IMPLEMENTASI FUNGSI PARTAI POLITIK SEBAGAI SARANA ...

IMPLEMENTASI FUNGSI PARTAI POLITIK SEBAGAI SARANA

REKRUTMEN POLITIK PADA PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN KOTA MEDAN

Nesyandri Sidauruk

110906037

Dosen Pembimbing: Drs. Toni P. Situmorang, M.Si

DEPARTEMEN ILMU POLITIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

2017

Universitas Sumatera Utara

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK DEPARTEMEN ILMU POLITIK

NESYANDRI SIDAURUK (110906037)

Implementasi Fungsi Partai Politik Sebagai Sarana Rekrutmen Politik Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Medan

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan rekrutmen politik yang dilakukan oleh DPC PDI Perjuangan Kota Medan. Untuk membahasnya maka digunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan konseptual dengan menggunakan data sekunder dan data primer sebagai pelengkap yang kemudian dianalisis dan disusun secara sistematis.

Berdasarkan hasil penelitian, DPC PDI Perjuangan Kota Medan melaksanakan rekrutmen politik akan tetapi pelaksanaan rekrutmen politik yang dilakukan belum bersifat kontinyu . Salah satu cara agar demokrasi dapat dilaksanakan dengan baik diperlukan pelaksanaan rekrutmen politik. Rekrutmen Politik yang dilaksanakan DPC PDI Perjuangan Kota Medan tidak mengacu sepenuhnya kepada Undang-Undang No.2 tahun 2011 tentang Partai Politik akan tetapi rekrutmen politik yang dilaksanakan karena ada kepentingan lain seperti untuk menggalang massa. Rekrutmen politik dilaksanakan masih bersifat insidental atau tidak secara kontinyu karena berbagai hambatan, yang dijadikan alasan sebagai hambatan utama adalah pelaksanaan Pendidikan Politik tidak diutamakan karena tidak menjadi sebuah kewajiban untuk dilaksanakan.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Rekrutmen Politik, PDI Perjuangan,Demokrasi.


UNIVERSITAS SUMATERA UTARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK DEPARTEMEN ILMU POLITIK

NESYANDRI SIDAURUK (110906037)

Implementation of Political Party Function as a Facility for Political Recruitment in PDI Perjuangan Kota Medan

ABSTRACT

The research was conducted in order to determine the implementation of the Political Recruitment by DPC PDI Perjuangan Kota Medan. To discuss the research methods used qualitative type and conceptual approach using secondary data and primary data as a complement that is then analyzed and systematically arranged.

Based on the results DPC PDI Perjuangan Kota Medan carry Political Recruitment but the execution is not carried out continuously with a variety of barriers. one of the ways that democracy needed to implement the execution of Political Recruitment. Political recruitment conducted DPC PDI Perjuangan Kota Medan is not fully implemented by the mandate of Law No.2 of 2011 on Political Parties however, conducted by the Political Recruitment Political Parties was held because there are other interests such as to mobilize the supporters of the party . Political recruitment is still held to be incidental or continuously due to various barriers, which serve as the main obstacle is the reason for the financial problems of inadequate party or

not allocated to carry out the activities of Political Education.

Keywords : Implementation, Political Recruitment, PDI Perjuangan, Democratic.


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala kebaikan,

kekuatan dan cinta kasihNya kepada peneliti sehingga peneliti mampu

menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi ini. Skripsi ini berjudul

Implementasi Fungsi Partai Politik Sebagai Sarana Rekrutmen Politik Pada Partai

Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Medan. Skripsi ini diajukan guna

memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada

Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas

Sumatera Utara.

Partai politik dianggap sebagai pilar utama bagi demokrasi, oleh karena itu

perkembangan partai politik di Indonesia perlu untuk terus dikaji dan diperhatikan

agar peran dan fungsi partai politik bisa berjalan sebagaimana semestinya guna

perkembangan demokrasi di Indonesia yang lebih baik. Ditengah pertumbuhan

partai politik Indonesia, dalam pelaksanaan rekrutmen politik sendiri sering

ditemukan fenomena yang dianggap sebagai kecurangan seperti adanya hubungan

kekeluargaan, hubungan kekerabatan, atau kepentingan pribadi sehingga

seseorang dengan mudah menjadi kader partai, pengurus partai atau bahkan

utusan partai di legislatif dan eksekutif.

Peneliti menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini, peneliti

banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan


ini, dengan segala kerendahan hati dan rasa bersyukur, peneliti menyampaikan

banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Muryanto Amin, S.Sos, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.

2. Bapak Dr. Warjio, Ph.D selaku Ketua Departemen Ilmu Politik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.

3. Bapak Drs. Tonny P. Situmorang selaku Dosen Pembimbing yang

dengan kesabaran dan pengertian telah bersedia meluangkan waktunya

serta memberikan bimbingan yang sangat berguna bagi peneliti.

4. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Departemen Ilmu Politik Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.

5. Seluruh Staf bagian administrasi Departemen Ilmu Politik Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara

6. Terima kasih kepada informan dalam penelitian ini,

7. Orangtua saya dan seluruh keluarga yang terus memberikan motivasi

semangat

8. Seluruh keluarga besar Marhaenis di Komisariat GmnI FISIP USU,

Jaya selalu dalam pergerakan.

9. Kawan-kawan Politik stambuk 2011,

10. Kawan-kawan Martipul dan kawan JG 411 atas semangat dan

dukungannya..

Medan, 19 April 2017

Nesyandri sidauruk


DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .......................................................................................... i

BAB IPENDAHULUAN .......................................................................

1.1Latar Belakang Masalalah ......................................... 1

1.2 Rumusan Masalah ..................................................... 8

1.3.Batasan Masalah ....................................................... 8

1.4 Tujuan Penelitian ...................................................... 9

1.5 Manfaat Penelitan...................................................... 9

1.6 Kerangka Teori ......................................................... 10

1.6.1. Teori Partai Politik ................................... 10

1.6.2. model partai politik .................................. 15

1.6.3 Teori Rekrutmen Politik ............................ 19

1.6.4. Pola rekrutmen ......................................... 21

1.6.5 Kaderisasi dalam partai politik .................. 23

1.6.6 Kerangka Berpikir ...................................... 28

1.7 Metodologi Penelitian ................................... 30

1.7.1. Jenis Penelitian ..................................................... 30

1.7.2 Lokasi Penelitian ........................................ 31

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data ......................... 31

1.7.4 Teknik Analisis Data .................................. 34

1.8 Sistematika Penulisan ................................... 34

BAB II PROFIL DPC PDI PERJUANGAN KOTA MEDAN

2.1Sejarah Singkat PDI Perjuangan ................................ 37

2.2 Deskripsi Tentang DPC PDI

Perjuangan Kota Medan .................................................. 39

2.3 Struktur Pengurus DPC PDI Perjuangan


Kota Medan ..................................................................... 42

BAB III IMPLEMENTASI FUNGSI PARTAI POLITIK SEBAGAI SARANA REKRUTMEN POLITIK PADA DPC PDI PERJUANGAN KOTA MEDAN

3.1 Implementasi Rekrutmen Politik oleh

DPC PDI Perjuangan Kota Medan ........................... 44

3.1.1. Pelaksanaan Rekrutmen Anggota dan Kader

DPC PDI Perjuangan Kota Medan .......... 45

3.1.2. Pendidikan dan Pelatihan DPC PDI Perjuangan Kota Medan .......................... 57

3.1.3. Rekrutmen Calon Legislatif oleh DPC PDI Perjuangan .............................. 60

3.1.4. Rekrutmen Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh DPC PDI Perjuangan Kota Medan .......................... 72

3.2 Faktor yang Mendukung dan Faktor yang

Menghambat Pelaksanaan Rekrutmen Politik82

3.2.1 Faktor Pendukung Pelaksanaan

Rekrutmen Politik .................................... 82

3.2.2 Faktor Penghambat Pelaksanaan

Rekrutmen Politik .................................... 86

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan dan Saran ........................................ 93

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................ 89

LAMPIRAN ........................................................................................... ii


DAFTAR TABEL

Tabel 1.1Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota

DPRD Kota Medan Tahun 2014 ......................... 6

Tabel 1.2 .... Jumlah Suara dan Perolehan Kursi PDI Perjuangan

Berdasarkan Daerah Pemilihan Kota Medan ...... 6

Tabel 1.3Perolehan Suara Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali

Kota Medan Tahun 2015 ..................................... 7

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1Model Rekrutmen Politik ......................................... 22

Gambar 1.2 Kerangka Berpikir Penelitian .................................. 28

Gambar 3.1 Contoh KTA PDI Perjuangan

Tampak Dari Depan .................................................................... 54

Gambar 3.2 Contoh KTA PDI Perjuangan

Tampak Dari Belakang ............................................................... 54

Gambar 3.3 Gambar Bagan Mekanisme

Penerimaan Anggota Baru .......................................................... 55


BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami kemajuan yang besar

setelah reformasi pada tahun 1998. Pergolakan massa yang dimotori mahasiswa

pada waktu itu membuat semuanya berubah.1

Demokrasi menuntut adanya organisasi, membicarakan demokrasi dengan

sendiri berarti membicarakan organisasi, democracy is inconceivable without

organization. Alasannya adalah massa rakyat besar tidak bisa menyalurkan apa

yang disebut sebagai collective will.

Salah satu kemajuan yang terlihat

pada perkembangan partai politik, kebebasan warganegara berekspresi serta

gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan dan

diikutsertakan dalam proses politik. Jatuhnya rezim Orde Baru bukan saja telah

membuka peluang kebebasan bagi kehidupan politik bangsa Indonesia, tetapi juga

menumbuhkan hasrat para tokoh politik, agamawan, pengusaha, dan kalangan

intelektual untuk bangkit menggapai kekuasaan lewat partai politik.

2

1 Koirudin. 2004. Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hal.7 2Tim litbang kompas.2004. Partai-partai politik Indonesia ideologi dan program 2004-2009. Jakarta: Penerbit buku kompas. hal.13

Mundurnya Soeharto dari kursi

kepresidenan tentu telah menandai mulainya babak baru kehidupan politik di

negeri ini. Harapan akan terciptanya kehidupan politik nasional yang demokratis

begitu kuat menancap dibenak publik.


Partai politik merupakan instrumen penting bagi demokrasi, Yves Meny dan

Andrew Knaap menyatakan bahwa suatu sistem politik dengan hanya satu partai

politik, sulit sekali dibayangkan untuk disebut demokratis, apalagi jika tanpa

partai politik sama sekali. (a democratic system without political parties or with a

single party is impossible or at any rate hard to imagine).3 Partai politik

memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses

pemerintahan dengan warga negara. Banyak kalangan berpendapat bahwa partai

politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi. Artinya, semakin tinggi peran

dan fungsi partai politik, akan semakin berkualitaslah demokrasi. Menurut

Giovanni Sartori yang mengklaim bahwa partai adalah struktur perantara utama

antara masyarakat dan pemerintah, bahkan menurut Clinton Rossiter menyatakan

bahwa tidak ada demokrasi tanpa politik dan tidak ada politik tanpa partai.4

Empat pemilihan umum sejak reformasi yang diselenggarakan secara

demokratis (tahun 1999, 2004, 2009 dan 2014) telah menjadi seleksi alam bagi

partai politik. Partai yang besar dan kuat akan tetap hidup sementara yang kecil

Begitupula yang terjadi di Indonesia bahwa partai politik dianggap sebagai

pilar utama bagi demokrasi, oleh karena itu perkembangan partai politik di

Indonesia perlu untuk terus dikaji dan diperhatikan agar peran dan fungsi partai

politik bisa berjalan sebagaimana semestinya guna perkembangan demokrasi di

Indonesia yang lebih baik.

3 Lihat Tesis Budi Prayitno 2009. Pelembagaan Politik Jateng. Semarang: Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. hal:27 4S. Katz dan William Crotty. 2014. Handbook Partai Politik. Bandung: Nusamedia. hal.7


dan lemah akan tersingkir dengan sendirinya.Terbukti pada pemilu-pemilu

sebelumnya dari puluhan partai politik yang ada, hanya ada beberapa partai politik

yang berhasil memenuhi ambisinya untuk memenangi pertarungan perekrutan

kekuasaan. Pemilu tahun 2004 dan 2009 ada Partai Golkar, PDIP, PKB, PPP,

PAN ,PKS dan Partai Demokrat adalah tujuh partai politik yang mendominasi

peta politik nasional baik di badan legislatif dan eksekutif. Sedangkan hasil

pemilu terbaru tahun 2014, perolehan suara dan persentase nasional PDI

Perjuangan memenangkan pemilu legislatif 2014 yaitu dengan 23.681.471 suara

atau 18,95 persen dari persentase suara nasional.5

Kemenangan dalam pemilu bukan otomatis berarti selesainya tugas partai

politik, kemenangan dalam pemilihan umum hanyalah langkah awal dari proses

yang panjang untuk keberlangsungan partai politik itu sendiri kedepannya. Partai

politik sebagai agen demokrasi mempunyai tugas yang tidak ringan. Sebagai

motor penggerak partai politik harus memiliki kader-kader yang loyal dan

berkualitas. Oleh karena itu partai politik melakukan kaderisasi dan proses

rekrutmen politik. Proses-proses dalam partai politik ini harus berjalan dengan

terstruktur, sistematis dan massif mulai dari tingkatan terendah. Dalam hal ini

tujuannya bukan hanya untuk mencapai tujuan pragmatis partai politik dalam

memenangkan pemilu tetapi juga agar proses demokratisasi di Indonesia benar-

benar bertujuan untuk menjawab janji kemerdekaan yaitu menciptakan

kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

5http://kpu.go.id/ yang diakses pada tanggal 20 september 2016


http://kpu.go.id/�

Salah satu fungsi partai politik adalah rekrutmen politik, partai politik tanpa

kaderisasi tidak berarti apa-apa, partai politik membutuhkan regenerasi untuk

memperbarui sumber daya kemampuannya dalam menjalankan partai politik.

Rekrutmen politik fungsi penting bagi kelestarian partai politik itu sendiri dalam

artian perekrutan terhadap anggota dan kader partai, serta dengan seleksi dan

kaderisasi berguna untuk mencetak pemimpin bangsa dan wakil rakyat yang

berkualitas.

Berkaitan dengan rekrutmen politik diatur sebagaimana bunyi UU No 2

Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No 2 Tahun 2008 tentang partai politik

pada pasal 11 yang menyebutkan bahwa salah satu fungsi partai politik adalah

sebagai sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui

mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.6

Namun disisi lain, ditengah pertumbuhan partai politik Indonesia, dalam

pelaksanaan rekrutmen politik sendiri sering ditemukan fenomena yang dianggap

sebagai kecurangan seperti adanya hubungan kekeluargaan, hubungan

kekerabatan, atau kepentingan pribadi sehingga seseorang dengan mudah menjadi

pengurus partai. Fenomena seperti itu dikenal dengan sebutan kader karbitan atau

kader titipan. Fenomena lainnya yang masih sering dijumpai adalah pada

Semakin besar andil partai politik untuk memenangkan perjuangan dalam

pengisian jabatan politik, merupakan indikator bahwa peran partai poltik sebagai

sarana rekrutmen politik berjalan secara efektif.

6 UU No 2 Tahun 2011 Juncto UU No2 Tahun 2008 tentang partai politik pasal 11


umumnya partai politik masih mementingkan faktor-faktor seperti modalitas dan

popularitas dalam melakukan perekrutan politik, seperti contoh fenomena

kalangan artis dan pengusaha yang menjadi caleg. Dengan demikian peran dan

fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik dirasa masih setengah hati.

Melihat hal ini, penulis berasumsi bahwa persoalan perekrutan politik maupun

kaderisasi masih menjadi masalah fundamental dalam tubuh partai politik dan

butuh keseriusan mengurus penyediaan dan pembangunan sumber daya manusia

dalam partai politik.

Sumber daya yang paling utama dalam berpolitik adalah sumber daya

manusia, karena partai politik tidaklah digerakkan oleh mesin dan teknologi,

tetapi oleh manusia. Dengan demikian, cara organisasi partai politik dalam

mendapatkan manusia yang memiliki kemampuan dan integritas tinggi merupakan

tantangan utama dalam hal manajemen organisasi partai politik. Mendapatkan

sumber daya yang baik perlu dimulai dari sistem rekrutmen, tentunya orang yang

memiliki potensi untuk dikembangkanlah yang direkrut. Persaingan dengan partai

politik lain juga akan terjadi untuk memperebutkan orang-orang berpotensi yang

nantinya dapat memperkuat dan mengembangkan organisasi partai politiknya.

PDI Perjuangan merupakan salah satu partai besar yang memiliki massa

yang cukup banyak, salah satu contohnya di tingkat Kota Medan. PDI Perjuangan

Kota Medan memperoleh suara terbanyak serta mendapat kursi terbanyak di

anggota DPRD Kota Medan. Untuk lebih jelas, dapat dilihat pada tabel 1.1 dan

tabel 1.2 yang telah disajikan berikut ini.


Tabel 1.1: Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kota Medan Tahun 2014

No

Nama Partai

Jumlah Kursi

1 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 9 2 Partai Golongan Karya 7 3 Partai Gerakan Indonesia Raya 6 4 Partai Persatuan Pembangunan 5 5 Partai Demokrat 5 6 Partai Keadilan Sejahtera 5 7 Partai Amanat Nasional 4 8 Partai Hati Nurani Rakyat 4 9 Partai Nasional Demokrat 2 10 Partai Kebangkitan Persatuan Indonesia 2 11 Partai Bulan Bintang 1 Total Kursi 50

Sumber : Data Komisi Pemilihan Umum Kota Medan

Tabel I.2 : Jumlah Suara dan Perolehan Kursi PDI Perjuangan Berdasarkan Daerah Pemilihan Kota Medan

Daerah Pemilihan Jumlah Suara/ Perolehan Kursi

DAPIL 1 (Medan Kota, Medan Denai, Medan Amplas, Medan Area)

35.246/ 2 Kursi

DAPIL 2 (Medan Sunggal, Medan Tuntungan, Medan Johor, Medan Maimun, Medan Polonia, Medan Selayang)

35.554 / 2 Kursi

DAPIL 3 : Medan Helvetia, Medan Barat, Medan Baru, Medan Petisah

26.280 / 2 Kursi

DAPIL 4 : Medan Tembung, Medan Perjuangan, Medan Timur

31.349 / 2 Kursi

DAPIL 5 : Medan Deli, Medan Belawan, Medan Marelan, Medan Labuhan

21.468 / 1 Kursi



Selain sebagai partai politik dengan perolehan suara terbanyak di

pemilihan legislatif, PDI Perjuangan juga berhasil memenangkan pasangan

Drs.H.T.Dzulmi Eldin, M.Si dan Ir. Akhyar Nasution, M.Si dalam Pilkada

serentak tahun 2015, yaitu Pemilihan Wali Kota Medan. Berikut ini gambaran

hasil perolehan suara Pemilihan Wali Kota Medan 2015 disajikan dalam tabel 1.3.

Tabel 1.3 : Perolehan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan Tahun 2015

No Pasangan Calon Perolehan Suara (Persentase) 1 Drs.H.T.Dzulmi Eldin, M.Si dan

Ir. Akhyar Nasution, M.Si 346.217 (71,68 %)

2 Drs. Ramadhan Pohan, MIS dan Dr. Eddie Kusuma, SH, MH

136.796 (28,32%)


Sebagai partai besar, PDI Perjuangan memiliki kader dan simpatisan yang

tersebar di seluruh Provinsi Indonesia ditambah lagi PDI Perjuangan yang juga

telah memenangkan Pemilihan Presiden 2014, maka dari itu PDI Perjuangan

sangat disoroti dan diharapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia untuk

melaksanakan fungsinya sebagai partai politik, terlebih pada fungsi dalam

melakukan rekrutmen politik.

Rekrutmen politik yang dimaksud adalah rekrutmen politik yang

dilakukan dan dilaksanakan oleh PDI Perjuangan tingkat Kota Medan. Adapun

rekrutmen politik pada tingkat Kota Medan yaitu, rekrutmen terhadap warga

negara Indonesia untuk menjadi anggota dan kader dalam menggantikan anggota

dan kader lama, selanjutnya proses mekanisme politik untuk menjadi pengurus


Dewan Pimpinan Cabang (DPC), runtuk menjadi calon wakil rakyat sebagai

anggota legislatif, serta untuk menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah.

Atas dasar latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul “Implementasi Fungsi Partai Politik Sebagai Sarana

Rekrutmen Politik Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota

Medan”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka

permasalahan yang muncul dan menjadi obyek penelitian ini dapat dirumuskan

sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan rekrutmen politik yang dilakukan oleh Partai

Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Medan?

2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat Partai

Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Medan dalam melaksanakan

rekrutmen politik?

1.3. Pembatasan Masalah

Untuk memperjelas dan membatasi ruang lingkup penelitian dengan tujuan

untuk mendapatkan hasil uraian yang sistematis, diperlukan adanya pembatasan

masalah atau disebut ruang lingkup penelitian.Pembatasan masalah ini berguna


untuk mengidentifikasi faktor mana saja yang termasuk dalam ruang lingkup

penelitian tersebut. Adapun pembatasan masalah yang akan diteliti adalah:

penelitian hanya dilakukan pada Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota

Medan dan penelitian hanya dilakukan untuk mengetahui pengimplementasian

fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik serta mengetahui faktor apa

saja yang mendukung, faktor yang menghambat dan upaya-upaya yang dilakukan.

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan rekrutmen politikyang dilakukan oleh

PDI Perjuangan Kota Medan.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat

PDI Perjuangan Kota Medan dalam melaksanakan rekrutmen politik.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua pihak

secara umum, yaitu:

1. Penelitian ini secara teoritis, penelitian ini merupakan salah satu kajian

ilmu politik yang membahas tentang partai politik dan fungsi partai

politik sebagai sarana rekrutmen di internal partai politik, sehingga dapat

memberikan kontribusi dalam khazanah pengetahuan ilmu politik tentang

kajian partai politik.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi kepada

masyarakat mengenai partai politik, dalam melakukan fungsinya sebagai


sarana rekrutmen politik serta menjadi bahan kajian akademisi sebagai

pembelajaran dapat memberi pengembangan dalam penulisan karya

ilmiah bagi para peneliti selanjutnya .

3. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat mengembangkan kemampuan

berpikir, memperluas wawasan kajian ilmu tentang partai politik, serta

melihat penerapan-penerapan konsep dan teoritis yang berkenaan dengan

partai politik. Tulisan ini juga diharapkan mampu menjadi masukan bagi

internal partai politik dalam melakukan rekrutmen politik.

