HI-HPI

5/9/2018 HI-HPI - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/hi-hpi 1/9

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia yang sudah melintasi batas-batas wilayah teritorial Negara lain

sangat membutuhkan aturan yang jelas dan tegas agar tercipta suasana kerukunan dan

kerjasa sama yang saling menguntungkan. Kerjasama dalam bentuk hubungan antara

bangsa dan hubungan internasional, sangat memerlukan aturan-aturan hukum yang

bersifat internasional. Hukum internasional bertujuan untuk mengatur masalah-masalahbersama yang penting dalam hubungan antara subjek-subjek hukum internasional.

Hubungan internasional ini tidak terlepas dari hubungan antara Negara dan warga

Negara karena bangsa romawi sudah mengenal hukum internsional sejak tahun 89 SM.

Hukum ini dikenal dengan ius civile (hukum sipil) dan ius gentium (hukum antar

bangsa). Mereka membedakan dua hukum atas dasar isi dan ruang lingkup dari

hukum-hukum tersebut. Dengan kata lain, ius gentium adalah hukum yang mengatur

hubungan antara orang-orang romawi dan orang-orang asing.1

Hugo de Groot mengemukakan bahwa hukum dan hubungan internasional didasarkan

kepada kemauan bebas dan persetujuan beberapa atau semua Negara. Ini ditunjukan

demi kepentingan bersama dari mereka yang menyatukan diri didalamnya. Dalam buku

An Introduction to International Law,J.G Starke memberikan devinisi hukum

internasional. Menurutnya hukum internasional adalah sekumpulan hukum (body of law)

yang sebagian besar terdiri dari asas-asas dan karena itu biasanya ditaati dalam

hubungan antar Negara.2

Hukum internasional mencakup hal berikut.

1 udiyanto, 2003, Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara Untuk SMU , Erlangga, Jakarta, Hlm 227

2 Ibid, Hlm 227



1) Hukum perdata internasional , yaitu hukum internasional yang mengatur hubungan

hukum antara warga Negara suatu negara dan warga Negara dari Negara lain (hukum

antar bangsa).

2) Hukum public internasional , yaitu hukum internasional yang mengatur Negara

yang satu dan Negara yang lain dalm hubungan internasional. (hukum antar bangsa)3

Hukum perdata internasional yang mengatur hubungan hukum antara warga Negara

suatu negara dan warga Negara dari Negara lain (hukum antar bangsa). Tidak terlepas

dari pengertian apa itu Ras. Ras adalah sekumpulan manusia yang tinggal disuatu

wilayah tertentu yang memiliki cirri-ciri fisik yang sama.4

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diatas maka dapat dirumuskan sebagai

berikut:

1. Bagaimana hubungan antara Negara dengan Warga Negara?

2. Bagaimana perlindungan yang diberikan negara pada warga Negaranya dalam

memperoleh kewarganegaraan?

3 Budiyanto, Hlm 227-228

4 T. May Rudy, 2001, H ukum Internasional, Refika, Bandung, Hlm35



BAB II

PEMBAHASAN

1. Hubungan Negara Dengan Warga Negara

Hubungan Negara dan warga Negara sangat erat sekali hubungannya karena tanpaadanya warga Negara belum tentu suatu Negara itu akan ada, begitu juga sebaliknyaapabila Negara tidak ada maka warga Negara pun tidak akan pernah ada.

Nasionalitas sering merupakan satu-satunya hubungan antara satu individu dan satunegara, yang menjamin diberlakukannya hak-hak dan kewajiban menutut hukuminternasional kepada individu tersebut.

Nasionalitas dapat didefinisikan sebagai status hukum keanggotaan kolektivitasindividu-individu yang tindakannya, keputusan-keputusannya dan kebijaksaannyadijamin melalui konsep hukum Negara yang mewakili individu-individutersebut.nasionalitas semata-mata hanya berkenaan dengan hukum nasional. Telahlama diakui bahwa, adalah menjadi hak prerogative setiap Negara untuk menentukansendiri dan menurut konstitusi serta perundang-undangannya, kelompok orang yangbagaimana menjadi warga negarnya.

Setiap Negara mempunyai warga Negaranya sendiri, tetapi sebagai tambahanyaterdapat status ³kaula´ inggris yang menunjukan keanggotaanya pada pesemakmuranini yang terdiri dari privilege-privilege tertentu. Memang beragam kaidah yang berbeda-

beda mengenai nasionalitas dijumpai dalam perundang-undangan Negara, kurangkeseragaman ini sebagian besar terlihat nyata dalam perbedaan berkenaan denganperolehan nasionalitas yang asli.

