BAB IPENDAHULUAN

1.1 Latar BelakangDinamika hubungan internasional pada era saat ini, telah mendorong seluruh negara di dunia untuk melakukan berbagai kerjasama dengan negara lain. Baik dalam kerjasama bilateral, regional, maupun multilateral. Sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, maka kepentingan nasional Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial[footnoteRef:1]. [1: Dikutip dari Direktorat Politik dan Komunikasi. Melalui http://ditpolkom.bappenas.go.id. Diakses pada 25 November 2013, pukul 19.26 WIB ]

Kepentingan nasional tersebut diaktualisasikan salah satunya dengan pelaksanaan politik luar negeri bebas dan aktif. Negara, sebagai aktor utama dalam jalannya aktivitas internasional memiliki kewenangan penuh dalam menjalankan segala bentuk kerjasama. Maka, setiap negara akan saling menjalin kerjasama dalam rangka pemenuhan National Interest. Untuk menindak lanjuti kerjasama, maka Kepentingan Nasional di wujudkan dengan memperhatikan tiga kaidah pokok yang meliputi pranata dan tata kehidupan masyarakat sebagai Bangsa dan Negara Indonesia berdasarkan Pancasila, serta pencapaiannya untuk tujuan nasional dilaksanakan melalui pembangunan nasional yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan berketahanan Nasional.Hal ini juga dilakukan oleh Indonesia dan Australia dalam mengarungi jalannya pergaulan internasional, kedua negara sepakat melakukan berbagai kerjasama salah satunya adalah kerjasama dalam bidang pendidikan. Kerjasama bidang pendidikan merupakan kerjasama yang tergolong vital dalam hubungan antarnegara, pendidikan merupakan aspek yang sangat pending bagi taraf hidup sebuah negara. Setiap negara senantiasa meningkatkan pendidikan agar mampu bersaing dengan negara lain dalam segala hal. Inilah yang menjadi landasan Indonesia dengan Australia untuk melakukan kerjasama bilateral dalam bidang pendidikan yang pada aplikasinya melakukan pertukaran pelajar, melakukan seminar dalam bidang pendidikan dan melakukan pelatihan diplomatik.

1.2 Perumusan masalah Berdasarkan latar belakang diatas, dapat ditarik suatu perumusan masalah yaitu1. Bagaimana implementasi diplomasi pendidikan antara Indonesia dengan Australia?

BAB IIKERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kerangka PemikiranKerangka pemikiran sangat dibutuhkan untuk menganalisis sebuah permasalahan sehingga hasil analisis akan bersifat valid, logis, dan obyektif. Kerangka pemikiran akan menuntun peneliti untuk terfokus dan terarah pada analisis yang tajam dan ilmiah. Demikian pula dengan makalah ini yang sangat diperlukan sebuah kerangka pemikiran. Makalah ini menggunakan pendekatan pluralis, konsep integrasi dan kepentingan nasional. Kerangka pemikiran dalam makalah ini dibagi ke dalam pendekatan, teori, dan konsep, yang akan diuraikan sebagai berikut:

2.1.1 Pendekatan PluralisPendekatan pluralis adalah merupakan salah satu perspektif yang berkembang pesat. Kaum pluralis memandang hubungan internasional tidak hanya terbatas pada hubungan antar negara saja, tetapi juga merupakan hubungan antar individu dan kelompok kepentingan dimana negara tidak selalu sebagai aktor utama dan aktor tunggal.[footnoteRef:2] [2: Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani. 2005. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Bandung: PT. REMAJA ROSDA KARYA. hlm. 26.]

