1

MAKALAH

PARTAI POLITIK DAN PEMILIHAN UMUM

Disusun Oleh Kelompok 6

Agnayta Zeirlin Prahesti

Hasril

Yosua Agustinus

Imanuel

Rizky Ramadhansyah

Arsyid

Pujianti

PROGRAM STUDI MANAJEMEN

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS KALTARA

TANJUNG SELOR

2014

2

KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan atas kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam yang

telah mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas

dan kewajiban dalam hal ini menyusun makalah yang berjudul “Partai politik dan

Pemilihan Umum”.

Tujuan dari penyusunan makalah ini ialah untuk memenuhi tanggung jawab yang

telah diberikan kepada penyusun, yang merupakan salah satu untuk pemenuhan persyaratan

dalam perkulihan pada mata kuliah yang bersangkutan dalam hal ini “Sosiologi politik”

“Tak Ada Gading Yang Tak Retak” begitulah ungkapan yang sering kita dengar,

oleh sebab itu penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih terdapat

beberapa kekurangan/kesalahan, maka dalam kesempatan ini juga penyusun mengaharapkan

kritik dan saran yang bersifat membangun, agar kedepannya bisa digunakan sebagai acuan

kami dalam penyusuan karya ilmiah lainnya.

Akhir kata, semoga makalah ini dapat bermanfaat sesuai dengan fungsinya, dan

menambah wawasan kita mengenai reksadana, dana hal-hal lainnya yang terkait dengan

reksadana tersebut, yang akan diuraikan secara ringkas berikut ini. Terima kasih.

Tanjung Selor, Januari 2014

Penyusun,

3

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .................................................................................... i

KATA PENGANTAR ..................................................................................... ii

DAFTAR ISI .................................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................ 01

1.1. Latar Belakang ..................................................................... 01

1.2. Tujuan Penulisan ................................................................. 01

BAB II PEMBAHASAN ........................................................................... 02

2.1. Definisi partai politik ........................................................... 02

2.2. Sistem Partai politik ............................................................ 02

2.3. Tujuan Partai Politik ............................................................ 02

2.4. Partai politik di Indonesia .................................................... 02

2.5. Sejarah Partai Politik di Indonesia....................................... 03

2.5.1. Masa penjajahan Belanda ............................................. 03

2.5.2. Masa pendudukan Jepang ............................................. 04

2.5.3. Masa Merdeka .............................................................. 04

2.6. Fungi Partai Politik ................................................................ 04

2.7. Fungi di negara Demokrasi .................................................... 05

2.8. Cara Mendirikan Partai politik............................................... 08

2.9. Pengertian Pemilu .................................................................. 10

2 .10. Fungsi Pemilu ........................................................................ 10

2 .11. Sistem Pemilu.......................................................................... 11

2 .12. Tahapan Pemilu....................................................................... 13

2 .13. Pemilu Demokrasi................................................................... 15

2 .14. Tiga Jenis Pemilu.................................................................... 15

4

BAB III PENUTUP ..................................................................................... 20

3.1.Kesimpulan ............................................................................. 20

3.1.Saran ....................................................................................... 20

BAB IV DAFTAR PUSTAKA......................................................................... 21

5

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berjalannya suatu Negara pasti tak lepas dari sebuah system politik. Karena pasti

system politik-lah yang menjadi tolak ukur kemajuan dalam suatu negara. Negara yang

maju dapat dipastikan bahwa system politik didalamnya tertata dengan baik. System

politik sendiri dapat diartikan sebagai suatu mekanisme dari seperangkat fungsi, dimana

fungsi-fungsi tadi melekat pada suatu struktur-struktur politik, dalam rangka pelaksanaan

dan pembuatan kebijakan yang mengikat masyarakat.

Dalam suatu sistem politik terdapat berbagai unsur, dan diantara unsur tersebut

adalah partai politik dan Pemilihan Umum. Partai politik dalam hubungannya dengan

system social politik ini memainkan berbagai fungsi, salah satunya pada fungsi input,

dimana partai politik menjadi sarana sosialisasi politik, komunikasi politik, rekruitmen

politik, agregasi kepentingan, dan artikulasi kepentingan. Lalu apa sajakah sebenarnya

fungsi partai politik dalam hubungannya dalam proses pembuatan dan penerapan

kebijakan di Indonesia, apabila melihat keadaan sekarang dimana partai politik telah

dipandang sebelah mata oleh masyarakat yang merasa bahwa partai politik tidak lagi

membawa aspirasi masyarakat melainkan keberadaannya hanya dianggap sebagai

kendaraan politik yang dipakai oknum-oknum tertentu untuk menggapai jabatan-jabatan

publik di Indonesia.

Sebuah negara berbentuk republik memiliki sistem pemerintahan yang tidak

pernah lepas dari pengawasan rakyatnya. Adalah demokrasi, sebuah bentuk

pemerintahan yang terbentuk karena kemauan rakyat dan bertujuan untuk

memenuhi kepentingan rakyat itu sendiri. Demokrasi merupakan sebuah proses,

artinya sebuah republik tidak akan berhenti di satu bentuk pemerintahan selama

rakyat negara tersebut memiliki kemauan yang terus berubah. Ada kalanya rakyat

menginginkan pengawasan yang superketat terhadap pemerintah, tetapi ada pula

saatnya rakyat bosan dengan para wakilnya yang terus bertingkah karena

kekuasaan yang seakan-akan tak ada batasnya.

1.2 Tujuan Penulisan

Tujuan kami membuat makalah ini adalah sebagai bukti bahwa, kami sanggup

menyelesaikan tugas yang di berikan oleh dosen mata kuliah Sosiologi dan politik.Selain

itu di buat nya makalah ini bertujuan agar pembaca dapat lebih memahami mengenai

tentang Partai politik dan pemilu. Manfaat dengan antara makalah ini antara lain :

Dapat di jadikan sumber acuan wawasan mengenai Partai politik, maupun pemilu oleh

pembaca, Mengetahui lebih dalam mengenai sistem dan konsep Partai politik, maupun

pemilu di Indonesia, Memberikan suatu pandangan dan gambaran mengenai sejarah dan

syarat-syarat pemilu yang demokratis di Indonesia.