1.6. Kerangka Teori

1.6.1. Partai Politik

Kata Partai berasal dari kata “partire” bahasa Latin, yang berarti

”membagi”7 Sedangkan dalam bahasa Inggris adalah party yang memiliki arti

pihak (misalnya dalam suatu perjanjian), even sosial (seperti pesta), dan grup atau

kelompok bersama.8

Definisi tertua partai politik, mungkin bisa dirujuk dari Edmund Burke,

seorang tokoh politik Inggris (periode tahun 1729-1797). Pada tahun 1771

menulis bahwa partai adalah kumpulan orang-orang yang bertujuan untuk

mempromosikan. Dengan usaha bersama, kepentingan nasional berdasarkan

7 Efriza. 2012. Political Explorer:Sebuah Kajian Ilmu Politik. Bandung: Alfabeta. Hal.213 8 Ahmad Hamid. 2008. Partai Politik Lokal di Aceh-Desentralisasi dalam Negara Kebangsaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. hal 4


beberapa prinsip khusus yang telah mereka setujui bersama.9 Sedangkan pendapat

Max Webber yang dapat dikategorikan sebagai pendiri pemikiran politik modern

mendefinisakan partai politik yang dituliskan dalam bukunya yang berjudul

Ekonomic Et Societie Marx Weber memberikan defenisi tentang partai politik,

menurutnya partai politik adalah organisasi publik yang bertujuan untuk

membawa pemimpinnya berkuasa dan memungkinkan para pendukungnya

(politisi) untuk mendapatkan keuntungan dari dukungan tersebut. 10

Menurut Sigmund Neumann, tidak ada salahnya definisi partai dimulai

dengan melihat asal mula kata itu. Menjadi partai dari sesuatu selalu berarti

mengidentifikasikan diri dengan suatu kelompok dan membedakan diri dari

kelompok lainnya. Setiap partai pada intinya menunjukkan adanya persekutuan

(patnership) dengan suatu organisasi dan memisahkan diri dari organisasi-

organisasi lainnya dengan suatu program khusus.

. Selanjutnya

banyak ilmuan lain yang memberikan definisi tentang partai politik.

11

Lebih jelas lagi Sigmund Neumann mendefinisikan partai politik sebagai

organisasi artikulatif yang terdiri atas pelaku-pelaku politik yang aktif dalam

masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada pengendalian

kekuasaan pemerintah dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat,

dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda.

Dengan begitu partai politik merupakan perantara besar yang menghubungkan

9 Firmansyah. 2008. Memahami Partai Politik, Komunikasi Dan Positioning Politik Di Era Demokrasi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hal. 6 10 Ibid. hal. 66 11 Efriza, Op.Cit. Hal.218


kekuatan-kekuatan dan ideologi-ideologi sosial dengan lembaga-lembaga

pemerintah yang resmi yang mengaitkannya dengan aksi politik di dalam

masyarakat politik yang lebih luas.

Carl Friedrich memberikan batasan partai politik sebagai kelompok

manusia yag terorganisikan secara stabil dengan tujuan untuk merebut atau

mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahanbagi pemimpin partainya, dan

berdasarkan kekuasaan itu akan memberikan kegunaan materiil dan idiil kepada

para anggotanya.12

Roger H. Soltau, mengatakan bahwa partai politik adalah sekelompok

warga negara yang sedikit banyak terorganisasi, yang bertindak sebagai suatu

kesatuan politik dan yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih,

bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum

mereka.

13

Menurut Giovanni Sartori, partai politik adalah suatu kelompok politik

yang mengikuti pemilihan umum dan melalui pemilihan umum itu, mampu

menempatkan calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan publik.

14

12 Ramlan Surbakti. 1992. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Hal. 116 13 Oksidelfa Yanto. 2005. Peran dan Fungsi Partai Politik dalam Tatanan Demokrasi: Antara Harapan dan Kenyataan. Jurnal: Dinamika Masyarakat (Partai Politik). Hal.64 14 Miriam Budiardjo.2013. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. hal:404-405

Pengertian

yang lebih lengkap di kemukakan oleh Marx N Hagoapian, menurutnya partai

politik adalah suatu organisasi yang di bentuk untuk mempengaruhi bentuk dan

karakter kebijaksanaan publik dalam kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan


ideologi tertentu melalui praktik kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat

dalam pemilihan.

Menurut Gabriel A. Almond partai politik adalah organisasi manusia

dimana didalamnya terdapat pembagian tugas dan petugas untuk mencapai suatu

tujuan, mempunyai ideologi (ideal objective), mempunyai program politik

platform, sebagai rencana pelaksanaan atau cara pencapaian tujuan secara lebih

pragmatis menurut penahapan jangka dekat sampai jangka panjang serta

mempunyai ciri berupa keinginan untuk berkuasa. Dengan demikian, setiap

organisasi manusia yang memenuhi kriteria di atas secara material dan substansial

dapat dianggap sebagai partai politik.15

Bagi Joseph Schunpter partai politik adalah kelompok yang anggotanya

bertindak terutama dalam perjuangan mencapai kekuasaan. Menurut Joseph

Lapalombara dan Weiner patai politik adalah organisasi yang mempunyai

kegiatan berkesinambungan. Artinya, masa hidupnya tak bergantung pada masa

jabatan atau masa hidup para pemimpinnya. Organisasi yang terbuka dan

permanen tidak hanya ditingkat pusat, tetapi juga ditingkat lokal, para pemimpin

ditingkat pusat dan lokal bererkehendak kuat untuk mencari dan mempertahankan

kekuasaan untuk membuat keputusan politik secara sendiri maupun berkoalisi

15 Lihat Skripsi Fanina Farindita. 2010. Rekrutmen partai politik terhadap perempuan dalam partai politik dan parlemen suatu studi terhadap DPRD tingkat I di Sumatera Utara. Skripsi tidak untuk diterbitkan. Medan: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. Hal: 16


dengan partai lain dan melakukan kegiatan mencari dukungan dari para pemilih

melalui pemilu atau cara-cara lain untuk mendapatkan dukungan umum.16

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-

undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik dalam pasal 1 ayat 1

menjelaskan dan menyebutkan bahwa, partai politik adalah organisasi yang

bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara

sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan

membela kepentingan politik anggota , masyarakat, bangsa dan negara, serta

memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Berikut ini terdapat beberapa pengertian partai politik yang kita kenal di

Indonesia, baik menurut Undang-Undang maupun oleh pakar dan ahli politik di

Indonesia, antara lain:

17

Miriam Budiardjo mengatakan partai politik adalah suatu kelompok

terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai , dan cita-

cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik

dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan

programnya. Sementara Ramlan Surbakti mengatakan partai politik adalah

kelompok anggota terorganisasi secara rapid dan stabil yang dipersatukan dan

.

16 Efriza. Op.Cit. hal.215 17 UU No 2 Tahun 2011 Juncto UU No2 Tahun 2008 tentang partai politik Pasal 1


dimotivasi dengan ideologi tertentu, dan yang berusaha mencari dan mempertahan

kekuasaan dalam pemerintahan melalui pemilu guna melaksanakan alternatif

kebijakan umum yang disusun ini merupakan hasil pemaduan berbagai

kepentingan yang hidup dalam masyarakat, sedangkan cara mencari dan

mempertahankan kekuasaan guna melaksanakan kebijakan umum dapat melalui

pemilu dan cara-cara lain yang sah.18

1. Merupakan kumpulan individu

Eap Saefulloh Fatah menguraikan pengertian partai politik adalah sebagai

berikut:

2. Merupakan perkumpulan yang terorganisir dengan definisi mengenai

posisi, fungsi, dan hirarki anggota yang jelas dan baku.

3. Ada ikatan identitas yang sama di antara anggotanya, baik berupa ideologi

maupun kepentingan

4. Memiliki tujuan memperoleh kekuasaan politik dalam pemerintahan dan

ikut serta dalam pemilihan umum untuk mencapai tujuannya19

1.6.2. Model Partai Politik

Dalam fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik terdapat

konsep sistem dalam proses pengkaderan, merupakan suatu hal yang harus

diperhatikan, karena sebuah partai politik memiliki sistem kaderisasi yang

berbeda tergantung dari model partai yang dianutnya. Menurut Haryanto pada

18 Efriza. Op.Cit. hal.217 19 Ahmad Hamid. Op.Cit. hal.9


umumnya terdapat dua model partai yang berbeda berdasarkan komposisi dan

keanggotaannya, yaitu:20

1. Partai Anggota (atau massa)

Partai anggota atau partai massa denga ciri utamanya jumlah

anggota atau pendukung yang banyak. Meskipun demikian, partai jenis ini

memiliki program agak kabur. Partai ini membutuhkan struktur dan

organisasi yang lebih lengkap (dari tingkat lokal hingga nasional) dan

kuat dibanding partai kader.Jumlah anggota tinggi dan keterikatan pada

partai kuat dan mendalam. Keterlibatan anggota dalam partai (seleksi

kandidat, formulasi kebijakan) lebih tinggi dibandingkan partai kader.

Tingginya jumlah anggota atau aktifis merupakan suatu kelebihan partai

anggota. Anggota adalah suatu sumber daya yang penting. Oleh

karenanya, politisi berasal dari partai anggota lebih dekat dengan

pemilihnya. Partai-partai besar di Eropa pada umumnya merupakan partai

anggota.

2. Partai Kader (atau partai pemilih)

Partai kader mengandalkan kader-kadernya untuk loyal. Partai

kader ini tidak memiliki terlalu banyak anggota seperti partai massa

karena memang partai ini tidak mementingkan jumlah, tetapi leboih

mendahulukan disiplin anggotanya dan ketaatan dalam organisasi.

Doktrin dan ideologi partai harus tetap terjamin kemurniannya. Biasanya

20 Elfriza.Op.cit.hal.273


hanya pengurus atau kandidat direkrut oleh partai, bukan anggota biasa.

Tingkat organisasi partai kader kurang tinggi. Partai ini lebih

mementingkan sukses di pemilu, maka disebut partai pemilih. Jumlah

pemilih dibanding jumlah anggota sangat tinggi, akan tetapi pada

umumnya keterikatan pemilih pada partai tidak terlalu kuat. Karena

jumlah anggota yang kecil pada partai kader membutuhkan penggunaan

media untuk komunikasi dengan pemilih.

Menurut Ichlasul Amal, model atau tipologi partai politik berdasarkan

tingkat komitmen partai terhadap ideologi dan kepentingan terdapat lima jenis

partai politik,yaitu:21

1. Partai Proto adalah tipe partai politik sebelum mencapai tingkat

perkembangan seperti dewasa ini. Ciri yang paling menonjol dari partai

ini adalah pembedaan antara kelompok anggota atau “ins” dengan tidak

anggota atau “outs”. Selebihnya partai ini belum menunjukkan ciri

sebagai partai politik dalam pengertian modern. Karena itu sesungguhnya

partai ini dibentuk berdasarkan pengelompokkan ideologis masyarakat.

2. Partai Kader merupakan perkembangan lebih lanjut dari partai proto.

Keangooataan partai ini terutama berasal dari golongan kelas menengah

ke atas. Akibatnya, ideologi yang dianut partai ini adalah konservatisme

ekstrim atau maksimal reformis moderat.

21 Ibid.hal.276


3. Partai Massa, muncul saat terjadi perluasan hak pilih rakyat sehingga

dianggap sebagai respon politis dan organisasional bagi perluasan hak-

hak pilih serta pendorong bagi perluasan lebih lanjut hak-hak pilih

tersebut. Partai massa berorientasi pada basis pendukungnya yang luas,

misalnya buruh, petani dan kelompok agama dan memiliki ideologi yang

cukup jelas untuk memobilisasi massa serta mengembangkan organisasi

yang cukup rapi untuk mencapai tujuan-tujuan ideologisnya.

4. Partai Diktatorial sebenarnya merupakan sub tipe dari partai massa,

tetapi memiliki ideologi yang lebih kaku dan radikal. Pemimpin tertinggi

partai melakukan kontrol yang sangat ketat terhadap pengurus bawahan

maupun anggota partai. Rekrutmen anggota partai dilakukan secara lebih

selektif daripada partai massa.

5. Partai Catch-all merupakan gabungan dari partai kader dan partai massa.

Istilah Catch-all pertama kali dikemukakan oleh Otto Kirchheimer untuk

memberikan tipologi pada kecendrungan perubahan karakteristik. Catch-

all dapat diartikan sebagai “menampung kelompok-kelompok sosial

sebanyak mungkinuntuk dijadikan anggotanya.” Tujuan utama partai ini

adalah memenangkan pemilihan umum dengan cara menawarkan

program-program dan keuntungan bagi anggotanya sebagai pengganti

ideologi yang kaku.


1.6.3. Rekrutmen Politik

Dalam partai politik terdapat beberapa fungsi penting yang dijalankan

partai sebagai sarana dalam mengaplikasikan tujuan mereka. Salah satu fungsi

partai politik yang terkait dengan ini adalah rekrutmen partai politik.

Rekrutmen merupakan suatu proses untuk mencari dan menyeleksi

anggota untuk kegiatan regenerasi dari sebuah organisasi, baik partai politik,

lembaga pemerintahan maupun organisasi lainnya. Namun, rekrutmen lebih

dikenal dalam bahasa politik seperti yang terdapat dalam buku Dasar-Dasar Ilmu

Politik yang menyebutkan “…proses mencari dan mengajak orang yang berbakat

untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai…”22

“Seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya, dengan mengkhususkan kepada orang-orang yang mempunyai bakat yang cukup

Istilah rekrutmen lebih dikenal dalam bahasa perpolitikan, dan kemudian

diadopsi oleh partai politik seiring dengan kebutuhan partai akan dukungan

kekuasaan dari rakyat, dengan cara mengajak dan turut serta dalam keanggotaan

partai tersebut. Rekrutmen sendiri memiliki acuan waktu dalam prosesnya, maka

pada saat itu pula rekrutmen dilakukan pada saat partai memerlukan. Pendapat

lainnya yang mengemukakan pengertian rekrutmen politik oleh Ramlan Surbakti

dalam buku Memahami Ilmu Politik yang dimaksud rekrutmen politik adalah:

22Budiardjo. Op.Cit. hal.164


menonjol, partai politik menyeleksi dan menempatkannya sebagai seorang calon pemimpin” 23

Rekrutmen politik partai dari beberapa penjelasan diatas dapat

disimpulkan sebagai ajang untuk mencari dan menyeleksi keanggotaan baru untuk

diikutsertakan dalam partai politik sebagai pembelajaran politik, disamping untuk

melakukan regenerasi dalam partai politik tersebut maka dilakukan melalui

mekanisme yang diterapkan oleh partai. Pengaruh rekrutmen politik sangat

menentukan dalam regenerasi kehidupan partai. Hal itu dikarenakan partai

memerlukan penyegaran keanggotaan untuk dapat bertahan dalam

mempertahankan kekuasaan politiknya dimata masyarakat.

Dalam fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik juga sangat

berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal

partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan

internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya

dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan

lebih besar untuk mengembangkan partai yang mempunyai kesempatan lebih

besar untuk mengembangkan diri. Dengan mempunyai kader-kader yang baik,

partai tidak akan sulit menentukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai peluang

untuk menentukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai peluang untuk

mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional.

23Surbakti. Op.Cit. hal.118


1.6.4 Pola Rekrutmen

Pola merupakan corak, model, system, cara kerja, bentuk (struktur yang

tetap dan rencana). Pola rekrutmen adalah konstansi berbagai praktek rekrutmen

oleh partai politik.Sungguhpun pada dasarnya setiap partai harus berprinsip untuk

terbuka bagi kelompok sosial manapun, namun pada level parktis.Kerapkali sulit

dihindari bahwa tiap kecenderungan tipe partai menstrukturkan perbedaan dalam

menatap konsep rekrutmen yang dianggap ideal bagi partainya.

Adapun mekanisme rekrutmen politik partai yang dikemukakan oleh Rush

dan Althoff adalah: “…proses pengrekrutan politik memiliki dua sifat yaitu: (1)

sifat tertutup; adalah suatu sistem pengrekrutan administratif yang didasarkan atas

patronase. (2) sifat terbuka; adalah sistem yang berdasarkan pada ujian-ujian

terbuka”.24

Proses pengrekrutan partai memiliki sifat khusus dalam tafsirannya,

misalnya untuk pengrekrutan administratif diperlukan suatu dasar patronase

(lindungan) dalam proses pengrekrutannya, dalam arti faktor kedekatan seseorang

dapat dijadikan acuan untuk memperoleh pengaruh terutama ketika proses

pemilihan pemimpin partai. Rekrutmen politik meliputi aspek: subyek politik

dalam arti manusia, dan obyek politik dalam arti partai politik. Rekrutmen politik

partai dapat dilakukan dengan cara-cara yang diinginkan partai baik secara

terbuka maupun tertutup.

24 Michael Rush dan Phillip Althoff. 2007. Pengantar Sosiologi Politik: Alih Bahasa oleh Kartini Kartono. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hal.247.


Gambar 1.1. Model Rekrutmen Politik

Pengadaan meliputi proses daya penyediaan dan permintaan sumber daya

manusia, apakah pengadaan melampaui atau justru berada dibawah permintaan.

Daya penyediaan dan permintaan dipengaruhi oleh badan seperti agensi

perekrutan politik. Agensi membuat kriteria, untuk melihat sejauh mana proses

pengadaan itu dapat dikontrol pelaksanaannya. Badan-badan agensi perekrutan

akan mempersiapkan dan menetapkan berbagai ragam kriteria, meliputi karakter

dan ketrampilan yang mereka anggap layak dan harus dikuasai. Kriteria ini tentu

saja akan mencerminkan permintaan dan juga untuk memenuhi tuntutan

kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas dengan memiliki karakteristik

dan ketrampilan khusus tadi.

Setiap sistem politik memiliki sistem atau prosedur rekrutmen yang

berbeda. Anggota kelompok yang direkrut adalah yang memiliki suatu

Pengadaan agensi kontrol kriteria tuntutan

Sumber: Michael Rush dan Phillip Althoff. 2007. Pengantar Sosiologi Politik: Alih Bahasa oleh Kartini Kartono. PT Raja Grafindo Persada..Jakarta.hal.248


kemampuan atau bakat yang sangat di butuhkan untuk suatu jabatan politik.

Setiap partai juga memiliki pola rekrutmen yang berbeda.

Sistem rekrutmen politik menurut Rush dan Althoff dibagi menjadi dua

cara. Pertama rekrutmen terbuka, yakni dengan menyediakan dan memberikan

kesempatan yang sama bagi seluruh warga Negara untuk ikut bersaing dalam

proses penyeleksian. Dasar penilaian dilaksanakan melalui proses dengan syarat-

syarat yang telah ditentukan melalui pertimbangan-pertimbangan yang objektif

rasional. Dimana setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi jabatan

politik yang dipilih oleh rakyat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan

kompetisi. Kedua, rekrutmen tertutup yaitu adanya kesempatan untuk masuk

menduduki jabatan politik tidaklah sama setiap warga negara artinya hanya

individu-individu tertentu yang dapat menduduki jabatan politik25

Secara umum pengertian partai politik didefinisikan sebagai kumpulan orang

yang membentuk sebuah partai yang bertujuan untuk merebut kekuasaan,

mempertahankan kekuasaan dengan cara yang legitimasi melalui pemilihan

umum.

.

1.6.5. Kaderisasi dalam Partai Politik di Indonesia

26

25 Hesel Nogi Tangkilisan. 2003. Kebijakan Publik yang Membumi. Yogyakarta :Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia. Hal.188 26 K.Ramanathan. 2000. Konsep Azas Politik. Jakarta: ALMS Digital Enterprise. hal. 167

Menurut Pof. Miriam Budiardjo partai politik adalah sesuatu kelompok

yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan

cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan


politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional,

untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.27

Pengertian kader menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang

yang diharapkan atau dipersiapkan untuk dapat memegang jabatan atau pekerjaan

penting dalam pemerintahan, partai atau sebagainya.

Salah satu fungsi partai politik salah satunya adalah melakukan rekrutmen

politik seperti yang telah dijelaskan diatas, dimana fungsi ini berkaitan erat

dengan masalah kaderisasi dan seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan

internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk

kepentingan internalnya, setiap partai politik memerlukan dilakukannya kaderisasi

karena setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan

kualitas kader partai suatu partai dapat menjadi partai yang mempunyai

kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri.

28

Pengertian kader menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer

adalah:

29

1. Kader adalah orang yang dicalonkan untuk memegang pekerjaan

penting dalam pemerintahan, partai, perusahaan, dan sebagainya.

2. Kader adalah orang yang diharapkan bakal mampu memangku jabatan

yang penting dikemudian hari.

27 Miriam Budiardjo. 1998. Partisipasi dan Partai Politik. Jakarta: Buku Obor. hal. 16 28 Umichulsum. 2006. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Kashiko Press 29 Peter Salim. 2002. Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer. Jakarta: Modern English


Pengertian kader menurut Kamus Umum adalah sama dengan

pengkaderan yakni proses, cara, mendidik atau membentuk seorang kader .

Pengertian kader menurut Kamus Umum, khsusnya bidang hukum dan politik

adalah tenaga binaan untuk dijadikan pimpinan suatu organisasi, partai dan

sebagainya.30

Kaderisasi adalah suatu bagian dari kegiatan rekrutmen politik dimana

adanya proses penyiapan sumber daya manusia (SDM) agar kelak mereka menjadi

para pemimpin yang mampu membangun peran dan fungsi organisasi secara

lebih bagus dalam jabatan-jabatan administratif maupun politik, kaderisasi sebagai

suatu proses yang berhubungan dengan individu-individu atau kelompok individu

yang dilantik dalam peran-peran politik aktif.

31

Kaderisasi di partai politik merupakan urat nadi bagi suatu partai. Kaderisasi

adalah proses penyiapan sumber daya manusia agar kelak mereka menjadi para

pemimpin yang mampu membangun peran dan fungsi organisasi secara lebih

bagus. Ini merupakan bentuk pendidikan politik, dimana selama ini peran tersebut

Kaderisasi ini berlangsung dalam suatu tatanan politik yang jelas. Tatanan

ini membutuhkan kontinuitas institusional. Namun kontinuitas ini juga

mengandung pengertian terjadinya pergeseran/penggantian pada tingkat personal,

karenanya kaderisasi memiliki fungsi memelihara sistem sekaligus sebagai

saluran bagi terjadinya perubahan.

