO:9001

yaitu telah lulus manajemen mutu tingkat internasional. Keberadaan LAZISNU

diharapkan mampu memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia dan

menanggulangi kemiskinan secara profesional.

Kata kunci : Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan

zakat, LAZISNU, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014

Pembimbing : AM. Hasan Ali, M.A.

vi

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. Tuhan seluruh alam

yang telah memberikan segala kenikmatan, rahmat dan karunia-Nya, sehingga

skripsi ini berhasil diselesaikan. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah

kepada Nabi Muhammad SAW., yang telah membimbing umat manusia ke jalan

yang penuh dengan ridho-Nya.

Skripsi ini berjudul “Implementasi Kesesuaian Penerapan Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di LAZISNU”, ditulis sebagai

salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan semua pihak, oleh

karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan

penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Amany Burhanuddin Lubis M.A., selaku rektor UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta.

2. Dr. Ahmad Tholabi Kharlie, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan

Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. AM. Hasan Ali, M.A. selaku dosen pembimbing dan Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syari’ah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang telah

meluangkan waktu, tenaga dan fikirannya selama membimbing penulis.

4. Dr. Muhammad Maksum, M.A. selaku dosen pembimbing akademik yang

senantiasa mendukung dan mengarahkan penulis selama melakukan

perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini.

5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum dan seluruh

civitas akademika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah

vii

mengajarakn ilmu dan pengalaman kepada penulis sehingga dapat

menyelesaikan studi di Fakultas Syari’ah dan Hukum.

6. Kepada LAZISNU yang telah memberikan kesempatan kepada penulis

untuk dapat melakukan penelitian dilembaga ini, semoga LAZISNU

semakin maju dan dapat menjangkau lebih banyak lagi mustahik zakat

yang ada di pelosok negeri ini.

7. Bapak Muhadi dan Ibu Zukayah serta Mbak Novi, Mas Burhan, Washfa

dan Mecca tersayang yang telah mendukung dan mengerahkan segalanya

demi tercapainya cita-cita penulis. Rasanya tak ada yang mampu

menandingi kasih sayang keluarga dimanapun kita berada, semoga kelak

kita dikumpulkan Allah di Surga-Nya.

8. Ustadz Afdholi AR dan keluarga yang telah membantu penulis, baik

dukungan secara moril dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan

perkuliahan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

9. Muhammad Ridwan Zein selaku pengurus LAZISNU yang telah

membantu penulis dalam mengumpulkan data dan informasi secara detail,

semoga senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allh Swt.

10. Teman-teman Native C yang senantiasa menemani dari awal masuk

kampus sampai saat ini, semoga silaturrahim kita tetap terjaga sampai

nanti.

11. Teman seperjuangan skripsi Dzaky Royhan, Wahyu Fahmi Rizaldi, Dede

Ihsanudin, Opet, Fajar, Mang Acep dan Pak Iwan yang telah mendukung

dan memberikan motivasi kepada penulis untuk dapat menyelesaikan

skripsi ini.

12. Dragon ball Dzulkarnaen, Alim, Habib, Riza, Rahman dan Tiwi yang telah

memberikan pencerahan dikala masalah menghadang, semoga

kebersamaan kita tetap terjalin sampai akhir nanti.

13. Nanda, Rusdan, Dea, Yusti dan Alfiya yang telah memberikan warna

dalam roda kehidupan penulis, semoga persahabatan kita tak lekang oleh

waktu.

ix

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING……………………….…………ii

LEMBAR PENGESAHAN………………………………………….…………iii

LEMBAR PERNYATAAN…………………………………….………………iv

ABSTRAK………………………………………………………..………...……v

KATA PENGANTAR……………………………………………………..…...vi

DAFTAR ISI…………………………………………………………………....ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah………………………………………..……….…1

B. Identifikasi, Pembatasan dan Rumusan Masalah………………………….4

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian…………………………………………....6

D. Rancangan Sistematika Penulisan…………………………………….…..7

BAB II KAJIAN TEORITIS, TINJAUAN KAJIAN TERDAHULU DAN

KERANGKA TEORI KONSEPTUAL

A. Kajian Teoritis Zakat dan Problematikanya…………………………….…8

1. Pengertian Zakat…………………………………………………….....8

2. Sejarah Disyari’atkannya Zakat…………………..………………….13

3. Dasar Hukum Zakat………………………………………………….25

4. Macam-macam Zakat………………………………………………...28

5. Muzakki dan mustahiq…………………………………………….....30

6. Hikmah Zakat……………………………………………………..….32

B. Pengelolaan Zakat di Lembaga Zakat……………………………………34

1. Urgensi Lembaga Pengelola Zakat…………………………………..34

2. Persyaratan Lembaga Pengelola Zakat………………………………36

C. Tinjauan Kajian Terdahulu………………………………………………39

D. Kerangka Teori dan Konseptual…………………………………………40

x

BAB III GAMBARAN UMUM LAZISNU DAN METODOLOGI

PENELITIAN

A. Gambaran Umum LAZISNU……………………………………...….….45

1. Sejarah Berdirinya LAZISNU…………………………………..……45

2. Legalitas Hukum……………………………………………………..46

3. Maksud dan Tujuan…………………………………………..………46

4. Visi dan Misi…………………………………………………………47

5. Struktur Organisasi…………………………………………………...47

6. Fungsi dan Tugas Pokok Organisasi………………………………....49

B. Metodologi Penelitian……………………………………………………50

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian……………………………………...50

2. Sumber Data………………………………………………………….51

3. Teknik Pengumpulan Data…………………………………………...51

4. Analisis Data…………………………………………………..……..52

BAB IV IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011

TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DI LAZISNU

A. Pengumpulan Zakat………………………………………………………53

B. Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat……………………………....57

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Undang-undang Nomor

23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di LAZISNU………………..63

D. Indikator Kesesuaian Penerapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011

tentang Pengelolaan Zakat……………………………………………….64

E. Analisis SWOT…………………………………………………………...66

BAB V PENUTUP

A. Simpulan…………………………………………………………………69

B. Saran……………………………………………………………………..70

DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………..….....71

LAMPIRAN

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama rahmatan lil alamin yang dibawa oleh Rosulullah

Muhammad Saw. dimana didalamnya telah diatur hubungan antara manusia

dengan Tuhan (hablum minallah) dan hubungan antarmanusia (hablum minannas)

yang biasa disebut dengan muamalah. Muamalah secara umum merupakan suatu

interaksi antar umat manusia dalam kehidupan bermasyarakat, salah satunya

melalui kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia dalam

rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.

Muamalah dalam islam telah diatur dalam sebuah sistem ekonomi, yaitu

sistem ekonomi islam. Menurut MA. Mannan “Ekonomi Islam adalah

pengetahuan dan penerapan perintah-perintah (Injuctions) dan tata cara (rules)

yang diterapkan oleh syariah yang mencegah terjadinya ketidakadilan dalam

penggalian dan penggunaan sumber daya material guna memenuhi kebutuhan

manusia yang memungkinkan mereka melaksanakan kewajibannya kepada Allah

dan masyarakat”1. Sedangkan menurut A.M. Al-Assal ekonomi islam adalah cara

bagaimana mengatur kehidupan perekonomian secara islami dan mempunyai

prinsip saling menguntungkan, sebagaimana para ahli mendefinisikan “Ekonomi

islam merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari

Al-qur‟an dan As-sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan

diatas landasan dasar-dasar keimanan dan moral sesuai dengan kondisi

lingkungan dan masa”2. Ekonomi islam menekankan kepada nilai-nilai keadilan

dan keseimbangan3, dari sistem ini diharapkan dapat terorganisir sedemikian rupa

sehingga harta tidak hanya digenggam oleh orang kaya saja tetapi bisa merata ke

1 M. Abdul Mannan. Ekonomi Islam : Teori dan Praktek, (Yogyakarta, PT. Dana Bakti Wakaf, 1995)

2 Ahmad Muhammad Al-Assal, Al-Nizam Al-Iqtishad fi al-islam. Mabadi’uhu wa ahdafuhu ( Sistem

Ekonomi Islam, Prinsip dan Tujuannya), terj. H. Abu Ahmadi dkk, PT. Bina Ilmu Surabaya, 1980, hal. 11 3 Muhammad, Zakat Profesi : Wacana Pemikiran dalam fiqh kontemporer, Salemba Diniyah,

Jakarta, 2002, hal.2

2

semua orang, oleh karena dalam salah satu rukun islam diperintahkan untuk

menunaikan zakat.

Zakat menurut bahasa memiliki beberapa arti yaitu keberkahan,

pertumbuhan dan perkembangan. Sedangkan menurut istilah adalah sejumlah

harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk

diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahiq) dengan

persyaratan tertentu pula.4 Zakat sebagai salah satu rukun islam yang ketiga

merupakan ibadah (perintah) yang di wajibkan kepada umat islam. Melalui firman

Nya Allah menyebut zakat secara bersamaan dengan perintah melaksanakan

shalat, hal ini menandakan bahwa begitu pentingnya shalat dan zakat. Jika shalat

merupakan ibadah ruhiyah, maka zakat adalah sebagai ibadah maaliyah dan

ijtima‟iyah (harta dan sosial)5. Zakat, infaq dan sedekah secara substantif adalah

bagian dari mekanisme keagamaan yang dimaksudkan untuk pemerataan

pendapatan bagi umat islam, dengan kata lain ketiga elemen tersebut merupakan

media untuk memperbaiki taraf kehidupan. Dengan demikian dana zakat, infaq

dan sedekah dapat diupayakan secara maksimal untuk memberdayakan ekonomi

masyarakat.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di

Indonesia pada bulan maret 2018 sebanyak 25,95 juta orang (9,82%). Jika

dibandingkan dengan bulan september 2017 yang berjumlah 26,58 juta orang

(10,12%), jumlah penduduk miskin bulan maret 2018 mengalami peurunan

sebesar 633,2 ribu orang. Berdasarkan data yang diperoleh BPS, penurunan

kemiskinan hampir terjadi di seluruh pulau di Indonesia. Apabila dirinci lebih

lanjut, penduduk miskin paling banyak masih terdapat di Pulau Jawa dengan

jumlah 13,34 juta jiwa (8,94 persen). Sementara di Pulau Sumatera ada 5,98 juta

jiwa (10,39 persen), Pulau Sulawesi ada 2,06 juta jiwa (10,64 persen), Pulau Bali

dan Nusa Tenggara ada 2,05 juta jiwa (14,02 persen), Pulau Maluku dan Papua

4 Didin Hafidhhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, Gema Insani, Jakarta, 2002, hal. 7

5 Muhammad, Zakat Profesi : Wacana Pemikiran dalam fiqh kontemporer, Salemba Diniyah,

Jakarta, 2002, hal.2

3

ada 1,53 juta jiwa (21,20 persen), dan di Pulau Kalimantan ada 980 ribu jiwa

(6,09 persen)6.

Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) melalui

Undang-undang no. 23 tahun 2011 diharapkan mampu menjadi sarana bagi kaum

dhuafa untuk dapat menjawab problematika yang ada saat ini. Masuknya zakat ke

dalam ranah hukum positif di Indonesia, menandai era baru pemberdayaan pranata

keagamaan untuk kesejahteraan sosial yaitu dengan dibuatnya regulasi UU No. 38

tahun 1999 kemudian di amandemen dengan UU No. 23 tahun 2011 saat ini7.

Dengan demikian, kehadiran BAZ atau LAZ disamping bersifat kegamaan juga

ditempatkan dalam konteks cita-cita bangsa, yaitu membangun masyarakat yang

sejahtera, adil dan makmur. Oleh karena itu peningkatan daya guna BAZ atau

LAZ khususnya dalam pembangunan ekonomi mesti dilakukan.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, negara menjalankan tri

fungsi yaitu sebagai regulator, operator dan juga pengawas. BAZNAS

menjalankan fungsi regulator (pasal 7 ayat 1 huruf a, c dan d) sekaligus operator

(pasal 7 ayat 1 huruf b), sedangkan Kementerian Agama menjalankan fungsi

regulator (pasal 5 ayat 3, pasal 6 ayat 3, pasal 29 ayat 4, dan pasal 15) sekaligus

sebagai pengawas (pasal 34).

Jika melihat dari substansi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, ada

beberapa poin penting yang harus ditelaah lebih lanjut. Salah satunya mengenai

sentralisasi pengelolaan zakat yang dilakukan pemerintah melalui BAZNAS,

sedangkan kedudukan LAZ hanya sebagai perpanjangan tangan atau pembantu

dalam pengelolaan zakat. Seharusnya dengan adanya Undang-undang ini

diharapkan dapat menjadi acuan penting dalam pengelolaan zakat di Indonesia

kedepannya, akan tetapi pada kenyataannya dengan di amandemenkannya

Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat ini masih banyak

menuai protes dari berbagai elemen dan praktisi zakat di Indonesia. Apalagi

banyak munculnya penafsiran atas isi Undang-undang pengelolaan zakat yang

baru ini, sehingga mengakibatkan banyaknya pro-kontra mengenai isi dari

6 Www.bps.go.id, diakses pada 08 Oktober 2018

7 SYARIAH Jurnal Ilmu Hukum, Volume 15, Nomor 2, Desember 2015, hlm. 155-166

http://www.bps.go.id/

4

Undang-undang pengelolaan zakat itu sendiri. Adanya Undang-undnag ini

diharapkan dapat menjawab masalah-masalah pengelolaan zakat di Indonesia,

bukan sebaliknya. Banyak harapan dari pihak LAZ terhadap Undang-undang No.

23 Tahun 2011, sehingga dapat memberikan solusi atas pengelolaan zakat yang

telah di amandemen dari Undang-undang No. 38 Tahun 1999.

LAZISNU sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) memposisikan diri

sebagai lembaga yang memiliki komitmen keumatan dengan mengedepankan

kepentingan umat sebagai pola manajemen zakat dan memiliki posisi strategis

terkait pengelolaan zakat di wilayah warga Nahdhatul Ulama yang ada di

Indonesia. LAZISNU berdiri pada tahun 2004 sebagai sarana untuk membantu

masyarakat sesuai amanat Muktamar yang ke-31 di Asrama Haji Donohudan,

Boyolali, Jawa tengah. LAZISNU secara yuridis-formal dikukuhkan oleh SK

Menteri Agama No. 65/2005 untuk melakukan pengelolaan zakat, Infak, dan

Sedekah kepada masyarakat luas. LAZISNU merupakan lembaga nirlaba milik

perkumpulan Nahdhatul Ulama yang bertujuan berkhidmat dalam rangka

membantu kesejahteraan umat, mengangkat harkat sosial dengan

mendayagunakan dana zakat, infak, sedekah serta wakaf (ZISWAF). Dengan

diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, LAZISNU diharapkan

mampu memaksimalkan tugas dan fungsinya dalam pengelolaan zakat8.

Atas dasar kenyataan ini, maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian, guna mengetahui tentang pengelolaan, pendistribusian dan evaluasi

pada Lembaga Amil Zakat LAZISNU dengan judul “Implementasi Kesesuaian

Penerapan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di

LAZISNU”

B. Identifikasi, Pembatasan dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

LAZISNU sebagai subjek hukum yang tercantum dalam Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang pengelolaan zakat tentunya harus berpegang teguh

8 www.nucare.id

5

pada regulasi yang ada, namun dari semua pasal yang terangkum dalam Undang-

undang tersebut ada beberapa pertanyaan mendasar sebagai berikut:

a. Apakah seluruh BAZ atau LAZ sudah menerapkan implementasi Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2011?

b. Apakah seluruh pasal yang ada dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun

2011 sudah terimplementasi pada BAZ atau LAZ yang ada?

c. Seberapa besar penerapan presentase implementasi Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2011 yang sudah ada selama ini?

d. Apakah LAZISNU sudah mengimplementasikan penerapan Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2011?

Pertanyaan diatas tentunya menjadi suatu identifikasi masalah yang kemudian

menjadi suatu kajian awal yang menarik untuk diteliti lebih lanjut dalam

penelitian ini.

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas,

banyak masalah yang dapat dikaji dan diteliti. Namun agar penelitian ini lebih

terfokus dan sekaligus menghindari terjadinya kesimpang siuran dalam

pembahasan, maka masalah-masalah yang akan dikaji dan dianalisis dibatasi

seputar Implementasi Kesesuaian Penerapan Undang-undang No. 23 Tahun 2011

tentang Pengelolaan Zakat di LAZISNU. Pembatasan tersebut dimaksudkan untuk

mendapatkan gambaran yang lebih konkrit tentang upaya yang dilakukan oleh

LAZISNU dalam mengimplemtasikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011

tentang Pengelolaan Zakat.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan diatas dan

untuk memfokuskan penelitian ini, maka penulis merumuskan masalah sebagai

berikut:

a. Bagaimana pengelolaan zakat menurut Undang-undang No. 23 Tahun

2011 tentang pengelolaan zakat?

6

b. Bagaimana kesesuaian penerapan Undang-undang No. 23 Tahun 2011

tentang pengelolaan zakat di LAZISNU?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang ingin dicapai

penulis dalam penelitian ini, maka penulis menjabarkan tujuan yang akan

dilakukan. Adapun penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

a. Mengetahui pengelolaan zakat menurut Undang-undang No. 23 Tahun

2011 tentang pengelolaan zakat.

b. Mengetahui kesesuaian penerapan Undang-undang No. 23 Tahun 2011

tentang pengelolaan zakat di LAZISNU.

2. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan pencerahan

dan daya guna bagi pihak-pihak terkait, yakni sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dapat menambah

khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum ekonomi syari‟ah dan dapat

memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait dengan kajian

mengenai undang-undang zakat sebagai acuan untuk penelitian

selanjutnya, khususnya mengenai pengelolaan dana zakat sesuai ketentuan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011.

b. Manfaat praktis

Adanya penambahan trust (kepercayaan) dari masyarakat

(muzakki) yang ingin menyalurkan zakat, infak, sedekah dan wakafnya di

LAZISNU sebagai lembaga yang transparan, akuntabilitas, profesionalitas,

kredibilitas dan amanah.

