Hukum Perusahaan Dan Hukum Asuransi, Kelompok 7, Kelas Cf Akuntansi
-
Upload
zuan-mareta-s -
Category
Documents
-
view
225 -
download
0
Transcript of Hukum Perusahaan Dan Hukum Asuransi, Kelompok 7, Kelas Cf Akuntansi
-
8/16/2019 Hukum Perusahaan Dan Hukum Asuransi, Kelompok 7, Kelas Cf Akuntansi
1/23
-
8/16/2019 Hukum Perusahaan Dan Hukum Asuransi, Kelompok 7, Kelas Cf Akuntansi
2/23
Disusun #leh $
Phu%ung Prasi&i
'(()*)+)''''),(
-uan Mareta Sari
'(()*)+)''''),.
Hanung /athurrohman
'(()*)+)''''),0
1URUSAN AKUNTANSI
/AKULTAS EK#N#MI DAN 2ISNIS
UNI3ERSITAS 2RA4I1A5A
*)'(
HUKUM PERUSAHAAN
A" Pengertian Perusahaan
Perusahaan adalah suatu pengertian ekonomi yang banyak dipakai
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), namun KUHD
sendiri tidak memberikan penafsiran maupun penjelasan resmi tentangapakah perusahaan itu.
Para pihak yang membentuk Undang-Undang agaknya berkehendak
menyerahkan perumusan perusahaan kepada para ilmuan.
!eperti pendapat para ahli berikut ini mengenai perusahaan "
'" Menteri Kehakiman 2elana
-
8/16/2019 Hukum Perusahaan Dan Hukum Asuransi, Kelompok 7, Kelas Cf Akuntansi
3/23
Dikatakan adanya perusahaan apabila pihak yang berkepentingan
bertindak secara tidak terputus–putus dan terang-terangan, serta didalam
kedudukan tertentu untuk memperoleh laba-rugi bagi dirinya sendiri.
2. Molengraaff
Barulah dikatakan ada perusahaan jika secara terus menerus bertindak
keluar untuk memperoleh penghasilan dengan mempergunakan atau
menyerahkan barang-barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.
Suatu perusahaan harus mempunyai unsur-unsur :
a) Terus-menerus atau tidak terputus-putus
b) Secara terang-terangan karena hubungannya dengan pihak ketiga)
c) Dalam kualitas tertentu karena dalam lapangan perniagaan)
d) !enyerahkan barang-barang
e) !engadakan perjanjian-perjanjian perdagangan
") #arus bermaksud memperoleh laba.
3. Polak
Dari hasil perumusan tersebut $olak menambahkan pernyataan bah%a
Suatu perusahaan mempunyai &keharusan melakukan pembukuan'.
B. Pengertian Hukum Perusahaan
(ompleks peraturan yang baik itu tertulis maupun tidak tertulis, yantg
si"atnya memaksa, mengatur perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara terus
menerus dalam kedudukan tertentu dilingkungan perniagaan dengan tujuan
untuk mendapatkan keuntungan.
C. Dasar Hukum Perusahaan
#ukum perusahaan bisa diartikan sebagai keseluruhan hukum yang
mengatur seluk beluk yang bersangkutan dengan perusahaan. $ada hukum
perusahaan sudah tentu mempunyai dasar hukum sebagai landasannya. Dasar
hukum yang dimaksud yaitu &segala apa saja yang dapat menimbulkan aturan-
aturan yang mempunyai kekuatan yang si"atnya memaksa, yakni aturan yang
apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata' .S.T.
(ansil, *+:). /adi dapat disimpulkan bah%a, Dasar hukum perusahaan
-
8/16/2019 Hukum Perusahaan Dan Hukum Asuransi, Kelompok 7, Kelas Cf Akuntansi
4/23
adalah aturan-aturan yang didalamnya terdapat ketentuan yang bersangkutan
dengan perusahaan.
Dasar hukum perusahaan utama bersumber pada (itab 0ndang-0ndang
#ukum Dagang (0#D) yang merupakan lex spesialis hukum khusus) dari
(0#$erdata.(0#D ini merupakan %arisan dari #india Belanda berupa
Wetboek van Koophandel (WvK), yang masih berlaku sampai ada peraturan
perundang-undangan 1epublik 2ndonesia yang menggantikannya.
