UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa; hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya

HAK DAN KEWAJIBAN PELAKU USAHA

Berdasarkan pasal 6 dan 7 undang-undang no 8 tahun 1999 hak dan kewajiban pelaku usaha adalah sebagai berikut :

1. hak pelaku usaha

• hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan.• Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.• Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukun sengketa konsumen.• Hak untuk rehabilitas nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan.• Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

2. kewajiban pelaku usaha

• bertikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.• Melakukan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaika, dan pemeliharaan.• Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif ; pelaku usaha dilarang membeda-bedakan konsumen dalam memberikan pelayanan; pelaku usaha dilarang membeda-bedakan mutu pelayanan kepada konsumen.• Menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku.• Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan garansi .• Memberi kompensasi , ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan manfaat barang atau jasa yang diperdagangkan.• Memberi kompensasi ganti rugi atau penggantian apabila berang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Ciri –ciri bentuk badan usaha firmaa. Anggota firma biasanya sudah saling mengenal dan saling mempercayai.b. Perjanjian firma dapat dilakukan di hadapan notaris maupun di bawah tangan.c. Memakai nama bersama dalam kegiatan usaha.d. Adanya tanggung jawab dan resiko kerugian yang tidak terbatas.3. Kebaikan-kebaikan Firmaa. Jumlah modalnya relatif besar dari usaha perseorangan sehingga lebih mudah untuk memperluas usahanya.b. Lebih mudah memperoleh kredit karena mempunyai kemampuan finansial yang lebih besar.c. Kemampuan manajemen lebih besar karena adanya pembagian kerja di antara para anggota. Disamping itu, semua keputusan di ambil bersama-sama.d. Tergabung alasan-alasan rasional.e. Perhatian sekutu yang sungguh-sungguh pada perusahaan

4. Keburukan Firmaa. Tanggung jawab pemilik tidak terbatas terhadap seluruh utang perusahaan. Sebagai contoh

sebab-sebab berakhimya Firma adalah sama seperti maatschap dalam menangani utang-piutang Firma, yang diantaranya : dana Firma yang digunakan Apabila kekayaan Firma tidak cukup, maka mitra harus memberi kontribusi sesuai bagiannya. Bila kekayaan Firma tersisa setelah pembayaran semua hutang-hutangnya, kekayaannya akan dibagikan diantara para mitra menurut ketentuan perjanjian Firma (Pasal 32 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang).Perlu diketahui juga, bahwa keberadaan hidup Firma tidak terjamin karena bila ada anggota yang meninggal dunia, maka Firma bubar karena sifatnya pribadi (personallife), maka tidak dialihkan.

Fungsi hakim pengawas Mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit

Tugas Kurator sendiri adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit.  Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

Dalam melaksanakan tugas, Kurator tidak harus memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitor atau salah satu organ debitor, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan, persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan, dan Kurator dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, untuk meningkatkan nilai harta pailit.

Sejak mulai pengangkatannya, Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima. Jika terjadi kesalahan atau kelalaian dalam tugas pengurusan harta pailit, Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.

1. Tugas AdministratifDalam kapasitas administratif nya Kurator bertugas untuk mengadministrasikan proses-proses yang terjadi dalam kepailitan, misalnya melakukan pengumuman (ps. 13 (4) UUK); mengundang rapat-rapat kreditur ; mengamankan harta kekayaan debitur pailit; melakukan inventarisasi harta pailit (ps. 91 UUK); serta membuat laporan rutin kepada hakim pengawas (ps. 70 B (1) UUK).  Dalam menjalankan kapasitas administratifnya Kurator memiliki kewenangan antara lain a) kewenangan untuk melakukan upaya paksa seperti paksa badan (ps. 84 (1) UUK), b) melakukan penyegelan (bila perlu) (ps. 90 (1) UUK) 2. Tugas Mengurus/mengelola harta pailitSelama proses kepailitan belum sampai pada keadaan insolvensi (pailit), maka kurator dapat melanjutkan pengelolaan usaha-usaha debitur pailit sebagaimana layaknya organ perseroan (direksi) atas ijin rapat kreditur (ps. 95 (1) UUK).Pengelolaan hanya dapat dilakukan apabila debitur pailit masih memiliki suatu usaha yang masih berjalan Kewenangan yang diberikan dalam menjalankan pengelolaan ini termasuk diantaranya a) kewenangan untuk membuka seluruh korespondensi yang ditujukan kepada debitur pailit (ps. 14 jo ps.96 UUK) b) kewenangan untuk meminjam dana pihak ketiga dengan dijamin dengan harta pailit yang belum dibebani demi kelangsungan usaha (ps. 67 (3)-(4) UUK) c) kewenangan khusus untuk mengakhiri sewa, memutuskan hubungan kerja, dan perjanjian lainnya  3. Tugas Melakukan penjualan-pemberesan