7

D. Rancangan Sistematika Penelitian

Untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai skripsi ini, maka dalam

penulisannya akan dibagi dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai

berikut:

Bab I, Pendahuluan, meliputi pembahasan tentang Latar Belakang

Masalah, Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat

Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II, Kajian Teoritis, Tinjauan (Review) Kajian Terdahulu, Kerangka

Teori dan Konseptual Seputar Zakat dan problematikanya, meliputi: Zakat dan

Problematikanya, Pengelolaan Zakat di Lembaga Zakat.

Bab III, Gambaran Umum LAZISNU, meliputi: Sejarah berdirinya

LAZISNU, Legalitas Hukum, Maksud dan Tujuan LAZISNU, Visi dan Misi,

Struktur Organisasi LAZISNU, dan Fungsi dan Tugas Pokok Organisasi dan

Metodologi Penelitian.

Bab IV, Penerapan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang

Pengelolaan Zakat di LAZISNU, meliputi: pengumpulan zakat, pendistribusian

dan penyaluran zakat serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan

Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di LAZISNU.

Bab V, Penutup, memuat simpulan dari penjelasan yang telah

dikemukakan pada bab-bab sebelumnya dan saran penulis terkait penelitian ini.

8

BAB II

KAJIAN TEORITIS, TINJAUAN (REVIEW) KAJIAN TERDAHULU,

KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL SEPUTAR ZAKAT

A. Kajian Teoritis Zakat dan Problematikanya

1. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa (etimologi), zakat berasal dari bahasa arab zakaa

yang berarti suci, bersih, tumbuh, berkembang, berkah dan baik (زكى)9. Arti

tumbuh, bersih dan suci tidak hanya semata-mata bermakna di dalam harta saja

tetapi juga diperuntukkan bagi jiwa orang yang menunaikan zakat, karena zakat

merupakan upaya membersihkan dan mensucikan diri dari sifat kikir dan dosa10

.

Menurut istilah (terminologi), zakat adalah nama bagi sejumlah harta

tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk

dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan

tertentu pula11

.

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan istilah sangat nyata

dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi

berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan memberikan kemaslahatan

(kebaikan). Hal ini sebagimana tercantum dalam QS. At-Taubah ayat 103 dan QS.

Ar-Rum ayat 39.

صم ب ى ث ك ض ر ى ش ط خ ر ى صذل ان ي أ ز ي خ

ى ه ع ع ع للا ى ن ك ك ع صلر ى إ ه ع

Artinya:

9 Nuruddin Muhammad Ali, Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal, (Jakarta : PT Raja

Grafindo Persada, 2006) hal.6 10

Sofyan Hasan, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, Cetakan 1, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), hal. 21 11

Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema Insani, 2002) hal. 7

9

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu

membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah

Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. At-Taubah: 103).

ذ ث ع ش ال انبط فل ي ف أ ث ش ب ن ث س ى ي ز ب آر ي

ى ئك ن أ ف خ للا ذ ش بح ر صك ى ي ز ب آر ي للا

ف عع ان

Artinya:

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta

manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu

berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah,

maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan

(pahalanya)”. (QS. Ar-Rum: 39).

Di dalam Al-qur‟an terdapat beberapa kata yang walaupun secara bahasa

mempunyai arti yang agak berbeda dengan zakat, tetapi kadangkala dipergunakan

untuk menunukkan makna zakat, yaitu infaq, shadaqoh dan hak. Hal ini

sebagaimana dinyatakan dalam QS. At-Taubah ayat 34, 60 dan 103 serta QS. Al-

An‟am ayat 141.

غح بنذ انصبس ان ل للا ش اث ض د ع بنذ ان ل

ز ل ان ل ئ ى عب ا ف أ ى ث ن ك ل ن ر للا اث

فك ؤ أ ى للا ه بر م ل ج ل فشا ي ك

Artinya:

“Orang-orang Yahudi berkata: "Uzair itu putera Allah" dan orang-orang

Nasrani berkata: "Al Masih itu putera Allah". Demikianlah itu ucapan mereka

10

dengan mulut mereka, mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu.

Dilaknati Allah mereka, bagaimana mereka sampai berpaling?”. (QS. At-Taubah:

34).

ب ه ع ه بي ع ان بك غ ان اء ش م ف ه ذلبد ن ب انص إ

جم للا ف ع ي بس غ ان لبة ف انش ى خ لهث ف ن ؤ ان

ى ك ى ح ه ع للا للا م فشعخ ي ج انغ اث

Artinya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-

orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk

(memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk

mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan

Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. At-Taubah: 60)



Artinya:




Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. At-Taubah: 103)

بد ش يع شش غ بد شش ع بد ي خ أ ش انز أ

ب بث ش ز ي ب ي انش ز انض ه ك فب أ ه ز خ سع ي انض م انخ

11

و م ا ح آر ش ث را أ إ ش ث ها ي ك بث ش ز ش ي غ

ف ش غ ل حت ان فا إ ش غ ل ر حصبد

Artinya:

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang

tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya,

zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya).

Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan

tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir

miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak

menyukai orang yang berlebih-lebihan”. (QS. Al-An‟am: 141)

Digunakannya kata-kata tersebut dengan maksud zakat, karena memiliki

kaitan yang sangat erat dengan zakat. Zakat disebut infaq (QS. At-Taubah: 34)

karena hakikatnya zakat itu adalah penyerahan harta untuk kebajikan-kebajikan

yang diperintahkan Allah Swt. Sedangkan zakat disebut sedekah (QS. At-Taubah:

60 dan 103) karena memang salah satu tujuan utama zakat adalah untuk

mendekatkan diri (taqarrub) kepada Allah, dan zakat disebut hak, oleh karena

memang zakat itu merupakan ketetapan bersifat pasti dari Allah yang harus

diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahiq)12

Dari segi istilah fiqih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang

diwajibkan Allah yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak13

. Adapun

peruntukan zakat sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya yaitu terdapat 8

(delapan) ashnaf dan tidak diperkenankan peruntukan zakat selain golongan yang

disebutkan diatas, mengingat Allah sudah menentukannya di dalam firman-Nya.

Beberapa ahli fiqih dalam mendefinisikan zakat yaitu sebagai berikut:

12

Didin Hafidhuddin, Membangkitkan Nilai-Nilai Zakat Untuk Menyadarkan Umat “Southeast Asia Zakat Movement”, (Jakarta: Forum Zakat, Dompet Dhuafa dan Pemkot Padang, 2008), hal. 12 13

Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat, (1996), hal. 34-35.

12

a. Menurut Mazhab Maliki mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan

sebagian harta khusus yang telah mencapai nishab (batas kuantitas

minimal yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak

menerimanya14

.

b. Menurut Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan

sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang

yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah15

.

c. Menurut Mazhab Syafi‟I zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta

atau tubuh sesuai dengan cara khusus16

.

d. Menurut Mazhab Hanbali zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari

harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula, yaitu kelompok

yang diisyaratkan dalam Al-qur‟an17

.

e. Para pemikir ekonomi Islam kontemporer mendefinisikan zakat sebagai

harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat berwenang

kepada masyarakat umum atau individu yang bersifat mengikat dan final,

tanpa mendapat imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan

kemampuan pemilik harta yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan

delapan golongan yang telah ditentukan oleh Al-qur‟an serta untuk

memenuhi tuntutan politik bagi keuangan Islam18

.

f. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, zakat adalah harta yang

wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan

kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa zakat

adalah mengeluarkan harta yang bersifat wajib oleh seseorang atau badan usaha

yang telah memenuhi syarat tertentu dan diberikan kepada yang berhak

menerimanya sesuai dengan ketentuan syari‟at Islam.

14

Wahbah Zuhayliy, Zakat Kajian Beberapa Mazhab (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hal. 83 15

Ibid, hal. 84 16

Ibid 17

Ibid 18

Gazi Inayah, Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), hal. 3

13

2. Sejarah Disyari’atkannya Zakat

Zakat merupakan syari‟at Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw.

sebagai utusanNya yaitu sebagai ibadah maliyah yang mengarah pada aspek sosial

guna mengatur kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah Swt. dan

dalam hubungannya dengan sesama manusia. Ada tiga fase sejarah

disyari‟atkannya zakat yaitu sebagai berikut:19

Fase pertama: Perintah zakat telah ada dari semenjak masa Rasulullah saw masih

di Makkah. Hanya saja, belum ada ketentuan spesifik terkait dengan waktu dan

waktu kadarnya. Penjelasan ini bisa dilihat pada tafsir Ibnu Katsir pada ayat 20

surah Al-Muzzammil.

Fase Kedua adalah : zakat fitrah atau Shadaqathul fitrah (zakat memberi makan)

yang diperintahkan pada tahun kedua Hijriah setelah perintah puasa. Hal ini

berdasarkan pada hadits, “Rasulullah saw memerintahkan kepada kami untuk

mengeluarkan shadaqatul fithr (zakat fitrah) sebelum perintah zakat (zakat harta).

“ (HR Nasa‟i)

Fase Ketiga: Perintah zakat harta sebagai penambah zakat fitrah yang telah

diperintahkan sebelumnya. Sebagian ulama berpendapat bahwa perintah ini juga

pada tahun kedua. Ibnu Katsir menjelaskan hal ini pada tafsir surah Al-An‟am

ayat 141: (Dan berikanlah haknya pada hari ketika panennya). Kata , haknya

(haqqahu), sebagian besar ulama tafsir adalah zakat wajib. Demikian pula, hal ini

bisa dilihat pada tafsir Al-Qurthubi tentang ayat 141 dari surah Al-An‟am.

Sebagai kesimpulan: perintah zakat telah ada dari semenjak Rasulullah saw masih

di Mekah. Hanya saja, belum ada ketentuan spesifik terkait dengan takaran dan

nilai yang harus dikeluarkan. Zakat tersebut adalah zakat harta. Selanjutnya,

ketika Rasulullah saw hijrah, pada tahun ke2 dan setelah Ramadhan Allah swt

perintahkan zakat fitrah. Selanjutnya Allah swt perintahkan mengeluarkan zakat

harta dengan ketentuan lebih spesifik seperti yang kita kenal saat ini.

19

http://zakat.or.id/sejarah-kewajiban-zakat/, diakses pada 31 Oktober 2018

http://zakat.or.id/sejarah-kewajiban-zakat/

14

Adapun sejarah perkembangan di Indonesia adalah sebagai berikut20

:

Dalam sejarah kehidupan ummat Islam di Indonesia, zakat telah

mengambil peran yang cukup strategis dalam pembangunan ekonomi di

Indonesia. Peran yang sedemikian besar, telah dicatatkan dalam sejarah

masyarakat Muslim jauh sebelum Indonesia merdeka. Zakat telah menjadi

instrumen penting dalam membangun ekonomi, pendidikan dan kesejahteraan

masyarakat Muslim di Indonesia. Sejak awal masuknya Islam ke Indonesia, zakat

merupakan salah satu sumber dana untuk pengembangan ajaran Islam serta

sebagai pendanaan dalam perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan

Belanda. Tempat yang dijadikan pengelolaan sumber-sumber tersebut adalah

masjid, surau atau langgar.

Sebelum datang penjajah di Indonesia, terdapat beberapa Kesultanan yang

mencapai kejayaan berkat dukungan dana internal dari umat Islam sendiri.

Misalnya, Kesultanan di Aceh, Sumatera Barat, Banten, Mataram, Demak, Goa

dan Ternate. Kesultanan-kesultanan tersebut dinilai telah berhasil

mendayagunakan potensi ekonomi umat dengan memperbaiki kualitas ekonomi

rakyat, antara lain dengan mengatur sumber-sumber keuangan Islam seperti zakat,

pemeliharaan harta wakaf, wasiat, infak dan sedekah. Dana yang bersumber dari

umat cukup memadai untuk memadaiuntuk membiayai kepentingan Islam.

Pada masa penjajahan, pemerintah Hindia Belanda pada awalnya tidak

ingin intervensi terhadap urusan sumber keuangan Islam karena hal itu dipandang

sebagai urusan internal umat Islam. Bahkan, menurut pasal 134 ayat 2 Indische

Staatsregeling (IS), pemerintah Hindia Belanda harus bersikap netral terhadap

semua agama yang ada di seluruh daerah kekuasaannya (Policy of Religion

Neutrality). Namun setelah melihat betapa besar potensi sumber keuangan Islam,

yang umumnya dikelola di masjid-masjid dalam mendukung perjuangan anti-

kolonial, seperti pengalaman Perang Paderi di Sumatera (1821- 1837), Perang

Diponegoro di Jawa Tengah (1825-1830) dan Perang Aceh (1873- 1903), maka

Kolonial Belanda melakukan upaya pengaturan, khususnya terkait sumber

20

Outlook Zakat Indonesia 2018, (Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2017) hal. 5-15

15

keuangan Islam. Pada tanggal 4 Agustus 1893, pemerintah Hindia Belanda

mengeluarkan Bijblad nomor 1892 yang berisi kebijakan pemerintah untuk

mengawasi pelaksanaan zakat yang dilakukan oleh penghulu atau naib. Untuk

melemahkan kekuatan rakyat yang bersumber dari zakat, Pemerintah Hindia

Belanda melarang semua pegawai dan priyayi pribumi ikut serta membantu

pelaksanaan zakat. Larangan itu dituangkan dalam Bijblad nomor 6200 tanggal 28

Februari 1905.

Kalau pada masa sebelumnya kas-kas masjid yang antara lain bersumber

zakat dari zakat dikelola sepenuhnya oleh umat Islam melalui lembaga-lembaga

yang dibentuknya dan dipergunakan untuk membantu mensejahterakan umat,

maka setelah berada di bawah kendali dan kekuasaan pemerintah Hindia Belanda,

dana-dana tersebut dimanfaatkan untuk memberikan sumbangan kepada rumah

sakit Zending di Mojowarno yang pendirinya diprakarsai oleh Pendeta Johanes

Kruyt (1835-1918), kas masjid di Kediri dimanfaatkan untuk membiayai sebuah

asrama pelacur, dan secara rutin kas-kas masjid juga dimanfaatkan untuk

membantu aktifitas Kristen. Sehingga telah terjadi penyimpangan penggunaan

dana umat Islam oleh pemerintah Belanda. Anehnya lagi, kas masjid itu tidak

bebas digunakan untuk keperluan umat Islam, seperti pemugaran dan

pembangunan masjid, kas masjid lebih bebas digunakan untuk membiayai

pemugaran rumah penghulu, peralatan kantor bupati dan tukang kebun penghulu,

ketimbang untuk kepentingan masjid. Dalam meminimalkan jumlah saldo juga

dilakukan Pemerintah Hindia Belanda. Hal ini dilakukan dalam rangka mematikan

semangat perjuangan rakyat dalam perang antikolonial.

Ketika keinginan untuk melibatkan pemerintah dalam pengumpulan zakat

mengemuka dalam Rakernas MUI tahun 1990, Menteri Agama Munawir Sjadzali

menkonsultasikannya kepada Presiden Soeharto, mengingat kepala negara dulu

pernah bersedia menjadi amil zakat, tetapi kurang mendapat respon secara luas

dari umat Islam di tanah air ketika itu. Pada ketika itu, Presiden Soeharto justru

menyatakan ketidaksediannya amil zakat. Sebagai alternatifnya, ia memberikan

petunjuk agar pengelolaan zakat diserahkan kepada setiap provinsi, yang dalam

pengumpulan dan pengelolaannya melibatkan kepala daerah sesuai prinsip

16

otonomi daerah. Sedangkan secara kelembagaan, ia menjadi lembaga non

struktural untuk menghindari dualisme dalam pengelolaan zakat dan pajak.

Pada periode kepemimpinan empat Presiden pasca Soeharto, gerakan

monumental zakat di tanah air dapat dicatat sebagai berikut: (a) Presiden B. J.

Habibie pada tanggal 23 September 1999 atas persetujuan DPR telah mensahkan

Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. (b) Presiden

Abdurrahman Wahid pada tanggal 17 Januari 2001 mengeluarkan Keputusan

Presiden No. 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional (c) Presiden

Megawati Soekarno Putri pada tanggal 2 Desember 2001 melakukan pencanangan

Gerakan Sadar Zakat dalam acara peringatan Nuzulul Qur‟an di Masjid Istiqlal

Jakarta. (d) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal Indikasi positif ini

selain disebabkan oleh kesadaran menjalankan perintah agama di kalangan umat

Islam semakin meningkat dan menunjukkan perkembangan yang

menggembirakan. Bahkan setelah itu dorongan untuk membayar zakat juga

datang dari pemerintah dengan dikeluarkannya perangkat perUndang-undangan

berupa UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat.

Untuk lebih memerinci perkembangan kebijakan pemerintah dalam

sejarah pengelolaan zakat di Indonesia, terdapat beberapa tahapan sejarah yang

dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama: Sebelum Kelahiran UU Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan

Zakat

Pengelolaan Zakat Masa Penjajahan

Zakat sebagai bagian dari ajaran Islam wajib ditunaikan oleh umat Islam terutama

yang mampu, tentunya sudah diterapkan dan ditunaikan oleh umat Islam

Indonesia berbarengan dengan masuknya Islam ke Nusantara. Kemudian ketika

Indonesia dikuasai oleh para penjajah, para tokoh agama Islam tetap melakukan

mobilisasi pengumpulan zakat. Pada masa penjajahan Belanda, pelaksanaan

ajaran Islam (termasuk zakat) diatur dalam Ordonantie Pemerintah Hindia

Belanda Nomor 6200 tanggal 28 Pebruari 1905. Dalam pengaturan ini pemerintah

tidak mencampuri masalah pengelolaan zakat dan menyerahkan sepenuhnya

kepada umat Islam dan bentuk pelaksanaannya sesuai dengan syari‟at Islam.

17

Pengelolaan Zakat di Awal Kemerdekaan

Pada awal kemerdekaan Indonesia, pengelolaan zakat juga diatur pemerintah dan

masih menjadi urusan masyarakat. Kemudian pada tahun 1951 barulah

Kementerian Agama mengeluarkan Surat Edaran Nomor: A/VII/17367, tanggal 8

Desember 1951 tentang Pelaksanaan Zakat Fitrah. Pemerintah dalam hal ini

Kementerian Agama hanya menghimbau dan menggiatkan masyarakat untuk

menunaikan kewajiban zakatnya serta melakukan pengawasan supaya pemakaian

dan pembagian dari pungutan zakat tadi dapat berlangsung

menurut hukum agama.

