Bstri) - Home - BSN...4. 5. 2..)-6. 7. 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi...

26
Bstri) BADAN STANDARDISASI NASIONAL KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 45A/KEP/BSN I 3 I 2Ot6 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 28AlKEP/BSN I 2 I 2OI5 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LING-KUNGAN BADAN Menimbang Mengingat STANDARDISASI NASIONAL KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL, : a. bahwa sebagai tindak lanjut atas Reviu Indikator Kinerja Utama Badan Standardisasi Nasional dalam menjalankan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2OL5-2OL9, maka perlu meninjau kembali Indikator Kinerja Utama di lingkungan Ba.dan Standardisasi Nasional.; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Stendardisasi Nasional tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 28AlKEP/BSN l2l20Ls tentang PenetaPan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional; : 1. Undang-Undang Nomor 25 llahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan kmbaLran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Transcript of Bstri) - Home - BSN...4. 5. 2..)-6. 7. 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi...

Page 1: Bstri) - Home - BSN...4. 5. 2..)-6. 7. 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216

Bstri)BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 45A/KEP/BSN I 3 I 2Ot6

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN

STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 28AlKEP/BSN I 2 I 2OI5 TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LING-KUNGAN BADAN

Menimbang

Mengingat

STANDARDISASI NASIONAL

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

: a. bahwa sebagai tindak lanjut atas Reviu Indikator

Kinerja Utama Badan Standardisasi Nasional

dalam menjalankan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2OL5-2OL9,

maka perlu meninjau kembali Indikator Kinerja

Utama di lingkungan Ba.dan Standardisasi

Nasional.;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan

Keputusan Kepala Badan Stendardisasi Nasional

tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala

Badan Standardisasi Nasional Nomor

28AlKEP/BSN l2l20Ls tentang PenetaPan

Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan

Standardisasi Nasional;

: 1. Undang-Undang Nomor 25 llahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104 Tambahan kmbaLran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421);

Page 2: Bstri) - Home - BSN...4. 5. 2..)-6. 7. 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216

4.

5.

2.

.)-

6.

7.

8.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang

Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216

Tambahan l,embaran Negara Nomor 5584);

Peraturan Pemerintah Nornor 8 Tahun 2006

tentang Pelaporan Keuangan dan Kine{a Instansi

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 25 T'ambahan l,embaran

Negara Nomor 4614);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja I nstansi Pemerintah;

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001

tentang Kedudukan, T\rgas, Fungsi, Kewenangan,

Susunan Organisasi, dan llata Kerja Lembaga

Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Presiden Nomor 3 Tahun 2O13,;

Keputusan Presiden Nomor a4lM Tahun 2OL2

tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi

Nasional;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara Nomor t'er/9/M.PAN l5l2OO7tentang Pedoman Umum lPenetapan Indikator

Kine{a Utama di Lingkungan linstansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Negar:a Pendayagunaan

Aparatur Negara Nomor Perl20/M.PAN/11/2008

tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kine{a

Utama;

Page 3: Bstri) - Home - BSN...4. 5. 2..)-6. 7. 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216

9. Peraturan Menteri Nega.ra Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2Ol4 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kine{a, dan Tata Kerja Reviu

atas Laporan Kine{a Instansi .Pemerintah;

Keputusan Kepala Badan St,aldardisasi Nasional

Nomor 965/BSN-I/HK.35/05/2001 tentang

Organisasi dan Tata Kerja )Badan Standardisasi

Nasional, sebagaimana telzrh diubah dengan

Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional

Nomor 4 Tahun 2011;

MEMUTUSI(AN:

KEPUTUSAN KEPAI"A BADAI.I STANDARDISASI

NASIONAL TENTANG PERUBAT{AN KEDUA ATAS

KEPUTUSAN KEPALA BADAI,I STANDARDISASI

NASIONAL NOMOR 28AIKEP/BSN 12 I2OI5 TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI

LINGKUNGAN BADAN STANDARD]:SASI NASIONAL.

Mengubah Lampiran Keputusan Kepala Badan

Standardisasi Nasional Nomor 28iAl KEP/BSN / 2 / 2Ol5

tentang Penetapan Indikator Kine{a Utama di

Lingkungan Badan Standardisasi Nasional

sebagaiaman telah diubah dengan Keputusan Kepala

Badal Standardisasi I'lasional Nomor

|92/KEP/BSN l8l2Ol5 tentang Perubahan Atas

Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional

Nomor 28A/KEP/BSNl2l2Ol5 tentang Penetapan

Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan

Standardisasi Nasional, sehingga rnenjadi sebagaimana

tercantum dalam Lamiran Keputusan ini.

10.

Menetapkan

PERTAMA

Page 4: Bstri) - Home - BSN...4. 5. 2..)-6. 7. 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216

KEDUA Keputusan Kepala Badan ini mulai

tanggal ditetapkan.

tanggal I Maret 2016

STANDARDISASI NASIONAL,

berlaku pada

Ditetapkan di Jakarta

LAMPIRAN. ...

Page 5: Bstri) - Home - BSN...4. 5. 2..)-6. 7. 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216

I.

1.

2.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,NoMoR | 4SA(KE'P/BSN/O7l2ot6TANGGAL :LMaret2016

INDII(ATOR KINERJA UTAIVIA

DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Badan Standardisasl Nasional

T\rgas : melaksanakan tugas pemerintahan di bidang standardisasi nasional sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku.

F'ungsi :

a. pengkajian dan penyrsunaa kebijaken nasional di bidang standardisasi naaioral;b. pengkoordinasiart kegiat€n fungsional dalam pelaksanaan tugas BSN;c. pelaflca.ran d€n pembinaan terhadap kegiatan instartsi pemerintah di bidang standardisasi naaional;d. peflyelenggaraar kegiatan kerja saina dalam negeri dan intemaeional di bidang standardisasi;e. pef,ryelenggaraan pembinaan da'r pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, orgadsasi dan

tata laks€na, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persartdian, perlengkapan, dan rumah tangga.Indikator Kinerja Utanta :

Stakeholder Perspectlves

Meningkatnya daya saingproduk berstandar

Pertumbuhan kontribusi SPKterhadap ekspor produk unggulannasional

, - {x":_x"-t) x100%&-,

Keterangan :

P = Persentase pertumbuhan ekspor produkunggulan nasionalX" = Nilai ekspor tahun n (USD)X.-r = Nilai ekspor tahun n-1 (USD)

Data 10 produk eksporunggulan dari Kemendag,SNI produk yang harmonisdari PPS, HS Number dariPuslitbangPJ : Deputi PKS (Puslitbang,PPS)

1. 1.