Tugas yang paling utama bagi Kurator adalah untuk melakukan pemberesan. Maksudnya pemberesan di sini adalah suatu keadaan dimana kurator melakukan pembayaran kepada para kreditor konkuren dari hasil penjualan harta pailit.Perseroan terbatas yang dalam “status likuidasi” masih eksis badan hukumnya seperti dalam kepailitan diatas. Hanya saja perusahaan dalam likuidasi tidak boleh menjalankan bisnis baru melainkan hanya menyeleasikan tugas-tuganya dalam rangka proses pemberesan dan likuidasi dan tidak bisa melakukan kegiatan diluar tugas tersebut.

1. PT TertutupPT Tertutup adalah Perseroan Terbatas yang saham-sahamnya hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu tetapi setiap orang dapat ikut serta dalam modalnya. Biasanya pemegang saham berasal dari famili sendiri atau sahabat karib. Surat sahamnya dituliskan “atas nama”.

Ini dimaksudkan agar saham-saham tersebut tidak mudah dipindah-tangankan atau dijual kepada orang lain. Tujuan mendirikan PT semacam ini mempunyai maksud-maksud tertentu. Apabila pemegang saham berasal dari satu keluarga, pendirian PT dimaksudkan untuk memelihara harta benda yang digunakan untuk usaha-usaha tersebut.

2. PT TerbukaPT Terbuka adalah Perseroan Terbatas yang saham-sahamnya boleh dimiliki oleh setiap orang. Jadi setiap orang dapat ikut ambil bagian dalam modal perusahaan. Biasanya saham-saham dari PT Terbuka bukan “atas nama” melainkan saham “atas tunjuk”, sehingga mudah untuk dipindah-tangankan dengan menjualnya kepada orang lain.

3. PT KosongPT Kosong adalah Perseroan Terbatas yang sudah tidak menjalankan usahanya lagi, tinggal namanya saja. Karena masih terdaftar, PT ini dapat dijual untuk diusahakan lagi. Biasanya PT Kosong menanggung utang yang sulit untuk dibayar tanpa menjual seluruh saham-sahamnya.

4. PT AsingPT Asing adalah Perseroan Terbatas yang didirikan di luar negeri menurut hukum yang berlaku di sana, dan mempunyai tempat kedudukan di luar negeri juga. Menurut pasal 3 Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UUPMA) dinyatakan bahwa perusahaan asing yang akan melakukan investasi di Indonesia harus berbentuk PT yang didirikan dan berlokasi di Indonesia, sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

5. PT DomestikPT Domestik adalah Perseroan Terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya dan berada di dalam negeri, juga mengikuti peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah setempat.

6. PT PerseoranganDikeluarkannya saham-saham untuk pengumpulan modal mempunyai maksud agar pemilik tidak berada di tangan satu orang. Walaupun demikian, setelah saham dikeluarkan mungkin sekali saham jatuh di satu tangan, sehingga hanya terdapat seorang pemegang saham saja yang juga menjadi direktur dari perseroan tersebut.