Pada tahun 1964, Kementerian Agama menyusun Rancangan Undang-

undang (RUU) tentang Pelaksanaan Zakat dan Rencana Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-undang (RPPPUU) tentang Pelaksanaan Pengumpulan dan

Pembagian Zakat serta Pembentukan Baitul-Maal, tetapi kedua perangkat

peraturan tersebut belum sempat diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat

(DPR) maupun kepada Presiden.

Kedua: Pengelolaan Zakat di Masa Orde Baru Pada masa orde baru, Menteri

Agama menyusun Rancangan Undang-undang tentang Zakat dan disampaikan

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR) dengan surat

Nomor: MA/095/1967 tanggal 5 Juli 1967. Dalam surat Menteri Agama tersebut

disebutkan antara lain: “Mengenai rancangan Undang-undang zakat pada

prinsipnya, oleh karena materinya mengenai hukum Islam yang berlaku bagi

agama Islam, maka diatur atau tidak diatur dengan Undang-undang, ketentuan

hukum Islam tersebut harus berlaku bagi umat Islam, dalam hal mana pemerintah

wajib membantunya. Namun demikian, pemerintah berkewajiban moril untuk

meningkatkan manfaat dari pada penduduk Indonesia, maka inilah perlunya diatur

dalam Undang-undang”.

Rancangan Undang-undang (RUU) tersebut disampaikan juga kepada

Menteri Sosial selaku penanggungjawab masalah-masalah sosial dan Menteri

Keuangan selaku pihak yang mempunyai kewenangan dan wewenang dalam

bidang pemungutan zakat. Menteri Keuangan dalam jawabannya menyarankan

18

agar masalah zakat ditetapkan dengan peraturan Menteri Agama. Kemudian pada

tahun 1968 dikeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 5 tahun 1968 tentang

pembentukan Baitul-Maal. Kedua PMA (Peraturan Menteri Agama) ini

mempunyai kaitan sangat erat, karena Baitul-Maal berfungsi sebagai penerima

dan penampung zakat, dan kemudian disetor kepada Badan Amil Zakat (BAZ)

untuk disalurkan kepada yang berhak.

Pada tahun 1968 dikeluarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 4

tahun 1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ). Pada tahun yang

sama dikeluarkan juga PMA Nomor 5 tahun 1968 tentang Pembentukan Baitul-

Maal. Baitul-Maal yang dimaksud dalam PMA tersebut berstatus Yayasan dan

bersifat semi resmi. PMA Nmor 4 tahun 1968 dan PMA Nomor 5 tahun 1968

mempunyai kaitan yang sangat erat. Bait al-Mal itulah yang menampung dan

menerima zakat yang disetorkan oleh Badan Amil Zakat seperti dimaksud dalam

PMA Nomor 4 Tahun 1968.

Pada tahun 1984 dikeluarkan Instruksi Menteri Agama Nomor 2 tahun

1984 tanggal 3 Maret 1984 tentang Infaq Seribu Rupiah selama bulan Ramadhan

yang pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan

Urusan Haji Nomor 19/1984 tanggal 30 April 1984. Pada tanggal 12 Desember

1989 dikeluarkan Instruksi Menteri Agama Nomor 16/1989 tentang Pembinaan

Zakat, Infaq, dan Shadaqah yang menugaskan semua jajaran Departemen Agama

untuk membantu lembaga-lembaga keagamaan yang mengadakan pengelolaan

zakat, infaq, dan shadaqah agar menggunakan dana zakat untuk kegiatan

pendidikan Islam dan lain-lain. Pada tahun 1991 dikeluarkan Keputusan Bersama

Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor 29 dan 47 tahun 1991 tentang

Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah yang kemudian ditindaklanjuti

dengan instruksi Menteri Agama Nomor 5 tahun1991 tentang Pedoman

Pembinaan Teknis Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah dan Instruksi Menteri

Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1988 tentang Pembinaan Umum Badan Amil Zakat,

Infaq dan Shadaqah.

Ketiga: Pengelolaan Zakat Era Reformasi

19

Pada era reformasi tahun 1998, setelah menyusul runtuhnya kepemimpinan

nasional Orde Baru, terjadi kemajuan signifikan di bidang politik dan sosial

kemasyarakatan. Setahun setelah reformasi tersebut, yakni 1999 terbitlah Undang-

undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Di era reformasi,

pemerintah berupaya untuk menyerpurnakan sistem pengelolaan zakat di tanah air

agar potensi zakat dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi

bangsa yang terpuruk akibat resesi ekonomi dunia dan krisis multi dimensi yang

melanda Indonesia. Untuk itulah pada tahun 1999, pemerintah bersama Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR) telah menerbitkan Undang-undang Nomor 38 Tahun

1999 tentang pengelolaan Zakat, yang kemudian diikuti dengan dikeleluarkannya

Keputusan Menteri Agama Nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-

undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan

Urusan Haji Nomor D-291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Zakat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 ini, pengelolaan zakat

dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh Pemerintah yang

terdiri dari masyarakat dan unsur pemerintah untuk tingkat kewilayahan dan

Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat yang

terhimpun dalam berbagai ormas (organisasi masyarakat) Islam, yayasan dan

institusi lainnya.

Dalam Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 dijelaskan prinsip

pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggungjawab yang dilakukan oleh

masyarakat bersama pemerintah. Pemerintah dalam hal ini berkewajiban

memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq,

dan pengelola zakat. Dari segi kelembagaan tidak ada perubahan yang

fundamental dibanding kondisi sebelum tahun 1970-an. Pengelolaan zakat

dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah, tetapi

kedudukan formal badan itu sendiri tidak terlalu jauh berbeda dibanding masa

lalu. Amil zakat tidak memiliki kekuasaan untuk menyuruh orang membayar

zakat. Mereka tidak teregistrasi dan diatur oleh pemerintah seperti halnya petugas

pajak guna mewujudkan masyarakat yang peduli bahwa zakat adalah kewajiban.

20

Keempat: Pasca Kelahiran Undang-undang Nomor 38 tahun 1999

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa pada tahun 1999 terbit dan

disahkannya Undang-undang Pengelolaan Zakat. Dengan demikian, maka

pengelolaan zakat yang bersifat nasional semakin intensif. Undang-undang inilah

yang menjadi landasan legal formal pelaksanaan zakat di Indonesia, walaupun di

dalam pasal-pasalnya masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan, seperti

tidak adanya sanksi bagi muzakki yang tidak mau atau enggan mengeluarkan

zakat hartanya dan sebagainya.

Sebagai konsekuensi Undang-undang Zakat, pemerintah (tingkat pusat

sampai daerah) wajib memfasilitasi terbentuknya lembaga pengelola zakat, yaitu

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk tingkat Pusat dan Badan Amil Zakat

Daerah (BAZDA) untuk tingkat Daerah. BAZNAS dibentuk berdasarkan Kepres

Nomor 8 /2001, tanggal 17 Januari 2001. Ruang lingkup BAZNAS berskala

Nasional yaitu unit pengumpul Zakat (UPZ) di Departemen, BUMN, Konsulat

Jenderal dan Badan Usaha Milik Swasta berskala nasional, sedangkan BAZDA

ruang lingkup kerjanya di wilayah propinsi tersebut.

Sesuai Undang-undang Pengelolaan Zakat, hubungan BAZNAS dengan

Badan amil zakat yang lain bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif.

BAZNAS dan BAZDA-BAZDA bekerjasama dengan Lembaga Amil Zakat

(LAZ), baik yang bersifat nasional maupun daerah. Sehingga dengan demikian

diharapkan bisa terbangun sebuah sistem zakat Nasional yang baku dan yang bisa

diaplikasikan oleh semua pengelola zakat.

Dalam menjalankan program kerjanya, BAZNAS menggunakan konsep

sinergi, yaitu untuk pengumpulan ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah) menggunakan

hubungan kerjasama dengan unit pengumpul zakat (UPZ) di Departemen, BUMN,

Konjen, dan dengan lembaga amil zakat lainnya. Pola kerjasama itu disebut

dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Mitra BAZNAS. Sedangkan untuk

penyalurannya, BAZNAS juga menggunakan pola sinergi dengan Lembaga Amil

Zakat lainnya, yang disebut sebagai Unit Salur Zakat (USZ) Mitra BAZNAS.

21

Dengan demikian, maka Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang

Pengelolaan Zakat telah melahirkan paradigma baru pengelolaan zakat yang

antara lain mengatur bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh satu wadah, yaitu

Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah bersama masyarakat dan

Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat yang

terhimpun dalam ormas maupun yayasan-yayasan.

Dengan lahirnya paradigma baru ini, maka semua Badan Amil Zakat harus

segera menyesuaikan diri dengan amanat Undang-undang yakni pembentukannya

berdasarkan kewilayahan pemerintah Negara mulai dari tingkat nasional, provinsi,

kabupaten/kota dan kecamatan. Sedangkan untuk desa/kelurahan, mesjid, lembaga

pendidikan dan lain-lain dibentuk unit pengumpul zakat. Sementara sebagai

Lembaga Amil Zakat, sesuai amanat Undang-undang tersebut, diharuskan

mendapat pengukuhan dari pemerintah sebagai wujud pembinaan, perlindungan

dan pengawasan yang harus diberikan pemerintah. Karena itu bagi Lembaga Amil

Zakat yang telah terbentuk di sejumlah Ormas Islam, yayasan atau LSM

(Lembaga Swadaya Masyarakat), dapat mengajukan permohonan pengukuhan

kepada pemerintah setelah memenuhi sejumlah persyaratan yang ditentukan.

Dalam rangka melaksanakan pengelolaan zakat sesuai dengan amanat

Undang-undang Nomor 38 tahun 1999, pemerintah pada tahun 2001 membentuk

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan Keputusan Presiden. Di setiap

daerah juga ditetapkan pembentukan Badan Amil Zakat Provinsi, Badan Amil

Zakat Kabupaten/Kota hingga Badan Amil Zakat Kecamatan. Pemerintah juga

mengukuhkan keberadaan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang didirikan oleh

masyarakat. LAZ tersebut melakukan kegiatan pengelolaan zakat sama seperti

yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat. Pembentukan Badan Amil Zakat di

tingkat nasional dan daerah mengantikan pengelolaan zakat oleh BAZIS (Badan

Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah) yang sudah berjalan dihampir semua daerah.

Kelima: Pasca Kelahiran Undang-undang Nomor 23 tahun 2011

Organisasi dan tata kerja pengelolaan zakat di Indonesia hari ini

sepenuhnya mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang

22

Pengelolaan Zakat. UU tersebut merupakan pengganti Undang-undang Nomor 38

Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang sebelumnya menjadi landasan

hukum pengelolaan zakat di Indonesia. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011

secara spesifik mengamanatkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai

pelaksana utama dalam pengelolaan zakat di Indonesia dan pemerintah

mendapatkan fungsi sebagai pembina dan pengawas terhadap pengelolaan zakat

yang dilakukan oleh BAZNAS. Perubahan regulasi tersebut secara substantif telah

mengubah suatu sistem pengelolaan zakat di Indonesia.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, BAZNAS dibentuk

oleh pemerintah dalam tugas melaksanakan kewenangan pengelolaan zakat secara

nasional. Kewenangan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan

pendayagunaan zakat secara nasional tersebut meliputi 4 (empat) fungsi yang

secara spesifik dituangkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, sebagai

berikut: (a) fungsi perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan

pendayagunaan zakat; (b) fungsi pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan

pendayagunaan zakat; (c) fungsi pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan

pendayagunaan zakat; dan (d) fungsi pelaporan dan pertanggungjawaban

pengelolaan zakat (Pasal 7).

Selain daripada empat fungsi pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian,

dan pendayagunaan zakat secara nasional, BAZNAS juga mendapatkan 2 (dua)

fungsi non-operasional pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat,

yaitu: (a) pemberian pertimbangan pembentukan BAZNAS provinsi dan

BAZNAS kabupaten/kota (Pasal 15) dan (b) pemberian rekomendasi izin

pembentukan LAZ (Pasal 18). Untuk memaksimalkan peran strategis ini, pada

tahun 2017 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mengembangkan Arsitektur

Zakat Indonesia (AZI) dalam skala teknis untuk 5 tahun kedepan, dengan tujuan

agar pembangunan zakat nasional bisa berkelanjutan dan lebih terukur mengacu

pada UU No. 23 tahun 2011 sekaligus menjawab tantangan dari konsekwensi

dinobatkannya lembaga zakat Indonesia menjadi lembaga keuangan Islam.

Terdapat lima pilar utama yang dibahas dalam AZI ini. Pilar pertama

adalah regulasi dan kebijakan; Pilar kedua adalah sistem informasi dan database

23

perzakatan nasional; Pilar ketiga adalah pilar kelembagaan yang meliputi sistem

penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan dan pelaporan; Pilar keempat

adalah dampak zakat terhadap isu sosial ekonomi masyarakat Indonesia; dan pilar

kelima adalah komunikasi dan kerjasama stakeholders.

Lima pilar ini kemudian dianalisis menggunakan kacamata UU 23/2011

dan PP No. 14 tahun 2014 meliputi: Pertama, bagaimana kedepan sistem

perzakatan nasional punya struktur yang jelas dan terarah mengenai regulasi

profesi amil termasuk sertifikasi amil, remunerasi amil, kualitas dan kuantitas

amil, KPI & insentif amil, jaminan hari tua amil dan jenjang karir amil. Kedua

adalah instalasi tata kelola lembaga zakat, pembahasan ini meliputi struktur tata

kelola sistem perzakatan nasional hari ini dan proyeksi yang akan datang dengan

kualifikasi standar lembaga keuangan terpercaya, antara lain indikatornya

memiliki sistem informasi zakat nasional terpadu, memiliki sistem akuntansi zakat

nasional berbasis PSAK, ISAK dan manual lembaga, memiliki standar pelaporan

publik secara berkala, memiliki informasi data realtime, memilki sistem

penegakkan pelaporan, memiliki sistem pengawasan internal, memiliki sistem

pengawasan eksternal dan lain sebagainya.

Kedua, bagaimana sistem kelembagaan zakat yang ada bisa membawa

kepada instalasi pengumpulan zakat yang inklusif, maksud dari kata insklusif

adalah pungutan zakat sudah bisa menjangkau semua kalangan muslim

masyarakat Indonesia, pada saat sistem pengumpulan zakat sudah tersistem secara

padu dengan regulasi yang ada, bahkan sudah ada insentif-insentif signifikan bagi

para wajib zakat (muzaki) maka pada saat itu diproyeksikan akan terjadi

inslusifitas pengumpulan zakat dimana jumlah pengumpukan zakat akan

meningkat dengan pesat. Pembahasan dalam urgensi ini meliputi pemetaan

potensi zakat, sistem terpadu Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), akuntabilitas

pengumpulan, kredibilitas, insentif muzaki, sistem identifikasi muzaki, dan

konektifitas sistem pajak & zakat.

Ketiga, bagaimana sistem pemerataan distribusi zakat ini mengacu pada

Surah At-Taubah ayat 60. Secara eksplisit disebutkan delapan asnaf yang

dinyatakan dalam al-taubah ayat 60 meliputi: al-fuqara '(orang fakir), al-masakin

24

(orang miskin), amil, muallaf yang perlu dilembutkan hatinya, al-riqab

(perbudakan), al-gharimin (orang yang sedang terlilit hutang) dan ibn sabil

(traveller) yang membutuhkan perlindungan. Kedelapan asnaf ini merupakan

gambaran dari pemerataan distribusi dalam bentuk jaring pengaman untuk

mengatasi problem sosial dan ekonomi masyarakat yang implikasinya langsung

menyentuh kepada aspek ekonomi.

Melalui pemerataan distribusi zakat, secara makro masyarakat akan

mendapatkan hak yang sama terhadap sumber-sumber ekonomi termasuk akses

terhadap kebutuhan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah, warisan, sumber

daya alam, teknologi baru (seperti panel surya) dan layanan keuangan termasuk

keuangan mikro. Distribusi ini juga dapat menggairahkan mereka untuk

penghematan dan mengurangi kerentanan terhadap perubahan cuaca, dan

guncangan sosial (social shock) dan lingkungan.

Pembahasan-pembahasan ini secara nyata bersinggungan dengan berbagai

program pembangunan ekonomi nasional seperti pemerataan distribusi zakat pada

efek pembangunan ekonomi nasional untuk kegiatan produktif, penciptaan

lapangan kerja, dan memperlebar akses keuangan; pemerataan distribusi zakat

pada efek sistem ketenagakerjaan; pemerataan distribusi zakat pada efek

meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan pelestarian kekayaan alam.

Hal menarik dari sistem perzakatan di Indonesia dalam memaksimalkan fungsi

BAZNAS sesuai amanah UU 23/2011 adalah dibentuknya Pusdiklat (Pusat

Pendidikan dan Pelatihan) Amil dan Sertifikasi Amil Zakat oleh BAZNAS. Hal

ini didasari bahwa salah satu unsur penting dalam pengelolaan zakat adalah peran

Amil. Amil yang berkualitas akan meningkatkan trust para Muzakki, dan bisa

memberdayakan mustahik secara konkrit dan membebaskan mereka dari

kemiskinan. Tujuannya agar kualitas SDM perzkatakan di Indonesia kedepan bisa

lebih baik dalam hal menjalankan tugasnya sebagai pengelola zakat.

Untuk dapat melakukan peningkatan kompetensi amil diperlukan suatu

standar komptensi kerja bagi amil. Standar kompetensi ini merupakan hal yang

lazim dalam pengelolaan suatu sektor pekerjaan. Amil merupakan sektor

pekerjaan yang khas, maka selayaknya memiliki standar kompetensi kerja

25

tersendiri. Standar kompentensi kerja ini digunakan sebagai acuan untuk

mengukur kelayakan individu untuk menjadi dan bekerja sebagai seorang amil.