Ada empat asumsi paradigma pluralis yaitu :1. Aktor non negara memiliki peranan penting dalam politik internasional, seperti organisasi internasional, baik pemerintahan maupun non pemerintah, MNCs, kelompok atau individu.2. Negara bukanlah merupakan satu-satunya unitary actor (aktor tunggal), karena aktor-aktor lain selain negara juga memiliki peranan yang sama pentingnya dengan negara dan menjadikan negara bukan satu-satunya aktor.3. Negara bukan aktor rasional. Dalam kenyataanya pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara merupakan proses yang diwarnai konflik, kompetisi, dan kompromi dari aktor-aktor dalam negara. Ditambah semakin meluasnya pembahasan dalam agenda politik internasional.4. Masalah-masalah yang tidak lagi teracu pada power atau national security saja, tetapi meluas pada masalah masalah politik, sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain.[footnoteRef:3] [3: Ibid]

Dalam paradigma pluralis menganggap bahwa isu-isu yang berkembang saat ini tidak hanya selalu isu-isu high politics tentang kekuatan (power) dan militer, tetapi lebih berkembang pada isu-isu low politics seperti masalah ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan masalah lingkungan dimana yang mengangkat isu-isu tersebut tidak hanya dilakukan oleh aktor negara seperti isu high politics tetapi dilakukan oleh aktor-aktor non- negara. 2.1.2 Landasan KonseptualDi dalam setiap penelitian, peneliti memerlukan bantuan untuk dalam membedah masalah salah satunya dengan menggunakan konsep-konsep seperti yang akan dijelaskan dibawah ini. Konsep adalah abstraksi yang mewakili suatu obyek, sifat suatu obyek, atau suatu fenomena tertentu. Fungsi konsep adalah memperkenalkan suatu sudut pandang, serta sebagai sarana untuk mengorganisasikan gagasan, persepsi, dan simbol yaitu dalam bentuk klasifikasi dan generalisasi.[footnoteRef:4] [4: Mohtar Masoed. 1990. Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi. Jakarta: LP3E. hlm.93-95.]

2.1.2.1 Konsep Kerjasama InternasionalDalam hubungan internasional, interaksi antar negara dapat terjadi melalui bentuk-bentukseperti kerjasama, konflik, atau yang lebih parah lagi adalah perang. Untuk mencegah hal yang lebih parah itu, maka setiap negara akan memaksimalkan kerjasama. Kerjasama dibutuhkan karena tidak ada negara didunia ini yang dapat hidup tanpa negara lain. Melalui kerjasama juga dapat mencegah dari perang, negara akan memilih bekerjasama dengan negara lain untuk mencapai kepentingan yang sama atau hampir sama ketimbang memilih jalan perang. Kerjasama merupakan hasil interaksi antar negara untuk mencapai tujuan-tujuantertentu.[footnoteRef:5] [5: Dikutip dari blog milik Triya Wibawa. Tinjauan Pustaka. Melalui http://share.pdfonline.com/dc007b529ba642509bfa34003e91bc63/jbptunikompp-gdl-triyawibaw-26714-6-12.uniko-a.htm. Diakses pada 30 November 2013, pukul 20.56 WIB.]

Dengan kata lain, Kerjasama Internasional dapat terbentuk karena kehidupan internasional yang meliputi berbagai bidang, salah satunya adalah bidang pendidikan. Hal tersebut memunculkan kepentingan yang beraneka ragam sehingga mengakibatkan berbagai masalah sosial. Untuk mencari solusi atas berbagai masalah tersebut, maka beberapa negara membentuk suatu Kerjasama Internasional.Kerjasama internasional merupakan suatu perwujudan kondisi masyarakat yang saling tergantung satu dengan yang lain. Dalam melakukan kerjasama ini dibutuhkan suatu wadah yang dapat memperlancar kegiatan kerjasama tersebut. Tujuan dari kerjasama ini ditentukan oleh persamaan kepentingan dari masing- masing pihak yang terlibat.Kerjasama internasional adalah sisi lain dari konflik internasional yang juga merupakan salah satu aspek dalam hubungan internasional. Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama tersebut dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif.[footnoteRef:6] Kerjasama internasional terbentuk karena kehidupan internasional meliputi berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan. [6: ibid]