Page 6: Bstri) - Home - BSN...4. 5. 2..)-6. 7. 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216

2. Pertumbuhan jenis produk ber- SNIyang diperdagangkan di dalamnegeri "=(*) ,roon

Keterangan :

P = Persentase peningkatan jumlah jenisproduk ber SNIX, = Jumlah jenis produk ber SNI tahun nXn-1= Jumlah jenis produk ber SNI tahun n-1

baseline 2Ol5 5%

Data LSPro lingkup jenisSNI produk dari PALS,daftar produk ber SNI yangdiperdagangkan dariasosiasi retailer.PJ : Deputi PSA (PSPS, PALS)

Customer Perspectlves

2 Meningkatnya penerapanSNI oleh pemangkukepentingan

3 Persentase hasil penelitian yangdimanfaatkan oleh pemangkukepentingan "

= (*) .r 1oo%

Keterangan :

P = Persentase hasil penelitian yangdimanfaatkan oleh pemangku kepentinganX" = hasil kajian atau penelitian yangdimanfaatkan oleh pemangku kepentingantahun nY" = total hasil penelitian tahun n

Data jumlah SNI yangdigunakan stakeholderPJ : Deputi PKS (Puslitbang)

4 Jumlah industri/organisasi yangmendapat sertifikat/Tanda SNI dariLembaga Penilaian Kesesuaian yangdiakreditasi KAN

X = Jumlah industri/organisasi yang mendapatsertifikat/tanda SNI

Data jumlah pelaku usahayang mendapat sertifikattanda SNI dari lembagasertifikasi yang diakreditasioieh i(Ai.i.PJ : Deputi PSA (PSPS, PALS)

5 Tingkat persepsi masyarakatterhadap standardisasi danpenilaian kesesuaian

Skor didapat dari Indeks persepsi masyarakatdengan skala likert 1-5

Survei oleh lembaga.surveiterpercayaPJ : Deputi IPS (Pusdikmas)

Internal Process Perspectlves

3 Meningkatnya kapasitas dankualitas pengembangan SNI

6 Jumlah SNI yang ditetapkan Jumlah SNI Komite teknis, BSN (PPS,HOH, Pusido)PJ : Deputi PKS (PPS)

Indikator Kinerja Utarna

Page 7: Bstri) - Home - BSN...4. 5. 2..)-6. 7. 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216

Keterangan:P = Persentase hasil penelitian yangmendukung pengembangan SNIX" = Hasil kajian atau penelitian yangmendukung pengembangan SNI tahun nYn = total hasil penelitian tahun n

BSN, Kementerian/Lembaga terkait, Asosiasi,responden, dllPJ : Deputi PKS (Puslitbang)

Persentase hasil penelitian yangmendukung pengembangan SNI

BSN, Kementerian/Lembaga terkait, TBT, ISO,IEC, SDO lainPJ : Deputi PKS (PKS)

,=(;)rroo%Keterangan:P = Persentase hasil kerjasama bidang SPKyang digunakan untuk penyusunan SNIX = Hasil kerjasama bidang SPK yangdigunakan untuk penyusunan SNIY = total hasil kedasama yang dilakukan

Persentase hasil kerjasama bidangSPK yang digunakan untukpenyusunan SNI

Jumlah klien LembagaSertifikasiPJ : Deputi PSA (PSPS, PALS)

jumlah industri/ organisasi yang disertifikasidari industri/ organisasi yang difasilitasi(kumulatif)

Jumlah industri/ organisasi yangdisertifikasi

Meningkatnya kapasitas dankualitas sistem penerapanstandar dan penilaiankesesuaian Jumlah LPK yang diakreditasi oleh KAN pada

akhir tahun anggaran (kumulatif)Data jumlah LPK yangdiakreditasi oleh KAN(kumulatif)PJ : Deputi PSA (PALLI, PALS)

Jumlah LPK yang diakreditasi KAN

Data jumlah skemaakreditasi KAN yang diakuidalam MRA dan MLA(kumulatif)PJ : Deputi PSA (PALLI, PALS)

Jumlah skema akreditasi KAN yang diakui ditingkat internasional (MRA/MLA) (kumulatif))

Jumlah skema akreditasi KAN yangdiakui di tingkat internasional(MRA/MLA)

Data jumlah skemaakreditasi yang dioperasikanoleh KAN (kumulatif)

Jumlah skema akreditasi KAN (kumulatif)Jumlah skema akreditasi KAN yangdikembangkan untuk rnendukungkepentingan nasional

:1;:i ::. : :

7

8

4 9

10

11

t2

Page 8: Bstri) - Home - BSN...4. 5. 2..)-6. 7. 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216

5 Meningkatnya kapasitas dankualitas sistemketertelusuran Pengukuran

13 Jumlah kemampuan pengukurandan kalibrasi yang tertelusur dandiakui secara Internasional

Jumlah kemampuan pengukuran Yangdipublikasikan di CIPM MRA

Data jumlah CMC (entry)dari NMI dan DI yang telahdiases oleh KAN sesuaidengan skema CIPM MRA(kumulatif)PJ : Deputi PSA (PALLI)

t4 Jumlah produsen bahan acuan danpenyelenggara uji profisiensi yangdiakreditasi oleh KAN

Jumlah produsen bahan acuan danpenyelenggara uji profisiensi (kumulatif)

Data jumlah produsenbahan acuan danpenyelenggara uji prifisiensiyang dikreditasi oleh KAN(kumulatiQPJ : Deputi PSA (PALLD

6 Meningkatnya budaYa mutu 15 Jumlah masyarakat yang mendaPatedukasi dan berpartisipasi dibidang standardisasi dan penilaiankesesuaian

Jumlah masyarakat yang mendapat edukasidan berpartisipasi di bidang SPK

Data masyarakat yangmendapat edukasi baikonline maupun offline danberperan serta di bidangSPK dari seluruh Unit KerjaPJ : Deputi IPS (Pusdikmas)