Sumber hukum perusahaan berdasarkan tata urutan peraturan perundang-
undangan di 2ndonesia adalah sebagai berikut :
1. Undang-undang
0ndang-undang merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah dengan
persetujuan De%an $er%akilan 1akyat $asal 3 ayat *) jo. $asal 45 ayat *)
00D *+3. #ukum perusahaan telah diatur dalam beberapa perundang-
undangan diluar (0#D dan (0#$erdata sesuai dengan perkembangan
masyarakat dan perusahaan. $erundang-undangannya antara lain :
a. 00 6o. *3 Tahun *+34 tentang Bursa
b. 00 6o. 77 dan 7 Tahun *+ tentang 8suransi (ecelakaan
c. 00 6o. * Tahun *+9 tentang $enanaman !odal 8sing
d. 00 6o. 3 Tahun *+ tentang (onensi ;ashington mengenai Sengketa
!odal 8sing di 2ndonesia
e. 00 6o Tahun *+ tentang $enanaman !odal Dalam 6egeri
". 00 6o. + Tahun *++ tentang Badan 0saha !ilik 6egara
g. 00 6o. 7 Tahun *+4 tentang ;ajib Da"tar $erusahaan
h. 00 6o. Tahun *+4 tentang #ak ipta
i. 00 6o. 9 Tahun *+9 tentang $enyempurnaan 0ndang-0ndang 6o.
Tahun *+4 Tentang #ak ipta
j. 00 6o. Tahun *++ tentang $aten
k. 00 6o. 4 Tahun *++4 tentang 0saha $erasuransian
l. 00 6o.7 Tahun *++4 tentang /aminan Sosial Tenaga (erja
m. 00 6o. 9 Tahun *++4 tentang $erbankan
n. 00 6o. *+ Tahun *++4 tentang !erk
o. 00 6o. 43 Tahun *++5 tentang $erkoperasian
-
8/16/2019 Hukum Perusahaan Dan Hukum Asuransi, Kelompok 7, Kelas Cf Akuntansi
5/23
2. Kebiasaan
(ebiasaan adalah sumber hukum yang diikuti oleh pengusaha guna untuk
memperoleh suatu keuntungan. (ebiasaan ini dapat menjadi sumber hukum
apabila perbuatan yang dilakukan itu dilakukan berulang kali dan apabila
bertentangan dengan hukum kebiasaan maka hal itu dapat menjadi sebuah
pelanggaran perasaan hukum).
3. uris!rudensi
*+, * Desember *+, $erkara pilihan hukum, 6omor
7437>$dt>*++5, 75 6oember *++7, dan sebagainya.
". Per#an#ian $nternasional
$erjanjian 2nternasional adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua negara
atau lebih bilateral atau multilateral). $erjanjian 2nternasional dapat terjadi
apabil disetujui oleh D$1.
%. Doktrin atau Penda!at Para &hli
!engenai pendapat para ahli hukum, pernah dikenal pendapat umum yang
menyatakan bah%a orang tidak boleh menyimpang dari communis opinio
-
8/16/2019 Hukum Perusahaan Dan Hukum Asuransi, Kelompok 7, Kelas Cf Akuntansi
6/23
doctorum pendapat umum para sarjana). ?leh karena itu, pendapat para
sarjana doktrin) mempunyai kekuatan yang mengikat sebagai sumber hukum.
$endapat para ahli ini dapat digunakan sebagai landasan untuk memecahkan
masalah-masalah yang langsung atau tidak langsung berkaitan dengan satu
sama lain.
D. Perusahaan Perseorangan an Persekutuan Perata
perusahaan diklasifikasikan menjadi perusahaan perseorangan dan
perusahaan persekutuan perdata, dapat dijelaskan sebagai berikut"
'" Perusahaan Perseorangan
Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh satu
pengusaha saja. Pemilik tunggal dari perusahaan perseorangan disebut
sole proprietor .
Keuntungan ari Ke%emilikan Perseorangan $
#. !eluruh keuntungan akan diterima oleh pemilik tunggal.
$. Pajak yang lebih rendah. Karena keuntungan dalam suatu kepemilikan
perseorangan dianggap sebagai penghasilan pribadi, maka mereka
menjadi subyek pajak yang lebih rendah daripada yang dikenakan untuk
beberapa bentuk kepemilikan bisnis lainnya.
%. Pengendalian penuh. Dengan hanya seorang pemilik yang memiliki
kendali penuh atas perusahaan, maka peluang terjadinya konflik selama
proses pengambilan keputusan dapat dihilangkan.
Kerugian Ke%emilikan Perseorangan $
#. &enanggung seluruh Kerugian
$. Keajiban yang tidak terbatas. 'aitu tidak terdapat batasan atas utangyang menjadi keajiban dari pemiliknya.
%. Dana yang erbatas. !eorang pemilik mungkin memiliki dana tersedia
yang terbatas untuk diinestasikan dalam perusahaan.
D. Keahlian erbatas. !eorang pemilik tunggal memiliki keahlian terbatas
dan mungkin tidak mampu mengendalikan seluruh aspek bisnisnya.
*" Perusahan Persekutuan Perata
-
8/16/2019 Hukum Perusahaan Dan Hukum Asuransi, Kelompok 7, Kelas Cf Akuntansi
7/23
Perusahaan persekutuan ( Partnership ) adalah perusahaan yang dimiliki
se*ara bersama oleh dua atau lebih orang.