30 Zainul Bahri. 1996. Kamus Umum: Khususnya Bidang Hukum dan Politik. Bandung: Angkasa Bandung 31 Koirudin. Op.Cit. hal.113


terabaikan. Para pemimpin partai politik yang besar di Indonesia kerap berasal

bukan dari kualifikasinya, melainkan dari unsur “kebangsawanan” tertentu.

Kemampuan sebuah partai untuk melakukan “pengemblengan” atau

pematangan terhadap sumber daya manusianya sangatlah dipengaruhi oleh

kemampuan para pengurusnya untuk memfasilitasi pengadaan pendidikan dan

pelatihan secara lebih intensif di bidang-bidang tertentu terhadap kader-kadernya.

Hal ini dilakukan sejauh menyangkut peningkatan kemampuan simultan dan

terencana pada semua tingkatan kepengurusan partai. Bagaimanapun partai

membutuhkan kaum muda terdidik yang berkualitas untuk menjadi sasaran

pengkaderan ini. Kaum muda sangat menentukan masa depan dan kualitas sebuah

partai politik di masa mendatang.

Setiap anggota partai belum tentu otomatis menjadi kader partai. Bagi

anggota yang tertarik untuk menjadi kader partai, terlebih dahulu haruslah

mengikuti proses seleksi menjadi kader. Kemudian setelah lulus seleksi, anggota

tersebut harus mengikuti proses pengkaderan, calon kader, itu akan mendapatkan

pendidikan politik kader.

Peran kader partai politik sangat vital untuk membangun suatu

kepemimpinan partai yang berkualitas. Bagaimanapun wajah partai politik

kedepan sangat ditentukan oleh kualitas kader-kader yang dimilikanya,yang ada

gilirannya akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Meskipun peran dan fungsi

partai politik sudah demikian bebas disbanding zaman sebelumnnya, namun


masalah kaderisasi ini menjadi persoalan serius. Masih banyak partai politik yang

belum mampu melakukan pengkaderan yang baik sehingga mereka melakukannya

dengan asal comot.

Dalam sejarah bangsa ini, kaderisasi adalah fungi yang terabaikan semanjak

awal kehidupan partai politik sampai masa pasca Orde Baru sekarang ini. Pada

masa lalu, kaderisasi dilakukan bukan oleh partai politik tapi oleh ormas-ormas

yang menjadi underbow partai. Pimpinan partai tinggal menerima kader-kader

yang telah di hasilkan oleh ormas-ormas tersebut.

Pada masa orde baru, dengan pemberlakuan undang-undang yang

mengharuskan proses fusi partai-partai politik yaitu PDI, PPP, dan Golkar, maka

tangan kekuasaan untuk mengontrol dan mengendalikan proses kepemimpinan

dalam partai politik yang ada semakin lebih mudah dilakukan. Argumennya ketika

dilkukan fusi,maka pemerintah Orde Baru semata-mata bergerak hanya demi

stabilitas politik untuk pembangunan ekonomi. Pemerintah memandang bahwa

kehidupan partai politik perlu dikendalikan dan diatur agar tidak mengundang

hadirnya kebebasan liberal seperti di era multi partai sebelumnya, yang terbukti

gagal menghadirkan demokrasi dan pembangunan ekonomi yang baik.

Pada masa demokratisasi sekarang ini, pimpinan partai politik seharusnya

melakukan pendidikan kader secara berjenjang dan berkesinambungan untuk

menghasilkan kader-kader partai politik yang akan menjadi pimpinan nasional di


masa mendatang. Kaderisasi para pemimpin partai politik sangat tergantung pada

sistem kepolitikan yang dibangun.

I.6.6 Kerangka berpikir

Kerangka berpikir digunakan untuk memberikan gambaran terhadap

pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Kerangka berpikir dalam

penelitian implementasi fungsi partai poltik sebagai sarana rekrutmen politik pada

PDI Perjuangan Kota Medan dapat digambarkan dengan skema dibawah ini.

Gambar1. 2. Kerangka berpikir penelitian implementasi rekrutmen politik DPC PDI Perjuangan Kota Medan

`

UU,AD/ART,PP,SK DPP

KADERISASI & SELEKSI

KEPEMIMPINAN

4. CALON KEPALA DAERAH DAN CALON WAKIL KEPALA DAERAH

5. CALON LEGISLATIF

1.ANGGOTA

2.KADER

3.PENGURUS

FAKTOR PENDUKUNG FAKTOR PENGHAMBAT

1. Kemunduran Partai 2. Anggota Berkurang 3. Sulit Menempati Jabatan Strategis 4. Sulit Memenangkan Pemilu

UPAYA GAGAL UPAYA BERHASIL

INDIKATOR KEBERHASILAN:

1 Agenda Partai Berjalan Lancar

2 Perolehan Suara Pada Pemilu Banyak

3 Menempati Jabatan Politik Dan Strategis

4 Anggota Bertambah 5 Dukungan Rakyat

Upaya Mengatasi Hambatan

REKRUTMEN POLITIK DPC PDIP KOTA MEDAN

Sumber: Diolah dari berbagai sumber


Dewan Pengurus Cabang (DPC) PDI Perjuangan berperan sebagai

pelaksana rekrutmen di tingkat Kota Medan. Pelaksanaan rekrutmen poilitik

didasarkan pada peraturan perundang-undangan, AD/ART partai, serta Surat

Keputusan DPP PDI Perjuangan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan

dengan rekrutmen politik. PDI Perjuangan merekrut anggota, kader, dan pengurus

partai politik untuk kelestarian internal partai, untuk kemudian dilakukan

kaderisasi dan seleksi kepemimpinan untuk meningkatkan kualitas SDM partai

yng nantnya akan dicalonkan dan diperjuangkan dalam pemilihan uum, baik

anggota legislative maupun sebagai pasangan kepala daerah dan wakil kepala

daerah. Semakin banyak anggota partai yang menduduki jabatan politik menjadi

indikator implementasi rekrutmen politik oleh partai berhasil.

Pelaksanaan rekrutmen politik tidak terlepas dari faktor pendukung dan

penghambat baik dari internal maupun eksternal partai.Partai politik perlu

melakukan upaya mengantisipasi dan mengatasi hambatan yang ada. Apabila

upaya ang dilakukan partai berhasil dan diperkuat dengan faktor pelaksanaan

rekrutmen politik , maka partai akan mendapat dukungan dari masyarakat untuk

memperoleh suara dalam pemilu, kader partai dapat menduduki jabatan politik

dan strategis, anggota partai akan semakin bertambah, serta agenda partai dapat

berjalan lancer. Apabila upaya gagal dilakukan maka partai akan mengalami

kemunduran, dukungan rakyat tidak ada, anngota berkurang, dan sulit

menempatkan kadernya dalam jabatan strategis dalam pemerintahan.


1.7. Metode Penelitian

Dalam membuat dan mengkaji suatu penelitian dalam sebuah kehidupan

masyarakat akan sangat bersentuhan dengan kebenaran dari kehidupan

masyarakat. Sehingga untuk mengarahkan suatu penelitian yang kepada hasil,

dibutuhkan metode penelitian yang tepat. Jenis penelitian ini merupakan

penelitian kualitatif, di mana penelitian ini akan mengeksplorasi dan memahami

makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari

masalah sosial atau kemanusiaan.Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-

upaya penting seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur,

mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara

induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum, dan

menafsirkan makna data. Karena pertanyaan penelitian yang penulis ajukan

adalah ”Bagaimana” dan peneliti tidak memiliki peluang untuk mengontrol

peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki serta fokus penelitian ini adalah

fenomena kontemporer, maka peneliti memutuskan untuk memakai metode ini.

1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian

deskriptif. Jenis penelitian merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk

menjelaskan ihwal masalah atau objek tertentu secara rinci. Penelitian deskriptif

dilakukan untuk menjawab sebuah atau beberapa pertanyaan mengenai keadaan


objek atau subjek amatan secara rinci.32

32Bagong Suyanto dan sutinah. 2005. Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan. Jakarta: Kencana Perdana Media Group. Hal.17

Jenis penelitian deskriptif ini dipilih

karena bentuknya yang sederhana tetapi mampu menggambarkan secara

sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat serta

mudah dipahami tanpa perlu memerlukan teknik statistika yang lebih kompleks.

Dengan jenis penelitian ini akan mampu mengungkapkan dan menggambarkan

mengenai pelaksanaan rekrutmen politik PDI Perjuangan Kota Medan dan apa

saja faktor-faktor yang mendukung dan menghambatnya.

1.7.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.

Dalam hal pengumpulan data maupun informasi, maka perumusan lokasi

penelitian ini yaitu pada Kantor Kesekretariatan DPC PDI Perjuangan Kota

Medan, di Jalan Sekip Baru No.26, Petisah Tengah, Medan Petisah, Kota Medan,

Provinsi Sumatera Utara, dengan pertimbangan bahwa di tingkat Kota Medan PDI

Perjuangan merupakan partai yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilu

legislatif 2014, memperoleh kursi terbanyak pada anggota DPRD Kota Medan,

serta berhasil memenangkan pemilihan kepala daerah serentak 2015 pada

pemilihan wali kota dan wakil wali kota Kota Medan tahun 2015.

1.7.3. Teknik Pengumpulan Data


Data akan dikumpulkan dari beragam sumber, seperti wawancara,

observasi, dan dokumentasi. Dengan metode wawancara akan mampu

mengumpulkan data dan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan bertanya

langsung kepada responden. Wawancara secara sistematis, pertanyaan yang telah

terencana dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Kemudian hasil tanya

jawab, observasi dan dokumentasi, akan di review semua data tersebut, diberikan

makna, dan diolah ke dalam kategori-kategori yang melintasi semua sumber data.

Beberapa macam cara untuk memperoleh data, ataupun informasi-informasi,

keterangan dan fakta-fakta yang berhubungan dengan penelitian yang akan

dibahas. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

1. Studi Literatur, dimaksudkan untuk mendapatkan teori-teori yang

berhubungan dengan penelitian ini. Dari teori-teori yang berhubungan

dengan partai politik, rekrutmen politik nantinya dikembangkan

kerangka-kerangka teoritis dan konsepsional yang berhubungan dengan

penelitian ini.

2. Studi Lapangan, dimaksudkan untuk mendapatkan data lapangan yang

berhubungan dengan pelaksanaan rekrutmen politik PDI Perjuangan

Kota Medan. Dari data-data lapangan ini nantinya didapatkan hasil-

hasil yang diharapkan sesuai dengan tujuan seperti yang tercantum

dalam penelitian ini. Pengambilan data ke lapangan digunakan dua data

sumber, yaitu:


a. Data Primer, merupakan data yang langsung diperoleh dari

lapangan, yang dilakukan dengan observasi maupun wawancara ke

instansi-instansi yang terkait. Dalam penelitian ini yang digunakan

adalah pengumpulan data dengan teknik wawancara. Wawancara

adalah alat yang dipergunakan dalam komunikasi yang berbentuk

sejumlah pertanyaan lisan yang diajukan oleh pengumpul data

sebagai pencari informasi dengan sumber informasi yang

berlangsung secara lisan.33

1. Bapak Hasyim, S.E selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Kota

Medan

Adapun yang menjadi informan dalam

wawancara ini adalah pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Medan

dan anggota/ Kader PDI Perjuangan Kota Medan:

2. Bapak Sastra, S.H, MKn. selaku Sekretaris DPC PDI

Perjuangan Kota Medan.

3. Bapak Drs. Roma P. Simaremare Wakil Ketua Bidang

Kaderisasi DPC PDI Perjuangan Kota Medan

4. Anggota/Kader PDI Perjuangan Kota Medan yang dipilih acak

b. Data Sekunder, berupa pengumpulan informasi tambahan dari

dokumen, buku, koran, maupun artikel-artikel yang berhubungan

33 Hadari Nawawi dan Martini Hadari. 1995. Instrumen Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Hal: 98


dalam judul dan perumusan masalah dalam penelitian, maupun

lampiran-lampiran dan undang-undang yang mengatur program

tersebut sehingga diperoleh deskripsi implementasi program.

1.7.4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan

menggunakan teknik analisis kualitatif, dilakukan pada data yang tidak dapat

dihitung, bersifat non-grafis atau dapat berwujud kasus-kasus (sehingga tidak

dapat disusun ke dalam struktur klasifikatoris).Data yang dikumpulkan bersifat

deskriptif dalam bentuk kata-kata atau gambar.Artinya penelitian ini

membutuhkan pengutamaan penghayatan dan berusaha memahami faktor

peristiwa dalam situasi tertentu. Lalu kemudian setelah data tersusun teratur dan

sistematis, akan melakukan analisis data yang selanjutnya menghasilkan suatu

kesimpulan terhadap data yang diteliti sesuai dengan apa yang dihasilkan oleh

penelitian.

I.8. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran mengenai isi pokok dari penelitian ini,

maka penulis akan mempermudah dengan membagi sistematika penulisan

kedalam empat bagian sebagai berikut :


BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah,

pokok permasalahan yang akan dibahas, tujuan mengapa diadakan

penelitian ini, manfaat penelitian, kerangka teori yang akan

menjadi landasan pembahasan masalah, definisi konsep, definisi

operasional, metode penelitian dan sitematika penulisan.

BAB II: Profil DPC PDI Perjuangan Kota Medan

Dalam bab ini akan di uraikan tentang gambaran umum PDI

Perjuangan, deskripsi singkat tentang DPC PDI Perjuangan Kota

Medan, sasaran dan pokok-pokok program DPC PDI Perjuangan

Kota Medan.

BAB III : Implementasi Fungsi Partai Politik Sebagai Sarana Rekrutmen

Politik Pada PDI Perjuangan Kota Medan

Dalam Bab III ini, akan dijelaskan tentang bagaimana pelaksanaan

funsgsi partai dalam proses rekrutmen politik dan apa saja faktor

yang menghambat dan faktor yang mendukung rekrutmen politik

pada PDI Perjuangan Kota Medan.

BAB IV : Kesimpulan dan Saran

Bab IV ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi yang

berisikan kesimpulan yang merupakan hasil-hasil pembahasan


pada bab-bab sebelumnya, serta berisi saran-saran yang yang bisa

berguna bagi siapa saja yang tertarik membacanya.


BAB II PROFIL DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC)

PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN KOTA MEDAN

2.1. Sejarah Singkat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan34

PDI Perjuangan lahir dari pertarungan untuk perlawanan terhadap

pemaksaan kehendak negara terhadap kehidupan partai pada masa menjelang

keruntuhan orde baru. Orde baru dengan berbagai cara berusaha menghalang-

halangi tampilnya keturunan Sukarno, dalam hal ini Megawati Soekarnoputri,

untuk tampil memimpin PDI karena dianggap membahayakan penguasa. Konflik

berkepanjangan sejak tahun 1993-1999. Mengakibatkan PDI akhirnya pecah, satu

pihak dibawah kepemimpinan Megawati yang didukung basis diakar rumput dan

pihak lain dibawah kepemimpinan Suryadi yang didukung pemerintahan orde

PDI Perjuangan merupakan keberlanjutan atau transformasi dari Partai

Deokrasi Indonesia (PDI) di era orde baru. PDI sendiri adalah partai yang lahir

dari fusi yang dipaksakan oleh negara pada tahun 1973. Terdapat lima partai

sebagai pembentuk PDI, yakni Partai Nasional Indonesia, Partai Murba, Partai

Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, Partai Kristen Indonesia, dan Partai

Katolik. Tiga partai yang disebutkan pertama adalah partai dengan kecenderungan

nasionalis-sekuler-progresif, sementara itu dua partai terakhir adalah partai

dengan orientasi keagamaan atau spiritual, yaitu Kristen dan katolik.

34 Arsip DPC PDI Perjuangan Kota Medan


baru.

Legitimasi kedua kubu PDI ini diuji dalam pemilu 1997. Pada pemilu

tersebut, PDI kubu Suryadi menjadi peserta pemilu bersama PPP dan Golkar.

Sementara itu, PDI dibawah Megawati mengambil sikap boikot pemilu. PDI

kubu Megawati memilih golput atau melakukan aliansi strategis dengan PPP yang

dikenal dengan aliansi 'Mega-Bintang'. Perolehan suara PDI turun drastis dari

14,89 persen (1992) menjadi 3,06 persen (1997). Tajamnya perolehan suara PDI

menjadi bukti legitimasi kepemimpinan PDI dibawah Megawati.

Setelah orde baru tumbang, dualisme kepemimpinan PDI terus

berlangsung sampai pada Megawati mendeklarasikan perubahan nama PDI yang

dipimpinnya menjadi PDI Perjuangan, 14 Februari 1999. Hasil Pemilu 1999

kemudian menjadi bukti untuk kedua kalinya kepemimpinan PDI yang

sesungguhnya. Legitimasi rakyat terhadap kepemimpinan PDI ternyata diberikan

kepada PDI dibawah Megawati yang telah berubah nama menjadi PDI

Perjuangan. Ditengah pluralitas partai politik yang ikut pemilu tahun 1999, PDI

Perjuangan tidak hanya mengalahkan PDI orde baru tetapi juga mampu keluar

sebagai pemenang pemilu. Hasil pemilunya sangat prestisius, yaitu 33,7 persen.

Pencapaian yang diraih oleh PDI Perjuangan dalam pemilu itu belum mampu

diulang dalam sejarah pemilu-pemilu berikutnya, bahkan oleh partai-partai yang

lain. Sedangan PDI bentukan orde baru, yang saat itu dibawah Budi Hardjono,

menjadi partai decimal, yaitu perolehan suaranya tidak mencapai 1 persen.

Dengan demikian resistensi pendukung PDI dibawah kepemimpinan Megawati


telah melahirkan PDI Perjuangan.

Bahkan, pemilu tahun 1999 mengantarkan Megawati menjadi wakil

presiden mendampingi Abdul Rahman Wahid, dan setelah Abdul Rahman Wahid

dilengserkan oleh politik parlemen, Megawati kemudian menjadi presiden. Pada

pemilu tahun 2004 perolehan suara PDI Perjuangan 18 persen, dan turun lagi

dalam pemilu tahun 2009 menjadi 14 persen.

Pada rentang waktu dua periode pemerintahan, yaitu hasil pemilu 2004

dan 2009, PDI Perjuangan mendeklarasikan diri menjadi partai oposisi. Rentang

waktu tahun 2004 hingga tahun 2009 PDI Perjuangan menjadi satu-satunya partai

yang mengambil sikap oposisional terhadap pemerintah, sedangkan pada masa

pasca pemilu tahun 2009 PDI Perjuangan dan Hanura menjadi partai oposisi.

Berdasarkan hasil ksongres III PDI Perjuangan di Hotel Inna Grand Bali Beach

pada bulan April tahun 2010 Megawati Soekarnoputri kembali terpilih untuk

menjabat sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan Periode 2010-2015. Kemudian

hasil Kongres ke-IV pada April tahun 2015 di Bali. menjadikan Megawati

kembali sebagai ketua umum partai yang berlambang banteng moncong putih ini.

2.2. Deskripsi tentang DPC PDI Perjuangan Kota Medan35

Nama Kongres Medan atau sebuah Kongres Luar Biasa PDI pada akhir

Juni tahun 1996 yang didukung pemerintah untuk menjegal langkah PDI yang

dipimpin Megawati menjadi sejarah tersendiri bagi PDI Perjuangan di Kota



Medan. Hasil kongres Medan memilih Soerjadi menjadi ketua umum PDI dan

mengumumkan DPP hasil kongres. Sedangkan Sekretaris Jenderal PDI hasil

kongres Medan dijabat oleh Buttu R. Hutapea yang merupakan Sekretaris DPD

PDI Sumatera Utara dibawah PDI Megawati.

Selain didukung oleh pemerintah, kesuksesan Kongres Medan ini juga

karena mendapat dukungan PDI di Sumatera Utara, beberapa posisi strategis di

DPP PDI Soerajadi dijabat oleh elit-elit partai dari Sumatera Utara yang berkantor

di kota Medan sebelumnya. Dualisme tidak dapat di hindari mulai dari pusat

hingga kedaerah-daerah. Begitupun di Kota Medan terjadi dua kubu bersiteru

yang mendukung PDI Soerjadi dan mendukung PDI Megawati. Hingga pada 14

Februari Tahun 1999 resmi dideklarasikan PDI Perjuangan, untuk DPC PDI

Perjuangan Kota Medan baru resmi terbentuk pada tahun 2000 melalui

mekanisme Konfercab.

Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Medan terletak di Jalan

Sekip Baru Nomor 26, Petisah Tengah, Medan Petisah, Kota Medan. Struktur

organisasi partai di Kota Medan terdiri dari 21 PAC yang berada di seluruh

Kecamatan Kota Medan, yakni: PAC Medan Kota, PAC Medan Denai, PAC

Medan Amplas, PAC Medan Area, PAC Medan Sunggal, PAC Medan

Tuntungan, PAC Medan Johor, PAC Medan Maimun, PAC Medan Polonia, PAC

Medan Selayang, PAC Medan Helvetia, PAC Medan Barat, PAC Medan Baru,

PAC Medan Petisah, PAC Medan Tembung, PAC Medan Perjuangan, PAC

Medan Timur, PAC Medan Deli, PAC Medan Belawan, PAC Medan Marelan,


dan PAC Medan Labuhan.

Hasil Konfercab DPC PDI Perjuangan Kota medan tahun 2005,

menetapkan Augus Napitupulu, SH sebagai ketua DPC PDI Perjuangan Kota

Medan periode 2005-2010. Sementara pada hasil Konfercab tahun 2010

menetapkan Henry Jhon SE, SH, MH sebagai ketua DPC PDI Perjuangan Kota

Medan periode 2010-2015. Kemudian pada Konfercab tahun 2015 menetapkan

Hasyim SE, sebagai ketua DPC PDI Perjuangan Kota Medan periode 2015-2020.

DPC sebagai pelaksana eksekutif partai tingkat Kabupaten dan Kota

mempunyai wewenang dan kewajiban sebagai berikut :

1. Menumbuhkembangkan, memantapkan, dan membina kepengurusan partai

di wilayahnya.

2. Memantapkan persatuan dan kesatuan seluruh warga masyarakat dan

jajaran partai di wilayahnya.

3. Memimpin dan mengkoordinasikan anak cabang partai dan kegiatan

ppartai di wilayahnya.

4. Mengesahkan struktur, komposisi, dan personalia pengurus partai di

wilayahnya.

5. Melaksanakan program kerja partai di wilayahnya.

6. Membentuk fraksi dan menetapkan pengurus fraksi partai di DPRD

kabupaten/kota.

7. Menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran anggota partai sesuai dengan

ketentuan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga.