6

BAB II

PEMBAHASAN

PARTAI POLITIK

2.1 Definisi Partai Politik

Partai politik, per definisi, merupakan sekumpulan orang yang secara terorganisir mem-bentuk sebuah lembaga yang bertujuan merebut kekuasaan politik secara sah untuk bisa menjalankan program-programnya. Parpol biasanya mempunyai asas, tujuan, ideolog, dan misi tertentu yang diterjemahkan ke dalam program-programnya. Parpol juga mempunyai pengurus dan massa

2.2 Sistem Partai Politik

Maurice Duverger membagi sistem partai politik menjadi tiga sistem utama yaitu :

1. Sistem partai Tunggal Sistem partai ini biasanya berlaku di dalam negara-negara Komunis seperti

Cina dan Uni Soviet

2. Sistem dua partai Sistem partai seperti ini dianut sebagian negera yang menggunakan paham

liberal pemilihan di negara-negara tersebut mengguanakan sistem distrik. Negara yang menganut sistem dua partai adalah Amerika Serikat dan Inggris.

3. Sistem Multipartai

Sistem partai seperti ini dianut oleh negara Belanda, Perancis, di dalam sistem ini menganut partai mayoritas dan minoritas dan diikuti oleh lebih dari dua partai.

2.3 Tujuan Partai Politik

Berdasarkan basis sosial dan tujuan partai politik dibagi menjadi empat tipe yaitu :

1. Partai politik berdasarkan lapisan masyarakat yaitu bawah, menengah dan lapisan atas.

2. Partai politik berdasarkan kepentingan tertentu yaitu petani, buruh dan pengusaha. 3. Partai politik yang didasarkan pemeluk agama tertentu. 4. Partai politik yang didasarkan pada kelompok budaya tertentu.

2.4 Partai Politik di Indonesia

Indonesia menganut sistem kepertaian dengan sistem multipartai, sejak reformasi 1998 Indonesia menganut sistem multipartai. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan partai politik di Indonesia adalah melakukan penaksiran (assessment) terhadap tingkat pelembagaan yang telah berlangsung dalam suatu partai politik Yang dimaksud dengan pelembagaan partai politik ialah proses pemantapan partai politik baik dalam wujud perilaku yang memoral maupun dalam sikap atau budaya.

7

2.5 Sejarah Partai Politik di Indonesia

Pada tahun 1939 di Hindia Belanda telah terdapat beberapa fraksi dalam volksraad yaitu Fraksi Nasional, Perhimpunan Pegawai Bestuur Bumi-Putera, dan Indonesische Nationale Groep. Sedangkan di luar volksraad ada usaha untuk mengadakan gabungan dari Partai-Partai Politik dan menjadikannya semacam dewan perwakilan nasional yang disebut Komite Rakyat Indonesia (K.R.I). Di dalam K.R.I terdapat Gabungan Politik Indonesia (GAPI), Majelisul Islami A’laa Indonesia (MIAI) dan Majelis Rakyat Indonesia (MRI). Fraksi-fraksi tersebut di atas adalah merupakan partai politik – partai politik yang pertama kali terbentuk di Indonesia.

Selama Jepang berkuasa di Indonesia, kegiatan Partai Politik dilarang, kecuali untuk golongan Islam yang membentuk Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (MASYUMI). Setelah merdeka, Indonesia menganut sistem MultiPartai sehingga terbentuk banyak sekali Partai Politik. Memasuki masa Orde Baru (1965 – 1998), Partai Politik di Indonesia hanya berjumlah 3 partai politik (Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia).

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Partai Politik di Indonesia sejak masa merdeka adalah:

a. Maklumat X Wakil Presiden Muhammad Hatta (1955) b. Undang-Undang Nomor 7 Pnps Tahun 1959 tentang Syarat-Syarat dan

Penyederhanaan Kepartaian c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1960 tentang Pengakuan, Pengawasan, dan

Pembubaran Partai-Partai d. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya e. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1985 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya f. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik g. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik h. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (berlaku saat ini).

Perkembangan partai politik di Indonesia dapat digolongkan dalam beberapa periode perkembangan, dengan setiap kurun waktu mempunyai ciri dan tujuan masing-masing, yaitu : Masa penjajahan Belanda, Masa pedudukan Jepang dan masa merdeka.

2.5.1 Masa penjajahan Belanda.

Masa ini disebut sebagai periode pertama lahirnya partai politik di Indoneisa (waktu itu Hindia Belanda). Lahirnya partai menandai adanya kesadaran nasional. Pada masa itu semua organisasi baik yang bertujuan sosial seperti Budi Utomo dan Muhammadiyah, ataupun yang berazaskan politik agama dan sekuler seperti Serikat Islam, PNI dan Partai Katolik, ikut memainkan peranan dalam pergerakan nasional untuk Indonesia merdeka. Kehadiran partai politik pada masa permulaan merupakan menifestasi kesadaran nasinal untuk mencapai kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Setelah didirikan Dewan Rakyat , gerakan ini oleh beberapa partai diteruskan di dalam badan ini. Pada tahun 1939 terdapat beberapa fraksi di dalam Dewan Rakat, yaitu Fraksi Nasional di bawah pimpinan M. Husni Thamin, PPBB (Perhimpunan Pegawai Bestuur Bumi Putera) di bawah pimpinan Prawoto dan Indonesische Nationale Groep di bawah pimpinan Muhammad Yamin. Di luar dewan rakyat ada usaha

8

untuk mengadakan gabungan partai politik dan menjadikannya semacam dewan perwakilan rakyat. Pada tahun 1939 dibentuk KRI (Komite Rakyat Indoneisa) yang terdiri dari GAPI (Gabungan Politik Indonesia) yang merupakan gabungan dari partai-partai yang beraliran nasional, MIAI (Majelis Islamil Aâ € laa Indonesia) yang merupakan gabungan partai-partai yang beraliran Islam yang terbentuk tahun 1937, dan MRI (Majelis Rakyat Indonesia) yang merupakan gabungan organisasi buruh.

2.5.2 Masa pendudukan Jepang.

Pada masa ini, semua kegiatan partai politik dilarang, hanya golongan Islam diberi kebebasan untuk membentuk partai Masyumi, yang lebih banyak bergerak di bidang sosial.