Dengan standar kompetensi kerja ini, maka pekerjaan sebagai amil dapat

disetarakan dengan pekerjaan professional lainnya. Standar kompetensi kerja ini

juga dapat memberikan batasan-batasan jenjang pekerjaan dalam keamilan,

termasuk mengenai kriteria kompetensi dalam pelaksanaan evaluasi kinerja atau

untuk kebutuhan personalia lainnya. Namun, di luar itu, keberadaan standar

kompetensi kerja amil berskala nasional ini akan mampu menciptakan pelayanan

pengelolaan zakat yang terstandar dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Setelah ditetapkan standar kompetensi kerja bagi amil yang secara

garisbesar meliputi unit kompetensi perencanaan penghimpunan, unit kompetensi

perencanaan pendistribusian, unit kompetensi transaksi keuangan zakat, unit

kompetensi analisis kinerja keuangan zakat, unit kompetensi likuiditas dana

penyaluran zakat, unit kompetensi pelaporan kaji dampak zakat dan unit

kompetensi anti pencucian uang maka langkah selanjutnya adalah pelaksanaan

sertifikasi bagi amil-amil di seluruh wilayah Indonesia. Amil yang telah lulus

dalam pelaksanaan sertifikasi tersebut maka ia berhak mendapatkan sertifikat amil

nasional yang berlaku pada seluruh BAZNAS dan LAZ sesuai dengan Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2011. Keberadaan sertifikasi amil ini menjadi penting,

mengingat selama ini profesi amil seringkali dipandang sebagai pekerjaan kelas

tiga yang mungkin menjadi pilihan terakhir dari sejumlah opsi pekerjaan lain yang

lebih menjanjikan.

3. Dasar Hukum Zakat

Surat At-taubah ayat 71

ش ي أ ط بء ثع ن ى أ ع بد ثع ي ؤ ان ي ؤ ان

ح ل انص م ش ك ان ع شف ع بن ث

26

ى ح ش ئك ع ن أ ن سع للا طع بح ك انض ر ؤ

ى ك ضض ح ع للا إ للا

Artinya:

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka

(adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh

(mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat,

menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan

diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha

Bijaksana”.

Surat Adz-dzariyat ayat 19

حشو ان م بئ هغ ى حك ن ان ي ف أ

Artinya:

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta

dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”.

Surat Al-bayyinah ayat 5

بء ف ح انذ ن ص ه خ ي جذا للا ع شا إل ن ي ب أ ي

خ م ان ك د ن ر بح ك ا انض ر ؤ لح ا انص م

Artinya:

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan

memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan

supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian

itulah agama yang lurus”.

27

Surat Ar-rum ayat 39

ذ ث ع ش ال انبط فل ي ف أ ث ش ب ن ث س ى ي ز ب آر ي

ى ئك ن أ ف خ للا ذ ش بح ر صك ى ي ز ب آر ي للا

ف عع ان

Artinya:

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada

harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu

berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah,

maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan

(pahalanya)”.

Hadist riwayat Bukhori Muslim

هللا انخطبة سظ ش ث ع عجذ هللا ث عجذ انشح أث ع

ل : ث عهى م ل هللا صه هللا عه عذ سع ب لبل : ع ع

ل ذا سع يح أ لإن إل هللا بدح أ ظ : ش اإلعلو عه خ

و سيعب ص ذ, حح انج كبح, زبء انض إ إلبو انصلح هللا

)سا انجخبس يغهى(

Artinya:

28

Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khaththab Radhiyallahu „anhu

berkata : Aku pernah mendengar Rasululah Shallallahu „alaihi wa sallam

bersabda: “Islam dibangun atas lima pekara. (1) Persaksian bahwa tiada Tuhan

selain Allah, dan Muhammad Rasul Allah, (2) mendirikan shalat, (3)

mengeluarkan zakat, (4) melaksanakan ibadah haji, dan (5) berpuasa Ramadhan”.

(HR Bukhari dan Muslim).

4. Macam-macam Zakat

Zakat adalah zakat yang telah ditentukan macam dan jenisnya.

Zakat secara garis besar terbagi menjadi 2 macam, yaitu zakat fitrah dan

zakat maal.

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah ialah zakat yang dikeluarkan oleh setiap orang Islam

yang mempunyai kelebihan untuk keperluan keluarga yang wajar pada

malam hari raya Idul Fitri21

. Zakat ini dinamakan zakat fitrah karena

dikaitkan dengan diri (al-Fitrah) seseorang. Zakat fitrah dikeluarkan pada

bulan Ramadhan hingga sholat Idul fitri. Adapun jumlah dan jenis zakat

ini adalah 1 sha‟ tamar atau 1 sha‟ gandum22

, tergantung jenis makanan

pokok yang terdapat di daerah tersebut23

.

Zakat fitrah bertujuan untuk membersihkan dosa-dosa yang pernah

dilakukan agar orang yang menunaikannya dapat benar-benar kembali

dalam keadaan fitrah dan juga untuk menggembirakan hati fakir miskin

pada hari raya idul fitri. Hal ini sesuai hadist rasulullah saw:

ب لبل: ع للا ش سظ ع اث –ع –فشض سعل للا

شعش: عه انعجذ –ملسو هيلع هللا ىلص صبعب ي ش, أ ر صكبح انفطش, صبعب ي

21 Muhammad Daud Ali, Habibah Daud Ali, Lembaga-lembaga Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja

Grafindo Persada, 1995), h. 244 22

Satu sha’ sama dengan ukuran takaran 2,5 Kg 23 Abu Dawud Sulaiman ibn Al-Asy‟as As-Sijistani. Sunan Abi Daud, (Beirut: Dar al–kutub al-

ilmiyyah, 1996), h. 97

29

انز , انحش أيش , غه ان انكجش, ي غش, انص ث, ال كش,

لح يزفك عه رؤد لجم خشج انبط إن انص ب أ ث

Artinya:

Dari Ibnu „Umar radhiyallahu „anhuma, ia berkata, “Rasulullah

SAW mewajibkan zakat fitri dengan satu sho‟ kurma atau satu sho‟

gandum bagi hamba dan yang merdeka, bagi laki-laki dan

perempuan, bagi anak-anak dan orang dewasa dari kaum

muslimin. Beliau memerintahkan agar zakat tersebut ditunaikan

sebelum manusia berangkat menuju sholat ied (Muttafaqun „alaih).

b. Zakat Maal

Zakat maal ialah zakat yang berupa harta kekayaan yang

dikeluarkan oleh seseorang atau badan hukum dengan ketentuan telah

memenuhi satu nishab dan telah dimiliki selama satu tahun24

.

Perintah zakat maal terdapat dalam firman Allah surat Al-baqarah

ayat 267

ب ي ذ يب كغجزى ا أفما ي غج ءاي ب ٱنز أ

رفم ا ٱنخجث ي ل ر ٱلسض أخشخب نكى ي

عا أ رغ إل نغزى ثـبخز غ ٱلل ا أ ٱعه ف

ذ ح

Artinya:

24

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), hal. 224

30

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah)

sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang

Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang

buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri

tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata

terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

(Q.S. Al-baqarah: 267).

Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011, harta (maal) yang

wajib dizakati meliputi:

1.) emas, perak, dan logam mulia lainnya

2.) uang dan surat berharga lainnya

3.) perniagaan

4.) pertanian, perkebunan, dan kehutanan

5.) peternakan dan perikanan

6.) pertambangan

7.) perindustrian

8.) pendapatan dan jasa

9.) rikaz

5. Muzakki dan Mustahiq

a. Muzakki

Muzakki adalah orang Islam atau badan hukum yang wajib

mengeluarkan zakat, yaitu ketika hartanya sudah mencapai nishab dan

haul. Sebagaimana ibadah yang lainnya, zakat juga mempunyai syarat

wajib dan syarat sah. Menurut kesepakatan ulama, syarat wajib zakat

adalah: merdeka, muslim, baligh, berakal, kepemilikan harta yang penuh,

mencapai nishab, dan haul. Adapun syarat sahnya adalah niat yang

31

menyertai pelaksanaan zakat25

. Namun demikian, sebagian ulama

berpendapat bahwa anak kecil yang belum baligh dan orang gila juga

wajib mengeluarkan zakat, yang dilaksanakan oleh walinya, karena dalil-

dalil tentang zakat baik dari Al-Qur‟an maupun Al-Hadits tidak

memberikan keterangan yang khusus.

b. Mustahiq

Berikut orang-orang yang berhak mendapatkan zakat adalah sebagai

berikut26

:

1) Fakir

Fakir adalah mereka yang berada di bawah garis kemiskinan dan

tidak memiliki mata pencaharian tetap.

2) Miskin

Miskin adalah mereka yang memiliki mata pencaharian, tetapi

penghasilannya tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya.

3) Amil

Amil zakat adalah petugas yang terlibat dalam pengelolaan dan

manajemen zakat, meliputi pengumpulan, pencatatan, pengelolaan dan

pendistribusian zakat.

4) Muallaf

Muallaf adalah mereka yang belum kokoh keimanannya karena

baru memeluk Islam.

5) Riqab

Riqab adalah budak belian yang diberi kebebasan usaha

mengumpulkan kekayaan agar ia dapat menebus dirinya.

6) Gharim

Gharim adalah mereka yang memiliki banyak hutang dan tidak

sanggup membayarnya.

7) Sabilillah 25

Wahbah Az-Zuhaily, Zakat Kajian Berbagai Mazhab, h. 98. 26

Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Fiqih Zakat Kontemporer, (Surakarta: Al-Qowam, 2011) hal. 297-306.

32

Sabilillah berarti jalan yang dapat menyampaikan sesuatu karena

ridho Allah, baik berupa ilmu maupun amal. Fi sabilillah dalam era

kontemporer adalah mereka para guru yang mengajarkan ilmu syari‟at dan

ilmu pengetahuan lainnya yang di butuhkan masyarakat umum.

8) Ibnu Sabil

Ibnu Sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan (musafir)

dengan tujuan berdakwah dan kehabisan bekal.

6. Hikmah Zakat

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah,

nilai dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan

dengan orang yang berzakat (muzakki), penerimanya (mustahiq), harta

yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Hikmah

dan manfaat tersebut antara lain tersimpul sebagai berikut27

:

a. sebagai perwujudan keimanan kepada Allah Swt, mensyukuri nikmat-

Nya, menumbuhkan akhlaq mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi,

menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan

ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta

yang dimiliki.

b. karena zakat hak mustahiq, maka zakat berfungsi untuk menolong,

membantu dan membina mereka terutama fakir miskin, kearah kehidupan

yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi

kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah Swt.,

terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri dengki

dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka

melihat orang kaya memiliki harta yang cukup banyak.

27

Didin Hafidhuddin, Anda Bertanya tentang Zakat, Infak dan Sedekah Kami Menjawab, (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 2016) hal. 20-25.

33

c. sebagai pilar amal bersama (jama‟i) antara orang-orang kaya yang

berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya

digunakan untuk berjihad dijalan Allah yang karena kesibukannya

tersebut ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan

berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya. Selain itu, zakat

juga berfungsi sebagai salah satu bentuk konkrit dari jaminan sosial yang

disyaria‟atkan oleh ajaran Islam.

d. sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun

prasarana yang harus dimiliki umat Islam seperti sarana ibadah,

pendidikan, kesehatan, sosial, maupun ekonomi, sekaligus

pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim.

e. untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu

bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan

bagian dari hak orang lain dari harta yang diusahakan dengan baik dan

benar sesuai dengan ketentuan Allah.

f. dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu

instrumen pemerataan pendapatan.

g. dorongan ajaran-ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang

beriman untuk berzakat, berinfak dan bersedekah menunjukkan bahwa

ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha

sehingga memiliki harta kekayaan yang disamping dapat memenuhi

kebutuhan hidup diri dan keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi

muzakki. Zakat yang dikelola dengan baik akan mampu membuka

lapangan kerja dan usaha yang luas sekaligus penguasaan aset-aset oleh

umat Islam.

Wahbah Al-Zuhaily menyatakan hikmh zakat adalah sebagai berikut28

:

a. menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dan tangan pada pendosa

dan pencuri.

28

Wahbah Az-Zuhaily, Zakat Kajian Berbagai Mazhab, hal. 86-88.

34

b. merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang

sangat membutuhkan bantuan.

c. mensucikan jiwa dari penyakit kikir.

d. sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat harta yang telah diberikan oleh

Allah.

B. Pengelolaan Zakat di Lembaga Zakat

1. Urgensi Lembaga Pengelola Zakat

Pelaksanaan zakat didasarkan pada firman Allah SWT yang terdapat

dalam surat At-Taubah: 60


جم للا ف ع ي بس غ ان لبة ف انش ى خ لهث ف ن ؤ ان

ى ك ى ح ه ع للا للا م فشعخ ي ج انغ اث

Artinya:





Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. At-Taubah: 60)

Juga pada friman Allah SWT dalam surah At-Taubah: 103



Artinya:

35




Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. At-Taubah: 103).

Dalam surah At-Taubah: 60 tersebut dikemukakan bahwa salah satu

golongan yang berhak menerima zakat (mustahik) adalah orang-orang yang

bertugas mengurus urusan zakat („amilina „alaiha). Sedangkan dalam surah At-

Taubah: 103 dijelaskan bahwa zakat itu diambil (dijemput) dari orang-orang yang

berkewajiban untuk berzakat (muzakki) untuk kemudian diberikan kepada mereka

yang berhak menerimanya (mustahik). Adapun yang mengambil dan menjemput

tersebut adalah para petugas (amil). Imam Qurthubi29

ketika menafsirkan ayat

tersebut (At-Taubah: 60) menyatakan bahwa amil itu adalah orang-orang yang

ditugaskan (diutus oleh imam/pemerintah) untuk mengambil, menuliskan,

menghitung dan mencatatkan zakat yang diambilnya dari para muzakki untuk

kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Pada zaman Rasulullah saw, beliau pernah mempekerjakan seorang

pemuda dari suku As‟ad yang bernama Ibnu Lutaibah untuk mengurus zakat Bani

Sulaim30

. Rasulullah juga pernah mengutus Ali bin Abi Thalib ke Yaman untuk

menjadi amil zakat. Muaz bin Jabal juga pernah diutus Rasulullah pergi ke

Yaman, disamping bertugas menjadi da‟i, juga mempunyai tugas khusus sebagai

amil zakat31

. Demikian pula yang dilakukan oleh khulafaur-rasyidin sesudahnya,

mereka selalu mempunyai petugas khusus yang mengatur masalah zakat, baik

pengumpulan maupun pendistribusiannya. Diambilnya zakat dari muzakki melalui

amil zakat untuk kemudian disalurkan kepada mustahik, menunjukkan bahwa

kewajiban zakat itu bukanlah semata-mata bersifat amal karitatif (kedermawanan),

tetapi juga sebagai suatu kewajiban juga bersifat otoritatif (ijbari).

29

Al-Qurthubi, al-Jami’ Li Ahkam al-Qur’an, Beirut Lebanon, Daar el-Kutub ‘Ilmiyyah, 1413 H/1993 M. Jilid VII-VIII, hal. 112-113. 30

Ibid, hal. 113` 31

Ismail al-Kahlani al-Shan’ani, Subulus-Salam Dahlan (Bandung), juz II, hal. 120.

36

Pengelolaam zakat oleh lembaga pengelola zakat, apalagi yang memiliki

kekuatan hukum formal akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain32

:

a. Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat.

b. Untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila

berhadapan langsung untuk menerima zakat.

c. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas.

d. Untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat

penyelenggaraan pemerintahan yang islami.

Sebaliknya jika zakat diserahkan langsung dari muzakki kepada mustahik,

meskipun secara hukum syari‟ah adalah sah, akan tetapi disamping akan

terabaikannya hal-hal tersebut diatas, juga hikmah dan fungsi zakat, terutama

yang berkaitan dengan kesejahteraan umat akan sulit diwujudkan.

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan undang-undang No. 23

Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan Peraturan pemerintah No. 14 Tahun

2014 tentang pelaksanaan undang-undang N0. 23 Tahun 2011 tentang

pengelolaan zakat.

2. Persyaratan Lembaga Pengelola Zakat

Yusuf al-Qardhawi dalam bukunya, Fiqh Zakat33

menyatakan bahwa

seseorang yang ditunjuk sebagai amil zakat atau pengelola zakat harus memiliki

beberapa persyaratan sebagai berikut:

a. Beragama Islam, zakat adalah salah satu rukun Islam yang ketiga, karena

itu sudah saatnya apabila urusan penting kaum muslimin ini diurus oleh

sesama muslim.

b. Mukallaf, yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya yang siap

menerima tanggungjawab mengurus urusan umat

32

Abdurrahman Qadir, Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 85 33

Yusuf al-Qardhawi, Fiqh Zakat, ,(Beirut: Muassasah Risalah, 1991), Juz II hal. 586

37

c. Amanah dan jujur, sifat ini sangat penting karena berkaitan dengan

kepercayaan umat, artinya para muzakki akan dengan rela menyerahkan

zakatnya melalui lembaga pengelola zakat, jika lembaga ini memang patut

dan layak dipercaya. Keamanahan ini diwujudkan dalam bentuk

transparansi (keterbukaan) dalam menyampaikan laporan

pertanggungjawaban secara berkala dan juga ketepatan penyalurannya

sejalan dengan ketentuan syaria‟t Islam. Di dalam Al-Qur‟an telah

dikisahkan sifat utama Nabi Yusuf a.s. yang mendapatkan kepercayaan

menjadi bendaharawan negara Mesir terlanda musim paceklik sebagai

akibat dari kemarau yang panjang. Beliau berhasil membangun kembali

kesejahteraan masyarakat, karena kemampuannya menjaga amanah. Allah

berfirman dalam surah Yusuf: 55

ى لبل اخعهی عه ظ عه السض ای حف ی خضائ

Artinya:

“Berkata Yusuf: Jadikanlah Aku bendaharawan negara (Mesir),

sesungguhnya Aku adalah orang yang pandai menjaga lagi

berpengetahuan)”. (Q.S. Yusuf: 55)

Demikian pula sifat keamanahan yang sangat menonjol dari para

petugas zakat di zaman Rasulullah saw. Dan pada zaman khulafaur-

rasyidin yang empat, menyebabkan baitul mal tempat menampung zakat

selalu penuh terisi dengan harta zakat, untuk kemudian segera disalurkan

kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dalam periode Daulah

Bani Umayyah yang berlangsung selama hampir sembilan puluh tahun (41

H-127 H) tampil salah seorang khalifah yang sangat terkenal, yaitu Umar

bin Abdul Aziz (99 H-101 H)34

. Dia terkenal karena kebijakan dan

keadilan serta keberhasilannya dalam memajukan dan mensejahterakan

masyarakat, termasuk keberhasilannya dalam penanganan zakat yang

ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan, sehingga para petugas zakat

34

Abdurrahman Qadir, Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hal.95

38

mengalami kesulitan dalam mencari golongan fakir miskin yang

membutuhkan harta zakat tersebut. Memang sifat amanah dan jujur ini

akan menarik rizki dan kemudahan, sebaliknya sifat khianat dan tidak di

percaya akan menyebabkan kefakiran dan kesulitan. Hal ini sebagaimana

dikemukakan dalam hadis riwayat Imam Daelami35

, Rasulullah saw

bersabda:

انخبخ ردهت انفمش. }سا صق اليبخ ردهت انش

انذه{Artinya:

“Amanah itu akan menarik rizki, sedangkan khianat akan menarik

kefakiran”

d. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia

mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat

kepada masyarakat. Dengan pengetahuan tentang zakat yang relatif

memadai, para amil zakat diharapkan terbebas dari kesalahan dan

kekeliruan yang diakibatkan dari kebodohannya masalah zakat tersebut.