8. Menyelenggarakan konferensi cabang partai dan menyampaikan

pertanggungjawabaan pelaksanaan tugas dan kewajibannya di dalam

konferensi cabang partai.

9. Memutuskan dengan dan atas persetujuan DPD partai untuk menarik

kembali petugas partai di lembaga negara tingkat kabupaten/kota

2.3. Struktur Pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Medan

Struktur komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai

Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Medan periode tahun 2015-2020

berdasarkan hasil Konferensi Cabang yang dilakukan pada tangga 10 Maret tahun

2015 yang lalu. Konfercab yang pada saat itu tidak menemui kesepakatan

terhadap 3 calon ketua yaitu Hasyim SE, Sastra S.H MKn dan Boydo HK

Panjaitan. Maka harus diputuskan oleh DPP PDI Perjuangan yaitu, Hasyim S.E

sebagai Ketua, Sastra S.H, MKn sebagai Sekretaris dan Boydo HK Panjaitan

sebagai Bendahara DPC PDI Perjuangan Kota Medan.

Selanjutnya 3 formatur pimpinan DPC PDI Perjuangan Kota Medan

membentuk struktur kepengurusannya sebagai berikut:

• Ketua : Hasyim, S.E

1. Wakil Ketua Bidang Kehormatan : Drs. Daniel Pinem

2. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi : Drs. Roma P. Simaremare Pinem

3. Wakil Ketua Bidang Organisasi : Paulmei Anton Simajuntak


4. Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu :Drs. Jhon Andreas Purba

5. Wakil Ketua Bidang Komunikasi Politik Agitasi Propaganda: Hara Oloan

Situmeang

6. Wakil Ketua Bidang Politik, Hukum dan Keamanan : Porman Naibaho,SH

7. Wakil Ketua Bidang Maritim : Hj. Umi Kalsum, SH

8. Wakil Ketua Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan : Jupracher

Purba S.Sos

9. Wakil Ketua Bidang Ekonomi : Drs. Wong Chun Sen

10. Wakil Ketua Bidang Nelayan Buruh dan Petani : Tiurma Ronauli Silalahi

11. Wakil Ketua Bidang Perempuan dan Anak : Maya Erlina Rangkuti, SH

12. Wakil Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga : Juli Utari

13. Wakil Ketua Bidang Komunitas Seni dan Kebudayaan : Roby Barus, SH

• Sekretaris : Sastra SH, MKn

1. Wakil Sekretaris Bidang Internal : Irwan Suhelmi

2. Wakil Sekretaris Bidang Program : Bayu Rini S.Sos

• Bendahara : Boydo H.K Panjaitan

1. Wakil Bendahara : Corry O.T. Napitupulu

• Kepala Sekretariat : Bayu Rini, S.Sos

1. Personilia/Staf Sekretariat: Rian Fahmi, Ega Pratiwi, Zulkarnain, S.S Jaya

Selwa, Taslim Mega Ibrahim.


BAB III IMPLEMENTASI FUNGSI PARTAI POLITIK SEBAGAI SARANA

REKRUTMEN POLITIK PADA DPC PDI PERJUANGAN KOTA MEDAN

3.1. Implementasi Rekrutmen Politik oleh DPC PDI Perjuangan Kota Medan

Fungsi rekrutmen yang dilaksanakan partai politik secara umum adalah

proses dalam mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam

kegiatan politik sebagai anggota partai politik. Dalam fungsi rekrutmen berkaitan

erat dengan kaderisasi dan masalah kepemimpinan. Kepemimpinan dalam internal

partai maupun jabatan politik dalam pemerintahan baik lembaga eksekutif ataupun

lembaga legislatif.

Rekrutmen politik yang dilaksanakan oleh DPC PDI Perjuangan Kota

Medan yaitu rekrutmen terhadap anggota baru. Kegiatan pelaksanaan rekrutmen

politik dilakukan untuk regenerasi ditubuh pengurus dan agar partai mempunyai

kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan diri dengan memiliki kader-

kader yang loyalitas dan berkualitas.

Hubungan antara fungsi rekrutmen politik dengan proses mekanisme

politik atau seleksi kepemimpinan internal partai maupun dalam menetapkan

calon anggota legislatif dan menetapkan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah sangat berkaitan erat. Proses menyiapkan sumber daya manusia melalui

pelatihan kaderisasi agar kelak menjadi para pemimpin yang mampu membangun

peran dan fungsi organisasi secara lebih bagus. Pelaksanaan rekrutmen politik


menjadi tanggung jawab partai politik untuk kelestarian partai dan mencetak

pemimpin yang berkualitas.

Dibalik pentingnya fungsi rekrutmen dalam partai politik namun

sepertinya dalam pelaksanaan belum dilaksanakan dengan baik oleh partai itu

sendiri, pada kenyataannya ketertarikan masyarakat pada umumnya masih

rendah. Menjadi anggota partai politik bukanlah suatu hal yang menarik atau

istimewa bagi masyarakat umumnya, dan penting dilakukan sosialisasi oleh partai

politik untuk mengajak masyarakat agar mau bergabung. Kenyataan lain adalah

pelaksanaan rekrutmen anggota baru gencar dilaksanakan menjelang momentum

pemilihan umum saja untuk kepentingan partai dalam verifikasi administrasi dan

faktual yang dilakukan oleh KPU.

3.1.1 Pelaksanaan Rekrutmen Anggota dan Kader DPC PDI Perjuangan

Kota Medan

Keanggotaan PDI Perjuangan di Kota Medan berasal dari anggota PDI

yang berubah nama menjadi PDI Perjuangan. Selain anggota lama yang berasal

dari anggota PDI, PDI Perjuangan juga melakukan rekrutmen terhadap

masyarakat untuk menjadi anggota baru. Keanggotataan PDI Perjuangan Kota

Medan sampai tahun 2015, berdasarkan data KTAnisasi DPC PDI Perjuangan

Kota Medan adalah berjumlah sekitar 15.200 anggota dari 21 PAC Kota Medan.36



Pelaksanaan rekrutmen anggota dan kader PDI Perjuangan tentunya

memiliki landasan tersendiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan

wakil ketua bidang kaderisasi masa bakti 2015-2020 yaitu Dr. Roma P.Simare-

mare landasan hukum rekrutmen anggota dan kader adalah sebagai berikut:

“Pelaksanaan rekrutmen anggota dan kader PDI Perjuangan Kota Medan mengacu pada peraturan-peraturan yang berlaku dalam partai, yaitu AD/ART PDI Perjuangan dan Peraturan Dewan Pimpinan Pusat Nomor 03 tahun 2016 tentang Sistem Penerimaan Anggota dan Manajemen Informasi Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan”. 37

Sudah menjadi tugas utama pengurus partai dan kader partai untuk

melakukan perekrutan anggota baru, dan ketua DPC PDI Perjuangan sebagai

penanggungjawab pelaksanaan fungsi rekrutmen politik ini. Seperti dijelaskan

Pelaksanaan rekrutmen anggota baru menjadi tanggungjawab bersama

seluruh elemen di DPC PDI Perjuangan Kota Medan. Begitupula dengan internal

pengurus partai yaitu menjadi kewajiban seluruh pengurus di DPC PDI

Perjuangan Kota Medan dalam melakukan rekrutmen anggota baru, bukan saja

hanya tugas salah satu pengurus tertentu saja. Seperti dijelaskan oleh Sastra

SH,MKn selaku sekretaris DPC PDI Perjuangan sebagai berikut.

“Jadi kalau untuk merekrut anggota baru kita memang diberi ruang yang seluas-luasnya bagi pengurus, bukan hanya saya saja yang sebagai sekretaris atau tugas wakabid kaderisasi saja, tetapi sudah menjadi kewajiban semua pengurus. Justru partaipun mendorong agar semua kader partai dan simpatisan untuk merekrut masyarakat luas untk menjadi anggota PDI Perjuangan. Jadi tugas rekrutmen anggota baru adalah tugas utama semua pengurus dan juga kader PDI Perjuangan di dorong untuk merekrut anggota baru.

37 Wawancara dengan Bapak Roma P Simare-mare di kantor DPC PDI Perjuangan Kota Medan pada tanggal 20 Desember 2016


hasil wawancara dengan Drs. Roma P.Simare-mare selaku wakabid kaderisasi

DPC PDI Perjuangan sebagai berikut.

“Seluruh elemen partai baik di struktural pengurus, kader dan simpatisan yang di koordinir oleh DPC PDI Perjuangan Kota Medan terlibat dalam pelaksanaan perekrutan anggota baru. Ketua DPC sebagai penanggung jawab pelaksanaan rekrutmen anggota baru. DPC akan melaksanakan agenda rapat di berbagai tingkatan, seperti dalam forum rakercab dan rakerancab. Dalam ajang konsolidasi tersebut diberikan pemahaman, diskusi, intruksi terhadap semua kader dan simpatisan dalam hal pelaksanaan rekrutmen anggota baru PDI Perjuangan”.38

“PDI Perjuangan melakukan rekrutmen anggota baru dengan cara persuasif, kita tidak ada brain washing atau cuci otak, apa lagi uang serta paksaan. Yang kita jual pada masyarakat adalah ideologi dan program partai. PDI Perjuangan berusaha menunjukkan konsisten terhadap ideologi partai serta konsisten pula dalam membuat dan menjalankan program

Cara yang dilakukan oleh DPC PDI Perjuangan Kota Medan dalam

merekrut anggota baru lebih bersifat ajakan atau persuasif. Lebih menjelaskan

pada ideologi dan program partai walaupun caa seperti ini sangat tidak menarik

bagi masyarakat luas karena tidak menguntungkan secara materi bagi masyarakat.

Cara-cara yang radikal seperti istilah brain washing dengan cara menanam

doktrin-doktrin tertentu yang bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila tidak

boleh dilakukan, dalam merekrut anggota baru partai politik juga tidak dilakukan

dengan iming-iming uang dan tidak pula dengan paksaan. Sebagaimana

dikemukakan oleh Sastra, S.H, MKn. selaku sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota

Medan sebagai berikut.

38 Wawancara dengan Bapak Drs. Roma P Simare-mare di kantor DPC PDI Perjuangan Kota Medan pada tanggal 20 Desember 2016


partai. Disitulah masyarakat sendiri yang akan menilai apakah PDI Perjuangan layak untuk dijadikan partainya atau tidak”.39

Melihat kenyataannya, ketertarikan masyarakat untuk bergabung dalam

partai politik masih kurang. Persoalannya siapa yang mau jadi anggota dan apa

keuntungan menjadi anggota partai politik ditengah carut marut sistem

perpolitikan di Indonesia. Banyak ditemukan partai melakukan asal comot dalam

penugasan anggota partai menjadi calon legislatif hanya dengan melihat

popularitas dan harta kekayaan yang di miliki seseorang misalnya dari kalangan

artis dan pengusaha. Sehingga bukanlah menjadi suatu yang istimewa menjadi

bagian dari partai politik jika melihat kecenderungannya adalah partai kerap kali

hanya memanfaatkan anggota baru hanya pada saat momentum pemilihan umum

untuk melengkapi syarat KPU dalam urusan verifikasi administrasi dan verifikasi

faktual.

Pelaksanaan rekrutmen anggota baru partai politik bersifat terbuka untuk

umum dan dilakukan secara sadar dan sukarela. Fungsi rekrutmen politik sangat

penting dalam menyiapkan sumber daya manusia berkualitas untuk mengisi partai

politik. Sumber daya yang paling utama dalam berpolitik adalah sumber daya

manusia, karena sistem politik itu sendiri digerakkan oleh manusia. Melihat hal

ini peneliti berpendapat fungsi rekrutmen politik sangat fundamental dan butuh

keseriusan partai politik dalam mengurus penyediaan dan pembangunan sumber

daya manusia dalam partai politik.

39 Wawancara dengan Bapak Sastra, S.H, MKn. Di kantor DPC PDI Perjuangan Kota Medan pada tanggal 20 Desember


Sangat tidak baik jika pelaksanaan perekrutan anggota baru dilakukan

hanya dengan tujuan pragmatis partai dalam meraup suara pada pemilu dan

melupakan tujuan penyediaan dan pembangunan sumber daya manusia yang

berkualitas dalam partai sehingga pelaksanaan rekrutmen baru gencar di lakukan

pada saat menjelang pemilu. Rekrutmen politik anggota baru yang baik harus

terus dilakukan dengan jadwal yang intens tidak hanya mendekati pemilu dan

lebih serius mengelolahnya agar memperoleh sumber daya manusia yang

berkualitas bagi partai.

Dalam pelaksanaan perekrutan anggota baru diawali dengan cara

sosialisasi partai kepada masyarakat, menyampaikan peran partai politik di tengah

masyarakat sebagai wadah menampung aspirasi sehingga tujuan akhirnya adalah

masyarakat dapat tertarik untuk bergabug dengan partai, sebagaimana hasil

wawancara dengan Sastra, S.H MKn, dijelaskan ebagai berikut:

“Rekrutmen anggota baru partai merupakan keberhasilan dari sosialisasi partai. Sosialisasi yang dilakukan adalah sosialisasi mengenai apa saja yang ada di PDIP bisa melalui media cetak seperti koran dan majalah, media elektronik serta membuka website PDI Perjuangan yang dapat diakses di www.pdi-perjuangan.org. Berkaitan dengan rekrutmen anggota, salah satu sosialisasi difokuskan terhadap kinerja partai dalam kehidupan masyarakat. Jika kinerja partai di nilai baik oleh masyarakat, maka masyarakat akan tertarik dengan sendirinya untuk mendukung bahkan masuk menjadi anggota PDI Perjuangan. Jadi menjadi anggota PDIP adalah kesadaran masyarakat”. 40

Sosialisasi kepada masyarakat bertujuan mendapat perhatian dari

masyarakat. Biasanya dalam sosialisasi dengan bertatap muka langsung ditengah

40 Wawancara dengan Bapak Sastra, S.H, MKn. Di kantor DPC PDI Perjuangan Kota Medan pada tanggal 20 Desember


masyarakat dilakukan kegiatan sosial dan hiburan rakyat, dimana agar masyarakat

lebih tertarik hadir pada acara sosialisasi partai politik tersebut. Namun jika setiap

sosialisasi partai dalam melakukan perekrutan harus ada kegiatan sosial ataupun

hiburan rakyat maka pelaksanaan rekrutmen politik anggota baru tidak dapat

berjalan sesering mungkin dan tentunya harus mengeluarkan biaya yang lebih

besar untuk kegiatan sosial dan hiburan rakyat yang dilakukan. Ada beberapa

upaya DPC PDI Perjuangan Kota Medan dalam mendekati masyarakat sesuai di

kemukakan oleh Sastra, S.H MKn. sebagai berikut:

“Sosialisasi kepada masyarakat dilakukan dengan cara yang beragam tergantung pada kondisi masyarakat dan wilayahnya. Sebagai contohnya PDI Perjuangan melakukan pengobatan massal gratis bagi masyarakat untuk beberapa daerah yang berhasil memperoleh suara yang signifikan dalam kemenangan PDIP dalam Pemilu. serta mengadakan hiburan dan kesenian seperti Banteng Musik Festival. ”.41

Namun partai politik masih menganggap persoalan rekrutmen politik

bukanlah hal yang serius, sehingga cara kerja partai dalam pelaksanaan cara

Pelaksanaan kegiatan rekrutmen anggota baru dilakukan setiap hari 24 jam

dan 7 hari dalam seminggu, dengan mengambil formulir pendaftaran anggota di

kantor PDI Perjuangan disemua tingkatan tergantung dimana domisili tempat

tinggal lalu mengisi formulir dan akan dibuatkan KTA. Namun pada

kenyataannya masyarakat luas belum tertarik untuk bergabug dengan dengan

partai politik dan perlu sesering mungkin dilakukan sosialisasi partai politik

sekaligus pendidikan politik oleh partai kepada masyarakat luas.

41Wawancara dengan Bapak Sastra, S.H, MKn. Di kantor DPC PDI Perjuangan Kota Medan pada tanggal 20 Desember


rekrutmen politik lebih bertujuan untuk kepentingan pragmatis partai dalam

meraup suara pada pemilihan umum guna memenangkan kekuasaan ataupun

mempertahankan kekuasaan.

Fakta yang di temukan pada lapangan selama ini, bahwa sosialisasi kepada

masyarakat oleh PDI Perjuangan lebih terasa ketika menjelang Pemilu. Sosialisasi

ini mempunyai tujuan mendapat dukungan masyarakat terhadap PDI Perjuangan.

Tujuan partai yang hanya ingin memenangkan pemilu, tetapi tidak serius dalam

pembenahan penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas didalam partai.

Sangat tidak baik jika sosialisasi dilakukan menjelang pemilu, sosialisasi harus

terus intens dilakukan oleh partai politik dan dikelola dengan serius. Berikut ini

pemaparan dari Rizky, kader PDI Perjuangan mengenai salah satu bentuk

sosialisasi yang dilakukan oleh PDI Perjuangan tetapi dilakuakn menjelang

pemilu.

“Menjelang pemilu, biasanya seluruh kader di intruksikan untuk mendekati masyarakat sehingga mendapat dukungan suara. Caranya bermacam-macam tergantung masyarakatnya. Kalau yang saya lakukan sebagai kader PDIP di wilayah saya, salah satunya dengan mendekati pemuda lewat karang taruna. Mereka butuh apa ya saya usulkan ke PDIP untuk mendapat tindak lanjut. Contohnya kalau pemuda di desa saya gemar sepak bola, ya kami menyumbang bola dan perbaikan lapangan. Tidak hanya membantu dana saja, tetapi saya datang kalau ada rapat-rapat karang taruna. Jika sosialisasi berhasil dengan baik, mungkin warga ada yang berminat mendaftarkan diri ke PDI Perjuangan”.42

Implementasi rekrutmen anggota baru PDI Perjuangan juga tergantung

pada kualitas kader dan tokoh PDI Perjuangan. Jika kader dan tokoh PDI

42 Wawancara dengan Bapak Rizky diKantor DPC PDI Perjuangan Kota Medan pada tanggal 20 Desember 2016


Perjuangan dinilai baik di mata masyarakat, maka masyarakat akan tertarik untuk

ikut bergabung dengan PDI Perjuangan lain halnya jika kader dan tokoh PDI

Perjuangan buruk, masyarakat tidak akan tertarik dengan PDI Perjuangan. Hal ini

sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Rizky, kader PDI Perjuangan

sebagai berikut.

“Sebagai kader, saya harus bisa membaur dengan masyarakat dan menunjukkan perilaku yang baik di masyarakat. Contohnya jika ada kerja bakti di lingkungan ya harus ikut. Ada undangan rapat, pengajian ya menghadiri. Kader juga harus aktif di masyarakat. Jadi pandangan masyarakat jika PDI Perjuangan partainya peminum, atau partai yang kasar dapat diperbaiki dengan sikap terpuji kader-kader PDIP di masyarakat. Selain kader, tokoh-tokoh PDI Perjuangan di tingkat pusat sampai daerah juga sangat mempengaruhi minat warga. Kalau figur-figur PDI Perjuangan yang ada di pusat rukun, bekerja dengan baik ya warga akan tertarik masuk PDI Perjuangan, lain halnya jika kader PDI Perjuangan diberitakan di televisi atau di koran kena kasus ya warga tidak akan tertarik pada PDI Perjuangan bahkan kecewa terhadap PDI Perjuangan”.43

1) WNI yang telah berumur 17 tahun dan atau sudah menikah;

Anggaran Dasar (AD) PDI Perjuangan pasal 10 menyebutkan bahwa

anggota partai adalah calon anggota yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan

anggota. Mengenai persyaratan anggota partai diatur dalam Anggaran Rumah

Tangga (ART) adalah sebagai berikut:

2) menyetujui dan menaati Piagam Perjuangan, Mukadimah, Anggaran

Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Keputusan partai;

3) ) bersedia menaati dan menegakkan disiplin partai; dan

43 Wawancara dengan Bapak Rizky di Kantor DPC PDI Perjuangan Kota Medan pada tanggal 20 Desember 2016


4) bersedia mengikuti kegiatan partai.

Hasyim, S.E sebagai Ketua DPC PDIP Kota Medan dalam wawancara

dengan peneliti memaparkan tahapan untuk menjadi anggota PDI Perjuangan

adalah sebagai berikut:

“Tahap menjadi anggota partai dimulai dengan calon anggota mendaftarkan diri sebagai anggota partai melalui jenjang struktural yang ada seperti DPP, DPD, DPC, PAC, Pengurus Ranting dan PAR dengan mengisi formulir pendaftaran, kemudian diusulkan untuk diberikan Kartu Tanda Anggota (KTA) setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan partai”.44

“Masa pembinaan di lakukan selama 6 bulan dengan cara pengurus partai setempat memantau aktivitas calon anggota baru tersebut, apakah mereka taat dengan garis partai. selama 6 bulan itu, setiap anggota diharuskan merekrut sekurangnya 1 (satu) anggota baru. Individu yang telah mendaftar, saat mengembalikan formulir pendaftaran akan mendapat materi tentang seluk beluk PDI Perjuangan, AD/ART dan sharing langsung dengan kader/pengurus partai dijenjang struktural ia mendaftarkan diri”.

Sebelum mendapatkan KTA, calon anggota partai harus melalui masa

pembinaan. Berdasarkan wawancara dengan sekretaris DPC PDI Perjuangan,

Sastra SH, MKn. sebagai berikut.

45

Pada masa pembinaan, calon anggota dinilai apakah layak menjadi

anggota PDIP atau tidak. Jika pernah menjadi anggota partai lain, maka harus

dapat menunjukkan surat pengunduran diri dari partai lain tersebut. Setelah itu,

DPC melakukan rapat penetapan calon anggota, DPC mempertimbangkan antara

44 Wawancara dengan Bapak Hasyim, S.E, di kantor DPC PDI Perjuangan Kota Medan pada tanggal 20 Desember 2016 45 Wawancara dengan Bapak Sastra, S.H, MKn. Di kantor DPC PDI Perjuangan Kota Medan pada tanggal 20 Desember


syarat administratif dengan hasil penilaian selama masa pembinaan. Jika rapat

DPC partai memutuskan calon anggota diterima sebagai anggota PDI Perjuangan,

maka sebelum dilantik menjadi anggota wajib mengucapkan sumpah/janji

anggota. Pengesahan anggota partai diputuskan oleh DPC, barulah anggota akan

mendapatkan KTA dan ditulis dalam buku induk anggota.

Contoh Kartu Tanda Anggota (KTA) PDI Pejuangan dapat di lihat seperti

contoh di bawah ini.