2.1.2.2 Interdepedensi Salah satu konsep utama yang dapat dipakai untuk menggambarkan sifat sistem internasional saat ini adalah konsep interdependensi. Konsep ini menyatakan bahwa negara bukan merupakan aktor independen secara keseluruhan, justru negara saling bergantung satu dengan yang lainnya.[footnoteRef:7] Tidak ada suatu negara pun yang secara keseluruhan dapat memenuhi sendiri kebutuhannya, masing-masing bergantung pada sumberdaya dan produk dari negara lainnya. [7: Dikutip dari blog milik Rista Gemam. Tinjauan Pustaka. Melalui http://share.pdfonline.com/dc007b529ba642509bfa34003e91bc63/jbptunikompp-gdl-triyawibaw-26714-6-12.uniko-a.htm. Pada 30 November 2013, pukul 20.27 WIB. ]

Interdependensi itu sebenarnya merupakan turunan dari perspektif liberalisme yang terdapat dalam studi Hubungan Internasional. Liberalisme interdependensi memiliki asumsi bahwa modernisasi akan meningkatkan tingkat interdependensi antar negara. Aktor transnasional menjadi semakin penting, kekuatan militer merupakan instrumen yang tidak absolut dan kesejahteraan merupakan tujuan yang dominan dari negara. Interdependensi kompleks akan menciptakan dunia hubungan internasional yang jauh lebih kooperatif.Saling ketergantungan (interdependensi) dapat terjadi dalam berbagai isu, seperti ekonomi, politik dan sosial. Dalam interdependensi, terdapat setidaknya beberapa sektor yang salah satunya yaitu politik. Dalam sektor politik, terdapat suatu kesadaran bahwa suatu negara tidak dapat menjamin kelangsungan hidupnya secara mandiri tanpa adanya kerjasama dengan negara lain. Begitupula halnya dengan pendidikan yang merupakan suatu bidang yang terkait dalam interdepedensi ini. Kerjasama antar negara ini akan dapat saling melengkapi kekurangan dari masing-masing negara.2.1.2.3 Diplomasi TotalDi dalam diplomasi total terdapat first track diplomacy dan second track diplomacy. Untuk melancarkan jalan bagi negosiasi dan persetujuan dalam rangkafirst track diplomacydengan cara mendorong para diplomat untuk memanfaatkan informasi penting yang diperoleh pelaku-pelakusecond track diplomacy. Second track diplomacy yang secara umum didefinisikan sebagai upaya-upaya diplomasi yang dilakukan oleh elemen-elemen non-pemerintah secara tidak resmi (unofficial). Second track diplomacybukan bertindak sebagai penggantifirst track diplomacy. Dengan kata lain, diplomasi total dengan melibatkan diplomasi publik (multi-track diplomacy) sangat dibutuhkan dalam rangka mencapai kesuksesan dalam menjalankan misi politik luar negeriDiplomasi publik (second-track diplomacy) melibatkan berbagai aktor dengan bidangnya masing-masing. Diplomasi publik antara lain dilakukan oleh kaum bisnis atau profesional, warga negara biasa, kaum akademisi (peneliti, pendidik, dll), organisasi non pemerintah, lembaga-lembaga keagamaan dan keuangan, dan yang paling penting adalah jalur kesembilan yakni media massa.[footnoteRef:8] [8: Dikutip dari blog Lacapitale. Second Track Diplomacy. Melalui http://lacapitale.wordpress.com/2008/04/19/diplomasi-publik/. Diakses pada 1 desember 2013, pukul 07.05 WIB.]