Pengetahuan yang memadai tentang zakat inipun akan mengundang

kepercayaan dari masyarakat.

e. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

Amanah dan jujur merupakan syarat yang sangat penting, akan tetapi juga

harus ditunjang oleh kemampuan dalam melaksanakan tugas. Perpaduan

antara amanah dan kemampuan inilah yang akan menghasilkan kinerja

optimal.

f. Kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya. Amil zakat yang

baik adalah amil zakat yang full-time dalam melaksanakan tugasnya, tidak

asal-asalan dan tidak pula sambilan. Banyaknya amil zakat yang sambilan

dalam masyarakat kita menyebabkan amil zakat tersebut pasif dan hanya

menunggu kedatangan muzakki untuk membayarkan zakatnya atau

infaknya, dan sebagian besar adalah bekerja pada bulan ramadhan saja.

35

Mukhtaar Ahaadits, (Bogor: Arafah) hal. 32

39

Kondisi semacam ini harus segera dihentikan dan diganti dengan amil-

amil yang serius, sungguh-sungguh dan menjadikan pekerjaan amil

sebagai pilihan hidupnya.

Di indonesia, berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 tahun

2014, dikemukakan bahwa lembaga zakat harus memiliki persyaratan yang

tercantum dalam Bab VII pasal 56 dan 57, antara lain:

Pasal 56 yang berbunyi: “Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan

pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat

membentuk LAZ”.

Pasal 57 yang berbunyi: “Pembentukan LAZ sebagaimana dimaksud dalam pasal

56 wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri setelah

memenuhi persyaratan”:

a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang

pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukum

b. Mendapat rekomendasi BAZNAS

c. Memiliki pengawas syariat

d. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk

melaksanakan kegiatannya

e. Bersifat nirlaba

f. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat

g. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Persyaratan tersebut tentu mengarah pada profesionalitas dan transparansi

dari setiap lembaga pengelola zakat. Dengan demikian diharapkan masyarakat

akan semakin bergairah menyalurkan zakatnya melalui lembaga pengelola.

C. Tinjauan (Review) Kajian Terdahulu

Sudah cukup banyak penelitian yang dilakukan seputar lembaga zakat,

baik mekanisme pengumpulan, penyaluran maupun pendistribusiannya. Namun

sejauh yang penulis ketahui belum ada peneliti yang menulis tentang

Implementasi kesesuaian Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang

40

pengelolaan zakat di LAZISNU. Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan, ada

beberapa karya ilmiah yang secara spesifik serumpun dengan judul yang diangkat

penulis. Walaupun objek kajiannya sama (Undang-undang No. 23 Tahun 2011

tentang pengelolaan zakat), namun terdapat beberapa perbedaan mendasar,

seperti:

Skripsi yang berjudul “Implementasi Undang-undang No. 23 Tahun 2011

tentang pengelolaan zakat di BAZNAS kabupaten tangerang” yang disusun oleh

Luthfi Hidayat program studi Ekonomi Syari‟ah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Tahun 2017. Skripsi ini membahas tentang implementasi UU No. 23 Tahun 2011

di Baznas Kabupaten Tangerang.

Selanjutnya skripsi yang berjudul “Analisis Undang-undang No. 23 Tahun

2011 tentang pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Cimahi” yang disusun oleh

Rahmawati Mahasiswa Universitas Islam Bandung Tahun 2015. Skripsi ini

membahas tentang mekanisme pengumpulan, pendistribusian dan evaluasi

pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Cimahi.

Selain itu juga jurnal berjudul “Analisis terhadap undang-undang No. 23

Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat (perspektif hukum islam)” yang disusun

oleh Budi Rahmat Hakim Dosen IAIN Antasari Banjarmasin Tahun 2015. Jurnal

ini menitikberatkan pada peranan negara terhadap pengelolaan zakat dengan

diamandemenkannya undang-undang No. 38 Tahun 1999 menjadi undang-undang

No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan juga potensi zakat yang begitu

besar dengan mayoritas penduduk muslim mencapai 90% di Indonesia. Hal ini

tentu menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah selaku pembuat regulasi dan

masyarakat muslim selaku subjek zakat terutama sebagai muzakki agar dapat

memaksimalkan potensi zakat yang ada.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

Zakat merupakan sebuah kewajiban yang harus ditunaikan umat islam.

Zakat memiliki beberapa fungsi, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia

dengan Allah maupun hubungan sosial kemasyarakatan, diantaranya adalah36

:

36

Didin Hafidhhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, Gema Insani, Jakarta, 2002, hal. 7

41

1. Mengingatkan kepada orang-orang mukmin agar selalu bersyukur atas

nikmat yang telah diberikan oleh Allah Swt.

2. Menolong, membantu dan membina para mustahiq terutama fakir miskin

ke arah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera.

3. Bentuk konkrit dari jamninan sosial yang disyariatkan oleh ajaran Islam.

4. Salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang

harus dimiliki umat Islam.

5. Mensosialisasikan etika bisnis yang benar.

6. Merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan.

7. Mendorong umatnya untuk mampu bekerja keras.

Menunaikan zakat memiliki arti penting bagi umat muslim, Islam

menganjurkan umatnya untuk menjadi dermawan dalam membelanjakan setiap

harta yang dimilikinya karena disetiap harta yang kita miliki terdapat hak untuk

orang lain. Oleh karena itu, pendistribusian harta harus diatur dengan baik

sehingga yang kuat dapat mengangkat yang lemah. Maka melalui sebuah wadah

lembaga zakat, infaq dan sedekah orang yang mampu dapat memberikan hartanya

kepada yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin, yatim piatu dan kaum

dhuafa. Kewajiban zakat secara tegas tercantum dalam Al-qur‟an pada surat At-

Taubah ayat 60 yaitu:


خ ف ن ؤ ان م للا ج ف ع ي بس غ ان لبة ف انش ى هث ل

ى ى حك ه ع للا للا م فشعخ ي ج انغ اث

Artinya:





Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

42

Menurut Tafsir Prof Quraish Shihab Surah At-Taubah ayat 6037

:

Zakat yang diwajibkan itu hanya akan diberikan kepada orang yang tidak

mendapatkan sesuatu yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, orang sakit

yang tidak dapat bekerja dan tidak memiliki harta, orang yang bertugas

mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, muallaf karena diharapkan

keislamannya dan manfaatnya untuk membantu dan membela agama Allah (orang

yang berdakwah kepada Islam). Selain itu zakat juga digunakan untuk

membebaskan budak dan tawanan, melunasi utang orang-orang yang berutang dan

tidak mampu membayar.

Zakat juga digunakan untuk memasok perbekalan para mujahidin yang

berjihad dijalan Allah serta berbagai jalan kebaikan dan ketaatan yang

berhubungan dengan jihad. Membantu para musafir yang terputus dari

kemungkinan melanjutkan perjalanan dan terasingkan dari keluarganya. Allah

mensyariatkan itu semua sebagai kewajiban dari Nya demi kemaslahatan hamba-

hamba Nya. Allah Maha Mengetahui maslahat makhluk Nya dan Maha Bijaksana

atas apa yang disyariatkan.

Zakat adalah sebuah ketentuan untuk mengumpulkan harta dari orang kaya

untuk didistribusikan kepada fakir miskin. Harta yang didistribusikan itu

sebenarnya adalah hak fakir miskin yang terdapat harta orang kaya. Pengumpulan

dan distribusi zakat dilakukan oleh pemerintah untuk orang-orang yang berhak

menerima (mustahiq), terutama dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Zakat

dapat didistribusikan kepada fakir, miskin, orang yang sedang berada dalam

perjalanan. Selain itu zakat juga bisa dimanfaatkan untuk pinjaman atau untuk

kepentingan sosial seperti membayarkan utang orang yang tidak mampu

membayar.

Pada masa awal sejarahnya, dalam masyarakat Islam sangat jarang

ditemukan orang yang kelaparan dan mengemis untuk memenuhi kebutuhan

hidupnya karena begitu banyaknya zakat yang terkumpul, sampai-sampai amil

zakat mengeluh tidak menemukan orang yang akan diberi zakat. Diriwayatkan

37

https://tafsirq.com/9-at-taubah/ayat-60#tafsir-quraish-shihab, artikel diakses pada 10 Oktober 2018

https://tafsirq.com/9-at-taubah/ayat-60#tafsir-quraish-shihab

43

bahwa seorang amil zakat di wilayah Afrika mengeluh kepada Khalifah Umar bin

Abdul Aziz karena dia tidak menemukan seorang fakir yang akan diberi zakat.

Umar lalu berkata kepadanya, “Bayarkan utang orang-orang yang berutang”. Amil

zakat itu pun kemudian melaksanakan perintah itu, tetapi kemudian mengeluh

lagi. Umar pun berkata, “Beli dan tebuslah budak, karena hal ini termasuk salah

satu cara pembagian zakat”. Sebenarnya apabila zakat itu dikumpulkan kemudian

dikeluarkan pada jalannya, maka akan terlihat dari penerapannya bahwa zakat

adalah bentuk sistem takaful ijtimaiy yang paling agung.

Zakat diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang

pengelolaan zakat. Pengelolaan berarti proses yang memberikan pengawasan pada

semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan38

. Berdasarkan

Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang dimaksud

pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian

dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pendistribusian

zakat telah diatur dalam pasal 25 dan pasal 26 yang dinyatakan bahwa zakat wajib

didistribusikan kepada mustahiq sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian

zakat sebagaimana dimaksud pasal 25 dilakukan berdasarkan skala prioritas

dengan memperhatikan prinsip pemertaan, keadilan dan kewilayahan.

Pendistribusian zakat selain disalurkan dalam bentuk konsumtif juga dapat

disalurkan dalam bentuk zakat produktif untuk dapat meningkatkan kesejahteraan

mustahiq. Bentuk pendistribusian zakat produktif berupa pinjaman modal usaha

dengan harapan modal yang diberikan dapat mengembangkan usaha yang

dijalankan oleh penerima manfaat.

Dalam Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 tentang syarat dan

tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat

untuk usaha produktif pada pasal 33 dijelaskan bahwa pendayagunaan zakat untuk

usaha produktif dapat dilakukan dengan syarat:

1. Apabila kebutuhan dasar mustahik terpenuhi

2. Memenuhi ketentuan syariah

3. Menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk mustahik, dan

38

Kbbi.kemdikbud.go.id, diakses pada 12 Oktober 2018

44

4. Mustahik berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat.

Adapun pasal 34 tentang prosedur pendayagunaan usaha produktif

mempunyai ketentuan sebagai berikut:

1. Penerima manfaat merupakan perorangan atau kelompok yang memenuhi

kriteria mustahiq.

2. Mendapat pendampingan dari amil zakat yang berada di wilayah domisili

mustahiq.

Pada dasarnya zakat bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan umat dan

mengurangi angka kemiskinan. Menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2011

tentang kesejahteraan sosial pada pasal 1 yang dimaksud dengan kesejahteraan

sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga

negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat

melaksanakan fungsi sosialnya.

Gambar 1.1 Kerangka Konseptual Penelitian

Program Lembaga

ZAKAT

Undang-Undang No. 23

Tahun 2011 tentang

Pengelolaan Zakat

Lembaga Amil Zakat

Sesuai atau tidak dengan

ketentuan Undang-

undang

45

BAB III

GAMBARAN UMUM LAZISNU DAN METODO PENELITIAN

A. Gambaran Umum LAZISNU

1. Sejarah Berdirinya LAZISNU39

LAZISNU berdiri pada tahun 2004 sebagai sarana untuk membantu

masyarakat sesuai amanat Muktamar yang ke-31 di Asrama Haji Donohudan,

Boyolali, Jawa tengah. LAZISNU secara yuridis-formal dikukuhkan oleh SK

Menteri Agama No. 65/2005 untuk melakukan pengelolaan zakat, Infak, dan

Sedekah kepada masyarakat luas. LAZISNU merupakan lembaga nirlaba milik

perkumpulan Nahdhatul Ulama yang bertujuan berkhidmat dalam rangka

membantu kesejahteraan umat, mengangkat harkat sosial dengan

mendayagunakan dana zakat, infak, sedekah serta wakaf (ZISWAF).

a. Pada tahun 2004 (1425 Hijriyah) Lembaga Amil Zakat, Infak, dan

Sedekah (LAZISNU) lahir dan berdiri sebagai amanat dari Muktamar

Nahdhatul Ulama (NU) yang ke-31 di Asrama Haji Donohudan, Boyolali,

Jawa Tengah. Ketua Pengurus Pusat (PP) LAZISNU yang pertama adalah

Prof. Dr. H. Fathurrahman Rauf, MA., yakni seorang akademisi dari

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

b. Pada tahun 2005 (1426 Hijriyah) secara yuridis-formal LAZISNU diakui

oleh dunia perbankan dan dikukuhkan oleh Surat Keputusan (SK) Menteri

Agama No. 65 Tahun 2005.

c. Pada tahun 2010 (1431 Hijriyah) pada Muktamar Nahdhatul Ulama (NU)

ke-32 di Makassar, Sulawesi Selatan, memberi amanah kepada KH.

Masyhuri Malik sebagai Ketua PP LAZISNU untuk masa kepengurusan

2010-2015. Hal itu telah diperkuat oleh SK Pengurus Besar Nahdhatul

Ulama (PBNU) No. 14/A.II.04/6/2010 tentang Susunan Pengurus

LAZISNU masa khidmat 2010-2015.

39

www.nucare.id

46

d. Pada tahun 2015 (1436 Hijriyah) dengan berdasarkan Surat Keputusan

Nomor: 15/A.II.04/09/2015, Pengurus Pusat LAZISNU masa khidmat

2015-2020 diketuai oleh Syamsul Huda, SH.

e. Pada tahun 2016 (1437 Hijriyah) dalam upaya meningkatkan kinerja dan

meraih kepercayaan masyarakat, LAZISNU menerapkan Sistem

Manajemen ISO 9001:2015, yang dikeluarkan oleh Badan Sertifikasi

NQA dan UKAS Management System dengan nomor sertifikat: 49224

yang telah diterbitkan pada tanggal 21 Oktober 2016. Dengan komitmen

manajemen MANTAP (Modern, Akuntabel, Transparan, Amanah dan

Profesional).

Sampai saat ini LAZISNU telah memiliki jaringan pelayanan dan

pengelolaan ZIS di 12 Negara, 34 Provinsi, dan 376 Kabupaten/Kota di Indonesia.

LAZISNU sebagai lembaga filantropi akan terus berupaya untuk meningkatkan

kepercayaan dari para donatur yang semua sistem pencatatan dan penyalurannya

akan bisa dilihat secara real time melalui sistem IT.

2. Legalitas Hukum

LAZISNU merupakan lembaga nirlaba milik perkumpulan Nahdhatul

Ulama. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa Nahdhatul Ulama

merupakan Organisasi Sosial Keagamaan dan Kemasyarakatan yang didirikan

pada tanggal 31 Januari 1926 M / 16 Rajab 1344 H di Kota Surabaya Jawa Timur.

Nahdhatul Ulama sendiri berbadan hukum pertama kali pada tanggal 6 Februari

1930 M, yang kemudian diperbaharui 1989 M, berdasarkan keputusan Menteri

Kehakiman Republik Indonesia No. C2-7028.HT.01.05.TH89.

Adapun legalitas LAZISNU tercantum dalam Surat Keputusan Menteri

Agama Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pengukuhan

Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shadaqah Nahdhatul Ulama (LAZSINU) sebagai

Lembaga Amil Zakat.

3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan LAZISNU adalah sebagai berikut:

47

a. Terciptanya tertib administrasi pengelolaan zakat, infak dan sedekah di

lingkungan Nahdhatul Ulama khususnya dan Masyarakat muslim pada

umumnya

b. Optimalisasi pengelolaan zakat, dana ZIS dikelola oleh LAZISNU di

Indonesia dan berbagai negara.

c. Terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat

d. Terciptanya sumber daya manusia (amil) yang profesional

e. Terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

4. Visi dan Misi

a. Visi

Bertekad menjadi lembaga pengelola dana masyarakat (zakat,

infak, sedekah, wakaf, CSR, dll) yang didayagunakan secara amanah dan

profesional untuk kemandirian umat.

b. Misi

1) Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan

zakat, infak, sedekah dengan rutin.

2) Mengumpulkan/menghimpun dan mendayagunakan dana zakat,

infak, dan sedekah secara profesional, transparan, tepat guna dan

tepat sasaran.

3) Menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat guna

mengatasi problem kemiskinan, pengangguran, dan minimnya

akses pendidikan yang layak.