Gambar 3.1. Contoh KTA PDI Perjuangan tampak dari depan Sumber : Dokumen pribadi

Gambar 3.2. Contoh KTA PDI Perjuangan tampak dari belakang

Sumber : Dokumen Pribadi


Mekanisme implementasi rekrutmen anggota PDI Perjuangan dapat

digambarkan melalui bagan dibawah ini

Masa Pembinaan

Rapat Penetapan Calon t

Evaluasi Syarat Administrasi

Hasil Penilaian Masa Pembinaan

Di Terima Di Tolak

Pelantikan Dan Sumpah Janji

Pengesahan Oleh DPC

KTA Setuju Buku Induk

Anggota Tidak

Alasan Penolakan DPC

D P D

Gambar Bagan 3.3. Mekanisme penerimaan anggota baru Sumber: Diolah dari berbagai sumber

DPP Anak Ranting

Ranting PAC DPC DPD

FORMULIR PENDAFTARAN


Anggota PDI Perjuangan untuk kemudian dapat dipilih menjadi kader

partai. Ketentuan mengenai syarat anggota untuk menjadi kader PDI Perjuangan,

wakabid Kaderisasi DPC PDI Perjuangan Kota Medan Dr.Roma P.Simare-mare

menjelaskan sebagai berikut.

“Bahwa kader partai adalah anggota yang memiliki dedikasi, loyalitas, dan pengabdian kepada partai serta kepada masyarakat. Kader partai dalam konteks ini adalah kader PDI Perjuangan harus anggota yang berkelakuan tidak tercela dan telah berjasa kepada PDIP”46

“Lamanya keanggotaan tidak dibatasi, selama anggota partai tidak melakukan penyimpangan, dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh partai, maka masih berstatus sebagai anggota. Penyimpangan tersebut contohnya adalah menjadi anggota parpol lain. Berbagai penyimpangan akan mendapat sanksi dari partai”

Keanggotaan berakhir apabila menjadi anggota partai politik lain,

mengundurkan diri, diberhentikan, dan meninggal dunia. Hal ini sesuai isi

Anggaran Dasar (AD) PDI Perjuangan pasal 11, kemudian bentuk-bentuk

penyimpangan seperti menjadi anggota partai politik lain akan mendapat sanksi

berupa pemecatan seperti wawancara peneliti dengan Dr. Roma P. Simare-mare

juga menjelaskan mengenai keanggotaan partai sebagai berikut.

47

Namun sanksi kepada anggota baru partai berupa pemecatan akibat

memiliki status ganda dalam identitas kepartaian juga tidak berlaku dengan ketat,

46Wawancara dengan Bapak Drs. Roma P Simare-mare di kantor DPC PDI Perjuangan Kota Medan pada tanggal 20 Desember 2016 47 Wawancara dengan Bapak Drs. Roma P Simare-mare di kantor DPC PDI Perjuangan Kota Medan pada tanggal 20 Desember 2016


karena di masyarakat masih sering terjadi masyarakat ikut kegiatan partai politik

lebih dari satu dan bahkan ikut bergabung menjadi anggota partai. Hal ini terjadi

karena anggota partai tidak dikelola dengan baik sehingga anggota tidak puas dan

bahkan tidak memiliki rasa memiliki terhadap partainya, sementara partaipun

demikian kecenderungannya anggota partai dimasyarakat luas dipandang secara

numerik sebgai angka. Paradigma keanggotaan partai politik harus benar, anggota

harus dianggap sebagai sumber daya krusial untuk partai. Anggota diberikan

kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dengan aktif dan dilibatkan dalam

proses pengambilan keputusan , agar kesetiaan terhadap partai dan keterikatan

dapat dijaga dan rasa memiliki terhadap partaipun dapat dibangun pada masing-

masing anggota partai.

3.1.2. Pendidikan dan Pelatihan Kaderisasi Anggota DPC PDI Perjuangan

PDI Perjuangan secara aturan partai telah memiliki sistem kaderisasi yang

terstruktur, namun pada pelaksanaannya masih banyak kendala yang di hadapi

sehingga pendidikan dan pelatihan sering terkendala. Sehingga perlu keseriusan

oleh partai dalam pelaksanaan sistem pelatihan, pendidikan dan kaderisasi kepada

anggota partai. Karena sumber daya manusia yang berkualitas akan diperoleh jika

pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan mekanisme sistem

pengkaderan yang sudah ditetapkan di dalam aturan partai, dimana transfer

pengetahuan tentang kepartaian, terkait ideologi, sejarah dan strategi politik dalam

PDI Perjuangan dapat berjalan dan terlaksana dengan baik.

Sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga Pasal 81 yaitu DPC PDI


Perjuangan melaksanakan pendidikan kader Pratama dan melaporkannya kepada

DPP PDI Perjuangan. Menurut Dr. Roma P.Simare-mare sebagai wakabid

kaderisasi DPC PDI Perjuangan Kota Medan, dari hasil wawancara peneliti

mengenai kaderisasi adalah sebagai berikut.

“Kaderisasi dilakukan oleh PDI Perjuangan untuk mentransfer pengetahuan politik yang terkait dengan ideologi, sejarah, misi, visi, dan strategi politik PDI Perjuangan, selain itu juga hal-hal yang terkait dengan pemerintahan, bangsa dan negara. Kaderisasi PDI Perjuangan Kota Medan dilaksanakan tidak hanya ada pada tingkat DPC saja, melainkan pengurus DPC mendapatkan pendidikan dan kaderisasi dari DPD, DPP, maupun dari pemerintah. Pengurus DPC yang sudah dikader, untuk kemudian melakukan kaderisasi pada anggota-anggotanya yang ada pada tingkat DPC dan tingkatan dibawahnya seperti PAC, Pengurus Ranting dan Pengurus Anak Ranting”.48

Berdasarkan Peraturan Partai Nomor 18 tahun 2015 tentang Penerimaan,

Pelantikan dan Penetapan Anggota PDI Perjuangan pada Bab V dijelaskan

mengenai Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan. Pendidikan dan pelatihan Partai

atau disingkat Diklat Partai diselenggarakan dalam rangka memenuhi syarat

Anggota Biasa Partai untuk dilantik dan ditetapkan sebagai Anggota Partai dan

Diklat Partai ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan pengetahuan Anggota

Partai tentang Ideologi Partai, Kebangsaan, Politik dan Kepartaian. Begitupun

Pembinaan adalah rangkaian diklat partai terhadap anggota biasa partai yang

bertujuan untuk meningkatkan dedikasi dan loyalitas kepada partai, serta menguji

dan mengembangkan pengetahuan dan kemampuan setiap anggota biasa.

Pembinaan menjadi syarat terakhir bagi anggota biasa agar dapat dilantik menjadi

48 Wawancara dengan Bapak Dr. Roma P. Simare-mare, dikantor DPC PDI Perjuangan Kota Medan pada tanggal 20 Desember 2016


anggota partai. Dalam Peraturan Partai ini juga dijelaskan mengenai jenis anggota

dan jenjangnya. Dimulai dari penerimaan anggota baru menjadi anggota biasa,

anggota partai, kader partai dan anggota kehormatan.

Proses kaderisasi dan pendidikan politik di DPC menjadi lingkup kerja

dari wakabid kaderisasi tetapi dalam pelaksanaan pengkaderan anggota PDI

Perjuangan, bekerjasama dengan bidang-bidang yang lain. Hal tersebut dilakukan

untuk kesuksesan bersama, oleh karena itu proses rekrutmen politik yang

didalamnya terdapat kaderisasi menjadi tanggungjawab bersama. Dalam

penjelasan Sastra SH, MKn selaku Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Medan

yang dijelaskan sebagai berikut.

“ Pendidikan dan pelatihan kepada anggota PDI Perjuangan sudah menjadi program DPC PDI Perjuangan Kota Medan dan itu diputus bersama-sama dalam musyawarah dan rapat kerja dengan tanggungjawab penuh oleh ketua DPC. Tetapi tentu ini menjadi tanggungjawab bersama dalam pelaksanaannya”.49

49 Wawancara dengan Bapak Sastra SH,MKn, dikantor DPC PDI Perjuangan Kota Medan pada tanggal 20 Desember 2016

Kurun waktu dalam proses kaderisasi oleh DPC PDI Perjuangan Kota

Medan sekurangnya dilakukan dalam 3 bulan sekali dilakukan pelatihan dan

pendidikan, namun belum ada keseriusan partai memandang anggota sebagai

masalah yang fundamental dan sangat krusial bagi sumber daya yang berkualitas

bagi prtai. Sama halnya dengan pelaksanaan rekrutmen politik, proses pendidikan

dan pelatihan anggota tersistematis dengan baik. Seperti dipaparkan oleh Rizky,

kader DPC PDI Perjuangan Kota Medan sebagai berikut.


“Pengkaderan yang dilakukan DPC PDI Perjuangan Kota Medan yaitu melalui pelatihan dan pendidikan kader sekurangnya 3 (tiga) bulan sekali dengan materi pendidikan dan pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan penempatan kader. Namun akhir-akhir ini pengkaderan oleh DPC PDI Perjuangan macet pelaksanaannya. Mungkin karena masih banyak agenda yang lain”.50

“Pendidikan dan pelatihan sebagai seleksi kaderisasi dalam PDI Perjuangan diperlukan untuk dapat menyaring anggota maupun kader yang memang se-asas, seideologi dan satu tujuan dengan partai, menyiapkan kader-kader partai, serta pengurus partai yang berkualitas. Pendidikan Politik yang dilakukan oleh DPC salah satunya dengan diadakan pemantapan ideologi partai, sosialisasi sikap politik dan pemahaman organisasi politik kepada struktur partai maupun kader partai. Bentuk kegiatannya berupa lokakarya, Kursus Guru Kader (KGK), seminar, diklat kader PDI Perjuangan dan dialog publik”

Hasil wawancara peneliti dengan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota

Medan, Hasyim, SE menjelaskan perlunya pendidikan dan pelatihan sebagai

transfer pengetahuan, kemudian mampu menyaring kader yang se-asas, seideologi

dan satu tujuan partai. Pendidikan dan pelatihan adalah bentuk seleksi kaderisasi

yang di lakukan terhadap anggota partai, hal itu dijelaskan sebagai berikut.

51

50 Wawancara dengan Bapak Rizky, dikantor DPC PDI Perjuangan Kota Medan pada tanggal 20 Desember 2016 51 Wawancara dengan Bapak Hasyim, SE, dikantor DPC PDI Perjuangan Kota Medan pada tanggal 20 Desember 2016

Tujuan dari adanya pendidikan dan pelatihan guna sumber daya partai

yang lebih berkualitas, sehingga seleksi kepemimpinan baik untuk meregenerasi

internal partai ataupun seleksi kepemimpinan untuk eksternal partai menjadi calon

legislatif atau kepala daerah partai memiliki sumberdaya sendiri yang jelas dan

berkualitas serta memiliki loyalitas tinggi bagi partai itu sendiri.

3.1.3. Rekrutmen Calon Legislatif oleh DPC PDI Perjuangan Kota Medan


Fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik diatur dalam

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 perubahan atas

Undang-Undang Republik Indoesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Pada pasal 29 dijelaskan tentang rekrutmen politik. Partai politik

melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia. Dalam pasal ini juga

mencakup rekrutmen terhadap bakal calon anggota legislatif. Dijelaskan

rekrutmen sebagaimana yang dimaksud pada ayat satu (1) huruf b (bakal calon

anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)

dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD dan

ART dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus)

keterwakilan perempuan.52

“PDI Perjuangan bertanggung jawab dan berkewajiban mengajukan kader-kader partai yang terbaik, serta memiliki disiplin yang tinggi untuk dipilih sebagai perwakilan partai dilembaga legislatif. Dimaksudkan untuk memperlancar proses penentuan kader-kader partai yang terbaik tersebut, maka diperlukan seleksi dengan cara penjaringan, penyaringan dan

DPC PDI Perjuangan berada di tingkatan kabupaten/kota berwenang

mengurusi rekrutmen tataran calon anggota legislatif ditingkat daerah

kabupaten/kota. Begitu pula dengan DPC PDI Perjuangan Kota Medan melakukan

perekrutan calon legislatif ditingkat DPRD Kota Medan. Terkait perekrutan ini

keterangan hasil wawancara dengan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Medan

Hasyim, SE.

52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Republik Indoesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 29


penetapan calon legislatif sesuai AD dan ART serta Peraturan Partai yang dikeluarkan oleh DPP PDI Perjuangan”.53

“SK 061 terdiri dari 13 Bab dan 42 Pasal. Semua sangat penting dalam proses perekrutan calon legislatif. Diatur mengenai kinerja kader partai di eksekutif dan kader di DPR, DPRD I dan DPRD II untuk dapat dipertimbangkan mencalonkan pada Pileg. Dijelaskan pula tentang rekrutmen tokoh, prioritas penempatan dan nomor urut sertadalam SK 061 menjelaskan wewenang dan tugas structural partai serta larangan dan sanksi”.

Pada pelaksanaan rekrutmen calon anggota legislatif oleh DPC PDI

Perjuangan Kota Medan pada Pileg than 2014 yang lalu. Seluruh DPC PDI

Perjuangan melaksanakannya berdasarkan Surat Keputusan Nomor

061/TAP/DPP/III/2013 tentang tata cara penjaringan, penyaringan, penetapan dan

pendaftaran calon anggota DPR, DPRD I dan DPRD II. Hal ini juga dijelaskan

oleh Hasyim, SE sebagai berikut.

54

53 Wawancara dengan Bapak Hasyim, SE, dikantor DPC PDI Perjuangan Kota Medan pada tanggal 20 Desember 2016 54 Wawancara dengan Bapak Hasyim, SE, dikantor DPC PDI Perjuangan Kota Medan pada tanggal 20 Desember 2016

Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2014 yang lalu, sesuai edaran

SK/061/TAP/DPP/III/2013 tentang tata cara penjaringan, penyaringan, penetapan

dan pendaftaran calon anggota DPR, DPRD I dan DPRD II dikeluarkan oleh

DPP PDI Perjuangan, DPC partai berwenang menetapkan sebanyak-banyaknya

30% calon anggota DPR RI, sebanyak-banyaknya 40% calon anggota DPRD

provinsi, dan 50% calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai dengan kuota

(jumlah kursi) pada masing-masing kabupaten/kota atau daerah pemilihan (Dapil).


Anggota partai hanya boleh mendaftarkan diri sebagai salah satu calon

legislatif di satu Dapil. Daerah pemilihan Kota Medan pada pemilu legislatif 2014

terdiri dari:

1. Daerah Pemilihan 1 meliputi Kecamatan Medan Kota, Medan Denai,

Medan Amplas dan Medan Area.

2. Daerah Pemilihan 2 meliputi Medan Sunggal, Medan Tuntungan, Medan

Johor, Medan Maimun, Medan Maimun, Medan Polonia, Medan

Selayang.

3. Daerah Pilihan 3 meliputi Medan Helvetia, Medan Barat, Medan Baru,

Medan Petisah.

4. Daerah Pilihan 4 meliputi Medan Tembung, Medan Perjuangan, Medan

Timur

5. DaerahPilihan 5 meliputi Medan Deli, Medan Belawan, Medan Marelan,

Medan Labuhan.

Pelaksanaan rekrutmen calon anggota DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD

kabupaten/kota sesuai SK Nomor 061/KPTS/DPP/V/2013 dibagi dalam tahap

Penjaringan, Penyaringan, dan Penetapan. Ketiga tahapan tersebut dapat

dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahap Penjaringan

Penjaringan adalah bagian dari proses rekrutmen calon anggota DPRD

kabupaten/kota, DPRD provinsi, dan atau DPR RI oleh struktural partai di


masing-masing tingkatan struktural partai. Setiap anggota partai berhak untuk

mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI, DPRD provinsi, atau DPRD

kabupaten/kota melalui struktural partai pada masing-masing tingkatan sepanjang

memenuhi persyaratan sebagaimana diatur oleh perundang-undangan dan

peraturan partai.

Persyaratan bagi setiap bakal calon anggota DPR RI, DPRD provinsi dan

DPRD kabupaten/kota diatur dalam UU No 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan

Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD seperti tertuang pada pasal 51, yaitu

sebagai berikut:55

a) WNI yang telah berumur 21 tahun atau lebih.

b) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

c) Bertempat tinggal di wilayah NKRI.

d) Cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia.

e) Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA),

Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK),

Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lainnya yang

sederajat.

f) Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945, dan cita-cita

proklamasi 1945.

g) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan

55 UU No 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 51(1)


tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih.

h) sehat jasmani dan rohani.

i) terdaftar sebagai pemilih

j) bersedia bekerja penuh waktu.

k) mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota TNI,

anggota kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan

usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan

lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara yang

dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik

kembali.

l) bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik,

advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan

tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang

berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat

menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak

sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota

sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

m) bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara

lainnya, pengurus pada badan usaha milik negara, dan badan usaha

milik daeraah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari

keuangan negara.

n) menjadi anggota partai politik peserta pemilu


o) dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan

p) dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan

Untuk kelengkapan administrasi bakal calon perlu dibuktikan dengan

syarat-syarat berikut ini:56

a) kartu tanda penduduk WNI

b) bukti kelulusan berupa fotocopy ijazah, STTB, sertifikat, atau

surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau

program pendidikan menengah

c) putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan

karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara

5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri setempat.

d) surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani

e) surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih

f) surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang

ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup

g) surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan

publik, advokasi/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah

(PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang

berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat

56 UU No 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 51(2)


menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak

sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota

yang ditandatangani kertas bermaterai cukup.

h) surat pernyataan tentang kesediaan untuk tidak merangkap jabatan

sebagai pejabat-pejabat lainnya, pengurus pada badan usaha milik

negara, dan badan usaha milik daerah, serta badan lain yang

anggarannya bersumber dari keuangan negara

i) Kartu Tanda Anggota partai politik peserta pemilu.

j) surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan oleh 1 (satu)

partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani

di atas kertas bermaterai cukup.

k) surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu)

daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup.

Selain harus memenuhi persyaratan dari perundangan- undangan, setiap

bakal calon anggota DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota harus

memenuhi persyaratan internal partai sesuai SK 061/TAP/DPP/III/2013 yaitu

sebagai berikut:

a. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945, dan cita- cita

Proklamasi 17 agustus 1945.

b. tidak terlibat kongres PDI di Medan/kongres PDI di Palu/kongres Palu.

c. tidak melakukan penolakan terhadap hasil-hasil keputusan kongres III

PDI perjuangan, Bali tahun 2010.


d. mengisi formulir daftar riwayat hidup yang disediakan oleh DPP

e. mengisi formulir rekrutmen calon anggota DPR RI, DPRD

f. provinsi atau DPRD kabupaten/kota yang disediakan oleh DPP.

g. mengisi formulir persyaratan administratif lainnya yang disediakan

oleh DPP.

h. bagi anggota partai yang keanggotaannya kurang dari 1 tahun,

wajib merekrut anggota baru sedikitnya 100 anggota, yang dibuktikan

dengan fotocopy Kartu Tanda Anggota (KTA).

Tahap penjaringan sebagaimana dijelaskan oleh wakabid kaderisasi

Dr.Roma P. Simare-mare dalam wawancara dengan peneliti adalah sebagai

berikut.

“Anggota partai yang mendaftar sebagai calon anggota legislatif harus mengisi dan mengembalikan formulir rekrutmen di struktur partai tempat yang bersangkutan mendaftar, kemudian berhak mendapatkan tanda bukti rekrutmen dari struktural partai yang bersangkutan, dengan membayar biaya pendaftaran Caleg sebesar Rp 1.000.000,00. Biaya tersebut masuk ke DPC diluar dana kampanye calon anggota legislatif ”. 57

2. Tahap Penyaringan

Nama-nama bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi,

dan DPR RI, yang terjaring dimasing-masing tingkatan seluruhnya dibawa

kedalam rapat kerja cabang kusus (Rakercabsus) partai.

Penyaringan adalah bagian dari proses seleksi nama-nama calon anggota



DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi, dan/atau DPR RI sampai dengan

penetapan nomor urut calon anggota. Berdasarkan SK 061/TAP/DPP/III/2013

DPC partai wajib menyelenggarakan Rakercabsus partai untuk:

a. menentukan sedikitnya 1 (satu) calon anggota DPR RI

b. menentukan calon anggota DPRD provinsi, sedikitnya 1 (satu) kali kuota

(jumlah kursi) anggota DPRD provinsi pada masing- masing

kabupaten/kota disampaikan kepada DPD partai untuk dibawa kedalam

Rakerdasus partai;

c. menentukan calon anggota DPRD kabupaten/kota sebanyak- banyaknya 2

(dua) kali kuota (jumlah kursi) pada masing-masing kabupaten kota;

d. membentuk tim verfikasi sesuai dengan daerah pemilihan masing- masing;

e. tim verifikasi sebagaimana dimaksud di atas beranggotakan sebanyak-

banyaknya 5 (lima) orang, terdiri dari unsur DPC dan unsur PAC dengan

perimbangan 3 (tiga) berbanding 2 (dua).

Kriteria untuk tim verifikasi diatur dalam SK Nomor 061/TAP/DPP/III/2013

sebagai berikut.

a. menjadi pengurus harian partai dengan penetapan sesuai dengan peraturan

partai;

b. menjadi anggota partai sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;

c. tidak sedang mendapatkan sanksi karena pelanggaran disiplin partai

partai sebagaimana dimaksudkan di dalam AD-ART partai;

d. tidak sedang menjalani penyidikan oleh aparat penegak hukum karena


penyalahgunaan keuangan partai, tersangkut kasus narkoba dan

psikotropika dan/ atau pelanggaran hukum karena tindak pidana kejahatan;

e. tidak rangkap jabatan sebagai pengurus struktural dengan anggota DPRD

provinsi dan atau DPRD kabupaten/kota.

f. mendapat mandat dari struktural partai ditingkatnya untuk menjadi

anggota tim verifikasi; dan

g. tim verifikasi bertanggung jawab kepada rapat kepada rapat kerja khusus

sesuai tingkatannya.

Tahap penyaringan sebagaimana dijelaskan oleh wakabid Kaderisasi

Dr.Roma P. Simare-mare dalam wawancara dengan peneliti adalah sebagai

berikut.