16 Jumlah akses terhadap informasi dibidang standardisasi dan penilaiankesesuaian

Jumlah akses terhadap informasi SPK Data dari Pusido dan pusat-pusat lain yang melakukanakses informasi SPKPJ : Deputi IPS (Pusido)

Learnlng and Growth PersPectlves

7 Meningkatnya kinerja sistempengelolaan anggaran,sumber daya manusia, tatakelola dan organisasi Yangprofesional

t7 Opini BPK atas laporan keuangan Pernyataan pemeriksa dalam hal ini BadanPemeriksa Keuangan (BPK) atas hasilpemeriksaan terhadap laporan keuangan BSNpada tahun (n-1)

Data dari BPKPJ : Settama (Biro PKT)

18 Tingkat pelaksanaan ReformasiBirokrasi

Hasil penilaian pelaksanaan ReformasiBirokrasi BSN yang dilakukan oleh TimEvaluator KemenPANRB

Data dari KemenPANRBPJ : Settama (Biro HOH)

Page 9: Bstri) - Home - BSN...4. 5. 2..)-6. 7. 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216

I Sumbef,D ta.Sasaran Iiir19 Tingkat kualitas akuntabilitas

kinerja BSNHasil penilaian pelaksanaan akuntabilitaskinerja BSN yang dilakukan oleh Tim EvaluatorKemenPANRB

Data dari KemenPANRBPJ : Settama (Biro PKT)

20 Indeks kompetensi dan integritasSDM ,=(f)xroo%

Keterangan :

P = Indeks kompetensi dan integritas BSNX = Jumlah ASN dengan nilai prestasi kerjalebih dari cukup tanpa ada unsur perilakukerja yang bernilai cukupY = Jumlah ASN BSN

Data HOHPJ : Settama (Biro HOH)

2l Nilai kepatuhan layanan publik Penilaian kepatuhan terhadap layanan publikyang dilakukan oleh Ombudsman RI. (skala 1-1 1O menyesuaikan aturan ombudsman)

Data dari OmbudsmanPJ : Settama (Inspektorat)

II. Deputt Btd.atrg PereUttatr dan Kerjasama Stalrdardlsasl

1. Tugas : rnelaksanala.n perumusan kebiial(an di bida.ng perumusaa starrdar, penelitian dan pengembangan sertakerjasama di bidang standardisasi.

2. Fungsi :

a. perumusarl kebiial<an di bidaag penelitian, pengkajian, pengembangafl, pemmusEm darr penetapan Standar Nasional sertakerjasama di bidung s'rgi iar disasi;

b. penyusunan rencana dan program nasional di bidang penelitian, pengk4jian, pengembangat, perumusan dan penetapanstandar nasiona.l serta kerjasaoa di bidalrg staidardisasi;

c. pembinaan, pengkoordinasi€.n dan penyelenggaraan serta pengendalian kegiatarr di bidarrg penelitian, pengkajian, daJrkerjasama di bidang standerdisasi, serta pengembaflgan, perumusarr dan penetapan Standar Nasional Indonesia (SNI);

d. pernbinaa.n dan penyelenggaraan kerjasama dalam negeri dan luar negeri di bidang standardisasi dengan badan-badannasional dan internasional sesuai denga! peraturai perundang-undangan yang bedaku.

3. Indikator Kinerja Utama:

Page 10: Bstri) - Home - BSN...4. 5. 2..)-6. 7. 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216

Stakeholder Perspectlves

1 Meningkatnya daya saingproduk berstandar

1 Pertumbuhan kontribusi SPKterhadap ekspor produk unggulannasional

.=(==, )rroo%Keterangan:P = Persentase pertumbuhan kontribusiSPK terhadap produk unggulan nasionalXn = Nilai ekspor tahun n (USD)Xn-l= nilai ekspor tahun n-l (USD)

Data 10 produk eksporunggulan dari Kemendag,SNI produk yang harmonisdari PPS, HS Number dariPuslitbangPJ: Puslitbang, PPS

Cuetoner Perspectlves

2 Meningkatnya penerapanSNI oleh pemangkukepentingan

2 Persentase hasil penelitian yangdimanfaatkan oleh pemangkukepentingan "=(*)rroo%

Keterangan:P = Persentase hasil penelitian yangdimanfaatkan oleh pemangku kepentinganXn = hasil kajian atau penelitian yangdimanfaatkan oleh pemangku kepentingantahun nYn = total hasil penelitian tahun n

Survei oleh lembaga surveiterpercayaPJ: Puslitbang

3 Jumlah SNI yang difasilitasipengembangannya

Jumlah SNI yang difasilitasi perumusan dankaji ulang nya

Data SNI yang difasilitasiPJ: PPS

Internal Process Perspectlves? l\fa6lhdlra+nrro l:anacilaa r{on

kualitas pengembangan SNI4 frrmlah pAq\TI rrano sian rlifa+anlzans^!vlqrilai PA-SNI arialah !'ana hdA!1 alrl'rir SNT rrano hanr

maupun yang revisiI{nmita talznic EISN II{f)IJev.L-.-e, ev^ r \..v4^,

Pusido)PJ: PPS

4 Meningkatnya kualitaspenelitian bidang SPK

5 Persentase hasil penelitian yangmendukung pengembangan SNI r=(FJrroo%

Keterangan :

P = Persentase hasil penelitian yangmendukung pengembangan SNIXn = hasil kajian atau penelitian yangmendukung pengembangan SNI tahun nYn = total hasil penelitian tahun n

BSN, Kementerian/Lembaga terkait, Asosiasi,responden, dllPJ: Puslitbang

Indikator Kinerja Utama Sumber Data,

Page 11: Bstri) - Home - BSN...4. 5. 2..)-6. 7. 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216

BSN, Kementerian/L,embaga terkait, Asosiasi,responden, dllPJ: Puslitbang

Jumlah kajian/ penelitian yang mendukungpenilaian kesesuaian

Jumlah kajian/ penelitian yangmendukung penilaian kesesuaian

Jumlah kajian/ penelitian yang mendukungpengembangan Standar Nasional SatuanUkuran (SNSU)