Nasionalits haruslah dibedakan dari yang berikut ini:

1. Ras2. Keanggotaan atau kewarganegaraan dari negara bagian atau daripropinsipropinsi suatu federasi.3. Hak untuk perlindungan diplomatic.4. Hak-hak kewarganegaraan, yang dapat dihapuskan dari orang yang menjadi

warga negara.



2. Perlindungan Yang Diberikan Negara Pada Warga Negaranya DalamMemperoleh Kewarganegaraan.

Asas dalam menentukan kewarganegaraan dibedakan antara:

1) Ius soli. Asas ius soli adalah yang menentukan kewarganegaraanseseorang menurut daerah atau Negara tempat ia dilahirkan.

Contohnya:

Seseorang yang dilahirkan di Negara A maka ia akan menjadi wrga negara A ,walaupun orang tuanya adalah warga Negara B.

2) Asas ius sanguinis adalah asas yang menentukan kewarganegaraanseseorang menurut pertalian darah atau keturunan dari orang yangbersangkutan jadi yang menentukan kewarganegaraan seseorang ialahkewarganegaraan orangtuanya, dengan tidak mengindahkan dimana iasendiri dan orang tuanya berada dan dilahirkan .

Contohnya:

Seseorang yang dilahirkan di Negara A, tetapi orang tuanya wargaNegara B, maka orang tersebut tetap menjadi warga Negara B.5

Perbedaan dalam menentukan kewarganegaraan dibeberapa Negara, baik yangmenerapakan asas ius soli maupun asas iun sanguinis, dapat menimbulkan duakemungkinan yaitu:

3) Apatride Apatride adalah adanya seseorang penduduk yang sama sekali tidakmempunyai kewarganegaraan.

Contoh:

Seorang yang keturunan bangsa a (ius soli) lahir di Negara b (iussanguinis ). Maka orang tersebut tidaklah menjadi warga Negara a dan

juga tidak dapat menjadi warga Negara b, dengan demkian orangtersebutv tidak mempunyai kewarganegaraan.

5 Budiyanto, Op.Cit Hlm 199



4) Bipatride

Bipatride adalah adanya seorang penduduk yang mempunyai dua macamkewarganegaraan sekaligus.

Contoh:

Seorang keturunan bangsa b (ius sanguinis) lahir di Negara A (ius soli).Oleh karena itu keturunan bangsa b maka dianggap sebagai wargaNegara B. akan tetapi, Negara A juga menganggap warga negarnyakarena berdasarkan tempat lahirnya.

Sehingga perlindungan yang diberikan Negara pada warga negaranya dalammenentukan status kewarganegaraan suatu Negara, pemerintah lazim menggunakanstelsel aktif dan stelsel pasif. Menurut stelsel aktif, orang yang akan menjadi wargaNegara suatu negara harus mempunyai tindakan-tindakan hukum tertentu secara aktif,dalam stelsel pasif, orang yang berada dalam suatu negara sudah dengan sendirinyadianggap menjadi warga Negara, tanpa/ harus melakukan suatu tindakan hukumtertentu.

Warga Negara dalam suatu Negara pada dasarnya mempunyai hak opsi dan hakrepudiasi. Hak opsi adalah hak untuk memilih sesuatu kewarganegaraan ( dalam stelsel

aktif. Sedangkan hak repudiasi adalah hak untuk menolak sesuatu kewarganegaraan(dalam stelsel pasif).6

Adanya kenyataan social tentang penentuan kewarganegaraan sekarang, maka setiapnegara perlu membuat ketentuan-ketentuan tegas guna mencegah timbulnyapenduduk, baik yang apatride maupun bipatride.

Untuk memberikan perlindungan terhadap warganegara maka Negara mengaturnyadalam UU No 3 Tahun 1946, KMB 27 Desember 1949, dan UU No 62 Tahun 1958.menurut UU RI No 3 Tahun 1946, yang menjadi warga Negara Indonesia adalahsebagai berikut:

1) Penduduk asli dalam daerah RI, termasuk anak-anak dari penduduk asli itu.2) Isteri seorang warga Negara.3) Keturunan dari seorang warga Negara yang kawin dengan wanita Negara asing.4) Anak yang lahir dalam daerah RI yang oleh orangtuanya tidak diketahui dengan

cara yang sah.

6 Ibid, Hlm 199



5) Anak-anak yang lahir dalam waktu 300 hari setelah ayahnya, yang mempunyaikewarganegaraan Indonesia, meninggal.

6) Orang bukan penduduk asli yang paling akhir bertempat tinggal di Indonesiaselama 5 (lima) tahun berturut-turut, dan telah berumur 21 tahun atau telahkawin.

7) Masuk menjadi warga negara Indonesia dengan jalan pewarganegaraan(naturalisasi).

Dalam persetujuan kmb dikatakan bahwa yang menjadi warga Negara RI adalahssebagai berikut.