Keuntungan Persekutuan $
#. ambahan Pendanaan. #danya tambahan pendanaan dari sekutu atau
para sekutu. +leh karena itu, tersedia lebih banyak uang yang dapat
digunakan untuk mendanai operasi bisnis.
$. Pembagian Kerugian. !etiap kerugian bisnis yang dialami oleh
persekutuan akan ditanggung oleh seluruh sekutu.
%. ebih banyak !pesialisasi. Para sekutu dapat memudatkan perhatian
mereka pada masing-masing spesialisasi yang dimilikinya dan dapat
melayani berbagai ma*am pelanggan.
Kerugian Persekutuan $
#. Pembagian Pengendalian. Pengambilan keputusan dalam suatu
perusahaan persekutuan harus dibagi. ika para sekutu tidak men*apai
kata sepakat mengenai *ara begaimana bisnis tersebut dijalankan, maka
hubungan bisnis dan pribadi dapat terganggu.
$. Keajiban yang idak erbatas. Para sekutu umum dalam suatu
persekutuan menjadi subyek dari keajiban yang tidak terbatas.
%. Pembagian Keuntungan. !etiap keuntungan yang dihasilkan harus
dibagi di antara semua sekutu.
'. (enis-(enis Badan Usaha
a. 2aan usaha tiak berbaan hukum
a.1 C) *Persekutuan komanditer+
$ersekutuan komanditer atau yang biasa disebut @ merupakan singkatan
dari commanditaire vennootschap, tercantum dalam pasal *+ sampai pasal 4*
(0#D yang terletak di tengah pengaturan "irma.
!enurut pasal *+ (0#D perseroan komanditer dibentuk untuk
menjalankan suatu perusahaan.
-
8/16/2019 Hukum Perusahaan Dan Hukum Asuransi, Kelompok 7, Kelas Cf Akuntansi
8/23
adalah persekutuan "irma yang mempunyai satu atau lebih sekutu komanditer.
sekutu kommanditer adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang atau barang
sebagai pemasukan pada persekutuan tapi tidak turut serta dalam pengurusan
atau penguasaan dalam persekutuan itu. Dengan kata lain, status seorang
sekutu komanditer dapat disamakan dengan seseorang yang menitipkan modal
pada suatu perusahaan dan hanya menantikan sedangkan ia sama sekali lepas
tangan dari pengurusan perusahaan.
Sekutu komanditer sering disebut juga sepagai selepas uang
geldschieter). Dalam istilah pelepasan uang, uang atau benda yang telah
diserahkan atau dititipkan kepada orang lain yang bisa disebut sebagai
debitur) dapat dituntut kembali bila si debitur jatuh pailit. Tetapi, dalam
persekutuan komanditer, uang atau benda yang telah diserahkan tidak dapat
dituntut kembali jika persekutuan komanditer dinyatakan pailit. ?leh karena
itulah #.!.6 $ur%osutjipto tidak meyetujui penggunaan istilah & orangg yang
meminjamkan uang atau pelepas uang' untuk menyambut sekutu komanditer :
sekutu komanditer tidak sama dengan pelepas uang.
(esimpulannya, persekutuan komanditer mempunyai dua macam sekutu
yaitu :
*. S ekutu komplementer : ikut akti" dalam mengurus persekutuan atau
menjadi pengurus persekutuan, sehingga sekutu inilah yang dikenal oleh pihak
ketiga. $ihak ketiga hanya dapat berhubungan dengan sekutu akti" ini saja,
sebab yang bertanggung ja%ab sampai dengan harta pribadinya.
#anyalahsekutu akti".
4. S ekutu pasif atau sekutu komanditer : tidak mengurus persekutuan dan
hanya berada di belakang layar. 8rtinya sekutu pasi" tidak dikenal oleh pihak
ketiga. !ereka hanya menyediakan modal untuk pembiayaan perusahaan
tersebut. Tanggung ja%ab seekutu komanditer terhadap utang-utang yang
dimiliki perusahaan kepada pihak ketiga hanya sebatas pada modal yang
dimasukkannya dalam perusahaan. Sekutu komanditer tidak
bertanggungja%ab secara pribadi untuk seluruhnya seperti halnya sekutu
komplementer.
-
8/16/2019 Hukum Perusahaan Dan Hukum Asuransi, Kelompok 7, Kelas Cf Akuntansi
9/23
,ata Cara Pendirian Persekutuan Komanditer
!engingat persekutuan komanditer juga merupakan suatu "irma dalam
bentuk khusus maka dapat menggunakan ketentuan pasal 44 (0#D tentang
pendirian "irma.
aranya sebagai berikut :
*. $embuatan suatu akta pendirian yang disahkan oleh notari
Di dalam akta pendirian harus dimuat anggaran dasar yang menentukan
tentang:
8. 6ama yang dipergunakan dan tempat kedudukannya
B. !aksuddan tujuan didirikannya persekutuan
. Tanggal berdiri dan berakhirnya persekutuan
D. !odal persekutuan
A. Sekutu komplementer dan sekutu komanditer
. #ak dan ke%ajiban serta tanggung ja%ab masing masing sekutu
C. $embagian untung dan rugi persekutuan.
4. Dida"tarkan ke kepaniteraan pengadilan negeri setempat.
7. Diumumkan dalam tambahan berita negara.
(erangka anggaran dasar perseroan :
*. $endirian perseroan
6ama para pendiri perseroan harus ditetapkan dengan ketentuan diba%ah ini :
8. /umlah pendiri minimal dua orang dan %arga negara 2ndonesia.