BSN, Kementerian/Lembaga terkait, Asosiasi,responden, dllPJ: Puslitbang

Jumlah kajian/ penelitian yangmendukung pengembanganStandar Nasional Satuan Ukuran(sNSU)

Jumlah kajian/penelitian yang mendukungkepentingan Indonesia di forum TBT WTO

BSN, Kementerian/Lembaga terkait, Asosiasi,responden, dll

Jumlah hasil penelitian yangmendukung kepentingan Indonesiadi forum TBT WTO

r = (*)r roolt

Keterangan:P = Persentase rekomendasi hasil kerjasamastandardisasi yang mendukungpengembangan SNIXn = Rekomendasi hasil kerjasamastandardisasi yang mendukungpengambangan SNI tahun nYn = total hasil kerjasama tahun n

BSN, Kementerian/lembaga terkait, TBT, ISO,IEC, SDO lainPJ: PKS

Persentase rekomendasi hasilkerjasama standardisasi yangmendukung pengembangan SNI

Meningkatnya kualitaskerjasama bidang SPK

t = (3)r loo'lt* '}a'

BSN, Kementerian/Lembaga terkait, WTO, NBEP Anggota W'l'O, PTRIJenewaPJ: PKS

10 | Persentase penanganan permintaannotifikasi dan inquiry dalam rangkamemenuhi perjanjian TBT WTO

Page 12: Bstri) - Home - BSN...4. 5. 2..)-6. 7. 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216

Keterangan:P = Persentase rekomendasi hasil kerjasamastandardisasi yang mendukungpengembangan SNIXn = Jumlah notifikasi yangdiselesaikan/jumlah permintaan notifikasiyang diterima tahun nYn = Jumlah tanggapan terhadap enquiry/jumlah enquiry yang diterima BSN tahun n

Learalng and Growth Perspectlves

Meningkatnya kinerja sistempengelolaan anggaran,sumber daya manusia, tatakelola dan organisasi DeputiPKS yang profesional

Persentase Aparatur Sipil Negara(ASN) Deputi PKS yang meningkatkompetensinya Keterangan :

P = Persentase ASN Deputi PKS yangmeningkat kompetensinyaX = Jumlah ASN Deputi PKS yang mengikutidiklat/ workshop / sosialisasi/ lainnya sej enisY = Jumlah ASN Deputi PKS

Data rekap ASN dilingkungan Dep. PKS yangmengikuti diklat/workshop/ sosialisasi/lainnya sejenisPJ : PPS, PKS, Puslitbang

Realisasi anggaran Deputi PKSo -'x',-l.rjxloo%

Keterangan:P = Persentase realisasi anggaran Deputi PKSX = Realisasi anggaran Deputi PKS sesuaiSP2DY = Pagu anggaran Deputi PKS

Data realisasi anggaran Dep.PKS sesuai SP2DPJ : PPS, PKS, Puslitbang

Jumlah sistem Aplikasi yang disediakanDeputi PKS dan telah dimanfaatkan untukmendukung pelaksanaan tusi (kumulatif)

Data jumlah aplikasi yangdisediakan dandimanfaatkan di lingkunganDep. PKS (kumulatif)PJ: PPS, PKS, Puslitbang

Jumlah e-gouemance y an,gmendukung tata kelola Deputi PKS

Sasaran Indikator Kinerja Utama Cara Perhitungan Sumber Data

6 11

t2

13

Page 13: Bstri) - Home - BSN...4. 5. 2..)-6. 7. 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216

nI.1.

2.

Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi

T\rgas : melaksanakan pemmusan kebijakan di bidang penerapan standar dan akreditasi.

Fungsi :

a. perumusan kebljakan di bidang sistem penerapan standar, aloeditasi dan sertiEkasi dalam bidang standardisasi;b. penlrusunan rencana dan program nasional di bidang sistem penerapan standar, akreditasi dan sertifrkasi dalam bidang

standardisasi;c. pembinaan, pengkoordinasian dan pen5relenggaraan serta pengefldalian kegiatan sietem penerapan standar, akreditasi dan

sertifikasi dalar! bidang standardisasi serta penyediaan bahan acuan dan ketertelusuran aistem pengukuran;d. penyiapan rumusan penetapan, pembinaan, pemelihaiaart dan tata cara kalibrasi standar nasional untuk satuaa ukuran;e, penetapafl dan pelaksan€rn koordinasi laboratorium uji staldar da'r laboratorium metrologi selaku laboratorium acuan;f. pembinaan dan penyelenggara,an kerjasama denga.n badan-badan nasiona.l darl internasional di bidang eistem penelapan

standar, akreditasi dan sertifikasi sesuai dengan peraturait perundang-undangan ysflg berlaku.Indikator Kinerja Uta.Ea :

Stakeholder Perspectlves

Meningkatnya daya saingproduk berstandar

Pertumbuhan jenis produk ber- SNIyang diperdagangkan di dalamnegeri

,-(h:-/--r)xloo%4,-r

Keterangan:P = Persentase peningkatan jumlah jenisproduk ber SNI1- = ,Irrmlah ienis oroduk ber SNI tahun nX',-t= Jumlah jenis produk ber SNI tahun n-1

baseline 2Ol5 5o/o

Data LSPro lingkup jenisSNI produk dari PALS,daftar produk ber SNI yangdiperdagangkan dariasosiasi retailerPJ: PSPS, PALS

Customer Perspectlves

Meningkatnya penerapanSNI oleh pemangkukepentingan

Jumlah sertifikat kesesuaian darilembaga Penilaian Kesesuaian yangdiakreditasi KAN yang diberikankepada industri/ organisasi

Jumlah Sertifikat Kesesuaian yangditerbitkan oleh lembaga sertifikasi kepadaindustri atau organisasi

Jumlah pelaku usaha yangmendapat sertifikat tandaSNI dari lembaga sertifikasiyang diakreditasi oleh KANPJ : PALS, PSPS

Sasaran:

Indikator Kinerja Utama Sumber Data

1 1

2 2

Page 14: Bstri) - Home - BSN...4. 5. 2..)-6. 7. 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216

Internal Process Perspectlves

Meningkatnya kapasitas dankualitas sistem penerapanstandar dan penilaiankesesuaian