“Penyaringan dimulai dengan pengisian formulir rekrutmen Caleg oleh anggota partai yang direkrut disertai dengan data pendukung bukti diri, sesuai dengan format dokumen yang ditetapkan oleh PDI Perjuangan. DPC membawa seluruh nama bakal Caleg yang terjaring di Musancabsus dan yang dijaring oleh DPC partai ke Rakercabsus. Sebelum dilakukan verifikasi, nama-nama yang terjaring diumumkan dalam forum Rakercabsus/Rakerdasus. Kemudian dilakukan verifikasi terhadap kebenaran pengisian formulir rekrutmen dan kebenaran data pendukung bukti diri calon legislatif”.58

3. Tahap Penetapan

Hasil tim verifikasi terhadap nilai bobot calon akan dilaporkan kepada

struktur partai yang satu tingkat lebih tinggi untuk mendapatkan persetujuan.

Penetapan nomor urut adalah menetapkan nomor urut calon yang akan



diajukan oleh partai yang diputuskan melalui rapat struktur partai pada

tingkatannya. Tahap penetapan dilakukan setelah tim verifikasi melakukan

pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi persyaratan, kebenaran pengisian

formulir rekrutmen serta kebenaran data pendukung bukti diri Caleg pada tahap

penyaringan. Penetapan nomor urut dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Surat

Keputusan Nomor 061/TAP/DPP/III/2013 tentang Tata Cara Penjaringan,

Penyaringan dan Penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, DPRD

Provinsi dan DPR-RI PDI Perjuangan Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2014

sebagai berikut.

a) jabatan calon di struktur partai;

b) nilai bobot calon;

c) penugasan calon oleh struktur partai;

d) hasil persentase perolehan suara PDIP pada pemilu 2009;

e) jumlah pemilih dari daerah yang diwakilinya.

Penetapan nomor urut didasarkan pada jabatan calon di struktur

partai memiliki ketentuan sebagai berikut.

a) Ketua umum dan sekretaris jendral partai memiliki prioritas untuk

ditetapkan menjadi calon dengan nomor urut utama DPR RI;

b) Ketua dan sekretaris DPD partai memiliki prioritas untuk ditetapkan

menjadi calon dengan nomor urut utama DPRD provinsi.

c) Ketua, sekretaris DPC, dan ketua PAC partai memiliki prioritas untuk

ditetapkan menjadi calon dengan nomor urut utama DPRD kabupaten/kota.


Bakal calon yang memiliki bobot nilai yang lebih tinggi, berhak

ditempatkan pada nomor urut dibawah yang disebutkan diatas. Nilai bobot

dihitung berdasarkan data pendukung calon. Bila dalam suatu daerah pemilihan

dijumpai adanya calon yang mempunyai nilai bobot sama, maka prioritas nomor

urut diberikan kepada calon yang berasal dari daerah yang memperoleh suara yang

lebih besar dalam pemilihan legislatif 2014, jumlah pemilih yang lebih banyak

atau adanya penugasan calon oleh struktur partai.

Ketentuan mengenai waktu pelaksanaan dan pelanggaran rekrutmen calon

legislatif dalam pemilu tahun 2014, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan

Dr. Roma P. Simare-mare sebagai berikut.

“Jadwal pelaksanaan dan target waktu penyelesaian penjaringan dan penyaringan calon legislatif bersifat mengikat, dan harus menjadi acuan dalam proses pelaksanaan penjaringan dan penyaringan oleh struktur partai pada semua tingkatan yang ditetapkan oleh DPP PDI Perjuangan melalui SK. Pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan di dalam seluruh proses, baik tahap penjaringan, penyaringan, dan penetapan nomor urut dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin organisasi partai dan dikenakan sanksi organisasi sesuai dengan AD-ART partai serta peraturan disiplin organisasi partai agar tercipta ketertiban bukan kecurangan-kecurangan pada intern partai”.59

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 perubahan atas

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, mengatur fungsi

3.1.4. Rekrutmen Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat

Kota Medan oleh DPC PDI Perjuangan Kota Medan



partai politik sebagai sarana rekrutmen politik antara lain juga mencakup

rekrutmen terhadap bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Pada tingkat kabupaten/kota, kepala daerah dan wakil kepala daerah yang

dimaksud adalah walikota dan wakil walikota. Dalam pasal 29 dijelaskan pada

ayat 1 bahwa partai politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara

Indonesia untuk menjadi anggota partai politik, bakal calon anggota DPR,DPRD

dan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah serta bakal calon presiden

dan wakil presiden. Pada ayat 2 menjelaskan rekrutmen bakal calon kepala daerah

dan wakil kepala daerah dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan

AD dan ART serta peraturan perundang-undangan.60

“Pelaksanaan rekrutmen calon bupati dan/atau wakil Kota Medan dalam pilkada 2015 yang dilakukan oleh PDI Perjuangan Kota Medan berdasarkan undang-undang yang berlaku dan Peraturan Partai Nomor 04

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang

perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan

peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dalam

undang-undang ini mengatur pelaksanaan Pilkada secara langsung dan

demokratis.

Berdasarkaan wawancara peneliti dengan wakabid kaderisasi, Dr. Roma P.

Simare-mare mengatakan pedoman pelaksanaan rekrutmen calon walikota dan

wakil walikota Kota Medan sebagai berikut.

60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 29


Tahun 2015 tentang rekrutmen dan seleksi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah PDI Perjuangan yang dikeluarkan oleh DPP PDI Perjuangan”.61

Berdasarkan Peraturan Partai Nomor 04 Tahun 2015 tentang rekrutmen

dan seleksi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, pelaksanaan rekrutmen

bakal calon walikotai dan/atau wakil walikota melalui tahap penjaringan yang

didalamnya proses verifikasi dan tahap penyaringan. Namun sebelum pada tahap

penyaringan dan penjaringan ketentuan kebijakan yang akan mengusung pasangan

calon walikota dan wakil walikota dari petugas partai maka harus sesuai ketentuan

partai yakni sebagai berikut

62

a. Partai menugaskan anggota partai sebagai calon kepala daerah sekaligus

dengan calon calon wakil kepala daerah apabila perolehan suara partai

25% ke atas atau perolehan kursi partai 20%; kepala daerah petahana

adalah kader partai yang berhasil menjalankan pemerintahan dalam

periode sebelumnya; memiliki basis pemilih tradisional yang kuat; struktur

partai sampai tingkat pengurus ranting atau pengurus anak ranting solid

dan kuat.

:

b. Partai menugaskan anggota partai sebagai calon kepala daerah atau calon

wakil kepala daerah melalui koalisi dengan partai politik lain apabila

perolehan suara partai antara 15% sampai 24% atau perolehan kursi antara

10% sampai 19%; atau wakil kepala daerah petahana adalah kader partai.

61 Wawancara dengan Bapak Dr. Roma P. Simare-mare, dikantor DPC PDI Perjuangan Kota Medan pada tanggal 20 Desember 2016 62 Peraturan Partai Nomor 04 Tahun 2015 tentang rekrutmen dan seleksi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah PDI Perjuanagan Pasal 9


c. Partai menugaskan anggota partai sebagai calon wakil kepala daerah atau

mendukung pasangan calon yang kuat dengan membuat kontrak politik

apabila perolehan suara partai dibawah 15% atau perolehan kursi partai

dibawah 10%; tidak memiliki kader partai yang kuat; pasangan calon lain

yang memiliki garis ideology dan garis politik yang searah dengan partai.

d. Ketentuan diatas juga mempertimbangkan elektabil;itas calon, soliditas

internal partai dan kemampuan di dalam menyediakan sumber daya untuk

pemenangan pilkada.

e. Dalam hal berdasarkan pertimbangan sebagaimana tidak ada calon yang

diajukan dari internal partai, maka calon yang diusung partai wajib

melakukan kontrak politik secara tertulis dengan partai yang mencakup

komitmen untuk melaksanakan sikap politik dan program politik partai

termasuk penempatan anggota partai sijabatan strategis dibawah

kepemimpinannya.

f. Dalam hal calon berasal dari internal partai dan memenuhi syarat

popularitas dan elektabilitas tertinggi, didukung oleh internal partai namun

tidak memiliki kecukupan sumberdaya untuk memenangkan pilkada,

Dewan Pimpinan Partai menggalang dana gotong royong untuk

mendukung calon internal partai tersebut.

1.Tahap penjaringan

Tahap penjaringan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh

DPC PDIP Kota Medan, menurut hasil wawancara dengan Dr. Roma P. Simare-


mare adalah sebagai berikut.

“Penjaringan dilakukan untuk menampung aspirasi dari internal partai yang dilakukan oleh DPC PDIP Kota Medan untuk menghimpun nama-nama bakal calon walikota/wakil walikota berdasarkan kriteria peraturan perundang-undangan dan peraturan partai yang berlaku”.63

Penjaringan bakal calon tingkat kabupaten/kota dilaksanakan sekurang-

kurangnya 8 bulan sebelum batas akhir pendaftaran calon sebagaimana diputuskan

KPU kabupaten/kota dan dilakukan melalui PAC, DPC, DPD dan DPP partai.

Bakal calon yang dapat dijaring sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah berdasarkan undang-undang nomor 1 Tahun 2015 juncto nomor 8 tahun

2015 calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah adalah WNI yang

memenuhi syarat sebagai berikut.

64

a) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

b) setia kepada Pancasila sebagi Dasar Negara, Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus

1945, dan kepada NKRI.

c) berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau

sederajat.

d) berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.

e) sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan

menyeluruh dari tim dokter.

f) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang

63 Wawancara dengan Bapak Dr. Roma P. Simare-mare, dikantor DPC PDI Perjuangan Kota Medan pada tanggal 20 Desember 2016 64 UU No 1 Tahun 2015 juncto UU No 8 Tahun 2015 Pasal 7


telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana

yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih.

g) tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang

telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

h) mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya.

i) menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan

j) tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau

secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan

keuangan negara.

k) tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap.

l) tidak pernah melakukan perbuatan tercela.

m) memilki Nomor Pokok Wajib Pajak atau bagi yang belum mempunyai

NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak.

n) menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain

riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung,suami atau istri.

o) belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah

selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

p) tidak dalam status sebagai pejabat kepala daerah; dan

q) mengundurkan diri sejak pendaftaran bagi kepala daerah dan/ atau wakil

kepala daerah yang masih menduduki jabatannya.

r) tidak memiliki konflik dengan petahana


s) memberitahukan pencalonan sebagai Gubernur, wakil gubernur, bupati,

wakil bupati, walikota, wakil walikota kepada pimpinan DPR bagi anggota

DPR , kepada pimpinan DPD bagi anggota DPD dan pimpinan DPRD bagi

anggota DPRD

t) mengundurkan diri dari anggota TNI, POLRI dan PNS sejak mendaftarkan

diri sebagai calon

u) berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha

milik daerah sejak ditetapkan menjadi calon.

Selanjutnya untuk bakal calon dari unsur anggota/kader partai dapat

dijaring apabila memenuhi syarat sebagai berikut.65

a) anggota/kader partai yang mencalonkan diri harus dibuktikan dengan

KTA

b) anggota/kader partai sebagaimana harus menyertakan rekomendasi dan

daftar riwayat hidup yang ditandatangani pengurus partai tempat yang

bersangkutan berdomisili.

c) tidak sedang terkena sanksi organisasi;

d) tidak terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam Kongres

Medan” dan atau “Kongres Palu”;

e) tidak menentang hasil Kongres IV partai;

f) tidak pernah pernah terlibat masalah narkoba secara langsung maupun

tidak langsung.

65UU No 1 Tahun 2015 juncto UU No 8 Tahun 2015 Pasal 30


g) tidak diragukan komitmen dan perjuangannya bagi partai;

h) memiliki jiwa kepemimpinan yang jujur, adil, dan bebas KKN;

i) memilki ideologi, visi, dan misi yang sejalan dengan garis perjuangan

partai;

j) sanggup memberdayakan potensi partai di daerahnya, dan turut

mengembangkan serta memperjuangkan tercapainya cita-cita partai yang

dituangkan dalam suatu program tertulis; dan

k) dapat memberikan gambaran peluang untuk memenangkan pemilihan,

antara lain dukungan masyarakat.

Warga masyarakat umum yang bukan berasal dari jajaran

partai, yang berkeinginan mencalonkan diri/dicalonkan sebagai bakal calon

bupati dan/atau wakil bupati dapat dijaring dengan kriteria sebagai berikut.

a) bersedia mengikuti seluruh tahapan penjaringan dan penyaringan

sebagaimana ditentukan dalam pedoman pelaksanaan ini ;

b) yang bersangkutan telah menyatakan komitmen kepada DPP pada suatu

program tertulis untuk:

i. memperhatikan peran dan aspirasi PDI perjuangan di

daerahnya

ii. bersedia membantu pengembangan dan pemberdayaan

potensi PDI Perjuangan

iii. senantiasa bersedia bekerjasama dengan jajaran

struktural partai di wilayah pemilihan yang bersangkutan.


c) memilki visi dan misi yang sejalan dengan ideologi dan perjuangan

partai;

d) tidak pernah terlibat masalah narkoba secara langsung maupun tidak

langsung;

e) memiliki wawasan nasional;

f) memiliki jiwa kepemimpinan yang jujur, adil, dan bebas KKN;

g) dapat memberikan gambaran peluang untuk memenangkan pemilukada,

antara lain dari dukungan masyarakat berdasarkan hasil survei yang

dilakukan oleh lembaga survei yang independen; dan

h) menyerahkan rencana anggaran pemilukada.

Tahapan penjaringan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah

sebagaimana dijelaskan oleh Dr.Roma P.Simare-mare sebgai wakabid kaderisasi

dalam wawancara dengan peneliti adalah sebagai berikut.

“Setiap bakal calon kepala daerah atau wakil kepala daerah wajib mengambil formulir pendaftaran untuk kemudian diisi dan diserahkan kepada DPC PDIP, dilengkapi dengan daftar riwayat hidup dan dokumen pendukung peserta sebagai bukti otentik atas seluruh keterangan yang diberikan, serta uraian yang berkaitan dengan visi misi dan komitmen bakal calon terhadap PDI Perjuangan. Setelah itu dilakukan verifikasi dalam rapat partai untuk meneliti tentang kebenaran dan keabsahan atas seluruh kelengkapan persyaratan bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah. Verifikasi yang dilakukan yaitu mencakup pengalaman kerja, pengabdian pada PDI Perjuangan, ijasah sebagai bukti pemenuhan persyaratan Undang-Undang. Hasil verifikasi tingkat kabupaten/kota disampaikan kepada DPD Partai, untuk kemudian diteruskan ke DPP PDI Perjuangan”66

Nama-nama bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kota



Medan yang sudah diverifikasi, kemudian dilakukan survei politik oleh konsultan

atau lembaga survei yang kredibel, profesional, dan independen dan pemetaan

politik dilakukan oleh DPC dan DPD partai. Nama-nama calon yang yang disurvei

diusulkan oleh DPC dan DPD PDI Perjuangan.

2. Tahap penyaringan

Tahapan penyaringan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah

sebagaimana dijelaskan oleh Dr, Roma P. Simare-mare wakabid kaderisasi dalam

wawancara dengan peneliti adalah sebagai berikut.

“Penyaringan dilaksanakan melaluidua tahap, yaitu penyaringan tahap pertama yang dilakukan oleh DPD melalui rapat DPD dengan mempertimbangkan soliditas partai, komitmen calon terhadap penggunaan mesin politik partai, hasil survey terkait dengan elektabilitas bakal calon, kekuatan dukungan riil bakal calon untuk memenangkan pemilukada, dan pemetaan politik yang dilakukan DPC dan DPD Partai khususnya terhadap peluang bakal calon untuk memenangkan pemilukada. Nama-nama yang sudah direkomendasikan dilakukan penyaringan tahap kedua oleh DPP PDI Perjuangan guna menetapkan pasangan calon dengan mempertimbangkan hasil survei, dukungan internal partai dan peluang memenangkan Pemilukada di Kota Medan”67


Penyaringan tahap pertama dilakukan dengan memanggil bakal calon

dalam rapat DPD Partai. DPD Partai sekurang-kurangnya merekomendasikan 2

(dua) bakal calon kepala daerah dan 2 (dua) bakal calon wakil kepala daerah untuk

diusulkan ke DPP Partai. Pasangan calon yang ditetapkan oleh DPP, dikirim

kembali ke DPD dan DPC, untuk selanjutnya DPC PDI Perjuangan Kota Medan

mendaftarkan ke KPU Kota Medan.


3.2. Faktor yang Mendukung dan Menghambat DPC PDI Perjuangan Kota

Medan dalam melaksanakan rekrutmen Politik

3.2.1 Faktor Pendukung Pelaksanaan Rekrutmen Politik

Pelaksanaan rekrutmen politik DPC PDI Perjuangan Kota Medan

didukung struktur organisasi partai yang tersebar hingga Kecamatan yaitu PAC

PDI Perjuangan dan struktur dibawanya yaitu Ranting PDI Perjuangan dan Anak

Ranting PDI Perjuangan yang tersebar di Rukun Warga sekota Medan sudah ada.

Terlebih juga kondisi masyarakat Kota Medan sebagian adalah berbasis nasionalis

sehingga semakin memudahkan dalam melakukan pendekatan, sebagaimana

pemaparan dari ketua DPC PDI Perjuangan Kota Medan, Hasyim, SE dapat

berjalan karena beberapa faktor sebagai pendukung pelaksanaan rekrutmen politik

itu sendiri, yaitu sebagai berikut.

“Faktor pendukung pelaksanaan rekrutmen anggota oleh DPC antara lain adanya pengorganisasian PDI Perjuangan yang solid dibuktikan dengan struktural partai yang terdapat anggota dan kepengurusan partai sampai dengan tingkat Rukun Warga (RW). Selain itu, didukung oleh kondisi masyarakat Kota Medan yang sebagian besar berbasis nasionalis, sesuai dengan basis dari PDI Perjuangan sendiri, sehingga memudahkan dalam menyampaikan visi misi partai dan memudahkan dalam pendekatan dengan masyarakat untuk mendapat dukungan. Masyarakat Kota Medan sebagian besar berbasis nasionalis dapat dibuktikan dengan perolehan suara hasil pemilu”.68

Penjelasan terkait hal yang mendukung pelaksanaan rekrutmen politik juga

68 Wawancara dengan Bapak Hasyim, SE, dikantor DPC PDI Perjuangan Kota Medan pada tanggal 20 Desember 2016


dikarenakan PDI Perjuangan sebagai partai penguasa atau partai pemerintah, yang

mendukung program dan kebijakan pemerintah serta menjadi perpanjangan tangan

pemerintah kepada masyarakat agar program dapat sampai kepada masyarakat dan

sebaliknya masyarakat akan terus ikut mendukung PDI Perjuangan, seperti

disampaikan oleh Sastra SH, MKn, selaku sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota

Medan sebagai berikut.

“Sekarang memang partai pemerintah itukan PDI Perjuangan jadi wajar kalau trend nya begitu, masyarakat mengikuti yang kuat sehingga kita merasa didukung masyarakat. Tapi bagi PDI Perjuangan sendiri kondisi itu harus disikapi positif, kita jangan lengah, jangan merasa sudah berkuasa merasa menang kita mengabaikan tugas – tugas dan fungsi partai politik dan paling penting tetap berpihak kepada masyarakat. Sehingga pengalaman kita di tahun 1999 kita menang tapi karena tidak di kelola dengan baik kekuasaan itu sehingga tahun 2004 kita kalah. Tahun 2009 kita juga kalah dan itu pembenahannya lama dan tidak mudah. Oleh karena itu, kemenangan tahun 2014 kemarin seluruh kader PDI Perjuangan seluruh Indonesia belajar dari pengalaman”.69

69 Wawancara dengan Bapak Sastra SH, MKn, dikantor DPC PDI Perjuangan Kota Medan pada tanggal 20 Desember 2016

Dukungan masyarakat Kota Medan terhadap PDI Perjuangan dapat dilihat

dari hasil Pemilu legislatif tahun 2014, bahwa PDI Perjuangan berhasil

memperoleh kursi terbanyak yaitu 9 kursi dari 50 kursi DPRD Kota Medan. Hasil

perolehan suara dalam Pemilukada 2015 Kota Medan, juga dimenangkan oleh

calon yang diusung dan diperjuangkan oleh PDI Perjuangan. Mengantarkan

pasangan Drs. H.T.Dzulmi Eldin,Msi dan Drs.Akhyar Nasuition,SH,MH menjadi

walikota Medan dan wakil walikota Medan terpilih. Menurut ketua DPC PDI

Perjuangan Kota Medan Hasyim, SE bahwa:


“Dengan adanya kemenangan-kemenangan PDI Perjuangan di tingkat Kota Medan, dengan sendirinya akan mendorong antusias masyarakat untuk mendaftarkan diri menjadi anggota PDI Perjuangan terlebih pada individu yang bermaksud mencalonkan diri dalam jabatan politik dengan mengendarai PDI Perjuangan sebagai mesin politik. Masyarakat akan menaruh kepercayaan pada PDI Perjuangan selama wakil-wakil PDI Perjuangan yang menjadi wakil rakyat di DPR dan DPRD dan yang menjadi pasangan walikota dan/ wakil walikota terpilih dapat membuktikan kinerja dan kredibilitas yang bekerja untuk rakyat dan demi kepentingan rakyat. Masyarakat akan mendukung PDI Perjuangan apabila PDI Perjuangan dapat melahirkan tokoh-tokoh yang berkompeten”.70

“Faktor pendukung lainnnya memang pengurus partai harus bekerja lebih giat lagi mensosialisasikan kepada masyarakat, partai politik ini kan harus ada dia dan harus di isi oleh orang – orang yang punya integritas, loyalitas dan moral. Jadi kalau disederhanakan itu orang baik, partai politik harus diisi orang baik. Kalau tidak diisi oleh orang baik maka orang yang tidak baik yang akan mengisinya. Partai diisi oleh orang baik, maka negara juga akan dikelola dengan baik”.

Setelah mendapat kepercayaan masyarakat harus dikelola dengan baik

dengan kinerja-kinerja pengurus partai menjadi faktor pendukung lainnya, partai

harus diisi oleh sumber daya manusia yang berkualitas menurut partai seperti

diungkapkan oleh Sekretaris DPC PDI Perjuangan Sastra SH, MKn, yaitu sebagai

berikut.