5. Struktur Organisasi

Pengurus Pusat Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdhatul

Ulama (PP LAZISNU) masa khidmat 2015-2020 resmi dikukuhkan pada tanggal

16 September 2015 di halaman Gedung PBNU Jalan Kramat Raya Jakarta Pusat.

Pengurus Pusat LAZISNU disahkan melalui surat keputusan Nomor.

15/A.II.04/09/2015 dan ditandatangani oleh Rais Aam KH. Ma‟ruf Amin, Katib

48

Aam KH. Yahya Cholil Staquf, Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siroj, dan

Sekjen PBNU H.A Helmy Faishal Zaini.

Adapun Struktur Organisasi Pengurus Pusat LAZISNU periode (2005-

2020) adalah sebagai berikut40

:

Penasihat :

1. KH. Najib Abdul Qadir

2. KH. Ali Akbar Marbun

3. KH. Zamzami Amin

4. H.M. Sulton Fatoni, M.Si

5. KH. Muadz Thohir

6. H. Muhammad Said Aqil, S.Pd

Ketua :

Achmad Sudrajat, Lc., MA.

Wakil Ketua :

1. Dohir Farisi

2. M. Ichsan Loulembah

3. Hafid Ismail

4. Ahmad Basarah

5. Jazilul Fawaid

6. Drs. Aziz Ahmadi

7. H. Ubaidillah Amin

8. Danang Sangga Buwana

9. Dr. Iqbal Irfani

Sekretaris :

Abdur Rouf, M.Hum

Wakil Sekretaris :

1. H. Ridwan Taiyeb, S.pd.I

2. Abdurrouf, M.Hum

3. Maulana Syahiduzzaman 40

Dokumen LAZISNU 2018

49

4. Nur Rohman

5. Faridah Faricha

Bendahara :

H. Abdullah Mas‟ud, M.Si

Wakil Bendahara :

1. Sabilillah Ardi

2. Fahma Mikaila

3. Solihin, MM.

4. Adna Khoirotul A‟yun

6. Fungsi dan Tugas Pokok Organisasi

a. Dewan Pertimbangan

1) Fungsi

Memberikan pertimbangan, fatwa, saran kepada Badan

Pelaksana/Pengurus Baznas dalam pengelolaan ZIS menyangkut aspek hukum

syariah dan aspek managerial.

2) Tugas Pokok

a) Memberikan garis-garis kebijakan umum kepada Pengurus LAZISNU.

b) Mengesahkan rencana kerja Pengurus LAZISNU yang telah disetujui

Komisi Pengawas.

c) Mengeluarkan fatwa baik diminta maupun tidak diminta.

d) Memberikan pertimbangan, persetujuan/rekomendasi atas rencana dan

laporan kerja Pengurus LAZISNU.

e) Menunjuk akuntan publik.

b. Komisi Pengawas

1) Fungsi

Sebagai internal LAZISNU melakukan pengawasan terhadap seluruh

aktivitas/operasional LAZISNU.

2) Tugas Pokok

a) Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan.

50

b) Mengawasi pelaksanaan kebijakan umum yang ditetapkan Dewan

Pertimbangan.

c) Mengawasi operasional pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan

ZIS.

d) Melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap kinerja Pengurus

LAZISNU.

c. Badan Pelaksana

1) Fungsi

Sebagai pelaksana pengelolaan zakat

2) Tugas Pokok

a) Membuat rencana kerja.

b) Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang

telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

c) Menyusun laporan tahunan.

d) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah.

e) Bertindak dan bertanggungjawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat

ke dalam maupun ke luar.

B. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis. Pendekatan yuridis

diartikan sebagai penelitian hukum dimana hukum tidak dikonsepsikan sebagai

suatu gejala normatif yang mandiri, tetapi sebagai suatu institusi sosial yang

dikaitkan secara riil dengan informan sosial lain. Menurut pandangan penelitian

ini, hukum dipelajari sebagai suatu peraturan yang menimbulkan akibat-akibat

pada berbagai kehidupan sosial41

. Adapun sisi yuridis dalam penelitian ini akan

meninjau peraturan perundang-undangan yaitu, Undang-undang No. 23 Tahun

41 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Rosdakarya, 2001), hal 6

51

2011 tentang pengelolaan zakat yang akan menjadi dasar yuridis dalam

pengelolaan zakat yang dilakukan oleh LAZISNU.

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif

yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan

prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya42

.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sebagai berikut:

a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber yang

otentik dalam bentuk peraturan perundang-undangan tentang zakat dan

subyek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer

adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau

diwawancarai. Sumber data primer pada penelitian ini penulis peroleh baik

melalui kegiatan observasi dengan ikut terlibat secara langsung dalam

mengamati proses pengelolaan zakat di LAZISNU maupun hasil dari

wawancara dengan pihak terkait.

b. Sumber data sekunder, yaitu data-data yang berasal dari orang kedua atau

bukan data yang datang langsung, akan tetatpi data-data ini mendukung

pembahasan dari penelitian ini. Adapun sumber data sekunder pada

penelitian ini meliputi buku atau dokumentasi yang berkaitan dengan

masalah, pendapat ahli hukum dan laporan-laporan hasil penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan

meggunakan metode dokumentasi dan metode interview atau wawancara.

a. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data

historis berupa catatan, buku-buku, dokumen, peraturan-peraturan, notulensi rapat

dan sebagainya. Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan

data berupa tulisan yang sehubungan dengan obyek penelitian yang akan dibahas

dalam peelitian serta digunakan sebagai metode penguat dari hasil metode

42

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Rosdakarya, 2001), hal 6

52

interview atau wawancara. Dokumentasi yang dimaksud dalam hal ini dalah

dokumentasi yang dijadikan acuan berupa arsip atau dokumen dari LAZISNU.

b. Metode Interview

Interview yaitu suatu kegiatan mencari, menggali dan mengumpulkan

informasi dengan menggunakan sejumlah pertanyaan secara lisan dan dijawab

dengan lisan pula. Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi

terkait hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan. Dengan

menggunakan teknik ini diharapkan dapat memperoleh jawaban secara langsung,

faktual dan valid serta keterangan yang lengkap dari informan sehubungan dengan

obyek penelitian. Dalam hal ini yang bertindak sebagai informan adalah Pimpinan

LAZISNU.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang sangat penting dalam sebuah

penulisan, karena pada tahap ini data dapat dikerjakan dan dimanfaatkan

sedemikian rupa sehingga menghasilkan sebuah pemahaman yang benar-benar

dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang

dirumuskan oleh data43

.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis isi, yaitu pengolahan

data dengan cara pemilahan tersendiri berkaitan dengan pembahasan dari

beberapa gagasan para tokoh yang kemudian di deskripsikan, dibahas dan dikritik.

Saelanjutnya dikelompokkan dengan data yang sejenis dan dianalisa isinya secara

kritis untuk mendapatkan hasil yang riil dan memadai, sehingga pada akhirnya

dijadikan sebagai langkah dalam mengambil kesimpulan sebagai jawaban dari

rumusan masalah yang ada.

Adapun analisis data yang dimaksud terbatas pada beberapa pasal utama 5

(lima) yang terdiri dari asas, jenis zakat, kelembagaan, pengelolan dan peran serta

masyarakat yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang

Pengelolaan Zakat.

43

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Rosdakarya, 2001), hal 103

53

BAB IV

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011

TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DI LAZISNU

A. Pengumpulan Zakat

Al-Qur‟an mengamanatkan kepada amilin zakat untuk mengambil zakat

dari harta orang-orang Islam. Hal tersebut ditegaskan oleh Allah Swt. dalam Al-

Qur‟an Surat At-Taubah Ayat 103 sebagai berikut:



Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu

kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo‟alah untuk mereka.(QS.

at-Taubah : 103)

Firman Allah Swt. tersebut memerintahkan kepada semua mahluk-Nya

untuk memungut/mengambil zakat dari sebagian harta para muzakki untuk

diberikan kepada mustahik zakat. Zakat ini dipergunakan selain untuk dimensi

ibadah yaitu sebagai salah satu rukun Islam juga sebagai dimensi sosial yaitu

untuk memperkecil jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, mengembangkan

solidaritas sosial, menghilangkan sikap materialisme dan individualisme.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

hal tersebut dijelaskan dalam BAB III yang terdiri dari beberapa pasal-pasal

sebagai berikut :

Pasal 21 yang berbunyi:

1. Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan

sendiri atas kewajiban zakatnya

2. Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki

dapat meminta bantuan BAZNAS.

54

Pasal 22 yang berbunyi: “Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS

atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak”.

Pasal 23 yang berbunyi:

1. BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap

muzaki

2. Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan

sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Pengumpulan zakat di LAZISNU dibagi menjadi dua kategori, yaitu

pengumpulan zakat fitrah dan pengumpulan zakat mal. Dalam upaya

pengumpulan zakat fitrah, LAZISNU membentuk unit pengelolaan zakat, infaq

dan sedekah (ZIS) di tingkat provinsi sebanyak 34 unit, di tingkat kabupaten

sebanyak 376 unit, dan juga tersebar di 12 negara.

Kesadaran masyarakat dalam berzakat melalui Unit Pengumpul Zakat,

Infaq dan Sedekah (UPZIS) tercatat dalam statistik zakat Indonesia terus

mengalami tren yang meningkat. Pada bagian ini dipaparkan realisasi laporan

pencapaian pengelolaan zakat di Indonesia tahun 2017 beserta dengan presentase

dan pertumbuhannya.

55

Tabel 1. Penghimpunan Nasional berdasarkan Jenis Dana

No. Jenis

Dana 2016

Presentase 2017 Presentase

1. Zakat 55.463.248.209 92,60% 19.013.481.548 9,50%

2.

Infaq

Sedekah 1.524.144.342 2,50% 168.136.699.498 84%

Terikat

3.

Infaq

Sedekah

7.221.772.460 3,60% tidak

terikat

4.

Dana

Amil

dari 2.919.118.327 4,90% 1.844.445.708 0,90%

alokasi

zakat

5.

Dana

Amil

dari

4.091.833.199 2% alokasi

infaq

sedekah

6.

Dana

Amil

lainnya 868.970 0%

7.

Dana

non

halal 305.947 0% 3.065.462 0%

Jumlah 59.907.685.795 100%

200.311.297.875 100%

Sumber data: (www.nucare.id)

Penghimpunan nasional merupakan total dana yang dihimpun oleh unit

pengelolaan zakat, infaq dan sedekah (UPZIS) NU CARE-LAZISNU se-

Indonesia selama setahun. Jenis dana yang dihimpun LAZISNU ini mencakup

antara lain sebagai berikut:

1. Penerimaan zakat, terdiri dari zakat mal individu dan badan usaha serta

zakat fitrah.

2. Peneriamaan infaq/sedekah terikat, mencakup infaq/sedekah individu dan

badan usaha maupun Corporate Social Responsibility (CSR) dan Program

Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

56

3. Penerimaan infaq/sedekah tidak terikat, mencakup individu dan badan

usaha.

4. Dana amil dari alokasi zakat.

5. Dana amil dari alokasi infaq sedekah.

6. Dana amil lainnya.

7. Dana non halal.

Total penghimpunan nasional pada tahun 2017 sebesar 200 milyar rupiah.

Jumlah ini meningkat drastis dari total penghimpunan pada tahun sebelumnya.

Proporsi dana zakat, khususnya zakat mal atas penghasilan individu masih

mendominasi total penghimpunan, namun tidak sedominan tahun sebelumnya,

yakni sebesar 92,6 % dengan nilai 55 miliar rupiah. Proporsi tersebut menurun

sejauh 83,1 % dari tahun sebelumnya dengan jumlah dana menurun sekitar 46

miliar rupiah44

.

Proporsi terbesar kedua dari total penghimpunan nasional tahun 2017

merupakan dan infaq/sedekah hanya mencapai 87,6 % dari total penghimpunan

nasional atau senilai 200 miliar rupiah. Jumlah ini terdiri dari infaq/sedekah

perorangan maupun badan usaha baik terikat maupun tidak terikat. Penerimaan

infaq/sedekah juga mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan

tahun sebelumnya sekitar 174 miliar rupiah dengan proporsi terhadap total

penghimpunan nasional yang juga meningkat sebesar 85,1 %, begitu juga dengan

penerimaan lainnya mengalai kenaikan yang signifikan. Total kenaikan zakat pada

tahun 2017 adalah sebanyak 334,36 %, kemudian kenaikan penghimpunan zakat

pada tahun 2018 sebesar 252,72 %.

Tabel 2. Presentase kenaikan penghimpunan zakat LAZISNU

2016

2017

2018

Presentase

Kenaikan

59.907.685.795

200.311.297.875

334,36 %

44

Outlook NUCARE-LAZISNU “Energy of Zakat” 2018

57

200.311.297.875

506.234.515.800

252,72 %

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa secara nominal penghimpunan

zakat, terjadi kenaikan yang cukup signifikan dari tahun 2016 hingga 2018,

namun secara presentase terjadi penurunan yang terjadi pada tahun 2018. Adapun

faktor penyebab terjadinya penurunan penghimpunan menurut hemat penulis

adalah diantaranya sebagai berikut:

1. Belum maksimalnya campaign zakat yang dilakukan oleh LAZISNU di

dunia maya

2. Masih minimnya konter-konter zakat yang ada di kota-kota besar

Namun, guna mengatasi masalah-masalah diatas penulis mempunyai gagasan

untuk terus menaikkan penghimpunan zakat yang dilakukan oleh LAZISNU, yaitu

sebagai berikut:

1. Bekerjasama dengan e-commerce, web platform dan crowd funding

2. Bekerjasama dengan perusahaan retail dengan membuka konter zakat yang

tersebar di kota-kota besar guna memudahkan muzakki dalam menunaikan

kewajibannya.

B. Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

Al-qur‟an telah menjelaskan secara rinci terkait peruntukan atau penerima

manfaat zakat adalah mereka yang tergolong kedalam 8 ashnaf, adapun 8 ashnaf

tersebut dijelaskan dalam Surat At-taubah ayat 60:


خ ف ن ؤ ان م للا ج ف ع ي بس غ ان لبة ف انش ى هث ل

ى ى حك ه ع للا للا م فشعخ ي ج انغ اث

Artinya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang

miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk

58



Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Q.S. At-taubah: 60).

Berdasarkan penjelasan ayat diatas bahwa pendistribusian zakat harus

sampai kepada 8 ashnaf diatas, walaupun dalam perkembangannya mengalami

perluasan makna karena menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 telah mengatur perihal

pendistribusian dan pendayagunaan zakat yaitu dalam Bab III Bagian Kedua pasal

25 dan 26, dan Bagian Ketiga pasal 27 sebagai berikut:

Bagian Kedua, Pendistribusian. Pasal 25 yang berbunyi: “Zakat wajib

didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam”.

Pasal 26 yang berbunyi: “Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip

pemerataan, keadilan, dan kewilayahan”.

Bagian Ketiga, Pendayagunaan. Pasal 27 yang berbunyi:

1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka

penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat

2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha

produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan

Menteri

Adapun dalam melaksanakan pengelolaan zakat yang telah tercantum dalam

pasal 25, 26 dan 27 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan

zakat yang terdapat di LAZISNU dalam bentuk pendistribusian dan

pendayagunaan zakat adalah sebagai berikut:

59

Tabel 3. Jumlah Dana Tersalur

No. Keterangan 2016 2017

Jumlah Dana Presentase Jumlah Dana Presentase

1. Fakir Miskin 51.614.121.438 87,77% 13.569.332.380 7,05%

2. Fi Sabilillah 3.961.372.925 6,73% 2.391.857.664 1,25%

3. Ibn Sabil - - 747.102.119 0,39%

4.

Penyaluran

1.378.659.211 2,38% 165.103.215.561 85,84% Infaq

Sedekah

Terikat

5.

Penyaluran

- - 5.011.217.076 2,70% Infaq

Sedekah

tidak Terikat

6.

Sosialisasi dan 128.679.499 0,25% 1.397.586.640 0,73%

Edukasi

7. Belanja

1.264.082.138 2,17% 1.752.329.377 0,91% Pegawai

8. Administrasi

1.392.939.307 17,99% 1.594.961.425 0,83% Umum

9. Beban

- - 779.419.649 0,40%

Penyusutan

10. Beban Amil

6.783.883 0,01% - - Lainnya

11.

Penggunaan

130.573 0,00% Dana Non

Halal

Jumlah 58.846.648.401 100% 192.347.152.444 100% Sumber data: (www.nucare.id)

Penyaluran nasional berdasarkan keseluruhan merupakan total dana yang

disalurkan oleh NU CARE-LAZISNU se-Indonesia beserta jumlah penerima

manfaatnya selama setahun dilihat dari golongan penerima manfaatnya.

Penyaluran ini dilihat dari dua aspek, yakni jumlah dana yang disalurkan dan

jumlah penerima manfaat dan tersebut45

.

45

Outlook ZAKAT NUCARE-LAZISNU “Energy of Zakat” 2018

60

Sesuai dengan Surat At-taubah ayat 60, penerima (mustahik) zakat ada 8

(delapan) golongan yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, qirob, gharimin, fi sabilillah

dan ibnu sabil. Namun karena ashnaf fakir dan miskin kerap kali berada

dilingkungan yang sama dan sulit dipisahkan, penyalurannya pun dilakukan

bersamaan untuk kedua ashnaf tersebut, sehingga dalam hal ini fakir dan miskin

langsung digabungkan ke dalam satu kelompok yaitu fakir miskin.

Pada tahun 2016, fakir miskin merupakan kelompok yang menerima

penyaluran tertinggi. Ashnaf fakir miskin memiliki proporsi sebesar 88,77 % dari

total dana yang disalurkan. Proporsi ini 80 % lebih besar dari pada proporsi di

tahun 2017, secara penyalurannya lebih dari 38 miliar rupiah lebih sedikit

daripada penyalurannya di tahun 2016.

Secara umum proporsi penyalurannya untuk dua ashnaf penerima manfaat

terbesar yakni fakir miskin dan fi sabilillah pada tahun 2017 mengalami

penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dan sebaliknya penyaluran

infaq dan sedekah terikat mengalami peningkatan yang sangat signifikan dalam

proporsi penyaluran. Hal ini menunjukkan bahwa penyaluran pada tahun 2017

lebih meratakan antarkelompok tersebut, meskipun perbedaan proporsinya cukup

banyak.