Persentase jumlahindustri/ organisasi yang siapdisertifikasi dari jumlah industriyang difasilitasi

r,YrP=tr]x100?6

Keterangan:P = Persentase jumlah industri/organisasiyang siap disertifikasi dari jumlah industriyang difasilitasiX = Jumlah industri/organisasi yang siapdisertilikasiY = Jumlah industri/organisasi yangdifasilitasi

Jumlah klien LembagaSertilikasi (targetakumulatif)PJ: PALS, PSPS

Persentase tingkat kesesesuaianproduk bertanda SNI r = (f)r rooe6

Keterangan:P = Persentase tingkat kesesesuaian produkbertanda SNIX = Jumlah produk yang dimonitor yangmemenuhi persyaratan SNIY = Jumlah produk yang dimonitor

Data hasil pengujian darilabororatorium uji yangdiakreditasi KAN untukproduk yang dimonitorPJ: PSPS, PALS

Jumlah LPK yang diakreditasi KAN Jumlah LPK yang diakreditasi oleh KAN padaakhir tahun anggaran (kumulatif)

Data jumlah LPK yangdiakreditasi oleh KAN(kumulatif)PJ: PALLI, PALS

FerserrLase pcureiiirat'aan layananLPK yang diakreditasi . = (;)x looyo

Keterangan:P = Persentase pemeliharaan layanan LPKyang diakreditasiX = Jumlah layanan reakreditasi danpemeliharaan akreditasi LPK yangdilaksanakanY = Jumlah layanan reakreditasi danpemeliharaan akreditasi LPK yang diajukan

Dcfa larranan alzraditacivqlq rqJqr

lembaga sertifikasi dari KANPJ : PALLI, PALS

SasdiCn

3l 3

4

5

o

Page 15: Bstri) - Home - BSN...4. 5. 2..)-6. 7. 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216

,. | .:

'Sasare1 ': ):)i:tt ' t ;, :sumbft Data":t,,r'

7 Persentase waktu proses akreditasikurang dari 12 bulan , = (+)r 1oo%

Keterangan :

P = Persentase waktu proses akreditasikurang dari t2 bulanX = Jumlah akreditasi LPK yang diproseskurang dari 12 bulanY = Jumlah akreditasi LPK yang diproses

Data layanan akreditasi dariKANPJ: PALLI, PALS

8 Tingkat persepsi LPK terhadaplayanan jasa akreditasi

Indeks persepsi LPK dengan skala likert 1-5 Data SurveiPJ: PALLI, PALS

9 Jumlah SDM yang kompeten dibidang akreditasi LPK

Jumlah SDM yang kompeten di bidangakreditasi LPK (kumulatif)

Data SDM yang kompeten dibidang akreditasi LPKPJ: PALLI, PALS

10 Jumlah skema akreditasi KAN yangdiakui di tingkat internasional(MRA/MLA)

Jumlah skema akreditasi KAN yang diakui ditingkat internasional (MRA/ MLA) (kumulatif)

Data jumlah skemaakreditasi KAN yang diakuidalam MRA dan MLA(kumulatif)PJ: PALLI, PALS

11 Jumlah skema akreditasi KAN yangdikembangkan untuk mendukungkepentingan nasional

Jumlah skema akreditasi KAN (kumulatif) Data jumlah skemaakreditasi yang dioperasikanoleh KAN (kumulatif)PJ: PALLI, PALS

+ iv[eningkalrry a kapasiias rjarrkualitas sistemketertelusuran pengukuran

LZ r----l-L t-^* ^-...-- ^- -^- --1------u ullllar.lr trcrrr4rrrPlrdrr PcrrBulrLrl d.rr

dan kalibrasi yang tertelusur dandiakui secara Internasional

r---l^t^ t-^-^--..^- -^--.1-.,-^- l^-(J L,tllllAll AgllrilrrPUqrr PUrrEqAql arr uq!

kalibrasi yang tertelusur dan diakui secaraInternasional (kumulatif)

I\^+^ :ir#I^L /arrn r^-+-,\vqLG J qurlall vrvlv tgrruJ,dari NMI dan DI yang telahdiases oleh KAN sesuaidengan skema CIPM MRA(kumulatiflPJ: PALLI

13 Jumiah pertumbuhan RMP danpenyelenggara uji profisiensi yangdiakreditasi

Jumlah pertumbuhan RMP danpenyelenggara uji profrsiensi yang diakreditasi(kumulatif)

Data jumlah produsenbahan acuan danpenyelenggara uji prifi siensiyang dikreditasi oleh KAN(kumulatif)PJ: PALLI

Page 16: Bstri) - Home - BSN...4. 5. 2..)-6. 7. 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216

Learnlng and Growth Perspectlves

Persentase Aparatur Sipil Negara(ASN) Deputi PSA yang meningkatkompetensinya " = (f)x roo%

Keterangan :

P = Persentase ASN Deputi PSA yangmeningkat kompetensinyaX = Jumlah ASN Deputi PSA yang mengikutidiklat/ workshop / sosialisasi / lainnya sejenisY = Jumlah ASN Deputi PSA

Data rekap ASN dilingkungan Dep. PSA yangmengikuti diklat/workshop/ sosialisasi/lainnya sejenisPJ : PALLI, PALS, PSPS

Meningkatnya kinerja sistempengelolaan anggaran,sumber daya manusia, tatakelola dan organisasi DeputiPSA yang profesional

Realisasi anggaran Deputi PSA, = (f)r rooe6

Keterangan:P = Persentase realisasi anggaran Deputi PSAX = Realisasi anggaran Deputi PSA sesuaiSP2DY = Pagu anggaran Deputi PSA

Data realisasi anggaran DepPSA sesuai SP2DPJ : PALLI, PALS, PSPS

Jumlah sistem Aplikasi yang disediakanDeputi PSA dan telah dimanfaatkan untukmendukung pelaksanaan tusi (kumulatif)

Data jumlah aplikasi yangdisediakan dandimanfaatkan di lingkunganDep. PSA (kumulatif)PJ: PALLI, PALS, PSPS

Jumlah e-goueffLdnce yarrgmendukung tata kelola Deputi PSA

5 t4

15

16

Page 17: Bstri) - Home - BSN...4. 5. 2..)-6. 7. 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216

rv.1.

2.