71

Pengorganisasian PDI Perjuangan yang solid dibuktikan dengan struktur

partai yang terdapat anggota dan kepengurusan partai sampai dengan tingkat

Rukun Warga. Kemudian pelaksanaan rekrutmen politik juga didukung oleh saya

partai itu sendiri yang juga basis dari sayap partai menyebar di tengah masyarakat

luas memudahkan dalam pendekatan pada masyarakat. Menurut wakabid kaderiasi

70 Wawancara dengan Bapak Hasyim, SE,, dikantor DPC PDI Perjuangan Kota Medan pada tanggal 20 Desember 2016 71 Wawancara dengan Bapak Sastra, SH, MKn, dikantor DPC PDI Perjuangan Kota Medan pada tanggal 20 Desember 2016


Dr. Roma P. Simare-mare wawancara hasil wawancara dengan peneliti, selain

basis partai dan pengorganisasian partai, faktor pendukung lain adalah sayap

partai, dijelaskan sebagai berikut.

“Adanya organisasi-organisasi sayap PDI Perjuangan seperti Banteng Muda Indonesia, Baitul Muslimin Indonesia, Taruna Merah Putih, Komunitas Mahasiswa dan Pelajar yang direkrut dari beberapa kalangan masyarakat dapat membantu dalam pelaksanaan rekrutmen politik, memperoleh anggota baru dan juga memperkuat dukungan terhadap partai menjelang pesta demokrasi yaitu pemilihan umum, serta seleksi kepemimpinan yang cukup baik sehingga dalam menampilkan tokoh-tokoh sebagai pemimpin dan wakil rakyat, PDI Perjuangan tidak kesulitan mencari kader berkualitas yang nantinya akan diperjuangkan dalam pemilu untuk menempati jabatan politik”.72

“Faktor yang mendorong warga masyarakat untuk memberi dukungan bahkan sampai menjadi anggota/kader PDI Perjuangan salah satunya karena figur dari tokoh-tokoh PDI Perjuangan seperti figur Bung Karno dan figur Megawati yang masih banyak dikagumi masyarakat. Selain 2 (dua) figur itu, menurut saya kader PDI Perjuangan juga mempengaruhi pilihan masyarakat. Jika kader-kader PDI Perjuangan berperilaku baik, masyarakat juga akan menilai baik terhadap partai. Seperti saya untuk mengajak teman, tetangga ya saya harus berperilaku baik, dengan begitu dengan sendirinya masyarakat mengikuti langkah saya”.

Ada faktor lain yang juga turut mendukung pelaksanaan rekrutmen politik

pada DPC PDI Perjuangan yaitu faktor ketokohan, seperti hasil wawancara

peneliti dengan kader PDI Perjuangan sekaligus pengurus Badan Saksi Pemilu

Nasional DPD PDI Perjuangan Sumut Leonardo Marbun, S.Sos. menjelaskan

sebagai berikut.

73

Berdasarkan wawancara peneliti dengan beberapa informan yang berkaitan

dengan PDI Perjuangan, diperoleh informasi tentang beberapa faktor pendorong

72 Wawancara dengan Bapak Dr. Roma P. Simare-mare, dikantor DPC PDI Perjuangan Kota Medan pada tanggal 20 Desember 2016 73 Wawancara dengan Bapak Leonardo Marbun, S.Sos,, di Sajjana Kopi Jalan Pasar Baru Padang Bulan pada tanggal 11 Januari 2017


PDI Perjuangan dalam melaksanakan rekrutmen politik, antara lain adanya

struktur organisasi yang kokoh hingga ke tingkat anak ranting yang wilayah

kerjanya tingkat Rukun Warga, kondisi masyarakat Kota Medan yang berbasis

nasionalis sesuai dengan basis PDI Perjuangan, kemenangan-kemenangan PDI

Perjuangan pada Pemilu di tingkat Kota Medan, adanya organisasi sayap PDI

Perjuangan yang dibentuk dari berbagai kalangan sehingga dapat memperluas

perolehan anggota, kekaguman masyarakat terhadap figur Bung Karno dan

Megawati, serta keaktifan dan perilaku baik kader PDI Perjuangan di masyarakat.

3.2.2 Faktor Penghambat Pelaksanaan Rekrutmen Politik

Pelaksanaan fungsi rekrutmen politik oleh DPC PDI Perjuangan,

sebagaimana hasil wawancara dengan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Medan,

Hasyim, SE, tidak terlepas pula dari faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi

rekrutmen pada DPC PDI Perjuangan Kota Medan, hambatan-hambatannya

berupa pandangan dari masyarakat yang kurang baik pada citra partai dan citra elit

partai itu sendiri, seperti yang dijelaskan sebagai berikut.

“Adanya pandangan masyarakat terhadap PDI Perjuangan sebagai partainya kaum marjinal dan daerah basis islam beranggapan bahwa PDI Perjuangan sebagai partai sekuler. Selain itu adanya krisis kepercayaan masyarakat terhadap partai politik karena beberapa para politikus yang kurang bahkan tidak baik. Hambatan lain adalah sumber daya manusia dari anggota PDI Perjuangan belum seluruhnya berkualitas, serta dana sebagai penunjang pelaksanaan rekrutmen sendiri masih sering menjadi kendala dalam rekrutmen politik”.74

Hambatan-hambatan tersebut tentu mempengaruhi kinerja partai dan

74 Wawancara dengan Bapak Hasyim, SE, dikantor DPC PDI Perjuangan Kota Medan pada tanggal 20 Desember 2016


mengakibatkan kemunduran partai dan anggota berkurang sehingga akan sulit

menempati jabatan strategis dan akan sulit memenangkan pemilu. Untuk itu perlu

adanya upaya untuk mengatasi faktor yang menjadi penghambat ini, seperti yang

di kemukan juga oleh Hasyim, SE. sebagai berikut.

“PDI Perjuangan melakukan pendekatan kepada masyarakat bahwa partai politik berfungsi untuk memperjuangkan aspirasi mereka. Selain itu, PDI Perjuangan memberikan sosialisasi dan pendidikan politik kepada pengurus, anggota, dan kadernya dan masyarakat umum melalui pertemuan, dialog publik maupun media massa. Selain itu, PDI Perjuangan akan berusaha seselektif mungkin dalam perekrutan anggota Caleg dan Calon walikota dan wakil walikota agar tidak ada utusan dari PDI Perjuangan yang mengecewakan rakyat.”75

“Dana PDI Perjuangan diperoleh dari pemerintah, anggota PDI Perjuangan yang menjadi anggota DPRD serta dari iuran anggota. Dana yang ada sudah dialokasikan untuk berbagai kebutuhan, seperti untuk pendanaan kegiatan dan agenda DPC PDI Perjuangan Kabupaten Semarang, pelaksanaan program partai, gaji staf DPC, dll. Iuran anggota juga tidak masuk ke DPC dengan lancar. Upaya yang dilakukan PDI Perjuangan dalam mengatasi hambatan pendanaan antara lain bahwa PDI Perjuangan membuat program kerja tentang pengembangan dan pengelolaan sumber daya keuangan partai melalui iuran wajib anggota fraksi, iuran kader yang duduk di eksekutif, iuran anggota, sumbangan tidak mengikat, sumbangan dari negara dan pembentukan koperasi partai”.

Mengingat diperlukan kaderisasi terhadap anggota partai untuk

meningkatkan kualitas SDM anggota PDI Perjuangan serta untuk pelaksanaan

program partai, dana menjadi faktor yang penting Terbatasnya dana menjadi

hambatan pelaksanaan rekrutmen. Berkaitan dengan pendanaan, Hasyim, SE.

menjelaskan sebagai berikut.

76

75 Wawancara dengan Bapak Hasyim, SE, dikantor DPC PDI Perjuangan Kota Medan pada tanggal 20 Desember 2016 76 Wawancara dengan Bapak Hasyim, SE,, dikantor DPC PDI Perjuangan Kota Medan pada tanggal 20 Desember 2016


Faktor penghambat rekrutmen politik oleh DPC PDI Perjuangan Kota

Medan lainnya berkaitan dengan persaingan dengan partai politik lain yang ada di

Indonesia, seperti yang dikemukakan oleh Risky, kader PDI Perjuangan sebagai

berikut ini.

“Banyaknya jumlah partai politik di Indonesia ini menyebabkan persaingan antara PDI Perjuangan dengan partai politik lain dalam merekrut masyarakat untuk menjadi bagian dari PDI Perjuangan seperti menjadi anggota dan kader PDI perjuangan. Tentunya partai politik akan saling bersaing dalam mengajak orang-orang yang berkualitas masuk dalam partainya, apalagi orang-orang yang sekiranya bisa menguntungkan untuk partai politiknya”.77

Berdasarkan wawancara peneliti dengan beberapa informan diperoleh

informasi tentang beberapa faktor penghambat PDI Perjuangan dalam melakukan

pelaksanaan rekrutmen politik antara lain, anggapan negatif masyarakat terhadap

partai politik, pandangan masyarakat terhadap PDI Perjuangan sebagai partainya

kaum marjinal, sumber daya manusia PDI Perjuangan yang belum seluruhnya

berkualitas dan mampu berprestasi dengan baik karena faktor pendidikan,

pengelolaan dana, serta persaingan dengan partai politik lain dalam merekrut

orang-orang yang berkualitas yang nantinya dapat memajukan partai politiknya.

77 Wawancara dengan Bapak Rizky, dikantor DPC PDI Perjuangan Kota Medan pada tanggal 20 Desember 2016


BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Rekrutmen politik pada PDC PDI Perjuangan Kota Medan dilaksanakan

sesuai aturan partai dan tidak melanggar undang-undang yang berkenaan dengan

rekrutmen politik. Rekrutmen anggota baru dilakukan oleh seluruh kader PDI

Perjuangan dengan berbagai cara antara lain ajakan, persuasi serta

mensosialisasikan eksistensi partai melalui koran, majalah, televisi dan website

serta melalui keaktifan kader partai. Tanggungjawab pelaksanaan rekrumen

politik adalah seluruh pengurus DPC PDI Perjuangan partai. Rekrutmen politik

bertujuan sebagai penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas, akan tetapi

belum dilaksanakan dengan maksimal oleh DPC PDI Perjuangan jika melihat

tidak berjalan lancar proses kaderisasi yaitu terlambatnya dalam pelaksanaan

pendidikan dan pelatihan anggota demi mempersiapkan sumber daya manusia

berkualitas dalam partai.

Pendidikan dan pelatihan sebagai seleksi kaderisasi dalam PDI

Perjuangan diperlukan untuk dapat menyaring anggota maupun kader yang

memang se-asas, seideologi dan satu tujuan dengan partai, menyiapkan kader-

kader partai, serta pengurus partai yang berkualitas. Pendidikan Politik yang

dilakukan oleh DPC salah satunya dengan diadakan pemantapan ideologi partai,

sosialisasi sikap politik dan pemahaman organisasi politik kepada struktur partai

maupun kader partai. Bentuk kegiatannya berupa lokakarya, Kursus Guru Kader

(KGK), seminar, diklat kader PDI Perjuangan dan dialog publik.


PDI Perjuangan bertanggung jawab mengajukan kader yang terbaik untuk dipilih

sebagai anggota legislatif. Untuk memperlancar proses penentuan kader terbaik

tersebut, maka pelaksanaan rekrutmen calon legislatif oleh PDI Perjuangan

melalui tahap penjaringan, penyaringan dan penetapan.

Kemudian dalam pelaksanaan rekrutmen calon bupati dan/atau wakil Kota

Medan dalam pilkada 2015 yang dilakukan oleh PDI Perjuangan Kota Medan

berdasarkan undang-undang yang berlaku dan Peraturan Partai Nomor 04 Tahun

2015 tentang rekrutmen dan seleksi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah

PDI Perjuangan yang dikeluarkan oleh DPP PDI Perjuangan

Faktor penghambat pelaksanaan rekrutmen politik PDI Perjuangan adalah

dana, SDM anggota partai, anggapan negatif masyarakat terhadap partai politik,

citra PDI Perjuangan sebagai partai yang keras dan arogan, terhentinya

pelaksanaan kaderisasi dalam PDI Perjuangan, dan program kerja partai yang

jarang ada realisasinya secara riil.

Upaya yang dilakukan PDI Perjuangan untuk mengatasi hambatan

rekrutmen politik dengan cara: 1) menjalankan kaderisasi, 2) meyakinkan

masyarakat dengan merealisasikan secara nyata program kerja yang telah dibuat,

dan 3) penguatan infrastruktur partai salah satunya dengan pengembangan

dan pengelolaan sumber daya keuangan agar ada alokasi dana untuk keperluan

rekrutmen politik.


4.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan

saran sebagai berikut :

1. Partai politik perlu meningkatkan implementasi kinerja

partai serta merealisasikan program kerja partai secara riil

yang bermanfaat untuk masyarakat agar usaha untuk

mengajak masyarakat bergabung dengan partai berhasil

dengan lebih baik.

2. Mengingat pentingnya kaderisasi, maka PDI

Perjuangan perlu mengoptimalkan kembali kaderisasi.

Kaderisasi hendaknya dilakukan secara terus menerus dan

mencakup seluruh anggota partai agar partai dapat

meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

partai sehingga memudahkan partai untuk keperluan

reorganisasi pengurus partai dan penjaringan calon legislatif

dan calon kepala daerah.

3. Perlu dikembangkan sistem yang demokratis dalam tubuh PDI

Perjuangan, mengingat selama ini semua keputusan partai

dimobilisasi oleh DPP dan tingkatan struktural di bawah

hanya mengikuti apa yang diinstruksikan DPP.

4. PDI Perjuangan perlu menampilkan eksistensi partai,

misalnya melalui dialog terbuka secara berkala dengan


kelompok-kelompok masyarakat, kalangan intelektual dan

tokoh-tokoh masyarakat yang diliput secara meluas oleh

media massa cetak dan elektronik sehingga masyarakat dapat

lebih mengenal PDI Perjuangan.


DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Bahri, Zainul. 1996. Kamus Umum: Khususnya Bidang Hukum dan Politik. Bandung: Angkasa Bandung

Budiardjo, Miriam. 1998. Partisipasi dan Partai Politik. Jakarta: Buku Obor. Budiardjo,Miriam.2013. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka

Utama.

Efriza. 2012. Political Explorer:Sebuah Kajian Ilmu Politik. Bandung: Alfabeta. Firmansyah. 2008. Memahami Partai Politik, Komunikasi Dan Positioning Politik Di Era Demokrasi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hamid, Ahmad. 2008. Partai Politik Lokal di Aceh-Desentralisasi dalam Negara

Kebangsaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Katz,S dan William Crotty. 2014. Handbook Partai Politik. Bandung: Nusamedia. Koirudin. 2004. Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi. Yogyakarta:

Pustaka Pelajar

.Nawawi,Hadari dan Martini Hadari. 1995. Instrumen Penelitian Bidang Sosial.

Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Nogi Tangkilisan, Hesel. 2003. Kebijakan Publik yang Membumi. Yogyakarta :Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia. Ramanathan,K. 2000. Konsep Azas Politik. Jakarta: ALMS Digital Enterprise. Salim,Peter. 2002. Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer. Jakarta: Modern

English.

Surbakti,Ramlan. 1992. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.


Suyanto,Bagong dan sutinah. 2005. Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.

Tim litbang kompas.2004. Partai-partai politik Indonesia ideologi dan program 2004-2009. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Umichulsum. 2006. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Kashiko Press Jurnal: Yanto, Oksidelfa. 2005. Peran dan Fungsi Partai Politik dalam Tatanan

Demokrasi: Antara Harapan dan Kenyataan. Tesis: Prayitno, Budi. 2009. Pelembagaan Politik Jateng. Semarang: Program Pasca

Sarjana Universitas Diponegoro. Skripsi: Farindita, Fanina. 2010. Rekrutmen partai politik terhadap perempuan dalam partai politik dan parlemen suatu studi terhadap DPRD tingkat I di

Sumatera Utara. Skripsi tidak untuk diterbitkan. Medan: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.

Internet: http://kpu.go.id/ yang diakses pada tanggal 20 september 2016 Undang-Undang: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang

Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR,

DPD, DPRD


http://kpu.go.id/�

LAMPIRAN

Lokasi Penelitian di Kantor DPC PDI Perjuangan Kota Medan

Poto bersama Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Medan

Poto Bersama Pengurus dan Staf DPC PDI Perjuangan Kota Medan


Poto Bersama Staf Kesekretariatan Kantor

Poto bersama kader DPC PDI Perjuangan Kota Medan

Poto Bersama Pengurus harian sekretariatan


TRANSKIP WAWANCARA

Narasumber : Bapak Hasyim, SE

Jabatan : Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Medan

Lokasi Wawancara : Kantor DPC PDI Perjuangan Kota Medan

Daftar Pertanyaan

Penanya : Sejauhmana keterlibatan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Medan

dalam pelaksanaan rekrutmen politik?

Narasumber : Ketua DPC sebagai penanggung jawab pelaksanaan rekrutmen

anggota baru akan melaksanakan agenda rapat di berbagai

tingkatan, seperti dalam forum rakercab dan rakerancab. Dalam

ajang konsolidasi tersebut diberikan pemahaman, diskusi, intruksi

terhadap semua kader dan simpatisan dalam hal pelaksanaan

rekrutmen anggota baru PDIP”

Penanya : Menurut Anda, apa saja indikator PDI Perjuangan berhasil

melaksanakan fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen

politik?

Narasumber : Bahwa keberhasilan rekrutmen dapat dilihat dari: 1) regenerasi

pengurus partai berjalan lancar, 2) keterlibatan kaum muda dalam

unsur unsur partai, 3) soliditas partai, dan 4) hasil Pemilu yang

baik”.

Penanya : Bagaimana implementasi rekrutmen anggota baru pada PDI


Perjuangan?

Narasumber : Tahap menjadi anggota partai dimulai dengan calon anggota

mendaftarkan diri sebagai anggota partai melalui jenjang

struktural yang ada seperti DPP, DPD, DPC, PAC, Pengurus

Ranting dan PAR dengan mengisi formulir pendaftaran, kemudian

diusulkan untuk diberikan KTA setelah memenuhi persyaratan

yang ditentukan partai”.

Penanya : Bagaimana implementasi kaderisasi yang di laksanakan oleh

PDIP?

Narasumber : Kaderisasi dalam PDI Perjuangan diperlukan untuk dapat

menyaring anggota maupun kader yang memang se-asas,

seideologi dan satu tujuan dengan partai, menyiapkan kader-kader

partai, serta pengurus partai yang berkualitas. Pendidikan Politik

yang dilakukan oleh DPC salah satunya dengan diadakan

pemantapan ideologi partai, sosialisasi sikap politik dan

pemahaman organisasi politik kepada struktur partai maupun

kader partai setiap setahun satu kali. Bentuk kegiatannya berupa

lokakarya, Kursus Guru Kade,r seminar, diklat kader PDI

Perjuangan dan dialog publik”.

Penanya : Bagaimana proses mekanisme politik dalam pengurus DPC PDI

Perjuangan Kota Medan?

Narasumber : Pengurus partai dalam PDI Perjuangan adalah susunan


pengurus partai yang dipilih dan ditetapkan dalam forum resmi

partai dengan Surat Ketetapan oleh pengurus partai dua tingkat di

atasnya berdasarkan rekomendasi dari pengurus partai satu

tingkat diatasnya, kecuali untuk pengurus DPC dan DPD partai

ditetapkan dengan SK DPP partai.

Penanya : Bagaimana implementasi rekrutmen calon legislatif oleh DPC

PDIP Kota Medan dalam menghadapi pemilu legislatif tahun

2014?

Narasumber : PDI Perjuangan bertanggung jawab dan berkewajiban

mengajukan kader-kader partai yang terbaik, serta memiliki

disiplin yang tinggi untuk dipilih sebagai perwakilan partai

dilembaga legislatif. Dimaksudkan untuk memperlancar proses

penentuan kader-kader partai yang terbaik tersebut, maka

diperlukan seleksi dengan cara penjaringan, penyaringan dan

penetapan calon legislatif sesuai AD dan ART serta Peraturan

Partai serta Peraturan Partai yang dikeluarkan oleh PDI

Perjuangan”.

Penanya : Terkait edaran SK 061 tentang mekanisme politik dalam

perekrutan calon legislatif bagian yang mana yang paling penting

menurut anda?

Narasumber : SK 061 terdiri dari 13 Bab dan 42 Pasal. Semua sangat penting

dalam proses perekrutan calon legislatif. Diatur mengenai kinerja


kader partai di eksekutif dan kader di DPR, DPRD I dan DPRD II

untuk dapat dipertimbangkan mencalonkan pada Pileg. Dijelaskan

pula tentang rekrutmen tokoh, prioritas penempatan dan nomor

urut sertadalam SK 061 menjelaskan wewenang dan tugas

struktural partai serta larangan dan sanksi.

Penanya : Apa yang menjadi faktor pendukung pelaksanaan rekrutmen

anggota menurut anda?

Narasumber : Faktor pendukung pelaksanaan rekrutmen anggota oleh DPC

antara lain adanya pengorganisasian PDI Perjuangan yang solid

dibuktikan dengan struktural partai yang terdapat anggota dan

kepengurusan partai sampai dengan tingkat Rukun Warga (RW).

Selain itu, didukung oleh kondisi masyarakat Kota Medan yang

sebagian besar berbasis nasionalis, sesuai dengan basis dari PDI

Perjuangan sendiri, sehingga memudahkan dalam menyampaikan

visi misi partai dan memudahkan dalam pendekatan dengan

masyarakat untuk mendapat dukungan. Masyarakat Kota Medan

sebagian besar berbasis nasionalis dapat dibuktikan dengan

perolehan suara hasil pemilu.

Penanya : Bagaimana antusiasme masyarakat luas dengan kemenangan PDI

Perjuangan pada beberapa Pemilu baik secara nasional maupun di

kota Medan sendiri?


Narasumber : Dengan adanya kemenangan-kemenangan PDI Perjuangan di

tingkat Kota Medan, dengan sendirinya akan mendorong antusias

masyarakat untuk mendaftarkan diri menjadi anggota PDI

Perjuangan terlebih pada individu yang bermaksud mencalonkan

diri dalam jabatan politik dengan mengendarai PDI Perjuangan

sebagai mesin politik. Masyarakat akan menaruh kepercayaan

pada PDI Perjuangan selama wakil-wakil PDI Perjuangan yang

menjadi wakil rakyat di DPR dan DPRD dan yang menjadi

pasangan walikota dan/ wakil walikota terpilih dapat membuktikan

kinerja dan kredibilitas yang bekerja untuk rakyat dan demi

kepentingan rakyat. Masyarakat akan mendukung PDI Perjuangan

apabila PDI Perjuangan dapat melahirkan tokoh-tokoh yang

berkompeten.

Penanya : Faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan rekrutmen politik?

Narasumber : Adanya pandangan masyarakat terhadap PDI Perjuangan

sebagai partainya kaum marjinal dan daerah basis islam

beranggapan bahwa PDI Perjuangan sebagai partai sekuler.