2.5.3 Masa Merdeka (mulai 1945).

Beberapa bulan setelah proklamsi kemerdekaan, terbuka kesempatan yang besar untuk mendirikan partai politik, sehingga bermunculanlah parti-partai politik Indonesia. Dengan demikian kita kembali kepada pola sistem banyak partai. Pemilu 1955 memunculkan 4 partai politik besar, yaitu : Masyumi, PNI, NU dan PKI. Masa tahun 1950 sampai 1959 ini sering disebut sebagai masa kejayaan partai politik, karena partai politik memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara melalui sistem parlementer. Sistem banyak partai ternyata tidak dapat berjalan baik. Partai politik tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, sehingga kabinet jatuh bangun dan tidak dapat melaksanakan program kerjanya. Sebagai akibatnya pembangunan tidak dapat berjaan dengan baik pula. Masa demokrasi parlementer diakhiri dengan Dekrit 5 Juli 1959, yang mewakili masa masa demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin ini peranan partai politik mulai dikurangi, sedangkan di pihak lain, peranan presiden sangat kuat. Partai politik pada saat ini dikenal dengan NASAKOM (Nasional, Agama dan Komunis) yang diwakili oleh NU, PNI dan PKI. Pada masa Demokrasi Terpimpin ini nampak sekali bahwa PKI memainkan peranan bertambah kuat, terutama memalui G 30 S/PKI akhir September 1965). Setelah itu Indonesia memasuki masa Orde Baru dan partai-partai dapat bergerak lebih leluasa dibanding dengan masa Demokrasi terpimpin. Suatu catatan pada masa ini adalah munculnya organisasi kekuatan politik bar yaitu Golongan Karya (Golkar). Pada pemilihan umum tahun 1971, Golkar muncul sebagai pemenang partai diikuti oleh 3 partai politik besar yaitu NU, Parmusi (Persatuan Muslim Indonesia) serta PNI. Pada tahun 1973 terjadi penyederhanaan partai politik. Empat partai politik Islam, yaitu : NU, Parmusi, Partai Sarikat Islam dan Perti bergabung menjadi Partai Persatu Pembangunan (PPP). Lima partai lain yaitu PNI, Partai Kristen Indonesia, Parati Katolik, Partai Murba dan Partai IPKI (ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia) bergabung menjadi Partai Demokrasi Indonesia. Maka pada tahun 1977 hanya terdapat 3 organisasi kuat politik Indonesia dan terus berlangsung hingga pada pemilu 1997.Setelah gelombang reformasi terjadi di Indonesia yang ditandai dengan tumbangnya rezim Suharto, maka pemilu dengan sistem multipartai kembali terjadi di Indonesia

Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Dewasa ini partai politik sudah sangat akrab di lingkungan kita. Sebagai lembaga politik, partai bukan sesuatu yang sendirinya ada. Kelahirannya mempunyai sejarah cukup panjang, meskipun juga belum cukup tua. Bisa dikatakan partai politik merupakn organisasi yang baru dalam kehidupan manusia, jauh lebih muda dibandingkan dengan organisasi negara. Dan ia baru ada di negara modren. Sebagai subyek

9

penelitian ilmiah, partai politik tergolong relatif muda. Baru pada awal abad ke-20 studi mengenai masalah ini dimula. Sarjana-sarjana yang berjasa mempelopori antara lain adalah:

M. Ostrogorsky(1902), Robert Michels(1911), Maurice Duverger(1951), dan sigmound Neumann(1956).

Setelah itu, beberapa sarjana behavioralis, seperti

Joseph Lapalombara dan Mayron Weiner, secara khusus meneropong masalah partai dalam hubungan nya dengan pembangunan politik. Dari hasil sarjana-sarjana ini nampak adanya usaha serius kearah penyusunan suatu teori yang kompherensip (menyeluruh) mengenai partai politik. Akan tetapi, sampai pada waktu itu, hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna, bahkan bisa dikatakan tertinggal, bila dibandingka dengan penelitian penelitian bidang lain di dalam ilmu politik.

Menurut Carl J. Friedrich. “partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini,memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materiil” (A political, party is a groupof human being,stably organized with the objective of securing or maintaining for its leadersthe control of a government, with the further objective of giving to members of the party,through such control ideal and material benefits and advantages).

Menurut Sigmund Neumann. “partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuassaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan satu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda” (A political party is the articulate organization of society’s active political agents;those who are concerned with the control of governmental polity power,and who compete for popular support with other group or groups holding divergent views)5.

Menurut Neumann, partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideology social dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi.

Ahli lain yang juga turut merintis studi tentang kepartaian dan membuat definisinya adalah Giovanni Sartori, yang karyanya juga menjadi klasik serta acuan penting.

Menurut Sartori Partai. “politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum itu, mampu menempatkan calon - calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan public” (A party is political group thet present at elections,and is capable of placing through elections candidates for public office)

2.6 Fungsi Partai Politik

Fungsi utama partai politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang berdasarkan ideology tertentu.dengan cara ikut pemilihan umum. Partai politik juga melakukan kegiatan meliputi seleksi calon-calon, kampanye dan melaksanakan fungsi pemerintahan (legislatif dan eksekutif). Ada pandangan yang berbeda secara mendasar mengenai partai politik di Negara yang demokratis dan di negara yang otoriter. Perbedaan pandangan tersebut berimplikasi pada pelaksanan tugas atau fungsi partai di masing-masing Negara. Di Negara demokrasi partai relative dapat

10

menjalankan fungsinya sesuai dengan harkatnya pada saat kelahirannya, yakni menjadi wahana bagi warga Negara untuk berpartisipasi dalam mengelolah kehidupan bernegara dan memperjuangkan kepentingannya dihadapan penguasa. Sebaliknya di Negara otoriter, partai tidak dapat menunjukkan harkatnya, tetapi lebih bahwa menjalankan kehendak penguasa. Berikut ini diuraikan secara lebih lengkap fungsi partai politik di Negara-negara demokratis, otoriter, dan Negara-negara berkembang yang berada dalam transisi ke arah dekokrasi.

2.7 Fungsi di Negara Demokrasi (INDONESIA)

A. Sebagai Sarana Komunikasi Politik

Di masyarakat modern yang luas dan kompeks, banyak ragam pendapat dan aspirasi yang berkembang. Pandapat atau aspirasi seseorang atau suatu kelompok yang hilang tak berbekas seperti suara di padang pasir, apabila tidak ditampung dan di gabung dengan pendapat atau aspirasi orang lain yang senada. Proses ini dinamakan penggabungan kepentingan (interest aggregation). Sesudah digabungkan, pendapat dan aspirasi tadi di olah dan dirumuskan dalam bentuk yang lebih teratur. Proses ini dinamakan perumusan kepentingan (interest articulation)

Seandainya tidak ada yang mengagregasi dan mengartikulasi, niscaya pendapat atau aspirasi tersebut akan simpang siur dan saling berbenturan, sedangkan dengan agregasi dan artikulasi kepentingan kesimpang siuran dan benturan dikurangi. Agregasi dan artikulasi itulah salah satu fungsi komunikasi partai politik.