Deputi Bldang Informaei dan Pemasyarakatan Standardisasi

: melaksanakan perumusan kebij akan di bidang informasi dan dokumentasi serta pendidikan danpemasyarakatan standardisasi.

d.e.

pemmusan kebijalan di bidalg pengembangan, pembinaal dan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pengembangan danpendayagunaan sumberdaya informasi dan dokumentasi, serta pembinaan sistem dan pelal<sanaan pendidikan, pelatihan,promosi dal pemasyarakatan bidang standardisasi dan jaminan mutu;pen5rusunan rencana dan program nasional di bidang pengembangan dan pendayagunaan sumberdaya informasi dandokumentasi, pembinaan sistem dan pelaksanaan pendidikan, pelatihan, promosi dan pemasyaralatan bidang standardisasidan jaminan mutu;pemantauan, pembinaan, pengkoordinasian, penyelenggaraan dan pengendalial kegiatan di bidang pengembalgan danpendayagunaan sumberdaya informasi dan dokumentasi, pembinaan sistem dan pelaksanaan pendidikan, pelatihan, promosidan pemasyarakatan bidang standardisasi dan jaminan mutu;penyelenggaraan kegiatan informasi dan dokumentasi standardisasi;penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan pemasyarakatal standardisasi.

J. Indikator Kinerja Utarna :

T\rgas

Fungsi

b.

Stakeholder Perapectlves

Meningkatnya daya saingproduk berstandar

Tingkat persepsi masyarakatterhadap daya saing produk ber-SNI

Indeks persepsi masyarakat dengan skalalikert 1-5

Survei oleh lembaga surveiterpercayaPJ : Pusdikmas

Customer Perspectlves

Meningkatnya penerapanSNI oleh pemangkukepentingan

Tingkat persepsi masyarakatterhadap standardisasi danpenilaian kesesuaian

Indeks persepsi masyarakat dengan skalalikert 1-5

Survei oleh lembaga surveiterpercayaPJ : Pusdikmas

Data hasil survei kepuasanpelangganPJ: Pusido, Pusdikmas

Indeks kepuasan pelangganlayanan informasi standardisasidan pelatihan bidang SPK

Angka skor indeks - diperoleh melalui surveidengan (skala 100)

Sasaran Indlkator Kineda Utama Cara Perhitungan Sumber Data

I 1

2 2

Page 18: Bstri) - Home - BSN...4. 5. 2..)-6. 7. 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216

Jumlah masyarakat yang mendapat edukasidan berpartisipasi di bidang SPK

Data masyarakat yangmendapat edukasi baikonline maupun offline danberperan serta di bidangSPK dari seluruh Unit Kerja

Meningkatnya budaya mutu Jumlah masyarakat yang mendapatedukasi dan berpartisipasi dibidang standardisasi dan penilaiankesesuaian

Jumlah akses informasistandardisasi dan penilaiankesesuaian berbasis TIK

Jumlah akses terhadap informasi SPK Data dari Pusido dan pusat-pusat lain yang melakukanakses informasi SPKPJ : Pusido

Learnlng and Growth Perspectlves

r = (;)r 1ooe6

Keterangan:P = Persentase ASN Deputi IPS yangmeningkat kompetensinyaX = Jumlah ASN Deputi IPS yang mengikutidiklat / workshop/ sosialisasi / lainnya sej enisY = Jumlah ASN Deputi IPS

Data rekap ASN dilingkungan Dep. IPS yangmengikuti diklat/workshop/ sosialisasi/lainnya sejenisPJ: Pusdikmas, Pusido

Meningkatnya kinerja sistempengelolaan anggaran,sumber daya manusia, tatakelola dan organisasi DeputiIPS yang profesional

Persentase Aparatur Sipil Negara(ASN) Deputi IPS yang meningkatkompetensinya

, = (f)x 1oo%

Keterangan:P = Persentase realisasi anggaran Deputi IPSX = Realisasi anggaran Deputi IPS sesuaiSP2DY = Pagu anggaran Deputi IPS

Data realisasi anggaran Dep.IPS sesuai SP2DPJ : Pusdikmas, Pusido

Realisasi anggaran Deputi IPS

Jumlah sistem Aplikasi danpengembangannya yang disediakan DeputiIPS dan telah dimanfaatkan untukmendukung pelaksanaan tusi. (kumulatiQ

Data jumlah aplikasi yangdisediakan dandimanfaatkan di lingkunganDep. IPSPJ: Pusdikmas, Pusido

Jumlah e-gouerrlance yangmendukung tata kelola Deputi IPS

Sasaran Cara Perhitungan Sumber Data

Iuternal Process Perspectlves

3 4

5

4 6

7

8

Page 19: Bstri) - Home - BSN...4. 5. 2..)-6. 7. 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216

v.1.

Sekretarlat Utama

Tugas

2.

: mengkoordinasikan perencanaar, pembinaal, pengendalian administrasi, dan sumber daya dilingkungan BSN.

Fungsi :

a. koordinasi perencana€rn program dan perumusan kebijakan di bidang standardisasi serta kebijakan teknis BSN;

b. pembinaal dan pelayanal administrasi, orgalisasi darl tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandiaa,perlengkapal, dan rumah tangga BSN;

c. koordinasi dari penyusunan peraturan perundang-undangal, penelaa-han hukum, pemberian bantuan dan penyuluhanhukum serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga;

d. pembinaan pJndidikan dan pelatihan sumber daya manusia, program kegiatan starrdardisasi, kerjasama fungsional dan antarlembaga terkait lainnya di lingkungan BSN;

e. koordinasi dan penyusunan laporan BSN.Indikator Kine{a Utama :

Data dari OmbudsmanPJ : Inspektorat

Penilaian kepatuhan terhadap layanan publikyang dilakukaa oleh Ombudsman RI. (skala1- 1 10 menyesuaikan aturan ombudsman)

Ni.lai kepatuhan layanan publikTerwujudnya layananinformasi publik yangberkualitas

Data dari KemenPANRBPJ: Biro PKT

Pernyataan pemeriksa dalam hal ini BadanPemeriksa Keuangan (BPK) atas hasilpemeriksaan terhadap laporan keuangan BSNpada tahun (n- 1)

hasil penilaian pelaksanaan akuntabilitaskinerja BSN yang dilakukan oleh TimEvaluator KemenPANRB