B. $ara pendiri juga dapat diangkat sebagai salah satu pengurus, baik
sebagai direktur atau komisaris. (emudian, jika anggota direktur atau
komisaris lebih dari satu orang, salah satu dapat diangkat menjadi direktur
utama atau komisaris utama.
4. 6ama perseroan
8. $emakaian nama perseroan komanditer tidak diatur secara khusus
oleh undang - undang atau peraturan pemerintah, maka kesamaan atau
kemiripan nama perseroan diperbolehkan.
-
8/16/2019 Hukum Perusahaan Dan Hukum Asuransi, Kelompok 7, Kelas Cf Akuntansi
10/23
B. (edudukan perseroan harus berada di %ilayah 1epublik 2ndonesia,
menyebutkan nama kota>kabupaten sebagai tempat kegiatan usaha dan
kantor pusat perseroan.
7. !aksud dan tujuan serta kegiatan usaha
8. Setiap perseroan yang didirikan dapat melakukan kegiatan usaha yag
sama atau berbeda dibanding perseroan lain, bersi"at khusus atau
umum sesuai dengan keinginan para pendiri perseroan. 6amun, ada
beberapa bidang usaha yang hanya bisa dilaksanakan dengan badan
hukum $T.
B. 0ntuk mempermudahkan, disediakan in"ormasi mengenai maksud
dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan.
/enis jenis $ersekutuan (omanditer
8. $ersekutuan komanditer murni
#anya terdapat satu sekutu komplementer, sedangkan yang lainnya
adalah sekutu komanditer.
B. $ersekutuan komanditer murni
Berasal dari bentuk "irma yang membutuhkan tambahan modal.
Sekutu "irma menjadi sekutu komplementer, sedangkan sekutu
lain atau sekutu tambahan menjadi sekutu komanditer.
. $ersekutuan komanditer bersaham
!engeluaran saham yang tidak diperjualbelikan dan sekutu
komplementer ataupun sekutu komanditer mengambil satu saham
atau lebih. Tujuan dikeluarkannya saham ini adalah untuk menghidari
terjadinya modal beku, karena dlam persekutuan komanditer tidak
mudah untuk menarik kembali modal yang telah disetorkan.
a.2 Persekutuan irma
!enurut pasal (0#D, persekutuan "irma adalah persekutuan yang
diadakan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan nama bersama.
irma mengandung unsur - unsur sebagai berikut :
*. !enjalankan usaha bersama
!enjalankan suatu usaha bersama atau menjalankan perusahaan
merupakan unsur mutlak "irma. ?leh karena itu semua ketentuan yang
-
8/16/2019 Hukum Perusahaan Dan Hukum Asuransi, Kelompok 7, Kelas Cf Akuntansi
11/23
di%ajibkan untuk suatu perusahaan berlaku juga bagi "irma. !isalnya
ketentuan yang me%ajibkan untuk mengadakan pembukuan.
4. Dengan nama bersama atau "irma
6ama bersama yang dimaksud adalah nama dari mereka yag ikut serta
dalam "irma atau yang disebut sekutu.
aeni 8syhadie 45*4: 7*) memberikan contoh sebagai berikut:
8. !enggunakan nama seorang sekutu, misalnya a. #aldun.
B. !enggunakan nama seorang sekutu dengan tambahan yang
menunjukkan anggota sekutunya, misalnya a.#aldun and
Brothers disingkat a. #aldun E Bros.) artinya,
persekutuan ini beranggotakan #aldun dan keluarnganya.
. !engunakan himpunan nama semua sekutunya secara
singkatan. !isalnya, a. 8smi singkatan dari 8hmad,
Suhandi !uhammad, dan 2r%an).
7. Tanggung ja%ab sekutu secara pribadi atau keseluruhan
Dalam suatu persekutuan "irma setiap sekutu berhak untuk melakukan
tindakan keluar atas nama persekutuan tersebut. Segala perjanjian yang
diadakan oleh seorang anggota sekutu juga mengikat ka%an-ka%an
persekutuan lainnya segala perolehan seorang sekutu menjadi harta kekayaan
"irma yang berarti milik semua sekutu lainnya. Sesuai pasal *9 (0#D,
tindakan yang berkaitan dengan persekutuan dari seorang anggota sekutu
mengikat semua anggota sekutu lainnya.