Kaum akademisi di sini adalah bagian dari bidang pendidikan yang akan melakukan diplomasi terhadap negara lain. dimana fungsinya sama seperti bidang-bidang lainnya yaitu untuk melancarkan first track diplomacy.Intinya, publik memegang peranan yang semakin vital dalam menjalankan misi diplomasi sebuah negara terlebih pada situasi yang semakin terintegrasi dengan beragam bidangnya yang sangat variatif. Bagaimanapun juga, misi diplomasi tidak akan pernah berjalan dengan efektif tanpa keterlibatan publik. Oleh karena itu, setiap negara kini berlomba-lomba menjalankan diplomasi total (multi-track diplomacy) dengan meningkatkan peran publik dalam aktivitas diplomasinya dalam rangka melengkapifirst track diplomacydemi tercapainya kesuksesan politik luar negeri.

BAB IIIPEMBAHASAN

3.1 Implementasi Diplomasi Pendidikan antara Indonesia Dengan AustraliaDalam kenyataannya sebuah negara tidak hidup secara mandiri di dunia. Banyak negara dunia memiliki keterikatan antara yang satu dengan yang lainnya, salah satunya yaitu di bidang pendidikan. Dengan adanya keterikatan ini tentu saja seringkali terjadi tarik-menarik antar kepentingan negara-negara terkait. Dalam hal ini tentu saja peranan pemerintah dalam menata negaranya menjadi faktor terpenting dalam menaikkan bargaining diplomasi negara bersangkutan. Diplomasi merupakan salah satu cara bagi negara-negara yang saling memiliki keterikatan dalam mengembangkan usaha-usaha untuk memakmurkan rakyatnya. Di sinilah peran dan strategi diplomasi menjadi salah satu hal terpenting dalam pengembangan sebuah negara bangsa. Dalam hal ini, negara ini harus mampu menaikkan taraf hidup rakyatnya. Itu artinya, pemerintah harus mampu mencoba cara-cara lain untuk membuka ruang komunikasi selebar-lebarnya dalam hubungan internasional. Semua usaha-usaha komunikasi ini harus didasarkan pada rasa saling menghormati, saling melengkapi dan saling menjaga identitas masing-masing. Dalam arti saling menguntungkan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pembicaraan antar negara.Dalam konteks diplomasi publik ini yaitu khususnya yang berkenaan dengan diplomasi pendidikan adalah dengan cara meningkatkan kompetensi pendidikan suatu negara, untuk bersaing dengan mutu pendidikan luar negeri lainnya . Hal yang diperhatikan adalah, pemerataan kualitas pendidikan di antara lembaga-lembaga penyelenggaranya dengan mengadakan pertukaran pelajar.Pertukaran pelajar antarsekolah dari negara yang berbeda menjadi salah satu alternatif dalam mengembangkan pengetahuan dan wawasan siswa di tingkat internasional. Pengetahuan dan wawasan yang diperoleh siswa melalui pengalaman hidup dan tinggal bersama secara langsung dengan masyarakat setempat, di suatu negara, merupakan pengalaman yang berarti untuk meningkatkan kualitas wawasan dan pengetahuan siswa dalam rangka ikut meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia.Kegiatan ini diharapkan mampu mengibarkan dunia pendidikan nasional, guna mendorong sekolah yang lain untuk meningkatkan kualitasnya menjadi sekolah berstandar nasional. Masuk ke dalam budaya baru, berarti harus berani dan mampu beradaptasi dengan cepat dengan budaya setempat, hal ini dapat memperkokoh diri untuk mendapatkan manfaat optimal dalam hidup.[footnoteRef:9] [9: Dikutip dari blog Universitas Pendidikan Indoneia. Fasilitas Pertukaran Pelajar SMA Indonesia Australia. Melalui http://berita.upi.edu/2011/06/16/upi-fasilitas-pertukaran-pelajar-sma-indonesia-australia/. Diakses 26 November 2013, pukul 20.09 WIB]