Tingkat kualitas akuntabilitaskinerja BSN

Terwujudnya goodgouernance dan cleangouerltment

Data dari BPKPJ : Biro PKT

Opini BPK Atas Laporan Keuangan

Hasil penilaian pelaksanaan ReformasiBirokrasi BSN yang dilakukan oleh TimEvaluator KemenPANRB

Data dari KemenPANRBPJ : Biro HOH

Tingkat pelaksanaan ReformasiBirokrasi

Hasil survei internal BSN atas kepuasanlayanan Settama

Survei internal BSN yangdilakukan oleh PKT, HOH,InspektoratPJ : Biro HOH

Indeks kepuasan pegawai terhadaPlayanan Settama

Sasaran Sumber Data

Cu3tomer Perspectlves

1 1

2 2

3

4

5

Page 20: Bstri) - Home - BSN...4. 5. 2..)-6. 7. 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216

Data dari KemenPANRBPJ : Inspektorat

Predikat Penilaian WBK/ WBBM terhadapUnit Kerja BSN yang dilakukan oleh TimEvaluator KemenPAN RB

Zona Integritas WBK/WBBM

Data Pagu IndikatifPJ : Biro PKTt=(f)xtoo%

Keterangan:P = Persentase pengajuan anggaran BSN yangterakomodasi dalam Pagu IndikatifX = Paelu indikatifY = Usulan pagu indikatif

Persentase pengajuan anggaranBSN yang terakomodasi dalam PaguIndikatif

Terwujudnya perencanaandan penganggaran yangakurat dan akuntabel

Data realisasi sesuai SP2DPJ : Biro PKT, = (f)r 1oo%

Keterangan:P = Persentase realisasi pelaksanaananggaran BSNX = Realisasi BSN sesuai SP2DY = Pagu anggaran BSN

Reaiisasi pelaksanaan anggaranBSN

Data pengadaan sarprasPJ : Biro PKT, = (+)x 1oo%

Keterangan:P = Persentase pemenuhan kebutuhan sar€rnadan prasarana untuk pelaksanaan tugas BSNX = Jumlah sarpras yg dpt tersediaY = Jumlah sarpras yg dibutuhkan

Persentase pemenuhan kebutuhansarana dan prasarana untukpelaksanaan tugas BSN

Terpenuhinya kebutuhansarana dan prasarana BSN

, = (+)x roo%

Keterangan:P = Persentase pembangunan danketersediaan fasilitas Lab. AcuanX = Realisasi tahapan pembangunanlaboratoriumY = Tahapan pembangunan laboratorium

Data penyelesaian tahapanpembangunan laboratoriumPJ : Biro HOH

Persentase pembangunan danketersediaan fasilitas l,ab. Acuan

5a"aran: -

;,:.:: . ::i1 . '. ::11 t)it ,:::..::-.:..:. r:attl'::l.,,.::.a :at..

Cara Perhltungan' : ,t:::::. a: ,1..

Suinibei':Dirta:

6

3 7

8

4 9

10

Page 21: Bstri) - Home - BSN...4. 5. 2..)-6. 7. 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216

5 Tersedianya peraturanperundang-undangan dibidang SPK

11 Jumlah peraturan perundang-undangan di bidang SPK

Jumlah peraturan perundang-undangan dibidang SPK yang dihasilkan pada tahun n

Data peraturan perundang-undanganPJ : Biro HOH

t2 Persentase waktu penyelesaian SKPenetapan SNI , = (#)x !ooe6

Keterangan :

P = Persentase waktu penyelesaian SKPenetapan SNIX = Rata2 waktu penyelesaian SKY = Tarset waktu penvelesaian SK

Data waktu penyelesaian SKPenetapan SNIPJ : Biro HOH

6 Meningkatnya kualitas SDMBSN yang kompeten

13 Persentase SDM BSN yangmengikuti kegiatan peningkatankompetensi " = (#)x roo%

Keterangan:P = Persentase SDM BSN yang mengikutikegiatan peningkatan kompetensiX = Jumlah pegawai yang ikut diklat/lainY = Jumlah pesawai BSN

SDM BSN yang mengikutikegiatan peningkatankompetensiPJ : Biro HOH

7 Terselenggaranyapengawasan danpengendalian internal BSN

t4 Persentase penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan

" = (#)x rooer

Keterangan:P = Persentase penyelesaian tindak lanjuthasil pemeriksaanX = Jumlah temuan yang ditindak lanjutiY = Jumlah temuan

Data penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaanPJ : Inspektorat

Learnlng and Growth PersPectlves

8 Meningkatnya kinerja sistempengelolaan anggaran,surnber daya manusia, tatakelola dan organisasiSettama yang profesional

15 Persentase Aparatur Sipil Negara(ASN) Settama yang meningkatkompetensinya

, = (#)x loo,tKeterangan:P = Persentase ASN Settama yang meningkatkompetensinyaX = Jumlah ASN Settama yang mengikutidiklat/workshop/ sosialisasi/lainnya sejenisY = Jumlah ASN Settama

Data rekap ASN dilingkungan Settama yangmengikuti diklat/workshop/ sosialisasi/lainnya sejenisPJ : Biro PKT, Biro HOH,Inspektorat

Sasaran

Page 22: Bstri) - Home - BSN...4. 5. 2..)-6. 7. 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216

Data realisasi anggaranSettama sesuai SP2DPJ : Biro PKT, Biro HOH,Inspektorat

,=(#)xroo%Keterangan:P = Persentase realisasi anggaran SettamaX = Realisasi anggaran Settama sesuai SP2DY = Pazu anggaran Settama

Realisasi anggaran Settama

Data jumlah aplikasi yangdisediakan dandimanfaatkan di lingkunganSettamaPJ : Biro PKT, Biro HOH,

Jumlah sistem Aplikasi yang disediakanSettama dan telah dimanfaatkan untukmendukung pelaksanaan tusi. (kumulatif)

Jumlah e-gouelrlance y ar.gmendukung tata kelola Settama

vr.1.2.

IlspelrtoratTtrgas : melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungatr BSN.