Sesuai pasal * (0#D, tiap tiap anggota persekutuan secara tanggung renteng
bertanggungja%ab secara menyeluruh atas segala transaksi pada persekutuan
"irma.
(esimpulannya, dapat dikemukakan bah%a ciri ciri dan si"at "irma secara
umum :
8. 8nggota "irma biasanya sudah saling mengenal dan saling memperayai
B. $erjanjian "irma dapat dilakukandihadapan notaris atau diba%ah tangan
. irma memakai nama bersama dlam kegiatan usaha
-
8/16/2019 Hukum Perusahaan Dan Hukum Asuransi, Kelompok 7, Kelas Cf Akuntansi
12/23
D. 8da tanggung ja%ab dan risiko kerugian yang tidak terbatas
A. 8pabila terdapat utang tak terbayar, setiap pemilik %ajib melunasi dengan
harta pribadi
. Setiap anggotta "irma memiliki hak untuk menjadi pemimpin
C. Seorang anggota mempunyai hak untuk membubarkan "irma
#. $endiriannya tidak memerlukan akta pendirian
2. !udah memperoleh kredit usaha.
,ata Cara Pendirian irma
Telah diatur dalam pasal 44 sampai pasal 4+ (0#D
*. Tiap tiap persekutuan "irma harus didirikan dengan akta autentik
4. 8kta tersebut harus dida"tarkan dalam tegister yang disediakan pada
kepaniteraan pengadialn neggeri dalam daerah kukum "irma tersebut
berkedudukan pasal 47 (0#D)
Dari ikhtisar resmi akta pendirian "irma dapat idlihat di pasal 4 (0#D yang
harus memuat hal hal diantaranya :
8. 6ama, nama kecil, pekerjaan, dan tempat tinggal para sekutu "irma
B. $ernyataan"irma yang menunjukkan apakah persekutuan itu umum ataukah
terbatas pada suatu cabang khusus perusahaan tertentu, dan dalam hal terakhir
menunjukkan cabang khusus itu,
. $enunjukkan para sekutu yang tidak diperkenankan bertanda tangan atas
nama "irma
D. Saat mullai berlakunya persekutuan dan saat berakhirnya
A. $ada umumnya bagian - bagian dari perjanjian inilah yang harus dipakai
untuk menentukan hak hak pihak ketiga terhadap para sekutu.
Bentuk umum perjanjian yang tertuang dalam akta pendirian "irma biasanya
berisi tentang hal hal antara lain:
8. 6ama dan alamat "irma
B. /enis usaha "irma
. #ak dan ke%ajibanpara anggota
D. /umlah modal yang ditanamkan pertama kali oleh anggota
A. $embagian laba rugi
-
8/16/2019 Hukum Perusahaan Dan Hukum Asuransi, Kelompok 7, Kelas Cf Akuntansi
13/23
. Syarat syarat pengambilan prie dan penambahan modal
C. $rosedur penerimaan anggota baru "irma
#. $rosedurkeularnya anggota "irma
2. $rosedur pembubaran "irma apabila "irma dilikuidasi
$embubaran "irma
$asal * sampai pasal *34 (0# $erdata, dan pasal 7* sampai dengan
pasal 73 (0#D
$asal * (0# menyebutkan bah%a ada lima hal yang menyebabkan
persekutuan "irma berakhir :
*. Telah berakhirnya jangka %aktu "irma sesuai yang telah ditentukan dalam
akta pendirian
4. 8danya pengunduran diri atau pemberhentian sekutunya
7. !usnahnya barang atau telah selesainya usaha yang dijalankan persekutuan
"irma
. 8danya kehendak dari seorang atau beberapa orang sekutu
3. Salah seorang sekutu meninggal dunia atau berada diba%ah pengampunan
atau dinyatakan pailit.
B. Perusahaan Berbadan Hukum
Badan usaha dengan status badan hukum yang memiliki kekayaan, hak
dan ke%ajiban tersendiri terpisah dari kekayaan, hak dan ke%ajiban para
pendiri maupun pemilik badan usaha tersebut.
$adan Usaha yang berbentuk $adan Hukum terdiri dari "
6'7 Perseroan Terbatas 68PT97
&emiliki ketentuan minimal modal dasar, dalam UU /01//2 minimum
modal dasar P yaitu 3p4/.///./// (lima puluh juta rupiah). &inimal
145 dari modal dasar telah disetorkan ke dalam P6
Pemegang !aham hanya bertanggung jaab sebatas saham yang
dimilikinya6
$erdasarkan peraturan perundang-undangan tertentu diajibkan agar
suatu badan usaha berbentuk P.