Setelah itu partai politik merumuskannya menjadi usul kebijakann. Usul kebijakan ini dimasukkan ke dalam progam atau platform partai (goal formulation) untuk diperjuangkan atau di sampaikan melalui parlemen kepada pemerintah agar dijadikan kebijakan umum (public policy). Demikianlah tuntutan dan kepentingan masyarakat disampaikan kepada pemerintah melalui partai politik.

Di sisi lain, partai politik juga berfungsi memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Dengan demikian terjadi arus informasi dan dialog dua arah, dari atas ke bawah dan dari bawah keatas. Dalam pada itu partai politik memainkan peran sebagai penghubung antara yang memerintah dan yang diperintah. Peran partai sebagai jembatan sangat penting, karena satu pihak kebijakan pemerintah perlu dijelaskan kepada semua kelompok masyarakat, dan di pihak lain pemerintah harus tanggap terhadap tuntutan masyarakat.

Dalam menjalankan fungsi inilah partai politik sering disebut sebagai pesantara (broker) dalam suatu bursa ide-ide (clearing house of ideas). Kadang-kadang juga dikatakan bahwa partai politik bagi pemerintah bertindak sebagai alat pendengar, sedangkan bagi warga masyarakat sebagai “pengeras suara”.

Menurut Sigmund Neumann dalam hubungannya dengan komunikasi politik, partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideology sosial dengan lembaga pemerintah yang resmi dan yang mengaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas.

Sigmund Neumann(“Modern Political Parties,” hlm. 352) . “Akan tetapi sering terdapat gejala bahwa pelaksanaan fungsi komunikasi ini, sengaja atau tidak sengaja,

11

menghasilkan informasi yang berat sebelah dan malahan meimbulkan kegelisahan dan keresahan dalam masyarakat. Misinformasi semacam itu menghambat berkembangnya kehidupan politik yang sehat”.

B. Sebagai Sarana Sosialisasi Politik

Dalam ilmu politik diartikan sebagai suatu proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi tehadap fenomena politik yang umumnya berlaku dalam masyarakat di mana ia berada. Ia adalah bagian dari proses yang menentukan sikap politik seseorang, misalnya mengenai nasionalisme, kelas sosial, suku bangsa, ideology, hak dan kewajiban. Dimensi lain dari sosialisasi politik adalah sebagai proses yang melaluinya masyarakat menyampaikan “budaya politik” yaitu norma-norma dan nilai-nilai, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian sosialisasi politik merupakan factor yang penting dalam terbentuknya budaya pilitik (political culture) suatu bangsa.

Suatu definisi yang dirumuskan oleh seorang ahli sosiologi politik M. Rush (1992) :

Sosialisasi politik adalah proses yang melaluinya orang dalam masyarakat tertentu belajar mengenali system politiknya. Proses ini sedikit banyak menentukan persepsi dan reaksi mereka terhadap fenomena politik (political socialization may be depined is the prosess by which individuals in a given society become acquainted with the political system and which to a certain degree determines their perceptions and their reactions to political phenomena).

M.Rush,Politics and Society( An Introduction to Political Sociology(Hemel Hempstead: Harvest Wheatsheap,1992),hlm. 92). “Proses sosialisasi berjalan seumur hidup, terutama dalam masa kanak-kanak. Ia berkembang melalui keluarga, sekolah, peer group, tempat kerja, pengalaman sebagai orang dewasa, organisasi keagamaan, dan partai politik, ia juga menjadi penghubung yang mensosialisasikan nilai-nilai politik generasi yang satu ke generasi yang lain”.

Di sinilah letaknya partai dalam memainkan peran sebagai sarana sosialisasi politik.pelaksanaan fungsi sosialisasinya dilakukan melalui berbagai cara yaitu media massa, ceramah-ceramah, penerangan, kursus karder, penataran dan sebagainya.

Sisi lain dari fungsi sosialisasi politik partai adalah upaya menciptakan citra (image) bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum. Ini penting jika dikaitkan dengan tujuan partai untuk menguasai pemerintahan melalui kemenangan dalam pemilihan umum. Karena itu partai harus memperoleh dukungan seluas mungkin, dan partai berkepentingan agar para pendukungnya mempunyai solidaritas yang kuat dengan partainya. Ada lagi yang lebih tinggi nilainya apabila partai politik dapat menjalankan fungsi sosialisasi yang satu ini, yakni mendidik anggota-anggitanya menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga Negara dan menepatkan kepentingan sendiri di bawah kepentingan nasional. Secara khusus perlu disebutkan di sini bahwa di Negara-negara yang baru merdeka, partai-partai politik juga di tuntut berperan memupuk identitas nasional dan integrasi nasional. Ini adalah tugas lain dalam kaitannya dengan sosialisasi politik. Namun, tidak dapat disangkal adakalanya partai mengutamakan kepentingan partai atas kepentingan nasional. Loyalitas yang diajarkan adalah loyalitas kepada partai, yang melebihi loyalitas kepada Negara. Dengan demikian ia mendidik pengikut-pengikutnya untuk melihat dirinya dalam konteks yang sangat sempit. Pandangan ini malahan dapat mengakibatkan

12

pengotakan dan tidak membantu proses integrasi, yang bagi Negara-negara berkembang menjadi begitu penting.

C. Sebagai Sarana Rekrutmen Politik

fungsi ini berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri. Dengan mempunyai kader-kader yang baik, partai tidak akan sulit menentukan pimpinannya sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional. Selain untuk tingkatan seperti itu partai politik juga berkepentingan memperluas atau memperbanyak keanggotaan. Maka ia pun berusaha menarik sebanyak-banyaknya orang untuk menjadi anggotanya. Dengan didirikannya organisasi-organisasi massa (sebagai onderbouw) yang melibatkan golongan-golongan buruh, petani, pemuda, mahasiswa, wanita dan sebagainya, kesempatan untuk berpartisipasi diperluas. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin.