Berikut Penyaluran zakat berdasarkan ashnaf:

Tabel 4. Total Penyaluran Zakat Berdasarkan Ashnaf

No. Ashnaf

2016 2017

Penyaluran %

Penyaluran %

Dana Dana

1. Fakir 25.807.060.719 43,86 6.784.666.190 3,53

2. Miskin 25.807.060.719 43,86 6.784.666.190 3,53

3. Amil 2.792.484.827 4,75 10.535.644.740 5,47

4. Muallaf 753.121.326 1,27 67.565.323.334 35,12

5. Riqob 347.436.230 0,6 45.989.123.207 24

6. Gharimin 278.101.655 0,5 51.548.769.020 25,7

7. Fi Sabilillah 3.961.372.925 6,75 2.391.857.644 1,25

61

8. Ibnu Sabil - - 747.102.119 0,4

Total 58.846.648.401 100 192.347.152.444 100

No. Ashnaf

2017 2018

Penyaluran %

Penyaluran %

Dana Dana

1. Fakir 6.784.666.190 3,53

2. Miskin 6.784.666.190 3,53

3. Amil 10.535.644.740 5,47

4. Muallaf 67.565.323.334 35,12

5. Riqob 45.989.123.207 24

6. Gharimin 51.548.769.020 25,7

7. Fi Sabilillah 2.391.857.644 1,25

8. Ibnu Sabil 747.102.119 0,4

Total 192.347.152.444 100 498.324.121.580


Tabel diatas menunjukkan bahwa proporsi terbesar penyaluran dari tahun

2016 yaitu ashnaf fakir miskin yang mencapai lebih dari 87 %, akan tetapi pada

tahun2017 mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu hanya di angka 7

%. Penurunan tersebut disebabkan karena pada tahun 2017 pengeluaran zakat

terpusat atau didominasi oleh program-program yang melibatkan ashnaf lain.

Selanjutnya urutan terbesar kedua pada tahun 2016 adalah oenyaluran zakat bagi

amil zakat sebesar 4,7 %. Sedangkan pada tahun 2017 penyaluran diberikan

terbanyak diberikan kepada muallaf sebesar 35,1 %.

62

Tabel 5. Penyaluran Berdasarkan Bidang

No. Bidang 2016 2017 2018

1. Sosial Keagamaan 31,30% 17,33%

2. Kebencanaan 10,39% 11,69%

3. Kesehatan 15,53% 18,56%

4. Pendidikan 30,21% 20,53%

5. Ekonomi 12,51% 31,89%


Penyaluran dana berdasarkan bidang dapat dikategorikan menjadi 9

(sembilan) bidang yaitu Sosial keagamaan, kebencanaan, kesehatan, pendidikan,

ekonomi, hukum-HAM dan kemanusiaan, kebudayaan dan pariwisata, sumber

daya alam dan pengolahan lingkungan hidup dan energi. Pada tahun 2016

proporsi penyaluran paling tinggi dicapai oleh bidang sosial keagamaan yaitu

31,30 % dan diikuti oleh bidang pendidikan sebesar 30,21 % dari total

keseluruhan dana penyaluran. Sedangkan penyaluran dengan proporsi terendah

pada tahun 2016 yaitu bidang kebencanaan yang hanya 10,39 %.

Pada tahun 2017 penyaluran dalam bidang sosial keagamaan, pendidikan,

kesehatan dan kebencanaan berada dalam rentang 11 %-20 %. Adapun penyaluran

tertinggi yaitu dalam bidang ekonomi sebesar 31,89 %.

Sedangkan penyaluran hingga akhir tahun 2018 diperkirakan masih akan

terus meningkat mengingat kondisi dalam negeri yang sedang mengalami

beberapa kejadian bencana alam. Hal ini diperkirakan masih akan terus meningkat

hingga tahun 2019 dikarenakan proses recovery dan rehabilitasi daerah yang

terdampak bencana masih akan terus dilaksanakan.

Dalam menjalankan penyalurannya NU CARE-LAZISNU memiliki 7

(tujuh) prinsip, yaitu sebagai berikut:

1. Amanah, dimana semua yang terlibat dalam penyaluran baik perorangan

maupun lembaga melaksanakan dengan amanah

63

2. Gotong royong, dimana semua yang terlibat dalam penyaluran saling

membantu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Kemanfaatan, pelaksanaan program dilakukan untuk memberikan manfaat

yang sebesar-besarnya bagi masyarakat (rahmatan lil „alamin).

4. Berkelanjutan, diaman program dapat dilakukan secara mandiri dan

berkelanjutan.

5. Partisipatif, pelaksanaan program melibatkan secara langsung mustahik

atau penerima manfaat.

6. Terintegrasi, yang berarti pelaksaan program teritegrasi dan berkontribusi

terhadap tujuan pembangunan daerah, tujuan pembangunan nasional dan

tujuan pembangunan global

7. Terukur, yaitu program penyaluran dapat diukur tingkat penghasilannya,

memiliki kelengkapan data dan dokumentasi.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di LAZISNU

Berdasarkan hasil pengamatan yang penulis lakukan dari hasil wawancara

dengan pengurus LAZISNU, diperoleh informasi tentang faktor pendukung dan

penghambat pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang

pengelolaan zakat sebagai berikut:46

1. Faktor Pendukung

Adapun faktor pendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun

2011 tentang pengelolaan zakat adalah sebagai berikut:

a. Hadirnya undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat

merupakan bentuk perhatian negara dan tata kelola zakat mempunyai

kepastian hukum, hal ini menjadi suatu acuaan dalam menjalankan fungsi

pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat oleh amil zakat.

46

Hasil wawancara dengan pengurus LAZISNU Achmad Sudrajat Lc., MA.

64

b. Dukungan dan bantuan dari seluruh elemen Nahdhatul Ulama yang

tersebar di seluruh penjuru Nusantara.

c. Mempunyai lokasi yang strategis, keberadaan LAZISNU di Jakarta Pusat

tepatnya di Jalan Kramat Raya menjadikan informasi mengenai zakat lebih

faktual dan mudah disampaikan kepada masyarakat luas.

d. Mempunyai sumber daya manusia yang berpengalaman, pengurus

LAZISNU merupakan orang-orang yang mempunyai kapabilitas dan

profesionalitas dalam mengoptimalisasikan pengelolaan zakat dan

memberikan pelayanan terbaik kepada muzakki dan mustahik.

2. Faktor Penghambat

Adapun faktor penghambat pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun

2011 tentang pengelolaan zakat adalah sebagai berikut:

a. Sentralisasi pengelolaan zakat oleh pemerintah melalui BAZNAS seakan

membatasi ruang lingkup LAZNAS dalam pengelolaan zakat, sebaiknya

baik BAZNAS maupun LAZNAS mampu berjalan beriringan guna

mencapai tujuan bersama.

b. Anggaran operasional yang minim, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 14

Tahun 2014 bahwa dalam hal operasional LAZ dapat mendayagunakan

dana amil zakat sebesar seperdelapan atau sekitar 12% dari total perolehan

zakat.

c. Kurangnya kesadaran masyarakat berzakat melalui lembaga, hal ini

dikarenakan masih banyak masyarakat yang menyalurkan zakatnya secara

langsung kepada mustahik, yang demikian menjadi pekerjaan rumah bagi

lembaga zakat dalam mensosialisasikan zakat melalui lembaga zakat.

D. Indikator kesesuaian penerapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011

tentang Pengelolaan Zakat

Indikator ini dilakukan untuk mengukur sejauh mana LAZISNU dalam

mengimplementasikan Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan

zakat secara umum, yaitu sebagai berikut:

65

No. Uraian Kesesuaian

Bukti Ya Tidak

A. Asas

1. Syari'at Islam v Terdapat dalam AD/ART LAZISNU

2. Amanah v Terdapat dalam AD/ART LAZISNU

3. Kemanfaatan v Terdapat dalam AD/ART LAZISNU

4. Kepastian Hukum v Terdapat dalam AD/ART LAZISNU

5. Terintegrasi v Terdapat dalam AD/ART LAZISNU

6. Akuntabilitas v Terdaftar dalam ISO 9001:2015

B. Jenis Zakat

7. Zakat Fitrah v

Berdasarkan SK Kementerian Agama

No. 65/2005

8. Zakat Mal v


No. 65/2005

C. Kelembagaan

9. Izin Menteri v


No. 65/2005

10.

Terdaftar Sebagai

Organisasi Masyarakat v

Milik perkumpulan Nahdhatul Ulama

11. Berbadan Hukum

v

Berdasarkan SK Kementerian

Kehakiman No. C2-

7028.HT.01.05.TH89

12.

Memiliki Pengawas

Syari'at v

Terdapat dalam struktural LAZISNU

13.

Memiliki Kemampuan

Teknis Pengelolaan

Zakat

v

Memiliki sertifikat Manajemen ISO

90001:2015

14. Bersifat Nirlaba v Tercantum dalam profil LAZISNU

15.

Memiliki Program

Pendayagunaan Mustahik v

Adanya rumah batik untuk difabel di

Blora

D. Pengelolaan

16. Pengumpulan Zakat v

LAZISNU melakukan penghimpunan

zakat di 34 Provinsi

17. Pendistribusian Zakat v

LAZISNU menyalurkan zakat sesuai

ashnaf (Outlook Zakat LAZISNU)

18. Pendayagunaan Zakat

v

LAZISNU mendayagunakan zakat

untuk usaha produktif rumah batik di

Blora

19.

Dana Sosial Keagamaan

Lainnya v

Tercantum dalam SK Kementerian

Agama No. 255/2016

20. Pelaporan

v

Tercantum dalam Outlook Zakat

LAZISNU dan Outlook Zakat

BAZNAS

E.

Peran Serta

Masyarakat

21. Pembinaan v

Adanya keterlibatan aktif masyarakat

dalam membangun LAZISNU

22. Pengawasan v

Adanya transparansi informasi melalui

web nucare.id

66

Menurut tabel diatas, ada 5 (lima) variabel yang diukur yaitu Asas, Jenis

Zakat, Kelembagaan, Pengelolaan dan Peran Serta Masyarakat. Dari kelima

variabel tersebut terdapat 22 item indikator dan secara keseluruhan menunjukkan

adanya kesesuaian yang positif dimana pada setiap item indikator telah terpenuhi

dengan bukti-bukti yang telah diberikan. Hal ini berarti LAZISNU sebagai

lembaga amil zakat yang merupakan subjek hukum dari Undang-undang Nomor

23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat telah 100 % mengimplementasikan isi

dari pada Undang-undang tersebut.

E. Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah suatu analisis terhadap suatu objek yang dituju

berdasarkan variabel strenght (kekuatan), weakness (kelemahan), opportunity

(peluang) dan threat (ancaman) yang bertujuan untuk mengetahui efektifitas suatu

objek (dalam hal ini adalah LAZISNU) dalam menjalankan visi dan misi yang

telah dicanangkan oleh lembaga maupun sebagai evaluasi atas program-program

yang sedang atau telah dijalankan. Hasil dari analisis SWOT jika dibarengkan

dengan key performance indikator (KPI) dapat menjadi suatu tolak ukur sejauh

mana presentase keberhasilan yang dilakukan oleh LAZISNU.

Berikut ini adalah analisis swot yang dibuat berdasarkan penelitian yang

dilakukan oleh penulis, yaitu sebagai berikut:

No. Analisis Uraian

1 Strenght a. LAZISNU sebagai LAZNAS memiliki posisi

strategis dalam melakukan pengelolaan zakat secara

nasional

b. LAZISNU telah memperoleh sertfikasi ISO

9001:2015

c. Adanya kepastian hukum dari pemerintah

d. LAZISNU telah memiliki legalitas dalam

menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai

lembaga filantropi.

67

2 Weakness a. Campaign zakat kurang masif

b. Laporan tahunan (outlook zakat) LAZISNU

kurang detail

c. Jumlah layanan yang sedikit

d. Laporan penghimpunan, penditribusian dan

pendayagunaan zakat yang tidak di publikasikan

secara umum

3 Opportunity a. Jumlah warga Nahdhiyyin sekitar 92,6 juta

orang

b. Pengelolaan oleh Amil profesional

c. Negara dengan jumlah penduduk muslim

terbesar di dunia

d. LAZISNU tersebar di 34 Provinsi, 376

Kabupaten/Kota dan 12 Negara

4 Threat a. Adanya sentralisasi pengelolaan zakat oleh

BAZNAS

b. Pendistribusian yang belum tepat sasaran

c. Banyaknya jumlah LAZ menyebabkan adanya

persaingan penghimpunan dana zakat diantara

lembaga

d. Persaingan program kerja antarLAZ

e. Proses penghimpunan yang masih konvensional

f. Sumber daya manusia (amil) yang sedikit

Hasil analisis SWOT diatas dapat kita simpulkan bahwa kelemahan atau

kekurangan daripada LAZISNU yaitu masih adanya sebagian masyarakat

pedesaan yang belum mendapatkan informasi atau campaign zakat untuk berzakat

di lembaga zakat (LAZISNU) sehingga potensi zakat ini masih belum maksimal

penghimpunannya, padahal dengan jumlah masyarakat nahdhiyyin yang

berjumlah sekitar 92,6 juta jiwa dan dengan penduduk mayoritas muslim terbesar

68

di dunia, jika ini bisa terserap semuanya maka bukan tidak mungkin angka

penghimpunan akan melesat signifikan.

Adapun dalam laporan outlook zakat yang disusun oleh LAZISNU masih

terdapat beberapa kekurangan diantaranya adalah laporan cenderung kurang detail

dan spesifik serta belum adanya laporan penyaluran di tahun berjalan. Hal ini

sebagai evaluasi dan monitoring agar kedepan LAZISNU dapat memperbaiki

kekurangan-kekurangan yang ada dan menjadi lembaga zakat yang semakin lebih

baik lagi demi menumbuhkan rasa kepercayaan (trust) masyarakat baik dari

muzakki maupun mustahik sebagai lembaga yang transparan, akuntabel,

profesional dan terpercaya.

69

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa

kesimpulan sebagai berikut:

1. Diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang

pengelolaan zakat merupakan era baru pranata pengelolaan zakat yang

telah mengamandemen Undang-undang sebelumnya yaitu Undang-undang

Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Kehadiran Undang-

undang ini memberikan sebuah perubahan besar terhadap Undang-undang

sebelumnya dimana terjadi sentralisasi pengelolaan zakat yang dilakukan

pemerintah melalui BAZNAS yang mempunyai kedudukan istimewa

diantaranya BAZNAS sebagai operator zakat juga sebagai koordinator atas

lembaga amil zakat yang ada di Indonesia. Undang-undang ini bertujuan

untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan

zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan

masyarakat dan penanggulangan kemsikinan.

2. Secara keseluruhan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh LAZISNU

sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang

pengelolaan zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014

tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang

pengelolaan zakat. Hal ini dibuktikan dengan Outlook Zakat NUCARE-

LAZISNU yang telah dilaporkan kepada BAZNAS setiap tahunnya dan

juga di perkuat dengan LAZISNU telah mendapatkan sertifikasi ISO 9001

dimana pengelolaan manajemen mutu suatu lembaga telah memenuhi

persyaratan internasional. Namun menurut penulis ada beberapa catatan

yang harus diperhatikan diantaranya adalah masih minimnya program

usaha produktif yang dilakukan oleh LAZISNU, di dalam pasal 27 ayat (1)

dijelaskan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam

rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Hal ini

70

perlu dilakukan mengingat masih banyak masyarakat yang belum mampu

memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada di sekitar mereka,

apabila hal ini dapat dimanfaatkan dengan baik maka bukan tidak mungkin

mereka yang tadinya mustahik zakat akan berdaya menjadi muzakki.

B. Saran

Adapun saran-saran yang penulis berikan kepada LAZISNU adalah

sebagai berikut:

1. LAZISNU hendaknya memberikan pembinaan dan pendampingan kepada

Unit Pengumpul Zakat yang tersebar di 34 provinsi agar dapat

memaksimalkan potensi zakat yang ada agar tercapainya target

penghimpunan zakat.

2. LAZISNU hendaknya melakukan inovasi dalam mensosialisasikan

keberadaan lembaga zakat dan pentingnya berzakat di lembaga zakat

kepada masyarakat luas, ditambah era digital seperti sekarang ini akses

arus informasi bergerak sangat cepat dan dinamis. Hal ini menjadi sebuah

peluang dan tantangan oleh LAZISNU untuk dapat menjawab tantangan

zaman terutama kepada masyarakat urban di perkotaan.

3. Membuat strategi pendataan muzakki agar dapat memproyeksikan

campaign zakat dan mustahik agar tepat sasaran.

4. Kepada masyarakat muslim sebaiknya dapat menyalurkan zakat, infaq dan

sedekah nya kepada lembaga zakat profesional, sehingga zakat tersebut

dapat tersalurkan kepada mereka yang berhak menerimanya dan sesuai

dengan ketentuan Al-qur‟an serta Undang-undang yang berlaku di

Indonesia.