6*7 5ayasan
$ergerak di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak
-
8/16/2019 Hukum Perusahaan Dan Hukum Asuransi, Kelompok 7, Kelas Cf Akuntansi
14/23
-
8/16/2019 Hukum Perusahaan Dan Hukum Asuransi, Kelompok 7, Kelas Cf Akuntansi
15/23
Dasar hukum yang digunakan sebagai landasannya yaitu 00 6o. *+
Tahun 4557 tentang B0!6.
(euntungan B0!6, sesuai amanat 00D *+3 yaitu keuntungan yang
diperoleh negara dari B0!6 seharusnya dikembalikan ke negara dan rakyat
2ndonesia.
*%+ BUMD
!asih menggunakan 00 Fama , 00 6o. 3 Tahun *+4 tentang
$erusahaan Daerah
Berdasarkan 00 6o. 3 Tahun *+4, $erusahaan daerah adalah perusahaan
yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan daerah
yang dipisahkan.
Berdasar $eraturan !enteri Dalam 6egeri 6o. 7 Tahun *++ Tentang
Bentuk #ukum Badan 0saha !ilik Daerah yaitu Badan 0saha !ilik
Daerah dapat berupa $erusahaan Daerah $D) yang tunduk pada 00
$erusahaan Daerah dan $erseroan Terbatas $T) yang tunduk pada 00
$erseroan Terbatas. ontohnya adalah $D8!, $T. /aya 8ncol.
B0!D berbentuk $T, saham $erseroan Terbatas dapat dimiliki oleh
$emerintah Daerah, $erusahaan Daerah, s%asta dan masyarakat, dengan
bagian terbesar dimiliki oleh pemerintah daerah atau perusahaan daerah.
(euntungan $emerintah daerah dari B0!D yakni dapat menjadi bagian
dari $endapatan 8sli Daerah.
HUKUM &0U/&0$
7.Pengertian #suransi
!eperti kita tahu dalam hidup ini ada banyak hal terjadi yang sering luput
dari peren*anaan yang sebelumnya sudah kita buat, banyak hal hal yang
tidak kita inginkan terjadi dalam keseharian kita menyebabkan kita berada
dalam bahaya, guna melindungi0 membentengi diri kita dari hal hal
bahaya itu maka diperlukannya pertanggungan atau yang biasa kita sebut
sebagai #suransi.
-
8/16/2019 Hukum Perusahaan Dan Hukum Asuransi, Kelompok 7, Kelas Cf Akuntansi
16/23
!enurut (etentuan $asal 4 (0#D, 8suransi atau $ertanggungan adalah
$erjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung
dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena
kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin
dideritanya akibat dari suatu evenemenperisti%a tidak pasti).
!enurut (etentuan 0ndang–undang 6o.4 tahun *++4 tertanggal ** $ebruari
*++4 tentang 0saha $erasuransian &00 8suransi'), 8suransi atau
pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dimana pihak
penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi
asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian,
kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung ja%ab
hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul
dari suatu peristi%a yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran
yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.
4.$A6C8T01868S0186S2
*. $engaturan dalam (0#D
Dalam (0#D ada dua cara pengaturan asuransi, yaitu pengaturan bersi"at umum
dan bersi"at khusus. $engaturan yang bersi"at umum ada dalam Buku 2 Bab +
$asal 4-4 (0#D yang berlaku bagi semua jenis asuransi, baik yang sudah
diatur dalam (0#D maupun yang diatur di luar (0#D. $engaturan yang bersi"at
khusus terdapat dalam Buku 22 Bab + dan Bab *5 $asal 3+4-$asal +3 (0#D
dengan rincian:
a. 8suransi kebakaran $asal 49-$asal 4+ (0#D
b. 8suransi hasil pertanian $asal 4++-$asal 75* (0#Dc. 8suransi ji%a $asal 754- $asal 75 (0#D
d. 8suransi pengangkutan laut dan $erbudakan $asal 3+4-3(0#D
e. 8suransi pengangkutan darat, sungai dan peraiaran pedalaman $asal -+3
(0#D.
4. 0ndang-0ndang 6omor 4 Tahun *++4
$engaturan usaha perasuransian dalam 00 6o. 4 Tahun *++4 terdiri dari *7 bab
dan 4 $asal, dengan rincian:
-
8/16/2019 Hukum Perusahaan Dan Hukum Asuransi, Kelompok 7, Kelas Cf Akuntansi
17/23
a. Bidang usaha perasuransian, meliputi kegiatan usaha asuransi dan usaha
penunjang asuransi.
b. /enis usaha perasuransian, meliputi usaha asuransi asuransi kerugian, asuransi
ji%a, dan reasuransi)G usaha penunjuang asuransi pialang asuransi, pialang
reasuransi dan agen asuransi).
c. $erusahaan $erasuransian, meliputi $erusahaan 8suransi (erugian, $erusahaan
8suransi /i%a, $erusahaan 1easuransi, $erusahaan $ialang 8suransi, $erusahaan
$ialang 1easuransi, $erusahaan $enilai kerugian 8suransi, $erusahaan (onsultan
8ktuaria, $erusahaan 8gen 8suransi.
d. Bentuk #ukum usaha perasuransian terdiri dari $ersero, (operasi, $erseroan
Terbatas, 0saha Bersama mutual).
e. (epemilikan $erusahaan $erasuransian oleh ;62 dan atau badan hukum
2ndonesiaG ;62 dan atau badan hukum 2ndonesia bersama dengan perusahaan
perasuransian yang tunduk pada hukum asing.