D. Sebagai Sarana Pengatur Konflik (Conflict Management)

Potensi konflik selalu ada di setiap masyarakat, apalagi di masyarakat yang bersifat heterogen, apakah dari segi etnis (suku bangsa), social-ekonomi, ataupun agama. Setiap perbedaan tersebut menyimpan potensi konflik. Apabila keanekaragaman itu terjadi di Negara yang menganut paham demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dianggap hal yang wajar dan mendapat tempat. Akan tetapi di dalam Negara yang heterogen sifatnya, potensi pertentangan lebih besar dan dengan mudah mengundang konflik. Disini paran partai diperlukan untuk membantu mengatasinya, atau sekurang-kurangnya dapat diatur sedemikian rupa sehingga akibat negatifnya dapat ditekan seminimal mungkin. Elite partai dapat menumbuhkan pengertian di antara mereka dan bersamaan dengan itu juga meyakinkan pendukungnya. Pada tataran yang lain dapat dilihat pendapat dari ahli yang lain, Arend Lijphart (1968). “Perbedaan-perbedaan atau perpecahan ditingkat massa bawah dapat diatasi oleh kerja sama diatara elite-elite politik”. (Segmented or subcultural cleavegas at the mass level could be overcome by elite cooperation).

Dalam konteks kepartaian, para pemimpin partai adalah elite politik.

13

2.8 Cara Mendirikan Partai politik

Setelah Masuknya Era Reformasi Banyak Sekali Partai Politik Yang Didirikan Sampai

Masyarakat Tidak Mengenal Semua Partai Politik Yang Ada Di Indonesia Ini. Berikut Ini

Adalah Syarat - syarat Pembuatan Partai Politik Di Indonesia :

1. Harus ada minimal 50 orang warga negara Indonesia berusia minimal 21 tahun untuk

mendirikan dan membentuk partai politik baru. Akta pendi-rian dibuat di depan

notaris, memuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, juga kepengurusan

tingkat nasional.

2. Membentuk kepengurusan minimal di 15 provinsi, atau 50 persen dari jumlah

provinsi di Indonesia. Termasuk, pengurus cabang tingkat kabupaten/kota madya

minimal 50 persen pada setiap provinsi itu dan 25 persen dari jumlah kecamatan pada

kabu-paten/kota yang bersangkutan.

3. Nama, lambang, dan tanda gambar yang tidak boleh sama dengan partai politik lain

4. Mempunyai kantor yang tetap.

5. Mendaftarkan akta notaris pendirian partai kepada Departemen Kehakiman dan Hak

Asasi Manusia.

6. Departemen Kehakiman melakukan verifikasi atas akta dan syarat pendirian partai

serta kepengurusannya. berikut nama, lambang, dan tanda gambar.

7. Komite Pemilihan Umum bertugas menyaring partai peserta pemilu. KPU

menetapkan dan melaksanakan tata cara penelitian keabsahan syarat-syarat partai

sesuai dengan UU Partai dan UU Pemilu. Yaitu: memiliki pengurus lengkap minimal

di 2/3 jumlah provinsi dan di 2/3 jumlah kabupaten/kota madya serta memiliki 1.000

anggota pada setiap kepengurusan partai di tingkat cabang, yang dibuktikan dengan

kartu tanda anggota. Masing-masing kepengurusan di tingkat daerah dan cabang ini

harus punya kantor tetap. Partai juga harus mengajukan nama dan tanda gambar.

8. Jika tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam UU Pemilu, partai itu tidak

dapat menjadi peserta pemilu.

14

PEMILU

2.9 Pengertian Pemilu

Dalam demokrasi, pemilu sangat penting artinya. Tidak ada demokrasi tanpa

terselenggaranya pemilu yang jujur dan demokratis. Kalau sebuah negara mengklaim sebagai

negara demokrasi tetapi di sana tidak ada pemilu atau kalaupun ada pemilunya tidak

demokratis, pasti demokrasi di negara itu bo’ong-bo’ongan. Sebab, pemilu merupakan sarana

pelaksanaan kedaulatan rakyat dimana rakyat dapat memilih pemimpin politik secara

langsung. Yang dimaksud dengan pemimpin politik adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di

lembaga perwakilan rakyat (parlemen) baik di tingkat pusat maupun daerah dan pemimpin

lembaga eksekutif atau kepala pemerintahan seperti presiden, gubernur, atau bupati/walikota.

2.10 Fungsi Pemilu

Dalam perspektif demokrasi, pemilu memiliki beberapa manfaat.

a. Pemilu merupakan implementasi perwujudan kedaulatan rakyat. Asumsi demokrasi

adalah kedaulatan terletak di tangan rakyat. Karena rakyat yang berdaulat itu tidak

bisa memerintah secara langsung maka melalui pemilu rakyat dapat menentukan

wakil-wakilnya dan para wakil rakyat tersebut akan menentukan siapa yang akan

memegang tampuk pemerintahan.

b. Pemilu merupakan sarana untuk membentuk perwakilan politik. Melalui pemilu,

rakyat dapat memilih wakil-wakilnya yang dipercaya dapat mengartikulasikan

aspirasi dan kepentingannya. Semakin tinggi kualitas pemilu, semakin baik pula

kualitas para wakil rakyat yang bisa terpilih dalam lembaga perwakilan rakyat.

c. Pemilu merupakan sarana untuk melakukan penggantian pemimpin secara

konstitusional. Pemilu bisa mengukuhkan pemerintahan yang sedang berjalan atau

untuk mewujudkan reformasi pemerintahan. Melalui pemilu, pemerintahan yang

aspiratif akan dipercaya rakyat untuk memimpin kembali dan sebaliknya jika rakyat

tidak percaya maka pemerintahan itu akan berakhir dan diganti dengan pemerintahan

baru yang didukung oleh rakyat.

15

d. Pemilu merupakan sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi.

Pemberian suara para pemilih dalam pemilu pada dasarnya merupakan pemberian

mandat rakyat kepada pemimpin yang dipilih untuk menjalankan roda pemerintahan.