Selain itu adanya krisis kepercayaan masyarakat terhadap partai

politik karena beberapa para politikus yang kurang bahkan tidak

baik. Hambatan lain adalah sumber daya manusia dari anggota

PDI Perjuangan belum seluruhnya berkualitas, serta dana sebagai


penunjang pelaksanaan rekrutmen sendiri masih sering menjadi

kendala dalam rekrutmen politik.

Penanya : Apa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi faktor yang

menghambat pelaksanaan rekrutmen?

Narasumber : PDI Perjuangan melakukan pendekatan kepada masyarakat

bahwa partai politik berfungsi untuk memperjuangkan aspirasi

mereka. Selain itu, PDI Perjuangan memberikan sosialisasi dan

pendidikan politik kepada pengurus, anggota, dan kadernya dan

masyarakat umum melalui pertemuan, dialog publik maupun

media massa. Selain itu, PDI Perjuangan akan berusaha seselektif

mungkin dalam perekrutan anggota Caleg dan Calon walikota dan

wakil walikota agar tidak ada utusan dari PDI Perjuangan yang

mengecewakan rakyat.

Penanya : Bagaimana dengan faktor keuangan partai dalam mempengaruhi

pelaksanaan rekrutmen politik dan proses pendidikan dan pelatihan

anggota partai?

Narasumber : Dana PDI Perjuangan diperoleh dari pemerintah, anggota PDI

Perjuangan yang menjadi anggota DPRD serta dari iuran

anggota. Dana yang ada sudah dialokasikan untuk berbagai

kebutuhan, seperti untuk pendanaan kegiatan dan agenda DPC

PDI Perjuangan Kabupaten Semarang, pelaksanaan program


partai, gaji staf DPC, dll. Iuran anggota juga tidak masuk ke DPC

dengan lancar. Upaya yang dilakukan PDI Perjuangan dalam

mengatasi hambatan pendanaan antara lain bahwa PDI

Perjuangan membuat program kerja tentang pengembangan dan

pengelolaan sumber daya keuangan partai melalui iuran wajib

anggota fraksi, iuran kader yang duduk di eksekutif, iuran

anggota, sumbangan tidak mengikat, sumbangan dari negara dan

pembentukan koperasi partai.

Narasumber : Bapak Sastra SH,MKn

Jabatan : Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Medan


Daftar Pertanyaan

Penanya : Selaku Pengurus partai dan sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota

Medan, bagaimana ruang lingkup anda dalam pelaksanaan

rekrutmen politik?

Narasumber : Jadi kalau untuk merekrut anggota baru kita memang diberi

ruang yang seluas-luasnya bagi pengurus, bukan hanya saya saja

yang sebagai sekretaris atau tugas wakabid kaderisasi saja, tetapi

sudah menjadi kewajiban semua pengurus. Justru partaipun

mendorong agar semua kader partai dan simpatisan untuk


merekrut masyarakat luas untk menjadi anggota PDI Perjuangan.

Jadi tugas rekrutmen anggota baru adalah tugas utama semua

pengurus dan juga kader PDI Perjuangan di dorong untuk

merekrut anggota baru.

Penanya : Bagaimana implementasi rekrutmen anggota baru pada DPC PDI


Narasumber : Rekrutmen anggota baru partai merupakan keberhasilan dari

sosialisasi partai. Sosialisasi yang dilakukan adalah sosialisasi

mengenai apa saja yang ada di PDIP bisa melalui media cetak

seperti koran dan majalah, media elektronik serta membuka

website PDI Perjuangan yang dapat diakses di www.pdi-

perjuangan.org. Berkaitan dengan rekrutmen anggota, salah satu

sosialisasi difokuskan terhadap kinerja partai dalam kehidupan

masyarakat. Jika kinerja partai di nilai baik oleh masyarakat,

maka masyarakat akan tertarik dengan sendirinya untuk

mendukung bahkan masuk menjadi anggota PDI Perjuangan. Jadi

menjadi anggota PDIP adalah kesadaran masyarakat.

Penanya : Bagaimana cara pelaksanaa rekrutmen anggota baru yang anda

maksud?

Narasumber : PDI Perjuangan melakukan rekrutmen anggota baru dengan cara

persuasif, kita tidak ada brain washing atau cuci otak, apa lagi


uang serta paksaan. Yang kita jual pada masyarakat adalah

ideologi dan program partai. PDI Perjuangan berusaha

menunjukkan konsisten terhadap ideologi partai serta konsisten

pula dalam membuat dan menjalankan program partai. Disitulah

masyarakat sendiri yang akan menilai apakah PDI Perjuangan

layak untuk dijadikan partainya atau tidak.

Penanya : Bagaimana maksud anda melakukan sosialisasi dan bagaimana

pelaksanaannya? Mohon anda jelaskan!

Narasumber : Sosialisasi kepada masyarakat dilakukan dengan cara yang

beragam tergantung pada kondisi masyarakat dan wilayahnya.

Sebagai contohnya PDI Perjuangan melakukan pengobatan

massal gratis bagi masyarakat untuk beberapa daerah yang

berhasil memperoleh suara yang signifikan dalam kemenangan

PDIP dalam Pemilu. serta mengadakan hiburan dan kesenian

seperti Banteng Musik Festival.

Penanya : Berapa lama seseorang setelah mengembalikan formulir

pendaftaran anggota baru akan ditetapkan sebagai anggota dan

tercatat dalam buku induk keanggotaan partai? Apa saja syaratnya?

Narasumber : Masa pembinaan di lakukan selama 6 bulan dengan cara

pengurus partai setempat memantau aktivitas calon anggota baru

tersebut, apakah mereka taat dengan garis partai. selama 6 bulan


itu, setiap anggota diharuskan merekrut sekurangnya 1 (satu)

anggota baru. Individu yang telah mendaftar, saat mengembalikan

formulir pendaftaran akan mendapat materi tentang seluk beluk

PDI Perjuangan, AD/ART dan sharing langsung dengan

kader/pengurus partai dijenjang struktural ia mendaftarkan diri.

Penanya : Bagaimana pendidikan dan pelatihan terhadap anggota baru pada

DPC PDI Perjuangan Kota Medan?

Narasumber : Pendidikan dan pelatihan kepada anggota PDI Perjuangan sudah

menjadi program DPC PDI Perjuangan Kota Medan dan itu

diputus bersama-sama dalam musyawarah dan rapat kerja dengan

tanggungjawab penuh oleh ketua DPC. Tetapi tentu ini menjadi

tanggungjawab bersama dalam pelaksanaannya.

Penanya : Bagaimana antusias dan dukungan masyarakat dengan PDI

Perjuangan setelah mampu memenangi Pemilu baik Pileg dan

Pilpres 2014 yang lalu?

Narasumber : Sekarang memang partai pemerintah itukan PDI Perjuangan jadi

wajar kalau trend nya begitu, masyarakat mengikuti yang kuat

sehingga kita merasa didukung masyarakat. Tapi bagi PDI

Perjuangan sendiri kondisi itu harus disikapi positif, kita jangan

lengah, jangan merasa sudah berkuasa merasa menang kita

mengabaikan tugas – tugas dan fungsi partai politik dan paling


penting tetap berpihak kepada masyarakat. Sehingga pengalaman

kita di tahun 1999 kita menang tapi karena tidak di kelola dengan

baik kekuasaan itu sehingga tahun 2004 kita kalah. Tahun 2009

kita juga kalah dan itu pembenahannya lama dan tidak mudah.

Oleh karena itu, kemenangan tahun 2014 kemarin seluruh kader

PDI Perjuangan seluruh Indonesia belajar dari pengalaman.

Penanya : Selain faktor menjadi partai pemerintah, faktor apakah yang

mendukung pelaksanaan rekretmen politik dapat berjalan dengan

baik?

Narasumber : Faktor pendukung lainnnya memang pengurus partai harus

bekerja lebih giat lagi mensosialisasikan kepada masyarakat,

partai politik ini kan harus ada dia dan harus di isi oleh orang –

orang yang punya integritas, loyalitas dan moral. Jadi kalau

disederhanakan itu orang baik, partai politik harus diisi orang

baik. Kalau tidak diisi oleh orang baik maka orang yang tidak baik

yang akan mengisinya. Partai diisi oleh orang baik, maka negara

juga akan dikelola dengan baik.

Narasumber : Bapak Drs. Roma P. Simare-mare

Jabatan : Wakabid Kaderisasi DPC PDI Perjuangan Kota

Medan



Daftar Pertanyaan

Penanya : Bagaimana menurut anda tentang landasan hukum pelaksanaan

rekrutmen anggota baru PDI Perjuangan?

Narasumber : Pelaksanaan rekrutmen anggota dan kader PDI Perjuangan Kota

Medan mengacu pada peraturan-peraturan yang berlaku dalam

partai, yaitu AD/ART PDI Perjuangan dan Peraturan Dewan

Pimpinan Pusat Nomor 03 tahun 2016 tentang Sistem Penerimaan

Anggota dan Manajemen Informasi Keanggotaan Partai

Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Penanya : Siapa sajakah yang terlibat dalam pelaksanaan rekrutmen politik?

Tolong anda jelaskan!

Narasumber : Seluruh elemen partai baik di struktural pengurus, kader dan

simpatisan yang di koordinir oleh DPC PDI Perjuangan Kota

Medan terlibat dalam pelaksanaan perekrutan anggota baru.

Ketua DPC sebagai penanggung jawab pelaksanaan rekrutmen

anggota baru. DPC akan melaksanakan agenda rapat di berbagai

tingkatan, seperti dalam forum rakercab dan rakerancab. Dalam

ajang konsolidasi tersebut diberikan pemahaman, diskusi, intruksi

terhadap semua kader dan simpatisan dalam hal pelaksanaan

rekrutmen anggota baru PDI Perjuangan.


Penanya : Bagaimana seseorang bisa disebut sebagai kader partai?

Narasumber : Bahwa kader partai adalah anggota yang memiliki dedikasi,

loyalitas, dan pengabdian kepada partai serta kepada masyarakat.

Kader partai dalam konteks ini adalah kader PDI Perjuangan

harus anggota yang berkelakuan tidak tercela dan telah berjasa

kepada PDIP.

Penanya : Berapa lama batas waktu keanggotan pertain dan apa sajakah

yang dapat mempengaruhi status keanggotan seseorang?

Narasumber : Lamanya keanggotaan tidak dibatasi, selama anggota partai

tidak melakukan penyimpangan, dan tidak melakukan hal-hal yang

dilarang oleh partai, maka masih berstatus sebagai anggota.

Penyimpangan tersebut contohnya adalah menjadi anggota parpol

lain. Berbagai penyimpangan akan mendapat sanksi dari partai.

Penanya : Bagaimana pelaksanaan kaderisasi yang dilakukan PDI Perjuang

Kota Medan?

Narasumber : Kaderisasi dilakukan oleh PDI Perjuangan untuk mentransfer

pengetahuan politik yang terkait dengan ideologi, sejarah, misi,

visi, dan strategi politik PDI Perjuangan, selain itu juga hal-hal

yang terkait dengan pemerintahan, bangsa dan negara. Kaderisasi

PDI Perjuangan Kota Medan dilaksanakan tidak hanya ada pada

tingkat DPC saja, melainkan pengurus DPC mendapatkan


pendidikan dan kaderisasi dari DPD, DPP, maupun dari

pemerintah. Pengurus DPC yang sudah dikader, untuk kemudian

melakukan kaderisasi pada anggota-anggotanya yang ada pada

tingkat DPC dan tingkatan dibawahnya seperti PAC, Pengurus

Ranting dan Pengurus Anak Ranting.

Penanya : Bagaimana mekanisme politik dalam pelaksanaan rekrutmen

legislatif ?

Narasumber : Anggota partai yang mendaftar sebagai calon anggota legislatif

harus mengisi dan mengembalikan formulir rekrutmen di struktur

partai tempat yang bersangkutan mendaftar, kemudian berhak

mendapatkan tanda bukti rekrutmen dari struktural partai yang

bersangkutan, dengan membayar biaya pendaftaran Caleg sebesar

Rp 1.000.000,00. Biaya tersebut masuk ke DPC diluar dana

kampanye calon anggota legislatif.

Penanya : Bagaimana proses penyaringan yang dilakukan dalam rekrutmen

calon legislatif?

Narasumber : Penyaringan dimulai dengan pengisian formulir rekrutmen Caleg

oleh anggota partai yang direkrut disertai dengan data pendukung

bukti diri, sesuai dengan format dokumen yang ditetapkan oleh

PDI Perjuangan. DPC membawa seluruh nama bakal Caleg yang

terjaring di Musancabsus dan yang dijaring oleh DPC partai ke


Rakercabsus. Sebelum dilakukan verifikasi, nama-nama yang

terjaring diumumkan dalam forum Rakercabsus/Rakerdasus.

Kemudian dilakukan verifikasi terhadap kebenaran pengisian

formulir rekrutmen dan kebenaran data pendukung bukti diri calon

legislatif.

Penanya : Bagaimana waktu dalam pelaksanaan dalam rekrutmen calon

legislatif?

Narasumber : Jadwal pelaksanaan dan target waktu penyelesaian penjaringan

dan penyaringan calon legislatif bersifat mengikat, dan harus

menjadi acuan dalam proses pelaksanaan penjaringan dan

penyaringan oleh struktur partai pada semua tingkatan yang

ditetapkan oleh DPP PDI Perjuangan melalui SK. Pelanggaran-

pelanggaran atas ketentuan di dalam seluruh proses, baik tahap

penjaringan, penyaringan, dan penetapan nomor urut

dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin organisasi partai dan

dikenakan sanksi organisasi sesuai dengan AD-ART partai serta

peraturan disiplin organisasi partai agar tercipta ketertiban bukan

kecurangan-kecurangan pada intern partai.

Penanya : Bagaimana pelaksanaan mekanisme proses politik calon kepala

daerah DPC PDI Perjuangan Kota Medan?

Narasumber : Pelaksanaan rekrutmen calon bupati dan/atau wakil Kota Medan

dalam pilkada 2015 yang dilakukan oleh PDI Perjuangan Kota


Medan berdasarkan undang-undang yang berlaku dan Peraturan

Partai Nomor 04 Tahun 2015 tentang rekrutmen dan seleksi calon

kepala daerah dan wakil kepala daerah PDI Perjuangan yang

dikeluarkan oleh DPP PDI Perjuangan.

Penanya : Bagaimana penjaringan yang dilakukan oleh DPC PDI


Narasumber : Penjaringan dilakukan untuk menampung aspirasi dari internal

partai yang dilakukan oleh DPC PDIP Kota Medan untuk

menghimpun nama-nama bakal calon walikota/wakil walikota

berdasarkan kriteria peraturan perundang-undangan dan

peraturan partai yang berlaku.

Penanya : Bagaimana pelaksanaan rekrutmen calon kepala daerah dan

proses penetapan calon kepala daerah oleh PDI Perjuangan?

Narasumber : Setiap bakal calon kepala daerah atau wakil kepala daerah wajib

mengambil formulir pendaftaran untuk kemudian diisi dan

diserahkan kepada DPC PDIP, dilengkapi dengan daftar riwayat

hidup dan dokumen pendukung peserta sebagai bukti otentik atas

seluruh keterangan yang diberikan, serta uraian yang berkaitan

dengan visi misi dan komitmen bakal calon terhadap PDI

Perjuangan. Setelah itu dilakukan verifikasi dalam rapat partai

untuk meneliti tentang kebenaran dan keabsahan atas seluruh

kelengkapan persyaratan bakal calon kepala daerah/wakil kepala


daerah. Verifikasi yang dilakukan yaitu mencakup pengalaman

kerja, pengabdian pada PDI Perjuangan, ijasah sebagai bukti

pemenuhan persyaratan Undang-Undang. Hasil verifikasi tingkat

kabupaten/kota disampaikan kepada DPD Partai, untuk kemudian

diteruskan ke DPP PDI Perjuangan.

Penanya : Bagaimana penyaringan dilakukan dalam merekrut calon kepala

daerah?

Narasumber : Penyaringan dilaksanakan melaluidua tahap, yaitu penyaringan

tahap pertama yang dilakukan oleh DPD melalui rapat DPD

dengan mempertimbangkan soliditas partai, komitmen calon

terhadap penggunaan mesin politik partai, hasil survey terkait

dengan elektabilitas bakal calon, kekuatan dukungan riil bakal

calon untuk memenangkan pemilukada, dan pemetaan politik yang

dilakukan DPC dan DPD Partai khususnya terhadap peluang

bakal calon untuk memenangkan pemilukada. Nama-nama yang

sudah direkomendasikan dilakukan penyaringan tahap kedua oleh

DPP PDI Perjuangan guna menetapkan pasangan calon dengan

mempertimbangkan hasil survei, dukungan internal partai dan

peluang memenangkan Pemilukada di Kota Medan.


Penanya : Menurut anda selain menang Pemilu dan kinerja partai yang

solid, apa faktor pendukung pelaksanaan rekrutmen anggota oleh

partai?

Narasumber : Adanya organisasi-organisasi sayap PDI Perjuangan seperti

Banteng Muda Indonesia, Baitul Muslimin Indonesia, Taruna

Merah Putih, Komunitas Mahasiswa dan Pelajar yang direkrut

dari beberapa kalangan masyarakat dapat membantu dalam

pelaksanaan rekrutmen politik, memperoleh anggota baru dan

juga memperkuat dukungan terhadap partai menjelang pesta

demokrasi yaitu pemilihan umum, serta seleksi kepemimpinan yang

cukup baik sehingga dalam menampilkan tokoh-tokoh sebagai

pemimpin dan wakil rakyat, PDI Perjuangan tidak kesulitan

mencari kader berkualitas yang nantinya akan diperjuangkan

dalam pemilu untuk menempati jabatan politik.

Narasumber : Bapak Risky

Jabatan : Kader DPC PDI Perjuangan Kota Medan


Daftar Pertanyaan

Penanya : Apa peran anda sebagai kader parta dalam pelaksanaan rekrutmen

politiki?


Narasumber : Menjelang pemilu, biasanya seluruh kader di intruksikan untuk

mendekati masyarakat sehingga mendapat dukungan suara.

Caranya bermacam-macam tergantung masyarakatnya. Kalau

yang saya lakukan sebagai kader PDIP di wilayah saya, salah

satunya dengan mendekati pemuda lewat karang taruna. Mereka

butuh apa ya saya usulkan ke PDIP untuk mendapat tindak lanjut.

Contohnya kalau pemuda di desa saya gemar sepak bola, ya kami

menyumbang bola dan perbaikan lapangan. Tidak hanya

membantu dana saja, tetapi saya datang kalau ada rapat-rapat

karang taruna. Jika sosialisasi berhasil dengan baik, mungkin

warga ada yang berminat mendaftarkan diri ke PDI Perjuangan.

Penanya : Sebagai kader, bagaimana anda melakukan sosialisasi atau

bahkan mengajak orang lain mau bergabung dengan partai?

Narasumber : Sebagai kader, saya harus bisa membaur dengan masyarakat dan

menunjukkan perilaku yang baik di masyarakat. Contohnya jika

ada kerja bakti di lingkungan ya harus ikut. Ada undangan rapat,

pengajian ya menghadiri. Kader juga harus aktif di masyarakat.

Jadi pandangan masyarakat jika PDI Perjuangan partainya

peminum, atau partai yang kasar dapat diperbaiki dengan sikap

terpuji kader-kader PDIP di masyarakat. Selain kader, tokoh-

tokoh PDI Perjuangan di tingkat pusat sampai daerah juga sangat

mempengaruhi minat warga. Kalau figur-figur PDI Perjuangan


yang ada di pusat rukun, bekerja dengan baik ya warga akan

tertarik masuk PDI Perjuangan, lain halnya jika kader PDI

Perjuangan diberitakan di televisi atau di koran kena kasus ya

warga tidak akan tertarik pada PDI Perjuangan bahkan kecewa

terhadap PDI Perjuangan.

Penanya : Bagaimana sistem kaderisasi yang sedang anda jalani bersama

PDI Perjuang?

Narasumber : Pengkaderan yang dilakukan DPC PDI Perjuangan Kota Medan

yaitu melalui pelatihan dan pendidikan kader sekurangnya 3 (tiga)

bulan sekali dengan materi pendidikan dan pelatihan disesuaikan

dengan kebutuhan penempatan kader. Namun akhir-akhir ini

pengkaderan oleh DPC PDI Perjuangan macet pelaksanaannya.

Mungkin karena masih banyak agenda yang lain.

Penanya : Sebagai kader partai, bagaimana menrut anda dengan sistem

multipartai yang ada di Indonesia dan pengaruhnya dalam

pelaksanaan rekrutmen anggota?

Narasumber : Banyaknya jumlah partai politik di Indonesia ini menyebabkan

persaingan antara PDI Perjuangan dengan partai politik lain

dalam merekrut masyarakat untuk menjadi bagian dari PDI

Perjuangan seperti menjadi anggota dan kader PDI perjuangan.

Tentunya partai politik akan saling bersaing dalam mengajak


orang-orang yang berkualitas masuk dalam partainya, apalagi

orang-orang yang sekiranya bisa menguntungkan untuk partai

politiknya.

Narasumber : Bapak Leonardo Marbun S.Sos

Jabatan : Kader DPC PDI Perjuangan Kota Medan/ Pengurus

BSPN PDI Perjuangan Sumut

Lokasi Wawancara : Sajjana Kopi, Jalan Pasar Baru Padangbulan, Medan

Daftar Pertanyaan

Penanya : Sebagai kader, coba anda sebutkan faktor penting yang

mendorong antusias mayarakat terhadap PDI Perjuangan?

Narasumber : Faktor yang mendorong warga masyarakat untuk memberi

dukungan bahkan sampai menjadi anggota/kader PDI

Perjuangan salah satunya karena figur dari tokoh-tokoh PDI

Perjuangan seperti figur Bung Karno dan figur Megawati yang

masih banyak dikagumi masyarakat. Selain 2 (dua) figur itu,

menurut saya kader PDI Perjuangan juga mempengaruhi pilihan

masyarakat. Jika kader-kader PDI Perjuangan berperilaku baik,

masyarakat juga akan menilai baik terhadap partai. Seperti saya

untuk mengajak teman, tetangga ya saya harus berperilaku baik,

dengan begitu dengan sendirinya masyarakat mengikuti langkah

saya.


IMPLEMENTASI FUNGSI PARTAI POLITIK SEBAGAI SARANA ...

Documents

Transcript of IMPLEMENTASI FUNGSI PARTAI POLITIK SEBAGAI SARANA ...