". $eriHinan usaha perasuransian oleh !enteri (euangan.
7. 0ndang-0ndang 8suransi Sosial
$erundang-undangan yang mengatur asuransi sosial:
a. 8suransi Sosial (ecelakaan $enumpang /asa 1aharja): *) 00 6o 7 Tahun
*+ tentang Dana $ertanggungan ;ajib (ecelakaan $enumpangG 4) 00 6o. 7
Tahun *+ tentang (ecelakaan Falu Fintas /alan.
b. 8suransi Sosial Tenaga (erja 8stek): *) 00 6o. 7 Tahun *++4 tentang
/aminan Sosial Tenaga (erja /amsostek)G 4) $$ 6o. * Tahun *++5 tentang
$enyelenggraan 8suransi Sosial Tenaga (erjaG 7) $$ 6o. 9 Tahun *++* tentang
8suransi Sosial 8ngkatan Bersenjata 1epublik 2ndonesia 8S8B12)G ) $$ 6o.
43 Tahun *+* tentang 8suransi Sosial $ega%ai 6egeri Sipil 8S$6S).
c. 8suransi Sosial $emeliharaan (esehatan 8skes): $$ 6o. + Tahun *++*
tentang $emeliharaan (esehatan $ega%ai 6egeri Sipil $6S).
3. &sas-asas Per#an#ian &suransi
8sas 2ndemnitas
-
8/16/2019 Hukum Perusahaan Dan Hukum Asuransi, Kelompok 7, Kelas Cf Akuntansi
18/23
8dalah asas dalam asuransi yang menyatakan bah%a pembayaran klaim berupa
ganti rugi mutlak sebesar kerugian yang diderita. Tidak boleh mengganti lebih
dari kerugian yang diderita.
& dilarang memperkaya diri melalui asuransi ' asas yg dipunyai dalam asas ini.
8sas (epentingan
Bah%a asas yang menyatakan keharusan adanya hubungan kepentingan antara
tertanggung dengan obyek asuransi.
8danya kepentingan I diasuransikan
#ubungan ini harus ada diantara tertanggung dengan objek asuransi.
ontoh : asuransi tanggung ja%ab terhadap mobil rentalan yang menjadi
tanggung ja%ab seseorang).
8suransi ji%a I antara ada dan tidaknya hubungan kepentingan tergantung
situasi.
8sas 2Jtikad baik
Dalam perjanjian biasa I adanya asas 2Jtikad baik ini ada setelah dibuatnya
perjanjian
Dalam perjanjian asuransi I adanya asas 2Jtikad baik ini ada sebelum dibuatnya
perjanjian.
-dalam asuransi tidak %ajib membayar asuransi bila dia menyalahi asas 2Jtikad
baik tersebut.
8sas subrogasi
Subrogasi adalah pengalihan hak untuk menuntut pihak ketiga penyebab
kerugian.
-
8/16/2019 Hukum Perusahaan Dan Hukum Asuransi, Kelompok 7, Kelas Cf Akuntansi
19/23
-
8/16/2019 Hukum Perusahaan Dan Hukum Asuransi, Kelompok 7, Kelas Cf Akuntansi
20/23
meninggal dunia. /enis asuransi ji%a pun memiliki perbedaan dimana ada yang
bisa didapat setelah pihak tertanggung meninggal dunia ataupun bisa diklaim
sebelum pihak tertanggung meninggal.
8suransi ini bisa dibelikan untuk diri sendiri ataupun orang lain. ontohnya
seperti suami yang mengansuransikan ji%anya pada pihak perusahaan. Setelah
meninggal dunia maka keluarga seperti anak dan istrinya yang menjadi pe%aris
akan mendapatkan sejumlah dana atas kematian suaminya tersebut.
4. Asuransi Kesehatan
8suransi ini sudah cukup dikenal oleh masyarakat 2ndonesia dimana perusahaan
akan menangani masalah kesehatan tertanggung dikarenakan penyakit yang
diderita serta menanggung pula biaya pera%atannya. Beberapa hal yang bisa
ditanggung perusahaan biasanya jika pihak tertanggung mengalami cedera, cacat,
sakit hingga kematian dikarenakan kecelakaan. 8suransi ini pun bisa digunakan
untuk diri sendiri atau pihak ketiga seperti untuk anak atau istri. Sekarang
asuransi kesehatan bisa juga menggunakan B$/S yang dikelola oleh pemerintah.