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini memudahkan terjadinya pertukaran informasi dan komunikasi lintas lokal, sektoral, negara, dan bahkan lintas benua. Institusi pendidikan, sekolah atau perguruan tinggi misalnya, mulai membangun jaringan komunikasi melalui berbagai media untuk meningkatkan kualitas dan mendapatkan pengakuan di tingkat nasional dan di tingkat internasional.Pertukaran pelajar Indonesia dengan Australia merupakan kerja sama dengan IndoAustay Ltd Australian Indonesian Association of Victoria (AIA.V). Manfaat dari program pertukaran pelajar ini, diharapkan dapat mempercepat terciptanya Sekolah Berstandar Internasional, melalui data perbandingan yang didapat dari pelajar Indonesia dan pelajar Australia, lalu mempererat persahabatan pelajar Indonesia-Australia, melalui pemahaman atas masing-masing budaya, kemudian membantu meningkatkan kemampuan siswa dalam berbahasa asing, bahasa Inggris khususnya, serta menjadi publisitas positif bagi Indonesia. Bentuk program pelajar dibagi menjadi dua, pertama yaitu Shouthbound Exchange, yaitu pelajar Indonesia menjadi pelajar tamu di sekolah di Australia (Melbourne/Victoria) selama enam minggu. Yang kedua Northbound Exchange, yaitu pelajar Australia menjadi pelajar tamu di sekolah di Indonesia selama enam minggu. Sekolah-sekolah penerima (Host School) yang akan menampung para siswa dari Indonesia antara lain, Chatholic College Bendigo, Mercy College Coburg, Avila College, Kyabram P-12 College, Eltham High School, St Leonards School dan Galen Chatolic College. Semua sekolah tersebut berlokasi di Nagara Bagian Victoria (Melbourne dan sekitarnya) dan Australia Barat (Adeleide).Penyelenggaraan program ini dikelola oleh dua fasilitator, satu di Indonesia dan satu di Australia. Fasilitator di Australia dikelola oleh sebuah lembaga yang merupakan mitra kerja sama dalam program Pertukaran Pelajar ini bernama IndoAustay Ltd. IndoAustay Ltd merupakan lembaga yang menjadi bagian unit-unit kerja dari Australian Indonesian Association of Victoria (AIA.V). AIA.V sendiri merupakan lembaga swadaya masyarakat non-profit yang bergerak dalam bidang social dan budaya.Selama bertahun-tahun organisasi ini sangat peduli terhadap apresiasi masyarakat Australia yang semakin menurun terhadap Indonesia. Turunnya apresiasi itu terlihat dari menurun drastisnya minat untuk belajar Bahasa Indonesia di beberapa universitas di Australia serta diberhentikannya mata pelajaran Bahasa Indonesia dalam mata pelajaran pengajaran bahasa asing (Indonesian as a foreign language) di sekolah-sekolah setingkat SD sampai dengan SMU di Australia.Anggota AIAV, yang hampir separuhnya merupakan pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia di sekolah-sekolah, menyadari pentingnya suatu kegiatan untuk kembali membina hubungan yang baik secara intensif antara Indonesia-Australia. Salah satu caranya adalah dengan menyelenggarakan program Pertukaran Pelajar Indonesia Australia. Pemerintah Indonesia dan Australia sepakat untuk meningkatkan hubungan pendidikan kedua negara yang selama ini telah berjalan baik. Pendidikan tetap menjadi 'bendera' hubungan bilateral kedua negara dan Australia akan melanjutkan upaya kerjasama penting ini di masa mendatang. Pada tahun 1999 hampir setengah dari seluruh anak usia 4 tahun menerima beberapa bentuk pendidikan prasekolah. The Australian Broadcasting Corporation melakukan siaran untuk anak-anak yang tidak dapat menghadiri pusat-pusat prasekolah. Termasuk juga sekolah udara, di mana anak-anak menggunakan radio dua arah, televisi, perekam video dan kaset, serta komputer untuk berpartisipasi di sekolah-sekolah.[footnoteRef:10] [10: Rita Ayuningtyas. Menko Kesra: Tidak Rugi Putus Hubungan dengan Australia. Melalui http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/11/24/1/196614/Polri-dan-Australia-Lanjutkan-Kerja-Sama-Bidang-Pendidikan, Diakses pada tanggal 26 November 2013, pukul 21.45 WIB.]