Pemimpin politik yang terpilih berarti mendapatkan legitimasi (keabsahan) politik

dari rakyat.

e. Pemilu merupakan sarana partisipasi politik masyarakat untuk turut serta menetapkan

kebijakan publik. Melalui pemilu rakyat secara langsung dapat menetapkan kebijakan

publik melalui dukungannya kepada kontestan yang memiliki program-program yang

dinilai aspiratif dengan kepentingan rakyat. Kontestan yang menang karena didukung

rakyat harus merealisasikan janji-janjinya itu ketika telah memegang tampuk

pemerintahan.

2.11 Sistem Pemilu

Kamu mungkin bertanya, di berbagai negara kan diselenggarakan pemilu. Apakah

berbagai pemilu itu sama? Secara umum, maksud diselenggarakannya pemilu sih sama, tetapi

sistemnya berbeda-beda. Dalam ilmu politik dikenal beberapa sistem pemilu, akan tetapi

umumnya berkisar pada prinsip pokok, antara lain:

2.11.1 Sistem Distrik

Sistem distrik bisaa disebut juga single-member constituency (tetapi ada juga

yang memakai istilah single-member-district untuk menyebut sistem ini). Pada

intinya, sistem distrik merupakan sistem pemilihan dimana suatu negara dibagi

menjadi beberapa daerah pemilihan (distrik) yang jumlahnya sama dengan jumlah

wakil rakyat yang akan dipilih dalam sebuah lembaga perwakilan. Dengan demikian,

satu distrik akan menghasilkan satu wakil rakyat. Kandidat yang memperoleh suara

terbanyak di suatu distrik akan menjadi wakil rakyat terpilih, sedangkan kandidat

yang memperoleh suara lebih sedikit, suaranya tidak akan diperhitungkan atau

dianggap hilang - sekecil apapun selisih perolehan suara yang ada - sehingga dikenal

istilah the winner-takes-all.

16

Kelebihan sistem distrik antara lain:

a. Karena kecil atau tidak terlalu besarnya distrik maka bisaanya ada hubungan atau

kedekatan antara kandidat dengan masyarakat di distrik tersebut. Kandidat

mengenal masyarakat serta kepentingan yang mereka butuhkan.

b. Sistem ini akan mendorong partai politik untuk melakukan penyeleksian yang

lebih ketat dan kompetitif terhadap calon yang akan diajukan untuk menjadi

kandidat dalam pemilihan.

c. Karena perolehan suara partai-partai kecil tidak diperhitungkan, maka secara tidak

langsung akan terjadi penyederhanaan partai politik. Sistem dwipartai akan lebih

berkembang dan pemerintahan dapat berjalan dengan lebih stabil.

Kekurangan sistem distrik, antara lain:

a. Sistem ini kurang representatif karena perolehan suara kandidat yang kalah tidak

diperhitungkan sama sekali atau suara tersebut dianggap hilang.

b. Partai-partai kecil atau golongan/kelompok minoritas/termarjinalkan yang

memperoleh suara yang lebih sedikit tidak akan terwakili (tidak memiliki wakil)

karena suara mereka tidak diperhitungkan. Dalam hal ini, kaum perempuan

memiliki peluang yang kecil untuk bersaing mengingat terbatasnya kursi yang

diperebutkan.

c. Wakil rakyat terpilih akan cenderung lebih memperhatikan kepentingan rakyat

didistriknya dibandingkan dengan distrik-distrik yang lain.

2.11.2 Sistem Proporsional

Sistem proporsional lahir untuk menjawab kelemahan dari sistem distrik.

Sistem proporsional merupakan sistem pemilihan yang memperhatikan proporsi atau

perimbangan antara jumlah penduduk dengan jumlah kursi di suatu daerah pemilihan.

Dengan sistem ini, maka dalam lembaga perwakilan, daerah yang memiliki penduduk

lebih besar akan memperoleh kursi yang lebih banyak di suatu daerah pemilihan,

begitupun sebaliknya. Sistem proporsional juga mengatur tentang proporsi antara

jumlah suara yang diperoleh suatu partai politik untuk kemudian dikonversikan

menjadi kursi yang diperoleh partai politik tersebut. Karena adanya perimbangan

antara jumlah suara dengan kursi, maka di Indonesia dikenal Bilangan Pembagi

Pemilih (BPP). BPP merefleksikan jumlah suara yang menjadi batas diperolehnya

kursi di suatu daerah pemilihan. Partai politik dimungkinkan mencalonkan lebih dari

satu kandidat karena kursi yang diperebutkan di daerah pemilihan lebih dari satu.

Kelebihan sistem proporsional antara lain:

17

a. Menyelamatkan suara masyarakat pemilih dimana suara kandidat yang lebih kecil

dari kandidat yang lain tetap akan diperhitungkan sehingga sedikit suara yang

hilang.

b. Memungkinkan partai-partai yang memperoleh suara atau dukungan yang lebih

sedikit tetap memiliki wakil di parlemen karena suara mereka tidak otomatis

hilang atau tetap diperhitungkan.

c. Memungkinkan terpilihnya perempuan karena kursi yang diperebutkan dalam satu

daerah pemilihan lebih dari satu.

Kekurangan sistem proporsional antara lain:

a. Sistem ini cenderung menyuburkan sistem multipartai yang dapat mempersulit

terwujudnya pemerintahan yang stabil.

b. Bisaanya antara pemilih dengan kandidat tidak ada kedekatan secara emosional.

Pemilih tidak atau kurang mengenal kandidat, dan kandidat juga tidak mengenal

karakteristik daerah pemilihannya, masyarakat pemilih dan aspirasi serta

kepentingan mereka. Kandidat lebih memiliki keterikatan dengan partai politik

sebagai saluran yang mengusulkan mereka. Pada akhirnya nanti, kandidat yang

terpilih mungkin tidak akan memperjuangkan dengan gigih kepentingan pemilih

karena tidak adanya kedekatan emosional tadi.

2.11.3 Sistem Campuran (Distrik dan Proporsional).

a. Menggabungkan 2 (dua) sistem sekaligus (distrik dan proporsional)

b. Setengah dari anggota Parlemen dipilih melalui sistem distrik dan setengahnya

lagi dipilih melalui proporsional.

c. Ada keterwakilan sekaligus ada kesatuan geografis.