7.AsuransI Kenaraan
8suransi kendaraan yang telah umum diketahui oleh masyarakat adalah pihak perusahaan akan menanggung biaya atas cedera orang lain serta kerusakan
kendaraannya akibat ulah dari si tertanggung. 8suransi ini juga ber"ungsi untuk
membayar kehilangan ataupun kerusakan bagi kendaraan pemegang polis.
.Asuransi Ke%emilikan Rumah Atau Pro%erty
1umah atau property merupakan aset yang sangat berharga entah untuk dijadikan
sebuah inestasi ataupun sebagai hunian. !elihat pentingnya aset tersebut, maka
pihak pemilik akan segera memproteksi diri dan asetnya dari berbagai hal negati"
seperti kehilangan hingga kerusakan pada barang-barang tertentu milik si
pemegang polis. 8suransi ini juga memberikan keringanan jika rumah atau
properti yang diasuransikan mengalami musibah seperti kebakaran.
3. Asuransi Peniikan
2nilah asuransi yang banyak dipilih oleh masyarakat untuk memberikan yang
terbaik bagi pendidikan anak-anaknya. Biaya yang harus dikeluarkan setiap
bulannya tentu berbeda-beda tergantung dari tingkat pendidikan yang akan
http://www.artikel.web.id/asuransi/daftar-asuransi-kesehatan-terbaik.htmlhttp://www.artikel.web.id/asuransi/cara-memilih-asuransi-pendidikan-terbaik.htmlhttp://www.artikel.web.id/asuransi/cara-memilih-asuransi-pendidikan-terbaik.htmlhttp://www.artikel.web.id/asuransi/cara-memilih-asuransi-pendidikan-terbaik.htmlhttp://www.artikel.web.id/asuransi/daftar-asuransi-kesehatan-terbaik.html
-
8/16/2019 Hukum Perusahaan Dan Hukum Asuransi, Kelompok 7, Kelas Cf Akuntansi
21/23
digapai.
Biaya pendidikan memang terus mengalami peningkatan dan berbanding terbalik
dengan perekonomian sehingga setiap orang tua harus mempersiapkan biaya
pendidikan sejak dini.
. Asuransi 2isnis
/enis asuransi ini memberikan layanan proteksi bagi bisnis seseorang dari
kerusakan, kehilangan maupun kerugian dalam jumlah yang besar. 8suransi ini
juga memberikan perlindungan bagi perusahaan dari bencana alam seperti
kebakaran, gempa bumi hingga kerusuhan.
Berbagai man"aat asuransi bisnis pun bisa untuk perlindungan karya%an yang
dianggap sebagai aset bisnis bahkan paket perlindungan untuk seluruh karya%an.
9. Asuransi Kreit
8suransi ini berguna untuk memproteksi kegagalan debitur saat harus melunasi
hutang modal kerja ataupun kredit lainnya. $enggunaan asuransi ini sangat erat
kaitannya dengan jasa perbankan dengan tujuan untuk melindungi bank atau
lembaga keuangan lain dari kemungkinan tidak mendapatkannya piutang yang
dipinjamkan kepada nasabah. 0ntuk asuransi jenis ini, pihak pemerintahmempercayakan kepada $T 8suransi (redit 2ndonesia.
Bentuk dan $si !er#an#ian &suransi
Benruk 2si polis atau perjanjian menyatakan :
a. #ari ditutupnya pertanggungan
b. 6ama orang yang menutup pertanggungan atas tanggungan sendiri atau
tanggungan orang lain
c. Suatu uraian yang cukup jelas mengenai barang yang dipertanggungkan
d. /umlah uang untuk diadakan pertanggungan
e. Bahaya-bahaya yang ditanggung oleh penanggung
". (apan bahaya mulai berlaku untuk penanggung dan saat berakhirnya
Suatu polis harus ditandatangani oleh pihak penanggung dan tertanggung.
-
8/16/2019 Hukum Perusahaan Dan Hukum Asuransi, Kelompok 7, Kelas Cf Akuntansi
22/23
D&,&/ PU0,&K&
Sutrisno, Budi, S.#., !.#um.45*4. Hukum erusahaan !an
Kepailitan.Arlangga:/akarta
Dra. #asyim, arida, !.#um.,LLLLL. Hukum !agang .Sinar Cra"ika:LLLL.
(ansil, .S.T, S.#.,LLLLL. Hukum erusahaan "ndonesia.LLLL:LLLL.
-
8/16/2019 Hukum Perusahaan Dan Hukum Asuransi, Kelompok 7, Kelas Cf Akuntansi
23/23
!uhammad, 8bdulkadir, S.#.,45**. Hukum #suransi "ndonesia.LLL:LLL.
(arttika, Alsi Sari, S.#., !.#., E 8derdi Simangusung,
S.#.,!.!.4559. Hukum !alam $konomi.$T.Cramedia ;idiasarana
2ndonesia:/akarta