1) Penduduk asli indonesia, yaitu mereka yang dahulu termasuk golonganbumiputera dan berkedudukan diwilayh RI.

2) Orang Indonesia, kawulanegara belanda yang bertempat tinggal di surinameatau antilen.

3) Orang cina dan arab yang lahir di Indonesia atau sedikitnya bertempat tinggal

enam bulan di wilayah RI dalam waktu dua tahun sesudah tanggal 27 desember 1949 menytakan memilih menjadi warga Negara Indonesia.4) Orang belanda yang dilahirkan di wilayah RI atau sedikitnya bertempat tinggal

enam bulan diwilayah RI dan yang dalam waktu dua tahun sesudah tanggal 27Desember 1949 menyatakan memilih warga negara Indonesia.

5) Orang asing bukan orang belanda yang lahir di Indonesia dan bertempat tinggaldi RI dan yang dalam waktu dua tahun sesudah tanggal 27 desember 1949 tidakmenolak kewarganegaraan.

Dalam UU No 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan republic Indonesia dikatakanbahwa yang menjadi warga Negara indonesia adalah:

1) Mereka yang telah menjadi warga Negara berdasarkanUU / peraturan/ perjanjianyang berlaku surut.

2) Mereka yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan dalam UU NO. 62tahun 1958yakni sebagai berikut.

3) Pada waktu lahirnya mempunyai hubungan kekeluargaan dengan seorang wargaNegara Indonesia.

4) Lahir dalam waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia, dan ayahnyamerupakan warganegara Indonesia.

5) Lahir dalam wilayah RI selama orangtuanya tidak diketahui.6) Memperoleh kewarganegaraan RI menurut UU NO. 62 tahun 1958.

Selain Negara memberikan jaminan bagaimana cara memperoleh kewarganegaraannegara juga memberikan hak-hak warga Negara diantaranya sebagai berikut:

1) Pemberian hak dan perlindungan diplomatic diluar negeri merupakan suatu sifatpenting dari nasionalitas.

2) Negara yang menjadi kebangsaan seseorang tertentu akan bertanggung jawabkepada Negara lain apabila Negara itu melalaikan kewajibanya mencegah



tindakn-tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh orang yangbersangkutan itu atau Negara itu tidak menghukumnya setelah tindakanmelanggar hukum dilakukan.

3) Pada umumnya, suatu Negara tidak boleh menolak untuk menerima kembaliwarga negarnya sendiri di wilayahnya.

4) Nasionalitas membawa serta kesetian dan salah satu hak utama dari kesetiaanadalah kewajiban untuk melaksanakan dinas wajib militer dinegara terhadapmana kesetaian mana ibuktikan.

5) Suatu Negara mempunyai hak luas, dalam hal tidak adanya sutu traktatkhususnya yang mengikatnya guna melakukan hak itu, untuk menolakpengekstradisian warganya kepada Negara lain yang meminta penyerahanya.

6) Status musuh pada masa perang dapat ditentukan oleh nasionalitas orangtersebut.

7) Negara-negara sering melaksanakan yurisdiksi pidana dan yuridiksi lain atasdasar nsionalitas.7

7 T. May Rudy, Op.Cit Hlm 39



BAB III

PENUTUP

1. KESIMPULAN

1) Perkembangan dunia yang sudah melintasi batas-batas wilayah teritorial Negara

lain sangat membutuhkan aturan yang jelas dan tegas agar tercipta suasana

kerukunan dan kerjasa sama yang saling menguntungkan. Kerjasama dalam

bentuk hubungan antara bangsa dan hubungan internasional, sangat

memerlukan aturan-aturan hukum yang bersifat internasional. Hukum

internasional bertujuan untuk mengatur masalah-masalah bersama yang penting

dalam hubungan antara subjek-subjek hukum internasional.

2) Ius soli. Asas ius soli adalah yang menenyatukan kewarganegaraan seseorang

menurut daerah atau Negara tempat ia dilahirkan Asas ius sanguinis adalah

asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang menurut pertalian darah

atau keturunan dari orang yang bersangkutan jadi yang menentukankewarganegaraan seseorang ialah kewarganegaraan orangtuanya, dengan tidak

mengindahkan dimana ia sendiri dan orang tuanya berada dan dilahirkan .

3) Apatride adalah adanya seseorang penduduk yang sama sekali tidak

mempunyai kewarganegaraan. Bipatride adalah adanya seorang penduduk yang

mempunyai dua macam kewarganegaraan sekaligus.

2. SARAN

1) Penulis berharap kepada pemerintah agar lebih memperhatikan warga

negaranya agar tidak terjadi apatride dan bipatride

2) Penulis berharap pemerintah membuat Undang-Undang yang menjamin hak

kewargnegaraan seseorang secara jelas.

HI-HPI

Documents

Transcript of HI-HPI