1. Keuntungan Menggunakan PT:

Jadi apa keuntungan kita menggunakan badan hukum PT sebagai kendaraan untuk mencapai tujuan-tujuan bisnis kita? Prinsipnya, keuntungan itu terdapat pada:

a) Adanya Batas Tanggung Jawab: adanya pengecualian atau pengesampingan terhadap tanggung jawab pribadi pemegang saham. Jika kita ingin membatasi tanggung jawab

atau risiko kita hanya sebatas banyaknya uang yang dinvestasikan, maka badan usaha berbentuk PT bisa menjadi salah satu pilihan jenis perusahaan untuk dipakai dalam menjalankan bisnis.

b) Keberlangsungan: Selanjutnya, dapat dilihat bahwa sebuah PT dapat berdiri dan menjalankan usahanya demikian lama melebihi jangka waktu usia seorang manusia umumnya bertahan hidup. Contohnya perusahaan The Coca-Cola Company merupakan perusahaan berbentuk limited liability company dalam bidang minuman yang bermarkas di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat. Perusahaan ini didirikan tahun 1892 dan hingga saat ini telah berusia lebih dari satu abad lamanya. Untuk perusahaan seperti ini, para pendiri dan pengurus lamanya bahkan sudah lama meninggal atau berganti-ganti. Jadi keuntungannya, keberlangsungan perusahaan PT dapat tetap dipertahankan dan dijalankan walaupun pemiliknya atau anggota pengurusnya telah berubah.

c) Bebas Melepas atau Mendapatkan Hak Kepemilikan: Kepemilikan suatu PT yang dibuktikan dalam bentuk kepemilikan sahamnya, dapat bebas dialihkan oleh pemiliknya secara mudah dan cepat. Hal ini berbeda dengan bentuk usaha perseorangan, yang mana jika dia ingin mengalihkan atau melepaskan usahanya maka orang tersebut harus mentransfer satu-persatu setiap aset yang dimiliknya untuk usaha yang ingin dilepas tersebut.

d) Kemudahan untuk Penambahan Modal: Usaha yang dijalankan sebuah PT mempunyai akses yang besar untuk menambahkan modal. Penambahan modal dapat dilakukan dengan menerbitkan saham baru yang dapat dibeli oleh investor yang berminat menanamkan modal kepada PT yang bersangkutan. Bandingkan dengan perusahaan yang hanya dimiliki seseorang tetapi ingin dikembangkan, maka hal itu tidak akan terwujud jika dia sendiri tidak menambah modal atau menambah hutang pinjaman. Bagi suatu PT, pengembangan atau ekspansi usaha dapat dilakukan dengan menawarkan sahamnya yang baru diterbitkan kepada investor yang berminat untuk dibeli.

e) Kapasitas Hukum yang Pasti: Suatu PT sebagai badan hukum dapat memilik harta atau aset, mengikatkan diri dalam kontrak perjanjian, serta dapat mengajukan gugatan layaknya seseorang dapat melakukannya sebagai subyek hukum.

f) Ketentuan Baku yang Lengkap: Pengurusan dan penorganisasian suatu PT, baik itu untuk manajemen maupun keuangan, telah memiliki ketentuan-ketentuan baku yang terdapat dalam anggaran dasar PT untuk melindungi para pemegang saham dan kreditur. Selain itu, PT memiliki dasar hukum yang kuat karena memiliki ketentuan dalam undang-undang tersendiri.

Bentuk kerjasama antar perusahaan:

1. Merger atau fusi adalah suatu penggabungan satu atau beberapa badan usaha sehingga dari sudut ekonomi merupakan satu kesatuan, tanpa melebur badan usaha yang bergabung.

2. konsolidasi adalah penggabungan antara dua atau lebih badan usaha yang menggabungkan diri saling melebur menjadi satu dan membentuk satu badan usaha yang baru, oleh kerena itu, konsolidasi ini sering kali di sebut dengan peleburan.

3. Joint venture secara umum dapat di artikan sebagai suatu persetujuan di antara dua pihak atau lebih, untuk melakukan kerjasama dalam suatu kegiatan. Persetujuan di sini adalah kesepakatan yang di dasari atau suatu perjanjian yang harus tetap berpedoman kepada syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

4. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

Bentuk modal dalam PT:1. Modal dasar: keseluruhan nilai perusahaan yaitu seberapa besar perusahaan tsb dapat dinilai

berdasarkan permodalannya.2. Modal ditempatkan : kesanggupan para pemegang saham untuk menanamkan modalnya didalam

perseroan.3. Modal disetor: modal perseroan yang dianggap riil karena telah benar-benar disetorkan ke PT.