2.12 Tahapan Pemilu

Masyarakat awam sering memahami pemilihan umum sebagai hari H pemungutan

suara. Padahal, pemungutan suara hanyalah salah satu rangkaian dari tahapan pemilu yang

cukup banyak. Mungkin di sekolahmu ada pemilihan Ketua OSIS secara langsung. Kalau

kamu jadi panitia, pasti jauh hari sebelumnya sudah sibuk mempersiapkan diri, bukan? Ingat

tidak, apa saja persiapan yang kamu lakukan untuk menyelenggarakan pemilihan Ketua

OSIS? Nah, begitu juga Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu, jauh

- jauh hari sebelumnya, mereka sudah sibuk banget menyiapkan segala sesuatunya untuk

melaksanakan pemilu. KPU pasti jauh lebih sibuk daripada Panitia Pemilihan Ketua OSIS

karena lingkupnya lebih luas dan lebih rumit.

18

Berikut adalah tahapan pemilu legislatif yang perlu kamu ketahui:

1. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih; Kegiatan awal yang perlu

dilakukan untuk melaksanakan pemilu adalah pendaftaran orang-orang yang memilki

hak untuk memilih, misalnya yang sudah berusia minimal 17 tahun, bukan anggota

TNI/Polri, tidak terganggu jiwanya dan sebagainya. Pendaftaran pemilih sangat

penting untuk memastikan hanya mereka yang berhak yang bisa menggunakan hak

pilihnya, juga untuk pengadaan logistik pemilu seperti pencetakan surat suara,

pembuatan Tempat Pemungutan Suara (TPS), bilik dan kotak suara dan sebagainya.

2. Pendaftaran dan Penetapan Peserta Pemilu; KPU juga perlu mendaftar siapa yang

boleh jadi peserta pemilu? Tidak semua orang atau partai boleh ikut pemilu, tanpa ada

syarat yang harus dipenuhi. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk bisa

didaftarkan sebagai peserta pemilu. Tugas KPU adalah memverifikasi (memeriksa)

kelengkapan syarat-syarat itu sehingga mereka bisa ditetapkan sebagai peserta pemilu.

3. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan; Pemilu dimaksudkan untuk

memperebutkan kursi di DPR, DPD atau DPRD. Berapa jumlah kursinya?, hal itu

perlu diatur berdasarkan wilayah tertentu yang disebut dengan daerah

pemilihan(Dapil).

4. Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; Tahap

selanjutnya adalah pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD

kabupaten/kota. Partai politik akan mengajukan daftar calon untuk dipilih rakyat

dalam pemilu secara langsung.

5. Masa kampanye; Ini tahapan yang paling heboh. Banyak poster, spanduk, kumpulan

massa dan bahkan arak-arakan di jalan-jalan. Tujuan kampanye sebenarnya untuk

memperkenalkan visi, misi dan program partai atau calon kepada rakyat kalau mereka

terpilih sebagai wakil rakyat.

6. Masa tenang; Masa tenang adalah masa antara berakhirnya kampanye dan

pemungutan suara. Saat itu semua bentuk kampanye harus dihentikan dan semua

pihak fokus pada persiapan pemungutan suara. Itulah yang disebut masa tenang.

7. Pemungutan dan penghitungan suara; Inilah tahapan yang dinanti-nanti semua pihak

yang terlibat dalam pemilu. Saat itu rakyat diberi kesempatan untuk mendatangi TPS

guna memilih calon pemimpin atau wakil rakyat yang mereka nilai layak mewakili

mereka. Setelah pemungutan suara usai, akan dilakukan penghitungan suara. Kamu

bisa berpartisipasi secara aktif mengawasi atau memantau pelaksanaan pemungutan

dan penghitungan suara di TPS.

8. Penetapan hasil Pemilu; dan Setelah suara dihitung, barulah hasilnya ditetapkan. Saat

itu akan diketahui siapa yang keluar sebagai pemenang dalam pemilu, siapa saja yang

19

terpilih jadi wakil rakyat, berapa banyak jumlah suara yang diperoleh setiap peserta

pemilu.

9. Pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD

Kabupaten/kota. Setelah KPU menetapkan hasil pemilu dan calon terpilih, para calon

wakil rakyat itu akan dilantik sebagai anggota DPR, DPD dan DPRD. Enak dong?

Emang sih kelihatannya keren banget, jadi wakil rakyat. Tapi sebenarnya sangat berat

lho amanah yang dipikul. Sebab saat dilantik sebelum menjalankan tugasnya, mereka

akan disumpah sesuai agama yang dianutnya. Berat banget bro konskwensinya kalau

mereka disumpah dengan kitab sucinya di atas kepalanya. Sebab selain disaksikan

yang hadir juga disaksikan oleh Tuhan, Allah Yang Maha Kuasa. Nah, mereka nanti

harus mempertengungjawabkan amanah itu kepada rakyat yang memilihnya dan

kepada Allah Yang Maha Kuasa dan Maha Mencatat. Berat bukan ?

2.13 Pemilu Demokratis

1. Sebuah pemilu dikatakan demokratis jika memenuhi beberapa persyaratan sebagai

berikut:

2. Dilaksanakan oleh Lembaga Penyelenggara Pemilu yang independen, mandiri dan

bebas intervensi dari pihak manapun (pemerintah, parpol, kandidat dsb).

3. Dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

4. Adanya Lembaga Pengawas yang independen dan mandiri.

5. Semua elemen masyarakat yang berhak, memiliki akses untuk terlibat sebagai peserta

(calon), pemilih maupun pemantau.

6. Melindungi dan menjaga kesamaan hak pemilih untuk menggunakan pilihannya

dengan prinsip one man, one vote dan one value.

2.14 Tiga Jenis Pemilu

Di Indonesia, ada tiga jenis pemilihan umum (Pemilu), yakni:

A. Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD

Berdasarkan ketentuan umum pasal 1 UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota

DPR, DPD, dan DPRD, yang dimaksud dengan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD

adalah pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD provinsi dan DPRD

kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/

Kota adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan :

a. berstatus badan hukum; sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai

Politik

b. memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah provinsi;

c. memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah kabupaten/kota di

provinsi yang bersangkutan;

20

d. menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus)

keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol tingkat pusat;

e. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau

1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah penduduk pada setiap

kepengurusan parpol yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda

anggota;

f. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan;

g. mengajukan nama dan tanda gambar parpol kepada KPU sesuai

dengan ketentuanPerundang-undangan (UU No.10 Tahun 2008

Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah);

Di tempat inilah para wakil rakyat akan berkantor

2. Peserta pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah

perseorangan yang telah memenuhi persyaratan dan mendapat dukungan minimal dari

pemilih dari daerah pemilihan yang bersangkutan;

a. Dukungan

Penduduk Dukungan (paling sedikit)

sampai dengan 1.000.000 1.000 pemilih

lebih dari 1.000.000 - 5.000.000 2.000 pemilih

lebih dari 5.000.000 - 10.000.000

3.000 pemilih

lebih dari 10.000.000-15.000.000

4.000 pemilih

lebih dari 15.000.000 5.000 pemilih

21

b. Dukungan dimaksud tersebar di paling sedikit 50% dari jumlah

kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.

c. Persyaratan dimaksud dibuktikan dengan daftar dukungan yang

dibubuhi tanda tangan atau cap jempol dan dilengkapi fotokopi KTP

setiap pendukung.

3. Tahapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD;

a. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;

b. Pendaftaran peserta pemilu;

c. Penetapan peserta pemilu;

d. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;

e. Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD

Kabupaten/Kota;

f. Masa kampanye;

g. Masa tenang;

h. Pemungutan dan penghitungan suara;

i. Penetapan hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi serta

DPRD Kabupaten/Kota;

j. Pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi sert

DPRD Kabupaten/Kota terpilih.

B. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Sejak Pemilu Tahun 2004, presiden atau wakil presiden dipilih secara langsung oleh

rakyat. Sebelumnya, presiden atau wakil presiden dipilih oleh anggota DPR/MPR. Pemilu

presiden dan wakil presiden adalah pemilu untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil

presiden yang diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol secara berpasangan :

1. Peserta pemilu presiden dan wakil presiden adalah pasangan calon yang diusulkan

oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan yang

memperoleh jumlah kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi di

DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam

pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

(UU No.42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden).

2. Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah

pelaksanaan pemilihan umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

22

Surat suara Pemilu Presiden 2009

3. Tahapan penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden:

a. Penyusunan daftar pemilih;

b. Pendaftaran bakal pasangan calon;

c. Penetapan pasangan calon;

d. Masa kampanye;

e. Masa tenang;

f. Pemungutan dan penghitungan suara;

g. Penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden;

h. Pengucapan sumpah/janji presiden dan wakil presiden terpilih.

C. Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pemilu untuk memilih pasangan

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusulkan oleh parpol atau gabungan

parpol dan perseorangan. Sejak tahun 2005, telah diselenggarakan Pilkada secara langsung,

baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Penyelenggaraan ini diatur dalam UU

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa “Kepala

daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara

demokratis Berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”.

Pilkada masuk dalam rezim Pemilu setelah disahkannya UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang

Penyelenggara Pemilihan Umum sehingga sampai saat ini Pemilu Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah lebih dikenal dengan istilah Pemilukada. Pada tahun 2008, tepatnya setelah

23

diberlakukannya UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, peserta Pemilukada adalah pasangan calon dari:

a. Partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh kursi paling rendah 15%

(lima belas perseratus) dari jumlah kursi DPRD di daerah bersangkutan atau

memperoleh suara sah paling rendah 15% (lima belas perseratus) dari akumulasi

perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD di daerah bersangkutan.

b. Perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang yang telah memenuhi persyaratan

secara berpasangan sebagai satu kesatuan, dengan ketentuan sebagai berikut (UU

No.12 Tahun 2008 perubahan kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 Tentang

Pemerintahan Daerah):

1) Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa

harus didukung paling rendah 6,5% (enam koma lima per seratus);

2) Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai

dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung paling rendah 5% (lima per

seratus);

3) Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai

dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling rendah 4%

(empat per seratus);

Tahapan penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah:

a. Pemutakhiran data dan daftar pemilih;

b. Pencalonan;

c. Kampanye;

d. Masa tenang;

e. Pemungutan suara dan penghitungan suara;

f. Penetapan hasil pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah;

g. Pengucapan sumpah/janji kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

24

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan Sistem pemilihan lebih banyak didasarkan pada tercakupnya indikator

akuntabilitas (accountability), keterwakilan (representativeness), keadilan (fairness), persamaan hak tiap pemilih (equality), lokalitas. Begitu juga dengan pemilihan sistem kepartaian, pilihan atas penerapan sistem kepartaian lebih banyak pada bagaimana menciptakan sistem kepartaian yang adil (nondiskriminatif), menunjang persaingan sehat dari pola interaksi antar parpol dalam satu sistem politik, serta menunjang format dan mekanisme kerja sistem pemerintahan. Dilihat dari indikator yang ada, sistem pemilu yang diterapkan Indonesia saat ini lebih banyak memang sudah memenuhi sisi nilai demokratis suatu sistem pemilihan disamping suitable dengan kondisi keindonesiaan. Keberadaan sistem pemilihan lembaga perwakilan saat ini, di mana pengisian keanggotaannya secara keseluruhan dipilih langsung oleh rakyat, sudah cukup mencerminkan representasi kedaulatan rakyat dan rasionalisasi dari prinsip demokrasi.

3.2 Saran Pembahasan makalah ini sangatlah sederhana,secara keseluruhan makalah ini

sudah cukup menggambarkan tentang Partai politik dan pemilu. Oleh karena itu kepada pembaca makalah ini agar kiranya berkenan memperbaiki makalah ini agar lebih menarik dan Interaktif. Sebaiknya bagi para pemilih agar memilih calon legisltif yang jujur dan dapat dipercaya dengan baik,karna dengan itulah Negara kita akan tetap maju di masa yang akan datang . Jangan sekali-kali memilih calon yang salah, karma akan berakibat fatal bagi Negara kita sendiri .

25

DAFTAR PUSTAKA

http://sakauhendro.wordpress.com/demokrasi-dan-politik/pengertian- demokrasi/.[25 september 2010]. http://ruhcitra.wordpress.com/2008/11/09/demokrasi/ http://www.forum-politisi.org/berita/article.php?id=547 http://organisasi.org.com http://id.wikipedia.org.com http://komunitasmahasiswa.info.com www.irchan.co.cc/2009/01/sejarah-perkembangan-ham.com http://hitsuke.blogspot.com http://bluecryztal.blogspot.com http://chaplien77.blogspot.com http://sakauhendro.wordpress.com/demokrasi-dan-politik/pengertian-demokrasi/ http://ruhcitra.wordpress.com/2008/11/09/demokrasi/ http://www.forum-politisi.org/berita/article.php?id=547