Pemerintah federal memiliki tanggung jawab khusus untuk pendidikan dan pelatihan pemuda di Aborigin dan Torres Strait Islander. Kebijakan pendidikan nasional sudah ada dan berkembang sejak tahun 1990 untuk membantu meningkatkan kehadiran, retensi, dan tingkat penyelesaian dalam masyarakat, sebagian melalui inisiatif berdasarkan yang didanai pemerintah federal, lokal dan pengembangan kurikulum yang lebih peka budaya.Hingga 2015 kerjasama investasi pendidikan akan mencapai 500 juta dolar Australia yang digunakan untuk membangun dan memperluas sekolah, pelatihan guru serta mempromosikan pluralisme dan toleransi di Indonesia.Australia saat ini tetap menjadi salah satu tujuan utama bagi pelajar Indonesia dengan lebih 18 ribu mahasiswa yang tercatat di sejumlah institusi Australia selama 2010.[footnoteRef:11] Pendaftaran mahasiswa dari Indonesia terus berlanjut dan meningkat dan Australia menyambut baik pertukaran budaya, sosial serta akademik. Pemerintah Australia berkomitmen untuk mendorong mahasiswa Australia juga berkeinginan menyelesaikan studi di Indonesia. [11: Dikutip dari Republika online, Menko Kesra: Tidak Rugi Putus Hubungan dengan Australia. Melalui http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/11/24/mwrjqp-menko-kesra-tidak-rugi-putus-hubungan-dengan-australia, diakses pada tanggal 26 November 2013 pukul 21.23 WIB.]