Fungsi I

a. penyusurun prograrn Pengawasaa yang me[puti anggaran, kepegawaian, perlengkapan, dalr akuntabilitas:u. p"lui"r11""11 pengawaean urrggurarr, kipegawaian, perlengkapan dan akuntabilitas sesuai def,rgan ketentuan peraturart

perundang-undangan Yang berlakuc. pef,tyusutran laporan hasil pengawasan;d. pelaksanaanumsanketatauaahaanlnsPektorat.

Indikator Kinerja Utama :

Penilaian kepatuhan terhadap layanan publikyang dilakukan oleh Ombudsman RI. (skala1 - 1 10 menyesuaikan aturan ombudsman)

Data dari OmbudsmanNilai kepatuhan layanan publikTerwujudnya layananinformasi publik yangberkualitas

16

L7

Sasaran Indikator KinerJa Utama Cara Perhitungan Sumber Data

Customer PersPectives

1 1

Page 23: Bstri) - Home - BSN...4. 5. 2..)-6. 7. 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216

Predikat Penilaian WBK/WBBM terhadapUnit Kerja BSN yang dilakukan oleh TimEvaluator KemenPANRB

Data dari KemenPANRBTerwujudnya goodgouernance darr cleangouernment

Zona lntegitas WB K/ WBB M

Internal Process PersPectives

.=(f)x1oo%Keterangan:P = Persentase penyelesaian tindak lanjuthasil auditX = Jumlah temuan audit yang ditindaklanjutiY = Jumlah temuan audit

Data penyelesaian tindaklanjut hasil audit

Persentase penyelesaian tindaklanjut hasil audit

Terselenggaranyapengawasan danpengendalian internal BSN

" = (f)r roo%

Keterangan:P = Persentase penyelesaian tindak lanjuthasil pemeriksaanX = Jumlah temuan pemeriksaan yangditindak lanjutiY = Jumlah temuan pemeriksaan

Data penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan

Persentase penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan

-Tunolah dokr-rmen R-eneAna PelaksanaanSistem Pengendalian Intern (SPI) Unit Kerja diBSN

Data penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan

Jumlah dokumen RencanaPelaksanaan Sistem PengendalianIntern (SPI) Unit Kerja di BSN

Page 24: Bstri) - Home - BSN...4. 5. 2..)-6. 7. 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216

, = (+)x 1oo%

Keterangan:P = Persentase penyelesaian tindak lanjutRencana Tindak PengendalianX = Jumlah penyelesaian tindak lanjutRencana Tindak PengendalianY = Jumlah Rekomendasi Tindak RencanaTindak Pengendalian

Persentase penyelesaian tindaklanjut Rencana TindakPengendalian

Data penyelesaian tindaklanjut Rencana TindakPengendalian

Persentase penyelesaian tindaklanjut rencana aksi ReformasiBirokrasi "=(#)xroo%

Keterangan:P = Persentase penyelesaian tindak lanjutrencana aksi Reformasi BirokrasiX = Jumlah penyelesaian tindak lanjutrencalla aksi Reformasi BirokrasiY = Jumlah rencana aksi reformasi birokrasi

Data penyelesaian tindaklanjut rencana aksiReformasi Birokrasi

" = (f)x 1oo%

Keterangan:P = Persentase penyelesaian tindak lanjutaduan masyarakatX = Jumlah penyelesaian tindak lanjut aduan16 a 6r,6 f6 l'6 +ruqgj er qrlq!

Y = Jumlah aduan masyarakat yang masuk

Data penyelesaian tindaklanjut aduan masyarakat

Persentase penyelesaian tindaklanjut aduan masyarakat

Persentase penyelesaian TindakLanjut Aduan melalui WBS , = (f)x 1oo%

Keterangan:P = Persentase penyelesaian Tindak L^anjutAduan melalui WBSX = Jumlah penyelesaian Tindak LanjutAduan melalui WBSY = Jumlah aduan melalui WBS

Data penyelesaian TindakLanjut Aduan melalui WBS

Cara Perhitungan Sumber Data

6

7

8

9

Page 25: Bstri) - Home - BSN...4. 5. 2..)-6. 7. 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216

Persentase penyelesaian tindaklanjut pengelolaan gratifi kasi

Keterangan :

P = Persentase penyelesaian tindak lanjutpengelolaan gratilikasiX = Jumlah penyelesaian tindak lanjutpengelolaan gratifi kasiY = Jumlah laporan gratifikasi

Data penyelesaian tindaklanjut pengelolaangratifikasi

tX\r=(pJr100%

Keterangan :

P = Persentase penyelesaian tindak lanjutpenanganan benturan kepentinganX = Jumlah penyelesaian tindak lanjutpenanganan benturan kepentinganY = Jumlah laporan benturan kepentingan

Persentase penyelesaian tindaklanjut penanganan bentura,nkepentingan

Data penyelesaiantindaklanjut penanganan benturankepentingan

Learrlng and Growth Perspectlvca

rx\r=lTJxroo%

Keterangan :

P = Persentase ASN Inspektorat yang6Fhindlzrt L^trn.f.n<ih\re

X = Jumlah ASN Inspektorat yang mengikutidiklat/workshop/ sosialisasi/ lainnya sejenisY = Jumlah ASN Inspektorat

Meningkatnya kineda sistempengelolaan anggaran,sumber daya manusia, tatakelola dan organisasiInsnektorat vang profesional

Persentase Aparatur Sipil Negara(ASN) Inspektorat yang meningkatkompetensinya

Data rekap ASN lnspektoratyang mengikuti diklat/workshop/ sosialisasi/lainnya sejenis

Page 26: Bstri) - Home - BSN...4. 5. 2..)-6. 7. 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216

Realisasi anggaran Inspektorat, = (#)x roo%

Keterangan:P = Persentase realisasi anggaran InspektoratX = Realisasi anggaran Inspektorat sesuaiSP2DY = Pagu anggaran Inspektorat

Data realisasi anggaranInspektorat sesuai SP2D

Jumlah e-gouemance yar,gmendukung tata kelola Inspektorat

Jumlah sistem Aplikasi yang disediakanInspektorat dan telah dimanfaatkan untukmendukung pelaksanaan tusi. (kumulatif)

Data jumlah aplikasi yangdisediakan dandimanfaatkan di lingkunganInspektorat

STANDARDISASI NASIONAL,

Sasaran Ind.ikator KinerJa Utama Cara Perhitungan Sumber Data13

l4