71

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Mannan, Muhammad, Ekonomi Islam : Teori dan Praktek, (Yogyakarta:

PT. Dana Bakti Wakaf, 1995)

Al-Kahlani al-Shan‟ani, Ismail, Subulus-Salam (Bandung: Dahlan, 2005)

Al-Qurthubi, Al-Jami‟ Li Ahkam al-Qur‟an, (Beirut Lebanon: Daar el-Kutub

„Ilmiyyah, 1413 H/1993 M)

Budi Rahmat, Hakim. “Analisis Terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2011

Tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Hukum Islam)” SYARIAH Jurnal

Ilmu Hukum, Vol. 15, Nomor 2, 2015

Daud Ali, Muhammad, Lembaga-lembaga Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja

Grafindo Persada, 1995)

Dawud Sulaiman, Abu ibn Al-Asy‟as As-Sijistani, Sunan Abi Daud, (Beirut: Dar

al–kutub al-ilmiyyah, 1996)

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru

Van Hoeve, 1993)

Hadi Permono, Syekhul, Pendayagunaan Zakat dalam rangka Pembangunan

Nasional, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995)

Hafidhuddin, Didin, Anda Bertanya tentang Zakat, Infak dan Sedekah Kami

Menjawab, (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 2016)

Hafidhuddin, Didin, Membangkitkan Nilai-Nilai Zakat Untuk Menyadarkan Umat

“Southeast Asia Zakat Movement”, (Jakarta: Forum Zakat, Dompet

Dhuafa dan Pemkot Padang, 2008)

Hafidhuddin, Didin, The Power of Zakat, Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat

Asia Tenggara, (Malang: UIN Malang Press, 2008)

Hafidhhuddin, Didin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema

Insani,

2002)

Hasan, Sofyan, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, Cetakan 1, (Surabaya: Al

Ikhlas, 1995)

72

Hasan, M. Ali, Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di

Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006)

https://tafsirq.com/9-at-taubah/ayat-60#tafsir-quraish-shihab, artikel diakses pada

10 Oktober 2018

http://zakat.or.id/sejarah-kewajiban-zakat/, diakses pada 31 Oktober 2018

Inayah, Gazi, Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak, (Yogyakarta: Tiara

Wacana, 2003)

Kamal, “Catatan Terhadap Uji Materi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

tentang Pengelolaan Zakat”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012)

Kbbi.kemdikbud.go.id, diakses pada 12 Oktober 2018

Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: PT Bumi Restu,

2004)

Muhammad, Zakat Profesi : Wacana Pemikiran dalam fiqh kontemporer,

(Jakarta:

Salemba Diniyah, 2002)

Muhammad Ali, Nuruddin, Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal,

(Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006)

Moleong, Lexy J., Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Rosdakarya,

2001)

Mukhtaar Ahaadits, (Bogor: Arafah)

Mukri, Ghazali, Fiqih Zakat Kontemporer, (Surakarta: Al-Qowam, 2011)

Outlook Zakat Indonesia 2018, (Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2017)

Outlook Zakat NUCARE-LAZISNU 2018

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan

Zakat

Qadir, Abdurrahman, Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial, (Jakarta: Raja

Grafindo Persada, 1998)

Qardhawi, Yusuf, Fiqh Zakat, (Beirut: Muassasah Risalah, 1991)

https://tafsirq.com/9-at-taubah/ayat-60#tafsir-quraish-shihab

http://zakat.or.id/sejarah-kewajiban-zakat/

73

Qardhawi, Yusuf, Hukum Zakat, (Mesir: 1996)

Shalih Al-Ustaimin, Muhammad, Fatawa fi Ahkamiz Zakat, (Mesir: Al-Qowam,

1432H)

Shalih Al-Utsaimin, bin Muhammad, Fiqih Zakat Kontemporer, (Surakarta: Al

Qowam, 2011)

SYARIAH Jurnal Ilmu Hukum, Volume 15, Nomor 2, Desember 2015

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan

Zakat

Wibisono, Yusuf, Mengelola Zakat Indonesia, (Jakarta: Prenada Media grup,

2015)

Www.nucare.id

Www.baznas.go.id

Zuhayli, Wahbah, Zakat Kajian Beberapa Mazhab (Bandung: Remaja

Rosdakarya,

2000)

http://www.nucare.id/

http://www.baznas.go.id/

PEDOMAN WAWANCARA

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Perkenalkan nama saya Muhammad Syukron Amin, mahasiswa

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syari’ah dan

Hukum, Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah. Saat ini saya sedang menyusun

skripsi dengan judul “Implementasi Kesesuaian Penerapan Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di LAZISNU”.

Pada kesempatan ini saya memohon kiranya Bapak dapat memberikan

informasi terkait dengan penelitian yang saya susun, adapun daftar pertanyaan

terkait Implementasi pengelolaan zakat menurut UU No. 23 Tahun 2011 adalah

sebagai berikut:

1. Saat ini pengelolaan zakat diatur dalam UU No. 23/2011 dimana terjadi

sentralisasi pengelolaan zakat yang dilakukan oleh pemerintah melalui

BAZNAS, bagaimana tanggapan bapak terkait hal ini?

2. Potensi zakat di Indonesia menurut survey terakhir pada tahun 2017 adalah

sebesar 217 Triliun Rupiah, namun dari outlook zakat yang dirilis oleh

BAZNAS pada tahun 2018 dana zakat baru terkumpul 6,06 Triliun, itu

artinya baru 2%, kira-kira faktor apakah yang membuat potensi zakat

tersebut masih jauh dari yang diharapkan?

3. Menurut bapak, sejauh mana respon masyarakat (kepercayaan menunaikan

zakat) terhadap keberadaan BAZIS atau LAZIS, khususnya LAZISNU itu

sendiri?

4. Bagaimana sistem pengelolaan zakat yang diterapkan di LAZISNU?

5. Apa saja program-program LAZISNU?

6. Didalam PP No. 4 Tahun 2014 dijelaskan bahwa LAZ wajib melaporkan

hasil pengelolaan zakat kepada BAZNAS sebagai koordinator pengelolaan

zakat, apakah LAZISNU sudah melakukan itu?

7. Apakah pengelolaan zakat di LAZISNU sudah memenuhi target yang

diharapkan? Jika belum apa saja kendalanya?

8. Apa saja upaya yang dilakukan LAZISNU dalam mengoptimalkan potensi

zakat yang begitu besar?

9. Adakah kekurangan atau kelemahan dari Undang-undang Nomor 23

Tahun 2011?

10. Perlukah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 di amandemen?

HASIL WAWANCARA DENGAN PENGURUS LAZISNU

Pertanyaan 1

Saat ini pengelolaan zakat diatur dalam UU No. 23/2011 dimana terjadi

sentralisasi pengelolaan zakat yang dilakukan oleh pemerintah melalui BAZNAS,

bagaimana tanggapan bapak terkait hal ini?

Jawaban 1

Sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya UU No. 23/2011 ini merupakan

amandemen dari peraturan sebelumnya yakni UU No. 38/1999. Adanya

perbedaan mendasar dari undang-undang terbaru ini adalah adanya sentralisasi

pengelolaan zakat yang dalam hal ini dilakukan oleh BAZNAS selaku pengawas

dan koordinator terhadap seluruh lembaga zakat, infaq, sedekah dan wakaf. Ketika

undang-undang ini disahkan, banyak terjadi pro-kontra terhadap beberapa pasal

yang dianggap kontrovesrsial, dan yang lebih menarik lagi adalah undang-undang

ini digugat oleh masyarakat islam melalui Forum Zakat yang saat itu diinisiasi

oleh Dompet Dhuafa dan Rumah Zakat untuk melakukan uji materil dan formil

yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Hal yang terpenting adalah adanya

sinergitas antara BAZNAS dan LAZNAS dalam memaksimalkan potensi zakat

yang ada dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pertanyaan 2

Potensi zakat di Indonesia menurut survey terakhir pada tahun 2017 adalah

sebesar 217 Triliun Rupiah, namun dari outlook zakat yang dirilis oleh BAZNAS

pada tahun 2018 dana zakat baru terkumpul 6,06 Triliun, itu artinya baru 2%,

kira-kira faktor apakah yang membuat potensi zakat tersebut masih jauh dari

yang diharapkan?

Jawaban 2

Betul bahwa potensi zakat yang ada di Indonesia adalah sekitar 217 Triliun

Rupiah, namun yang terkumpul hanya 2 % dari total potensi yang ada yaitu 6,06

Triliun Rupiah. Hal ini tentu saja menjadi sebuah pekerjaan rumah bagi BAZNAS

dan LAZNAS untuk dapat memaksimalkan potensi yang ada. Adapun faktor-

fakor yang mempengaruhinya diantaranya karena kurangnya tingkat kesadaran

berzakat di lembaga baik oleh individu maupun perusahaan, kemudian masih ada

stigma yang berkembang dimasyarakat bahwa zakat sebaiknya disalurkan secara

langsung kepada mustahik. Mungkin kedua faktor tersebut saya pikir cukup

mewakili alasan belum terpenuhinya potensi zakat yang ada.

Pertanyaan 3

Menurut bapak, sejauh mana respon masyarakat (kepercayaan menunaikan

zakat) terhadap keberadaan BAZIS atau LAZIS, khususnya LAZISNU itu sendiri?

Jawaban 3

Alhamdulillah proporsi pengumpulan dana zakat di Indonesia mengalami tren

yang positif, hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan dari tahun ke tahun,

untuk LAZISNU sendiri pada tahun 2018 telah menghimpun dana sebesar Rp.

506.234.515.800,00. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan

masyarakat kepada LAZISNU sebagai lembaga zakat yang profesional dan

akuntabel.

Pertanyaan 4

Bagaimana sistem pengelolaan zakat yang diterapkan di LAZISNU?

Jawaban 4

Sistem pengelolaan zakat yang ada di LAZISNU tentunya sesuai dengan UU No.

23/2011 dan PP No. 14/2014 serta kebijakan lainnya yang terkait dengan hal

tersebut.

Pertanyaan 5

Apa saja program unggulan LAZISNU?

Jawaban 5

Program unggulan kami namanya “Kampung Nusantara” yaitu kampung harapan

bagi cita-cita agama, bangsa dan negara atas masyarakat desa di era globalisasi

yang penuh kemajuan teknologi . Adapun program kampung nusantara memiliki 9

(sembilan) pilar yaitu sebagai berikut:

- Nusantara Berkah (Sosial Keagamaan)

- Nusantara Tanggap (Kebencanaan)

- Nusantara Bahagia (Kesehatan)

- Nusantara Bisa (Pendidikan)

- Nusantara Terampil (Ekonomi)

- Nusantara Berdaulat (Hukum, HAM dan Kemanusiaan)

- Nusantara Maju (Budaya dan Pariwisata)

- Nusantara Sejahtera (Sumber Daya Alam dan Pengolahan)

- Nusantara Asri (Lingkungan Hidup dan Energi)

Pertanyaan 6

Didalam PP No. 4 Tahun 2014 dijelaskan bahwa LAZ wajib melaporkan hasil

pengelolaan zakat kepada BAZNAS sebagai koordinator pengelolaan zakat,

apakah LAZISNU sudah melakukan itu?

Jawaban 6

Alhamdulillah kami sebagai LAZNAS yang telah tersertifikasi ISO setiap

tahunnya melaporkan hasil pengelolaan zakat kepada BAZNAS yang terangkum

dalam “Outlook Zakat” serta adanya audit syari’ah di lembaga kami.

Pertanyaan 7

Apakah pengelolaan zakat di LAZISNU sudah memenuhi target yang diharapkan?

Jika belum apa saja kendalanya?

Jawaban 7

Sebenarnya dengan total penghimpunan tahun 2018 sebesar 506.234.515.800,00

yang dikelola oleh LAZISNU, masih relatif belum sesuai harapan mengingat

jumlah warga Nahdhatul Ulama yang berjumlah sekitar 92 (sembilan puluh dua)

juta jiwa yang notabene merupakan sasaran utama penghimpunan zakat di

LAZISNU, namun tidak menutup kemungkinan adanya donasi dari luar warga

Nahdhatul Ulama. Adapun untuk kendalanya adalah LAZISNU perlu untuk

mensosialisasikan lagi kepada masyarakat luas dan pentingnya berzakat di

lembaga.

Pertanyaan 8

Apa saja upaya yang dilakukan LAZISNU dalam mengoptimalkan potensi zakat

yang begitu besar?

Jawaban 8

Melakukan evaluasi tahunan terhadap program kerja dan kinerja lembaga guna

memperoleh data untuk dapat dijadikan acuan dalam mengoptimalkan potensi

zakat di tahun selanjutnya, kemudian melakukan campaign digitalisasi zakat agar

keberadaan lembaga semakin diketahui oleh masyarakat luas.

Pertanyaan 9

Adakah kekurangan atau kelemahan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun

2011?

Jawaban 9

Untuk kekurangannya sendiri saya pikir mungkin kedudukan LAZ yang

disebutkan dalam undang-undang hanya sebagai pembantu pelaksanaan,

pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Hal ini tentu menjadi sebuah

pertanyaan besar bahwa mengapa terjadi kesenjangan hak antara BAZ dan LAZ.

Namun saya berharap antara pemerintah dan masyarakat terjalin sinergitas dalam

memaksimalkan potensi zakat.

Pertanyaan 10

Perlukah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 di amandemen?

Jawaban 10

Sepertinya diperlukan penyempurnaan, seperti kedudukan BAZ dan LAZ

kemudian ruang lingkup BAZNAS yang memiliki dwi fungsi yaitu sebagai

operator dan pengawas zakat. Perlu atau tidaknya nanti kita lihat perkembangan

yang ada dan selama masih relevan dengan situasi dan kondisi saat ini saya pikir

apa yang dilakukan pemerintah adalah yang terbaik.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011

TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: a. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap

penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;

b. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam;

c. bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat;

d. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam;

e. bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 29, dan Pasal 34 ayat (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan . . .

www.djpp.kemenkumham.go.id

http://www.djpp.kemenkumham.go.id

- 2 -

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

2. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

3. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

4. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

5. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.

6. Mustahik . . .



- 3 -

6. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.

7. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

8. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

9. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.

10. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.

11. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.

12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 2

Pengelolaan zakat berasaskan:

a. syariat Islam;

b. amanah;

c. kemanfaatan;

d. keadilan;

e. kepastian hukum;

f. terintegrasi; dan

g. akuntabilitas.

Pasal 3 . . .



- 4 -

Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan:

a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan

b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 4

(1) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.

(2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. emas, perak, dan logam mulia lainnya; b. uang dan surat berharga lainnya; c. perniagaan; d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan; e. peternakan dan perikanan f. pertambangan; g. perindustrian; h. pendapatan dan jasa; dan i. rikaz.

(3) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.

(4) Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB II . . .



- 5 -

BAB II BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

(1) Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS.

(2) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota negara.

(3) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

Pasal 6

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Pasal 7

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;

b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;

c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan

d. pelaporan . . .



- 6 -

d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

(2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua Keanggotaan

Pasal 8

(1) BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota.

(2) Keanggotaan BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah.

(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.

(4) Unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.

(5) BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua.

Pasal 9 . . .



- 7 -

Pasal 9

Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 10

(1) Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh

Presiden atas usul Menteri.

(2) Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

(3) Ketua dan wakil ketua BAZNAS dipilih oleh anggota.

Pasal 11

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling sedikit harus:

a. warga negara Indonesia;

b. beragama Islam;

c. bertakwa kepada Allah SWT;

d. berakhlak mulia;

e. berusia minimal 40 (empat puluh) tahun;

f. sehat jasmani dan rohani;

g. tidak menjadi anggota partai politik;

h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan

i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 12 . . .



- 8 -

Pasal 12

Anggota BAZNAS diberhentikan apabila:

a. meninggal dunia;

b. habis masa jabatan;

c. mengundurkan diri;

d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau

e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai, tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibantu

oleh sekretariat.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja sekretariat BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga BAZNAS Provinsi

dan BAZNAS Kabupaten/Kota

Pasal 15

(1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.

(2) BAZNAS . . .



- 9 -

(2) BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

(3) BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

(4) Dalam hal gubernur atau bupati/walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

(5) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di provinsi atau kabupaten/kota masing-masing.

Pasal 16

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,

BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat . . .



- 10 -

Bagian Keempat Lembaga Amil Zakat

Pasal 17

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

Pasal 18

(1) Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri

atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:

a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;

b. berbentuk lembaga berbadan hukum;

c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;

d. memiliki pengawas syariat;

e. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;

f. bersifat nirlaba;

g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan

h. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Pasal 19 . . .



- 11 -

Pasal 19

LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, pembentukan perwakilan, pelaporan, dan pertanggungjawaban LAZ diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB III PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN, PENDAYAGUNAAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pengumpulan

Pasal 21

(1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki

melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.

(2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS.

Pasal 22

Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Pasal 23 . . .



- 12 -

Pasal 23

(1) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki.

(2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Pasal 24

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Pendistribusian

Pasal 25

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.

Pasal 26

Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Bagian Ketiga

Pendayagunaan

Pasal 27

(1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

(2) Pendayagunaan . . .



- 13 -

(2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat

Pengelolaan Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya

Pasal 28

(1) Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.

(2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.

(3) Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

Bagian Kelima

Pelaporan

Pasal 29

(1) BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.

(2) BAZNAS . . .



- 14 -

(2) BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.

(3) LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.

(4) BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri secara berkala.

(5) Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan BAZNAS kabupaten/kota, BAZNAS provinsi, LAZ, dan BAZNAS diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil.

Pasal 31

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS provinsi

dan BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil.

(2) Selain . . .



- 15 -

(2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 32

LAZ dapat menggunakan Hak Amil untuk membiayai kegiatan operasional.

Pasal 33

(1) Pembiayaan BAZNAS dan penggunaan Hak Amil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

(1) Menteri melaksanakan pembinaan dan

pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ.

(2) Gubernur dan bupati/walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.

(3) Pembinaan . . .



- 16 -

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam

pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:

a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS dan LAZ; dan

b. memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS dan LAZ.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ; dan

b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.

BAB VII . . .



- 17 -

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 29 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau

c. pencabutan izin.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

LARANGAN

Pasal 37

Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya.

Pasal 38

Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

BAB IX . . .



- 18 -

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 40

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 41

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 42

(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 39 dan Pasal 40 merupakan kejahatan.

(2) Tindak . . .



- 19 -

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 merupakan pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

(1) Badan Amil Zakat Nasional yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS berdasarkan Undang-Undang ini sampai terbentuknya BAZNAS yang baru sesuai dengan Undang-Undang ini.

(2) Badan Amil Zakat Daerah Provinsi dan Badan Amil Zakat Daerah kabupaten/kota yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sampai terbentuknya kepengurusan baru berdasarkan Undang-Undang ini.

(3) LAZ yang telah dikukuhkan oleh Menteri sebelum Undang-Undang ini berlaku dinyatakan sebagai LAZ berdasarkan Undang-Undang ini.

(4) LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyesuaikan diri paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

BAB XI . . .



- 20 -

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 45

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 47

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



- 21 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 25 November 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 November 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 115



IMPLEMENTASI KESESUAIAN PENERAPAN UNDANG-UNDANG...

Documents

Transcript of IMPLEMENTASI KESESUAIAN PENERAPAN UNDANG-UNDANG...