Selain pertukaran pelajar, bentuk implementasi dari diplomasi pendidikan yang dilakukan oleh Indonesia dengan Australia, tetapi ada juga seminar pendidikan yang diselenggarakan diantara kedua negara ini. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatnya pengetahuan dan wawasan peserta seminar terhadap tema pendidikan yang diusung, menyampaikan rekomendasi untuk mempercepat implementasi dari kebijakan-kebijakan yang telah disosialisaiskan pada tingkat satuan pendidikan. Sebagai contoh, yaitu dilaksanakannya Seminar Internasional dengan judul Akselerasi Profesionalisasi Administrator Pendidikan di Indonesia yang melibatkan pembicara dari Australia, oleh Universitas Pendidikan Indonesia.Bentuk diplomasi pendidikan lainnya yaitu dengan mengadakan kerja sama pendidikan dalam aspek pelatihan diplomatik. Hal ini diselenggarakan antara Pusat Pendidikan Pelatihan Kementrian Luar Negeri Indonesia dengan Sekolah Diplomasi Asia-Pasifik di Universitas Nasional Australia, mengakui kerja sama yang berharga antara Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) dan Sekolah Diplomasi Asia-Pasifik sejak tahun 2008 dalam bentukpartisipasi para tenaga pengajar dari Sekolah Diplomasi Asia-Pasifik di pusat Pendidikan dan Pelatihan.Berkeinginan untuk selanjutnya mengadakan kerja sama antara Pusat Pendidikan dan Pelatihan dan Sekolah Diplomasi Asia-Pasifik mellaui pelatihan dan pembangunan kapasitas diplomat Indonesia dalam isu-isu yang terkait dengan diplomasi. Dan mempertimbangkan kebutuhan untuk memperkuat kapasitas diplomat Indonesia dan juga memelihara saling pengertian yang lebih baik antara Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara dan Australia. Serta menimbang pada Pernyataan Bersama tentang Kemitraan Menyeluruh antara Australia dan Republik Indonesia tahun 2005 dan mempertimbangkan kedua Kepala Negara pemerintahan berkomitmen kuat untuk meningkatkan kerjasama bilateral di seluruh bidang. Adapun tujuan dari kerja sama ini adalah:1. Untuk memberikan suatu kerangka kerja sama di bidang pendidikan dan pelatihan Sea diplomat Indonesia, kerjaama tersebut tidak berlandaskan atau pertimbangan komersil. 2. Menciptakan kondisi untuk memelihara hubungan yang berkesinambungan dan kerja sama antara para pihak penandatangan.3. Meningkatkan pengembangan sumber daya manusia bagi para diplomat Indonesia.Untuk merealisasikan tujuan-tujuan di atas, maka mereka (para pihak penandatangan) untuk melakukan:1. Pertukaran tenaga pengajar dalam rangka untuk bertukar pengetahuan dan pengalaman dengan para siswa dan individu lainnya dari salah satu pihak penandatangan dalam program-rpogram pelatihan diplomatik.2. Pertukaran diplomat atau siswa dari masing-masing pihak penandatangan untuk belajar lebih lanjut tentang bidang-bidang tertentu mengenai topik yang menjadi kepentingan bersama yang bertempat di masing-masing pihak penandatangan.3. Pertukaran bahan-bahan publikasi dan materi cetak lainnya yang diterbitkan oleh para pihak penandatangan atau lembaga-lembaga lainnya yang ada di negara masing-masing (yang secara umum dapat diakses) di bidang kebijakan luar negeri, hubungan internasional, hukum internasional, masalah-masalah ekonomi internasional, ilmu pengetahuan politik atau bidang-bidang lain mengenai kepentingan bersama.4. Berusaha untuk meningkatkan jumlah beasiswa bagi para diplomat Indonesia untuk mengikuti jenjang pasca sarjana pada Sekolah Diplomasi Asia-Pasifik.5. Dalam kerja sama dengan Pusat Studi Politik dan Diplomasi, Oxford, akan bekerjasama menyelenggarakan pelatihan mengenai negosiasi bagi diplomat Indonesia dan lainnya sebanyak dua kali per tahun. Hal ini tergantung pada ketersediaan tenaga pengajar dan dukungan pembiayaaan. 6. Dapat mengembangkan dan melaksanakan program-program pelatihan lainnya atas persetujuan bersama bagi para diplomat dari Indonesia dengan negara lainnya. Program-program dimaksud tergantung pada ketersediaan tenaga pengajar dan dukungan pembiayaaan.[footnoteRef:12] [12: Dikutip dari Departemen Luar Negeri. Melalui http://naskahperjanjian.deplu.go.id/uploads-pub/752_AUS-2010-0183.pdf. Diakses pada 30 November 2013, pukul 21.29 WIB.]

BAB IVPENUTUP4.1 KesimplulanSalah satu bidang diplomasi yang dapat mempererat hubungan kedua negara antara Indonesia dan Australia yaitu diplomasi dalam bidang pendidikan. Dimana diplomasi pendidikan ini diimplementasikan dalam berbagai program, seperti program pertukaran pelajar, program seminar mengenai pendidikan serta kerja sama pelatihan diplomatik.Diplomasi pendidikan Indonesia dan Australia ini sudah berlangsung cukup lama, ketiga program diatas telah terimplementasi dengan baik diantara kedua belah pihak. Dimana dapat mempererat hubungan bilateral mereka, tidak hanya dalam bidang pendidikan saja, namun dalam seluruh aspek kehidupan, seperti ekonomi politik, budaya, pertahanan dan keamanan.Saat ini hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia sedang mengalami pasang surut akibat kesalahpahaman dan perbedaan aturan kedua negara. Untuk tetap menjaga hubungan baik kedua negara tersebut, maka pendidikan dinilai menjadi kunci untuk meningkatkan hubungan baik kedua negara.

20